BAB I PENDAHULUAN. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyatakan: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Melihat definisi di atas, sesungguhnya pendidikan mempunyai dua tujuan sekaligus. Pertama, sebagai kegiatan sosial kolektif. Artinya, pendidikan ditujukan untuk mewujudkan nilai-nilai sosial atau cita-cita sosial. Kedua, realitas diri, yaitu keinginan individu untuk mengembangkan potensi-potensi diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik bagi diri dan sesamanya dalam masyarakat bangsa menuju masa depan. Fungsi pendidikan bukan sekadar pelaksanaan kebijakan nasional atas nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, tetapi sebagai salah satu kekuatan sosial yang memberi corak dan arah bagi kehidupan masyarakat di masa depan.

Kemas Imron Rosadi, 2012 Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lpmp Dalam Penjaminan Mutu Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2

Demi mencapai tujuan itu, pembangunan pendidikan di Indonesia bertumpu pada tiga aspek, yaitu aspek pemerataan dan perluasan, mutu dan relevansi, serta tata kelola yang baik. Ketiga aspek tersebut secara simultan dibangun untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun demikian, tak lantas pembangunan pendidikan tersebut menjadi sederhana. Hal itu disebabkan faktorfaktor lain yang membuat pembangunannya menjadi sedemikian kompleks, misalnya pertambahan penduduk yang tinggi, kondisi geografis, budaya yang beragam, dan kebijakan yang diskontinu. Salah satu isu yang menarik dikaji dalam konstelasi pembangunan pendidikan di Indonesia adalah mutu pendidikan yang rendah (Sholeh, 2007: 146). Gejala rendahnya mutu pendidikan di Indonesia semakin dirasakan dan muncul sebagai topik diskusi di kalangan teoretisi, praktisi, juga orang awam, sehingga setidaknya memunculkan empat pandangan. Pandangan pertama melihat mutu pendidikan dari prestasi belajar siswa yang mengukur pengetahuan kognitif. Dalam pandangan ini, mutu pendidikan ditentukan oleh struktur dasar keilmuan yang ketat. Pembakuan secara terpusat dilakukan mulai dari kurikulum, pokok bahasan, metode pengajaran, pengadaan sarana dan prasarana, hingga evaluasi belajar. Pandangan kedua melihat mutu pendidikan melalui prosesnya. Pandangan ini mengangggap kurikulum tidak perlu berstruktur ketat, yang penting siswa dapat belajar aktif. Pandangan ketiga melihat mutu pendidikan dari masukannya seperti guru, alat belajar, buku pelajaran, perpustakaan, dan prasarana pendidikan. Pandangan keempat melihat mutu pendidikan dari efektivitas dan efisiensi pengelolaan satuan pendidikan.


3

Dibalik semua itu dapat dirasakan bahwa adanya ketertinggalan yang signifikan mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan Negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karana itu, pendidikan seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing dengan sumber daya manusia di Negara-negara lain. Bila di amati, Nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Ada banyak penyabab mengapa mutu pendidikan di Indonesia, baik pendidikan formal maupun informal, dinilai rendah. Penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Adapun menurut Mailani kasim permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu: (1). Rendahnya sarana fisik, (2). Rendahnya kualitas guru, (3). Rendahnya kesejahteraan guru, (4).Rendahnya prestasi siswa, (5). Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, (6).Rendahnya relevansi pendidikan (7).Mahalnyabiayapendidikan.http://meilanikasim.wordpress.com/2009/03 /08/makalah-masalah-pendidikan-di-indonesia/


4

Umaedi dalam http://www.ssep.net/director.html ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan bukubuku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan ( sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi inputoutput yang diperkenalkan oleh teori education production function (Hanushek, 1979,1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa komleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah di Indonesia antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum, sistim evaluasi, sarana pendidikan, materi ajar, mutu guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Namun, upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal ini diindikasikan dengan nilai hasil evaluasi belajar untuk berbagai bidang studi pada jenjang SMP dan SMA yang cenderung tidak menunjukkan peningkatan

yang berarti

bahkan

dapat

dikategorikan konstan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Tedjasudhana (2005) mengatakan: merasa sangat prihatin dengan pendapat dari beberapa kalangan yang menyatakan bahwa standar


