BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PENGUMUMAN NOMOR 20/Peng-100/VIII/2014 TENTANG PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN III BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2014 Dalam rangka mengisi formasi jabatan yang lowong, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III Tahun Anggaran 2014 dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut: No
Jabatan
1
Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
2
Analis Pengelola Barang Milik Negara
3
Pengadministrasi Keuangan
4 5 6
Verifikator Berkas Permohonan Hak Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Pengadministrasi Umum
Kualifikasi Pendidikan Sarjana (Hukum) Sarjana (Ekonomi Manajemen/Hukum/ Administrasi Negara/Manajemen/ Kebijakan Publik/Ekonomi Pembangunan) Diploma III (Manajemen/Akuntansi / Komputer Akuntansi) Diploma III (Administrasi Pertanahan/ Survey dan Pemetaan) Diploma I (Pengukuran dan Pemetaan Kadastral) SMK (Bisnis dan Manajemen/Teknologi Informasi dan Komputer)
Jumlah Formasi (orang) 70
26
82 50 200 85
*) lokasi unit kerja penempatan terlampir A. PERSYARATAN PENDAFTARAN I. Persyaratan Umum : a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. b. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. c. Bersedia ditempatkan pada Unit Kerja sesuai dengan pilihan pada pendaftaran online, dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,-. d. Berkeadaan sehat, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Pemerintah. e. Tidak ...
e. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. f. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/POLRI maupun pegawai swasta, dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,-. g. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan tidak sedang terikat perjanjian atau kontrak kerja dengan instansi lain, dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,-. (Persyaratan huruf b s.d. g dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi CPNS) II. Persyaratan Khusus: a. Usia: 1. Minimal pada tanggal 1 September 2014 telah berusia 18 tahun untuk semua jenjang pendidikan 2. Maksimal pada tanggal 1 September 2014: - Sarjana : 28 tahun - Diploma III : 25 tahun - Diploma I : 34 tahun - SMK : 23 tahun b. Rata Rata Nilai STTB dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 1. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMK, rata-rata nilai STTB minimal 7,00 2. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Diploma I, IPK minimal 2,00 3. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Diploma III: - Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan Program Studi Terakreditasi A, IPK minimal 2,75 - Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan Program Studi Terakreditasi B, IPK minimal 3,00 - Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan Program Studi Terakreditasi C, IPK minimal 3,25 4. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sarjana: - Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan Program Studi Terakreditasi A, IPK minimal 2,75 - Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan Program Studi Terakreditasi B, IPK minimal 3,00 B. PENDAFTARAN 1. Pendaftaran secara online dibuka mulai tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014. 2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal nasional dengan alamat http://panselnas.menpan.go.id. dilanjutkan ke http://sscn.bkn.go.id. 3. Pelamar wajib memilih Nama Jabatan dan Lokasi Unit Kerja Penempatan, serta Lokasi Ujian (Tes Kompetensi Dasar) yang tersedia pada saat melakukan pendaftaran. 4. Bagi Pelamar yang telah melakukan pendaftaran dan oleh sistem dinyatakan memenuhi syarat, akan mendapatkan nomor registrasi yang harus dicetak, dan untuk selanjutnya dikirimkan bersama berkas persyaratan lain yang ditentukan. 5. Berkas ...
