BAB I PENDAHULUAN
I.1
Latar Belakang Perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat termasuk
juga di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, segala hal dapat terselesaikan dengan cepat,mudah dan praktis. Konsep inilah yang kemudian banyak dimanfaatkan pemerintah dalam kepentingan untuk melayani masyarakat. Salah satu bagian pemerintah yang
memanfaatkan internet dalam melakukan pelayanan
terhadap masyarakat adalah bagian perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran
pemerintah
dan
pembangunan.
Semakin
besarnya
pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Menurut Liberti Pandiangan (2008:5) pelayanan cepat, mudah, murah dan akurat merupakan harapan masyarakat, demikian juga dengan perpajakan. Pada saat belum diterapkannya sistem e-filing kondisi adminstrasi perpajakan kita adalah: 1. Pelayanan perpajakan disuatu kantor dilakukan oleh beberapa seksi (berdasarkan
jenis
pajak),
sehingga
masyarakat
terkadang
harus
berhubungan dengan beberapa seksi terkait. 2. Akses dan perolehan informasi perpajakan dan ketentuaanya yang terkadang sulit, sehingga kondisi ini membuat tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan menjadi kurang atau bahkan tidak tahu sama sekali.
1 Universitas Sumatera Utara
2
3. Proses kerja yang dilakukan secara umum masih secara manual, sesuai dengan sarana kerja yang digunakan. 4. Pelaporan pajak yang dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
harus disampaikan langsung ke KPP atau dikirm melalui pos
sehingga membutuhkan waktu dan biaya. Sistem administrasi yang manual ini akan meningkatkan tax compliance cost para Wajib Pajak dalam segi waktu (time cost) untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan, terutama pada saat pengisisan SPT dan pelaporan, dikarenakan khususnya Wajib Pajak Badan harus mengalami tingkat kesulitan yang cukup tinggi ketika melakukan pengisian SPT yang memiliki transaksi dengan jumlah yang banyak dan mengalami antrian yang cukup panjang dan lama untuk menunggu pegawai pajak melakukan perekaman data SPT yang dilaporkan, begitu juga para pegawai yang mengalami kesulitan untuk melakukan perekaman data SPT yang dilaporkan dalam jumlah yang banyak. Adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang dalam hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk senantiasa memberikan solusi terbaik terhadap permasalah administari perpajakan. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah antrian penyampaian SPT dari Wajib Pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT di KPP yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat bahkan menjadi tunggakan perekaman. Seiring dengan hal tersebut, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan beberapa pembaharuan sistem perpajakan yang merupakan solusi untuk mengatasi hal
Universitas Sumatera Utara
3
tersebut, dalam usahanya untuk meningkatkan pelayanan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dan memudahkan para pegawai pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Sistem yang dimaksud memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan pegawai pajak, salah satunya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sistem ini dilakukan secara online melalui website Direktorat Jendral Pajak yaitu di www.pajak.go.id. Sistem ini dinamakan e-filing. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 secara resmi diluncurkan produk e-filing atau Electronic Filing System. E-filing yaitu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online dan real time melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Peraturan tersebut tertuang dalam Perdirjen No 36/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Secara Elektronik Melalui Penyedia Jasa Aplikasi (efiling). Dengan adanya sistem e-filing ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Namun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan Bila dibandingkan dengan penyampaian SPT secara manual maka penerapan sistem e-filing ini lebih unggul. Tetapi, proses perekaman SPT secara manual ke program e-filing belum terintegrasi, sehingga data yang direkam secara manual tidak muncul dalam Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak.
3 Universitas Sumatera Utara
4
Adanya penerapan sistem e-filing dalam membantu adminstrasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini dapat tercermin dalam ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, berkurangnya denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran angsuran pajak karena kesulitan pengisian formulir dan pada akhirnya kepuasan Wajib Pajak (WP) akan berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak dan penerimaan pajak. (Mario Antonious, 2009). Dariuraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat judul pada tugas akhir ini yaitu: ”EVALUASI PENCAPAIAN E-FILLING WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT” I.2
Tujuan Dan Manfaat
I.2.I
Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :
a) Untuk melihat perkembangan dan perbandingan SPT melalui E-filing dan manual yang dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat b) Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT orang pribadi Melalui sistem E-filing
Adapun manfaat penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :
4 Universitas Sumatera Utara
5
1.Bagi Mahasiswa a. Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai sistem penyampaian pajak melalui sistem E-filing dan Manual 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia a. Sebagai sarana menciptakan hubungan yang baik dengan Universitas Sumatera Utara khususnya program studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP USU). b. Sebagai bahan masukan atau bahan pembelajaran mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap sistem pelayanan pajak modern c. Sebagai sarana untuk mempromosikan citra Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat 3
Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) a. Dapat menambah informasi praktis bagi lembaga pendidikan mengenai sistem
penyampaian
e-filing
dan
manual
khususnya
penyampaian/pelaporan SPT. b. Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir yang ada kaitanya dengan penulisan ini. c. Untuk Menjalin Kerjasama FISIP USU dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat untuk mempromosikan sumber daya
5 Universitas Sumatera Utara
6
I.3
Uraian Teoritis
A. Pengertian Pajak Menurut Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Djajadiningrat yang ditulis oleh Siti Resmi (2007:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Universitas Sumatera Utara
7
Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang 2. Sifatnya dapat dipaksakan 3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dirasakan pembayar pajak 4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 5. Pajak
digunakan
untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. B Fungsi Pajak 1. Fungsi Budgetair (Anggaran), suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. 2. Fungsi Regulerend (Pengatur), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. C Jenis Pajak Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, menurut lembaga pemungutannya. 1. Menurut golongannya pajak dikelompokan menjadi dua yaitu : A. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. 7 Universitas Sumatera Utara
8
B. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. 2. Menurut sifatnya pajak dikelompokan menjadi dua yaitu : A. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. B. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 3. Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokan menjadi dua yaitu: A. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. B. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. D. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak,objek pajak dan/atau bukan objek pajak,dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. E. Fungsi SPT Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang .
8 Universitas Sumatera Utara
9
1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak 3. Harta dan kewajiban 4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . F. Jenis SPT Jenis SPT meliputi : 1.SPT Tahunan Pajak Penghasialan yang terdiri atas: A. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (1771Rupiah) B. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika (1771-US) C. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan
pembukuan
atau
norma
penghitungan
penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan Pph final dan/atau bersifat final dari prenghasilan lain (1770)
9 Universitas Sumatera Utara
10
D. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dikenakan Pph final dan/atau bersifat final (1770S) E. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dengan penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp.60.000.000 (1770SS) 1.SPT Masa yakni: A. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) B. SPT Masa PPh Pasal 15 C. SPT Masa PPh Pasal 21dan Pasal 26 D. SPT Masa PPh Pasal 22 E. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 F. SPT Masa PPN dan PPnBM G. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut G. Penerapan E-filing Pengertian e-filing Menurut Fidel (2010: 56) “e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem on-line dan real-time”. E-filing dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan 10 Universitas Sumatera Utara
11
secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Apllication Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.” Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu: 1) Berbentuk badan. Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha 25 ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non laba. 2) Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP). Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki ijin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara on line yang real time. 3) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak. 4) Menandatangani
perjanjian
dengan
Direktorat
Jenderal
Pajak.
Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjuan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP menurut Fidel (2010) adalah sebagai berikut: 1) http://www.pajakku.com 11 Universitas Sumatera Utara
12
2) http://www.laporpajak.com 3) http://www.taxreport.web.id 4) http://www.layananpajak.com 5) http://www.onlinepajak.com 6) http://www.setorpajak.com 7) http://www.pajakmandiri.com 8) http://www.spt.co.id Menurut Gita (2010) e-filling ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. E-filing bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem e-filing diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. E-filling juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT. Berikut ini proses untuk melakukan e-filling dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara e-filling: 1) Mengajukan permohonan Eletronik Filling Identification Number (eFIN) secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna e-filling. Pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat. 12 Universitas Sumatera Utara
13
2) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filling paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya e-FIN. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun efilling melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificate yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses e-filling. 3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara: a) Mengisi e-SPT pada aplikasi e-filling di situs DJP. E-SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir
elektronik
(Compact
Disk)
yang
merupakan
pengganti lembar manual SPT. b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS. c) Mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi. d) Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email. Bukti Penerimaan E- SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor 28 Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:
13 Universitas Sumatera Utara
14
a) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. b) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi. (www.pajak.go.id) Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. E-filling merupakan bagian dari 29 sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem e-filling adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem e-filling memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu: 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet. 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya 14 Universitas Sumatera Utara
15
3) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer. 4) Lebih mudah karena pingisian SPT dalam bentuk wizard. 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT 6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. 7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti
potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account representative. H. Definisi Evaluasi Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan . Menurut (Stark & Thomas, 1994 :12) evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan , pengumpulan , analisis dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya . Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu . Dalam proses penilaian , dilakukan perbandingan antara informasi-informasi yang telah berhasil dihimpun dengan kriteria tertentu , 15 Universitas Sumatera Utara
16
untuk kemudian diambil keputusan atau dirumuskan kebijakan tertentu . Kriteria atau tolak ukut yang dipegang tidak lain adalah tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum kegiatan itu dilaksanakan . Dari aspek pelaksanaan , evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi , pengolahan ,penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan . Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan . Evaluasi secara rinci dapat diartikan : 1) Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya , sedalamdalamnya dengan yang bersangkutan guna mengetahui sebab akibat dan hasilnya . 2) Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program yang telah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan 3) Evaluasi sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan cermat dan merupakan bagian yang intergral dari suatu program 4) Evaluasi merupakan alat (the means) bukan tujuan (the end) yang digunakan untuk menilai apakah proses perkembangan telah berjalan dengan semestinya 5) Evaluasi merupakan proses yang sistematis mulai dari menentukan tujuan (objektif) sampai menentukan keputusan , dimana prosesnya diawali dengan menentukan sasaran (objek) yang akan dievaluasi , menentukan instrumen (alat ukur) , cara mengukur , mencatat data , menganalisis , mengambil kesimpulan dan menetapkan kesimpulan .
