BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Secara umum pendidikan berkenaan dengan peningkatan kualitas manusia,
pengembangan potensi, kecakapan dan karakteristik generasi muda kearah yang diharapkan masyarakat. Pendidikan secara formal difokuskan kepada generasi muda, tetapi pada hakikatnya pendidikan juga diberikan kepada anak, remaja, orang dewasa, bahkan usia lanjut, dan berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah,perguruan,lembaga diklat, dalam masyarakat serta berbagai satuan lingku ngan kerja. (http://distaviris.blogspot.com/2011/04/peran-pendidik-dalam-prosesbelajar.html .diakses. pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20:35 Wib) Pendidikan merupakan suatu proses
perubahan kearah yang lebih baik.
Pendidikan ditujukan untuk memanusiakan manusia dalam hal ini merubah pribadi seseorang agar dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Demikian halnya dengan kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan merupakan suatu kegiatan yang mengikat, terarah pada tujuan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut yakni memanusiakan manusia. Kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan rumusan hasil yang diharapkan dari peserta didik, setelah memperoleh pengalaman dari kegiatan belajar mengajar. Pendidikan merupakan salah satu pilar yang memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, kemajuan pendidikan dijadikan sebagai suatu acuan tingkat kemajuan suatu bangsa. Dimana
Universitas Sumatera Utara
pendidikan berkembang dengan maju dapat dipastikan masyarakatnya hidup sejahtera. Demikian halnya di negara Indonesia pendidikan juga menjadi salah satu perhatian pemerintah hal ini terwujud diterbitkannya kebijakan wajib belajar 9 tahun bagi warga negara Indonesia dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan bangsa, menanamkan nilai – nilai moral dan agama, membina kepribadian, mengajarkan pengetahuan, melatih kecakapan, keterampilan, memberikan bimbingan, arahan, tuntunan, teladan, disiplin dan yang lainnya.(http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGdWeVynBP.TsAVEBXNyoA? p=keputusan menteri tentang komite sekolah&fr2=sb-top&fr=yhs-avg&type .diakses pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 23.21 wib). Inti dari pendidikan adalah adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan. Interaksi ini berlangsung dalam suatu lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan berfungsi membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya kearah yang positif, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan atau nilai – nilai atau melatihkan keterampilan tetapi pendidikan
Universitas Sumatera Utara
memiliki fungsi untuk mengembangkan apa yang secara potensial dan aktual yang dimiliki peserta didik. Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap dan nilai – nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri peserta didik (Didin Saripudin, 2010:34-35). Pengembangan diri ini dibutuhkan untuk menghadapi tugas–tugas dalam kehidupannya sebagai pribadi, sebagai siswa, karyawan, maupun sebagai warga masyarakat. Dalam pendidikan formal tujuan pendidikan ditetapkan didalam peraturan atau undang – undang dan kemudian dari undang – undang atau kebijakan itu, dituangkan kedalam ketentuan – ketentuan bagi tujuan – tujuan lembaga tertentu, misalnya lembaga pendidikan tinggi, lembaga pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, pendidikan angkatan bersenjata, kejuruan dan sebagainya (Didin Saripudin, 2010:36). Maksud dari itu semua adalah untuk memberikan gambaran secara umum tentang mutu/kualitas manusia sebagai makhluk sosial yang dicita – citakan pada lembaga – lembaga tersebut. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut maka diperlukan beberapa langkah – langkah yang harus dilakukan dari berbagai pihak khususnya pada pihak pemerintah. Misalnya saja pihak pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 11 yang menyebutkan “bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Selanjutnya pasal 35 ayat 2 menyebutkan “bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana
Universitas Sumatera Utara
dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.” Oleh sebab itu, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan yang bermutu mengacu pada standar nasional pendidikan. Namun demikian pemerintah atau negara tidak sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhan pendidikan yang ada di negara ini. Pemerintah membutuhkan kerja sama dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam hal ini orang tua para siswa guna mencapai tujuan sesuai standar nasional. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan membentuk Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan (Didin Saripudin, 2010:37) Secara resmi konsep Komite Sekolah mulai digulirkan sejak tanggal 2 April 2002. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dirasa sangat diperlukan, dan sekarang diharapkan tidak hanya dalam bentuk konsep dan wacana, tetapi lebih pada action di lapangan. Keberadaan komite sekolah dan dewan pendidikan secara legal formal telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah dikuatkan dengan pasal 56 UU No.20 Tahun 2003 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah. Berdasarkan keputusan tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan tingkat pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.
