BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial (zoonpoliticon). Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa memerlukan bantuan dari manusia yang lainnya, terutama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupannya. Tidak selamanya seorang manusia dapat selalu memenuhi setiap kebutuhannya secara mandiri tanpa bantuan dari manusia yang lainnya. Pemenuhan kebutuhan secara mandiri tersebut dimungkinkan ketika pada masa itu kegiatan manusia dan kebutuhan manusia belum begitu kompleks seperti pada saat sekarang ini. Salah satu bukti bahwa manusia memerlukan bantuan dari manusia yang lain dan sekaligus membuktikan bahwa manusia merupakan zoonpoliticon adalah adanya kegiatan kredit. Kredit kemudian akan dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian. Pihak dalam perjanjian dikenal dengan istilah debitur dan kreditur. Perjanjian kredit yang dibuat antara debitur dan kreditur merupakan perjanjian timbal balik yang artinya masing-masing pihak dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya penting untuk melandasi perjanjian tersebut dengan itikad baik dari debitur dan kreditur, karena apabila dilandasi dengan itikad baik, maka para pihak dalam perjanjian masing-masing akan memenuhi apa yang menjadi kewajibannya serta dengan demikian tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada dalam perjanjian. Namun
1
2
tidak selamanya dalam setiap perjanjian yang dibuat selalu ada unsur itikad baik dari para pihak yang ada di dalamnya, bisa saja terdapat itikad tidak baik yang dilakukan dengan sengaja oleh salah satu pihak dalam perjanjian (baik itu debitur atau kreditur) yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dalam perjanjian. Sekalipun sudah terdapat itikad baik dari para pihak dalam pembuatan sebuah perjanjian kredit, namun hal tersebut masih belum memberikan rasa aman dan kepastian hukum secara khusus bagi kreditur. Bisa saja apabila dalam perjanjian kredit pihak debitur memiliki itikad tidak baik, kemudian dengan sengaja melakukan wanprestasi, nantinya akan merugikan pihak kreditur. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian kredit, harus disertai dengan jaminan pelunasan utang yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Pemberian jaminan peluasan utang tersebut akan dituangkan pada perjanjian tambahan (accessoir), yang isinya secara garis besar adalah pendaftaran benda tertentu yang dijadikan objek jaminan pelunasan utang dan sekaligus cara eksekusi benda jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Arti penting dari adanya jaminan bagi kreditur adalah adanya rasa aman dan kepastian hukum, bahwa piutangnya pasti akan terbayar lunas. Sementara itu, bagi debitur yang memiliki itikad tidak baik dalam pembentukan suatu perjanjian kredit, nantinya akan berpikir kembali sebelum dengan sengaja melakukan wanprestasi.
3
Salah satu jaminan yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini sebetulnya berasal dari sistem hukum Romawi, dimana pada mulanya hanya merupakan kepercayaan yang diberikan oleh seorang kepala rumah tangga kepada teman dekatnya untuk mengurusi harta benda dan keluarganya selama kepala rumah tangga tersebut pergi, mungkin untuk perang atau untuk alasan yang lain. Dalam perkembangan selanjutnnya, konsep fidusia yang berdasarkan pada asas kepercayaan antara para pihak, kemudian berkembang menjadi jaminan yang populer digunakan pada masyarakat di Eropa. Pada waktu jaminan fidusia populer di Eropa, di Indonesia masih mengenal lembaga jaminan berupa gadai. Masuknya lembaga jaminan fidusia di Indonesia karena diperkenalkan oleh bangsa Belanda yang pada waktu itu menjajah Indonesia. Perkembangan jaminan fidusia di Indonesia selanjutnya adalah disebabkan adanya kelemahan dari gadai, dimana benda jaminan harus diserahkan secara fisik kepada kreditur. Gadai tidak menjadi masalah apabila benda yang diserahkan adalah benda yang tidak digunakan sehari-hari atau untuk membantu pekerjaan pemilik benda tersebut. Menjadi persoalan apabila ternyata benda tersebut digunakan untuk kegiatan sehari-hari atau untuk membantu melakukan pekerjaan. Sehingga selanjutnya di Indonesia mulai menjadi populer jaminan fidusia ini. Pada tahun 1999, jaminan fidusia sudah di atur pada tingkat Undang-Undang, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia yang hingga saat ini masih digunakan.
