BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR :
25
TAHUN 2006
SERI : E
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR : 25 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KEPADA KELOMPOK PETANI-NELAYAN KECIL (KPK) PROGRAM PEMBINAAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI-NELAYAN KECIL (P4K) KABUPATEN MAJALENGKA MELALUI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan pendapatan petani-nelayan kecil, maka terhadap Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK) dipandang perlu untuk ditunjang dengan permodalan yang memadai; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat …… 2
1
2 Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang …… 3
3 6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 Seri D); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 13. Peraturan …… 4
4 13.
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 12 Seri A); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KEPADA KELOMPOK PETANINELAYAN KECIL (KPK) PROGRAM PEMBINAAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI-NELAYAN KECIL (P4K) KABUPATEN MAJALENGKA MELALUI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG MAJALENGKA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka. 3. Bupati adalah Bupati Majalengka. 4. Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat KPPKP adalah Lembaga Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. 5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka. 6. Petugas Penyuluh Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Petugas di lingkungan Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka. 7. Bank adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Majalengka yang selanjutnya disingkat BRI. 8. Program adalah Program Pembinaan Peningkatan Petani Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat P4K. 9. Kelompok …… 5
5 9. Kelompok adalah Kelompok Petani-Nelayan Kecil di Majalengka yang selanjutnya disingkat KPK. 10. Pemberian Modal adalah penyaluran kredit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka kepada Kelompok Petani-Nelayan Kecil Program Pembinaan Peningkatan Petani Nelayan Kecil melalui jasa perbankan. 11. Pelaksana Kegiatan Program Pembinaan Peningkatan Petani Nelayan Kecil Tingkat Kabupaten adalah: a. Pimpinan Kegiatan; b. Pelaksana Administrasi Keuangan; c. Pembantu Pelaksana Administrasi Keuangan; d. Pelaksana Teknis; e. Pembantu Pelaksana Teknis. Yang ditetapkan dengan surat perintah tugas Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka. 12. Pembina Program Pembinaan Peningkatan Petani Nelayan Kecil Tingkat Kecamatan adalah Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan dan Penyuluh Pertanian Lapangan yang membina Kelompok Pertani-Nelayan Kecil di desa-desa yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka. 13. Steering Committee adalah Tim Pengarah Program Pembinaan Peningkatan Petani Nelayan Kecil Tingkat Kabupaten yang membantu dalam pengentasan kemiskinan dengan beranggotakan yaitu Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanam Modal, Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Majalengka dan BRI Cabang Majalengka. 12. Petani Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat PNK adalah keluarga petani dengan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan, yang pendapatannya antara 240-320 kg (dua ratus empat puluh sampai tiga ratus dua puluh kilo gram) setara beras per kapita per tahun, dan atau berdasarkan Participatory Rulal Appraisal Wealth Rengking/pemeringkatan kekayaan (PRA-WR) mereka ada dalam posisi miskin dan sangat miskin, mereka adalah para petani pemilik dan pengelola lahan sempit, penggarap, buruh tani-nelayan, dengan peralatan sederhana, peternak kecil, pengrajin kecil dan kelompok masyarakat miskin di pedesaan lainnya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dengan ciri-ciri Petani Nelayan Kecil adalah sebagai berikut: a. Rumah …… 6
6 a. Rumah dan barang yang dimiliki terbatas dan sederhana dibanding penduduk sekitarnya; b. Tingkat pendidikan dan kesehatan relatif rendah; c. Produktivitas kerja relatif rendah; d. Keterampilan, manajemen usaha dan pemasaran hasil relatif rendah; e. Usaha umumnya bersifat subsistem, belum berorientasi pasar dan teknologi yang diterapkan masih relatif tradisional; f. Kurang tanggap terhadap pembaharuan dan kurang mampu memanfaatkan peluang dan potensi yang ada di sekitarnya.
