BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Penelitian Ketidakpastian kehidupan sehari-hari terhadap manusia dewasa ini, seperti
terjadinya kecelakaan, sakit berat, dan lainnya, menyebabkan banyak orang mengatasi ketidakpastian itu dengan mengikuti program asuransi. Program asuransi merupakan salah satu cara untuk mengatasi risiko ketidakpastian itu, yang dalam hal ini risiko yang berdampak pada aspek finansial. Asuransi adalah pertanggungan (perjanjian natara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai perjanjian yang dibuat).1 Setiap orang dihadapkan pada risiko baik besar maupun kecil. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan suatu kerugian.2 Lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung risiko adalah beberapa orang daripada satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian akan kestabilan suatu nilai harta bendanya itu jika dialihkan risiko tersebut ke suatu perusahaan.3 Dengan adanya risiko tersebut,
1 2
3
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 96 Mulyadi Nitisusastro, 2013, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm.44 Emmy Pangaribuan, 1973, Hukum Pertanggungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta, hlm. 5.
menimbulkan kepentingan tersendiri khusunya bagi manusia yang dalam hal ini disebut
sebagai
Tertanggung,
untuk
memperoleh
keuntungan
yang
sebesar-sebesarnya dari kerugian atau risiko yang dideritanya. Jaminan untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi adalah risiko yang terjadinya secara tiba-tiba dan tidak diketahui asal muasalnya (sudden and unforeseen).1 Tertanggung memanfaatkan keadaan yang dideritanya tersebut untuk memperoleh keuntungan dari penggantian dan penanggungan ganti rugi yang melebihi besarnya kerugian atau risiko yang diukur dalam nominal, dengan cara mengajukan claim secara penuh ke dua atau lebih perusahaan asuransi sesuai proteksi perusahaan yang dimilikinya. Hal ini melanggar prinsip idemnitas dalam asuransi sehingga menimbulkan sengketa antara Tertanggung dan Penanggung (Perusahaan Asuransi), karena Penanggung menolak untuk membayar klaim secara penuh yang diajukan tersebut atas dasar prinsip idemnitas, dangkan Tertanggung merasa itu merupakan kewajiban Penanggung untuk membayar klaim nya secara penuh. Tertanggung melaporkan kejadian sengketa ini ke Badan Penyelesaian Sengketa untuk diselesaikan oleh lembaga ini. Kasus yang terjadi pada perusahaan penyedia jasa asuransi PT ABC, dimana salah satu Tertanggungnya yaitu Jamal (nama disamarkan) mengalami kecelakaan yaitu jatuh dari pohon kelapa ketika hendak memanjat pohon tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut Jamal melakukan perawatan atau pengobatan untuk menyembuhkan luka dan memar akibat kecelakaan yang dialaminya. Proses penyembuhan yang dilakukan berupa pengobatan ke beberapa dokter dan
1
Mulyadi Nitisusastro, Op.Cit., hlm. 76
membeli serta mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter-dokter
tersebut. Selama proses penyembuhan dan pemulihan berjalan, Jamal pun mengklaim seluruh transaksi pengobatan yang dilakukannya ke PT ABC. Namun, setelah dilakukan analisa lebih lanjut berkaitan dengan pengajuan klaim pengobatan yang dilakukannya, didapatkan adanya dugaan manipulasi data berupa penggandaan kwitansi pembelian di Apotek. Dugaan ini diperoleh setelah penelusuran dan investigasi tim PT ABC setempat yaitu Pekanbaru. Ditemukan kejanggalan karena adanya transaksi pembelian obat di setiap harinya selama kurun waktu 3 bulan berturut-turut. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa sebelumnya Jamal telah mengajukan klaim seluruh biaya pengobatannya tersebut ke perusahaan penyedia jasa asuransi lainnya yaitu PT JKL dan telah dibayarkan seluruhnya oleh PT JKL. Informasi ini diperoleh dari forum asuransi melalui surat elektronik (email). Dari hasil analisa dan informasi ini, maka didapatkan adanya indikasi double claim yang dilakukan oleh Jamal terhadap PT ABC. B. Perumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa asuransi terhadap dugaan terjadinya double claim, yang kemudian permasalahan tersebut di uraikan kedalam beberapa bagian, yaitu: 1. Apakah penyelesaian sengketa asuransi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap adanya dugaan double claim sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana kendala dalam penyelesaian sengketa asuransi terhadap adanya dugaan double claim melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)? C. Tujuan Penelitian Tujuan utama adalah untuk : 1. Mengetahui dan mengkaji proses penyelesaian sengketa asuransi terhadap dugaan double claim di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 2. Mengetahui
dan
mengkaji
kendala-kendala
yang
dihadapi
dalam
penyelesaian sengketa asuransi terhadap dugaan double claim melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. D.
Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teori Penelitian ini diharapkan dapat menjawab teori penyelesaian sengketa asuransi melalui Badan Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini merupakan pengembangan ilmu yang didapat selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan terkait penyelesaian sengketa asuransi yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 2.
Manfaat Praktik
1) Dapat memberikan masukan dalam upaya penyelesaian sengketa asuransi. 2) Dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK.
