BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Keamanan dan keselamatan lalu lintas telah menjadi perhatian khusus beberapa tahun ini. Hal itu terbukti dengan adanya bagian khusus yang mengatur keamanan dan keselamatan lalu lintas secara terperinci di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam UU LLAJ sebelumnya, keamanan dan keselamatan serta kecelakaan lalu lintas tidak diatur secara khusus seperti dalam UU LLAJ yang baru. Bagian yang dimaksud adalah Bab XI tentang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 200-208). Selain itu, ada juga bagian yang mengatur kecelakaan lalu lintas, yakni pada Bab XIV (Pasal 226-241). Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengeluarkan resolusi PBB tentang peningkatan keselamatan jalan global melalui Program Dekade Aksi untuk Keselamatan Jalan (Decade of Action (DoA) for Road Safety) 2011-2020. Program ini menekankan peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas melalui penanganan terhadap lima pilar keamanan dan keselamatan jalan, yakni pilar I: manajemen keselamatan jalan, pilar II: infrasturktur jalan, pilar III: kendaraan, pilar IV: perilaku pengguna jalan, serta pilar V: penanganan pra dan pasca kecelakaan. Program DoA for Road Safety dari PBB ditanggapi positif oleh pemerintah Indonesia dengan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 1
2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Instruksi tersebut berisi perintah pelaksanaan pilar-pilar keamanan dan keselamatan jalan di Indonesia beserta para koordinator dan pelaksana Program DoA for Road Safety dari PBB. Peningkatan spirit kemanan dan keselamatan lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui pembaharuan UU LLAJ pada tahun 2009 serta pelaksanaan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang peningkatan keselamatan jalan global melalui Program Dekade Aksi untuk Keselamatan Jalan (Decade of Action (DoA) for Road Safety) 2011-2020, terbukti mampu menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakrta (DIY). Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan data tingkat kecelakaan lalu lintas di tiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DIY antara tahun 2011-2013: 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1627
1584 1420
1264
1158 1201
Bantul
831 678 380
409
Kulonprogo
323
452
344
402
526
Gunungkidul Sleman Yogyakarta
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Gambar 1: Diagram jumlah kecelakaan lalu lintas tiap Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2011-2013.1 Dapat diketahui dari diagram tersebut bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di tiap kabupaten/kota di provinsi DIY cenderung menurun dari tahun 2011-2013. Penurunan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta, yakni turun sebesar 18,4% pada
1
DIY dalam Angka 2012-2014.
2
tahun 2012 dan 22,4% pada tahun 2013. Adapun Kabupaten Sleman hanya mengalami penuruanan jumlah kecelakaan sebesar 2,6% pada tahun 2012, namun mengalami penurunan yang cukup tinggi, yakni sebesar 24,1% pada tahun 2013. Dari data terebut juga dapat diketahui bahwa daerah dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi di provinsi DIY dalam kurun waktu 2011-2013 adalah Kabupaten Sleman dengan angka kecelakaan lalu lintas antara 1200-an sampai dengan 1600-an kejadian setiap tahunnya. Angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di DIY, seperti Kota Yogyakarta yang ratarata hanya setengah dari jumlah tersebut serta Kulonprogo dan Gunungkidul yang hanya sekitar seperempatnya. Hanya Kabupaten Bantul yang angka kecelakaan lalu lintas tiap tahunnya mendekati angka kecelakaan lalu lintas Kabupaten Sleman, yakni antara 1.100-an sampai dengan 1.400-an kejadian setiap tahun. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan. Adapun faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian manusia. Sebanyak 80 persen penyebab kecelakaan lalu lintas baik roda dua maupaun roda empat yang terjadi jalan raya adalah karena human error atau kesalahan manusianya (pengemudi).2 Artinya, hanya sekitar 20% saja kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh keadaan jalan serta kendaraan.
2
Edison Siahaan, Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), dalam Budi Mulau, “Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas 80% Human Error”, dalam situs http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/04/13/penyebab-kecelakaan-lalu-lintas-80persen-human-error, diakses pada tanggal 11 Januari 2016 Pukul 17.01 WIB.