BAB II TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Tujuan Program Kegiatan P4K adalah: a. Meningkatkan Pendapatan PNK sehingga melampaui garis kemiskinan untuk mencapai taraf hidup yang lebih layak dan sejahtera. b. Membantu PNK mengubah perilakunya sehingga menjadi lebih tanggap terhadap pembaharuan, mandiri dan sejahtera. Bagian Kedua Sasaran Pasal 3 Sasaran Program Kegiatan P4K adalah: a. PNK dan penduduk pedesaan lainnya yang hidup di bawah garis kemiskinan yang pendapatannya setara dengan 320 kg (tiga ratus dua puluh kilo gram) setara beras per kapita per tahun, dan atau berdasarkan Participatory rulal Appraisal Wealth rengking/pemeringkatan kekayaan (PRA-WR) mereka ada dalam posisi miskin dan sangat miskin, mereka adalah para petani pemilik dan pengelola lahan sempit, penggarap, buruh tani-nelayan, dengan peralatan sederhana, peternak kecil, pengrajin kecil dan kelompok masyarakat miskin di pedesaan lainnya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. b. KPK yang sudah dibina pada Program P4K Fase II, baik yang sudah akses kepada kredit maupun yang belum. c. KPK ...... 7
7 c.
KPK yang sudah mendapat binaan dari Lembaga/ Instansi lain serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pendapatannya di bawah atau sama dengan 480 kg (empat ratus delapan puluh kilo gram) setara beras per kapita per tahun dan sudah terdaftar di KPPKP Kabupaten Majalengka. BAB III PROGRAM KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Program Kegiatan Pasal 4
Program Kegiatan P4K adalah: a. Menumbuhkan, membina dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan KPK, sehingga mampu mengakses pada permodalan dan pengembangan kegiatan usaha yang dapat menguntungkan KPK; b. Meningkatkan kemampuan petugas Pembina yang terlibat dalam kegiatan proyek P4K Fase III-RIGP, baik dari KPPKP Kabupaten Majalengka maupun dari Kantor Cabang BRI Majalengka. c. Membantu pelayanan Kredit dan Pembinaannya kepada KPK termasuk kepada KPK yang telah berhasil, untuk akses kepada skim kredit komersial biasa. d. Mengembangkan manajemen partisipatif baik pada segi perencanaan,pelaksanaan, supervisi dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit P4K Fase III-RIGP tersebut. e. Menjalin Kerjasama dengan Dinas/Instansi lain dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kesejahteraan KPK dan Keluarganya. f. Mengembangkan dan menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang transparan guna meningkatkan kualitas pembinaan baik oleh KPPKP Kabupaten Majalengka maupun Kantor Cabang BRI Majalengka. Bagian Kedua Pembiayaan Pasal 5 Besarnya dana kredit yang akan disalurkan kepada KPK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). BAB IV …… 9
8 BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Tugas Pasal 6 (1) Tugas KPPKP Kabupaten Majalengka adalah: a. Sebagai “ Executing Agency” yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program. b. Menempatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BRI Cabang Majalengka sebagai jaminan kredit P4K. c. Menandatangani dan menyerahkan kepada BRI Surat Permohonan pemblokiran rekening giro dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Surat Kuasa mendebet dana untuk pelunasan kredit P4K. (2) Tugas Kantor Cabang BRI Majalengka bertugas sebagai Executing Bank bertanggung Jawab dalam menerima tabungan, pelayanan, pengembalian kredit dan pembinaan kredit. Bagian Kedua Fungsi Pasal 7 (1) Fungsi KPPKP Kabupaten Majalengka sebagai berikut: a. Mengidentifikasi penduduk miskin dan membantu dalam menumbuhkan KPK; b. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan anggota KPK dalam pengelolaan usaha dan pemasarannya; c. Menumbuhkan kerjasama antara anggota kelompok menjadi kelompok yang memiliki prinsip tanggung renteng yang kuat sehingga dapat diandalkan menjadi nasabah yang baik; d. Membina KPK sehingga mampu menyusun dan melaksanakan Rencana Usaha Anggota–Rencana Usaha Bersama serta mampu berhubungan sendiri dengan modal, mengelola serta memanfaatkan modal yang diberikan (dalam bentuk kredit) dan selanjutnya mampu menjangkau (akses) kepada skim kredit komersial biasa; e. Menjalin kerjasama dengan Dinas /Instansi lain termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka menumbuhkan dan mempercepat kemandirian dan Kesejahteraan anggota KPK; f. Melakukan ...... 9
9 f.
Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kredit P4K Fase III – RIGP. g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BRI dalam melaksanakan upaya pemecahan masalah yang dihadapi KPK untuk kelancaran pembayaran kembali pinjamannya serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. (2) Fungsi Kantor Cabang BRI Majalengka bertugas sebagai Executing Bank bertanggung Jawab dalam menerima tabungan, pelayanan, pengembalian kredit dan pembinaan kredit sebagai berikut: a. Menerima permohonan kredit dari KPK, memeriksa dan menilai serta menetapkan keputusan kredit; b. Memberikan keterangan lengkap mengenai hak dan kewajiban debitur sesuai akad kredit yang ditandatangani; c. Menerima dan mengadministrasikan tabungan dari KPK; d. Mengadministrasikan kredit yang telah diberikan kepada KPK; e. Menerima dan menjadikan nasabah baru BRI, mereka yang berasal dari KPK atau Individu yang telah lepas dari Kredit P4K Fase III RIGP dan telah mampu memenuhi persyaratan kredit komersial biasa yang berlaku; f. Mengadakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kredit untuk kelancaran pembayaran kembali pinjamannya serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. BAB V PERKREDITAN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 8
(1)
PNK dan penduduk pedesaan lainnya yang hidup di bawah garis kemiskinan atau yang pendapatannya dibawah dengan 320 kg (tiga ratus dua puluh kilo gram) setara beras per kapita per tahun, dan atau berdasarkan Participatory rulal Appraisal wealth Rengking/ pemeringkatan kekayaan (PRA-WR) mereka ada dalam posisi miskin dan sangat miskin, mereka adalah para petani pemilik dan pengelola lahan sempit, penggarap, buruh tani-nelayan, dengan peralatan sederhana, peternak kecil,pengrajin kecil, dan kelompok masyarakat miskin di pedesaan lainnya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. (2) KPK …… 10
10 (2)
KPK yang dibina oleh penyuluh Pertanian dalam rangka Program P4K dan KPK yang dibina oleh Instansi/Lembaga lain dan sudah terdaftar di KPPKP Kabupaten Majalengka.
(3)
KPK yang sudah mendapat pembinaan dari Lembaga/Instansi lain termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pendapatannya di bawah atau setara dengan 480 kg (empat ratus delapan puluh kilo gram) beras per kapita per tahun, dan sudah terdaftar di KPPKP Kabupaten Majalengka.
(4)
Jumlah Anggota Kelompok untuk pinjaman tahap I : minimal 8 (delapan) orang dan maksimal 16 (enam belas) orang untuk pinjaman tahap II dan seterusnya batas minimal 4 (empat) orang dan maksimal 16 (enam belas) orang.
(5)
Ketua dan Sekretaris KPK memiliki Surat Kuasa dari anggota tentang persetujuan bersama untuk memperoleh pinjaman dan sekaligus pernyataan bersedia membayar kembali pinjaman atas nama kelompok secara tanggung renteng.
(6)
Memiliki Rencana Usaha Bersama secara tertulis yang disusun oleh KPK, ditandatangani Ketua dan Sekretaris KPK, diketahui oleh Penyuluh Pertanian.
(7)
Pada saat pengajuan kredit, KPK yang bersangkutan tidak mempunyai kewajiban membayar pengembalian kredit kepada Bank atau Lembaga perkreditan lainnya, baik secara kelompok maupun masing-masing anggotanya.
