22
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Banyaknya masalah yang timbul didalam lingkungan perbankan, menyebabkan sistem kepercayaan masyarakat untuk menyimpankan dananya didalam bank yang ada di Indonesia menjadi berkurang. Selain itu prosedur yang sulit menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah terpencil ataupun daerah pedesaan lebih memilih menyimpankan dananya didalam koperasi. Koperasi lahir untuk membantu mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan kemelaratan. Koperasi didasarkan kepada solidaritas dan individualitas. Koperasi mulai berjaya pada masa akhir sembilan puluhan, ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan koperasi simpan-pinjam yang didirikan anggota masyarakat. Hal lain yang memperlihatkan bahwa mulai munculnya banyak koperasi adalah tingkat daya saing dalam koperasi meninggi sampai pada pemberian bunga yang tinggi kepada penyimpan dana serta menawarkan kemudahan bagi pihak yang akan meminjamkan uang di koperasi. Usaha ini mampu menarik anggota masyarakat baik untuk menyimpan dan meminjam dana. Namun, kejayaan Koperasi Simpan Pinjam ini (KSP) berlaku hingga tahun 20062007. 7
7
Widiastuti, Tanggung Jawab Penggurus Koperasi Simpan Pinjam Yang Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana, Jurnal Hukum Vol VII (Jakarta : 2009), hal.79.
Universitas Sumatera Utara
23
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip”. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka koperasi merupakan
suatu
badan
usaha
yang
mengorganisir
pemanfaatan
dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi dengan dilakukan pemisahan kekayaan dalam menjalankan usaha demi kebutuhan bersama anggotanya. Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsipprinsip tersebut terdiri dari: kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.
Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah
Universitas Sumatera Utara
24
melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui.
Dalam tujuan tesebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dalam pengertian lain koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. 8 Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan. Namun, tujuan ini mulai dikesampingkan, dimana pada tahun 2005, satu persatu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mulai mengalami kebangkrutan yang diikuti dengan pembubaran. Keadaan ini terjadi karena tidak mampunya koperasi memenuhi kewajibannya kepada para penyimpan dana. Biasanya pembubaran koperasi diawali dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh para pihak penyimpan dana yang bunga atau simpannya tidak dibayar oleh koperasi. 9
8
R.T.Sutantya Rahardja Hadihkusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Surabaya : PT. Rajawali Pers, 2000), hal. 1-2. 9 Op.Cit., hal.79.
Universitas Sumatera Utara
25
Permasalahan dan kendala yang para nasabah koperasi hadapi saat ini adalah tidak jelasnya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam melindungi dana para nasabah koperasi ini. Koperasi yang adalah salah satu bentuk
badan
tentunya mempunyai
peran
yang sangat
strategis
bagi
pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Melihat koperasi merupakan unit usaha yang beranggotakan pihak-pihak yang berekonomi lemah, yang dimana mereka bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. 10 Melalui wadah koperasi, para anggota dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Maka dengan semangat kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil masyarakat. Tantangan yang mungkin sulit dialami oleh koperasi simpan-pinjam ini secara umum adalah untuk meneguhkan eksistensi dan perannnya, baik terhadap persoalan pengelolaan, manajemen, SDM, maupun dalam mengahadapi persaingan pasar bebas. Banyaknya bank dan lembaga keuangan non-koperasi akan meningkatkan persaingan usaha, sehingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dituntut untuk dapat menigkatkan pelayanan, khususnya dalam menciptakan rasa kepercayaan anggota terhadap
koperasi, termasuk memberikan
jaminan
perlindungan hukum dana para anggotanya. 11
10
Gunawan Hariyanto, Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi, Volume I No.1. (Bandung : 2012), hal.2. 11 Ibid., hal.3.