5. Berkas yang harus dilengkapi meliputi : a. Surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,- yang ditujukan kepada: Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Biro Organisasi dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional RI Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12014 b. Hasil cetak Nomor Registrasi yang diperoleh pada saat melakukan pendaftaran secara online dan ditandatangani. c. Pasfoto terbaru ukuran 3x4 cm (hitam putih) sebanyak 1 lembar (cantumkan nama di belakang foto). d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. e. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh : - Universitas/Institut : Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik - Sekolah Tinggi : Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik - Sekolah : Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah f. Hasil cetak penetapan Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (dapat dicetak pada http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php). (urutan ini berlaku untuk penyusunan berkas pada map lamaran) 6. Surat lamaran beserta berkas lampirannya disusun rapi sesuai urutan dalam map dan dimasukkan dalam amplop coklat dengan dituliskan kata ”LAMARAN” pada pojok kanan atas, dengan warna map sebagai berikut: a. Warna Merah Tua untuk Jabatan Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; b. Warna Merah Muda untuk Jabatan Analis Pengelola Barang Milik Negara; c. Warna Hijau untuk Jabatan Pengadministrasi Keuangan; d. Warna Biru Tua untuk Jabatan Verifikator Berkas Permohonan Hak; e. Warna Biru Muda untuk Jabatan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan; f. Warna Kuning untuk Jabatan Pengadministrasi Umum. 7. Kelengkapan berkas sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas dikirim melalui Pos atau Jasa Pengiriman mulai tanggal 26 Agustus 2014 dan paling lambat diterima Tim Pengadaan CPNS tanggal 12 September 2014 pukul 16.00 WIB. 8. Alamat tempat tinggal tetap (alamat surat) agar ditulis jelas dan lengkap dengan huruf kapital pada bagian belakang amplop. 9. Tim Pengadaan CPNS tidak menerima serta tidak akan memproses lamaran yang diantar langsung ke Kantor Pusat BPN RI. 10. Berkas lamaran yang tidak lengkap atau tidak disertai nomor registrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat. 11. Bagi pelamar yang diketahui telah memberikan/ mengisi data yang tidak benar pada saat mendaftar, Tim Pengadaan CPNS membatalkan keikutsertaannya dalam seleksi penerimaan CPNS BPN RI. 12. Berkas lamaran yang diterima Tim Pengadaan CPNS menjadi milik Tim Pengadaan CPNS dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar. C. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI 1. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan dipanggil untuk mengikuti ujian (Tes Kompetensi Dasar/TKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test. 2. Nama calon peserta ujian yang memenuhi syarat administrasi dan lokasi ujian akan diumumkan kemudian melalui website BPN RI, pengumuman tersebut berfungsi juga sebagai surat panggilan ujian. D. PELAKSANAAN UJIAN/SELEKSI 1. Waktu Ujian/Seleksi : akan diumumkan kemudian 2. Tempat Ujian/Seleksi : Terlampir 3. Materi Ujian TKD : - Tes Wawasan Kebangsaan - Tes Intelegensia Umum - Tes Karakteristik Pribadi
E. LAIN-LAIN 1. Seleksi penerimaan CPNS BPN RI tidak dipungut biaya apapun. 2. BPN RI tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan BPN RI atau Tim Pengadaan CPNS BPN RI, peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS BPN RI. 3. Lamaran yang dikirim kepada BPN RI sebelum pengumuman dan sesudah waktu yang ditentukan dianggap tidak berlaku.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2014 Tim Pengadaan CPNS BPN RI Tahun 2014 Ketua,
Drs. Suhaily Syam, S.H., M.M. NIP. 19550523 197903 1 002
Lampiran I DAFTAR FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2014 NO
NAMA JABATAN
