BAB II BANK DAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK. Apabila menelusuri sejarah dan terminologi bank maka ditemukan

BAB II BANK DAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK

A.

Bank dan Perbankan

1.

Pengertian Bank Apabila menelusuri sejarah dan terminologi “bank” maka ditemukan

bahwa bank berasal dari bahasa Italia, “banca” yang berarti bence yaitu suatu susunan bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.

55

Bangku inilah yang dipergunakan oleh

bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan popular menjadi bank. Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa

yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah ini sangat berbeda dengan pengertian bank yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

55

A. Abdurrachman, 1991, hal. 80 dalam Munir Fuady, Op. Cit., hal. 13.

Universitas Sumatera Utara

adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan bank sebagai lembaga keuangan diganti dengan badan usaha.

Perubahan istilah lembaga

keuangan menjadi badan usaha, dimaksudkan agar badan usaha lebih professional dalam mengelola usaha perputaran uang dari dan ke masyarakat. 56 Dari pengertian yang dimaksud Pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan, sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. 57 Dari pengertian di atas terlihat usaha bank lebih terarah tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang mengehendaki agar taraf hidup rakyat banyak ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. 58

56

Gatot Supramono, 1995, Perbankan dan Masalah Kredit, Djambatan, Jakarta, hal. 2. Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 59. 58 Gatot Supramono, Loc. Cit. 57


Selain pengertian otentik yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Perbankan, terdapat pengertian bank yang dikemukakan oleh para sarjana, antara lain: 1. Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain. 59 2. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan oleh pihak ketiga maupun dengan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. 60 3. Prof. G. M. Verryn Stuart, dalam bukunya Bank Politik berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. 61 4. Bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman dan menerbitkan promissory notes yang sering disebut dengan bank bills atau bank notes. Namun demikian, fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas dan lain-lain. 62 2.

Pengertian Perbankan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia Afrika maupun benua Amerika. 63 Jika ditelusuri sejarahnya, kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Namun jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan 59

A. Abdurrachman, Loc. Cit. O. P. Simorangkir, 1979, hal. 18 dalam Sentosa Sembiring, Op. Cit., hal. 1. 61 Hermansyah, Op. Cit., hal. 8. 62 Black, Henry Campbell, 1968, hal. 184 dalam Munir Fuady, Op. Cit., hal. 14. 63 Kasmir, 1998, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 29. 60


zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan beragam, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut banking. Dalam Black’s Law Dictionary dirumuskan bahwa banking adalah the business of banking, as defined by law and customs, consist in the issue of notes payable on demand intended to circulate as money, when the banks are banks issue, in receiving deposits payable on demamnd, in discounting commercial paper, selling bills of exchange, negotiating, loans, and dealing in negotiable securities issued by the government, state and national, and municipal and other corporation. 64 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 65 Berdasarkan pengertian tersebut bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. 66 3.

Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan Asas, fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia sesungguhnya telah dimuat

di dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan namun untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: a.

Asas Perbankan 64

Hermansyah, Op. Cit., hal.18. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 66 Hermansyah, Loc. Cit. 65


Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. 67 Karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal ini berarti, bahwa peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Asas hukum merupakan suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang dan menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan belaka. Hal ini disebabkan asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, yang merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan demikian, asas hukum merupakan dasar atau ratio legis bagi dibentuknya suatu norma hukum, demikian pula sebaliknya. 68 Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 69 Ini berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 70 Dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut: 71 1. Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah 67

Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 13. Ibid. 69 Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 70 Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 14. Bandingkan dengan Zainal Asikin, 2000, Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 5-7. Bandingkan dengan Hermansyah, Op. Cit., hal. 18-19. Bandingkan dengan Gatot Supramono, Op. Cit., hal. 2-3. 71 Ibid., hal. 15. 68


menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. 2. Sistem etatisme, dalam arti bahwa bahwa negara beserta aparatur negara bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi serta daya kreasi unitunit ekonomi di luar sektor negara. 3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan bertentangan dengan citacita keadilan sosial. Pada Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian padahal kejelasan mengenai prinsip kehati-hatian sangat penting untuk mengetahui sejauhmana batas kehati-hatian perbankan yang tegas. Namun dalam bukunya yang berjudul, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Rachmadi Usman menjelaskan prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya dengan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayainya, yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. 72 b.

Fungsi dan Tujuan Perbankan Pada Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan mengenai tujuan perbankan Indonesia tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

72

Ibid.


yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari kedua Pasal tersebut dapat dijabarkan lebih luas mengenai fungsi dan tujuan perbankan nasional dalam kehidupan ekonomi nasional Bangsa Indonesia yaitu: 73 1. Bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Hal ini berarti kehadiran bank sebagai badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi lain yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 74 2. Penghimpun dan penyaluran dana

masyarakat

tersebut

bertujuan

menunjang sebagian tugas penyelenggara negara yaitu: a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi pembangunan

suatu golongan apalagi

perseorangan, jadi pembangunan di Indonesia diarahkan menjadi agen pembangunan (agent of development). b. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional. c. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat

73 74

Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 61. Sentosa Sembiring, Op. Cit., hal. 8.


kepadanya (Penjelasan umum angka (3)) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan cara: 1) Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia. 2) Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif; d. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, fungsi perbankan tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dari investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, Perbankan Indonesia seyogianya selalu mengacu pada tujuan Perbankan Indonesia tersebut. 75 Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonmis seperti masalah yangmenyangkut stabilitas nasional yang menakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas nasional. 76 Dalam perkembangan selanjutnya bahwa fungsi bank telah berkembang menjadi empat yaitu: 77 1. Penghimpun dana dan penyalur dana

75

Ibid., hal. 62. Hermansyah, Op. Cit., hal. 20. 77 Insukindro, 1995, Ekonomi, Uang & Bank, BPFE, Yogyakarta, hal. 26. 76


2. Memberi informasi dan pengetahuan 3. Pemberi jaminan 4. Pencipta dan pemberi likuiditas Fungsi bank dalam hal memberi informasi dan penyalur dana maksudnya adalah kemampuan bank untuk melaksanakan tugas sebagai ahli analisis kredit dan ekonomi untuk kepentingan nasabah. Hal ini sangat diperlukan untuk kepentingan nasabah tatkala saat nasabah ingin memperluas usaha yang memerlukan kredit dari bank. Sedangkan fungsi pemberi jaminan mensyaratkan agar bank secara moral dan yuridis dapat menjamin keamanan dana yang dipercayakan kepada bank. Adapun fungsi likuiditas mengandung arti bahwa bank mengembalikan dana nasabahnya pada saat diperlukan atau tatkala jatuh tempo. Dengan demikian nasabah tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.

