BAB I PENDAHULUAN. dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dimulai Sejak hari

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dimulai Sejak hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908 (hari berdirinya Budi Utomo), yang merupakan Puncak Pertama Perjuangan kesadaran, rasa kesatuan bangsa diantara putra-putri Indonesia menunjukkan bentuk yang nyata menuju kemerdekaan Indonesia. Berkembangnya pendidikan kepramukaan yang dulunya disebut kepanduan merupakan tolok ukur munculnya berbagai organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Organisasi

kepanduan

di

Indonesia dimulai

oleh

adanya cabang

Nederlandse Padvinders Organisatie (NPO) pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kwartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) pada tahun 1916. Sedangkan organisasi Kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaanse Padvinders Organisatie berdiri atas prakarsa S.P. Mangkunegara VII pada tahun 1916. 1 Kenyataan bahwa kepanduan itu sejalan dengan pergerakan nasional, seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya Padvinder Muhammadiyah dan berganti nama menjadi Hisbul Wathon (HW), Nationale Padvinderij yang 1

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 75 tahun kepanduan dan kepramukaan, Jakarta,

1987, h. 1

1 SKRIPSI Status Keanggotaan Warga Negara Asing Dalam Gerakan Pramuka Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Yosvita Prasetyaningtyas


2

didirikan oleh Budi Utomo, Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Afdeling Padvinderij yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu dan lebih dikenal dengan SIAP, Nationale Islamietishe Padvinderij (NATIPIJ) didirikan oleh Jong Islamieten Bond (JIB) dan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO) didirikan oleh Pemuda Indonesia. Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders (JJP)/ Pandu Kebangsaan (PK), INPO dan PPS. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) yang diresmikan pada bulan April 1938. 2 Antara tahun 1928-1935 bermunculan gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. Kepanduan yang bernafas kebangsaan antara lain Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang bernafas agama antara lain Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul Wathon, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Azas Katholik Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI). 3

2

Ibid, h. 2

3

Ibid.

SKRIPSI Status Keanggotaan Warga Negara Asing Dalam Gerakan Pramuka Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Yosvita Prasetyaningtyas


3

Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres dilaksanakan pada tanggal 27-29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti, lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947. Saat-saat inilah kepanduan Indonesia golongan putri mulai berkembang. 4 Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian bagi para anggota pergerakan kepanduan di Indonesia. Pada waktu berakhirnya periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahakan kemerdekaan itu, Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 1950. Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsepsi baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masingmasing dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia dengan Keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengakuan

4

Ibid, h. 3



4

pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepramukaan di Indonesia dan keputusan nomor 93/Bag. A tertanggal 1 Februari 1947 itu berakhir. Ikatan Pandu Indonesia segera mengambil prakarsa mengadakan beberapa kali pertemuan secara berkala dalam tahun 1960. Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Bapak Pandu. Kemudian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru disahkan. Ikatan Pandu Indonesia, POPPINDO dan PKPI melebur dalam federasi baru PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia) yang pimpinan hariannya adalah adalah Sri Sultan Hamengkubowon IX selaku Bapak Pandu. Pada tahun yang sama, munculah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan Pasal 330 C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30). Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme (Lampiran C Ayat 8). Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Presiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 yang bertempat di Istana Negara mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikannya harus diganti. Seluruh



5

organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Achmadi. Akhirnya, realisasi dari pertemuan tersebut yaitu dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Di bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial). Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Akhirnya, pada tahun 1961 inilah Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk meleburkan semua kepanduan Indonesia kedalam satu organisasi baru yang diberi nama Gerakan Pramuka. Lahirnya Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan yaitu : 1.

Pidato Presiden/Mandataris MPRS dihadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai hari Tunas Gerakan Pramuka;



6

2.

Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 itu juga menggariskan agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu Keppres RI No. 238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan anggotanya;

3.

Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anakanak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai hari permulaan tahun kerja;

4.

Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai hari ikrar Gerakan Pramuka;

5.

Pelantikan Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, diikuti defile Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat



7

yang didahului dengan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai hari Pramuka. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden. Peristiwa tanggal 14 Agustus 1961 ini sebagai perkenalan Gerakan Pramuka kepada masyarakat dan kemudian dijadikan sebagai hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Pendirian Gerakan Pramuka merupakan sebuah mega proyek dari Bung Karno dalam pembentukan Nation Building atau proyek cinta tanah air agar para pemuda pemudi Indonesia mencintai tanah air Indonesia. Proyek nation building ini diadopsi dari beberapa negara-negara sosialis seperti Uni Soviet dan Korea Selatan yang dikenal sebagai Young Pioneer atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti Pramuka yang memiliki tugas dan fungsi utama pembentukan cinta tanah air para pemuda. Kemudian, untuk menyeimbangkan hal itu Bung Karno juga mengadopsi bagaimana pola pembinaan pada Scout yang didirikan oleh BP. 5 Lagu Hymne Pramuka mempertegas bahwa sebenarnya tugas pokok dan fungsi utama Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan terhadap anak-anak untuk semakin cinta tanah air dan ikut serta dalam pembangunan 5

