BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Pendidikan dianggap sebagai sebagai suatu investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa. Seringkali pendidikan dijadikan indikator untuk menentukan kemajuan suatu bangsa sehingga muncul paradigma, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki suatu masyarakat maka masyarakat tersebut maju. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan bangsa tentu bukan hanya pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi pendidikan yang bermutu, baik dari sisi input, proses, output maupun outcome. Berdasarkan hal itu pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan yang mengatur tentang pendidikan dan dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, kualitas guru itu sendiri dinilai masih kurang serta terbatasnya
1
2
akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah pedalaman. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. “Salah satunya Peningkatan mutu sekolah mengacu kepada standar nasional pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.” 1 Peningkatan mutu yang telah diupayakan oleh pemerintah harus didukung oleh manajemen sekolah yang berkesinambungan. Manajemen yang bertumpu pada perbaikan yang berkesinambungan adalah Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). “Manajemen Mutu Terpadu (Total QualityManagement) adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya, saat ini dan masa yang akan datang.”2 Total Quality Management (TQM) bisa diadopsi dalam kepentingan mengembangkan manajemen pendidikan sehingga dapat meningkatkan kinerja layanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pendekatan manajemen mutu terpadu dilakukan secara menyeluruh, yaitu mulai dari input, proses, output dan outcome. Input pendidikan yang bermutu adalah peserta didik guru-guru yang bermutu, fasilitas yang bermutu dan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan
1
.http://kemenag.go.id, diunduh tanggal 3 Juni 2015 Sallis, Edward. Total Quality in Education. (Manjemen Yogyakarta, hal 73. 2
Mutu
Pendidikan). IRCiSoD:
3
yang bermutu. Output pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki komptensi yang disyaratkan dan outcome pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha. “Peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik bagi usahanya sendiri. Institusi-institusi harus mendemonstrasikan bahwa mereka mampu memberikan pendidikan yang bermutu pada peserta didik.” 3 Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai “agent of change” yang bertugas membangun peseta didik agar sanggup memecah masalah internal dan eksternal. Penyelenggaraan sekolah harus diorientasikan pada pembentukan manusia yang kompeten dan beradab.
Upaya
Indonesia secara nyata telah melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan mutu pendidikan. Kondisi nyata dari usaha perbaiakan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dalam program wajib belajar 9 tahun. (6 tahun pada jenjang SD dan 3 tahun pada jenjang SMP). Upaya perbaikan mutu sekolah diperlukan adanya strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merespon baik dengan membuat perencanaan strategis yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang tertuang dalam rencana strategis (renstra) sekolah termasuk SMP Negeri 2 Tuntang yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Kecamatan Tuntang memilki empat (4) sekolah menegah pertama (SMP) yaitu SMP Negeri 1 Tuntang, 3
Sallis, Edward, Op.cit, hal 23
4
SMP Negeri 2 Tuntang, SMP Negeri 3 tuntang, SMP Nusantara Tuntang, dan SMP Pangudi Luhur Tuntang. Kecamatan Tuntang Secara geografis letak antar SMP saling berjauhan. Hal itu menyebabkan tidak ada persaingan yang terlalu ketat dalam hal prestasi maupun penerimaan calon peserta didik. Sekolah ini adalah sekolah dengan jumlah murid terbanyak di Kecamatan Tuntang. Sebagai penunjang pembelajaran diadakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat akademik dan non akademik. SMP Negeri 2 Tuntang tidak mengalami
kekurangan jumlah murid hal ini
terbukti dari banyaknya jumlah pendaftar pada setiap pembukaan tahun ajaran baru. Pada penerimaan siswa baru, mereka tidak menerapkan standar minimum rata-rata ujian nasional melainkan dengan sistem kuota. Kebanyakan calon peserta didik yang mendaftar di sekolah itu adalah mereka yang mempunyai nilai rata-rata ujian nasional kategori standar, ada juga yang mempunyai nilai rata-rata ujian nasional kategori tinggi namun tidak mempunyai biaya yang cukup untuk melanjutkan ke luar kota. Kebanyakan peserta didik yang mempunyai nilai rata-rata UN tinggi memilih untuk mendaftar di luar kota. Nilai rata-rata UN menurun dari tahun sebelumnya sehingga sekolah ini menempati peringkat ke-46 di wilayah Kabupaten Semarang pada tahun pelajaran 2013/2014.
1.2. Permasalahan Penelitian Peningkatan mutu menjadi sangat penting bagi institusi digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik. Upaya peningkatan mutu sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu. Penerapan manjemen mutu dalam
5
pendidikan dikenal dengan sebutan Total Quality Education (TQE). Dasar dari konsep ini dikembangkan dari Total Quality Management (TQM) yang pada mulanya dikembangkan dalam dunia bisnis. Total Quality Management (TQM) dalam pendidikan menekankan pada pencarian secara konsisten terhadap perbaikan terus menerus (continuous improvment). Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan peningkatan secara terus menerus untuk menjamin semua komponen pendidikan agar mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Standar mutu pendidikan di Indonesia ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Naisonal dan dituangkan dalam Undang-Undang. Standar mutu pendidikan nasional mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Penjamin mutu pendidikan meliputi penjaminan mutu pendidikan formal, non formal, dan informal. Penjamin mutu oleh satuan pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga acuan yaitu: standar pelayanan minimal (SPM), standar nasional pendidikan (SNP), dan standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal dan untuk yang mengadopsi dan mengadaptasi sistem internasional tertentu. Standar nasional pendidikan (SNP) terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar pembiayaan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator yang terdapat dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) akan dijelaskan sebagai berikut:
6
“1. Standar isi mencakup kriteria ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi. 2. Standar proses adalah standar pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 3. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 5. Standar sarana dan prasarana dijelaskan dijelaskan bahwa kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 6. Standar pengelolaan adalah standar yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 7. Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 8. Standar Penilaian adalah standar yang mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian prestasi belajar peserta didik.”4 Standar nasional pendidikan (SNP) dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Tuntang guna meningkatkan mutu pendidikannya.