78

4.

Jenis-Jenis dan Usaha Bank

a.

Jenis Bank Melihat praktek operasional perbankan yang ada, dapat dibedakan jenis-

jenis bank. Jenis bank secara teoritis ditentukan dari: 79 1)

Segi fungsinya

2)

Segi kepemilikannya

3)

Segi penciptaan uang giral

78

Ibid. Muhammad DJumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 83. 79


Dari segi fungsinya serta tujuan usahanya, dikenal ada empat jenis bentuk bank, yaitu: 80 a. Bank sentral (Central Bank), adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers, bank pimpinan, pengusaha moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada. b. Bank umum (Commercial Bank) yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut spread). c. Bank tabungan (Saving Bank) yaitu bank milik negara, swasta maupun koperasi,, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama membungakan dananya dalam kertas berharga. d. Bank Pembangunan (Development Bank), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito, dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka panjang dan menengah di bidang pembangunan. Dari segi kepemilikannya dikenal ada empat jenis bank, yaitu: 81 a. Bank milik negara b. Bank milik pemerintah daerah c. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun asing d. Bank koperasi

Sedangkan dari segi penciptaan uang giral ada dua jenis bank, yaitu: 82 a.

Bank primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah bank umum. 80

Ibid., hal. 84. Ibid. 82 Ibid., hal. 85. 81


b.

Bank sekunder, yaitu bank-bank yang tidak menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak pada bank sekunder, adalah bank tabungan, bank pembangunan, bank hipotik, yang sekarang ada di Indonesia adalah berupa Bank Perkreditan Rakyat, yang kesemua bank tersebut tidak menciptakan uang giral. Sedangkan, Johannes Ibrahim dalam bukunya, Bank Sebagai Lembaga

Intermediasi dalam Hukum Positif, menyatakan bahwa jenis-jenis bank dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, antara lain: 83 1) Jenis bank menurut bentuk badan usaha 2) Jenis bank menurut kepemilikan 3) Jenis bank menurut status 4) Jenis bank menurut cara menentukan harga 5) Jenis bank menurut target pasar Ad.1

Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha 84 Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dan/atau

menyalurkan dana dari masyarakat harus memperoleh izin usaha terlebih dahulu sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan rakyat dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai: a. Susunan organisasi dan permodalan b. Permodalan c. Kepemilikan d. Keahlian di bidang perbankan 83

Johannes Ibrahim, 2004, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, CV Utomo, Bandung, hal. 38. 84 Ibid.


e. Kelayakan rencana kerja Ad.2

Jenis Bank Menurut Kepemilikan 85 Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah personil atau lembaga

yang memiliki bank. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan yang dimiliki bank yang bersangkutan. a.

Bank Milik Pemerintah Dalam akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah,

sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pula oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah, antara lain: Bank Negara Indonesia 46, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia. Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi, contoh: BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur dan sebagainya. b.

Bank Milik Swasta Nasional Kategori bank jenis ini, seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh

swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional, antara lain: Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Niaga, bank Bali dan sebagainya. c.

Bank Milik Koperasi Kepemilikan saham-saham bank untuk kategori ini dimiliki oleh

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia. 85

Ibid., hal. 39.


d.

Bank Milik Asing Kategori bank jenis ini, merupakan cabang dari bank yang ada di luar

negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Dengan demikian, jelas bahwa kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Contoh bank asing, antara lain: ABN AMRO bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, dan sebagainya. e.

Bank Milik Campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya tergantung dari posisi tawar dari para pihak yang mendirikan bank tersebut, bisa pihak asing atau swasta nasional. Contoh bank milik campuran, antara lain: Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp., Sanwa Indonesia Bank, Mistsubishi Buana Bank. Ad.3

Jenis Bank menurut Status

86

Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah:

a.

Bank Devisa Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

86

Ibid., hal. 40.


Misalnya, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran letter of credit atau L/C dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. b.

Bank Non Devisa Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Ad.4

Jenis Bank Menurut Cara Menentukan Harga 87 Kategori jenis bank ini dilihat dari segi atau caranya menentukan harga,

terbagi atas dua kelompok, yaitu: a. Bank berdasarkan prinsip konvensional Sebagian besar bank di Indonesia merupakan jenis bank yang konvensional. Metode yang digunakan adalah menetapkan bunga tertentu untuk simpanan maupun kredit. Penentuan ini dikenal dengan spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari pinjaman, dikenal dengan istilah negative spread. Selain itu untuk jasa-jasa tertentu, menetapkan biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem biaya ini dikenal dengan istilah fee based. b.

Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank sejenis ini belum lama beroperasi di Indonesia sedangkan untuk negaranegara di Timur Tengah telah dikenal secara lama. Bank dengan prinsip syariah ini aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam penentuan harga bagi bank dengan prinsip syariah dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan dan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Ad.5

Jenis Bank Menurut Target Pasar 87

88

Ibid., hal. 41.


Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Dengan spesialisasi ini diharapkan bank dapat lebih menguasai karakteristik dari nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Bank berdasarkan target pasar dapat digolongkan menjadi: a. Retail bank Bank yang menfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Yang dimaksud dengan retail adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan dan lembaga lain yang berskala kecil. b.

Corporate bank Bank yang menfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah

yang berskala besar. Umumnya nasabah besar berbentuk korporasi, maka disebut corporate bank. Walaupun namanya corporate bukan berarti hanya perusahaan tetapi juga perorangan. Pelayanan dan jasa-jasa juga diberikan secara terkait dengan direksi, karyawan secara individual.

c.

