BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 22
TAHUN 2008
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA,
Menimbang
:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyempurnaan; b. bahwa untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam pengadaan Kepala Sekolah perlu adanya pedoman pengadaan Kepala Sekolah yang transparan, akuntabel dan profesional; c. bahwa ...... 2
1
2 c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;
Mengingat
:
1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang .......... 3
3 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3); 15. Peraturan Daerah ............. 4
4 15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAJALENGKA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka. 2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.
Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Bupati Majalengka.
5.
Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Majalengka.
6.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
7.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.
8.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.
9.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Kepala Sekolah ............. 5
5 10.
Kepala Sekolah adalah seorang guru yang atas dasar kompetensinya diberi tugas tambahan mengelola satuan pendidikan, yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta.
11.
Guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta pembimbingan dan pelatihan.
12.
Pedoman Pengadaan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka adalah ketentuan umum tentang proses pengadaan Kepala Sekolah, terdiri dari penetapan formasi, rekrutmen, seleksi, pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah, sertifikasi dan uji akseptabilitas calon Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.
13.
Penetapan Formasi Kepala Sekolah adalah proses identifikasi dan penetapan kebutuhan (lowongan) Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar, Kepala UPTD SMP, Kepala Kepala UPTD SMA dan Kepala UPTD SMK, baik yang sedang terjadi maupun kemungkinannya terjadi dalam satu tahun mendatang.
14.
Rekrutmen Calon Kepala Sekolah adalah serangkaian aktifitas pencarian guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar, Kepala UPTD SMP, Kepala Kepala UPTD SMA dan Kepala UPTD SMK agar mengikuti serangkaian tahapan seleksi calon Kepala Taman Kanakkanak, Kepala Sekolah Dasar, Kepala UPTD SMP, Kepala Kepala UPTD SMA dan Kepala UPTD SMK.
15.
Seleksi calon Kepala Sekolah adalah proses pemilihan guru yang betulbetul paling memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk diberi tugas tambahan dalam mengelola satuan pendidikan.
16.
Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah adalah proses pemberian fasilitasi kepada calon Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar, Kepala UPTD SMP, Kepala Kepala UPTD SMA dan Kepala UPTD SMK untuk mendapatkan pengalaman belajar teoritik maupun praktis dalam mengelola satuan pendidikan yang diakhiri dengan uji kompetensi. 17. Uji ............ 6
6 17.
Uji kompetensi calon Kepala Sekolah adalah pengukuran kompetensi seorang calon Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar, Kepala UPTD SMP, Kepala Kepala UPTD SMA dan Kepala UPTD SMK oleh lembaga tertentu yang tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan Pemerintah dengan istrumen uji kompetensi yang valid dan reliable.
18.
Uji akseptabilitas calon Kepala Sekolah adalah pemaparan visi, misi dan program pengembangan sekolah oleh calon Kepala Taman Kanakkanak, Kepala Sekolah Dasar, Kepala UPTD SMP, Kepala Kepala UPTD SMA dan Kepala UPTD SMK.
19.
Kualifikasi Uji kompetensi calon Kepala Sekolah adalah persyaratakan akademik yang harus dipenuhi oleh seorang guru untuk dapat diangkat Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar, Kepala UPTD SMP, Kepala Kepala UPTD SMA dan Kepala UPTD SMK.
20.
Kompetensi Kepala Sekolah adalah seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai dan ditampilkan oleh seorang Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar, Kepala UPTD SMP, Kepala Kepala UPTD SMA dan Kepala UPTD SMK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
21.
Sekolah adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan;
22.
Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23.
Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
24.
Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
25.
Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai kelanjutan dari SMP.
Sekolah
26. Sekolah ............... 7
7 26.
Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP.
27.
Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan perguruan tinggi.
28.
Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersikap non komersial.
29.
Dewan Pendidikan adalah lembaga pendidikan mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
30.
Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. BAB II TUJUAN, FUNGSI, PRINSIP DAN PROSES Pasal 2
Pengadaan Kepala Sekolah dilakukan dalam rangka mendapatkan calon Kepala Sekolah yang paling memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi Kepala Sekolah. Pasal 3 Pengadaan Kepala Sekolah dilakukan sebagai fungsi penjaminan dan pengendalian profesionalisme kepada sekolah dalam mengelola satuan pendidikan. Pasal 4 Pengadaan Kepala Sekolah dilakukan secara professional, yaitu dengan memegang teguh prinsip-prinsip manajerial, demokratis, obyektif, terbuka, yuridis, dan ilmiah. Pasal 5 .......... 8
8 Pasal 5 (1)
Proses pengadaan Kepala Sekolah secara professional melalui langkah-langkah : a. Penetapan formasi Kepala Sekolah; b. Rekrutmen calon Kepala Sekolah; c. Seleksi Kepala Sekolah, dan d. Pengangkatan calon Kepala Sekolah.
(2)
Pelaksanaan pengadaan Kepala Sekolah merupakan tanggung jawab Dinas.
(3)
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Kepala Sekolah, Dinas membentuk panitia pelaksana yang dapat disebut dengan Panitia Pengadaan Kepala Sekolah (PPKS).
(4)
Tugas pokok PPKS adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan seleksi/penyaringan calon Kepala Sekolah termasuk penelaahan berkas-berkas administrasi.
(5)
Susunan keanggotaan PPKS terdiri dari : a. Seorang Ketua merangkap anggota; b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; c. Paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.
(6)
Ketua PPKS adalah Sekretaris Dinas, Sekretaris dijabat oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Dinas dengan anggota Kepala Bidang terkait, serta Kepala Seksi yang secara fungsional menangani urusan Kurikulum dan Ketenagaan pada Bidang terkait;
(7)
Dalam melaksanakan tugasnya PPKS dapat dibantu oleh Sekretariat dengan jumlah anggotanya sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. BAB III PENETAPAN FORMASI Pasal 6
(1)
Sebelum dilakukan rekrutmen dan seleksi calon Kepala Sekolah terlebih dahulu dilakukan analisis formasi jabatan Kepala Sekolah. (2) Seleksi ........ 9
9 (2)
Seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan untuk mengisi kebutuhan (lowongan) yang tersedia dalam rangka menjamin terselenggaranya proses pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efisien di sekolah. Pasal 7
Adanya formasi Kepala Sekolah dapat disebabkan oleh : a. Kepala Sekolah dimutasi menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain; b. Kepala Sekolah yang dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu; c. Kepala Sekolah yang diberhentikan karena habis masa jabatannya; d. Kepala Sekolah yang diberhentikan karena menjalani masa pensiun; e. Kepala Sekolah yang diberhentikan karena faktor tertentu; f. Kepala Sekolah yang meninggal dunia; g. Penambahan unit sekolah baru; h. Keperluan membantu penempatan Kepala Sekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam meningkatkan pendidikan. Pasal 8 Target akhir penetapan formasi Kepala Sekolah adalah deskripsi ragam, jumlah, kualifikasi dan kompetensi Kepala Sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengisi lowongan Kepala Sekolah. Pasal 9 (1)
Penetapan formasi kepala TK dan SD dilaksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut : a. Pengawas Sekolah melakukan identifikasi lowongan dan kemungkinan lowongan TK dan SD dalam wilayah kepengawasannya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan; b. Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan menyampaikan hasil identifikasi lowongan atau kemungkinan lowongan TK dan SD kepada Kepala Dinas; c. Kepala Dinas menghimpun data lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala TK dan SD di wilayahnya; d. Berdasarkan ....... 10
10 d.
(2)
Berdasarkan data lowongan yang diperoleh dari Kepala UPTD PAUD dan SD, Kepala Dinas menetapkan formasi jabatan kepala TK dan SD di wilayahnya.
Penetapan formasi kepala SMP, SMA dan SMK dilaksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut : a. Pengawas Sekolah melakukan identifikasi lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SMP, SMA dan SMK dalam wilayah kepengawasannya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas; b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghimpun data lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SMP, SMA, dan SMK di wilayahnya dari para Pengawas Sekolah; c. Berdasarkan data lowongan yang diperoleh dari para Pengawas Sekolah, Kepala Dinas menetapkan formasi jabatan Kepala SMP, SMA dan SMK di wilayahnya. Pasal 10
Jumlah formasi jabatan Kepala TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sebanyak 1,5 kali dari lowongan yang ada. Pasal 11 Analisis dan penetapan formasi jabatan Kepala Sekolah dilakukan secara rutin pada awal tahun. BAB IV REKRUTMEN Pasal 12 (1)
Aktivitas rekrutmen dimulai dari saat pencarian guru-guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi Kepala Sekolah dan berakhir tatkala lamaran mereka diserahkan.
