BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Peranan notaris dalam kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan bersamaan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan tersebut perlu dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Akta yang dibuat notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Selain itu akta merupakan bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum atas peristiwa hukum maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan akta tersebut. Sebagai sebuah profesi yang mulia (officium nobile), Notaris memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat modern yang menghendaki adanya pendokumentasian suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh subyek hukum baik dalam arti subjek hukum berupa orang (natuurlijke persoon) maupun subyek hukum dalam arti badan hukum (recht persoon).1 Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menyadari bahwa ia diangkat oleh pemerintah (Menteri Hukum dan HAM) bukan hanya untuk membantu kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk membantu Pemerintah 1Abdul
Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotaratan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika,UII Press, Yogyakarta, hlm. 107.
2
dalam upaya memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, undang-undang memberikan kepada Notaris suatu kepercayaan yang besar. Notaris harus pula menyadari bahwa seorang dalam menjalankan tugas jabatannya, selain memiliki keterampilan profesi di bidang ilmu hukum kenotariatan juga harus dilandasi dengan tanggung jawab moral dan etika agar dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat.2 Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan menjamin kualitas kerja Notaris, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan. Notaris sudah seharusnya terhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris agar memudahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi notaris dalam rangka menjaga profesionalisme dan etika profesi. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan NotarisLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 117(UUJN) tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan Notaris, hanya mewajibkan para Notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal. Sedangkan Pasal 1 angka (13) Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-01.H.T.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisan, memaparkan bahwa organisasi Notaris satu-satunya yang diakui oleh Pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN tersebut adalah bersifat memaksa, yang mengharuskan Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Pasal-Pasal maupun penjelasan 2Nico,
2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, hlm. 57.
3
UUJN tidak ada yang menyebutkan satu kata pun bahwa satu wadah Organisasi Notaris yang dimaksud oleh UUJN itu adalah INI, meski demikian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI. No.M-01.H.T.03.01 tahun 2003, INI adalah satu-satunya Organisasi Notaris yang diakui oleh Pemerintah. Bila dilihat sekilas memang hal ini dapat menimbulkan pemahaman yang kabur, sebagaimana diketahui bahwa adanya Keputusan Menteri tersebut dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya UUJN, seharusnya diperlukan peraturan pelaksana selanjutnya atas dikeluarkannya UUJN yang menegaskan wadah tunggal organisasi Notaris yang dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) tersebut. Faktanya tidak bisa dipungkiri, bahwa selain INI masih terdapat beberapa organisasi Notaris lain yang hingga saat ini ada, yaitu antara lain adalah Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), serta Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI). Berdasarkan perbedaan konsep dan cara pandang terhadap wadah tunggal dengan demokrasi dan konstitusi, maka PERNORI dan ANI telah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan PERNORI dan ANI berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009-014/PUU-III/2005 yang menyatakan bahwa UUJN tidak menyebutkan INI sebagai wadah tunggal organisasi notaris. Jika kenyataannya, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUJN pemerintah menetapkan INI sebagai wadah tungggal, maka hal itu berada di tataran peraturan perundang-undangan pelaksanaan undang-undang. Sebagai konsekuensi dari diangkat dan diberhentikannya Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM , maka sudah sewajarnya Menteri Hukum dan HAM
4
mempunyai kewajiban dan berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan terhadap Notaris yang tergabung dalam keanggotaan INI dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara eksternal yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. 3 Majelis Pengawas tersebut terdiri atas unsur Pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Selain itu juga pengawasan dilakukan secara internal oleh Dewan Kehormatan Notaris. Berdasarkan hasil pra penelitian, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat organisasi lain di luar INI yaitu ANI, sebagian besar diantaranya berkedudukan di Kabupaten Sleman. ANI tidak berbadan
hukum,
karenanya
organisasi
tersebut
termasuk
organisasi
kemasyarakatan yang secara yuridis formil tunduk pada Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini kemudian menjadi tidak jelas, karena ANI seharusya berada dibawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan tetapi di sisi lain, anggota dari organisasi tersebut adalah Notaris yang mempunyai fungsi pelayanan publik dan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Dengan adanya 4 (empat) organisasi profesi notaris yang ada maka prinsip wadah tunggal yang diamanatkan undang-undang terdapat penyimpangan. Konsekuensi hukum lainnya yaitu pada permasalahan pembentukan Majelis Pengawas yang semakin pelik, karena unsur dari Majelis Pengawas salah satunya berasal dari organisasi notaris.4
3Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 68 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 67 ayat (3) butir b
5
Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan kajian mengenai serta pengawasan dan kedudukan hukum terhadap Notaris yang tidak tergabung dalam INI serta keberadaan INI sebagai satu-satunya wadah tunggal yang diakui oleh Pemerintah yang pada hakikatnya memberikan perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat pokok permasalahan tersebut dalam suatu penelitian yang kemudian diungkapkan dalam judul “PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK TERGABUNG DALAM
KEANGGOTAAN
ORGANISASI
IKATAN
NOTARIS
INDONESIA (INI) DI KABUPATEN SLEMAN”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah yang menjadi bahasan penelitian ini, antara lain : 1. Bagaimana persepsi Kementerian Hukum dan HAM, Organisasi INI, dan Akademisi berkaitan dengan keberadaan organisasi diluar INI ? 2. Bagaimana pengawasan terhadap Notaris yang tidak tergabung dalam keanggotaan organisasi INI di Kabupaten Sleman?
