BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Di era globalisasi saat ini dunia usaha dihadapkan pada situasi atau kondisi
persaingan yang semakin ketat yang menuntut perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sebagian besar perusahaan menetapkan persoalan laba sebagai tujuan perusahaan, untuk dapat mencapai tujuan tersebut manajemen perusahaan harus dapat mengkoordinir secara rasional sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Di dalam perekonomian, bidang keuangan merupakan bidang yang memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan. Banyak perusahaan yang berskala besar atau kecil, baik yang berorientasi laba (Profit Oriented Organization) maupun yang tidak berorientasi laba (Non-Profit Oriented Organization) mempunyai perhatian besar terhadap bidang keuangan, terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya yang semakin ketat. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat tersebut, maka diperlukan satu penanganan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan baik. Menurut Sutrisno (2009:55) dewasa ini, semakin tingginya tingkat persaingan antar perusahaan akan memaksa perusahaan untuk memberikan
1
2
pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya. Pembayaran tunai akan sangat kecil terjadi, sebab perusahaan lain akan memberikan kemudahan dalam persyaratan pembayaran. Oleh karena itu, penjualan secara kredit menjadi suatu kebutuhan bagi perusahaan untuk meningkatkan volume penjualannya. Dengan penjualan kredit maka perusahaan harus menyisihkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan ke dalam piutang tersebut. Halim (1998:105) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang membuat perusahaan menanamkan dananya pada piutang. Pertama adalah meningkatkan penjualan, kedua adalah untuk meningkatkan laba, dan yang ketiga adalah untuk menghadapi persaingan. Menurut Sutrisno (2009:56) pemberian piutang sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. Hal ini dikarenakan pemberian piutang mengandung risiko pelanggan tidak membayar kewajibannya yang dapat menyebabkan kerugian kepada perusahaan. Semakin besar organisasi perusahaan, persoalan yang dihadapi perusahaan akan semakin kompleks. Peningkatan volume penjualan mengakibatkan perlunya pendelegasian/pengaturan wewenang dari pimpinan kepada bawahan untuk meyakinkan bahwa semua prosedur dan metode pengendalian dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Untuk itu diperlukan pengendalian internal dalam perusahaan. Subaweh (2008:219) menyatakan pengendalian piutang dimulai sebelum ada persetujuan mengirimkan barang dagangan, sampai setelah penyiapan dan penerbitan faktur, dan berakhir dengan penagihan hasil penjualan tersebut.
3
Prosedur pengendalian piutang sangat erat hubungannya dengan penerimaan kas dan pengendalian persediaan. Bagi banyak perusahaan proses penagihan adalah suatu pos yang mempunyai peranan penting karena proses ini adalah merupakan tahapan dimana pos piutang akan di konversi menjadi uang kas yang selanjutnya digunakan proses operasi perusahaan pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, pengendalian pada penagihan sangat perlu selain untuk mengurangi kerugian akibat piutang tak tertagih juga untuk pembiayaan operasinya di masa yang akan datang. Jumlah pelanggan yang banyak membuat pengendalian pun harus dilakukan secara efektif dan secara terus menerus agar proses penagihan piutang perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Karena dengan penagihan piutang yang berjalan lancar akan membantu perusahaan untuk dapat menjalankan proses operasinya kembali dan dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Menurut Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN (2013) mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi piutang atau dana yang bergulir tidak tertagih sebanyak 18 kasus, senilai 329,41 miliar rupiah. Hal itu disebabkan pengelolaan BUMN yang kurang cermat, tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab serta belum optimal melakukan penagihan piutang. Terhadap kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah
merekomendasikan
kepada
pimpinan
entitas
untuk
meningkatkan
pengawasan dan pengendalian, membuat monitoring penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan
yang masih beroperasi. Serta, membuat
Standar
Operasional Prosedur (SOP) penagihan piutang dan tindak lanjut terhadap
4
