BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BANYUMAS, Menimbang :
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran dan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 1
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Urusan
Pemerintahan
yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); 6.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BANYUMAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Banyumas. 5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas. 6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas. 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 2
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. BAB II PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 3 Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Pasal 4 Ringkasan tugas dan rincian tugas Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Penjabaran tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan yang berlaku. BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6 Ringkasan tugas dan rincian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran agar senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan kantor pejabat struktural pada Sekretariat DPRD
3
Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.
4
Lampiran
Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 12 Tahun 2010 Tanggal : 09 Februari 2010
RINGKASAN TUGAS DAN RINCIAN TUGAS SEKRETARIS DPRD, KEPALA BAGIAN DAN KEPALA SUBBAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS Nama Jabatan: Sekretaris DPRD Ringkasan Tugas: Memimpin mendukung
penyelenggaraan pelaksanaan
administrasi
tugas
dan
kesekretariatan, fungsi
DPRD
administrasi
dan
keuangan,
menyediakan
serta
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Rincian Tugas: Tindak Kerja dan No. Obyek Kerja 1. Memimipin penyelenggaraan kesekretariatan DPRD.
Cara
Tujuan
Melalui kegiatan
Sinkronisasi
pengarahan, pemberian
pelaksanaan
bimbingan dan petunjuk:
kegiatan sidang/
a. penyiapan administrasi,
rapat dan kunjungan
tata tempat, materi,
kerja DPRD, Komisi
konsumsi dan fasilitas
dan Fraksi DPRD.
lain dalam sidang/rapat dan kunjungan kerja DPRD serta pencatatan dan perekaman kegiatan sidang/rapat DPRD, Komisi dan FraksiSesuai kebutuhan DPRD, Komisi dan Fraksi; b. penetapan kebijakan teknis dan pengorganisasian kegiatan pengelolaan administrasi suratmenyurat dan kearsipan,
perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, keuangan perlengkapan dan kerumahtanggan Setwan; c. pembinaan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Setwan, usulan program dan kegiatan Setwan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas Setwan. 2.
Memimpin penyelenggaraan
Melalui kegiatan
Guna kelancaran
administrasi keuangan DPRD.
pengarahan, pemberian
pelaksanaan
bimbingan dan petunjuk
sidang/rapat dan
pengorganisasian kegiatan
kunjungan kerja
koreksi rencana anggaran
DPRD, Komisi dan
dan rencana perubahan
Fraksi
anggaran unit kerja/ pimpinan kegiatan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta pembiayaan kegiatan, verifikasi/ pemeriksaan administrasi dan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Setwan, pencatatan akuntansi keuangan Setwan.
3.
Memimpin penyelenggaraan
Melalui kegiatan
Sebagai bahan
rapat-rapat DPRD.
pengarahan, pemberian
perumusan kebijakan
bimbingan dan petunjuk:
DPRD dan dalam
a. pengorganisasian
rangka menghasilkan
pelayanan pengkajian
produk hukum
aspirasi publik,
daerah yang tidak
penyediaan hasil kajian
bertentangan dengan
mengenai aspirasi publik
peraturan
kepada DPRD serta
perundang-
pelayanan pengetikan
undangan yang lebih
hasil reses dan hasil
tinggi.
pengkajian aspirasi publik oleh Anggota DPRD dan Tenaga Ahli DPRD serta berkoordinasi dengan tenaga ahli DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; b. pengorganisasian pelayanan pengkajian perundang-undangan dan pelayanan penyusunan produk hukum (legal drafting) dan pelayanan pengkajian rancangan produk hukum kepada DPRD dengan mengkaji Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan lainnya berdasarkan kebutuhan
DPRD serta pengkajian rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD. 4.
Memimpin penyediaan dan
Dengan berkoordinasi
Guna memberikan
pengkoordinasikan
dengan perguruan tinggi,
bahan kajian kepada
penyediaan tenaga ahli yang
lembaga swadaya
anggota DPRD.
diperlukan oleh DPRD.
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Nama Jabatan: KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN Ringkasan Tugas: Mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan administrasi, tata tempat, materi, konsumsi dan fasilitas lain serta pencatatan dan perekaman kegiatan sidang/rapat DPRD, Komisi dan Fraksi serta Kunjungan Kerja DPRD guna menunjang pelaksanaan tugas DPRD. Rincian Tugas: Tindak Kerja dan No. Obyek Kerja 1. Mengoordinasikan penyiapan
Cara Melalui rapat staf
Guna kelancaran
administrasi, tata tempat, materi,
meeting dan
pelaksanaan
konsumsi dan fasilitas lain dalam
pengarahan sesuai
sidang/rapat dan
sidang/rapat dan kunjungan
kebutuhan DPRD.
kunjungan kerja
kerja DPRD. 2.
