BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
1579/7.1-100/IV/2013 Jakarta, 17 April 2013 1 (satu) berkas Penyampaian Surat Edaran Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; 2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia Bersama ini disampaikan Surat Edaran Nomor 5/SE/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Saudara, antara lain: 1. Agar pelayanan di bidang pertanahan tidak terhambat karena dipersyaratkannya terlebih dahulu pengecekan tanda bukti setoran pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada kegiatan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah, maka tidak dipersyaratkan lagi pengecekan tanda bukti setoran pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada kantor instansi yang berwenang. 2. Agar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan dapat langsung melakukan proses pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah. 3. Dalam rangka mengantisipasi pemalsuan bukti setoran pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka pemohon/kuasa/PPAT/Notaris diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran pajak dan membuat surat pernyataan sesuai format terlampir, yang memuat keterangan bahwa yang bersangkutan benar telah membayarkan setoran pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ke kantor instansi yang berwenang di daerahnya. A.n. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Sekretaris Utama, ttd. Managam Manurung, S.H., M.Kn. NIP. 19531015 198102 1 007
Tembusan: 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 2. Para Deputi di Lingkungan BPN RI; 3. Inspektur Utama BPN RI.
Lampiran Tanggal Nomor
: Surat Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional RI : 17 April 2013 : 1579/7.1-100/IV/2013 DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I
Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Pemohon ………..………. 1
Lampiran II
Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Kuasa …………………….
Lampiran III
Surat Pernyataan Peralihan Yang Dibuat Oleh Pemohon …… 3
Lampiran IV
Surat Pernyataan Peralihan Yang Dibuat Oleh Kuasa ……….
4
Lampiran V
Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Notaris/PPAT …………..
5
2
Lampiran I sampai dengan Lampiran V ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan/satu kesatuan dengan Surat Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 17 April 2013 Nomor 1579/7.1-100/IV/2013 tentang Penyampaian Surat Edaran Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. A.n. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Sekretaris Utama, ttd. Managam Manurung, S.H., M.Kn. NIP. 19531015 198102 1 007
Lampiran I Surat Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional RI Tanggal 17 April 2013 Nomor 1579/7.1-100/IV/2013 Tentang Penyampaian Surat Edaran Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH PEMOHON SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional …………… /Kepala Kantor Pertanahan ............... Nomor ……………, tanggal …………… tentang Pemberian Hak …………… atas nama …………… di …………… telah saya setorkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab/Kota …………… pada rekening Nomor …………… (SPT) terlampir. Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. ……………, …………… Cap Perusahaan jika Pemohon Badan Hukum
Tanda tangan dan nama jelas
Lampiran II Surat Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional RI Tanggal 17 April 2013 Nomor 1579/7.1-100/IV/2013 Tentang Penyampaian Surat Edaran Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH KUASA SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
Memberikan kuasa dalam hal penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Nama
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
Penerima kuasa menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional …………… /Kepala Kantor Pertanahan ............... Nomor ……………, tanggal …………… tentang Pemberian Hak …………… atas nama …………… di …………… telah saya setorkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab/Kota …………… pada rekening Nomor …………… (SPT) terlampir. Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. ……………, …………… Penerima Kuasa
Pemberi Kuasa Cap Perusahaan jika Pemberi Kuasa Badan Hukum
Tanda tangan dan nama jelas
Tanda tangan dan nama jelas
Lampiran III Surat Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional RI Tanggal 17 April 2013 Nomor 1579/7.1-100/IV/2013 Tentang Penyampaian Surat Edaran Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SURAT PERNYATAAN PERALIHAN YANG DIBUAT OLEH PEMOHON SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa terhadap tanah HM/HGB/HP/HGU Nomor …………… /Dasar …………… yang menjadi obyek peralihan …………… telah saya setorkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunannya di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab/Kota …………… dengan rekening Nomor …………… (SPS) terlampir. Demikian untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya. ……………, …………… Cap Perusahaan jika Pemohon Badan Hukum
Tanda tangan dan nama jelas
Lampiran IV Surat Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional RI Tanggal 17 April 2013 Nomor 1579/7.1-100/IV/2013 Tentang Penyampaian Surat Edaran Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SURAT PERNYATAAN PERALIHAN YANG DIBUAT OLEH KUASA SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
Memberikan kuasa dalam hal penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Nama
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
Penerima kuasa menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa terhadap tanah HM/HGB/HP/HGU Nomor …………… /Dasar …………… yang menjadi obyek peralihan …………… telah saya setorkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunannya di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab/Kota …………… dengan rekening Nomor …………… (SPS) terlampir. Demikian untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya. ……………, …………… Penerima Kuasa
Pemberi Kuasa Cap Perusahaan jika Pemberi Kuasa Badan Hukum
Tanda tangan dan nama jelas
Tanda tangan dan nama jelas
Lampiran V Surat Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional RI Tanggal 17 April 2013 Nomor 1579/7.1-100/IV/2013 Tentang Penyampaian Surat Edaran Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT
KOP SURAT NOTARIS/PPAT
SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa terhadap tanah HM/HGB/HP/HGU Nomor …………… /Dasar …………… yang menjadi obyek peralihan …………… telah saya setorkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunannya di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab/Kota …………… dengan rekening Nomor …………… (SPS) terlampir. Demikian untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya. ……………, …………… Cap PPAT
Tanda tangan dan nama jelas
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia
SURAT EDARAN NOMOR 5/SE/IV/2013 TENTANG PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ATAU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 1. Umum Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pertanahan, perlu dibuat pedoman mengenai pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini untuk mengevaluasi Surat Edaran Nomor 500-1757 Tanggal 9 Juli 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, agar pelayanan di bidang pertanahan tidak terhambat karena dipersyaratkannya terlebih dahulu melakukan pengecekan tanda bukti setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada kegiatan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah. 3. Ruang Lingkup Ruang lingkup surat edaran ini meliputi kegiatan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah. 4. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644); d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); e. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; f. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional; g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mencantumkan: “Pasal 91 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.” 6. Mendasarkan ketentuan Pasal 91 dimaksud, dan dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pertanahan, bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dipersyaratkan pengecekan tanda bukti setoran pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada kantor instansi yang berwenang. 7. Berdasarkan hal tersebut pada angka 5 dan angka 6, dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pertanahan, agar Saudara tidak perlu terlebih dahulu melakukan pengecekan tanda bukti setoran pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada instansi yang berwenang dan dapat langsung melakukan proses pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan haka atas tanah.
8. Sehubungan dengan tidak dipersyaratkannya pengecekan tanda bukti setoran pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada kantor instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka Surat Edaran Nomor 500-1757 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 April 2013 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. HENDARMAN SUPANDJI