5

kelulusan yang ditetapkan untuk UN yaitu 4,50 dianggap terlalu tinggi, padahal di Singapura nilai kelulusan adalah 6,5, di Malaysia 7, dan di Vietnam 5,5. Dilihat dari kualitas SDM sebagai produk pendidikan, The Global Competitiveness Report menempatkan daya saing Indonesia pada posisi ke-44 pada 2010-2011 atau naik dari posisi 54 pada 2009-2010. Sementara tentang kemampuan ilmuwan (scientist) dan teknokrat (engineer), Indonesia berada pada tingkat ke-31

dan dalam kerja sama teknologi antarindustri dan kerja sama

penelitian antara industri dan perguruan tinggi, berada pada rangking ke-26 dan 38. Di samping itu, tingkat kualitas penelitian Indonesia bertengger di peringkat ke-44 dan kapasitas inovasi Indonesia berada pada urutan ke-30 (LPMP, 20) Selanjutnya menurut Indeks pembangunan pendidikan untuk semua atau education for all bahwa: Di Indonesia menurun. Jika pada 2010 lalu Indonesia berada di peringkat 65, tahun ini merosot ke peringkat 69. Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang diluncurkan di New York, indeks pembangunan pendidikan atau education development index (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. EDI dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80. Global Monitoring Report dikeluarkan setiap tahun yang berisi hasil pemonitoran reguler pendidikan dunia. Indeks pendidikan tersebut dibuat dengan mengacu pada enam tujuan pendidikan EFA yang disusun dalam pertemuan pendidikan global di Dakar, Senegal, tahun 2000. Saat ini Indonesia masih tertinggal dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34. Brunai Darussalam masuk kelompok pencapaian tinggi bersama Jepang, yang mencapai posisi nomor satu dunia. Adapun Malaysia berada di peringkat ke-65 atau masih dalam kategori kelompok pencapaian medium seperti


6

halnya Indonesia. Posisi Indonesia jauh lebih baik dari Filipina (85), Kamboja (102), India (107), dan Laos (109). Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan jender, dan angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar (SD). http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/02/18555569/Indeks.Pendidikan.Indones ia.Menurun Penurunan EDI Indonesia yang cukup tinggi tahun ini terjadi terutama pada kategori penilaian angka bertahan siswa hingga kelas V SD. Kategori ini untuk menunjukkan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar yang siklusnya dipatok sedikitnya lima tahun. Masalah relevansi pendidikan sebagai cerminan mutu pendidikan yang rendah setidaknya disebabkan dua hal. Pertama, praktik pendidikan yang dirasakan selama ini terlalu teoretis dan kurang strategis. Ashari (2009: 11) menyebutnya sebagai pendidikan yang kurang membumi. Di banyak aspek, pendidikan tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat (aspek sosiologis), falsafah bangsa (aspek filosofis), hakikat anak didik (aspek psikologis), dan hakikat pengetahuan (aspek bidang ilmu) secara sinergis. Keempat aspek tersebut harus dipadukan secara sinergis dalam sebuah sistem kehidupan yang nyata (real life sistem) yang lebih bermakna (meaningful), sehingga dapat menciptakan manusia yang tidak hanya mempunyai pola pikir tinggi, tetapi diikuti pula oleh daya rohani, fisik, dan sosial yang tinggi pula.


7

Kedua, terjadi mismatch dunia pendidikan dengan kebutuhan (Bolton, 2000). Ashari (2009: 12) menyebutnya sebagai pendidikan yang antirealitas. Lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi berjalan terpisah. Lembaga-lembaga itu lebih mengedepankan profesionalitas dan mengesampingkan adaptabilitas. Dampaknya tidak hanya terkait jumlah pengangguran yang membengkak, tapi juga lulusan yang telah bekerja pun kurang dapat berkontribusi secara proaktif bagi dirinya sendiri, keluarga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak mengherankan bila sebagian orang yang telah bekerja justru menjadi beban bagi lembaganya. Kasus korupsi, kolusi, nepotisme, perebutan kekuasaan, rendahnya citra hukum dan disiplin masyarakat, meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya serta kejahatan, lambannya pemulihan krisis ekonomi dan sosial yang marak dewasa ini, merupakan sebagian bukti bahwa pendidikan yang selama ini dilaksanakan kurang bermakna (meaningful). Mutu pendidikan dipengaruhi beberapa faktor. Sukmadinata, dkk. (2006: 8) merangkum masalah pendidikan terkait mutu sebagai berikut: Banyak masalah mutu dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan serta dukungan dari pihakpihak yang terkait dengan pendidikan. Di antara faktor tersebut, guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan faktor utama yang memengaruhi mutu pendidikan (Sagala, 2007: 24). Guru sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan harus selalu mendapatkan


8

pembinaan

dan

pengembangan

secara

berkelanjutan.