Universitas Sumatera Utara
26
Melihat banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam ) dikarenakan bahwa perangkat hukum di Indonesia memang belum memadai untuk memberikan perlindungan atas simpanan anggota. Fenomena KSP menjadi salah ketika dalam melakukan kegiatan usahanya telah menyimpang dari prinsip-prinsip koperasi. Semakin ketatnya persaingan sesama koperasi, medorong KSP untuk berinovasi dan berlomba menarik para calon anggota dengan memberikan berbagai tawaran produk investasi simpanan, serta pemberian bonus-bonus dan hadiah. Faktor penyebab lain adalah tindakan penyelewengan oleh oknum pengelola/pengurus koperasi akibat lemahnya pengawasan/kontrol. Kemudahan dalam perijinan pendirian koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi-koperasi, di satu sisi keadaan ini akan membantu perbaikan sektor usaha kecil. Namun di sisi lain, semakin banyaknya berdiri koperasi
tanpa
proses perijinan yang selektif dan pengawasan yang ketat juga akan menimbulkan masalah karena berpotensi penyimpangan. Maka dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh koperasi-koperasi saat ini, dibutuhkan suatu bentuk perlindungan yang sangat vital agar dana kreditur dari koperasi dapat dilindungi. B. Permasalahan Dengan paparan latar belakang yang jelas dan tegas dalam skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Melakukan Penyimpanan Dana Pada
Universitas Sumatera Utara
27
Koperasi (Studi Pada Koperasi Serba Usaha Padat Karya Di Medan)” maka rumusan masalah yang dapat ditarik oleh penulis yaitu: 1. Bagaimana Peranan Pemerintah Dalam Melindungi Dana Koperasi? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi Padat Karya ? 3. Bagaimana Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Pada Pengurus Koperasi? 4. Bagaimana Tata Cara Menjadi Anggota Koperasi Pada Koperasi Serba Usaha Padat Karya? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam melindungi dana koperasi. 2. Untuk dapat mengetahui bagaimana cara perlindungan hukum dana simpanan anggota Koperasi Serba Usaha Padat Karya. 3. Untuk memberikan gambaran bagaimana penerapan prinsip fiduciary duty pada pengurus koperasi. 4. Untuk mengetahui tata cara menjadi anggota pada Koperasi Serba Usaha Padat Karya.
Universitas Sumatera Utara
28
D. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi
perkembangan ilmu hukum pada umumnya. b. Menambahkan pembaharuan
informasi
yang
perlindungan
lebih
konkret
konsumen
untuk
bagi
usaha
mencegah
bertambanhnya korban pelaku usaha yang tidak bertangungjawab. c. Membantu memberikan informasi bagi kalangan masyarakat yang ingin menyimpan dananya ke koperasi. 2. Secara Praktis Dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga yang terkait dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan para nasabah koperasi atau para kreditur yang menyimpan dananya di koperasi padat karya. E. Penelitian 1. Metode Pendekatan Dalam penulisan skripsi ini metode yang penulis gunakan dalam menggumpulkan data adalah metode studi lapangan atau field research dan studi kepustakaan atau library research. Berkaitan dengan studi lapangan atau field research, penelitian dilaksanakan pada salah satu
Universitas Sumatera Utara
29
Koperasi yaitu Koperasi Padat Karya yang terdapat di Medan Sumatera Utara. Sedangkan metode studi kepustakaan atau library research, penelitian dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalahmajalah dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan ditulis penulis dalam skripsi ini. 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk bagaimana sesungguhnya bentuk
perlindungan hukum
bagi kreditur
yang
melakukan penyimpanan dana pada koperasi padat karya. 3. Jenis dan Sumber Data Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. a. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama dengan melakukan pengambilan data bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan koperasi padat karya kepada krediturnya, kemudian mengenai bagaimana penerapan prinsip fiduciary duty pada pengurus koperasi ini serta tata cara simpan pinjam pada koperasi serba usaha padat karya.