16 Universitas Sumatera Utara
17
I. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor.6 tahun 1983 dalam hal penyampaian atau pelaoran SPT dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang penyampaian Surat Pemberitahuan melalui e-filing ,PMK -152/ PMK .03/2009 tentang bentuk dan isi
Surat
Pemberitahuan,sertatata
pengembalian,pengisian,penandatanganan
dan
penyampaian
cara Surat
Pemberitahuan . I.4 Ruang Lingkup Adapun yang menjadi ruang lingkup untuk membatasi kegiatan yang akan dilakukan antara lain adalah: a. Bagaimana penerapanan e-filing terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di KPP PRATAMA MEDAN BARAT. b. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam mengikuti program efiling. c. Upaya apa saja yang telah dilakukan KPP PRATAMA MEDAN BARAT dalam melaksanakan program e-filing dalam memudahkan Wajib Pajak. d. Berapa besar target dan bagaimana realisasi dalam penerimaan pajak melalui program e-filing di KPP PRATAMA MEDAN BARAT. I.5 Metode Penelitian 5.1 Persiapan Dalam tahap ini penulis melakukan tahapan berikut : A. Memilih jenis pajak yang akan dijadikan judul yang akan dibahas 17 Universitas Sumatera Utara
18
B. Mengajukan judul kepada ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik C. Persetujuan penentuan judul tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri oleh ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan D. Penyusunan Proposal Praktik Kerja Lapangan Mandiri E. Seminar Proposal Praktik Kerja Lapangan Mandiri F. Memohon surat pengantar Praktik Kerja Lapangan Mandiri dari pihak Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan 5.2 Studi Literatur Merupakan dasar teori yang mendukung laporan ini menyangkut masalah yang dibahas yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan perpajakan, artikel ilmiah, catatan-catatan maupun bahasa tertulis yang berhubungan dengan Laporan Tugas akhir. 5.3 Observasi Lapangan Pada tahapan ini penulis telah melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan sesuai sistematis terhadap data yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 5.4 Pengumpulan Data Yaitu kegiatan mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh penulis untuk menyusun laporan akhir, baik data-data yang diperoleh dari tempat objek PKLM maupun data yang diperoleh melalui studi literatur. a. Analisis Data Dan Evaluasi
18 Universitas Sumatera Utara
19
Setelah penulis memperoleh data data yang diperlukan, maka penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data atau informasi mengenai pelaksanaan efiling. I.6
Metode Pengumpulan Data Ada tiga metode yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data, yaitu
berupa: a. Metode Wawancara (interview) Penulis melakukan wawancara langsung kepada Pegawai Kantor Pelayanan Pratama Medan Barat yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang bermanfat dalam menyusun laporan tugas akhir. b. Metode Pengamatan (Observation) Pengumpulan data dan pencarian data dengan cara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan peninjauan yang dilakukan penulis dengan melakukan pengamatan langsung di KPP PRATAMA MEDAN BARAT. c. Daftar Dokumentasi (Documentation) Daftar dokumentasi dapat berupa struktur organisasi KPP PRATAMA MEDAN BARAT dan dokumentasi yang lain sebagai pelengkap Penulisan ini. Dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi dan arsip-arsip penting mengenai e-filing. I.7
Sistematika Penulisan Laporan Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan PKLM, yaitu:
19 Universitas Sumatera Utara
20
BAB I:
PENDAHULUAN Pada Bab ini, penulis menjelaskan secara singkat latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan laporan dalam pemilihan judul. Bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat,
uraian
teoritis,
ruang
lingkup
PKLM,
metode
pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan PKLM. BAB II:
GAMBARAN UMUM OBJEK Pada bab ini , penulis menguraikan gambaran umum mengenai gambaran umum lokasi PKLM , sejarah singkat KPP PRATAMA MEDAN BARAT , struktur organisasi , uraian tugas pokok dan fungsi , serta gambaran pegawai KPP PRATAMA MEDAN BARAT
BAB III: GAMBARAN DATA PKLM Pada bab ini, penulis menjelaskan data yang berkaitan dengan efiling di KPP PRATAMA MEDAN BARAT. BAB IV: ANALISIS DAN EVALUASI DATA Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang analisis dan evaluasi terhadap data-data yang berhubungan dengan judul laporan PKLM dengan membandingkan penerapan teori yang ada dengan data yang diperoleh di lapangan. BAB V:
KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran penulis sehubungan dengan uraian pada bab-bab 20 Universitas Sumatera Utara
21
sebelumnya. Yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak khususnya di KPP PRATAMA MEDAN BARAT.
21 Universitas Sumatera Utara
