BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum 1. Lokasi Penelitian Peneliti melakukan penelitian dengan mengambil data di Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah (Dit. EPIKD), Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dit. EPIKD berlokasi di Gedung Sutikno Slamet Lantai 19 Jalan Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat.
Dit. EPIKD merupakan salah satu unit eselon II di
lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan akuntansi dan pelaporan
keuangan
di
bidang
anggaran
Transfer
ke
Daerah,
pengembangan sistem dan pelayanan informasi keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah serta dukungan teknis di lingkungan DJPK.
2. Sejarah Singkat Organisasi
39
Dibentuk sesuai amanat Pasal 18A UUD 1945, Pasal 2d, 2e dan 2f Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Pasal 2 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan hal yang penting dan strategis dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut mengingat peta pengelolaan keuangan mengikuti kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dimana jumlah dana yang disalurkan ke daerah melalui pos Belanja Untuk Daerah dalam APBN cenderung meningkat setiap tahunnya.
Sampai dengan saat ini, tidak ada unit kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang ditugaskan menangani secara khusus pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan merupakan pengabungan dari beberapa unit eselon II dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (BAPPEKI) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya unit baru tersebut diharapkan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara
40
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat lebih focus dan terarah sejalan dengan skenario (road map) yang telah dicanangkan.
Dit. EPIKD merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) - Departemen Keuangan yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan akuntansi dan pelaporan
keuangan
di
bidang
anggaran
Transfer
ke
Daerah,
pengembangan sistem dan pelayanan informasi keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah serta dukungan teknis di lingkungan DJPK. 3. Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI
41
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
4. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Berdasarkan PMK-100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 42
B.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian Deskriptif kuantitatif yang artinya menganalisa data dengan berdasarkan angka-angka, presentase, untuk menganalisa laporan keuangan perusahaan metode penelitian deskriptif
adalah suatu metode penelitian
yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek penelitian tersebut diolah dan dianalisa.
C.
Variabel dan Pengukurannya Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Profil Kemampuan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Daerah dan APBD. Sedangkan skala pengukurannya yang digunakan skala rasio, yakni pemberian angka untuk memberikan keterangan tentang nilai absolute dari objek penelitian yang diukur.
D.
Definisi Operasional Variabel Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah : a.
Neraca Neraca (balance sheet) adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
43
b.
APBD APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
c.
Analisa SWOT Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, berdasarkan logika yang dapat
memaksimalkan
kekuatan
(Sthrengths)
dan
peluang
(Opportunities), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Jadi, analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang dan Ancaman dengan faktor internal Kekatan dan Kelemahan.
d.
Analisa DSCR Analisa Debt Service Coverage Rate (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan perorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.
E.
Metode Pengumpulan Data
44
Dalam mengumpulkan data, bahan, dan informasi yang butuhkan untuk pembahasan penelitian ini, secara langsung dan tidak langsung. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara metode kepustakaan (library Research) karena seluruh data terdiri dari data sekunder yang di dapat dari Dierktorat EPIKD - DJPK, berupa laporan neraca dan APBD pemerintah daerah pada tahun 2006 - 2007. F.
Metode Analisis Data Analisa SWOT terdiri dari : Tabel 3.1 Analisa SWOT Eksternal Opportunity
Treaths
Strength
SO strategies
ST strategies
Weakness
WO strategies
WT strategies
Internal
Keterangan Matriks SWOT tersebut sebagai berikut: -
SO strategies: ini merupakan situasi yang menguntungkan. Perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkandalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented stategy).
-
ST strategies: dalam situasi ini perusahaan menghadapi berbagai ancaman, tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah menggunakan
45
kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang denga cara strategi diversifikasi (produk/pasar). -
WO strategies: dalam situasi ini perusahaan menghadapi peluang pasar yang besar, tetapi juga menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi pada situasi ini adalah meminimalkan masalahmasalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.
-
WT strategies: ini merupakan situasi yang tidak menguntungkan, sehingga perusahaan harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.
Analisa DSCR terdiri dari :
DSCR = Debt Service Coverage Ratio atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman PAD
= Pendapatan Asli Daerah
DAU = Dana Alokasi Umum DBH = Dana Bagi Hasil DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
46