(8)
Memiliki tabungan di Kantor Cabang BRI Majalengka berupa BRITAMA yang besarnya minimal 5 % (lima perseratus) untuk pinjaman pertama dan untuk pinjaman berikutnya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari plafond kredit yang diajukan sebagai tabungan terbeku. Tabungan tersebut harus disetor tunai dan tidak diperkenankan berasal dari Pinjamannya.
(9) Memberi ..... 11
11 (9)
Memberi Surat Kuasa kepada BRI untuk melakukan pemindah bukuan dari rekening tabungan terbeku kelompok sebagai angsuran pinjamannya, apabila sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan yang bersangkutan debitur belum memenuhi kewajibannya angsuran bulan tersebut dan harus diisi kembali minimal sesuai dengan ketentuan jumlah tabungan terbeku.
(10) KPK yang baru pertama kali mengajukan kredit harus yang sudah dibentuk dan dibina minimal 6 (enam) bulan, kecuali KPK yang dianggap layak oleh KPPKP maupun BRI.
Bagian Kedua Ketentuan Kredit Paragraf 1 Besar Kredit dan Tabungan Pasal 9 Besar kredit untuk tiap KPK disesuaikan dengan kebutuhan biaya untuk pengelolaan usaha bersama KPK dan kemampuan membayar kembali. Kredit kepada KPK ini merupakan kredit modal kerja dan/atau kredit investasi. Pasal 10 Mengingat kredit P4K merupakan bagian dari proses belajar dan usaha peningkatan kemandirian KPK, maka kredit diberikan melalui tahapantahapan dan setiap tahapan ditarik sekaligus. Pasal 11 Besar kredit untuk setiap tahapan adalah sebagai berikut: a. Pinjaman I maksimal Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) per anggota b. Pinjaman II maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anggota c. Pinjaman III maksimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anggota. d. Pinjaman ...... 12
12 d. Pinjaman IV anggota. e. Pinjaman VI anggota. f. Pinjaman VI anggota.
maksimal
Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per
maksimal
Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per
maksimal
Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per
Pasal 12 Bagi KPK-KPK yang sudah mandiri, setelah melunasi pinjaman tahap IV dapat akses ke kredit komersial biasa di Kantor Cabang BRI/ BRI Unit di wilayah Kabupaten Majalengka. Pasal 13 Maksimum kredit yang diberikan kepada nasabah adalah sebesar jumlah agunan kas yang dikurangi dengan kewajiban bunga, denda dan biayabiaya lain selama minimal 3 (tiga) bulan. Selisih jumlah agunan kas dengan maksimum kredit yang dapat diberikan kepada nasabah disebut nilai lebih (overwaarde) agunan Kas. Pasal 14 Overwaarde agunan kas ini akan digunakan untuk menutup kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran bunga dan denda selama minimal 3 (tiga) bulan. Pasal 15 Untuk pinjaman yang pembayaran bunga dan atau pokok secara bulanan, apabila debitur menunggak pembayaran bunga selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pada hari berikutnya agunan kas tersebut harus segera dicairkan dan dibuku/disetorkan ke rekening kreditnya. Pasal 16 Apabila bunga kredit dibayar secara bulanan maka besarnya kredit yang dapat diberikan kepada debitur adalah sebesar : M = D { 1 – (I/4) } Keterangan …… 13