1
2
1 Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
KUALIFIKASI PENDIDIKAN 3
Sarjana Hukum
GOL. JUMLAH RUANG ALOKASI 4
5
III/a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PENEMPATAN 6
Kantor Pertanahan Kab. Aceh Tenggara Kantor Pertanahan Kab. Aceh Utara Kantor Pertanahan Kab. Pidie Kantor Pertanahan Kab. Karo Kantor Pertanahan Kab. Nias Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Tengah Kantor Pertanahan Kab. Lima Puluh Kota Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Barat Kantor Pertanahan Kab. Agam Kantor Pertanahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Kantor Pertanahan Kota Prabumulih Kantor Pertanahan Kab. Merangin Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Kantor Pertanahan Kab. Batanghari Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu Selatan Kantor Pertanahan Kab. Mukomuko Kantor Pertanahan Kab. Seluma Kantor Pertanahan Kab. Tanggamus Kantor Pertanahan Kota Metro Kantor Pertanahan Kab. Majalengka Kantor Pertanahan Kota Cirebon Kantor Pertanahan Kab. Ponorogo Kantor Pertanahan Kab. Sumenep Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Kantor Pertanahan Kab. Ketapang Kantor Pertanahan Kab. Landak Kantor Pertanahan Kota Singkawang Kantor Pertanahan Kab. Barito Selatan Kantor Pertanahan Kab. Barito Timur Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Kantor Pertanahan Kab. Katingan Kantor Pertanahan Kota Bontang Kantor Pertanahan Kota Tarakan Kantor Pertanahan Kab. Paser Kantor Pertanahan Kab. Hulu Sungai Tengah Kantor Pertanahan Kab. Kotabaru Kantor Pertanahan Kab. Tabalong Kantor Pertanahan Kab. Bolaang Mongondow Kantor Pertanahan Kab. Minahasa Utara Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu Kantor Pertanahan Kab. Parigi Moutong Kantor Pertanahan Kab. Sigi Kantor Pertanahan Kab. Tolitoli Kantor Pertanahan Kab. Bulukumba Kantor Pertanahan Kab. Pinrang Kantor Pertanahan Kota Palopo Kantor Pertanahan Kab. Kolaka Kantor Pertanahan Kab. Konawe Selatan Kantor Pertanahan Kota Baubau Kantor Pertanahan Kab. Bima Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Kantor Pertanahan Kab. Belu Kantor Pertanahan Kab. Kupang Kantor Pertanahan Kab. Sumba Timur Kantor Pertanahan Kab. Biak Numfor Kantor Pertanahan Kab. Jayawijaya Kantor Pertanahan Kab. Bangka Kantor Pertanahan Kab. Bangka Barat Kantor Pertanahan Kab. Bangka Tengah Kantor Pertanahan Kab. Bone Bolango Kantor Pertanahan Kab. Gorontalo Utara Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Selatan Kantor Pertanahan Kab. Lingga Kantor Pertanahan Kab. Natuna Kantor Pertanahan Kab. Majene Kantor Pertanahan Kab. Mamasa Kantor Pertanahan Kab. Fakfak Kantor Pertanahan Kab. Sorong
1
2
2 Pengadministrasi Keuangan
3
4
5
Diploma III (Manajemen / Akuntansi / Komputer Akuntansi)
II/c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
Kantor Pertanahan Kab. Aceh Tenggara Kantor Pertanahan Kab. Pidie Kantor Pertanahan Kab. Aceh Selatan Kantor Pertanahan Kab. Karo Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Tengah Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Utara Kantor Pertanahan Kab. Toba Samosir Kantor Pertanahan Kota Sibolga Kantor Pertanahan Kab. Lima Puluh Kota Kantor Pertanahan Kab. Tanah Datar Kantor Pertanahan Kab. Agam Kantor Pertanahan Kab. Padang Pariaman Kantor Pertanahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Kantor Pertanahan Kota Prabumulih Kantor Pertanahan Kab. Kuantan Singingi Kantor Pertanahan Kab. Merangin Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Kantor Pertanahan Kab. Batanghari Kantor Pertanahan Kab. Kerinci Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu Selatan Kantor Pertanahan Kab. Mukomuko Kantor Pertanahan Kab. Seluma Kantor Pertanahan Kab. Kaur Kantor Pertanahan Kab. Pesawaran Kantor Pertanahan Kab. Tanggamus Kantor Pertanahan Kab. Kuningan Kantor Pertanahan Kota Banjar Kantor Pertanahan Kota Cimahi Kantor Pertanahan Kab. Batang