Universitas Sumatera Utara
Ditinjau dari perspektif historis penyelenggaraan persekolahan di Indonesia, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam pendidikan sudah berjalan sejak lama. Sebelum tahun 1974 orang tua siswa telah membentuk Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG). Mulai tahun 1974 POMG ini dibubarkan dan diganti dengan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). pembentukan BP3 didasarkan pada Instruksi Menteri pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri No. 17/0/1974 dan No. 29/0/1974. Secara konseptual, lembaga BP3 ini memang memiliki segi-segi positif dan negatif. Dari segi positif, peran BP3 kurang lebih memang sama dengan peran komite sekolah yang ada sekarang. Lembaga ini sama dengan lembaga yang ada di beberapa negara lain, seperti Persatuan Ibu dan Bapa dan Guru (PIBG) di Malaysia, atau Parent Teacher Organization (PTO) atau Parent Teacher Association (PTA) di beberapa negara maju. Meskipun demikian, proses pembentukan BP3 diatur dari pemerintah pusat, dengan AD/ART tersebut ditetapkan bahwa kepala sekolah berstatus sebagai pembina, dengan kedudukan berada di atas BP3 dan memiliki hubungan hierarkis dengan BP3. Meski peran BP3 memang tidak hanya berlaku dalam aspek pemberian bantuan dalam bidang finansial atau keuangan, namun dalam praktek di lapangan peran utama BP3 memang terbatas kepada peran finansial tersebut. Dalam perjalanannya, pelaksanaan peran BP3 sebagai badan pembantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah hanya sekedar
memberikan bantuan
dalam bidang keuangan kepada sekolah. Bahkan peran inilah yang kemudian menjadi stigma yang melekat pada BP3. Dan pada akhirnya digantikan dengan Komite Sekolah dengan harapan badan tersebut tidak hanya berperan memberikan
Universitas Sumatera Utara
bantuan finansial semata pada sekolah namun dapat mendorong pengembangan sekolah melalui program-program yang ada. Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, pembentukan Komite Sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran Komite Sekolah adalah : 1. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan 2. Sebagai lembaga pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3. Sebagai
lembaga
pengontrol
(controlling
agency)
dalam
rangka
ransparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 4. Sebagai lembaga mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Fungsi Komite Sekolah Untuk menjalankan peran yang diharapkan dari komite sekolah, maka komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (Perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI)) dan pemerintah berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan bermutu. 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : a. Kebijakan dan program pendidikan b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) c. Kriteria kinerja satuan pendidikan d. Kriteria tenaga kependidikan e. Kriteria fasilitas pendidikan. f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan 5. Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan
guna
mendukung
peningkatan
mutu
pendidikan
dan
pemerataan pendidikan. 6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan.
Universitas Sumatera Utara
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Pada prinsipnya keberadaan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Ada prinsip yang harus dipegang oleh semua anggota Komite Sekolah, yaitu Komite Sekolah tidak mengambil peran satuan pendidikan,
tidak
juga
mengambil
peran
pemerintah atau birokrasi.