13 Keterangan: M : maksimum kredit D : besarnya agunan kas, diatur sebagai berikut: Untuk agunan kas yang bunganya dibayar setiap bulan, maka besarnya agunan kas maksimum sebesar nominal yang tercantum dalam warkat I : suku bunga kredit per tahun yang dikenakan terhadap debitur yang bersangkutan 4 : konstanta yang memberikan overwaarde agunan kas untuk menutup kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran bunga dan denda 3 (tiga) bulan, dengan kondisi demikian, apabila debitur menunggak pokok dan bunga selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka agunan kas harus dicairkan untuk melunasi kredit dan tunggakan bunganya. Pasal 17 Untuk pinjaman yang bunganya tidak dibayar bulanan, apabila timbul tunggakan, Kantor Cabang BRI hanya diberi waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal tunggakan untuk bernegosiasi dengan debitur agar membayar kewajibannya, dan apabila setelah 7 (tujuh) hari ternyata debitur tidak dapat membayar kewajibannya, maka agunan kas harus dicairkan. Pasal 18 Apabila bunga kredit dibayar secara musiman maka maksimun kredit yang dapat diberikan kepada debitur adalah sebagai berikut: (n+4) i M = D { 1 – (--------------) } 12 Keterangan: M : Maksimum kredit D : Besarnya saldo agunan kas N …… 14
14 N
I
: Jumlah bulan pembayaran kewajiban bunga pinjamannya (misal pembayaran 3 (tiga) bulanan, maka n sama dengan 3 (tiga)) Penambahan 4 (empat) bulan dalam rumus (n+4) adalah untuk memberikan waktu/kesempatan kepada kantor Cabang melaksanakan eksekusi agunan kas. : Suku bunga kredit per tahun yang dikenakan terhadap debitur yang bersangkutan. Pasal 19
Untuk memudahkan pengawasan, agar dibuat register pengawasan penggunaan agunan kas APBD. Paragraf 2 Jangka Waktu Pasal 20 Jangka waktu kredit modal kerja maksimum 12 (dua belas) bulan dan kredit investasi maksimum 18 (delapan belas) bulan. Pasal 21 Sistem pembayaran pinjaman (angsuran) disesuaikan dengan siklus/ jenis usaha KPK yaitu bulanan, 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan atau sekaligus lunas 12(dua belas) bulan. Pasal 22 Waktu pembayaran pinjaman (angsuran) dihitung dari tanggal penerimaan kredit di Kantor Cabang BRI Majalengka atau pada tanggal penerimaan di BRI Unit, khusus pembayaran di BRI Unit ditentukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
Paragraf 3 …… 15
15 Paragraf 3 Suku Bunga Pasal 23 (1) Suku bunga kredit P4K sebesar 1 % (satu perseratus) per bulan flat rate tanpa dikenakan denda dengan pembagian sebagai berikut: a. 0,50 % (nol koma lima puluh perseratus) sebagai pendapatan BRI b. 0,30 % (nol koma tiga puluh perseratus) sebagai biaya opersional KPPKP c. 0,10 % (nol koma sepuluh perseratus) sebagai Kas Daerah (PAD) d. 0,05 % (nol koma nol lima perseratus) sebagai Insentif PPL e. 0,05 % (nol koma nol lima perseratus) sebagai Insetif Kelompok (2) Suku bunga kredit P4K akan ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan.
Paragraf 4 Provisi Kredit dan Commitment Fee Pasal 24 Provisi kredit dan commitment fee tidak dipungut.