Kantor Pertanahan Kab. Purworejo Kantor Pertanahan Kota Magelang Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Kantor Pertanahan Kota Salatiga Kantor Pertanahan Kab. Pamekasan Kantor Pertanahan Kab. Sumenep Kantor Pertanahan Kota Blitar Kantor Pertanahan Kab. Melawi Kantor Pertanahan Kab. Sintang Kantor Pertanahan Kota Singkawang Kantor Pertanahan Kab. Sekadau Kantor Pertanahan Kab. Barito Utara Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Kantor Pertanahan Kab. Kotawaringin Barat Kantor Pertanahan Kab. Berau Kantor Pertanahan Kota Bontang Kantor Pertanahan Kota Tarakan Kantor Pertanahan Kab. Barito Kuala Kantor Pertanahan Kab. Tabalong Kantor Pertanahan Kab. Bolaang Mongondow Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu Kantor Pertanahan Kota Tomohon Kantor Pertanahan Kab. Banggai Kantor Pertanahan Kab. Sigi Kantor Pertanahan Kab. Bulukumba Kantor Pertanahan Kota Palopo Kantor Pertanahan Kab. Takalar Kantor Pertanahan Kab. Barru Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Selayar Kantor Pertanahan Kab. Sinjai Kantor Pertanahan Kab. Kolaka Kantor Pertanahan Kota Baubau Kantor Pertanahan Kab. Buton Kantor Pertanahan Kab. Bangli Kantor Pertanahan Kab. Bima Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat Kantor Pertanahan Kab. Sumba Timur Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat Kantor Pertanahan Kab. Lembata Kantor Pertanahan Kab. Biak Numfor Kantor Pertanahan Kab. Nabire Kantor Pertanahan Kab. Maluku Tenggara Barat Kantor Pertanahan Kab. Bangka Barat Kantor Pertanahan Kab. Boalemo Kantor Pertanahan Kab. Bone Bolango Kantor Pertanahan Kab. Gorontalo Utara
1
2
3 Pengadministrasi Umum
3
SMK (Bisnis dan Manajemen / Teknologi Informasi dan Komunikasi)
4
II/a
5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Selatan Kantor Pertanahan Kab. Majene Kantor Pertanahan Kab. Fakfak Kantor Pertanahan Kab. Sorong Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe Kantor Pertanahan Kota Sabang Kantor Pertanahan Kab. Simeulue Kantor Pertanahan Kab. Humbang Hasundutan Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai Kantor Pertanahan Kab. Dairi Kantor Pertanahan Kab. Nias Selatan Kantor Pertanahan Kab. Samosir Kantor Pertanahan Kab. Pakpak Bharat Kantor Pertanahan Kota Pariaman Kantor Pertanahan Kota Solok Kantor Pertanahan Kab. Solok Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh Kantor Pertanahan Kab. Sijunjung Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Mentawai Kantor Pertanahan Kab. Empat Lawang Kantor Pertanahan Kab. Ogan Ilir Kantor Pertanahan Kab. Tanjung Jabung Timur Kantor Pertanahan Kab. Lebong Kantor Pertanahan Kab. Lampung Barat Kantor Pertanahan Kab. Lampung Timur Kantor Pertanahan Kab. Way Kanan Kantor Pertanahan Kota Sukabumi Kantor Pertanahan Kab. Sampang Kantor Pertanahan Kab. Bengkayang Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu Kantor Pertanahan Kab. Kayong Utara Kantor Pertanahan Kab. Gunungmas Kantor Pertanahan Kab. Lamandau Kantor Pertanahan Kab. Murung Raya Kantor Pertanahan Kab. Seruyan Kantor Pertanahan Kab. Pulang Pisau Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat Kantor Pertanahan Kab. Kutai Timur Kantor Pertanahan Kab. Malinau Kantor Pertanahan Kab. Balangan Kantor Pertanahan Kab. Tanah Bumbu Kantor Pertanahan Kab. Hulu Sungai Utara Kantor Pertanahan Kab. Hulu Sungai Selatan Kantor Pertanahan Kab. Bolaang Mongondow Utara Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Talaud Kantor Pertanahan Kab. Kep. Sangihe Kantor Pertanahan Kab. Minahasa Tenggara Kantor Pertanahan Kab. Morowali Kantor Pertanahan Kab. Buol Kantor Pertanahan Kab. Banggai Kepulauan Kantor Pertanahan Kab. Tojo Una-Una Kantor Pertanahan Kab. Jeneponto Kantor Pertanahan Kab. Luwu Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng Kantor Pertanahan Kab. Soppeng Kantor Pertanahan Kab. Enrekang Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja Kantor Pertanahan Kab. Bombana Kantor Pertanahan Kab. Buton Utara Kantor Pertanahan Kab. Kolaka Utara Kantor Pertanahan Kab. Konawe Utara Kantor Pertanahan Kab. Wakatobi Kantor Pertanahan Kab. Bangli Kantor Pertanahan Kota Bima Kantor Pertanahan Kab. Flores Timur Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya Kantor Pertanahan Kab. Ngada Kantor Pertanahan Kab. Sumba Tengah Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao
1
2
3
4
4 Analis Pengelola Barang Milik Negara
S1 Ekonomi Manajemen / Hukum / Administrasi Negara / Manajemen / Kebijakan Publik / Ekonomi Pembangunan
III/a
5 Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan
Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
II/a
5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Timur Kantor Pertanahan Kab. Nagekeo Kantor Pertanahan Kab. Nabire Kantor Pertanahan Kab. Paniai Kantor Pertanahan Kab. Sarmi Kantor Pertanahan Kab. Keerom Kantor Pertanahan Kab. Maluku Tenggara Barat Kantor Pertanahan Kab. Bangka Selatan Kantor Pertanahan Kab. Lingga Kantor Pertanahan Kab. Natuna Kantor Pertanahan Kab. Mamuju Utara Kantor Pertanahan Kab. Raja Ampat Kantor Pertanahan Kab. Sorong Selatan Kantor Wilayah Bpn Prov. Aceh Kantor Wilayah Bpn Prov. Sumatera Utara Kantor Wilayah Bpn Prov. Sumatera Barat Kantor Wilayah Bpn Prov. Sumatera Selatan Kantor Wilayah Bpn Prov. Riau Kantor Wilayah Bpn Prov. Jambi Kantor Wilayah Bpn Prov. Bengkulu Kantor Wilayah Bpn Prov. Lampung Kantor Wilayah Bpn Prov. Kalimantan Barat Kantor Wilayah Bpn Prov. Kalimantan Tengah Kantor Wilayah Bpn Prov. Kalimantan Timur Kantor Wilayah Bpn Prov. Kalimantan Selatan Kantor Wilayah Bpn Prov. Sulawesi Utara Kantor Wilayah Bpn Prov. Sulawesi Tengah Kantor Wilayah Bpn Prov. Sulawesi Tenggara Kantor Wilayah Bpn Prov. Bali Kantor Wilayah Bpn Prov. Nusa Tenggara Barat Kantor Wilayah Bpn Prov. Nusa Tenggara Timur Kantor Wilayah Bpn Prov. Papua Kantor Wilayah Bpn Prov. Banten Kantor Wilayah Bpn Prov. Maluku Kantor Wilayah Bpn Prov. Gorontalo Kantor Wilayah Bpn Prov. Maluku Utara Kantor Wilayah Bpn Prov. Kepulauan Riau Kantor Wilayah Bpn Prov. Sulawesi Barat Kantor Wilayah Bpn Prov. Papua Barat Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil Kantor Pertanahan Kab. Aceh Tamiang Kantor Pertanahan Kab. Aceh Tenggara Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe Kantor Pertanahan Kab. Aceh Selatan Kantor Pertanahan Kab. Nagan Raya Kantor Pertanahan Kab. Humbang Hasundutan Kantor Pertanahan Kab. Karo Kantor Pertanahan Kab. Nias Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Tengah Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Utara Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan Kantor Pertanahan Kab. Toba Samosir Kantor Pertanahan Kota Sibolga Kantor Pertanahan Kab. Dairi Kantor Pertanahan Kab. Nias Selatan Kantor Pertanahan Kab. Samosir Kantor Pertanahan Kab. Pakpak Bharat Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Barat Kantor Pertanahan Kab. Tanah Datar Kantor Pertanahan Kota Pariaman Kantor Pertanahan Kota Solok Kantor Pertanahan Kab. Agam Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Kantor Pertanahan Kab. Padang Pariaman Kantor Pertanahan Kab. Solok Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh Kantor Pertanahan Kab. Sijunjung Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Mentawai Kantor Pertanahan Kab. Empat Lawang Kantor Pertanahan Kab. Ogan Komering Ilir
1
2
3
4
5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