Pembinaan

dan

pengembangan tersebut dapat berupa peningkatan profesionalisme dasar atau penyesuaian dengan kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah. Pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (bdk. Sagala, 2007: 26-27). Sumber daya manusia (SDM) pendidikan merupakan hal penting dalam sebuah organisasi. Peran SDM sangat penting untuk kemajuan dan perubahan organisasi. Karena SDM memengaruhi efektivitas dan efisiensi peran, fungsi, dan tujuan organisasi, perhatian terhadap SDM harus diberikan terus dengan memelihara dan melatih SDM dengan berbagai cara melalui serangkaian kegiatan dan program yang bersifat menambah pengetahuan dan keterampilan. Saat ini banyak organisasi yang melakukan serangkaian kegiatan atau program guna meningkatkan kinerja karyawannya. Kegiatan atau program tersebut dapat dilakukan dengan pelatihan, seminar, workshop, konseling, maupun studi banding guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, perbaikan sikap, serta peningkatan kinerja atau sekadar mendapatkan pengetahuan baru. Meski demikian, terkadang setelah mengikuti pelatihan, kinerja individu tetap tidak sesuai dengan harapan. Demikian juga lembaga pendidikan, jika ingin tujuannya tercapai sesuai harapan, setiap individu di dalamnya (terutama guru atau tenaga pendidik) harus dapat menjalankan tugas dengan efektif dan efisien. Pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik akan memengaruhi tugas yang diberikan kepadanya berhasil atau tidak. Tenaga pendidik yang tidak memiliki atau memiliki sedikit


9

pengetahuan dan keterampilan akan menghambat keberhasilan lembaga pendidikan. Karena itu, setiap tenaga pendidik harus melakukan pemeliharaan dan pengembangan pengetahuan serta keterampilannya. Sikap dan nilai yang dimiliki tenaga pendidik terhadap lingkungan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas. Guna mencapai keberhasilan dalam tugas dan tujuan lembaga pendidikan, setiap tenaga pendidik atau guru harus terus mengembangkan sikap yang dimiliki agar tercipta iklim belajar yang diinginkan. Pengembangan SDM pendidikan, khususnya tenaga pendidik, sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan peningkatan kualitas SDM tenaga pendidikan, diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat. Masalah-masalah pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas perlu segera dicarikan solusi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, salah satunya penerbitan Permendiknas Nomor 07/2007 yang mengatur bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai lembaga pemerintah pusat yang ada di setiap provinsi berkewajiban mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada sekolah dasar dan menengah dalam upaya penjaminan mutu pendidikan. Berdasarkan Peraturan Mendiknas RI Nomor 7

Tahun 2007, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, struktur organisasi LPMP terdiri atas tiga seksi, yakni seksi program dan sistem informasi, seksi pemetaan mutu dan supervisi, dan seksi fasilitasi sumber daya pendidikan.


10

Satori dalam (http://gurupembaharu.com/home/sistem-penjaminan-danpeningkatan-mutu-pendidikan/) mempertegas bahwa: Peraturan tersebut mengisyaratkan langkah pemberdayaan tugas pokok dan fungsi yang menyangkut: (1) pemetaan mutu pendidikan, (2) supervisi dalam rangka pengembangan mutu, (3) pengembangan sistem informasi mutu pendidikan, dan (4) fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawab Quality Assurance and Improvement pemberdayaan LPMP difokuskan pada fungsi bimbingan, arahan, dan saran/bantuan teknis. Oleh karena itu Satori dalam (http://gurupembaharu.com/home/sistempenjaminan-dan-peningkatan-mutu-pendidikan/) mengatakan juga bahwa : LPMP sebagai institusi pelayanan Dirjen PMPTK melalui direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan hendaknya mampu membangun jaringan kerja penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang melibatkan satuan pendidikan, pengawas sekolah, kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Karena tidak dipungkiri bahwa upaya strategis jangka panjang untuk mewujudkannya menuntut satu sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang dapat membangun kerjasama dan kolaborasi di antara berbagai institusi yang terkait dalam satu keterpaduan jaringan kerja nasional. Berdasarkan uraian di atas, maka LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu

pendidikan

dapat

mengoptimalkan

peran

dan

fungsinya

dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu kependidikan yang meliputi berbagai aspek baik peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan maupun mutu lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut LPMP dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang tersistem dan terstruktur dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar, kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.