Paragraf 5 Biaya Percetakan dan Bea Materai Pasal 25 (1) Biaya ganti percetakan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). (2) Biaya materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikenakan pada dokumen: a. Surat Kuasa dari anggota kepada Ketua dan Sekretaris KPK; b. Surat Pengakuan Hutang; c. Kwitansi Pencairan Kredit; d. Pengikatan agunan untuk objek usaha yang dibeli/dibiayai dari kredit. Paragraf 6 …… 16
16 Paragraf 6 Bentuk Kredit Pasal 26 Bentuk Kredit adalah persekot non Annuitet (dibayar dimuka). Paragraf 7 Agunan Kredit Pasal 27 (1) Agunan kredit adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka yang ditempatkan di Kantor Cabang BRI dalam bentuk rekening giro atas nama KPPKP Kabupaten Majalengka, diblokir dan tidak boleh dicairkan selama kredit P4K belum lunas. Atas rekening giro tersebut tidak boleh dikeluarkan buku cek/Bilyet Giro. (2) Atas rekening giro tersebut tidak diberikan jasa giro 0 % (nol perseratus). (3) Selama agunan kas dijadikan agunan kredit P4K KPPKP harus memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada BRI untuk mencairkan agunan kas dan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban kredit P4K. (4) Agunan diikat dengan gadai dan penyerahan agunan dengan cessie. (5) Pencairan agunan kas dilaksanakan apabila: a. Untuk debitur dengan angsuran bulanan, menunggak melampaui 3 (tiga) bulan atas kelalaian membayar kewajiban bunga dan pokok. b. Untuk angsuran musiman pencairan agunan kas dilaksanakan apabila nasabah telah menunggak kewajiban bunga maupun pokok lebih dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal menunggak. Paragraf 8 Rekomendasi Teknis Rencana Usaha Bersama Pasal 28 (1) Rekomendasi teknis dari Petugas Penyuluh Pertanian mengenai Rencana Usaha Bersama yang diajukan KPK akan dipergunakan BRI sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan kredit dan sifatnya tidak mengikat BRI untuk menyetujui permohonan KPK. (2) Keputusan …… 17
17 (2) Keputusan kredit diterima atau ditolak sepenuhnya berada pada BRI sebagai Bank Pelaksana. Paragraf 9 Jenis Usaha Bersama yang dibiayai Pasal 29 (1) Segala jenis usaha bersama kelompok yang produktif, menguntungkan dan dapat dilaksanakan sendiri oleh KPK yang jangka waktu panen/ menghasilkan relatif cepat, antara lain sektor: a. Budidaya Pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan); b. Industri Rumah Tangga; c. Perdagangan dan Jasa. (2) Segala jenis usaha bersama kelompok yang secara langsung atau tidak langsung menunjang agribisnis produksi,perdagangan, industri rumah tangga dan jasa seperti : a. Kerajinan tangan dengan bahan kayu, seperti membuat meja dan kursi/ bangku dan lain-lain; b. Kerajinan tangan dengan bahan baku tanah, seperti membuat bata, genteng dan lain-lain; c. Kerajinan tangan dengan bahan baku lain, seperti membuat baju, celana dan lain-lain; d. Kerajinan tangan dengan bahan baku logam, seperti meja,kursi, rak, alat dapur dan lain-lain yang menggunakan las atau pateri. (3) Jenis usaha bersama yang dipilih harus berorientasi pasar, cepat menghasilkan, menguntungkan dan adanya peran serta anggota KPK. (4) Setiap KPK memilih dan menetapkan jenis usaha sesuai dengan keterampilan anggota dan potensi daerahnya dengan ketentuan masing-masing anggota membuat Rencana Usaha Anggota dan dituangkan dalam satu Rencana Usaha Bersama. (5) Perubahan Jenis Usaha KPK. a. KPK tidak dibenarkan merubah jenis usaha yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Bersama yang telah disetujui oleh Kantor Cabang BRI Majalengka. b. KPK …… 18