Retail-corporate bank Selain yang disebutkan di atas, terdapat pula bank yang tidak menfokuskan

pada skala tertentu saja, tetapi memberikan pelayanan baik kepada nasabah retail dan juga corporate. Bank jenis ini tidak menspesifikasikan pada skala tertentu

88

Ibid., hal. 42.


tetapi melihat peluang bank diantara kedua skala tersebut dapat dimasuki oleh bank jenis ini. Sedangkan Sentosa Sembiring dalam bukunya, Hukum Perbankan menyatakan bahwa jenis-jenis bank dapat dilihat: 89 1. Dilihat dari bidang usahanya 2. Dilihat dari kepemilikannya 3. Dilihat dari segi operasionalnya Ad.1

Dilihat dari Bidang Usahanya Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, bank menurut jenisnya dibagi dua yakni: 90 a.

Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegitan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. b.

Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional atau berdasarkan prnisip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi letak perbedaan Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum bahwa Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ad.2 Dilihat dari Kepemilikannya 89 90

Sentosa Sembiring, Op. Cit., hal. 3. Ibid.


Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam dua golongan yakni: 91 a. Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah. b. Bank Milik Swasta: 1) Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang atau pun badan hukum Indonesia. 2) Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh Warga Negara Asing dan Badan hukum Asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan. 3) Di samping kedua jenis bank ini, dalam dunia perbankan pun dikenal pula apa yang disebut dengan Bank Campuran. Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank berkedudukan di luar negeri. Ad.3

Dilihat dari Segi Operasionalnya Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, maka bank dapat

dibagi dalam dua golongan, yakni: 92 a. Bank Devisa

91 92

Ibid., hal. 6. Ibid., hal. 7.


Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing. b. Bank Non Devisa Bank non devisa artinya bank yang tidak dapat melakukan usaha di bidang transaksi valuta asing. Jenis-jenis bank ditetapkan dengan maksud agar bank-bank tersebut dapat melaksanakan fungsinya secara spesifik dan terkonsentrasi pada bidang-bidang tertentu. 93 Akan tetapi dalam pelaksanaanya prinsip itu tidak terlaksana, artinya masing-masing melaksanakan secara umum (terkesan serabutan) sehingga pembagian jenis bank sesuai dengan aktivitas kegiatannya tersebut dipandang tidak relevan dengan aktivitas kegiatannya yang akan datang. Maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jenis bank dibagi menjadi dua jenis yaitu: 94 1. Bank Umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pembagian ini hanya mendasarkan pada segi fungsi bank, juga untuk memperjelas ruang lingkup, dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya. 95

93

Zainal Asikin, Op. Cit., 10. Ibid., hal. 11. 95 Muhammad DJumhana, Op. Cit., hal. 75. 94


Dari pembagian di atas jelas bahwa Bank Sentral tidak termasuk ke dalam jenis bank karena fungsi, tugas dan peranan bank sentral adalah sebagai otoritas moneter yang bertugas menjaga kestabilan moneter, serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank. Oleh sebab itu bank sentral bukan merupakan jenis bank yang diatur dalam undang-undang perbankan ini. Tetapi justru merupakan lembaga negara yang ikut bertanggung jawab atas dilaksanakannya undangundang ini. 96 b. Usaha Bank Ketentuan perbankan Indonesia menentukan usaha bank, harus sesuai dengan jenis banknya, yaitu bahwa jenis bank menentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukannya maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum akan banyak berbeda dengan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. 97 Jasa perbankan yang dapat dilakukan oleh Bank Umum seperti yang diatur dalam Uundang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 6 dan 7 adalah sebagai berikut: 1. Penghimpunan dana dari masyarakat Penghimpunan dana dari masyarakat merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank, baik Bank Umum manupun Bank Perkreditan Rakyat. Jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat dapat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya. Idealnya, dana dari 96 97

Zainal Asikin, Op. Cit., hal. 11. Ibid.


masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (basic) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. 98 2. Pemberian kredit Menurut ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka (11), yang dimaksud dengan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meninjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 3.

Menerbitkan surat pengakuan utang Bank dapat memberikan surat pengakuan utang baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan utang yang berjangka pendek adalah sebagaimana dimaksud Pasal 100 sampai dengan Pasal 299 KUH Dagang, yang dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), yaitu promes dan wessel maupun jenis lain. Sedangkan pengakuan utang yang berjangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit.

4. Membeli, menjual atau

menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: a. surat-surat wessel termasuk wessel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud; b. surat pengakuan utang dan kertas dagang yang masa berlakunya tidak lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 98

Ibid., hal. 291.


d. e. f. g.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ; obligasi; surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

5. Memindahkan uang

baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah Pemindahan uang atau pengiriman uang (transfer atau remittance) maksudnya bank melakukan pengiriman sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu di tempat yang berbeda. Pengiriman uang tidak terbatas dalam satu negara, pengiriman juga bisa dilakukan ke luar negeri. Pengiriman uang ke luar negeri (outward transfer), dalam hal ini bank menerima perintah dari nasabah dalam negeri

untuk

mengirimkan uang ke luar negeri. Sedangkan kiriman uang masuk (inward transfer) adalah bank menerima perintah dari pihak luar negeri untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak dalam negeri. 99 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya Peminjaman model ini merupakan sarana yang paling gampang dilakukan oleh bank yang memerlukan tambahan dana baik dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan biasa dalam arti sekedar memerlukan tambahan dana untuk dapat diputar kembali. 100

99

Muhammad Djumhana, Op. Cit., hal. 313. Ibid., hal. 315.