Wawancara dengan pembina UKM Pramuka, Gedung Psikologi Universitas Airlangga, 2 Juli 2012



8

bangsa. Fungsi utama ini terlihat dengan banyaknya kiasan-kiasan yang dipakai dalam Gerakan Pramuka yang melambangkan semangat kebangsaan. Penggunaan bendera merah putih sebagai kacu leher bukan sebagai scraft biasa seperti yang dimiliki oleh organisasi-organisasi kepanduan lain di dunia menjadikan kebanggaan tersendiri oleh orang yang memakainya. 6 Pada tanggal 24 November 2010 disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka merupakan upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja Gerakan Pramuka

sebagai salah satu organisasi

kepemudaan yang menjadikan para pemuda Indonesia berkarakter dan berpancasila. Dalam penjelasan undang-undang ini berisi salah satu tujuan bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut yang mendasari Gerakan Pramuka untuk terus aktif sebagai organisasi kepemudaan. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan kepramukaan yang merupakan salah satu pendidikan nonformal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Di samping itu, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi Gerakan Pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6

Ibid.



9

Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1978 tentang garis-garis besar haluan negara bahwa Gerakan Pramuka merupakan salah satu wadah pembinaan generasi muda yang perlu dikembangkan, maka perlu diusahakan adanya Gugusdepan Pramuka di kampus perguruan tinggi yang memberi kesempatan kepada para remaja dan pemuda di dalam dan disekeliling kampus yang berminat dan bersedia mengikuti kegiatan Pramuka. Salah satu usaha untuk mendirikan dan mengembangkan Gugusdepan Pramuka di perguruan tinggi ini dengan diterbitkan keputusan bersama antara direktur jendral pendidikan tinggi dengan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No 047/DJ/KEP/1981 dan No 021 Tahun 1981 tertanggal 11 Februari 1981. Minat untuk mengadakan pembinaan dan pengembangan pendidikan kepramukaan Gugusdepan yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi khususnya Universitas Airlangga, beberapa mahasiswa berusaha merintis ke arah terbentuknya Gugusdepan Pramuka. Rencana pembentukan Gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di kampus Universitas Airlangga itu diprakarsai oleh Yulia Tasnim (018010978), Nirawan Putranto (018111041), Suriansyah (068100602), dan Rudi Yusdian (048111030) dalam suatu pertemuan yang tidak resmi dan berlangsung pada tanggal 13 Juni 1985. Sejak pertemuan itu persiapan-persiapan terus dilakukan hingga diadakannya pertemuan wakil mahasiswa dari beberapa



10

fakultas di Universitas Airlangga dengan Pembantu Rektor III Universitas Airlangga, Drh Soesanto Prijosepoetro, pada tangga 3 Juli 1985. 7 Pada tanggal 7, 8 dan 9 Febuari 1986 diadakan musyawarah penegak pandega Gugusdepan persiapan Universitas Airlangga di Coban Rondo yang membahas tentang penyususnan Dewan Racana untuk masa bakti 1986-1987. Musyawarah tersebut juga membahas tentang rencana kerja ke depan untuk kegiatan Gugusdepan selanjutnya. Serangkaian kegiatan ini dilakukan untuk membentuk Gugusdepan Pramuka yang sesuai dengan surat keputusan kwartir nasional Gerakan Pramuka nomor 054 tahun 1982 tentang petunjuk pelaksanan pembinaan dan pengembangan Gugusdepan yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi. Segala upaya telah dilakukan dengan Rahmat Tuhan YME, maka pada tanggal 22 Febuari 1986 Gugusdepan Universitas Airlangga telah resmi menjadi Gugusdepan Pramuka dengan nomor 623 untuk Gugusdepan Pramuka putra dan nomor 622 untuk Gugusdepan Pramuka putri. Hal ini diputuskan dengan SK Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Surabaya No/KPTS/C.1/1986. Perkembangan Gerakan Pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan penting oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Pada waktu yang bersamaan dalam tatanan dunia global bangsa dan negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian 7

Wawancara dengan alumni Pramuka Unair, Student Center Kampus C Universitas Airlangga, 20 Mei 2012



