BUPATI BANDUNG
PERATURAN BUPATI BATTDUNG NOMOR 35 TAHUN2OI3 TENTANG PEI\4BENTUKANUNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJ.\ KECAMATAN DI WILAYAH TABUPATEN L.\NDTING BUPATI BANDUNG. Menimbang : a.
b.
I\tlengingat
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 peraturan Daerah Kabupaten Bhndung Nomor 24 Tahun 2OI2 tenr_ang Pembentukan Satuan Polisi pamong praja Kabupaten Bandung, ketentuan lebih lanjut tentang Unit pelaksana Satpol PP Kecamatan ditetapkan dengan peraturan B.,:pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perhr menetapkan peraturan Bupati Bandung tentang Pembentukan Unit pelaksana satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan di Wilayah'Kabupaterr Bandung;
: 1.
Undang-Undang Nomor L4 Tahun 19SO tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa (Berita Barat Negara Tahun lllgtunean _1950)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unclang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pemb-entukan fabupaten Purwakarta dan 'Kabupaten Subang dengan merrgubat Undang-Undang Nomor 14 Tahun lgSO tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Li::gkungan Propinsi Jawa Barat (kmbaran l,tegara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2gS1);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun LgT4 tentang pokok_ pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesi^ Tahun L974 Nomor SS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah dir:bah dengan Undang-Undang Nomor +5 Tahun Iggg tentang- Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Ta,trbahan ,,embara.n Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2 3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 terrtang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 44gT) sebagainrana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan liedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar"an Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, T..rnbahan l-embaran Negara Republih Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan an-tara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OOO tennng Pengangkatan Pegawai Negeqr Sipil Dalam .Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrrn 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah derrgan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang I'erubaham Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahuri 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Stmkttrral (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al94l;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O1.O tennng Satuan Polisi Parnong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S09a);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Lraerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OIl tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam pedoman Negeri Nomor 13 Tahun'. 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahr.n 2OIO pendidikan tentang Pedoman Penyelenggaraan oan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2O1O tentang Ketenteraman, Ketertiban dan perlindungan Mas.'rarakat Dalam Rangker Penegakan Hak Asasi Manusia:
1 0 . Peraturan Menteri Dalqn Negeri Nomor 40 Tahun 2oli tentang Pedoman Organisasi Satuan polisi pamong praja;
3
1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
tentang SOP Satuan Polisi Pamong praja;
2Ol7
T 2 , Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tnhun 2AO4 tentang Transparansi dan partisipasi daram Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Band-.rng (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2OO4 Nomor 29 Seri D); 1 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahurr 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2OO7 Nornor 17 Seri D); t 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Ta.hun 2OO7 tentang Pembentukan Olganisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2OOZNor.ror 22); 1 5 . Peraturan Daerah Kabupaten-EJandung Nomor li
,tahu:r
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2}IO-2OIS (Lembaran Daerah Kabupa.tenBandung Tahun 2OIl Nomor l1);
1 6 . Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 r'ahrrn
2OL2 tentang Pembentukan Organisasi Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (l,embarern Daeran Kabupaten B.andung Tahun 2OI2lrromor 24).
MEMUTI'SKAN: UICNCIAPKAN : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAIVIONG' PRAJA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1.
F)aerah adalah Kabupaten Bandung.
2,
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DpRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pt.insip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip l,legarb Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinraksud dalam undang-undang Dasar NegarJnepubill I'donesia 'lahun 1945.
4
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemcrintahan da6rah.
4.
Bupati adalah Bupati Bandung.
5.
sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten ilandung.
6.
Aparatur Bandung.
7.
satuan Polisi Pamong Fraja yang selanjutnya disebut -aa"i"tt satpol PP adalah bagran- perangkat dalam penegakan Peraturan Dabrah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8.
Polisi Pamong Pr.aja adalah anggota satpol pp sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peratr:ran I)aerah dan penyelenggaraan ket-ertiban umum dan ke tentram€rn masyarakat.
9.
Perangkat satuan Polisi pamong praja adalah satuansatuan Sub Unit Kerja Satuan polisi pamong praja ya.ig tgqdiri atas Kepala, Bidang, Bagian Tata Usaha, Setsi aai v'abatan F\rngsional.
adalah
aparatur
sekda,
Pemerintah
adalah
Kabupaten
1 0 . Ketertiban umum dan Ketentraman adalah suatu kead,aan dinamis pemerintah, -yang memungkinkan daerah dan masyarakat dapat melaktrkan dengan tentram, tertib dan teratur.
pemerintah kegiata'nya ,
1 1 . Perlindungan Masyarakat adalah suahr keadaan dinamis
dimana- warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan' kegiatan penanganan benpana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut me-ilih"r" keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
1 2 . satuan Ferlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut
SATLINMAS adalah benhrk pengorganisasidn niasyarakat {ang disiapkan dan disusun serta dibekali peng.tahu"., perlindungan Vtasyarikar j/ang {31r lgtepmpilan di bidang difasilitasi oreh Pemerintah hrsat danFemeriniatr Daerah.
1 3 . Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bandung. L 4 . Jabatan , _ F\rngsional
adalah kedudukan yang menunjukkan tuge.s, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai' Negeri sipil dalam suatu saruan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrarnpila-n tlrtentu s,irta bersifat mandiri.
J
1 5 . Kelompok Jabatan Ftrngsional adalah kelornpok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dal.am organisasi yang dalam pelaksanaan tugasr4ra l1luan didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tirtentu serba bersifat mandiri.