4
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia kemudian mulai mengenal sistem internet yang dapat membuat seseorang melakukan aktifikas secara online. Jaminan fidusia dalam praktiknya juga diusahakan untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut, sehingga pada tahun 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Edaran Nomor AHU-06.OT.03.01, yang isinya adalah pemberlakuan pendaftaran benda jaminan fidusia secara online. Pada tanggal 5 Maret 2013, mulai digunakan sistem pendaftaran benda jaminan fidusia secara online. Perubahan cara pendaftaran benda jaminan fidusia tersebut apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi, dapat dikatakan bahwa di Indonesia sudah mulai diterapkan sistem administrasi secara online. Administrasi secara online memiliki beberapa manfaat, yaitu: 1. memiliki nilai praktis, karena pada dasarnya dengan adanya jaringan internet, maka administrasi dapat dilaksanakan dimana saja; 2. tempat penyimpanan data (database) dapat diakses dari mana saja selama terdapat jaringan internet; 3. untuk melakukan suatu pendaftaran atau perubahan dalam administrasi hukum, tidak perlu datang ke kantor atau instansi tertentu; Sistem administrasi yang berbasis online memerlukan dukungan jaringan internet, baik itu pada ketersediaan dan juga pada kestabilan jaringan internet. Ketersediaan jaringan internet di Indonesia dapat dikatakan masih sangat terbatas dalam arti belum merata untuk semua daerah yang ada di Indonesia dan hal ini menjadikan tidak setiap daerah mampu melaksanakan
5
administrasi secara online. Selain itu dalam kenyataanya, kualitas jaringan internet yang ada di Indonesia bisa dikatakan belum begitu baik, karena ada beberapa daerah yang memiliki koneksi internet yang tidak stabil. Ketersediaan dan kualitas jaringan internet, khususnya untuk jaringan internet yang ada di Pulau Jawa, memang dapat dikatakan sudah memadai untuk melaksanakan adaministrasi secara online. Namun ketika konteks yang dibicarakan adalah Indonesia secara keseluruhan, berarti dalam pembicaraan tersebut termasuk juga daerah pedalaman yang berada di luar Pulau Jawa. Tidak semua daerah pedalaman atau daerah yang berada di luar Pulau Jawa sudah memiliki jaringan internet dan ini memang sangat menghambat prosedur administrasi secara online. Jaringan internet yang ada di Indonesia, pada dasarnya menggunakan 2 jenis media untuk membantu terhubung pada internet, yaitu: 1. Jaringan internet yang menggunakan kabel fiber optik; 2. Jaringan internet yang menggunakan satelit. Untuk jaringan internet yang sudah menggunakan kabel fiber optik, dapat dikatakan memiliki kestabilan koneksi internet yang baik, sehingga kapan saja diperlukan untuk melakukan administrasi online dapat segera digunakan. Untuk jaringan internet yang menggunakan satelit sangat bergantung pada keadaan cuaca, apabila cuaca pada daerah yang bersangkutan sedang buruk, maka koneksi internet pun dapat terputus. Melihat kualitas koneksi internet yang ada di Indonesia tersebut, maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Indonesia belum mampu untuk melaksanakan administrasi secara online.
6
Berdasarkan latar belakang mengenai jaminan fidusia, adanya perubahan sistem pendaftaran jaminan fidusia yang sekarang sudah dilakukan secara online dan kualitas jaringan internet yang ada di Indonesia secara keseluruhan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pendaftaran benda jaminan fidusia secara online tersebut. Secara khusus penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari segi teknis yang berkaitan dengan kualitas jaringan internet dan juga dari segi yuridis dimana penulis akan melakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga kemudian dapat diketahui persoalan apa saja yang timbul akibat pendaftaran benda jaminan secara online tersebut.
B. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang akan diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah mekanisme pendaftaran benda jaminan fidusia secara online di Kabupaten Merauke? 2. Apa saja hambatan dalam melaksanakan pendaftaran benda jaminan fidusia secara online di Kabupaten Merauke? 3. Bagaimana peran Notaris di Kabupaten Merauke dalam rangka memberikan rasa aman bagi kreditur dan debitur terkait dengan persoalan yang terdapat dalam pendaftaran benda jaminan fidusia secara online?