11

Sama juga halnya di Inggris penjaminan mutu pendidikan di naungi oleh sebuah lembaga penjaminan mutu yakni QAA (Quality Assurance Agency) yang mempunyai kesamaan dengan LPMP. Misinya adalah untuk menjaga standar dan meningkatkan kualitas pendidikan Inggris. QAA Menawarkan saran, bimbingan dan dukungan untuk membantu pendidikan Inggris dan lembaga lainnya memberikan pengalaman siswa terbaik. QAA melakukan review lembaga dan mempublikasikan laporan merinci temuan. Laporan QAA menyoroti praktek yang baik dan mengandung rekomendasi untuk membantu meningkatkan kualitas. Para peer reviewer pada tim review QAA memiliki pengalaman terbaik dalam memberikan penilaian pendidikan. Untuk mendukung standar dan mempromosikan peningkatan kualitas pendidikan, QAA mempublikasikan berbagai titik referensi dan bimbingan. Publikasi ini banyak digunakan oleh staf akademik Inggris yang bertanggung jawab dalam membentuk pengalaman siswa. QAA dalam menjamin mutu pendidikan di inggris memiliki strategi untuk tahun 2011-14 adalah: (a).Memenuhi semua kebutuhan siswa dan dihargai oleh mereka. (b).Menjaga standar pendidikan di Inggris dalam konteks internasional (c).Perbaikan pendidikan yang bermutu tinggi di Inggris. (d).Meningkatkan pemahaman publik akan standar pendidikan yang berkualitas. http://www.qaa.ac.uk/aboutus/Pages/default.aspx

Di Amerika lembaga penjaminan mutu pendidikan yang terkenal dan mempunyai pengaruh global pendidikan internasional yang dikenal CQAIE (the center for quality assurance international education), pusat Jaminan Mutu dalam Pendidikan Internasional, dengan kantor di metropolitan Washington, DC, Hanoi, Kemas Imron Rosadi, 2012 Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lpmp Dalam Penjaminan Mutu Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

12

Vietnam dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, adalah kegiatan kolaboratif dari pendidikan dan kualitas dan jaminan kompetensi masyarakat baik di Amerika Serikat dan antara Amerika Serikat dan negara-negara lain yang peduli dengan masalah kualitas dan keadilan dalam akademis internasional dan mobilitas profesional, credentialing dan pengakuan. Pusat memfasilitasi studi perbandingan kualitas nasional dan mekanisme jaminan kompetensi untuk meningkatkan upaya dalam

negara

dan

mempromosikan

mobilitas

antara

sistem

nasional.

http://www.cqaie.org/

Untuk tujuan tersebut, kegiatan The Center terbagi dalam tiga kategori utama: (a) Kegiatan Nasional, (b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan dalam Jaminan Kualitas, akreditasi (c) Perencanaan Strategis untuk Jaminan Kualitas pendidikan, advokasi dan perencanaan dalam globalisasi serta transnasional profesi kualitas pendidikan.

CQAIE membantu negara dalam pengembangan atau peningkatan sistem jaminan kualitas untuk pendidikan pasca sekolah menengah (termasuk pendidikan tinggi dan pekerjaan / pelatihan kejuruan) melalui kerja dengan Departemen, Lembaga Jaminan Mutu Nasional dan Lembaga. Stafnya memberikan bantuan pada berbagai tahap: desain (termasuk legislasi penyusunan atau mengembangkan kebijakan nasional); perencanaan strategis pada tingkat kelembagaan atau sistemik untuk jaminan kualitas, implementasi (termasuk program pelatihan nasional atau institusional) dan evaluasi (termasuk extern yang al internasional kajian sistem nasional dan lembaga individu).


13

Sejak didirikan pada tahun 1991, Pusat ini telah bekerja di negara dengan sedikitnya dua pertiga dari negara dengan sistem jaminan kualitas nasional dan global. Pusat ini bekerja melalui berbagai Departemen yang terkait dengan Pendidikan Tinggi, Kejuruan / Pelatihan Kerja, Tenaga Kerja dan Kesehatan. Dr Marjorie Perdamaian Lenn, Presiden Pusat, diminta oleh Bank Dunia untuk kembali melakukan pengembangan kapasitas yang efektif antara sistem jaminan kualitas nasional di Asia Timur dan Pasifik. Hal ini melibatkan 2004 Bank Dunia publikasi Jaminan Penguatan Kualitas dan Akreditasi di Asia Timur dan Pasifik yang mempromosikan regionalisasi jaringan lembaga jaminan mutu. Publikasi ini menjadi dasar bagi kategori baru dari hibah pengembangan oleh Bank Dunia, dimulai dengan Kualitas Jaringan Pasifik berkembang Asia dan diikuti oleh jaringan regional baru untuk Amerika Latin , Afrika dan Arab Amerika . Pusat diberikan yang pertama ini hibah pengembangan dan program hibah global kini dikelola oleh UNESCO (United Nations Educational Organisasi, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dengan kantor pusat di Paris ). Dari tugas dan fungsi lembaga penjaminan mutu Inggris dan amerika di atas terlihat jelas bahwa betapa pentingnya penjaminan mutu yang dilakukan lembaga QAA dan CQAIE untuk peningkatan penjaminan mutu pendidikan baik secara nasional dan global. Dengan demikian bahwa LPMP, QAA inggris dan CQAIE amerika memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama yakni sama-sama melakukan sistem penjaminan mutu pendidikan melalui penguatan pencapaian standar nasional pendidikan di negara masing-masing. Kemas Imron Rosadi, 2012 Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lpmp Dalam Penjaminan Mutu Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