DPRD.
Mengoordinasikan pencatatan
Secara manual maupun Guna diketahuinya
dan perekaman kegiatan
terkomputerisasi.
sidang/rapat DPRD. 3.
Tujuan
rangkaian dan hasil sidang/rapat DPRD.
Mengoordinasikan penyiapan
Melalui rapat staf
Guna kelancaran
administrasi, tata tempat, materi,
meeting dan
pelaksanaan
konsumsi dan fasilitas lain dalam
pengarahan sesuai
sidang/rapat Komisi
sidang/rapat Komisi dan Fraksi.
kebutuhan Komisi dan
dan Fraksi.
Fraksi. 4.
Mengoordinasikan pencatatan
Secara manual maupun Guna diketahuinya
dan perekaman kegiatan Komisi
terkomputerisasi.
dan Fraksi.
rangkaian dan hasil sidang/rapat Komisi dan Fraksi.
5.
Mengoordinasikan pelayanan
Sesuai dengan materi
Guna kelancaran
pengetikan konsep Pandangan
yang diberikan oleh
pelaksanaan
Akhir Fraksi terhadap rancangan
Fraksi.
Pandangan Akhir
Peraturan Daerah. 6.
Fraksi.
Melaksanakan tugas lain yang
Dengan berpedoman
Dalam pencapaian
diberikan oleh atasan sesuai
pada ketentuan yang
tujuan organisasi.
dengan tugas dan fungsinya.
berlaku.
Nama Jabatan: KEPALA SUBBAGIAN RAPAT DAN RISALAH Ringkasan Tugas: Menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan penyiapan administrasi, tata tempat, materi dan fasilitas lain serta pencatatan dan perekaman kegiatan sidang/rapat dan Kunjungan Kerja DPRD guna menunjang pelaksanaan tugas DPRD.
Rincian Tugas: Tindak Kerja dan No. Obyek Kerja 1. Menyiapkan penyelenggaraan
Cara Sesuai ketentuan
Guna kelancaran
administrasi, tata tempat dan
yang berlaku dan
pelaksanaan sidang/rapat
fasilitas lain dalam sidang/rapat
kebutuhan DPRD.
dan kunjungan kerja
dan kunjungan kerja DPRD. 2.
Tujuan
DPRD.
Menyiapkan penyelenggaraan
Sesuai dengan
Guna kelancaran
penyiapan dan pendistribusian
bahan yang
pelaksanaan sidang/rapat
materi sidang/rapat DPRD.
diberikan oleh
DPRD.
DPRD. 3.
4.
5.
Menyiapkan penyelenggaraan
Secara manual
Guna diketahuinya
pencatatan kegiatan
maupun
rangkaian dan hasil
sidang/rapat DPRD
terkomputerisasi.
sidang/rapat DPRD.
Menyiapkan penyelenggaraan
Melalui perekaman
Guna terwujudnya tertib
penghimpunan pita rekaman
kegiatan rapat
dokumentasi.
hasil sidang/rapat DPRD.
DPRD.
Melaksanakan tugas lain yang
Dengan
Dalam pencapaian tujuan
diberikan oleh atasan sesuai
berpedoman pada
organisasi.
dengan tugas dan fungsinya
ketentuan yang berlaku.
Jabatan: KEPALA SUBBAGIAN KEGIATAN KOMISI DAN FRAKSI Ringkasan Tugas: Menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan penyiapan administrasi, tata tempat, materi dan fasilitas lain dalam sidang/rapat Komisi dan Fraksi, pencatatan dan perekaman kegiatan Komisi dan Fraksi serta pelayanan pengetikan konsep Pandangan Akhir Fraksi guna menunjang pelaksanaan tugas Komisi dan Fraksi.
Rincian Tugas: No Tindak Kerja & Obyek Kerja 1. Menyiapkan penyelenggaraan penyiapan administrasi, tata
2.
Cara Sesuai kebutuhan
Guna kelancaran
Komisi dan Fraksi.
pelaksanaan
tempat dan fasilitas lain dalam
sidang/rapat Komisi
sidang/rapat Komisi dan Fraksi.
dan Fraksi.