(2)
Rekrutmen calon Kepala Sekolah dilakukan berdasarkan hasil analisis dan penetapan formasi jabatan Kepala Sekolah. Pasal 13 …….. 11
11 Pasal 13 (1)
Rekrutmen calon Kepala Sekolah dilakukan begitu ada formasi Kepala Sekolah.
(2)
Rekrutmen calon Kepala Sekolah dilakukan secara proaktif dalam rangka mendapatkan guru yang paling memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Sekolah.
(3)
Rekrutmen calon Kepala Sekolah dilakukan secara terbuka dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua guru yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi Kepala Sekolah. Pasal 14
(1)
Proses rekrutmen calon Kepala TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dengan cara PPKS menerbitkan pengumuman resmi, brosur dan pamplet yang memuat tentang adanya formasi jabatan kepala TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
(2)
Pengumuman resmi, brosur, pamplet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disebarluaskan kepada semua guru melalui sekolahnya masing-masing. Pasal 15
Pengumuman tentang formasi kepala TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memuat minimal tentang jenis dan jumlah formasi Kepala Sekolah, sekolah yang memiliki formasi Kepala Sekolah, kualifikasi dan kompetensi calon Kepala Sekolah, hak-hak Kepala Sekolah, batas akhir dan tempat penyerahan formulir pendaftaran, tatacara pendaftaran, dan dokumen-dokumen, fortopolio, dan foto yang harus dilampirkan bersama formulir pendaftaran. Pasal 16 Setiap lamaran calon Kepala Sekolah yang masuk didaftar untuk mengikuti serangkaian tahapan seleksi. BAB V ……….. 12
12 BAB V PERSYARATAN MENJADI KEPALA SEKOLAH Pasal 17 (1)
Untuk menjadi kepala TK, seorang guru : a. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; b. Pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia setinggitingginya 56 tahun; c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK; d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan yayasan atau lembaga yang berwenang; e. Berstatus sebagai guru TK; f. Lebih diutamakan yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK; g. Memiliki sertifikat Kepala TK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
(2)
Untuk menjadi kepala SD, seorang guru : a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; b. Pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia setinggitingginya 56 tahun; c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD; d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan yayasan atau lembaga yang berwenang; e. Berstatus sebagai guru SD; f. Lebih diutamakan yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD; g. Memiliki sertifikat kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah. (3) Untuk ……… 13
13 (3)
Untuk menjadi kepala SMP, seorang guru : a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; b. Pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia setinggitingginya 56 tahun; c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP; d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan yayasan atau lembaga yang berwenang; e. Berstatus sebagai guru SMP; f. Lebih diutamakan yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP; g. Memiliki sertifikat kepala SMP yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah.
(4)
Untuk menjadi kepala SMA, seorang guru : a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; b. Pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia setinggitingginya 56 tahun; c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMA; d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan yayasan atau lembaga yang berwenang; e. Berstatus sebagai guru SMA; f. Lebih diutamakan yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA; g. Memiliki sertifikat kepala SMA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah.
(5)
Untuk menjadi kepala SMK, seorang guru : a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; b. Pada .......... 14
14 b. c. d.
e. f. g.
Pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia setinggitingginya 56 tahun; Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMK; Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan yayasan atau lembaga yang berwenang; Berstatus sebagai guru SMK; Lebih diutamakan yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK; Memiliki sertifikat kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 18
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam pengangkatan Kepala Sekolah harus memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, masa kerja dan pengalaman yang dimiliki. Pasal 19 Kepala Sekolah tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.
BAB VI SELEKSI Pasal 20 (1).
Seleksi calon Kepala Sekolah melalui 4 (empat) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi akademik, uji akseptabilitas dan Uji Kompetensi.
(2)
Pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 21 …………. 15
15 Pasal 21 (1)
Seleksi administrasi dilakukan untuk mengukur sejauhmana calon Kepala Sekolah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2)
Seleksi administrasi dilakukan oleh PPKS yang telah dibentuk oleh Dinas.