100


7. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga Kegiatan menerima pembayaran atas surat berharga dan

melakukan

perhitungan dengan atau pihak ketiga mencakup antara lain inkaso (collection), dan kliring. Inkaso adalah pemberian kuasa kepada bank oleh perusahaan atau perseorangan untuk menagih, atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi), atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atau surat-surat berharga dalam rupiah, atau valuta asing seperti, wesel, cek, kuitansi, surat aksep (promissory notesi), dan lain-lain. Sedangkan kliring berarti membersihkan hutang piutang antarbank yang terjadi pada hari itu. 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga Bank dalam usahanya menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga dalam bentuk safe deposit box. Bank menyewakan box dengan ukuran dan jangka waktu tertentu kepada nasabah untuk digunakan sebagai sarana penyimpan barang-barang miliknya, tanpa diketahui mutasi dan isinya oleh bank. Pendapatan bank atas kegiatan usaha penyediaan dan penyewaan safe deposit box, yaitu berupa imbalan (fee) atas jasa yang disediakannya. 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (13) yang dimaksudkan dengan Usaha penitipan (trust) adalah


penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank Umum dengan penitip yang di dalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Bentuk usaha penitipan (trust) adalah pengelolaan harta kekayaan nasabah yang didasarkan kepada hubungan fiduciary dalam arti aset nasabah tidak muncul sebagai bagian dari aset bank. 101 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek Bank dalam menjalankan penempatan dana dalam bentuk surat berharga ini hanya berperan sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki dana. Dengan demikian bank bertindak sebagai makelar seperti yang dimaksudkan dalam KUH Dagang yang melakukan usaha di bidang pembelian, atau penjualan surat berharga untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan. Penempatan dana ini pun hanya pada surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya Kewajiban bank dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk melakukan pencairan secepatnya atas agunan yang dibeli dengan lelang agar dana hasil pencairan dan penjualan agunan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh bank. Dalam 101

Muhammad Djumhana, Op. Cit., hal. 320.


hal terdapat sisa dari hasil pelelangan setelah diperhitungkan dengan kewajiban nasabah kepada bank dimanfaatkan oleh nasabah. 12.Usaha anjak piutang, kartu kredit, dan kegiatan wali amanat Bank sebagai badan usaha dapat melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembiayaan dan bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Selain itu, bank juga dapat melakukan usaha kartu kredit dan usaha menjalankan usaha jasa berupa wali amanat berupa mewaliki kepentingan pemegang efek baik itu perusahaan ataupun perorangan untuk mengadministrasikan, mendaftarkan, dan mengalihkan surat-surat berharga yang dimilikinya. 13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah Bank umum dalam prinsip syariah adalah bank yang kegiatan usahanya didasarkan kepada prinsip syariah, yaitu bank yang kegiatannya didasarkan pada aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musharakah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan


pemindahan kepemilikan atau barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 102 14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing Melakukan kegiatan dalam valuta asing (valas) maksudnya adalah melakukan kegiatan usaha bank dalam bentuk valuta asing. Bank Umum yang menjalankan kegiatan transaksi valuta asing, dapat meliputi kegiatan usaha penghimpunan dana valuta asing, transaksi valuta asing di pasar uang, pembiayaan transaksi ekspor impor dan transaksi derivatisi valuta asing. 15. Melakukan Kegiatan Penyertaan Modal Penyertaan modal pada bank dapat dilakukan antara perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, juga penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat menarik kembali penyertaannya. Selain penyertaan seperti itu, berdasarkan Pasal 10 huruf (a) maka untuk penyertaan modal lainnya merupakan kegiatan yang terlarang yang dilakukan oleh Bank Umum. 16. Pengurusan dan pendirian dana pensiun Bank menerima amanat untuk mengelola program pensiun yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan untuk kepentingan pegawainya. Dalam hal ini bank dapat menerima kepercayaan untuk mengelola administrasi kepesertaan

102

Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.


program pensiun, pengelolaan dana, penerimaan pensiun, dan atau pembayaran uang pensiun bagi yang berhak. 17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank a.

Bank Garansi Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu, dan syarat-syarat tertentu apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada piihak penerima jaminan.

b. Bank persepsi Bank persepsi bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan negara bukan pajak. Selain usaha yang dizinkan, terdapat usaha yang dilarang bagi bank umum seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Perbankan yaitu: a. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c; b. Melakukan usaha perasuransian Usaha Perasuransian yang dimaksud adalah bank dilarang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau terhadap hidup, atau meninggalnya seseorang. c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Berbeda halnya dengan Bank Umum yang bisa melakukan berbagai kegiatan usaha sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka Bank Perkreditan


Rakyat kegiatan usaha yang dapat dilakukannya terbatas. Usaha bank Perkreditan rakyat hanya meliputi: 103 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2. Memberikan kredit; 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip bagi hasil; 4. Penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain. Sedangkan usaha-usaha yang dilarang bagi Bank Perkreditan Rakyat meliputi: 1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi/jual beli uang kertas asing (money charger); 3. Melakukan penyertaan modal; 4. Melakukan usaha perasuransian; 5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas. Dari apa yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa usaha bank Umum lebih luas daripada Bank Perkreditan rakyat. Namun demikian tidak dapat disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank khusus di bidang perkreditan, karena bank Umum juga mempunyai usaha perkreditan, Dalam undang-undang tidak ada sifat-sifat khusus yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat, yang tampak hanya yang lebih sempit dibanding Bank Umum. 104 5. Pengaturan tentang Bank a. Perizinan Pendirian Bank

103

Hermansyah, Op. Cit., hal. 24. Bandingkan dengan Zainal Asikin, Op. Cit., hal. 19-20. Bandingkan dengan Gatot Supramono, Op. Cit., hal. 10-11. 104 Gatot Supramono, Op. Cit., hal. 11.


Bank sebagai suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuknya sesudah tentu membutuhkan persyaratan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ini sangat penting untuk melindungi kepentingan

masyarakat,

terutama

terhadap

nasabah

penyimpan

dan

simpanannya. 105 Perizinan pendirian bank diatur di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 16 sampai dengan pasal 20. Pada Pasal 16 ayat (1), dinyatakan bahwa Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud dengan undang-undang tersendiri. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat adalah karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapa pun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi mengingat dalam kegiatan tersebut terkait kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank tersebut. 106 Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan-kegiatan itu tidak dicakup

105 106

Hermansyah, Op. Cit., hal. 24. Rachmadi Usman, Op. Cit., 69.


sebagai kegiatan usaha perbankan. Kegiatan-kegiatan yang demikian diatur dengan undang-undang tersendiri. Pada Pasal 16 ayat (2), dinyatakan bahwa Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: a. susunan organisasi dan kepengurusan b. permodalan c. kepemilikan d. keahlian di bidang perbankan e. kelayakan rencana kerja Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memerhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memerhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu dan pemerataan pembanguan ekonomi nasional. Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat, untuk mendapatkan izin usaha, di samping syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas, wajib pula memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan, yakni kecamatan di luar kota, kabupaten/kotamadya, ibukota provinsi, atau ibukota negara. Persyaratan ini dimaksud agar Bank Perkreditan Rakyat tetap dapat berfungsi sebagai penunjang pembangunan dan modernisasi di daerah pedesaan. 107

107

Ibid., hal. 70.