Menyiapkan penyelenggaraan
Sesuai dengan bahan
Guna kelancaran
penyiapan dan pendistribusian
yang diberikan oleh
pelaksanaan
materi sidang/rapat Komisi dan
Komisi dan Fraksi.
sidang/rapat Komisi
Fraksi. 3.
Tujuan
dan Fraksi.
Menyiapkan Penyelenggaraan
Secara manual
Guna diketahuinya
pencatatan dan perekaman
maupun
rangkaian dan hasil
kegiatan Komisi dan Fraksi.
terkomputerisasi.
sidang/rapat Komisi dan Fraksi.
4.
Menyiapkan penyelenggaraan
Sesuai dengan materi
Guna kelancaran
pelayanan pengetikan konsep
yang diberikan oleh
pelaksanaan
Pandangan Akhir Fraksi
Fraksi.
Pandangan Akhir
terhadap rancangan Peraturan
Fraksi.
Daerah. 5.
Melaksanakan tugas lain yang
Dengan berpedoman
Dalam pencapaian
diberikan oleh atasan sesuai
pada ketentuan yang
tujuan organisasi.
dengan tugas dan fungsinya.
berlaku.
Nama Jabatan: KEPALA BAGIAN PENGKAJIAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN Ringkasan Tugas: Mengoordinasikan pelaksanaan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelayanan pengkajian masalah publik dan penyediaan hasil kajian mengenai masalah publik kepada DPRD sebagai bahan perumusan kebijakan DPRD, pelayanan pengkajian perundang-undangan dan pelayanan penyusunan produk hukum (legal drafting) serta pelayanan pengkajian rancangan produk hukum kepada DPRD agar menghasilkan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rincian Tugas: Tindak Kerja dan No. Obyek Kerja 1. Mengoordinasikan
Melalui koordinasi dengan
Guna memberikan
penyediaan tenaga ahli
perguruan tinggi, lembaga
bahan kajian kepada
yang diperlukan oleh
swadaya masyarakat dan
anggota DPRD.
DPRD.
pemangku kepentingan
Cara
Tujuan
lainnya. 2.
3.
Mengoordinasikan
Dengan berkoordinasi
Sebagai bahan
pelayanan pengkajian
dengan tenaga ahli DPRD, perumusan kebijakan
aspirasi publik dan
perguruan tinggi, lembaga
penyediaan hasil kajian
swadaya masyarakat dan
mengenai aspirasi publik
pemangku kepentingan
kepada DPRD.
lainnya.
Mengoordinasikan
Sesuai dengan materi
Guna kelancaran
pelayanan pengetikan hasil
yang diberikan Anggota
pengkajian aspirasi
reses dan hasil pengkajian
DPRD dan Tenaga Ahli
publik oleh DPRD.
aspirasi publik oleh
DPRD.
DPRD.
Anggota DPRD dan Tenaga Ahli DPRD. 4.
Mengoordinasikan
Melalui pengkajian
Agar menghasilkan
pelayanan pengkajian
Undang-undang,
produk hukum daerah
perundang-undangan dan
Peraturan Pemerintah dan
yang tidak bertentangan
pelayanan penyusunan
ketentuan lainnya sesuai
dengan peraturan
produk hukum (legal
kebutuhan DPRD serta
perundang-undangan
drafting) kepada DPRD.
pengkajian rancangan
yang lebih tinggi.
Peraturan Daerah inisiatif DPRD.
5.
Mengoordinasikan
Melalui pengkajian
Agar menghasilkan
pelayanan pengkajian
rancangan Peraturan
produk hukum daerah
rancangan produk hukum
Daerah yang diajukan oleh yang tidak bertentangan
kepada DPRD.
Bupati.
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
6.
Melaksanakan tugas lain
Dengan berpedoman pada Dalam pencapaian
yang diberikan oleh atasan
ketentuan yang berlaku.
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
tujuan organisasi.
Nama Jabatan: KEPALA SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN ASPIRASI Ringkasan Tugas: Menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, memberikan pelayanan pengkajian aspirasi publik dan menyediakan hasil kajian mengenai aspirasi publik kepada DPRD dengan berkoordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya guna memberikan bahan kajian kepada anggota DPRD.
Rincian Tugas: Tindak Kerja dan No. Obyek Kerja 1. Menyiapkan
Cara
Tujuan
Melalui hubungan
Guna memberikan
penyelenggaraan
kemitraan dan/atau kerja
bahan kajian kepada
penyediaan tenaga ahli
sama dengan perguruan
anggota DPRD
yang diperlukan oleh
tinggi, lembaga swadaya
DPRD.