3
Hal tersebut juga berlaku di Kabupaten Sleman. Menurut penjelasan Brigadir Nurdianto, staff Unit Laka Satlantas Polres Sleman, hampir semua kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Sleman terjadi karena faktor pengemudi. Sekitar 90% terjadi karena pengemudi tidak tertib dalam berkendara, sedangkan sisanya karena pengemudi sakit, lengah, lelah, atau mengantuk saat berkendara. Membicarakan kesalahan manusia (human error) yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tentu saja secara otomatis membicarakan perilaku pengguna jalan yang tidak baik, yakni perilaku pengguna jalan yang tidak tertib, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perilaku seseorang terkait suatu hukum tertentu ditentukan oleh kesadaran hukum atau penerimaannya terhadap aturan hukum tersebut. Seseorang dengan kesadaran hukum yang baik akan mematuhi aturan, berperilaku tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang ada di Indonesia diatur dengan peraturan-peraturan yang berkonsekuensi hukum, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Artinya, perilaku saat berkendara terikat aturan hukum, sehingga segala bentuk pelanggaran hukum di jalan raya dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada tiga stakeholder utama yang berperan langsung dalam upaya perwujudan keamanan dan keselamatan lau lintas, yakni Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum mengatur geometri jalan, Kementerian Perhubungan menangani rambu-rambu lalu lintas, sedangkan Kepolisian menangani pengawasan dan penertiban lalu lintas 4
(pengguna jalan).3 Jika dikaitkan dengan faktor utama yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, dapat dikatakan bahwa Kepolisian memiliki tanggung jawab terbesar dalam upaya peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas di Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Sleman. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, bahwa permasalahan perilaku pengguna jalan merupakan tanggung jawab dari Kepolisian RI.
1.2 Rumusan Masalah Faktor kesalahan (perilaku) pengguna jalan merupakan faktor utama yang mengakibtkan kecelakaan di Indonesia, termasuk juga Kabupaten Sleman. Kepolisian adalah petugas penjaga ketertiban lalu lintas serta penanggung jawab upaya perwujudan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, pilar ke-IV Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Bagaimana peran Kepolisian Republik dalam upaya mewujudkan kemanan dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Sleman? Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh perilaku pengguna tidak hanya disebabkan oleh Kepolisian yang belum mampu menciptakan ketertiban lalu lintas. Pengguna jalan sebagai subjek utama kegiatan berlalu lintas tentu saja ikut menjadi penentu terwujudnya perilaku berlalu lintas yang baik. Oleh
3
Gede Pasek dalam Gita Amanda, 2014, “Survey Kecelakaan Lalu Lintas di Seluruh Dunia: OrangOrang Mati daam Diam”, dalam situs http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman1/14/11/07/nenhso57-survei-kecelakaan-lalu-lintas-di-seluruh-dunia-orangorang-yang-matidalam-diam. Diakses pada tanggal 21 April 2015 pukul 13.01 WIB.
5
karena itu penelitian ini juga akan menjawab pertanyaan bagaimana penerimaan (kesadaran hukum) pengguna jalan terhadap aturan keamanan dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Sleman?
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Peran Kepolisian Resort Sleman dalam upaya penegakan aturan keamanan dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Sleman. 2. Penerimaan masyarakat (pengguna jalan) di wilayah Kabupaten Sleman terhadap upaya penegakan aturan keamanan dan keselamatan lalu lintas. 1.4 Manfaat Penilitian Penelitian mengenai peran pemerintah dalam penegakan aturan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Sleman ini memiliki beberapa manfaat, yakni: 1. Manfaat bagi peneliti -
Melalui penelitian ini, peneliti dapat melihat secara langsung realita dan praktik pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah kebijakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
-
Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori dan literatur yang diperoleh peneliti di bangku perkuliahan, dan mencoba membandingkannya dengan praktek yang ada di lapangan.
2. Manfaat bagi Pemerintah Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam kebijakan tentang lalu lintas dan berlalu lintas, terutama 6
mengenai keamanan dan keselamtan lalu lintas serta kebijakan lain yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. 3. Manfaat bagi akademisi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam melakukan penelitian dengan objek ataupun masalah yang sama di masa yang akan datang, maupun untuk penelitian lanjutan. 4. Manfaat bagi pembaca Hasil penelitian ini dapat memberi informasi dan tambahan pengetahuan tentang peran pemerintah dalam upaya penegakan aturan keselamatan berkendara yang menjadi bagian dari implementatasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7