Selain itu, terdapat pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berhubungan dengan perizinan usaha Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, antara lain: 108 a. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik. b. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank. c. Modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. d. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan. e. Kelayakan rencana kerja. f. Batas waktu pemberian izin pendirian bank. b.

Bentuk-Bentuk Hukum Bank Bentuk hukum badan usaha harus jelas, sehingga diperoleh ketegasan

tentang kekayaan yang terpisah, pengesahan pendiriannya, dan pengurus yang berwenang mewakili bank. 109 Undang-Undang Perbankan membedakan secara tegas bentuk hukum untuk Bank Umum, bentuk hukum untuk Bank Perkreditan Rakyat, dan bentuk hukum dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa: 1. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari: a. Perseroan terbatas; b. Koperasi; c. Perusahaan Daerah; 2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari: a. Perusahaan Daerah; b. Koperasi; c. Perseroan Terbatas; d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

108 109

Hermansyah, Op. Cit., hal. 26. Rachmadi Usman, Op. Cit., hal 74.


3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya. Berdasarkan ketentuan ini, bentuk hukum untuk Bank Perkreditan rakyat lebih banyak daripada bentuk hukum untuk Bank Umum. Perbedaan yang substansial adalah adanya peluang untuk mendirikan Bank Perkreditan rakyat dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2). Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf (d) dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi penyelenggaran lembaga perbankan yang lebih kecil dari Bank Perkreditan Rakyat, seperti bank desa, lumbung desa, badan kredit desa, dan lembaga-lembaga lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58. Pasal 58 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan bahwa, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Kreditan Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BPKD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Perusahaan Daerah dapat mendirikan Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat. Perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah otonom untuk mengembangkan perekonomian daerah otonom dan untuk menambah penghasilan daerah. 110 Pendiriannya dilakukan dengan peraturan daerah atas kuasa Undang-Undang No. 13 Tahun 1962. Kegiatan usaha bank, dapat juga dijalankan oleh badan usaha berbentuk koperasi, baik usaha Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Pendirian

110

Ibid., hal. 75.


bank yang berbentuk koperasi tersebut, selain harus memenuhi ketentuanketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juga harus memerhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi merupakan badan usaha yang berstatus badan hukum koperasi. Jadi bank yang berbentuk hukum koperasi dimiliki oleh anggota koperasi yang kegiatan usahanya ditujukan untuk menyejahterakan para anggota koperasi yang bersangkutan selain masyarakat pada umumnya. 111 Perusahaan perseroan terbatas dapat pula menjalankan kegiatan usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat. Perusahaan perseroan terbatas ini merupakan persekutuan yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Hal ini dikemukakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan hukum, perusahaan perseroan terbatas mempunyai legal personality yang terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. c.

Kepemilikan Bank Kepemilikan bank diatur di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

111

Ibid., hal. 76.


7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, bahwa Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Badan hukum Indonesia tersebut antara lain negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta; atau b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara dan/atau badan hukum asing secara kemitraan (joint venture). Jika salah satu pihak yang mendirikan Bank Umum tersebut adalah badan hukum asing, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi itu sekurangkurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan. Ketentuan mengenai pendirian bank di atas tidak berlaku bagi pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Untuk pendirian Bank Pekreditan Rakyat berlaku ketentuan yang sedikit berbeda dengan pendirian Bank Umum. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Perbankan, bahwa Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh: a. b. c. d.

warga negara Indonesia; badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau pemerintah daerah. Dari ketentuan di atas, pendirian Bank Perkreditan Rakyat tidak memberi

peluang kepada warga negara asing dan badan hukum asing, baik sendiri-sendiri maupun dengan Warga Negara Indonesai dan/atau badan hukum Indonesia. Dengan perkataan lain, dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dimiliki badan hukum


Indonesia, maka badan hukum Indonesia

dimaksud seluruh warga negara

Indonesia. Jadi hanya warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang sama sekali tidak mengandung unsur asing (foreign element). 112 Undang-Undang Perbankan membedakan kepemilikan bank sesuai dengan bentuk hukum dari bank tersebut, untuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Koperasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24. Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada Pasal 17 dan Pasal 18 dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa keanggotaan koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan, Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan bank yang berbentuk hukum koperasi adalah seluruh anggota koperasi yang bersangkutan dan yang sekaligus sebagai pengguna jasa dari bank yang bersangkutan atau badan-badan hukum koperasi. Selanjutnya, menurut Pasal 25 dinyatakan bahwa khusus bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk perseroan terbatas, sahamnya hanya diterbitkan dalam bentuk saham atas-nama. Saham bank dalam bentuk saham atas nama ini dimaksudkan untuk mengetahui perubahan kepemilikan saham bank. Ini berarti bahwa saham dalam bentuk saham atas tunjuk tidak diperbolehkan, sebab dalam saham atas tunjuk tidak dicantumkan nama pemegang atau pemiliknya, 112

Hermansyah, Op. Cit., hal. 28.


siapa yang mengujukkan saham itu dianggap sebagai pemegang atau pemiliknya, sehingga

menimbulkan

kesulitan

mengetahui

kepemilikan

saham

yang

bersangkutan. 113 Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) ditentukan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan bank. Pada Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkatkan kinerja bank tersebut. Sedangkan pada Pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, secara langsung, dan/atau melalui bursa efek. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum. Pada Pasal 26 ayat (3) dinyatakan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah memuat, antara lain: a. persyaratan kepemilikan saham termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank; b.

persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.

