BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Semakin maju suatu negara, semakin banyak orang yang terdidik, dan banyak
pula orang yang menganggur, maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan akan lebih mantap jika ditunjang
oleh wirausahaan karena
kemampuan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasannya, oleh sebab itu wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri (Wahyuningsih:2009). Sebelum krisis ekonomi, keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kurang mendapatkan perhatian, tetapi pada saat krisis ekonomi justru sektor usaha ini tetap bertahan bahkan dengan jumlahnya yang meningkat pesat. Kuatnya daya tahan UKM ini karena didukung oleh struktur permodalan yang lebih banyak tergantung pada dana sendiri atau 73% dari total UKM. Penggunaan dana sendiri ini juga tidak terlepas
karena
kurang
kebepihakan
UKM(Saefuloh:2008).
1
sektor
perbankan
terhadap
Pilihan Untuk Memprioritaskan kegiatan UKM adalah merupakan pilihan yang cukup bijaksana. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana mencermati kemungkinan yang akan terjadi dalam kegiatan ekonomi dunia, sehingga disamping dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas usahanya juga dapat menopang secara kuat perekonomian Indonesia (Sulaeman:2004). Pertumbuhan dan peran UKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja hanya ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan. Untuk menjamin optimisme perkembangan UKM di masa depan, jelas memerlukan penguatan peran dan strategi pembiayaan, khususnya dari industri perbankan untuk mendukungnya ( Lestari:2007). Kecenderungan UKM memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara, tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang namun juga terjadi di negara-negara maju pada saat Negara tersebut membangun kemampuan perekonomiannya sampai sekarang (karsidi:2007). Pemberdayaan UKM memang sudah menjadi komitmen nasional dalam rangka mewujudkan keadilan pembangunan, karena UKM memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pemerataan pembangunan baik antar sektor, antara- golongan maupun antar daerah (Situmorang:2008).
2
Keberadaan UKM, tidak dinafikan sangat menjanjikan, disaat banyak perusahaan besar yang gulung tikar akibat resesi ekonomi yang berkepanjangan, untuk memberikan peluang kerja yang strategis, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedepan. Pentingnya sektor UKM bagi pembangunan adalah karena sektor usaha ini memberikan peluang yang paling cepat bagi mereka yang tidak berpendidikan formal atau tidak mempunyai keahlian khusus, sehingga mereka bisa membuka lapangan kerja jenis apa ssaja minimal untuk diri sendiri dan keluarganya. (Soegiarto:2007) Walau usaha kecil mempunyai daya juang luar biasa, untuk bertahan hidup dan berkembang perlu di berikan lingkungan berusaha dan dukungan lain untuk meningkatkan daya saing dan daya tumbuhnya (pengkajian koprasi dan UKM:2006). Peningkatan daya saing secara bertahap artinya peningkatan daya saing dimulai dengan memenagkan persaingan pada tingkat lokal, sehingga nantinya mampu memberikan manfaat positif dalam pembangunan ekonomi lokal (Tambunan dan Nasution:2006). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan pengembangan usaha Usaha Kecil dan Menengah yaitu faktor Permodalan, Tenaga Kerja, Teknologi, Pasar, Informasi, Perkembangan Pasar (Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM 2009). Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan faktor Permodalan (Modal Pinjaman,Modal
Sendiri),
dan
Jumlah
Jumlah
Tenaga
Kerja.