1 6 . Keramaian daerah adalatr suatu keadaan dimana terjadi
kegiatan yang berskala massal atau kegiatarr yang berpotensiterjadinyapengumpulanmassa
L 7 . Kegiatan berskala massal adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh masygrakat yang melibatkan banvak orang.
1 8 . Unit Pelaksana Satuan Polisi.pamong
praja Kecamatan adalah Unit yang melaksanakan fungsi penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman masyaralcat dan perlindungan masyarakat cl,i vriiayah Kecamatan.
BAB II
'B$8f$tsfrtffi3H""HSlo, Bagran Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Perahrran Bupati ini dibentuk : Unit Pelaksana Satuan Polisi pamong Praja Kecamatan
Arjasari; b.
Unit Pelaksana Satuan polisi pamong Praja Keca.rnatan Baleendah;
c.
Unit Pelaksana Sahran polisi pamong Praja Kecamatan Banjaran;
d.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bojongsoang;
e.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cangkuang;
f.
Unit Pelaksana Satuan polisi Pamong Prajq Kecamatan Cicalengka;
g.
Unit Pelaksana Satuan Polisi pamong Praja Kecanratan Cikancung;
h.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Prrtja. Kecamatan Cilengkrang;
i.
Unit Pelaksana Satuan polisi pamong Praja Kecamatan Cileunyi;
6
j.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cimaung;
k.
Unit Pelahsana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cimenyan;
l.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Preia Kecamatan Ciparay;
m.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Ciwidey;
n.
Unit Pelaksana Sahran Polisi Pamong Praja Kecamatan Dayeuhkolot; Unit Pelaksana Satuau Polisi Pamong Praja Kecarrratan Ibun;
p.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Katapangi -
q.
Unit Pelaksana Satuan Polisi- Pamong Praja Keta.matan Kertasari;
r.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kutawaringin;
s.
Unit Pelaksana Sahran Polisi Pamong Praja Kecamatar^ Majalaya;
t.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Margaasih; Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.Kecamata,r Margahaytr;
v.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Nagreg;
w.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecainatan Pacet; Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatanr Paseh;
v.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pa-mong Praja Kecamatan Pameungpeuk;
z,
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pasirjambu;
aa.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Pr:aja Kecamatan Pangalengani
bb.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Rancabali;
cc.
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pantong Praja Kecarnatan Rancaekelc;
dd.
Unit Pelaks€ula Satrran Polisi Pamong Praja Kecamatan Solokanjeruk;
ee.
Unit Pelaksana Satrran Polisi Pamong Praja Ke<:a'natan Soreang.
7
Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1)
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong praja Ker:amatan dipimpin oleh seorang kepala satuarr yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Kctertiban Umrrm.
(21 Kepala
Unit Pelaksana Sahran polisi parnorrg praja Kecamatan secari, teknis administratif bertanggung .yawai: kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggu.ng .iawab kepada Kepala Satuan polisi pamong praja.
(3) Pelaksanaan fungsi unit Pelaksana satuan polisi parr.ong Praja Kecamatan dalam penegakan peraturan Daerair. ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di nuilayah Kecamatan, kegiatan tgknis operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Unit dan kegiatan ketatausahaan diselenggarakan oleh .labatan fungsional umum.
(41 Pengisian dan penetapan jumlah jabatan fungsional umurn sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Camat,
(s)
Pengaturan jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yan g berlaku.
Bagian Ketiga T\rgas Pokok dan Fungsi Pasal 4 ( 1 ) Kepala Unit Pelaksana Satuan polisi pamong praja Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinas:an penyusunan rcncana dan program Satpol pp.
(21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini Kepala Unit pelaksana satuan polisi Pamong Prqia Kecamatan menyelenggarakan fungsi : a.
penJrusunan rencana dan program keda pelaksanaan tugas unit pelaksana Satpol pp Kecamatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat berdasarkan kebi,iakan teknis dan sasaran kerja Satpol pp serta kondisi dinamis masyarakat;
8
b.
fasilitasi dan membanflr Kepala Satpol pp dalam menrusun kebijakan umum ketenteraman dan ketertiban umum, ketenteraman masvarakat dan perlindungan masyarakat;
c.
pelaksaaan . pendataan ketertiban ketentraman masyarakat serta masyarakat di wilayah kerjanya;
d.
pendistribusian ttrgas kepada Anggota Satpol pp dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
e.
pelaksanaan pemberian petunjuk kepada anggota Satpol PP dan perlindungan masyarakat di wiliyah kerjanya;
f.
pelaksanaan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana di wilayah kerjanya;
umum dan perlindungan
peLaksanaan penyiapan pemantauan dan pelaksanaan trrgas urrtuk bahan pertanggungjawabar^ pamong praja Unit Pelaksana Satuan Polisi Kecamatan; h.
pelaksanaan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dan sedang dilalcsanakan;
1.
penJrusunan bahan laporan dan evaluasi kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakaf serta perlindungan masyarakat di wilayah kedanya;
J.
penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis dan berkala sesuai kebutuhan kepada Kepala Satpol PP dengan tembusan kepada Camat; pelaksanaan tugas kedinasan bidang tugas dan fungsinya;
t.
lain
sesuai dengan
pelaksanaan koordinasi hrgas teknis unit pelaksana Satpol PP Kecarnatan dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasrrya. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.
9
Agar orang mengetahuinya, -setiap Peraturan Bupati ini djngan qelguldangan dalam Berita Daerah Kabupaten Randung.
Ditetapkan di Soreang pada tanggal 29 J11ti
Diundangkan di Soreang pada tanggal 2g Ju.l-i 2013
BERITADAERAHKABUPATENBANDUNG TAHUN2013 NOMOR 35
memerintahkan penemparannya
ZC,1j