113

Ibid., hal. 29.


Berdasarkan Pasal 27, setiap perubahan kepemilikan bank selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 yang berhubungan dengan perizinan dan kepemilikan usaha bank, wajib pula melaporkannya kepada Bank Indonesia. Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukan secara langsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Pelaporan tersebut bermaksud untuk memastikan agar peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank. Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 114 d.

Kepengurusan Bank Perihal kepengurusan bank ini, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan dalam pasalnya mengenai tiga unsur penting, yaitu (1) susunan organisasi dan kepengurusan bank, (2) kepemilikan, dan (3) keahlian di bidang perbankan. Ketiga unsur ini sangat menentukan hidup matinya bank karena perbankan adalah organisasi usaha, kepemilikan yang kuat, terpercaya dan tidak tercela, serta keahlian karena produknya yang selalu meningkat maju dan menggunakan teknologi canggih. 115

114 115

Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 84. Gunarto Suhardi, Op. Cit., hal. 32.


Undang-Undang Perbankan memasukkan kepengurusan bank, yakni anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai pihak yang terafiliasi pada bank, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pihak Terafiliasi adalah: 116 a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan; b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pihak yang memberikan jasa kepada bank, antara lain akuntan public, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus. Untuk menjadi anggota dewan komisaris dan direksi bank seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan setiap perubahannya wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Penggunaan tenaga asing oleh bank dimungkinkan asalkan hal itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan bank yang bersangkutan. 117 Pasal 39 menetapkan bahwa dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan Pasal 39 disebutkan syarat-syarat penggunaan tenaga asing pada bank, yaitu: 1. Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum, penggunaan tenaga asing dimaksud: a. bersifat sementara, untuk jangka waktu tertentu; b. terbatas pada tenaga ahli, penasihat, dan konsultan; c. sesuai dengan kebutuhan bank yang bersangkutan;

116

Pasal 1 angka (22) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 117 Rachmadi Usman, Op. Cit., 112.


2. Dalam hal bank campuran dan cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, disesuaikan dengan: a. sifat kepemilikan oleh asing; b. program indonesianisasi. Dengan demikian penggunaan tenaga asing bagi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat serta bank campuran diperbolehkan namun penggunaan tenaga asing tersebut harus disesuaikan dengan jenis bank tersebut. B.

Manajemen Risiko pada Bank

1.

Pengertian Manajemen Risiko Michel Crouhy, dkk., benar ketika pada halaman pertama bukunya

menyebutkan bahwa, “The future cannot be predicted”. 118 Karena masa depan diselimuti ketidakpastian (uncertainty) yang padat misteri. Masa depan itu merupakan hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa yang menentukannya. Tidak seorang pun yang dengan penuh kepastian dan konsisten mampu memprediksi apa yang akan terjadi mengenai credit, operational serta systemic events yang dapat memberi pengaruh utama terhadap aspek keuangan (financial). 119 Aktivitas suatu badan usaha atau perusahaan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas mengelola risiko. Demikian pula bank sebagai badan usaha yang memiliki fungsi financial intermediation tidak dapat dilepaskan dari aktivitas mengelola risiko yang dihadapinya. Operasi suatu badan usaha atau perusahaan biasanya berhadapan dengan risiko usaha dan risiko non usaha. Risiko usaha adalah semua risiko yang berkaitan dengan usaha perusahaan untuk

118 119

Michel Crouhy, Dan Galai dan Robert Mark dalam Masyhud Ali, Op. Cit., hal. 313. Ibid.


menciptakan keunggulan bersaing dan memberikan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan risiko non usaha adalah risiko lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. 120 Keberadaan manajemen risiko sangatlah penting dalam dunia perbankan. Terdapat kegagalan-kegagalan yang terjadi pada dunia perbankan di Indonesia akibat kegagalan dalam melakukan manajemen risiko, misalnya saja risiko yang pernah dialami oleh lebih dari separuh perbankan di Indonesia ketika terjadi krisis moneter tahun 1997. Inilah risiko insolvensi 121 yang bersumber dari terjadinya penurunan drastis nilai aset bank yang menyebabkan turunnya permodalan bank yang tidak mampu meng-offset-nya. 122 Oleh karena itu diperlukan keseriusan dan kekonsistenan dalam melakukan manajemen risiko bagi perbankan di Indonesia. Keseriusan terhadap hal tersebutlah yang mendasari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi bank menetapkan produk-produk hukum berkaitan dengan manajemen risiko. 123 Bank Indonesia meminta perbankan yang berada di Indonesia agar mengatur risiko-risiko dalam suatu struktur manajemen yang terintegrasi, serta membangun

sistem

dan

struktur

manajemen

yang

dibutuhkan

dalam

mencapainya. 124

120

Imam Ghozali, 2007, hal. 3 dalam Kasidi, Op. Cit., hal. 3. Insolvensi adalah ketidakmampuan bank dalam membayar kewajibannya yang dapat menghancurkan tidak saja pemegang saham bank tersebut tetapi juga menghancurkan pihak ketiga dan pihak kedua yang menempatkan dana pada bank tersebut. 122 Masyhud Ali, Op. Cit., hal. XXVIII. 123 Ferry N. Idroes, Op. Cit., hal. 52-53. 124 Kasidi, Op. Cit., hal. 53. 121


Pengertian manajemen risiko telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh usaha Bank. Rumusan lain mengenai pengertian manajemen risiko juga dapat ditemukan menurut pendapat para sarjana, antara lain: a.

Williams A. Numan Risk management is a rational attempt to reduce or avoid the consequences of loss or injury (manajemen risiko adalah suatu usaha secara rasional untuk menghindari atau mengurangi kerugian atau cidera). 125

b.

Ferry N. Idroes Manajemen risiko didefinisikan sebagai

metode logis dan sistematik

dalam indentifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. 126

c.