14

Melihat kinerja LPMP provinsi Jambi berdasarkan hasil

observasi awal

yang dilakukan oleh peneliti nampak bahwa kinerja LPMP dalam penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Jambi belum optimal. Hal tersebut nampak dari masih rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dilihat dari masih rendahnya capaian nilai siswa dari tiga mata pelajaran yang diujikan pada UASBN di SD yakni IPA, matematika, bahasa Indonesia. Dari tiga mata pelajaran yang diujikan pada kegiatan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) , nilai matematika berada di posisi terendah, yakni 0,75. Sedangkan jumlah siswa yang memperoleh nilai 10 untuk pelajaran tersebut sebanyak 360 siswa SD. „‟Untuk siswa dari Madrasah Ibtidakyah tidak ada," jelas Kasubdin Pendidikan Dasar Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi

Jambi,

Ramli

Samosir

kepada

Koran

ini.

Menurutnya dari 2.296 SD dan 59 MI baik negeri maupun swasta yang mengikuti ujian nasional dengan jumlah peserta UASBN 57.255, hanya SD 53/I Ladang Peris Kabupaten Batanghari berhasil meraih nilai tertinggi. Perolehan nilai mereka tersebut yakni 27,46. Dikatakannya, untuk kelulusan siswa sendiri ditentukan oleh pihak sekolah. „‟Kita tidak bisa mengintervensi keputusan sekolah,‟‟ tegasnya.http://www.jambiekspres.co.id/index.php/radar-jambi/3723-matematikaterendah-nilai-uasbn-diumumkan Di

Kota Jambi, tercatat 219 SD negeri dan swasta yang menggelar

UASBN. Jumlah peserta 9.800 orang. Pada tahun 2010 lalu, di Kota Jambi ada lima siswa yang tidak lulus. Menurut Rifa‟i Kadis kota, hasil UASBN tersebut dijadikan sebagai salah satu penilaian untuk kelulusan siswa. http://jambiKemas Imron Rosadi, 2012 Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lpmp Dalam Penjaminan Mutu Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

15

independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=12895:rata-ratasekolah-lulus-100-persen&catid=1:metroja

Dari apa yang di sampaikan Ramli Samosir Kasubdin Pendidikan Dasar Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Rifa‟i Kadis kota bahwa rata-rata nilai hasil UASBN SD di provinsi Jambi masih rendah, walaupun rata –rata kelulusan SD cukup tinggi , ini dikarenakan nilai UASBN dihargai 60% sedangkan di tambah dengan nilai UAS sekolah dihargai 40%. Jadi sekolah mempunyai 40% untuk menutupi kekurangan nilai UASBN, dengan demikian kelulusan SD cukup tinggi walaupun hasil UASBNnya sangat rendah.

Jelas bahwa

belum optimalnya kinerja LPMP pada penjaminan mutu

sekolah dasar hal ini dipengaruhi oleh penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan belum terlaksana dengan baik. Berarti bahwa manajemen kinerja LPMP masih perlu ditingkatkan pelaksanaanya, terutama pada aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan review.