(http://search.yahoo.com/search;_ylt=AoGdWeVynBP.TsAVEBXNyoA?p=keput usan menteri tentang komite sekolah&fr2=sb-top&fr=yhs-avg&type. diakses pada tanggal 29 Maret 2012 pukul 17:24 Wib). Demikian halnya dengan Komite Sekolah di SMA Negeri 3 Tebing Tinggi Sebuah Komite Sekolah dapat menjalankan roda organisasi melalui berbagai kegiatan tanpa mengurangi campur tangan pihak yang pemerintah dalam hal ini departemen pendidikan. Peran Komite Sekolah SMA Negeri 3 Tebing Tinggi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejauh ini memiliki manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Adapun peran Komite Sekolah yang dapat terlihat di sekolah ini seperti bantuan untuk pengembangan standar pendidikan dan tenaga pendidik dimana Komite Sekolah menyediakan dana untuk membiayai tenaga honorer, bantuan untuk peningkatan standar proses belajar mengajar, peningkatan standar sarana dan prasarana, bantuan untuk peningkatan dan pengembangan bakat siswa yang menyangkut pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler baik di bidang olah raga, seni dan yang lainnya.( Sumber : Komite Sekolah SMA Negeri 3 Tebing Tinggi 2011 )
Universitas Sumatera Utara
Seiring dengan dijalankannya program Komite Sekolah yang ada saat ini berbagai prestasi yang diraih SMA Negeri 3 Tebing Tinggi. Beberapa tahun belakangan ini SMA Negeri 3 banyak memperoleh prestasi yang belum pernah didapatkan selama ini yaitu menjadi salah satu sekolah yang siswanya banyak diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan, sekolah yang selalu mengadakan kompetisi di bidang olah raga dan seni setiap tahunnya. Saat ini SMA Negeri 3 Tebing Tingi menjadi sekolah favorit di Tebing Tinggi hal ini yang tidak terlepas dari peran Komite Sekolah. Untuk menjadi siswa di sekolah SMA Negeri 3 tebing tinggi harus melalui ujian masuk bagi para calon siswa. Melalui prestasi dan program-progam yang dijalankan saat ini menjadikan SMA N 3 salah satu sekolah yang diperhitungkan di kota Tebing Tinggi. Sesuai dengan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah SMA Negeri 3 Tebing Tinggi.
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di
atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tebing Tinggi ? 1.3
Tujuan Penelitian Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komite
Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tebing Tinggi.
Universitas Sumatera Utara
1.4
Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dan efektif terhadap perkembangan ilmu Sosial khususnya dalam ilmu sosiologi pendidikan yang ada dilingkungan FISIP USU. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah, dan melalui penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang sedang diteliti. 1.4.2 Manfaat Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana kondisi komite sekolah khususnya peranan yang dilakukan oleh para pengurus komite sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tebing – Tinggi. Disamping itu dapat memberikan masukkan – masukkan kepada pihak – pihak yang terkait atas permasalahan yang diteliti dan juga sebagai referensi untuk kajian atau penelitian selanjutnya. 1.5
Defenisi Konsep Dalam sebuah penelitian ilmiah, defenisi konsep sangat diperlukan untuk
memfokuskan penelitian sehingga dapat memudahkan selama proses penelitian. Konsep adalah defenisi, abstraksi mengenai gejala atau realita maupun suatu pengertian yang nantinya akan menjelaskan suatu gejala (Moleong, 2006:67). Disamping berfungsi untuk memfokuskan dan mempermudah suatu penelitian, konsep juga berfungsi sebagai panduan yang nantinya digunakan peneliti untuk menindaklanjuti sebuah kasus yang diteliti dan menghindari terjadinya kekacauan
Universitas Sumatera Utara
akibat kesalahan penafsiran dalam sebuah penelitian. Adapun konsep yang digunakan sesuai dengan konteks penelitian ini, antara lain adalah : a. Sekolah merupakan suatu bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. b. Komite Sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. c.
Mutu dalam pengertian umum adalah sebagai derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang atau jasa.Dalam konteks pendidikan, produk dari lembaga pendidikan berupa jasa.Kepuasan pelanggan (siswa, orang tua, dan masyarakat) dibagi dalam dua aspek yaitu tata layanan pendidikan dan prestasi yang dicapai siswa. Sedangkan pendidikan yang bermutu mengacu pada berbagai input seperti tenaga pengajar, peralatan, buku, biaya pendidikan, teknologi, dan input-input lainnya yang diperlukan dalam proses pendidikan. Ada pula yang mengaitkan mutu pada proses (pembelajaran), dengan argumen bahwa proses pendidikan (pembelajaran) yang paling menentukan adalah kualitas. Orientasi mutu dari aspek output mendasarkan pada hasil pendidikan yang ditujukan oleh keunggulan akademik dan nonakademik di suatu sekolah. Bahkan saat ini, mutu pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari prestasi yang dicapai, tetapi bagaimana prestasi tersebut dapat dibandingkan dengan standar yang
Universitas Sumatera Utara
ditetapkan, seperti yang tertuang di dalam UU No.20 tahun 2003 pasal 35. d. Peran adalah perilaku yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam hal ini dari komite sekolah untuk mencapai tujuan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. e. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat.
Universitas Sumatera Utara