7
C. Tujuan Penelitian Penelitian yang dilakukan ini memiliki 2 tujuan bagi penulis, yaitu sebagai berikut: 1. Tujuan Subjektif Tujuan subjektif dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat berupa penulisan hukum agar memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
2. Tujuan Objektif Pada dasarnya tujuan objektif dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ada 3, yaitu sebagai berikut: a. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran benda jaminan fidusia yang sekarang dilakukan secara online di Kabupaten Merauke, serta mengetahui dasar aturan perubahan sistem pendaftaran fidusia tersebut; b. Untuk mengetahui persoalan atau hambatan apa yang timbul dengan adanya sistem pendaftaran objek jaminan fidusia secara online dalam praktiknya, khususnya hambatan dari segi teknis yang berkaitan dengan jaringan internet dan hambatan dari segi yuridis yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; c. Untuk mengetahui usaha Notaris di Kabupaten Merauke yang selama ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi debitur dan kreditur, secara khusus dalam kaitannya dengan adanya hambatan atau persoalan
8
dari segi teknis dan yuridis yang timbul pada pelaksanaan pendaftaran benda jaminan fidusia yang dilakukan secara online.
D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang dilakukan penulis yang berkaitan dengan dunia pendidikan adalah untuk menambah pengetahuan bagi pihak yang membaca hasil penelitian penulis, khususnya pengetahuan dalam aspek hukum jaminan fidusia. Aspek hukum jaminan fidusia tersebut secara khusus berkaitan dengan pendaftaran benda jaminan fidusia yang sekarang dilakukan secara online, hambatan yang timbul dalam praktik pendaftaran benda jaminan fidusia yang dilakukan secara online, konsistensi pemerintah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang dilakukan di Kabupaten Merauke selama ini. Manfaat selanjutnya dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, khususnya dalam bidang pembangunan adalah agar hasil penelitian penulis ini mejadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya ketentuan yang selama ini dalam praktiknya belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, menjadi pertimbangan untuk merubah pola pikir instansi yang berkaitan dengan jaminan fidusia dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
9
Manfaat penelitian yang dilakukan penulis dalam bidang kehidupan praktis, pada dasarnya agar masyarakat dapat memahami bahwa memang tidak setiap daerah sudah mampu melaksanakan administrasi secara online (khususnya mengenai pendaftaran objek jaminan fidusia secara online). Selain itu, diharapkan bahwa masyarakat mengerti mengenai hak-hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan pendaftaran benda jaminan fidusia secara
online,
sehingga
masing-masing
pihak
dapat
mengamankan
kedudukannya apabila membuat suatu perjanjian jaminan fidusia dengan pihak lain.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran dan informasi mengenai keaslian penelitian yang dilakukan pada katalog website Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (lib.law.ugm.ac.id) dan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan bahwa sudah terdapat penulisan hukum yang secara spesifik membahas mengenai fidusia online. Penulisan hukum tersebut berjudul Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima FIdusia yang disusun oleh Immas Anggun Cahaya dalam bentuk tesis pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Immas Anggun Cahaya memiliki subjek penelitian yang sama dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis, yaitu Notaris. Penulisan hukum yang disusun dalam bentuk tesis
10
oleh Immas Anggun Cahaya, pada dasarnya secara khusus membahas mengenai pertanggung jawaban Notaris kepada penerima fidusia berkaitan dengan pendaftaran benda jaminan fidusia secara online yang dilakukan oleh Notaris dan hambatan secara yuridis mengenai pelaksanaan pendaftaran benda jaminan fidusia secara online. Sedangkan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis secara khusus membahas mengenai prosedur pendaftaran benda jaminan fidusia secara online, hambatan pelaksanaan pendaftaran benda jaminan fidusia secara online baik berupa hambatan teknis dan hambatan yuridis, dan peranan Notaris memberikan rasa aman kepada para pihak berkaitan dengan hambatan yang terdapat pada pendaftaran benda jaminan fidusia secara online. Immas Anggun cahaya melakukan penelitian pada Notaris yang berada di Surakarta, sementara penulis melakukan penelitian pada Notaris yang berada pada Kota Merauke. Lebih lanjut penulis tidak menemukan penelitian lain yang berhubungan dengan fidusia online. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penelitian hukum dengan judul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Fidusia Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Kabupaten Merauke (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Kota Merauke) belum pernah dilakukan dan memiliki perbedaan dengan penulisan hukum yang sebelumnya, dengan demikian penulisan hukum ini adalah asli.