Dalam meningkatkan kinerja, suatu organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Hal tersebut dinyatakan oleh Deming (dalam Amstrong dan Denton, 1998: 57): bahwa fungsi-fungsi manajemen kinerja meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan review. Perencanaan dilaksanakan untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan program kerja organisasi yang akan dilakukan dalam jangka waktu pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pelaksanaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengimplementasikan atau merealisasikan Perencanaan program yang telah dibuat. Pada pelaksanaan ini diperhatikan faktor-faktor yang Kemas Imron Rosadi, 2012 Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lpmp Dalam Penjaminan Mutu Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

16

mempengaruhi di antaranya adalah sumber daya manusia, fasilitas, nilainilai, budaya, dan kerjasama yang terdapat di dalam organisasi. Pada aspek monitoring, organisasi dapat melakukan perbaikan pada berbagai tahapan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan hasil. Dalam monitoring disediakan lembaran-lembaran pengamatan dan penilaian sehingga Monitoring program yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik. Pada tahapan review, dilakukan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan yang direncanakan, mulai dari persiapan sampai dengan hasil akhir. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti kinerja LPMP Provinsi Jambi dalam penjaminan mutu pendidikan sekolah dasar di wilayah tersebut. Karena pengembangan sistem penjaminan dan peningkatan mutu dalam kerangka sistem pendidikan nasional memerlukan investasi institusi (capacity building) dengan fokus pada perubahan pola pemahaman (mind set) dan perubahan budaya kerja (institutional/work culture) di antara orang-orang, terutama yang menduduki posisi managerial. Strategi perubahan dimulai dari membangun apa, untuk apa, mengapa, dan bagaimana dengan sensitivity training, simulation, dan case analyses. Karena pada dasarnya penjaminan mutu merupakan serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, program dan lembaga pendidikan. Ketertarikan itu diperkuat kenyataan bahwa kinerja LPMP provinsi Jambi yang berperan melakukan pemetaan mutu, pengeloaan informasi manajemen mutu, memberikan fasilitasi pada satuan pendidikan, dan melakukan evaluasi mutu pendidikan di provinsi Jambi, masih ibarat jauh api dari panggangnya. Karena sampai sekarang mind set-nya kebanyakan masih training minded. Hal ini dapat dimaklumi, sudah sekian lama LPMP yang sebelumnya bernama BPG


17

(Balai Pelatihan Guru) itu semata-mata menjadi tempat pelatihan (training centre).

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah Untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, LPMP tidak bisa berjalan sendiri, namun bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini instansi pemerintahan yang terkait adalah Kementerian Pedidikan Nasional Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk melaksanakan penjaminan mutu tersebut, LPMP menyusun rencana strategis (Renstra) yang diarahkan untuk pencapain visi, misi, dan nilai inti serta tupoksi dari LPMP. Selanjutnya dalam melaksanakan program kerja LPMP yang telah ditetapkan dalam renstra tentunya membutuhkan manajemen kinerja yang efektif agar visi dan misi yang menjadi tujuan LPMP dapat tercapai secara optimal. Untuk menjalankan renstra tersebut di implementasikan pada tiga seksi yakni seksi PSI (program sistem informasi), seksi PMS (pemetaan mutu supervisi) dan seksi FSDP (fasilitasi sumberdaya Pendidik dan kependidikan) yang di naungi oleh kapala bagian tata usaha. Seksi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang mengacu pada renstra yang telah di tetapkan. Tentu di dalam pelaksanaan tugasnya seksi-seki tidak terlepas dari tugas rutin membuat rencana kerja, pelaksanaan kerja, monitoring kerja dan mereview hasil kerja. Dari mekanisme kerja yang ada di LPMP hasil observasi

ditemukan

kejanggalan implementasi program yakni tumpang tindihnya pelaksanaan program contohnya salah satu program yang seharusnya di kerjakan oleh seksi Kemas Imron Rosadi, 2012 Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lpmp Dalam Penjaminan Mutu Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

18

FSDP justru dikerjakan oleh seksi PMS, bahkan banyak program FSDP juga dilaksanakan oleh seksi PSI. Tentu fenomena seperti ini akan mengganggu harmonisasi kerja antar seksi. Hal

ini terjadi atas persetujuan kepala LPMP

dengan SK kegiatan kepanitiaan. Observasi

menunjukkan juga bahwa konsistensi dalam menjalankan

program kerja yang telah di tetapkan masih rendah ini terlihat banyak program yang tidak terlaksana pada tahun berjalan, serta ada pula kegiatan yang tidak terprogram tapi dilaksanakan atau terkesan dengan program dadakkan. Pada pelaksanaan monitoring dan review, LPMP melakukan tanpa persiapan yang memadai sehingga hasil tidak optimal serta tidak ada follow-up yang lintas cepat program (fast traffic). Sehinggga adanya program-program yang seharusnya segera di tindak lanjuti cepat terlaksana tidak mesti menunggu masuk program yang akan datang. Berdasarkan identifikasi masalah di atas tentu perlu dicarikan model manajemen kinerja apa yang cocok dan sesuai untuk diterapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi LPMP tersebut. Banyak sekali model-model manajemen kinerja yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan program kerja LPMP, dan untuk mengetahui seberapa efektif manajemen kinerja yang diterapkan dapat dilihat apakah pelaksanaan program telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dalam visi dan misi. Jika belum tercapai, maka perlu adanya identifikasi terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dan penunjang pelaksanaan kinerja, sehingga dapat dikaji kembali