Karena
berkembangtidaknya UKM sangat tergantung ketersediaan modal dan modal
3
merupakan
pondamen
dari suatu
perusahaan, baik
untuk
membeli,
atau
mengenbangkan usahanya, jadi modal sendiri merupakan faktor pendukung positif dalam penegembangan usaha, semakin besar modal yang di tanamkan dalam suatu perusahaan/usaha maka semakin maksimal output yang dihasilkan, sehingga dapat lebih mengembangkan usahanya dalam hal peningkatan pendapatan (Darsana, 2010). Provinsi Bali memiliki 8 Kabupaten dan 1 kota, dimana masing-masing Kabupaten dan kota memiliki penyebaran jumlah UKM yang beragam baik formal maupun informal. Tabel 1.1 menyajikan jumlah UKM formal dan informal di Provinsi Bali. Tabel 1.1 menjelaskan bahwa total unit usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdapat di Provinsi Bali berjumlah 227.609 unit, dimana jumlah UKM informal lebih besar yaitu dengan jumlah 169.574 unit atau 74,5% dari jumlah total UKM dibandingkan dengan jumlah UKM formal yang memiliki jumlah total sebesar 58.035 unit atau 25,5 dari total jumlah UKM yang ada pada Provinsi Bali. Jumlah UKM terbesar dimiliki oleh Kabupaten Gianyar yaitu sebesar 77.199 unit, kemudian jumlah UKM terbanyak kedua dimiliki oleh Kabupaten Karangasem dengan jumlah 37.061 unit, dan diikuti Kabupaten Bangli dengan sejumlah 29.598, namun dalam hal perbandingan antara jumlah UKM informal dan formal dalam bentuk presentase kota Denpasar memiliki presentase tertinggi yaitu sebesar 91,3%, kemudian presentase terbesar kedua dimiliki oleh Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 89,6%
4
Tabel 1.1 Jumlah UKM Formal dan Informal Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Bali Per Desember 2010 Ukm Jumlah No
Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Formal (Unit)
Informal (Unit)
6.648 2.000 4.882 2.059 854 16.419 5.132 3.101 16.940 58.035
6.379 17.329 11.582 12.539 9.534 60.780 24.466 6.408 20.121 169.574
Buleleng Jembrana Tabanan Badung Denpasar Gianyar Bangli Klungkung Karangasem Provinsi Bali
13.027 19.329 16.464 15.034 10.388 77.199 29.598 9.509 37.061 227.609
Perbandin gan Atara Ukm Informal Dengan Total Ukm 48,9 % 89,6% 70% 86,3% 91,3% 78,7% 82,6% 67,4% 54,29% 74,5%
Sumber : Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Bali, 2011 presentase
ketiga
terbesar
dimiliki
oleh
Kabupaten
Badung
yaitu
sebesar86,3%. Hal ini menunjukan bahwa Provinsi Bali memiliki UKM informal yang sangat besar dengan total kontribusi sebesar 74,5% dari total unit Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan kota Denpasar merupakan wilayah dimana jumlah UKM informal yang dimiliki mendominasi, yaitu 91,3% dari total jumlah keseluruhan UKM yang ada di kota Denpasar. Usaha Kecil dan Menegah (UKM) di Indonesia khususnya Provinsi Bali terbagi kedalam dua jenis yaitu UKM formal dan informal, kemudian UKM tersebut digolongkan kembali kedalam empat sektor usaha, yaitu UKM yang bergerak pada sektor perdagangan, sektor Industri Pertanian, sektor Industri non Pertanian dan
5
sektor Aneka Jasa. Pada kota Denpasar yang memiliki UKM informal mendominasi jenis unit usaha yang dimiliki hingga Desember 2010, sektor usaha perdagangan yaitu mempunyai jumlah tertinggi, hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.2. Tabel 1.2 menunjukkan total jumlah unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di kota Denpasar baik formal maupun informal berjumlah 10.328 unit. UKM informal memiliki jumlah yang lebih besar yaitu 9.534 unit dibandingkan jumlah UKM formal yang berjumlah 854 unit, pada UKM informal, jumlah terbesar dimiliki oleh sektor usaha perdagangan yaitu dengan jumlah 6.726 unit, kemudian jumlah terbesar kedua dimiliki oleh sektor aneka jasa yang memiliki jumlah 1.725 unit, diikuti sektor industri pertanian dengan jumlah 790 unit dan sektor non pertanian dengan jumlah 293 unit. UKM informal sektor usaha perdagangan merupakan jenis UKM yang paling terbanyak yang dimiliki masyarakat kota Denpasar, presentase jumlah UKM informal sektor perdagangan yaitu sebesar 65% dari jumlah total unit Usaha dan Menengah yang ada di kota Denpasar, membuktikan bahwa sektor ini dapat dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini.