18 b. KPK harus menyampaikan alasan yang tetap apabila akan mengubah jenis usahanya serta mendapatkan persetujuan dari KPPKP Kabupaten Majalengka dan Kantor Cabang BRI Majalengka. c. Perubahan-perubahan jenis usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (2) di atas, dianggap suatu pelanggaran perjanjian kredit dan BRI berhak menghentikan fasilitas kreditnya dan KPK tersebut harus segera menyampaikan kewajiban hutangnya kepada BRI Cabang Majalengka. Paragraf 10 Cara Pengajuan Kredit Pasal 30 (1) Ketua dan Sekretaris KPK mengajukan permohonan Kredit dengan mengisi formulir model KPPB P4K dibantu oleh Account Officer-BRI dengan dilampiri: a. Surat Kuasa dari anggota kepada Ketua dan Sekretaris untuk melakukan pinjaman kepada Kantor Cabang BRI Majalengka sebagai pernyataan bersama seluruh anggota untuk bersedia membayar kembali pinjaman atas nama kelompok secara tanggung renteng; b. Rencana Usaha Bersama yang sudah mendapat rekomendasi layak teknis dari Penyuluh Pertanian Tingkat Kecamatan maupun dari KPPKP Kabupaten Majalengka (2) Berdasarkan permohonan dan rekomendasi teknis dari Penyuluh Pertanian maupun dari KPPKP Kabupaten Majalengka, petugas kredit (Account Officer) BRI baik sendiri maupun bersama petugas Penyuluh Pertanian/ Penyuluh Pertanian Koordinator dan Petugas dari KPPKP Kabupaten Majalengka mengadakan pemeriksaan lapangan ke lokasi KPK untuk mengadakan pengecekan atas kebenaran seluruh data yang ada pada Rencana Usaha Bersama. (3) Apabila Rencana Usaha Bersama memenuhi persyaratan maka Account Officer P4K BRI segera menyusun Memorandum Analisa Kredit yang menjadi satu dengan analisa Kredit. (4) Memorandum Analisa Kredit disampaikan kepada pejabat berwenang untuk mendapat persetujuan permohonan kredit (diterima atau ditolak). (5) Persetujuan …… 19
19 (5) Persetujuan permohonan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja diberitahukan kepada KPK/ Penyuluh Pertanian yang bersangkutan. (6) Berdasarkan persetujuan, maka realisasi kredit terhadap KPK yang bersangkutan dapat dilaksanakan. (7) Terhadap permohonan kredit yang belum memenuhi persyaratan Bank, maka Account Officer BRI dapat melakukan tindakan: a. Memberikan saran perbaikan/penyempurnaan terhadap Rencana Usaha Bersama jika menurut penilaian ada kekurangan yang sifatnya tidak mendasar. Perbaikan atas Rencana Usaha Bersama dimaksud harus dilakukan KPK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kembali Rencana Usaha Bersama dari Account Officer BRI. b. Menolak permohonan kredit KPK apabila setelah dianalisa tidak layak dan memberitahukan kepada KPK yang bersangkutan. (8) Permohonan kredit tahap kedua dan seterusnya minimal 2 (dua) bulan sebelum kredit yang sedang berjalan jatuh tempo. Paragraf 11 Akad Kredit Pasal 31 (1) Setiap permohonan kredit yang disetujui, maka Kantor Cabang BRI Majalengka segera memberitahu kepada KPK melalui Penyuluh Pertanian. (2) Kantor Cabang BRI Majalengka mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk realisasi kredit. Khusus untuk kredit yang pertama kali, jika KPK belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Lurah/ Kepala Desa. Kredit tahap kedua dan seterusnya syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi syarat mutlak.