19

mana yang perlu diperbaiki dan dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam kinerja yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas, berikut ini penulis kemukakan premis penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji, memaknai, dan menganalisis

fenomena

yang

berkaitan

dengan

kinerja

LPMP

dalam

meningkatkan mutu pendidikan, guna merumuskan model sistem kinerja yang efektif dalam proses penjaminan mutu pendidikan di provinsi Jambi. Karena mutu pendidikan menjadi salah satu tanggung jawab LPMP, dan mutu itu sangat terkait dengan kinerja lembaga tersebut, muncul pertanyaan “bagaimana kinerja LPMP Provinsi Jambi dalam proses penjaminan mutu sekolah dasar?”. Pertanyaan itulah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Secara lebih spesifik dan untuk memfokuskan pada persoalan serta memudahkan tahapan analisis, pertanyaan tersebut dapat dirinci lebih lanjut menjadi beberapa pertanyaan berikut: 1. Bagaimana

perencanaan

program

yang

dilaksanakan

LPMP

dalam

penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Propinsi Jambi? 2. Bagaimana pelaksanaan program LPMP dalam penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Propinsi Jambi? 3. Bagaimana Monitoring program yang dilaksanakan LPMP dalam penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Propinsi Jambi? 4. Bagaimana review program yang dilaksanakan LPMP dalam penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Propinsi Jambi?


20

C. Tujuan Penelitian Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang: 1. Kemampuan LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan di provinsi Jambi memberikan konstribusi terhadap penjaminan mutu sekolah dasar dalam perencanaan program yang berorientasi pada visi, misi dan tupoksi yang mengakar pada kemampuan kinerja lembaga. 2. Konsistensi kinerja mengacu pada tupoksi LPMP pada pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan sekolah dasar di Propinsi Jambi. 3. Keakuratan dan berdampak guna hasil kerja monitoring program yang dilaksanakan LPMP dalam penjaminan mutu pendidikan sekolah dasar di Propinsi Jambi. 4. Hasil Review program yang dilaksanakan LPMP guna perbaikan kinerja kedepan dalam penjaminan mutu pendidikan sekolah dasar di Propinsi Jambi. Penelitian ini tentunya harus diberikan batasan-batasan, karena banyak sekali fakta-fakta yang ingin diungkap, keingintahuan yang ingin dibuktikan, temuan-temuan lapangan yang memberikan kepenasaran untuk digali lebih dalam. Namun demikian peneliti perlu membatasi kajian penelitian dengan menetapkan fokus studi sebagai batas penelitian sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam memverifikasi, mereduksi dan menganalisis data. (Satori dan Ruswandi, 2009: 30) Adapun batasan dalam penelitian ini hanya terfokus pada permasalahan manajemen kinerja LPMP dalam penjaminan mutu pendidikan sekolah dasar di


21

provinsi Jambi. D.Manfaat penelitian Manfaat penelitian diharapkan meliputi 3 manfaat sekaligus yaitu: 1. Untuk pengembangan teori Diharapkan

hasil

penelitian

ini

memberikan

manfaat

terhadap

pengembangan teori manajemen kinerja kedepan, karena dari teori-teori manajemen kinerja yang ada

masih bersifat universal dengan mengukur

keberhasilan kinerja dari sisi rencana, pelaksanaan, monitoring dan review saja, tidak ada follow- up yang konkrit setelah hasil review di dapat. Setidaknya harus ada follow-up sebelum masuk pada program perbaikan perencanaan kerja yang akan datang. Jadi siklus manajemen kinerja deming, setelah langkah review perlu di tambah dengan follow-up program cepat (quick follow-up program) yakni hasil temuan review langsung ditindak lanjuti sesegera mungkin pada tahun berjalan tidak menunggu di masukkan pada perencanaan program kerja akan datang. Dengan demikian siklus manajemen kinerja deming akan lebih bermakna serta berdampak luas dan penting bagi perbaikan percepatan penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di provinsi jambi. 2. Manfaat Secara praktis Lembaga

penjaminan mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya

masih berorientasi sebagai lembaga DIKLAT (pendidikan dan pelatihan) sehinggga tugas penjaminan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan masih jauh pencapaiannnya dengan demikian temuan penelitian ini akan