Kantor Pertanahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kantor Pertanahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Kantor Pertanahan Kota Prabumulih Kantor Pertanahan Kab. Ogan Ilir Kantor Pertanahan Kab. Kuantan Singingi Kantor Pertanahan Kab. Tanjung Jabung Barat Kantor Pertanahan Kab. Tanjung Jabung Timur Kantor Pertanahan Kab. Kerinci Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu Tengah Kantor Pertanahan Kab. Kepahiang Kantor Pertanahan Kab. Kaur Kantor Pertanahan Kab. Lebong Kantor Pertanahan Kab. Pesawaran Kantor Pertanahan Kota Metro Kantor Pertanahan Kab. Way Kanan Kantor Pertanahan Kab. Kuningan Kantor Pertanahan Kab. Majalengka Kantor Pertanahan Kota Banjar Kantor Pertanahan Kota Cirebon Kantor Pertanahan Kota Sukabumi Kantor Pertanahan Kota Cimahi Kantor Pertanahan Kab. Batang Kantor Pertanahan Kab. Purworejo Kantor Pertanahan Kab. Rembang Kantor Pertanahan Kota Magelang Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Kantor Pertanahan Kota Salatiga Kantor Pertanahan Kota Tegal Kantor Pertanahan Kab. Blora Kantor Pertanahan Kab. Bondowoso Kantor Pertanahan Kab. Pacitan Kantor Pertanahan Kab. Pamekasan Kantor Pertanahan Kab. Ponorogo Kantor Pertanahan Kab. Sampang Kantor Pertanahan Kab. Sumenep Kantor Pertanahan Kota Blitar Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Kantor Pertanahan Kab. Landak Kantor Pertanahan Kab. Melawi Kantor Pertanahan Kab. Sanggau Kantor Pertanahan Kab. Sekadau Kantor Pertanahan Kab. Bengkayang Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu Kantor Pertanahan Kab. Kayong Utara Kantor Pertanahan Kab. Pontianak Kantor Pertanahan Kab. Barito Selatan Kantor Pertanahan Kab. Barito Timur Kantor Pertanahan Kab. Barito Utara Kantor Pertanahan Kab. Gunungmas Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Kantor Pertanahan Kab. Katingan Kantor Pertanahan Kab. Kotawaringin Barat Kantor Pertanahan Kab. Lamandau Kantor Pertanahan Kab. Murung Raya Kantor Pertanahan Kab. Seruyan Kantor Pertanahan Kab. Pulang Pisau Kantor Pertanahan Kab. Sukamara Kantor Pertanahan Kab. Berau Kantor Pertanahan Kab. Penajam Paser Utara Kantor Pertanahan Kota Bontang Kantor Pertanahan Kota Tarakan Kantor Pertanahan Kab. Paser Kantor Pertanahan Kab. Bulungan Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat Kantor Pertanahan Kab. Kutai Timur Kantor Pertanahan Kab. Malinau Kantor Pertanahan Kab. Nunukan Kantor Pertanahan Kab. Balangan Kantor Pertanahan Kab. Hulu Sungai Tengah Kantor Pertanahan Kab. Kotabaru Kantor Pertanahan Kab. Tapin Kantor Pertanahan Kab. Hulu Sungai Utara Kantor Pertanahan Kab. Hulu Sungai Selatan Kantor Pertanahan Kab. Bolaang Mongondow Kantor Pertanahan Kab. Bolaang Mongondow Utara
1
2
3
4
5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Talaud Kantor Pertanahan Kab. Minahasa Selatan Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu Kantor Pertanahan Kab. Minahasa Kantor Pertanahan Kota Tomohon Kantor Pertanahan Kab. Kep. Sangihe Kantor Pertanahan Kab. Minahasa Tenggara Kantor Pertanahan Kab. Parigi Moutong Kantor Pertanahan Kab. Sigi Kantor Pertanahan Kab. Tolitoli Kantor Pertanahan Kab. Poso Kantor Pertanahan Kab. Morowali Kantor Pertanahan Kab. Buol Kantor Pertanahan Kab. Banggai Kepulauan Kantor Pertanahan Kab. Tojo Una-Una Kantor Pertanahan Kab. Bulukumba Kantor Pertanahan Kab. Jeneponto Kantor Pertanahan Kab. Luwu Kantor Pertanahan Kab. Pinrang Kantor Pertanahan Kab. Sindereng Rappang Kantor Pertanahan Kab. Wajo Kantor Pertanahan Kota Palopo Kantor Pertanahan Kab. Pangkep Kantor Pertanahan Kab. Takalar Kantor Pertanahan Kab. Barru Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Selayar Kantor Pertanahan Kab. Sinjai Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng Kantor Pertanahan Kab. Soppeng Kantor Pertanahan Kab. Enrekang Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja Kantor Pertanahan Kab. Bombana Kantor Pertanahan Kab. Buton Utara Kantor Pertanahan Kab. Kolaka Utara Kantor Pertanahan Kab. Konawe Selatan Kantor Pertanahan Kab. Muna Kantor Pertanahan Kab. Konawe Utara Kantor Pertanahan Kab. Wakatobi Kantor Pertanahan Kab. Bima Kantor Pertanahan Kab. Dompu Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Kantor Pertanahan Kota Bima Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat Kantor Pertanahan Kab. Belu Kantor Pertanahan Kab. Ende Kantor Pertanahan