Herman Darmawi Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko dalam setiap perusahaan dengan tujuan 125 126

William A. Numans, 1943, hal.3 dalam Kasidi, Op. Cit., hal. 4. Ferry N. Idroes, Op. Cit., hal. 5.


memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Maka dari itu perlu diketahui makna cakupan

yang lebih tinggi untuk memahami proses

manajemen risiko. 127 Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. 128 Risiko tidak cukup dihindari tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan, maka risiko harus dikelola dengan baik. 129 Diperlukan pemahaman mengenai konsep risiko untuk dapat memahami konsep dan teknik manajemen risiko sehingga dapat mengelola risiko tersebut dengan baik. Oleh karena itu perlu kiranya mengetahui konsep risiko agar dapat menangani suatu risiko. Terkait dengan konsep risiko, Vaughan (1978) memberikan definisi tentang risiko, yakni: 130 1. Risk is the chance of the loss (Risiko adalah kans kerugian) Chance of the loss adalah menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan (exposure) terhadap kerugian atau kemungkinan terjadinya kerugian. Sebaliknya jika kata chance dalam ilmu statistik maka chance merupakan suatu keadaan yang tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu.

127

Herman Darmawi, 2004, Manajemen Risiko, Bumi Aksara, Jakarta , hal. 17. Kasidi, Op. Cit., hal. 4. 129 Ibid. 130 Herman Darmawi, Op. Cit., hal. 19. 128


2. Risk is the possibility of loss (Risiko adalah kemungkinan kerugian) Istilah possibility adalah kemungkinan suatu keadaan berada antara nol dan satu. Pengertian risiko di sini adalah hampir sama dengan pengertian risiko dalam sehari-hari. 3. Risk is uncertainty (Risiko adalah ketidakpastian) Risiko menurut definisi ini merupakan adanya ketidakpastian. Adanya ketidakpastian yang diambil dalam pembuat keputusan yang menimbulkan kerugian. 4. Risk is dispension of actual from expected result (Risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan) Definisi sebagai penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan sesungguhnya merupakan versi lain dari risk uncertainty dimana penyimpangan relatif merupakan suatu pernyataan uncertainty secara statistik. 5. Risk is the probability of any outcome (Risiko adalah probability suatu outcome berbeda dari outcome yang diharapkan) Risiko meripakan probability objektif bahwa outcome yang aktual dari suatu kejadian yang berbeda dan outcome yang diharapkan. Probability yang objektif dimaksudkan sebagai frekuensi relatif yang didasarkan atas kepentingan yang didasarkan atas kepentingan yang ilmiah. Inti dari definisi ini adalah bahwa risiko bukan probability dari suatu kejadian


tunggal tetapi probabilitas dari suatu outcome yang berbeda dari yang diharapkan. 2.

Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara linier

negatif. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. 131 Oleh karena itu diperlukan upaya yang serius dan konsisten agar hal tersebut dapat diatasi bahkan hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan manajemen risiko yang merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. 132 Manajemen risiko memiliki fungsi, antara lain: 133 a. Menemukan risiko potensial b. Mengevaluasi risiko potensial c. Memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknikteknik yang tepat guna menanggulangi kerugian Dengan demikian manajemen risiko berfungsi dalam menemukan risiko potensial, mengevaluasi risiko potensial, dan menanggulangi kerugian yang ditimbulkan oleh produk usaha atau aktivitas yang dilakukan perusahaan atau badan usaha. Manajemen risiko pada prinsipnya merupakan

suatu usaha untuk

mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko dalam setiap perusahaan

131

Ferry N. Idroes, Op. Cit., hal. 5. Kasidi, Op. Cit., hal. 3. 133 http://www.scribd.com/doc/19281426/Kuliah-2-Fungsi-Manajemen-Risiko, diakses tanggal 12 Februari 2011. 132


dengan tujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. 134 Dengan memperoleh dan efisiensi yang tinggi tentu akan mendukung pencapaian tujuan bank yang bersangkutan dan pada gilirannya akan meningkatkan outcome yang diharapkan. Di sisi lain, manajemen risiko yang meliputi peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

135

Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian

akibat risiko (risk loss) pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan (stakeholders) bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum. 136 Pengaruh risk loss pada pemegang saham dan karyawan adalah langsung, sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian tidak langsung. Dampak potensi terhadap stakeholders dan ekonomi, diuraikan sebagai berikut: 137 a. Dampak terhadap Pemegang Saham Pengaruh risk loss terhadap pemegang saham antara lain: 1) penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan/atau penurunan keuntungan; turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham; 134

Herman Darmawi, Op. Cit., hal. 17. Dasar pertimbangan dibentuknya Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risko Bagi Bank Umum. 136 Ferry N. Idroes, Op. Cit., hal 23. 137 Ibid., 24. 135


2) hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan; 3) kegagalan investasi yang telah dilakukan, hingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan yangmelenyapkan nilai semua modal disetor. b. Dampak terhadap Karyawan Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko risk events) yang menimbulkan risk loss terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa: 1) dikenakan sanksi indispliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian; 2) pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji; 3) pemutusan hubungan kerja. c. Dampak terhadap Nasabah Konsekuensi risk loss yang berdampak terhadap nasabah bank, adalah: 1) merosotnya tingkat pelayanan; 2) berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan; 3) krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana; 4) perubahan peraturan.

d. Dampak terhadap Perekonomian Risk loss yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap


nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (systemic risk) 138. Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko ialah mengelola perusahaan

supaya

mencegah

perusahaan

dari

kegagalan,

mengurangi

pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi, dan sebagainya. 139 Ferry N. Idroes dalam bukunya Manajemen Risiko Perbankan, menjelaskan manajemen risiko diperlukan untuk: 140 a. mendukung pencapaian tujuan; b. memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi; risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko; c. mengurangi kemungkinan kesalahan fatal; d. menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 3.