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
2.
Menyiapkan pemberian
Melalui koordinasi dengan
Sebagai bahan
pelayanan pengkajian
tenaga ahli DPRD,
perumusan kebijakan
aspirasi publik kepada
perguruan tinggi, lembaga
DPRD.
DPRD.
swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
3.
Menyiapkan penyediaan
Melalui kerja sama dan
Sebagai bahan
hasil kajian mengenai
koordinasi dengan tenaga
perumusan kebijakan
aspirasi publik kepada
ahli DPRD, perguruan
DPRD.
DPRD.
tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
4.
Menyiapkan
Sesuai dengan materi
Guna kelancaran
penyelenggaraan
yang diberikan Anggota
pengkajian aspirasi
pelayanan pengetikan hasil
DPRD dan Tenaga Ahli
publik oleh DPRD.
reses dan hasil pengkajian
DPRD.
aspirasi publik oleh Anggota DPRD dan Tenaga Ahli DPRD. 5.
Melaksanakan tugas lain
Dengan berpedoman pada Dalam pencapaian
yang diberikan oleh atasan
ketentuan yang berlaku.
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
tujuan organisasi.
Nama Jabatan: KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN Ringkasan Tugas: Menyiapkan pelaksanaan
pemberian
pelayanan
pengkajian
perundang-undangan,
penyusunan produk hukum (legal drafting) dan pengkajian rancangan produk hukum kepada DPRD agar menghasilkan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rincian Tugas: Tindak Kerja dan No. Obyek Kerja 1.
2.
Cara
Tujuan
Menyiapkan pemberian
Melalui pengkajian
Agar menghasilkan produk
pelayanan pengkajian
Undang-undang,
hukum daerah yang tidak
perundang-undangan
Peraturan Pemerintah
bertentangan dengan
kepada DPRD.
dan ketentuan lainnya
peraturan perundang-
berdasarkan kebutuhan
undangan yang lebih
DPRD.
tinggi.
Menyiapkan pemberian
Melalui pengkajian
Agar menghasilkan produk
pelayanan penyusunan
rancangan Peraturan
hukum daerah yang sesuai
produk hukum (legal
Daerah inisiatif DPRD.
dengan peraturan
drafting) kepada DPRD
perundang-undangan yang lebih tinggi.
3.
Menyiapkan pemberian
Melalui pengkajian
Agar menghasilkan produk
pelayanan pengkajian
rancangan Peraturan
hukum daerah yang sesuai
rancangan produk hukum
Daerah yang diajukan
dengan dengan peraturan
kepada DPRD.
oleh Bupati.
perundang-undangan yang lebih tinggi.
4.
Melaksanakan tugas lain
Dengan berpedoman
Dalam pencapaian tujuan
yang diberikan oleh atasan
pada ketentuan yang
organisasi.
sesuai dengan tugas dan
berlaku.
fungsinya.
Nama Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM Ringkasan Tugas: Mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan
administrasi
keprotokolan,
surat-menyurat,
kepegawaian,
kearsipan,
perlengkapan,
perpustakaan,
kepegawaian
dan
kehumasan,
kerumahtanggaan,
administrasi keuangan serta administrasi perencanaan dan pelaporan guna menunjang pelaksanaan tugas Setwan. Rincian Tugas: Tindak Kerja dan No. Obyek Kerja 1. Mengoordinasikan perumusan
Cara
Tujuan
Melalui kegiatan rapat
Sebagai pedoman
kebijakan teknis tentang
dalam rangka
dalam pelaksanaan
pengelolaan administrasi surat-
penyusunan rancangan
tugas.
menyurat, kearsipan,
produk hukum, naskah
perpustakaan, kehumasan,
dinas atau cara lain
keprotokolan, kepegawaian,
setelah berkoordinasi
keuangan serta perlengkapan
dengan perangkat
dan kerumahtanggaan.
daerah dan instansi lainnya.
2.
Mengoordinasikan
Melalui rapat maupun
Sinkronisasi dalam
penyelenggaraan kegiatan
petunjuk langsung.
pelaksanaan kegiatan.
pengelolaan administrasi suratmenyurat dan kearsipan, perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, pelayanan administrasi kepegawaian, pelayanan perlengkapan dan kerumahtanggaan Setwan, penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Setwan, usulan program dan kegiatan Setwan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas Setwan, koreksi rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran dari masing-masing unit kerja/pimpinan kegiatan,
pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta pembiayaan kegiatan, verifikasi/pemeriksaan administrasi dan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Setwan, pencatatan akuntansi keuangan Setwan. 3.
