BAB III IMPLIKASI TIDAK DITERBITKANNYA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MASA

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

70

BAB III IMPLIKASI TIDAK DITERBITKANNYA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MASA PAJAK TERHADAP UTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan. Tata cara penerbitan SPPT PBB berdasarkan praktek dan peraturan perundang-undangan29 : 1. Pertama, dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (selanjutnya disingkat SPOP) dan mengembalikannya pada Dirjen Pajak. 2. Kedua, SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Dirjen Pajak. Yang dimaksud jelas, benar

dan lengkap sebagaimana diatur dalam

penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU PBB ialah Yang dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap adalah: Jelas, dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak timbul salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Wajib Pajak sendiri ;

29

h. 6-9.

TESIS

Darwin, Panduan Praktis Pengelolaan PBB P2, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014,

PENERBITAN SURAT ...

TIFANI TRISTANDI


71

Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolomkolom/pertanyaan yang ada pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 3. Ketiga, Dirjen Pajak menerbitkan SPPT PBB berdasarkan SPOP yang diterimanya. Hal diatas, sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU PBB mengenai tata cara penerbitan SPPT PBB secara umum. Sedangkan penerbitan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, sebagai berikut : 1. Pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak, Pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak PBB untuk mendaftarkan diri sebagai subjek pajak PBB dan juga mendaftarkan objek pajak PBB yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan oleh Subjek Pajak PBB tersebut. Kegiatan pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak meliputi : 1.1 Persiapan Pelaksanaan, antara lain : a) Tempat pendaftaran, merupakan tempat yang mudah dijangkau dan dapat dengan mudah untuk melayani masyarakat, yaitu kemungkinan kantor camat dan kelurahan yang ditunjuk untuk memenuhi hal tersebut. b) Penunjukan petugas tempat pendaftaran, hendaknya petugas dapat memberikan penjelasan yang lengkap tentang tata cara pengisian SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (selanjutnya disingkat LSPOP). c) Penyediaan formulir SPOP dan LSPOP.

TESIS


TIFANI TRISTANDI


72

d) Buku dan sarana pencatatan lainnya, berfungsi untuk mencatat hal-hal yang diperlukan terkait identitas subjek pajak atau letak objek pajak dan lainnya. e) Papan informasi, berfungsi untuk memudahkan subjek pajak untuk mengetahui hak dan kewajibanny, serta hal-hal lain yang dapat membantu subjek pajak PBB. 1.2 Pekerjaan Lapangan ; Pekerjaan lapangan melibatkan Subjek Pajak PBB dan petugas di tempat pendaftaran, dengan tugas sebagai berikut: 1.2.1 Subjek Pajak PBB : a) Mengambil formulir asli SPOP dan LSPOP di tempat pendaftaran atau tempat yang ditunjuk. b) Mengisi formulir SPOP dan LSPOP secara jelas, benar lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasa atau apabila badan usaha, maka ditandatangani oleh direksi/pengurus. c) Mengembalikan formulir SPOP dan LSPOP yang telah diisi paling lambat 30 hari sejak diterimanya formulir. 1.2.2

Petugas di tempat pendaftaran a) Memberikan formulir SPOP dan LSPOP kepada subjek pajak PBB yang akan mendaftarkan objek pajak PBBnya.

TESIS


TIFANI TRISTANDI


73

b) Memberikan tanda terima penyampaian formulir SPOP dan

LSPOP kepada

subjek

pajak

PBB

untuk

ditandatangani. c) Membuat buku/daftar pengawasan atas penyerahan dan penerimaan kembali formulir SPOP dan LSPOP. d) Mencatat identitas subjek pajak PBB yang menerima formulir SPOP dan LSPOP. e) Menerima SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani, serta mengembalikan tanda terima formulir. f) Melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah daftar subjek pajak beserta formulir SPOP dan LSPOP yang telah diterima kemballi dari subjek pajak PBB. g) Mengajukan permintaan formulir SPOP dan LSPOP beserta tanda terimanya kepada Dinas Pendapatan Daerah agar persediaan selalu tercukupi. 1.3 Pekerjaan Kantor Pekerjaan kantor dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, antara lain : a) Membuat catatan tentang jumlah formulir SPOP dan LSPOP beserta tanda terimanya yang telah didistribusikan dan diterima kembali dari tempat pendaftaran.