(3)
Seleksi Administrasi meliputi unsur-unsur penilaian yang terdiri dari : a. jabatan dan golongan kepangkatan; b. masa kerja; c. usia pada saat dinilai; d. pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang dimiliki; e. pengalaman Kependidikan (seperti Wakil Kepala Sekolah, Pembina Ekstrakurikuler, Ketua MGMP, Instruktur/Guru Inti, Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru dan Wali Kelas); f. guru teladan/guru berprestasi; g. guru kreatif; h. guru kunjung; i. kompetensi akademik; j. penghargaan atas prestasi bidang pendidikan/kemasyarakatan; k. kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya khusus untuk SMA/SMK.
(4)
Tatacara penilaian terhadap unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : a. semua bukti fisik dilegalisir pejabat yang berwenang; b. terhadap bukti fisik yang ada dilakukan penilaian sebagai berikut : 1. untuk memperoleh nilai mentah (raw score) adalah dengan menelaah bukti fisik calon Kepala Sekolah; 2. score yang diperoleh untuk setiap unsur penilaian dikalikan dengan indeks; 3. nilai total adalah penjumlahan dari seluruh nilai akhir; 4. nilai total dari seluruh calon Kepala Sekolah diranking untuk menetapkan urutan calon Kepala Sekolah yang akan diikutsertakan dalam seleksi tahap II; 5. format penilaian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas; (5) Bagi ............. 16
16 (5)
Bagi calon Kepala Sekolah yang tidak lulus seleksi administrasi tidak dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya; Pasal 22
(1)
Seleksi akademik dilakukan dengan mengukur prestasi kerja guru dan bakat kepemimpinan yang dimiliki seorang guru yang melamar untuk menjadi Kepala Sekolah.
(2)
Seleksi akademik dilakukan bagi calon Kepala Sekolah yang telah lulus seleksi administrasi.
(3)
Seleksi akademik dilakukan oleh PPKS sendiri, atau tenaga professional, baik atas nama perorangan maupun lembaga yang ditunjuk oleh PPKS melalui prosedur pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku. Pasal 23
(1)
Uji kompetensi dilakukan untuk mengukur dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial Kepala Sekolah yang dimiliki oleh guru yang melamar untuk menjadi calon Kepala Sekolah.
(2)
Uji kompetensi dilakukan bagi calon Kepala Sekolah yang telah lulus seleksi akademik.
(3)
Dinas memfasilitasi progam pendidikan dan pelatihan bagi calon Kepala Sekolah yang akan mengikuti uji kompetensi sebagai proses sertifikasi.
(4)
Uji kompetensi dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga sertifikasi Kepala Sekolah.
(5)
Uji kompetensi meliputi uji kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
(6)
Dinas memberikan fasilitasi kepada calon Kepala Sekolah untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagai proses sertifikasi. (7) Calon ................. 17
17 (7)
Calon Kepala Sekolah yang lulus Uji Kompetensi mendapatkan sertifikat Kepala Sekolah sebagai bukti kelayakan guru atau calon kepala sekolah untuk menjadi kepala sekolah dari lembaga sertifikasi kepala sekolah.
(8)
Sertifikat kepala sekolah berlaku dalam masa lima tahun. Bilamana guru pemegang sertifikat belum juga menjadi Kepala Sekolah sampai tahun kelima sejak mendapatkan sertifikat, maka yang bersangkutan diwajib memperbaharui sertifikatnya melalui proses uji kompetensi, tanpa terlebih dahulu mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Pasal 24
(1)
Program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh PPKS yang telah dibentuk oleh Dinas, atau lembaga yang ditunjuk oleh PPKS melalui prosedur pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2)
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah harus memenuhi sistem pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah.
(3)
Sistem pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah yang dimaksud pada ayat (2) meliputi kompetensi yang akan ditumbuhkembangkan pada peserta, paket dan materi pendidikan dan pelatihan, strategi dan skenario pendidikan dan pelatihan, alokasi waktu, fasilitator, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, dan sistem evaluasi.
(4)
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menumbuhkembangkan kompetensi-kompetensi calon Kepala Sekolah dalam dimensi-dimensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sekolah.
(5)
Paket-paket pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah meliputi : a. Pengembangan Kepribadian; b. Motivasi Berprestasi; c. Manajemen Pengendalian Diri; d. Pengembangan Kecerdasan Kepemimpinan; e. Perencanaan ........... 18
18 e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y.