Berdasarkan pengamatan pendahuluan
yang dilakukan pada dan SMP Negeri 2 Tuntang, penulis menemukan gejala problematis, yaitu:
4
http://kemenag.go.id, diunduh tanggal 3 Juni 2015
7
1. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria kentuntasan minimal (KKM) dengan mempertimbangkan komplektisitas materi, tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, dan kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. SMP negeri 2 Tuntang telah menerapkan kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator sebesar 75%. Jika peserta didik tidak memenuhi syarat di atas maka siswa tersebut mengukuti remedial. 2. Terdapat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk menunjang proses pembelajaran. Pada pergantian kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 para guru mengalami kesulitan dalam menilai sikap peserta didik. Kebijakan pemerintah yang menganjurkan bahwa setiap sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 selama satu semester supaya kembali menggunakan kurikulum KTSP (Kurikulum Berbasis Kompetensi). 3. Presentase kelulusan ujian nasional (UN) siswa pada sekolah ini mencapai 100 persen namun rata-rata nilai ujian nasional mengalami penurunan. 4. Sekolah ini mempunyai tenaga pendidik sudah mendapatkan ijazah S1 Kependidikan.
Terdapat dua orang guru yang tidak mengajar sesuai dengan
bidangnya. Sekolah ini juga mempunyai tenaga administrasi berjumlah 8 orang, masing-masing dari mereka diantaranya lima orang yang mempunyai ijazah SMK, dua orang yang mempunyai ijazah SMP dan satu orang sarjana.
8
5. SMP Negeri 2 Tuntang memiliki 21 rombongan belajar tetapi jumlah kelas hanya 21 ruang , terdapat dua ruang kelas dalam kondisi tidak standar yaitu ukuran kelasnya lebih kecil dari yang telah ditetapkan. Selain
itu terdapat fasilitas
penunjang lain seperti, labarotorium, perpustakaan, Mushola, 10 buah toilet, tiga buah gudang tetapi ada peralatan yang diletakkan tidak pada tempatnya. 6. SMP Negeri 2 Tuntang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. 7. SMP Negeri 2 Tuntang adalah sekolah negeri yang mendapatkan dana penuh dari pemerintahan. Perencanaan keuangan sekolah dibuat dalam anggaran untuk membeli peralatan dan perlengkapan sekolah. Pada saat tertentu perencanaan itu tidak sesuai dengan kenyataan terlebih pada saat ualangan tengah semester (UTS) ulangan akhir sekolah (UAS) biaya yang mereka keluarkan lebih besar. 8. Melakukan evaluasi pembelajaran yaitu meliputi tes kecil, UTS dan UAS. Beberapa gejala problematis tersebut menunjukkan adanya masalah. Terdapat ketidaksesuaian penerapan standar nasional pendidikan pada sekolah tersebut. Dari analisis gejala problematis di atas, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan strategi apa sajakah yang digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah di SMP Negeri 2 Tuntang?
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu strategi yang digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah pada SMP Negeri 2 Tuntang.
9
1.4. Signifikansi Penelitian 1.4.1. Signifikansi Teoritis Penelitian ini hendak mendukung pendapat dari Stanley J Spanbauer, yang menyatakan bahwa “Para pendidik harus belajar dalam menggunakan dan menafsirkan strategi dasar yang sering digunakan untuk peningkatan mutu”5. 1.4.2. Signifikansi Praktis a. Bagi Pemerintah Daerah Memberikan sumbangan pemikiran mengenai strategi peningkatan mutu sekolah bagi sekolah agar pemerintah memberikan kebijakan yang tepat guna mendukung peningkatan mutu sekolah. b. Bagi Sekolah Memberikan
sumbangan
pengetahuan
agar
sekolah
berupaya
meningkatkan mutu secara berkesinambungan agar tercipta sekolah yang mampu bersaing sesuai dengan kemajuan zaman.
1.5. Keterbatasan Penelitian Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ketepatan atau penerapan untuk sekolah-sekolah lain karena penelitian ini bersifat spesifik, dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan ruang lingkup penelitian maka hasil penelitian
5
Sallis, Edward. 2011. Total Quality in Education. (Manjemen Mutu Pendidikan). IRCiSoD: Yogyakarta, hal 197.
10
ini tidak akan sama bila dilakukan di sekolah lain. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Tuntang Kabupaten Semarang dalam waktu dan situasi tertentu.