(3) Dalam ...... 20
20 (3) Dalam penandatanganan akad kredit, KPK diwakili Ketua dan Sekretaris/Bendahara KPK yang telah mendapatkan Surat Kuasa dari seluruh anggota kelompok untuk mengajukan permohonan dan penerimaan uang. (4) Debitur kredit P4K adalah seluruh anggota kelompok, sehingga tidak perlu melibatkan istri atau suami dari anggota KPK dimaksud. (5) Surat Hutang yang digunakan dalam Kredit P4K Fase III adalah Surat Pengakuan Hutang yang dibuat di bawah tangan dan tidak perlu dilegalisasi. Pargraf 12 Realisasi Kredit Pasal 32 (1) Realisasi Kredit dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akad kredit. (2) Realisasi kredit dilaksanakan oleh Kantor Cabang BRI Majalengka. (3) Pada saat realisasi kredit seluruh anggota KPK dapat hadir dan minimal diwakili oleh Ketua dan Sekretaris/Bendahara KPK ditambah beberapa anggota KPK minimal 2 (dua) orang anggota serta Penyuluh Pertanian. (4) Penyuluh Pertanian harus menyaksikan saat pembagian uang kredit tersebut ke masing-masing anggota KPK. Paragraf 13 Pengembalian Kredit Pasal 33 (1) Pembayaran angsuran kredit P4K harus dilakukan sendiri oleh KPK yang bersangkutan. (2) Pengembalian atau angsuran kredit dibayar secara langsung oleh KPK melalui Kantor Cabang BRI Majalengka atau BRI Unit terdekat. (3) Tanggal …… 21
21 (3) Tanggal Pembayaran angsuran yang diperhitungkan adalah tanggal saat angsuran tersebut diterima di Kantor Cabang BRI Majalengka atau BRI Unit terdekat. (4) Periode waktu dan besar angsuran kredit yang harus dibayar KPK adalah sesuai dengan tanggal dan jumlah yang tercatat pada akad kredit. KPK dapat membayar lebih cepat dari periode yang diperjanjikan. (5) Penyuluh Pertanian atau petugas Pembina dari Instansi/Lembaga lain dan Account Officer BRI berkewajiban untuk mengingatkan KPK akan batas waktu terakhir pembayaran dan besarnya angsuran.
Paragraf 14 Batas Maksimum Tunggakan Pasal 34 (1) kantor Cabang BRI Majalengka bersama mitra Pembina P4K melakukan pembinaan dan monitoring kredit dalam upaya menjaga dan mempertahankan kualitas (performance) kredit P4K agar tetap baik. (2) Batas toleransi tunggakan kredit P4K adalah : a. Tunggakan per PPL mencapai 3 % (tiga perseratus), maka Kantor Cabang BRI Majalengka menyampaikan surat peringatan kepada Penyuluh Pertanian yang bersangkutan dengan tembusan kepada KPPKP Kabupaten Majalengka; b. Tunggakan per Penyuluh Pertanian telah mencapai 5 % (lima perseratus) namun terdapat KPK – KPK yang memiliki performance baik, maka dapat diusulkan untuk mendapat kredit berikutnya secara case by case, melalui kewenangan Pemimpin Cabang.
BAB VI …… 22
22 BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 35 (1) Pembinaan terhadap KPK harus dilaksanakan secara Koordinatif antara KPPKP Kabupaten Majalengka beserta aparatnya dengan petugas Kantor Cabang BRI Majalengka yang dimulai sejak penyusunan Rencana Usaha Bersama sampai dengan pelunasan Kredit oleh KPK. (2) Pembinaan oleh KPPKP Kabupaten Majalengka dengan mengadakan pengawasan dan pembinaan KPK serta membantu BRI dalam memotivasi KPK untuk memenuhi kewajibannya mengangsur/ melunasi pinjamannya sesuai perjanjian. (3) Kegiatan Pembinaan oleh Kantor Cabang BRI Majalengka adalah: a. Secara teratur Account Officer BRI/ P4K melakukan kunjungan ke KPK minimal 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu 1 (satu) bulan setelah pencairan Kredit, Kunjungan 3 (tiga) bulanan dan sebelum kredit jatuh tempo; b. Secara tertib dan teratur memonitor pengembalian Kredit oleh KPK; c. Memberikan laporan bulanan pelaksanaan Kredit P4K Fase IIIRIGP.
Bagian Kedua Pengendalian Pasal 36 Kantor Cabang BRI Majalengka dan KPPKP Kabupaten Majalengka mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas kegiatan pengendalian dan langkah-langkah bersama dalam mengatasi setiap masalah yang timbul.
BAB VII …… 23
23 BAB VII PENUTUP Pasal 37 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturanan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh KPPKP Kabupaten Majalengka.
Pasal 38 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.
Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 27 Nopember 2006 BUPATI MAJALENGKA, Cap/Ttd. TUTTY HAYATI ANWAR Diundangkan di Majalengka pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
SUHARDJA BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006 NOMOR …… SERI ……