TESIS


TIFANI TRISTANDI


74

b) Menerima dan mentatausahakan laporan dan formulir SPOP dan LSPOP . c) Meneliti kelengkapan dan kebenaran laporan dan formulir SPOP dan LSPOP. d) Memberikan Nomor Objek Pajak (selanjutnya disingkat NOP) sebagai identitas objek PBB terhadap tiap-tiap objek PBB sesuai letak objek pajak PBB pada SPOP. e) Memberikan Kode Zona Nilai Tanah (selanjutnya disingkat ZNT) sesuai letak objek pajak sebagai penentuan dasar klasifikasi bumi/tanah atas objek PBB yang dimaksud. f) Melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah mengenai subjek pajak PBB yang belum mengembalikan formulir SPOP dan LSPOP yang telah lewat waktu 30 (tiga puluh hari) , untuk diberi surat teguran pengembalian SPOP paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu pengembalian SPOP. g) Melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah mengenai subjek pajak PBB yang belum mengembalikan SPOP sesuai waktu yang telah ditetapkan, dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak PBB. h) Meneliti dan melaporkan permintaan perpanjangan waktu pengembalian SPOP. Apabila diterima, maka terbit surat persetujuan perpanjangan pengembalian SPOP. Dengan jangka

TESIS


TIFANI TRISTANDI


75

waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima. i) Pembendelan SPOP dan LSPOP. j) Perekaman data. k) Penyimpanan bendel. l) Produksi data keluaran, yaitu dilakukan : l.1) Secara massal, dengan dilakukan setiap awal tahun pajak dengan mencetak seluruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (selanjutnya disingkat SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (selanjutnya disingkat STTS), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (selanjutnya disingkat DHKP). Selanjutnya untuk SPPT didistribusikan ke wajib pajak, PBB dan STTS didistribusikan ke Bank, dan DHKP didistribusikan ke masing-masing kelurahan dan desa. l.2) Secara isidentil, dilakukan sesuai dengan permintaan pelayanan wajib pajak PBB, dapat berupa salinan SPPT, dan Surat Keputusan (selanjutnya disingkat SK) meliputi SK pengurangan, SK keberatan, SK pembetulan, Surat Keterangan NJOP dan lainnya. 2. Pendataan objek dan subjek pajak. Pendataan objek dan subjek pajak ialah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau pihak lain yang ditunjuk untuk mengumpulkan data objek dan data subjek PBB.

TESIS


TIFANI TRISTANDI


76

Tabel 1. Pendataan data dan subjek pajak30

Pendataan Objek dan Subjek Pajak : 1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP 2. Identifikasi Objek Pajak dan Subjek Pajak 3. Verivikasi Objek Pajak dan Subjek Pajak 4. Pengukuran bidang Objek Pajak

Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan lapangan

Penelitian Data Lapangan

Pekerjaan Kantor

4 (empat) alternatif Pendataan yang dapat dipilih sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah : 1. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Pendataan seperti ini dipergunakan di daerah yang mempunyai potensi PBB yang rendah, lokasi terpencil, dan tidak memiliki peta. Dengan diikuti pembuatan sket peta desa/kelurahan dan sket peta blok oleh petugas untuk menemukan posisi relatif tiaptiap bidang objek PBB. 2. Pendataan dengan identifikasi Pendataan seperti ini dipergunakan di wilayah yang telah memiliki peta desa/kelurahan dan peta garis/foto yang dapat menunjukkan posisi relatif bidang

30

TESIS

Ibid., h. 17.


TIFANI TRISTANDI


77

objek pajak PBB, namun tidak memiliki data administrasi perpajakan hasil pendataan 3 (tiga) tahun terakhir. Dengan cara :

-

Menentukan batas-batas blok untuk pembuatan sket peta blok

-

Memberikan nomor sket peta blok

-

Identifikasi terhadap batas-batas bidang objek pajak dan sekaligus menyampaikan SPOP dan LSPOP kepada wajib pajak setiap blok.