E.
Keaslian Penelitian Penelitian yang mengkaji tentang penyelesaian sengketa asuransi melalui BPSK khususnya terkait adanya dugaan pengajuan double claim pada lebih dari satu peusahaan asuransi, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya dan sifatnya adalah asli, namun terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan sengketa asuransi, yaitu : 1. Pada tahun 2007, penelitian Chandra Dewi Puspitasari, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)”, Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta dengan rumusan masalah a) Sengketa Asuransi Dan Alternatif Penyelesaiannya; b) Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia; c) Kelebihan dan Kelemahan Badan Mediasi Asuransi Indonesia Bagi Konsumen Asuransi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat harus mampu memilih perusahaan asuransi yang sehat (solven), dalam pelaksanaannya tidak jarang muncul sengketa antara penanggung dan tertanggung. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Penyelesaian sengketa melalui BMAI diawali dengan proses mediasi. Apabila proses mediasi tersebut gagal, maka akan dilanjutkan ke tingkat ajudikasi. Selanjutnya, apabila tertanggung tidak dapat menerima keputusan pada tingkat ajudikasi, maka ia dapat membawa sengketa tersebut ke arbitrase atau pengadilan. Bagaimanapun selain memiliki kelebihan-kelebihan, BMAI juga tidak terlepas dari beberapa kelemahan. Namun demikian,
keberadaannya tetap dibutuhkan untuk menjadi salah satu alternatif lembaga penyelesaian sengketa asuransi di Indonesia 2.
Pada tahun 2007, penelitian Putri Woelan Sari Dewi, S.H., Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung), Tesis di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dengan rumusan masalah : a) Bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung terutama penyelesaian sengketa ketika sengketa terjadi telah ada dasar perjanjian yang menjadi kesepakatan oleh para pihak yang bersengketa? b) Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat BPSK Kota Bandung sebagai penengah atau mediator dalam proses penyelesaian di BPSK Kota Bandung? Kesimpulan dari penelitian ini menyampaikan bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen jika para
pihak
yang
bersengketa
sudah
ada
perjanjian/kesepakatan
sebelumnya maka BPSK tetap menghormati perjanjian para pihak sebagai dasar pengambilan keputusan Majelis, meskipun masih didukung dengan bukti dan keterangan para pihak dan faktor penghambat dan pendukung penyelesaian adalah dari faktor peran Majelis dalam proses penyelesaian, dapat mendukung ketika perannya aktif (memberikan saran dan penjelasan tentang penyelesaian sengketa di BPSK), dan ketika Majelis berperan pasif (hanya menjawab pertanyaan para pihak yang bersengketa ketika
memerlukan penjelasan dalam penyelesaian) menjadi penghambat karena para pihak yang bersengketa tidak berusaha bertanya/ meminta penjelasan dari Majelis. 3.
Pada tahun 2015, penelitian Thesa Ayutha Putri, Penyelesaian Sengketa Asuransi Kredit Melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Padang
(Studi
Atas
Sengketa
KonsumenNo.86/P3K/2012),
Tesis
Universitas Andalas, Padang dengan rumusan masalah : a) Apa saja yang melatarbelakangi kasus asuransi kredit antara nasabah dengan pihak Bank Nagari dalam sengketa konsumen Nomor 86/P3K/2012; dan b) Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan yang ditetapkan oleh BPSK atas sengketa konsumen Nomor 86/P3K/P3K/2012. Kesimpulan penelitian ini adalah dapat diketahui penyebab dari sengketa No.86/P3K/2012 ini adalah minimnya informasi mengenai jasa asuransi kredit yang diperoleh oleh nasabah, adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Perkara No 86/P3K/2012 merupakan salah satu sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK melalui jalur arbitrase, dimana pembacaan putusannya dihadiri oleh kedua belah pihak. Majelis arbitrase menetapkan putusan dengan didasari berbagai pertimbangan hukum antara lain: agunan dalam suatu pemberian kredit merupakan harta milik debitur yang menjadi jaminan atas hutangnya, agunan kredit debitur diasuransikan atas risiko kebakaran, adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Bank Nagari Capem Siteba dan adanya pelanggaran terhadap hak-hak nasabah selaku konsumen. Majelis hakim juga mengabulkan seluruh tuntutan penggugat dan
menghukum tergugat untuk membayar klaim asuransi kebakaran sebesar nilai pertanggungan sebagaimana telah diatur dalam point 12 pertama surat pemberitahuan perjanjian kredit Nomor : SR/KR/07/STPA/06-2009. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul Analisis Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap dugaan double claim berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada judul, rumusan masalah, serta lokasi penelitian. Penelitian ini juga lebih menekankan pada proses dan kendala yang terjadi dan dan dialami selama proses penyelesaian sengketa asuransi di BPSK ini berlangsung. Penelitian ini dilakukan
dengan
menggunakan
pendekatan
normatif
empiris
yaitu
menggabungkan penelitian hukum normatif dan empiris dengan mengambil lokasi penelitian di Jakarta dan Pekanbaru.