Tabel 1.2 Keragaman Usaha Kecil Dan Menengah Menurut Sektor Usaha Kota Denpasar Per 30 Desember 2010 Ukm No
Informal
Total (Unit Usaha)
6.726 790 293 1.725 9.534
6.967 940 582 1.899 10.388
Sektor Usaha Formal 1 2 3 4
Perdagangan Industri Pertanian Industri Non Pertanian Aneka Jasa
241 150 289 174 Kota Denpasar 854 Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar, 2011
6
Pada umumnya permasalahan yang sering dihadapi oleh UKM terletak pada Permodalan. Modal merupakan aspek dari ekonomi mikro, setiap usaha dalam menjalankan aktivitas berproduksinya selalu membutuhkan modal. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa berkembang atau tidaknya UKM sangat tergantung pada ketersediaan modal dalam arti sempit dikonotasikan kredit. Dengan demikian modal merupakan pondamen dari suatu perusahaan, baik untuk membeli, atau untuk menegembangkan usahanya. Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah terutama dalam masalah permodalan, hal tersebut dikarenakan UKM memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap penyerapan tenaga kerja dan terdapat distribusi aktivitas ekonomi masyarakat, serta terjadi percepatan aktivitas produksi. Meningkatnya jumlah penduduk sekaligus akan menambah jumlah tenaga kerja di Provinsi Bali khususnya di kota Denpasar sehingga mendorong terciptanya berbagai aktivitas ekonomi, yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dimana sampai saat ini masih dapat bertahan dan cenderung semakin bertambah jumlahnya. Pemberdayaan UKM dapat dilihat dari peningkatan pendapatan UKM, dimana pendapatan UKM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : modal yang dibedakan menjadi modal sendiri dan modal pinjaman, jumlah tenaga kerja. Karena pengelolaan modal, baik sendiri atau pinjaman dan tenaga kerja yang efisien dan efektif akan mampu
7
meningkatkan pendapatan Usaha Kecil dan Menengah khususnya pada sektor Usaha perdangan informal. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut
yang menjadi
pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1)
Apakah modal pinjaman, modal sendiri dan jumlah tenaga kerja, berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) informal sektor usaha perdagangan di kota Denpasar ?
2)
Bagaimana pengaruh modal pinjaman, modal sendiri dan jumlah tenaga kerja, secara parsial terhadap pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) informal sektor usaha perdagangan di kota Denpasar ?
1.2
Tujuan Penulisan Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut. 1)
Untuk mengetahui pengaruh modal pinjaman,modal sendiri dan jumlah tenaga kerja secara simultan terhadap pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) informal sektor usaha perdagangan di kota Denpasar.
2)
Untuk mengetahui pengaruh modal pinjaman,modal sendiri dan jumlah tenaga kerja secara parsial terhadap pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) informal sektor usaha perdagangan di kota Denpasar.
8
1.3
Kegunaan Penulisan Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi
kegunaan teoritis dan praktis, sebagai berikut. 1)
Kegunaan Toeritis Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memperkaya ragam penelitian serta dapat dijadikan tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan penelitian ini juga dapat dijadikan suatu masukan tambahan bagi pemerintah mengenai pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali khususnya kota Denpasar.
2)
Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah dan pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengaruh modal pinjaman, modal sendiri, tenaga kerja terhadap tingkat pendapatan UKM informl sektor perdagangan di kota Denpasar.
1.4
Sistematika Penyajian Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang keseluruhan bab memiliki hubungan
yang saling berkaitan. Gambaran umum mengenai isi masing-masing bab adalah sebagai berikut :
9
Bab I Pendahuluan Merupakan Bab pendahuluan yang menguraikan hal-hal mengenai latar belakang masalah,tujuan dan kegunaan penelitian, metode penulisan dan sistematika penyajian. Bab II Tinjauan Teoritis dan Hipotesis Merupakan Bab tinjauan teoritis menguraikan tentang teori-teori dan materi yang relevan yang mendukung permasalahan, yang mendasar dan mendukung masalah pokok, dan hipotesis Bab III Metodelogi Penelitian Menguraikan tentang lokasi, obyek penelitian, identifikasi variabekl, definisi operasional variabel dan teknik analisis data. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Menguraikan tentang gambaran umum tempat daerah penelitian, dan pembahsan hasil penelitian Bab V Simpulan dan Saran Menurut simpulan-simpulan mencakup hasil pembahasan yang telah diulas dalam bab sebelumnya, serta saran-saran yang diajukan berdasarkan simpulan.
10