3. Pendataan dengan verivikasi data objek pajak Pendataan seperti ini dipergunakan di wilayah yang telah memiliki peta desa/kelurahan dan peta garis/foto yang dapat menunjukkan posisi relatif bidang objek pajak PBB dan memiliki data administrasi perpajakan hasil pendataan 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut, petugas melakukan verivikasi data objek dan subjek pajak PBB untuk mencocokkan data yang ada dengan kondisi di lapangan. 4. Pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak Pendataan seperti ini dipergunakan di wilayah yang telah memiliki peta desa/kelurahan, namun tidak memiliki data perpajakan. Kegiatan ini langsung dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menyerahkan SPOP dan LSPOP.31 SPOP hanya diberikan dalam hal : 1. Objek Pajak belum terdaftar/data belum lengkap. 2. Objek Pajak telah terdaftar tetapi data belum lengkap. 3. NJOP berubah/pertumbuhan ekonomi. 4. Objek pajak dimutasikan/laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

31

TESIS

Ibid., h. 1-18.


TIFANI TRISTANDI


78

Berikut ini diberikan beberapa bagan yang menggambarkan SPOP kembali , SPOP tidak kembali, SPOP kembali tetapi tidak benar, dan SPOP ditinjau dari sifat dan fungsinya.32 Tabel 2. SPOP KEMBALI33 1

Dirjen Pajak 2

SPOP

SPOP

SPPT

Wajib Pajak

Tabel 3. SPOP TIDAK KEMBALI34 1

3

Dirjen Pajak 2

SPOP

Surat Tegoran

SKP

Wajib Pajak

Pokok pajak + 25% denda administrasi dihitung dari pokok pajak

32

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, h. 322-

33

Ibid., h. 322.

34

Ibid., h. 323.

323.

TESIS


TIFANI TRISTANDI


79

Tabel 4. SPOP KEMBALI TAPI TIDAK BENAR35

1

SPOP

Dirjen Pajak 2

SKP Pokok Pajak

3

Wajib Pajak

25% (Selisih Pajak Yang Terutang)

Tabel 5. SPOP DITINJAU DARI SIFAT DAN FUNGSINYA36

SPOP

Sifat

Sederhana, mudah dipahami

Sifat

Serbaguna (Semua Peruntukan Objek)

Pendataan

Pengawasan

Jelas, Benar, Lengkap, Tepat Waktu SPPT Surat Ketetapan 35 36

TESIS

Pajak

Ibid. Ibid.


TIFANI TRISTANDI


80

Berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan SPOP merupakan langkah awal untuk menerbitkan SPPT PBB. SPPT PBB merupakan surat ketetapan konstitutif, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan terbitnya SPPT PBB, maka subjek pajak akan melakukan pembayaran pajaknya berdasarkan atas SPPT PBB tersebut. Terhadap objek pajak berupa bumi dan bangunan yang tidak mengalami perubahan data objek pajak, maka pengenaan pajak akan sama dengan pengenaan pajak untuk masa pajak yang mendatang, sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU PBB, yang menentukan bahwa “Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.” Pengenaan pajak untuk masa yang mendatang akan tetap sama, disebabkan antara lain: 1. Tidak ada perubahan data, contoh identitas diri 2. NJOP berubah/pertumbuhan ekonomi Perubahan NJOP akan tetap sama selama 3 (tiga) tahun kecuali untuk daerah tertentu yang setiap tahunnya selalu berubah 3. Objek pajak dimutasikan/laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak.37 Setelah penerbitan SPPT PBB, maka wajib pajak harus melakukan pembayaran, berikut Ketentuan Pasal 11 UU PBB, yang menentukan bahwa :

37

TESIS

Mardiasmo, op cit., h.322.


TIFANI TRISTANDI


81

(1) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh Wajib Pajak. (2) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selmbat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak Oleh Wajib Pajak. (3) Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang bayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak. (5) Pajak yang terhutang di bayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (6) Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan hal diatas, dapat ditentukan bahwa sejak tanggal penerimaan SPPT PBB, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajaknya paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT PBB tersebut. Apabila Setelah batas waktu tersebut Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajaknya, akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan. Yang pembayarannya dapat dilakukan di Bank, Kantor Pos dan Giro atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, seperti melalui petugas pemungut

PBB yang dibentuk oleh

Kecamatan/Desa/Kelurahan setempat, untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau 2. Perlindungan Hukum Wajib Pajak Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Masa Pajak.