Perencanaan Partisipasipatori Pengembangan Pendidikan Berbasis Sekolah; Pengorganisasian Sekolah; Kepemimpinan Pendidikan Persekolahan Yang Efektif; Perubahan dan Pengembangan Sekolah Sebagai Organisasi Pembelajaran Yang Efektif; Pengembangan Budaya dan Iklim Sekolah Yang Kondusif Dan Inovatif; Kewirausahaan Sekolah; Manajemen Pemberdayaan SDM Pendidikan Persekolahan; Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah; Manajemen Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Persekolahan; Manajemen Kesiswaan; Manajemen Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Manajemen Keuangan Sekolah Yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien; Manajemen Ketatausahaan Sekolah; Manajemen Layanan Khusus; Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis IT; Penggalian dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dan Manajemen Sekolah; Manajemen Unit Produksi dan Jasa Sebagai Sumber Belajar Siswa dan Penggalian Dana Pendidikan Persekolahan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pendidikan Persekolahan; Supervisi Akademik dalam Peningkatan Profesionalisme Guru; Evaluasi Program Supervisi Akademik; Pengembangan Hubungan Sosial, Relasi Publik, dan Hubungann Multi Kultural. Pasal 25
(1)
Guru yang mempunyai dedikasi dan prestasi luar biasa dapat dipertimbangkan diusulkan diangkat langsung menjadi Kepala Sekolah tanpa melalui proses seleksi Calon Kepala Sekolah apabila: a. Menemukan ........ 19
19 a. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan, alat peraga, karya seni monumental, atau hal-hal baru lainnya yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang disahkan oleh Bupati serta hasil nilai kinerjanya sangat baik, atau; b. Memperoleh kejuaraan tingkat nasional dalam kegiatan yang ada kaitannya dalam bidang pendidikan serta nilai kinerjanya sangat baik, atau; c. Mengarang buku atau karya ilmiah dalam bidang pendidikan yang telah diakui dan disahkan pejabat yang berwenang di tingkat nasional, dipublikasikan serta nilai kinerjanya sangat baik. (2)
Penentuan Guru yang mempunyai dedikasi dan prestasi luar biasa dilakukan Panitia Pengadaan Kepala Sekolah. Pasal 26
(1)
Uji akseptabilitas dikenakan kepada setiap calon kepala sekolah yang telah lulus uji kompetensi kepala sekolah.
(2)
Uji akseptabilitas diselenggarakan dalam bentuk pemaparan makalah oleh calon kepala sekolah di hadapan panelis.
(3)
Makalah disusun oleh calon kepala sekolah, memuat pendahuluan, visi dan misi sekolah, rencana jangka panjang (4 tahun), rencana jangka pendek (1 tahun) rencana implementasi rencana jangka pendek, dan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah serta penyelenggaraan tindakan kelas.
(4)
Panelis beranggotakan minimal 3 orang yang secara keseluruhan adalah anggota Baperjakat Kabupaten Majalengka
(5)
Panelis dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Baperjakat melalui surat penugasan resmi.
(6)
Uji akseptabilitas diselenggarakan di Dinas, atau tempat lain yang layak.
(7) Uji ............... 20
20 (7)
Uji akseptabilitas diselenggarakan minimal 60 menit untuk setiap calon kepala sekolah, terdiri dari 20 menit presentasi makalah oleh calon kepala sekolah dan 40 menit dialog dan tanya jawab antara panelis dengan calon kepala sekolah.
(8)
Aspek-aspek penilaian dalam uji akseptabilitas calon kepala sekolah meliputi aspek kualitas makalah dan kualitas presentasi makalah
(9)
Penilaian kualitas makalah terdiri penilaian-penilaian kemampuan mengungkap dan menganalisis masalah, orsinilitas dan obyektifitas analisis, kontinuitas pembahasan antar bagian, dan kerangka pikir.
(10) Penilaian kualitas presentasi kemampuan menyajikan materi mempertahankan gagasan di pengungkapan gagasan/masalah kemampuan mengendalikan emosi
terdiri dari penilaian-penilaian secara sistematis, kemampuan hadapan penguji, konsistensi dengan tulisan dalam makalah, dalam menanggapi sanggahan.
BAB VII PENGANGKATAN Pasal 27 (1)
Berdasarkan hasil uji akseptabilitas, PPKS mengajukan daftar nama calon kepala sekolah yang lulus uji akseptabilitas untuk diangkat sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan.