11

yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa. Dengan menyadari permasalahan yang digambarkan di atas, pada peringatan ulang tahun gerakan pramuka 14 Agustus 2006 dicanangkan revitalisasi gerakan pramuka. Momentum revitalisasi Gerakan Pramuka tersebut dirasakan sangat penting dalam upaya pembangunan kepribadian bangsa yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Di dalam suatu organisasi terdapat beberapa organ yang mendukung tampuk organisasi tersebut. Semua itu tak lepas dari anggota organisasi tersebut. Gerakan Pramuka, sama halnya dengan organisasi lain mempunyai persyaratan khusus untuk menjadi anggota. Anggota dari Gerakan Pramuka ini bersifat volunteer atau yang biasa disebut relawan. Mengapa disebut relawan? Karena keanggotaannya tidak bersifat memaksa melainkan sukarela. Karakter diri dan nilai-nilai pancasila yang dituangkan dalam janji pramuka dan dharma pramuka (Tri Satya dan Dasa Dharma) akan dimiliki dengan menjadi anggota Gerakan Pramuka dan mengikuti kegiatan maupun jenjang pendidikannya. Keanggotaan dalam Gerakan Pramuka diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka jo Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Anggota Gerakan Pramuka terdiri atas anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa Gerakan Pramuka ini adalah Warga Negara Indonesia yang terdiri



12

atas anggota muda (yang berusia 7 tahun sampai dengan 25 tahun) dan anggota dewasa (yang berusia diatas 26 tahun). Anggota Luar Biasa adalah Warga Negara Asing yang menetap sementara waktu di Indonesia yang bergabung dan aktif dalam kegiatan kepramukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan anggota kehormatan itu adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang telah berjasa luar biasa kepada Gerakan Pramuka dan kepramukaan. Dari sekilas pembahasan mengenai anggota Gerakan Pramuka diatas, ada hal yang menarik untuk dibahas. Yakni tentang anggota luar biasa. Di Gerakan Pramuka Universitas Airlangga terdapat anggota luar biasa seperti yang dijelaskan diatas. Berdasarkan kasus ini, anggota luar biasa yang dimaksud adalah mahasiswa Warga Negara Asing yang sedang kuliah di Universitas Airlangga dan menjadi anggota Gerakan Pramuka Universitas Airlangga. Di dalam peraturan yang berlaku, tidak ada penjelasan mengenai proses keanggotaan seorang Warga Negara Asing. Namun, dalam aturan di Gerakan Pramuka Universitas Airlangga disebutkan tata cara keanggotaan Warga Negara Asing tersebut. 1. 2. Isu Hukum 1.

Kedudukan Warga Negara Asing di Indonesia

2.

Hak Warga Negara Asing dalam Gerakan Pramuka di Universitas Airlangga

1. 3. Metode 1. 3. 1. Tipe Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Berpijak atas dasar norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-



13

undangan sebagai pedoman yuridis atas kekosongan hukum yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pijakan utama dilakukan dalam proses pengembangan penelitian ini berdasarkan pada sejarah Gerakan Pramuka dan hak asasi manusia sebagai mahasiswa Asing di Universitas Airlangga menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan. 1. 3. 2. Pendekatan Masalah Penelitian pada skripsi ini juga dilakukan dengan cara pendekatan peraturan perundang-undangan

(statute

approach)

yaitu

dengan

menelaah

segala

permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkut paut dengan isu hukum yang dihadapi dengan mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya suatu perundang-undangan. 8 Bahkan ada beberapa peraturan kebijakan yang diambil meskipun belum memiliki payung hukum yang kuat tetapi dalam pelaksanaan di lapangan mampu menjawab permasalahan keanggotaan Warga Negara Asing yang tidak mampu di jawab oleh peraturan Perundang-undangan. Agar

penelitian

yang

dihasilkan

berkualitas

dan

dapat

dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (conseptual approach). Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga menemukan ideide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum terkait dengan isu yang dihadapi dan dijadikan sandaran dalam

8

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Inu Kencana, Jakarta, 2010, h. 96



14

membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi. 9 Beberapa pendapat juga diambil dengan cara wawancara dengan narasumber yang berkompeten. 1. 3. 3. Bahan Sumber Hukum Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskritif apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. 10 Bahan-bahan sumber hukum tersebut antara lain : a. Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. 11 Bahan-bahan hukum primer diambil dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian, kependudukan, sistem pendidikan nasional, HAM, BHMN untuk Unair dan Gerakan Pramuka. Ada juga Kebijakan Pejabat terkait penyelesaian masalah kepramukaan. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan hukum sekunder diambil dari pendapat-pendapat hukum yang terkait dengan keimigrasian, kependudukan, sistem pendidikan nasional, HAM, BHMN untuk Unair dan Gerakan Pramuka di Indonesia dari berbagai karya ilmiah baik yang dipublikasikan maupun tidak

9

Ibid, h. 137

10

Ibid., h. 141

11

Ibid.



15

dipublikasikan. Bahan tersebut berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan objek penulisan yang terdapat dalam buku-buku, majalah, makalah, media massa, pidato, website, penelitian magang di instansi terkait maupun dengan wawancara langsung. Karya ilmiah yang tidak dipublikasikan diambil dari jurnal hukum, skripsi, tesis, dan desertasi.


BAB I PENDAHULUAN. dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dimulai Sejak hari

Recommend Documents