TESIS


TIFANI TRISTANDI


82

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU PBB, salah satu dasar penagihan pajak ialah SPPT PBB. Fiskus menerbitkan SPPT PBB pada awal tahun masa pajak dengan tujuan agar wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya dalam masa pajak tahun yang bersangkutan. Dalam praktek ditemukan, SPPT PBB tidak diterbitkan dalam masa pajak sehingga menimbulkan keterlambatan pembayaran pajak pada masa pajak tahun yang bersangkutan. Dalam UU KUP mengatur tentang adanya daluwarsa dalam penagihan utang pajak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 UU KUP, yang intinya bahwa penagihan utang pajak termasuk bunga dan denda administrasi gugur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat terutangnya pajak. Namun daluwarsa tersebut dapat dihidupkan kembali apabila terdapat tindak pidana di bidang jenis pajak yang sama, dengan cara Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dengan diikuti tindakan penagihan dan apabila perlu dengan mengeluarkan surat paksa. Hal ini menimbulkan kejanggalan, mengingat Pasal 1946

Burgelijk

Wetboek

(selanjutnya

disingkat

BW)

menentukan

“Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang”. Falsafah daluwarsa ialah memberikan kepastian hukum dan mengakhiri keadaan yang tidak menentu menjadi pasti.38 Jangka waktu daluwarsa ialah 5 (lima) tahun dan apabila selama 5 (lima) tahun tidak ada tanda-tanda dilakukannya penagihan dan pembayaran tehadap wajib pajak maupun fiskus,

38

TESIS

Rochmat Soemitro , Asas dan Dasar Perpajakan 3, Eresco , Bandung, 1991, h. 31.


TIFANI TRISTANDI


83

maka dianggap tidak ada utang pajak. Hal ini disebabkan karena terdapat keambiguan tentang fakta timbul utang pajak atau tidak timbul utang pajak. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga diatur tentang daluwarsa utang pajak, yaitu jangka waktu 5 (lima) tahun. Namun faktanya terdapat peraturan dalam UU KUP yang memperbolehkan menghidupkan kembali utang pajak yang telah daluwarsa. Hal ini menyebabkan adanya pertentangan terhadap prinsip semula diaturnya daluwarsa. Terjadi suatu problematika apabila SPPT PBB tidak terbit selama lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut, karena fiskus kemungkinan dapat melakukan penagihan terhadap wajib pajak untuk PBB selama lebih dari 5 (lima) tahun dan disertai dengan denda akibat keterlambatan pembayaran. Hal ini menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi wajib pajak terkait PBB. Meskipun UU PBB tidak mengatur daluwarsa secara tegas dan jelas, maka dapat mengacu pada ketentuan umum perpajakan yang mengatur tentang daluwarsa yaitu UU KUP. Apabila mengacu pada UU KUP, maka utang PBB menjadi daluwarsa setelah lewatnya waktu 5 (lima) tahun. Sehingga terhadap utang PBB yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak menjadi hapus. Hapusnya utang PBB akibat tidak terbitnya SPPT PBB dalam waktu lebih dari 5 (lima) tahun merupakan salah satu perlindungan hukum oleh subjek pajak. Perlindungan hukum wajib pajak atas tidak terbitnya SPPT PBB dalam waktu masa pajak terkait pengenaan denda terhadap wajib pajak yang menyebabkan pembayaran pajak melewati waktu masa pajak, maka dapat

TESIS


TIFANI TRISTANDI


84

dilakukan 2 (dua) upaya hukum, yaitu upaya hukum di luar Peradilan Pajak dan upaya hukum melalui Peradilan Pajak 1. Upaya hukum di luar Peradilan Pajak. Upaya hukum di luar peradilan pajak diperuntukkan bagi wajib pajak tatkala perbuatan hukum yang dilakukan menyimpang dari norma hukum yang ditentukan atau wajib pajak merasa dirugikan oleh pejabat pajak dalam rangka penegakan hukum di luar perpajakan. Upaya hukum tersebut merupakan “hak” yang dapat dipergunakan untuk mengkoreksi perbuatan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau pejabat pajak. Hak tersebutlah yang merupakan upaya hukum di luar peradilan pajak.39 Upaya hukum di luar peradilan pajak, berupa : 1.1 Perpanjangan Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan 1.2 Pembetulan Surat Pemberitahuan 1.3 Angsuran atau penundaan pembayaran pajak 1.4 Pembetulan Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak dan Keputusan 1.5 Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 1.6 Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak 1.7 Pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan pajak 1.8 Memperoleh keterangan tertulis

39

Muhammad Djafar Saidi , Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 147.