(2)
Daftar nama calon kepala sekolah ditandatangani oleh ketua PPKS dan disahkan oleh Kepala Dinas.
(3)
Daftar nama calon kepala sekolah yang lulus uji akseptabilitas diajukan Kepala Dinas kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan proses pengangkatannya.
(4)
Pengangkatan sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
BAB VIII .............. 21
21 BAB VIII MASA TUGAS Pasal 28 (1)
Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun;
(2)
Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas atas dasar : a. Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memperoleh nilai amat baik pada unsur kesetiaan dan baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir yang bersangkutan; b. Semua unsur penilaian akreditasi sekolah sekurang-kurangnya bernilai baik dalam masa tugas pertama; c. Mempunyai nilai Kinerja Kepala Sekolah minimal baik; d. Mendapat persetujuan Pengawas Sekolah, dan Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan untuk satuan pendidikan TK/SD; e. Mendapat persetujuan dari Pengawas Sekolah pada satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK; f. Diusulkan kembali oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah (Baperjakat) kepada Bupati.
(3)
Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila : a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas serta lulus seleksi/penyaringan; b. Memiliki nilai amat baik dalam penilaian prestasi kerja, akreditasi sekolah, dan Nilai Kinerja Kepala Sekolah dengan tanpa tenggang waktu, ditugaskan di sekolah lain, serta mendapat persetujuan dari Pengawas Sekolah, dan Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan untuk satuan pendidikan TK/SD atau mendapat persetujuan dari Pengawas Sekolah pada satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK, dapat dipertimbangkan untuk diusulkan kembali oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah (Baperjakat) kepada Bupati.
(4)
Masa tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah secara keseluruhan maksimal 12 tahun. Pasal 29 ........... 22
22 Pasal 29 Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 30 (1)
Untuk kepentingan dinas dalam rangka efesiensi dan efektifitas pengelolaan layanan pendidikan pada satuan pendidikan perlu dihindarkan penyelenggaraan perpindahan wilayah atau tempat kerja dalam masa tugas Kepala Sekolah.
(2)
Perpindahan wilayah atau tempat kerja Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang sama bisa dilaksanakan dengan tetap memperhitungkan masa tugasnya sejak Keputusan pertama kali diangkat sebagai Kepala Sekolah.
(3)
Secara normal perpindahan wilayah kerja dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun.
(4)
Bupati menetapkan perpindahan wilayah kerja Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.
BAB IX TATA CARA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH Pasal 31 (1)
Penilaian pelaksanaan tugas/kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat yang secara fungsional bertugas membina sekolah (Pengawas Sekolah);
(2)
Selain pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Kepala TK/SD juga dilaksanakan penilaian pekerjaan oleh Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan;
(3) Pelaksanaan ............ 23
23 (3)
Pelaksanaan penilaian kerja Kepala Sekolah diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali, terhitung sejak Keputusan pengangkatan Kepala Sekolah, yang meliputi penilaian manajerial dan akademik.
(4)
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), meliputi aspek yang berdasarkan pada tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah sebagai : a. Pendidik /Educator; b. Pengelola/Manager; c. Pengurus/Administratorl; d. Penyelia/Supervisor; e. Pemimpin/Leader; f. Pembaharu/Inovator; g. Pembangkit Minat/Motivator; h. Wirausahawan; i. Pencipta iklim kerja.
(5)
Kriteria penilaian, instrument penilaian dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
(6)
Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Dinas secara tertulis.
(7)
Tatacara pelaporan penilaian pekerjaan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut : a. Untuk satuan pendidikan TK dan SD, laporan penilaian pekerjaan tugas Kepala Sekolah dibuat oleh Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan bekerjasama dengan Pengawas Sekolah ditujukan kepada Kepala Dinas; b. Untuk satuan pendidikan SMP/SMA/SMK, laporan penilaian pekerjaan tugas Kepala Sekolah dibuat oleh Pengawas Sekolah ditujukan kepada Kepala Dinas.