Jenis-Jenis Risiko yang Dihadapi Bank Banyak teori yang ada untuk mendefinisikan jenis-jenis risiko dalam

menjalankan bisnis perbankan. Namun, pada dasarnya jenis-jenis risiko yang dihadapi dapat dibagi dua kelompok besar, yaitu: 141 a. Risiko finansial Risiko finansial terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi. Risiko kredit, pasar, operasional, risiko konsentrasi kredit, risiko suku bunga pada buku bank, termasuk ke dalam risiko finansial. 138

Risiko sistemik (systemic risk) adalah risiko di mana kegagalan yang dialami oleh sebuah bank dapat menimbulkan kerusakan terhadap perekonomian secara menyeluruh. Masyhud Ali, Op. Cit., hal. 9. 139 H. Abbas Salim, 1998, Manajemen Risiko, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 201. 140 Ibid., hal. 6. 141 Ibid., hal. 21.


b. Risiko non finansial Risiko non finansial terkait kepada kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara jelas jumlah uang yang hilang. Dampak finansial dari risiko non finansial tidak langsung dapat dirasakan. Kasus seperti ketika kehilangan nasabah dan kehilangan bisnis akibat risiko yang terjadi tidak dapat terjadi tidak langsung membuat bank menjadi rugi. Namun pada gilirannya, risiko non finansial berpotensi untuk menimbulkan kerugian finansial. Risiko bisnis, risiko strateijk, serta risiko reputasional termasuk ke dalam non finansial. Menurut

Bank Indonesia risiko-risiko perbankan yang harus dikelola

antara lain: 142 a. b. c. d. e. f. g. h.

Risiko Kredit; Risiko Pasar; Risiko Likuiditas; Risiko Operasional; Risiko Hukum; Risiko Reputasi; Risiko Stratejik; dan Risiko Kepatuhan; Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk

seluruh Risiko sebagaimana dimaksud di atas sedangkan Bank Umum Syariah wajib menerapkan Manajemen Risiko paling kurang untuk 4 (empat) jenis risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Adapun yang dimaksudkan dengan risiko-risiko tersebut, yaitu: a. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. 143 Risiko kredit merupakan risiko kerugian 142

Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.


yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, counterparty-nya gagal dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. 144 Risiko dapat timbul karena beberapa hal, antara lain: 145 1) adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat utang) yang dibeli oleh bank tidak dibayar; 2) tidak dipenuhinya kewajiban, dimana bank yang terlibat di dalamnya dapat memenuhi pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak derivatif; 3) penyelesaian (settlement) dengan nilai tukar, suku bunga dan produk derivatif. b. Risiko Pasar; Berdasarkan Pasal 1 angka (7), risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko ini muncul akibat harga pasar bergerak ke arah yang merugikan. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas maupun komoditas. Bank terkena dampak faktor pembentuk harga di pasar modal seperti suku bunga karena melakukan hal sebagai berikut: 146 1) Traded market risk (jika bank aktif dalam perdagangan instrumen pasar seperti obligasi yang nilainya terkait dengan market rate).

143

Pasal 1 angka (6) Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. 144 Masyhud Ali, Op. Cit., hal. 199. Bandingkan dengan Kasidi, Op. Cit., hal. 58. Bandingkan dengan Ferry N. Idroes, Op. Cit., hal. 54. 145 Imam Gozali, 2007, hal. 12, dalam Kasidi, Op. Cit., hal. 58. 146 Kasidi, Op. Cit., hal. 66.


2) Risiko suku bunga dalam pembukuan bank (bank terkena dampak dari pasar modal akibat stuktur bisnisnya, seperti pemberian pinjaman dan penerimaan tabungan). Dua jenis risiko pasar (market risk) adalah 147 a) Specific market risk Adalah risiko terjadinya pengaruh buruk bagi bank sebagai akibat dari perubahan harga atas sekuritas tertentu. Perubahan harga itu secara spesifik dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu atau oleh peristiwa yang menimpa issuer-nya sendiri. b) General market risk Adalah risiko terjadinya pengaruh buruk bagi bank, sebagai akibat dari perubahan harga suatu instrumen moneter tertentu, sehingga secara umum berpengaruh terhadap harga pasar sejumlah instrumen sekuritas. Sebagai contoh, naik turunnya tingkat suku bunga bank resmi atau official (BI rate atau SBI), tentu akan berpengaruh pada tingkat suku bunga perbankan lainnya.

c.

Risiko Likuiditas; Berdasarkan Pasal 1 angka (8), risiko likuiditas adalah risiko akibat

ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus

kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat

diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko 147

Ibid.


likuiditas terbagi menjadi dua macam, yaitu risiko likuiditas aset dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas aset timbul karena suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar. Sedangkan risiko likuiditas pendanaan yaitu risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiiban jatuh tempo sehingga mengakibatkan likuidasi. 148 d.

Risiko Operasional; Berdasarkan Pasal 1 angka (9) risiko operasional adalah risiko akibat

ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan

sistem,

dan/atau

adanya

kejadian-kejadian

eksternal

yang

mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional juga dapat menyebabkan terjadinya risiko pasar dan risiko kredit. 149 Misalnya, adanya masalah operasional pada transaksi bisnis seperti, kegagalan settlement akan menciptakan risiko pasar dan risiko kredit, karena kerugian dari masalah operasional ini besarnya tergantung dari pergerakan harga pasar.

e.

Risiko Kepatuhan; Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (10) risiko kepatuhan adalah risiko

akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan

yang berlaku. Dalam praktiknya, risiko kepatuhan

melekat pada risiko bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan

148 149

Ibid., hal. 67. Ibid.


ketentuan lain yang berlaku. Misalnya, risiko kredit terkait dengan ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM), kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisihan aktiva produktif (PPAP), batas maksimum pemberian kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan posisi devisa netto (PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) bank. 150 f.

Risiko Hukum; Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (11) dinyatakan bahwa risiko

hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum timbul sebagai akibat bank kurang memperhatikan persyaratanpersyaratan hukum yang memadai dalam rangka melindungi bank. g.

Risiko Reputasi; Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (12) dinyatakan bahwa, risiko

reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini muncul akibat opini negatif publik terhadap operasional bank, sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah nasabah bank tersebut atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau merosotnya pendapatan bank. Persepsi publik tentang pasar merupakan penyebab yang cukup signifikan dalam risiko reputasi. 151 h.

Risiko Stratejik;

150 151

Ibid., hal. 70. Ibid., hal. 68.


Berdasarkan Pasal 1 angka (13), pengertian risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.


BAB II BANK DAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK. Apabila menelusuri sejarah dan terminologi bank maka ditemukan

Recommend Documents