TESIS


TIFANI TRISTANDI


85

1.9 Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.40 Berdasarkan hal diatas, perlindungan hukum bagi wajib pajak apabila dikenai sanksi administrasi berupa denda, yaitu dengan mengajukan pengurangan atau penghapusan sansi administrasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (a), yang menentukan bahwa : (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dimungkinkan apabila pengenaan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak disebabkan karena ketidaktelitian petugas pajak dalam membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Ketidaktelitian petugas pajak dengan tidak menerbitkan SPPT PBB dalam waktu masa pajak, dan menerapkan sanksi admisistrasi berupa denda terhadap Wajib Pajak merupakan hal yang tidak tepat. Oleh karena tersebut, untuk melindungi kepentingan hukum Wajib Pajak, maka UU KUP memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang dirugikan untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan administrasi, dengan memenuhi syarat sebagai berikut : a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bentuk bahasa Indonesia, dengan memberikan alasan yang jelas, meyakinkan serta bukti-bukti yang mendukung permohonan tersebut.

40

Ibid., h. 148-163.

TESIS


TIFANI TRISTANDI


86

b. Permohonan ditujukan kepada pejabat bank melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut. c. Permohonan tersebut diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Tagihan Pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa kelambatan permohonan tersebut disebabkan karena adanya keadaan di luar kekuasaanya (force majeur). Berdasarkan hal tersebut diatas, permohonan pengurangan atau penghapusan akan terpenuhi. Manakala, wajib pajak memberikan permohonan secara tertulis dalam bentuk bahasa Indonesia secara jelas dan disertai dengan tanda terima SPPT PBB yang mencantumkan tanggal lewatnya waktu diterimanya SPPT PBB serta bukti bayar pelunasan SPPT PBB yang tidak melewati batas waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT PBB. Kedua bukti tersebut merupakan bukti yang kuat sebagai pendukung agar pengenaan denda menjadi berkurang atau hapus. Dengan adanya pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, maka tercipta perlindungan hukum wajib pajak. 2. Upaya hukum melalui Peradilan Pajak. Upaya hukum melalui peradilan pajak dilakukan apabila telah dilakukan upaya hukum di luar pajak, namun tidak tercapai kepastian dan keadilan bagi wajib pajak dan pejabat pajak, maka dipergunakan upaya hukum melalui peradilan pajak. Upaya hukum ini, dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dan pejabat pajak. Pengertian sengketa pajak diatur

TESIS


TIFANI TRISTANDI


87

dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disingkat UU DILJAK), yang menentukan bahwa : Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelakasanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tahap-tahap upaya hukum melalui peradilan pajak : 1. Tahap Keberatan Upaya hukum keberatan lebih menitikberat pada objek sengketa yang diperbolehkan secara yuridis. Pertama, SPPT PBB sebagai dasar penagihan PBB. Kedua, Ketetapan pajak yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil. Ketiga, pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan perundang-undangan perpajakan. 2. Tahap banding. Pada tahap upaya hukum banding, objek sengketa pajak merupakan kelanjutan dari tahap keberatan, yaitu berupa surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh pejabat pajak, namun tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 3. Tahap Gugatan Pada tahap upaya hukum gugatan, objek sengketa pajak lebih ditekankan pada materi atau isi surat tagihan pajak maupun keputusan dalam kaitan