Mengoordinasikan kegiatan
Melalui rapat maupun
monitoring dan evaluasi terhadap petunjuk langsung.
Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan.
pelaksanaan program dan kegiatan. 4.
Mengoordinasikan penyiapan
Melalui staf meeting,
Guna meningkatkan
pembinaan dalam rangka
pengarahan dan
kinerja sesuai dengan
pelaksanaan tugas bagian
pemberian bimbingan.
rencana yang telah
umum. 5.
ditetapkan.
Melaksanakan tugas lain yang
Dengan berpedoman
Dalam pencapaian
diberikan oleh atasan sesuai
pada ketentuan yang
tujuan organisasi.
dengan tugas dan fungsinya.
berlaku.
Nama Jabatan: KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA Ringkasan Tugas: Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perpustakaan, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan guna menunjang pelaksanaan tugas Setwan. Rincian Tugas: No Tindak Kerja dan Obyek Kerja 1. Menyiapkan perumusan
Cara
Tujuan
Melalui pengumpulan
Sebagai pedoman
kebijakan teknis tentang
materi, penelaahan,
pelaksanaan tugas.
pengelolaan administrasi surat-
pengkajian dan
menyurat dan kearsipan,
penyusunan rumusan
perpustakaan kepegawaian, serta materi guna perlengkapan dan
penyusunan
kerumahtanggaan .
rancangan produk hukum, naskah dinas dan/atau cara lain.
2.
Menyiapkan penyelenggaraan
Melalui kegiatan
Mewujudkan tertib
administrasi surat-menyurat.
pembukuan surat
administrasi.
masuk dan keluar.
Memudahkan pencarian arsip suratmenyurat.
3.
Menyiapkan penyelenggaraan
Menata arsip dan
Mewujudkan tertib
pengelolaan kearsipan dan
bahan pustaka sesuai
administrasi.
perpustakaan.
tata cara yang berlaku.
Memudahkan pencarian arsip suratmenyurat. Memudahkan pencarian bahan pustaka.
4.
Menyiapkan penyelenggaraan
Berdasarkan pada
Optimalisasi pelayanan
pelayanan administrasi
peraturan yang
kepada pegawai di
kepegawaian .
berlaku dan data
lingkungan Setwan.
kepegawaian yang up to date.
5.
Menyiapkan penyelenggaraan
Melalui kegiatan
Menunjang kegiatan
pelayanan perlengkapan dan
pengadaan dengan
unit kerja.
kerumahtanggaan Setwan
berdasarkan pada
(pengelolaan sarana prasarana,
kebutuhan dan kondisi
kebersihan, keamanan dan lain-
kerja.
lain). 6.
Menyiapkan penyelenggaraan
Melalui kegiatan
Guna menunjang
pelayanan administrasi dan
penyusunan naskah
pelaksanaan tugas.
keuangan perjalanan dinas
dinas dan berdasarkan
pegawai
standar dan jadwal yang telah ditentukan.
7.
Melaksanakan tugas lain yang
Dengan berpedoman
Dalam pencapaian
diberikan oleh atasan sesuai
pada ketentuan yang
tujuan organisasi.
dengan tugas dan fungsinya.
berlaku.
Nama Jabatan: KEPALA SUBBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Ringkasan Tugas: Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan sebagian tugas
Kepala
Bagian
Umum
dalam
memimpin,
mengkoordinir,
membina
dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan kehumasan, keprotokolan, menyiapkan bahan penyusunan program kerja, penyelenggaraan kehumasan, publikasi, dokumentasi, pemberitaan kegiatan DPRD guna menunjang pelaksanaan tugas Setwan.
Rincian Tugas: Tindak Kerja dan No. Obyek Kerja 1. Menyiapkan perumusan
Cara
Tujuan
Melalui pengumpulan
Sebagai pedoman
kebijakan teknis tentang
materi, penelaahan,
pelaksanaan tugas.
kehumasan, keprotokolan,
pengkajian dan
dokumentasi dan publikasi.
penyusunan rumusan materi guna penyusunan produk hukum, naskah dinas dan/atau cara lain.
2.
Menyiapkan penyelenggaraan
- Melalui pemberian
Terwujudnya tertib
pelayanan kehumasan dan/atau
pelayanan kepada
komunikasi antar
publikasi kegiatan DPRD.
masyarakat atau
DPRD dengan instansi
pihak-pihak yang
terkait.
berkepentingan; - Melalui pemberian informasi kegiatan DPRD melalui media surat kabar, media elektronik dan media lainnya. 3.