C. Keaslian Penelitian Sepengetahuan peneliti, dengan melakukan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum UGM, “Pengawasan Terhadap Notaris YangTidak Tergabung
6
Dalam Keanggotaan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (IN.I) di Kabupaten Sleman”, belum pernah dilakukan, namun dijumpai penelitian yang mendekati dengan judul dan rumusan masalah, antara lain: 1. Upaya Mewujudkan Ikatan Notaris Indonesia Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Profesi Notaris.5 Karya tulis ini ditulis oleh Andri Wisnubrata mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2010, pada penelitian ini batasan permasalahannya sebagai berikut : a. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan wadah tunggal profesi notaris sebagaimana diamanatkan pada Pasal 82 ayat (1) UUJN b. Penegakan kode etik Notaris digunakan sebagai upaya mewujudkan wadah tunggal profesi notaris. Kesimpulan : 1) Bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan wadah tunggal profesi Notaris adalah tidak jelasnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris belum adanya persepsi yang sama diantara para Notaris walaupun organisasi notaris dalam membentuk wadah tunggal organisasi Notaris. 2) Penegakan Kode Etik Notaris dapat digunakan sebagai upaya mewujudkan wadah tunggal profesi Notaris karena kode etik yang digunakan sekarang adalah kode etik Notaris yang merupakan
5
Andri Wisnubrata, “Upaya Mewujudkan Ikatan Notaris Indonesia Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Profesi Notaris”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.
7
hasil kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang diselenggarakan di Bandung tanggal 27 januari 2005. 2. Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Profesi Jabatan Notaris di Kota Banjarmasin. 6 Karya tulis ini ditulis oleh Nurdiana Fitria, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2012, pada peneltian ini batasan permasalahannya sebagai berikut : a. Mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris b. Implementasi pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin terhadap Notaris Kesimpulan: 1) Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Banjarmasin dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dianggap perlu. Kemudian menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan Notaris melanggar Kode Etik Notaris atau Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut, 2) Hasil impelementasi pengawasan terhadap Notaris, periode 20102012 terdapat 32 tiga puluh dua) orang notaris melanggar Kode Etik Notaris maupun Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.
6Nurdiana
Fitria, “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Profesi Jabatan Notaris di Kota Banjarmasin”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.
8
Kemudian para Notaris tersebut dijatuhi sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah atas rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah. 3. Peranan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Jambi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Para Notaris Yang Berkedudukan di Kabupaten Bungo. 7 Karya tulis ini ditulis oleh Triyoga, mahasiswa Magister Kenotraiatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2012, pada penelitian ini batasan permasalahannya sebagai berikut : a. Bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wiayah Provinsi Jambi terhadap para Notaris di Kabupaten Bungo b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan pembinaan para Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bungo Kesimpulan : 1) Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bungo pada saat ini langsung diawasi dan dibina oleh Majelis Pengawas Wilayah dikarenakan belum terbentuknya Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bungo, dimana mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.
7Triyoga,
“Peranan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Jambi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Para Notaris Yang Berkedudukan di Kabupaten Bungo”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2012.
9
2) Dari hasil penelitian ini ditemukan kendala-kendala berupa penyediaan dna yang belum memadai dan jarak yang cukup jauh, namun kendala tersebut berusaha diatasi dengan melakukan persiapan jauh hari sebelum melakukan pengawasan. Oleh karena itu, dengan perumusan permasalahan, obyek penelitian, dan lokasi penelitian yang berbeda, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh siapapun sehingga keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dipertanggung jawabkan. Apabila dikemudian hari terdapat penelitian yang hampir sama, maka peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah dan mendukung penelitian yang telah ada tersebut.
D. Tujuan Penelitian Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahuidan menganalisis persepsi Kementerian Hukum dan HAM, Organisasi INI, dan Akademisi berkaitan dengan keberadaan organisasi diluar INI. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan terhadap Notaris yang tidak tergabung dalam keanggotaan organisasi INI di Kabupaten Sleman.
E. Manfaat Penelitian 1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wacana dan sumbangan pemikiran bagi akademisi, praktisi hukum serta masyarakat luas di bidang
10
ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan, serta menambah wawasan dan pengetahuan peneliti. 2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan pertimbangan yang sangat berarti bagi Pemerintah dalam menentukan public policy, INI dalam menyikapi keberadaannya sebagai wadah tunggal, dan organisasi notaris lain yang berada di luar INI dalam menentukan arah bagi terwujudnya profesionalisme notaris.