TESIS


TIFANI TRISTANDI


88

penagihan pajak termasuk penagihan pajak secara paksa dan tidak tergolong dalam tax beschikking.41 Berdasarkan hal diatas, dengan tidak terbitnya SPPT PBB dalam masa pajak tidak dapat disebut sebagai sengketa pajak karena tidak ada keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan keberatan. Selain itu, penyebab timbulnya sengketa pajak, yaitu : 1. Tidak melakukan perbuatan hukum sesuai norma hukum pajak. 2. Melakukan perbuatan hukum tetapi tidak sesuai dengan norma hukum pajak.42 Keterlambatan pembayaran PBB akibat tidak diterbitkannya SPPT PBB dalam waktu masa pajak, bukan merupakan timbulnya sengketa pajak, hal ini disebabkan karena : 1. Melakukan perbuatan hukum sesuai norma hukum pajak. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak setelah mendapatkan SPPT PBB untuk masa pajak pada tahun yang bersangkutan. Pelunasan yang dilakukan sebelum 6 (enam) bulan sejak ia menerima SPPT PBB. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum pajak yaitu Pasal 11 ayat (1) UU PBB. Sehingga pelunasan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Tidak melakukan perbuatan hukum, namun sesuai norma hukum pajak. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak apabila ia telah menerima SPPT

TESIS

41

Muhammad Djafar Saidi, op.cit., h. 90-93.

42

Ibid., h. 95.


TIFANI TRISTANDI


89

PBB. Sehingga apabila wajib pajak tidak melakukan perbuatan hukum berupa pembayaran pajak disebabkan karena tidak terbitnya SPPT PBB, bukan merupakan tindakan melanggar hukum. Mengingat salah satu dasar penagihan pajak ialah SPPT PBB, hal ini sesuai ketentuan Pasal 12 UU PBB. Sengketa pajak timbul apabila pejabat pajak menyerahkan/menerbitkan SPPT PBB dalam masa pajak yang telah lewat disertai dengan adanya denda akan keterlambatan pembayaran pajak. Penerapan sanksi administrasi berupa denda tersebut dapat diajukan keberatan, mengingat sengketa pajak yang dapat diajukan pada tahap keberatan adalah : a. b. c. d. e.

Jumlah rugi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan ; Jumlah besarnya pajak yang terutang ; Pemotongan atau pemungutan pajak ; Penerapan tarif pajak, termasuk bea dan cukai ; Pencabutan fasilitas atau penutupan sebagai akibat penafsiran peraturan; f. Penetapan presentase norma perhitungan penghasilan neto ; g. Perhitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan dan penghitungan kredit pajak ; h. Penerapan sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan.43 Adanya pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap wajib pajak

akibat kesalahan keterlambatan penerbitan SPPT PBB oleh pejabat pajak merupakan sengketa pajak.

Perlindungan hukum wajib pajak ialah dengan

mengajukan upaya hukum melalui pengadilan, yaitu yang dapat dimulai dengan diajukannya keberatan, apabila keberatan ditolak, maka dapat diajukan banding karena pengenaan denda terhadap hal tersebut tidak mencerminkan keadilan

43

TESIS

Ibid., h. 92-93.


TIFANI TRISTANDI


90

hukum, mengingat kesalahan keterlambatan terletak pada pejabat pajak dengan tidak menerbitkan SPPT PBB dalam waktu masa pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa SPPT PBB merupakan salah satu dasar penagihan pajak. SPPT PBB diterbitkan atas dasar SPOP. Yang berdasarkan SPPT PBB tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajaknya dalam batas waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan SPPT PBB. Apabila Wajib Pajak terlambat untuk melaksanakan pembayaran pajak, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan. Implikasi terhadap SPPT PBB yang diterbitkan dan diterima oleh wajib pajak melewati masa pajak yang bersangkutan maka utang pajak yang berdasarkan atas SPPT PBB tidak hapus kecuali terjadi daluwarsa penagihan utang pajak dan tidak timbul sanksi administrasi berupa denda. Jika timbul denda, maka perlindungan hukum bagi wajib pajak, ialah : 1. Upaya hukum di luar pengadilan ialah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi disebabkan karena tidak diterbitkannya SPPT PBB dalam masa pajak yang bersangkutan ; 2. Upaya hukum melalui pengadilan dengan mengajukan upaya hukum melalui pengadilan, yang dimulai dengan diajukannya keberatan, apabila keberatan ditolak, maka dapat diajukan banding dan gugatan. Dalam rangka pengurangan atau penghapusan denda administrasi.

TESIS


TIFANI TRISTANDI

BAB III IMPLIKASI TIDAK DITERBITKANNYA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MASA

Recommend Documents