22

memberikan kontribusi bagaimana seharusnya kinerja yang efektiv LPMP pada perencaan program dengan melibatkan stakeholder yang peduli pada penjaminan mutu pendidikan. Pada pelaksanaan komit dan konsisten pada rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai program kerja pada LPMP, tidak terjadinya ketidak sesuaian antara program yang dirancang dengan kenyataan pelaksanaan program dilapangan. Begitupun dengan monitoring dan review banyak tahapan yang tertinggal sehingga hasil manitoring dan review terkesan tidak optimal. Dengan demikian penelitian ini akan manfaat dan pencerahan agar LPMP kembali kepada jalan yang benar dalam kinerja penjaminan mutu pendidikan dengan target 8 standar pendidikan nasional sekolah dasar di provinsi Jambi. 3. Manfaat untuk peneliti lebih lanjut Penelitian ini belum lengkap kalau tidak dilengkapi oleh penelitian lanjutan, karena masih banyak yang belum terungkap secara keseluruhan dalam pelaksanaan penelitian ini. Dari segi teori dalam penelitian ini menggunakan teori model siklus manajemen kinerja Deming dalam Michael Amstrong dan Angela Baron, Ferformance Management.

Sehingga tidak

terlepas dari pengungkapan penelitian mengacu pada siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan review. Dengan demikian ada plus dan minusnya jika dibandingkan dengan teori model kinerja lainnya. Ada hal lain yang belum tersentuh dan perlu dilakukan penelitian lanjut sejenis yakni kinerja LPMP dalam penjaminan mutu pada sekolah menegah pertama dan sekolah menengah atas di provinsi Jambi. Dengan dilakukan penelitian lanjut tentu


23

menambah dan melengkapi penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif tentu juga memiliki kelemahan dalam bentuk tidak bisa mengungkap secara detil angka-angka pencapain mutu sekolah dasar yang memerlukan metode penelitian kuantitatif. Tentu penelitian lanjut juga diharapkan mampu mengungkap angka-angka pencapaian peningkatan mutu mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Walaupun demikian setidaknya peneliti ini sudah memberi langka awal bagi rekan-rekan

peneliti

lanjutan

lainnya.

Dengan

demikian

peneliti

mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut. Kepada rekan-rekan peneliti yang berminat dan konsisten terhadap dunia pendidikan, kiranya dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan substansi dan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Karena keberhasilan pendidikan di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung menjadi beban dan tanggung jawab kita bersama E. Struktur organisasi Disertasi Disertasi ini disusun dengan struktur organisasi sebagai berikut: Pada bab I tentang Pendahuluan dijabarkan beberapa point yaitu Latar Belakang Penelitian, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Disertasi Pada bab II, tentang kajian pustaka dan kerangka pemikiran penelitian dibahas beberapa aspek yaitu: Kinerja organisasi dalam konteks administrasi pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan,

Manajemen Kinerja

lembaga penjaminan mutu pendidikan, Kaidah-kaidah Manajemen Kinerja, Kemas Imron Rosadi, 2012 Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lpmp Dalam Penjaminan Mutu Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

24

Model Manajemen Kinerja, Analisis Kinerja, Penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran penelitian. Bab III, tentang metode penelitian dijabarkan beberapa aspek yaitu: Lokasi dan subjek Penelitian, Desain Penelitian, Justifikasi penggunaan metode penelitian, Teknik Pengumpulan data, dan Analisis Data. Pada Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan dibahas melalui dua kegiatan yaitu: Hasil Penelitian tentang (1) Perencanaan program yang dilaksanakan LPMP dalam proses penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Propinsi Jambi, (2) Pelaksanaan program dalam proses penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Propinsi Jambi, (3) Monitoring program yang dilaksanakan LPMP dalam proses penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Propinsi Jambi, (4) Review program yang dilaksanakan LPMP dalam proses penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Propinsi Jambi. Pembahasan, yaitu: Perencanaan program yang dilaksanakan LPMP dalam proses penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Propinsi Jambi, Pelaksanaan program dalam proses penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Propinsi Jambi, Monitoring program yang dilaksanakan LPMP dalam proses penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Propinsi Jambi, Review program yang dilaksanakan LPMP dalam proses penjaminan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Propinsi Jambi Pada Bab V tentang kesimpulan dan saran diuraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian.


BAB I PENDAHULUAN. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

Recommend Documents