Universitas Sumatera Utara
30
b. Data Sekunder diperoleh melalui 1. Bahan hukum primer yang terdiri dari: a. Norma atau kaedah dasar b. Peraturan dasar c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi yaitu
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2012
tentang
Perkoperasian, kemudian PP Nomor 9 Tahun 1999 yang mengatur mengenai keanggotaan KSP, kemudian KUH Perdata. 2. Bahan hukum sekunder berupa buku yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan koperasi, artikel,
hasil-hasil
penelitian,
laporan-laporan,
internet
dan
sebagainya. 3. Bahan hukum tersier yang mencakup bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
31
4. Analisa Data Analisa data yakni dengan analisa secara kualitatif. 12 Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. F. Keaslian Penulisan Dalam penulisan skripsi ini penulis membuatnya berdasarkan perhatian pada banyaknya kegiatan usaha yang menggunakan sistem pemasaran koperasi dan semakin banyaknya masyarakat yang lebih memilih penyimpanan dananya di lembaga keuangan non-bank, atau dengan kata lain dengan menjadi anggota koperasi. Jumlah peminat yang banyak ini mendorong penulis untuk mendalami sistem perlindungan yang seharusnya didapat oleh nasabah atau keditur dalam penyimpanan dananya di dalam koperasi, dalam hal ini peneliti mengambil satu lembaga keuangan non-bank yaitu Koperasi Padat Karya. Banyaknya permasalahan mengenai koperasi membuat pentingnya suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah demi menjamin dana para nasabah di dalam koperasi. Walaupun koperasi suatu lembaga keuangan nonbank, tetapi penting bagi pemerintah memperlihatkan perhatian khusus dalam menangani koperasi-koperasi yang bermasalah dalam pengembalian dana para nasabah. Dan dari hal itu semua membuat penulis akhirnya memutuskan untuk mencari lebih dalam mengenai koperasi ini dengan riset di salah satu koperasi
12
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal.52.
Universitas Sumatera Utara
32
yang ada di Medan yaitu Koperasi Padat Karya sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam melindungi dana koperasi, Perlindungan hukum dana simpanan anggota koperasi di Koperasi Padat Karya dan penerapan prinsip fiduciary duty pada pengurus koperasi serta tata cara simpan pinjam pada koperasi padat karya tersebut. Selain itu dalam penulisan skripsi ini penulis membuatnya dengan melihat dan terjun langsung pergi meminta data terhadap pengurus koperasi padat karya dan literature yang didapat dari kepustakaan, media massa dan sumber-sumber lain yang relevan. Penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Melakukan Penyimpanan Dana Pada Suatu Lembaga Non Bank (Studi Pada Koperasi Serba Usaha Padat Karya Di Medan) yang diangkat sebagai judul skripsi telah diperiksa melalui telusuran kepustakan Fakultas Hukum dan berdasarkan hasil Penelusuran penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tidak ditemukan judul yang sama. G. Sistematika Penulisan Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
33
BAB I
PENDAHULUAN Berisikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II
KOPERASI SIMPAN PINJAM Pada bab ini akan dibahas sejarah koperasi simpan pinjam, jenis-jenis koperasi dan asas-asas serta dasar hukum koperasi simpan pinjam.
BAB III
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai tata cara pendirian koperasi, Tata Cara Pembubaran Koperasi dan Hubungan Hukum Anggota Koperasi dan Perangkat Organisasi.
BAB IV:
PERLINDUGAN HUKUM BAGI KREDITUR KOPERASI PADAT KARYA Bab ini membahas mengenai Peranan pemerintah dalam melindungi dana koperasi, kemudian bab ini juga membahas mengenai perlindungan hukum dana simpanan
anggota
koperasi
di
Padat
Karya,
Kemudian membahas mengenai Penerapan Prinsip Fiduciary Duty pada Penggurus Koperasi Serta Tata
Universitas Sumatera Utara
34
Cara Menjadi Anggota Pada Koperasi Serba Usaha Padat Karya. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Dalam Bab V ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai
bab
penutup
yang
berisikan
tentang
kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya
Universitas Sumatera Utara