piutang-piutang yang tidak tertagih dan meninjau kembali peraturan yang ditetapkan. Selain itu, menurut Redonnyzar Moenek selaku Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri (2015) mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri menemukan piutang pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir sekitar Rp 11 triliun rupiah dalam Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait APBD 2015. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mempertanyakan kinerja Gubernur Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok dan jajarannya dalam mengumpulkan Pendapat Asli Daerah (PAD), termasuk piutang jangka panjang. Beliaupun berharap DPRD DKI Jakarta bisa mengawasi kinerja pemerintah provinsi dalam menjalankan tugas, karena dewan memmpunyai fungsi pengawasan. PT X merupakan perusahaan dagang. Perusahaan ini berkantor pusat di Bandung. Dari mulai berdirinya hingga saat ini, PT X memiliki 20 cabang yang tersebar di Pulau Jawa dan Madura. Unit bisnis utama yang dijalankan oleh PT X adalah distribusi barang dagangan, yang seringkali dilakukan secara kredit sehingga menimbulkan piutang pada perusahaan, dan kemudian perusahaan akan melakukan penagihan sesuai dengan perjanjian untuk mengkonversi piutang menjadi uang kas sebagai pendapatannya. Karena pendapatannya relatif besar maka untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan piutang tak tertagih, perusahaan akan menerapkan pengendalian internal pada unit penagihan. Menurut Abdi Pamungkas selaku Chief Accounting pada PT X, jumlah piutang tak tertagih dari tahun 2008 s.d. 2012 rata-rata mengalami kenaikan
5
sekitar 75% dengan rata-rata receivable turn over-nya sebanyak 5,34 kali. Tingginya piutang tak tertagih ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang pengendalian penagihan piutang yang dilaksanakan manajemen perusahaan dan menitikberatkan pada masalah efektivitas penagihan piutang tersebut. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Sofyan (2008), melakukan penelitian
yang
berjudul
manfaat
sistem
pengendalian
piutang
dalam
meminimalisasi piutang tak tertagih dengan studi kasus pada perusahaan leasing. Ia
menyatakan
dalam
penelitiannya
mengenai
cara
perusahaan
dalam
menanggulangi masalah piutang, menurutnya dalam menanggulangi masalah tersebut, perusahaan harus menetapkan sistem pengendalian piutang. Faktor yang harus ditetapkan perusahaan dalam melaksanakan sistem pengendalian piutang yakni
prosedur
pemberian
kredit,
prosedur
penagihan,
dan
penetapan
pengendalian internal yang layak. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian yang diterapkan cukup dilaksanakan dengan efektif sehingga dapat meminimalisasi piutang tak tertagih yang muncul di perusahaan. Atas latar belakang diatas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG USAHA DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENAGIHAN PIUTANG USAHA (Studi Kasus pada PT X)”.
6
1.2.
Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mencoba
mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 1.
Bagaimana pengendalian internal piutang usaha yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan di PT X.
2.
Bagaimana proses penagihan piutang usaha di PT X.
3.
Seberapa besar peranan pengendalian internal piutang usaha dalam menunjang efektivitas penagihan piutang usaha perusahaan.
1.3.
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah dalam rangka memperoleh data yang ada
hubungannya dengan pengendalian internal penagihan perusahaan, kemudian diolah dan dianalisis, sehingga menjadi informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis atas penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai: 1.
Bagaimana pengendalian internal piutang usaha yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan di PT X.
2.
Bagaimana proses penagihan piutang usaha di PT X.
3.
Seberapa besar peranan pengendalian internal piutang dalam menunjang efektivitas penagihan piutang perusahaan.
7
1.4.
Kegunaan Penelitian 1. Pengembangan Ilmu Untuk memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi mengenai pengaruh pengendalian internal piutang usaha terhadap efektivitas penagihan piutang usaha perusahaan dan dapat digunakan sebagai dasar perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan pengendalian intern piutang yang dikaitkan dengan efektivitas penagihan piutang usaha pada penelitian selanjutnya. 2. Pemecahan Masalah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan
saran
yang
membangun
mengenai
pentingnya
keberadaan
pengendalian internal pada bagian penagihan serta membantu perusahaan dalam mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pengendalian internal yang dijalankan perusahaan sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada.
1.5.
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian di
PT X. Penelitian ini dimulai pada Bulan Februari 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2015.