(8)
Kepala Dinas yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan dan kualitas kinerja Kepala Sekolah. (9) Hasil ............. 24
24 (9)
Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagai bahan pertimbangan promosi, mutasi dan demosi;
BAB X PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH Pasal 32 (1)
Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena : a. Mengundurkan diri dari jabatan Kepala Sekolah atas permohonan sendiri; b. Mencapai batas usia pensiun; c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; d. Diangkat dalam jabatan fungsional lainnya atau jabatan struktural; e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan; f. Tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rokhani; g. Masa penugasannya berakhir; h. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat dan/atau sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku; i. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; j. Diberhentikan sementara dari jabatan guru; k. Meninggal dunia; l. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; m. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
(2)
Tatacara pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)
Tatacara pemberhentian Kepala TK dan Kepala SD yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut : a. Kepala UPTD ........... 25
25 a. Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan berdasarkan hasil penilaian pejabat menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala Dinas; b. Kepala Dinas menginventarisasi dan menganalisis hasil penilaian Kepala Sekolah dengan memperhatikan masukan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya kepada Bupati; c. Bupati menetapkan Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya untuk diberhentikan penugasannya sebagai Kepala Sekolah, dengan memperhatikan masukan dari Kepala Dinas. (4).
Tatacara pemberhentian Kepala SMP/SMA/SMK yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas berdasarkan hasil penilaian pejabat, menginvetarisasi dan menganalisis hasil penilaian yang diterima dan mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah; b. Bupati menetapkan Kepala Sekolah yang di nilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya untuk diberhentikan penugasannya sebagai Kepala Sekolah, dengan memperhatikan masukan dari Kepala Dinas. Pasal 33
(1)
Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala TK dan Kepala SD adalah sebagai berikut : a. Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan berdasarkan masukan dari Pengawas Sekolah dan hasil nilai kinerja Kepala Sekolah membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas; b. Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya kepada Bupati; c. Bupati ............. 26
26 c.
(2).
Bupati menetapkan Keputusan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah yang bersangkutan setelah mendapat masukan dari Kepala Dinas dan Baperjakat Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala SMP, Kepala SMA dan Kepala SMK adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya kepada Bupati atas dasar nilai kinerja Kepala Sekolah dan rekomendasi Pengawas Sekolah; b. Bupati menetapkan Keputusan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah yang bersangkutan setelah mendapat masukan dari Kepala Dinas dan Baperjakat Pemerintah Kabupaten Majalengka. Pasal 34
Perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah lebih dari dua kali masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 35 Biaya yang diperlukan bagi pengadaan Kepala Sekolah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 36 (1)
Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. (2) Khusus ........... 27
27 (2)
(3)
(4)
Khusus untuk Guru Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diperkerjakan di sekolah swasta, pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Bupati atas usul Ketua Yayasan yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas dan Pengawas Sekolah. Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Kepala Sekolah dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini, Dinas perlu melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada para Guru, Kepala Sekolah dan pejabat yang berkepentingan; Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Kepala Sekolah yang ada tetapi belum memiliki Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma Empat (DIV), maka wajib mengikuti pendidikan program S-1 atau D-IV paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 (1)
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati Majalengka ini, Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas : a. kurang dari 4 (empat) tahun , masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari suatu masa tugas pertama; b. 4 (empat) tahun atau lebih, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu) masa tugas;
(3)
Untuk kepentingan penghitungan masa tugas dilaksanakan kegiatan penyesuaian/inpassing. Pasal 39 ............... 28
28 Pasal 39 (1)
Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Kepala TK dan SD untuk mengisi formasi jabatan/kekosongan Kepala Sekolah dijabat oleh Kepala UPTD PAUD dan SD atau dijabat oleh Kepala Sekolah terdekat yang mempunyai kredibilitas tinggi di Kecamatan tersebut.
(2)
Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Kepala SMP, Kepala SMA, dan Kepala SMK untuk mengisi formasi jabatan Kepala dijabat oleh Kepala Bidang atau Kepala Sekolah terdekat yang mempunyai kredibilitas tinggi.
(3)
Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian (PLH) sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) di atas ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Bidang terkait dan atau Kepala UPTD PAUD dan SD Kecamatan.
(4)
Masa berlakunya Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sekolah sampai dengan diangkatnya Kepala Sekolah definitif paling lama 6 (enam) bulan.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 (1)
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
(2)
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 41 .............. 29
29 Pasal 41 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.
Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 15 Oktober 2008 BUPATI MAJALENGKA, Cap/Ttd TUTTY HAYATI ANWAR Diundangkan di Majalengka pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
HERMAN SENDJAJA
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008 NOMOR 22