Kab. Flores Timur Kantor Pertanahan Kab. Kupang Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya Kantor Pertanahan Kab. Sumba Timur Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat Kantor Pertanahan Kab. Lembata Kantor Pertanahan Kab. Ngada Kantor Pertanahan Kab. Sumba Tengah Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Timur Kantor Pertanahan Kab. Nagekeo Kantor Pertanahan Kab. Alor Kantor Pertanahan Kab. Timor Tengah Selatan Kantor Pertanahan Kab. Timor Tengah Utara Kantor Pertanahan Kab. Biak Numfor Kantor Pertanahan Kab. Jayawijaya Kantor Pertanahan Kab. Nabire Kantor Pertanahan Kab. Kep. Yapen Waropen Kantor Pertanahan Kab. Paniai Kantor Pertanahan Kab. Sarmi Kantor Pertanahan Kab. Keerom Kantor Pertanahan Kab. Maluku Tenggara Kantor Pertanahan Kab. Bangka Barat Kantor Pertanahan Kab. Bangka Selatan Kantor Pertanahan Kab. Bangka Tengah Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Selatan Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Kantor Pertanahan Kab. Lingga
1
2
3
6 Verifikator Berkas Permohonan Hak
Diploma III (Administrasi Pertanahan / Survey dan Pemetaan)
JUMLAH SELURUHNYA
4
II/c
5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 513
6
Kantor Pertanahan Kab. Natuna Kantor Pertanahan Kab. Mamasa Kantor Pertanahan Kab. Fakfak Kantor Pertanahan Kab. Kaimana Kantor Pertanahan Kab. Sorong Kantor Pertanahan Kab. Teluk Bintuni Kantor Pertanahan Kab. Raja Ampat Kantor Pertanahan Kab. Sorong Selatan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Tamiang Kantor Pertanahan Kab. Aceh Barat Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan Kantor Pertanahan Kab. Tanah Datar Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Kantor Pertanahan Kab. Ogan Komering Ilir Kantor Pertanahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kantor Pertanahan Kab. Kuantan Singingi Kantor Pertanahan Kab. Tanjung Jabung Barat Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu Tengah Kantor Pertanahan Kab. Kepahiang Kantor Pertanahan Kab. Lampung Barat Kantor Pertanahan Kab. Lampung Timur Kantor Pertanahan Kab. Rembang Kantor Pertanahan Kab. Bondowoso Kantor Pertanahan Kab. Pacitan Kantor Pertanahan Kab. Pamekasan Kantor Pertanahan Kab. Sintang Kantor Pertanahan Kab. Sanggau Kantor Pertanahan Kab. Barito Utara Kantor Pertanahan Kab. Kotawaringin Barat Kantor Pertanahan Kab. Berau Kantor Pertanahan Kab. Penajam Paser Utara Kantor Pertanahan Kab. Bulungan Kantor Pertanahan Kab. Barito Kuala Kantor Pertanahan Kab. Tapin Kantor Pertanahan Kab. Minahasa Selatan Kantor Pertanahan Kab. Minahasa Kantor Pertanahan Kab. Banggai Kantor Pertanahan Kab. Poso Kantor Pertanahan Kab. Sindereng Rappang Kantor Pertanahan Kab. Wajo Kantor Pertanahan Kab. Pangkep Kantor Pertanahan Kab. Konawe Kantor Pertanahan Kab. Muna Kantor Pertanahan Kab. Dompu Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat Kantor Pertanahan Kab. Ende Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat Kantor Pertanahan Kab. Nabire Kantor Pertanahan Kab. Kep. Yapen Waropen Kantor Pertanahan Kab. Maluku Tenggara Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur Kantor Pertanahan Kab. Boalemo Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Kantor Pertanahan Kab. Mamuju Utara Kantor Pertanahan Kab. Kaimana Kantor Pertanahan Kab. Teluk Bintuni
Tim Pengadaan a.n. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI CPNS BPN RI Tahun Sekretaris Utama,2014 Ketua,
Drs. Drs.Suhaily SuhailySyam, Syam,S.H., S.H.,M.M. M.M. NIP. 19550523 197903 1 NIP. 19550523 197903 1002 002
Lampiran II Daftar Lokasi Ujian (Tes Kompetensi Dasar) Seleksi CPNS Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 No.
Lokasi Ujian
1
Medan
2
Pekanbaru
3
Palembang
4
Jakarta
5
Bandung
6
Yogyakarta
7
Surabaya
8
Bali
9
Banjarmasin
10
Makassar
11
Manado
12
Jayapura
Tim Pengadaan CPNS BPN RI Tahun 2014 Ketua,
Drs. Suhaily Syam, S.H., M.M. NIP. 19550523 197903 1 002