Menyiapkan penyelenggaraan
- Melalui koordinasi
Optimalisasi
kegiatan dokumentasi kegiatan
- Mendasarkan pada
pelayanan kepada
DPRD.
ketentuan yang berlaku
masyarakat.
4.
Menyiapkan penyelenggaraan
- Melalui koordinasi
kegiatan keprotokolan pada
dan kegiatan
kegiatan DPRD.
pengawalan
Menunjang kegiatan unit kerja.
kegiatan-kegiatan DPRD; - Mendasarkan pada ketentuan yang berlaku. 5.
Melaksanakan tugas lain yang
Dengan berpedoman
Dalam pencapaian
diberikan oleh atasan sesuai
pada ketentuan yang
tujuan organisasi.
dengan tugas dan fungsinya.
berlaku.
Jabatan: KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BINA PROGRAM Ringkasan Tugas: Menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas dan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan badan dalam rangka penyelarasan dengan tujuan organisasi.
Rincian Tugas: Tindak Kerja dan No. Obyek Kerja 1.
Cara
Tujuan
Menyiapkan bahan perumusan
Melalui pengumpulan
Sebagai pedoman
kebijakan teknis tentang
materi, penelaahan,
pelaksanaan tugas.
pengelolaan administrasi
pengkajian dan
keuangan Setwan.
penyusunan rumusan materi guna penyusunan produk hukum, naskah dinas dan/atau cara lain.
2.
Menyiapkan kegiatan koreksi
Berdasarkan pada
rencana anggaran dan rencana
peraturan, pedoman dan ketentuan yang
perubahan anggaran dari
petunjuk teknis yang
berlaku dan
masing-masing unit
berlaku.
standarisasi indeks
kerja/pimpinan kegiatan . 3.
Agar sesuai
biaya .
Menyiapkan penyelenggaraan
Berdasarkan pada
pengelolaan gaji dan
ketentuan yang berlaku.
Optimalisasi pelayanan
penghasilan lain pegawai serta
kesejahteraan
pembiayaan kegiatan.
pegawai Menunjang pelaksanaan kegiatan.
4.
Menyiapkan penyelenggaraan
Berdasarkan pada
Terwujudnya tertib
verifikasi/ pemeriksaan
ketentuan yang berlaku.
anggaran.
administrasi dan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Setwan.
5.
Menyiapkan bahan perumusan
Berdasarkan pada
Sebagai bahan
kebijakan teknis tentang
pedoman dan petunjuk
pertimbangan dalam
penyusunan rencana strategis,
teknis yang berlaku.
penetapan kebijakan.
Menyiapkan penyelenggaraan
Berdasarkan rencana
Menyelaraskan antara
kegiatan penyusunan rencana
strategis, Rencana
tujuan Setwan tujuan
strategis, program dan kegiatan
Umum Pembangunan
Pemerintah Daerah.
Setwan.
Jangka Pendek
program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan. 6.
(RUPJP) dan Rencana Umum Pembangunan Jangka Menengah (RUPJM) Pemerintah Daerah. Melalui koordinasi internal. 7.
Menyiapkan penyelenggaraan
Berdasarkan pada
pengelolaan usulan program dan
peraturan dan
antara tujuan
kegiatan Setwan.
ketentuan yang
Setwan dengan
berlaku.
tujuan Pemerintah
Melalui koordinasi secara internal dan eksternal. Melalui analisis
8.
Menyelaraskan
Menyiapkan penyelenggaraan
Daerah. Agar program dan kegiatan yang diusulkan tepat
kelaikan program dan
mutu dan tepat
kegiatan.
sasaran.
Membandingkan
Mengeliminasi
kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/hasil
penyimpangan
terhadap pelaksanaan program
kegiatan dengan
program/kegiatan
dan kegiatan.
rencana yang telah
terhadap rencana
ditetapkan.
yang telah ditetapkan.
9.
10.
Menyiapkan penyelenggaraan
Berdasarkan pada
Sebagai bahan
penyusunan dokumen
ketentuan yang berlaku
pertanggungjawaban
perencanaan dan pelaporan
dan data/ kondisi riil
pelaksanaan tugas.
pelaksanaan tugas Setwan.
yang ada.
Melaksanakan tugas lain yang
Dengan berpedoman
Dalam pencapaian
diberikan oleh atasan sesuai
pada ketentuan yang
tujuan organisasi.
dengan tugas dan fungsinya.
berlaku.