BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Anggaran merupakan
hal penting bagi suatu pemerintah untuk
menjalankan roda pemerintahannya.Anggaranadalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim & Kusufi 2012).Anggaran dapat diartikan sebagai perumusan dan pengelolaan rencana strategis untuk aktivitas yang akan dilakukan atau tujuan yang hendak dicapai, dalam hal sektor publik ini tujuan yang dimaksud yaitu penyediaan pelayanan publik yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebelum menetapkan sebuah anggaran, harus terlebih dahulu melalui proses penetapan anggaran yang disebut dengan penganggaran. Proses penganggaran pada sektor publik dimulai pada proses perumusan dan perencanaan strategis yang umumnya menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Perencanaan strategis ini akan menentukan kualitas anggaran dan tingkat ketercapaiannya serta dampak dari pelaksanaan anggaran terhadap kepuasan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program kegiatan dalam satuan moneter. Tujuan organisasi dan anggarannya dapat menjadi panduan
1
bagi suatu instansi pemerintah dalam merumuskan kegiatanatau program yang akan dilakukan. Tahap penganggaran ini merupakan tahap yang cukup rumit dan sering kali disertai dengan unsur-unsur politik, untuk itu perlu adanya pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraannya.Agar anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan, pegawai dan pimpinan dalam penyusunan anggaran, karena proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks. Anggaran sektor publik ini dianggap sebagai alat akuntabilitas publik dalam mengelola dana masyarakat melalui program-program yang didanai dari dana publik tersebut, sehingga harus diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat secara luas. Suatu instansi pemerintah dikatakan mempunyai kinerja yang baik jika segala kegiatannya berada dalam kerangka anggaran dan tujuan yang ditetapkan serta mampu mewujudkan strategi yang dimiliki. Anggaran sektor publik lebih dominan merujuk pada anggaran pemerintah yang terwujud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBN merupakan rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan suatu negara pada satu periode anggaran tertentu, dimana anggaran tersebut akan dialokasikan ke kementriankementrian atau instansi yang ada, sedangkan APBD merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang dialokasikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada APBD, satu sisi akan menggambarkan perkiraan pengeluaran yang besar untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek 2
daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di sisi lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaranpengeluaran yang dimaksud. APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, dan pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Keppres/perda menjadi pedoman bagi kementrian negara/lembaga/SKPD dalam pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menetapkan kewenangan otonomi dalam wujud yang luas, dan nyata serta bertanggung jawab kepada daerah. Daerah di berikan kewenangan untuk mengurus keperluannya sendiri sebagai wujud dari otonomi daerah yang dimaksud.Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, agar tercipta pemerataan dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran yang akan terjadi pada satu periode anggaran. Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama pemerintah, hal ini dikarenakan APBD adalah rangkuman dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah pada satu periode anggaran. Perlu di ketahui bahwa kebijakan APBDyang akan disusun dan diterapkan pada periode berjalan tidak akan terpisahkan dari kebijakan masa lalu dan tujuan yang akan dicapai di masa mendatang.
3
Berdasarkan permendagri Nomor 59 tahun 2007 maka untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah harus memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah untuk dimengerti perlu disusun arah dan kebijakan umum APBD yang diawali dengan mendengarkan aspirasi atau masukan dari masyarakat untuk memperoleh informasi dan data yang nyata sebagai masukan dalam proses perencanaan APBD. Prioritas APBD selanjutnya akan menjadi dasar untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah yang berisi usulan berbagai program atau kegiatan yang akan dilakukan yang disusun berdasarkan prinsipprinsip anggaran kinerja dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah. Kepmendagri menjelaskan bahwa semua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan APBD, sehingga dapat dilakukan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah.Kemudian perlu ditekankan mengenai komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan APBD yang tercermin dari komposisi APBD tersebut dan dapat diketahui prioritas penyediaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dalam proses penyusunan rancangan APBD akan melibatkan berbagai pihak dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif. Anggaran dibuat oleh Eksekutif yang diwakilkan oleh Kepala Daerah melalui usulan dari unit-unit kerja pemerintah daerah dan bertugas untuk menyampaikan dana anggaran yang bertujuan untuk meminta otorisasi atau pengesahan dari legislatif yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan Peraturan 4
Daerah yang berlaku. Proses anggaran daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dalam Permendagri yang memuat Pedoman Penyusunan Rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Sehingga, dapat dipastikan bahwa ada partisipasi dalam penyusunan anggaran dan menetapkan anggaran tersebut yang tujuan akhir adalah untuk penyediaan pelayanan dan pembangunan daerah untuk masyarakat. Inti dari proses dalam penyusunan anggaran adalah rencana kerja yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan program/kegiatan seperti apa yang akan dilakukan pemerintah daerah pada masa mendatang. Proses dalam penyusunan anggaran juga tidak dapat terlepas dari pihak-pihak terkait yang sangat penting partisipasi dan perannya dalam menetapkan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah tersebut. Partisipasi individual dari pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja dan kualitas anggaran dari setiap satuan kerja. Namun masih terjadi ketidaksesuaian dalam penyusunan anggaran yang mengakibatkan pengguna anggaran tidak tepat dengan sasaran dan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas suatu anggaran. Kemudian ada satu hal yang memiliki dampak pada kualitas anggaran yaitu tidak dapat disahkannya anggaran sesuai jadwal menurut kalender anggaran, menyebabkan Pemerintah Daerah tidak dapat secara langsung mendanai
berbagai
program/kegiatan,
sehingga
kualitas
beberapa
program/kegiatan tersebut menjadi rendah. Oleh karena itu, untuk mempercepat pengesahan anggaran, baik pihak legislatif maupun eksekutif harus melakukan
5
pendekatan dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelesaian proses APBD secara efisien dan tepat waktu. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai adalahdalam hal pelaksanaannya yang belum maksimal seperti apa yang diharapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nababan (2011), menunjukkan bahwa Pemkab Serdang Bedagai belum sepenuhnya mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, dikarenakan kinerja juga berkaitan dengan kualitas dari anggaran tersebut. Padahal sesungguhnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, proses penyusunan APBD di Kabupaten Serdang Bedagai telah dilakukan anggaran berbasis kinerja. Seharusnyaindikator kinerja harus ditetapkan, karena akan berguna untuk mengukur pencapaian target peyediaan layanan yang digunakan dalam perencanaan yang kemudian akan dikaitkan dengan indikator target dalam anggaran tahunan. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa dalam proses penyusunan APBD belum dilakukan sesuai dengan prinsip penyusunan anggaran yaitu, sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya, tepat waktu, transparan, partisipatif, memperhatikan keadilan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Penetapan atau pengesahan APBD yang tertuda juga menjadi fenomena yang akan menghambat penggunaan dana anggaran. Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Pengaruh proses penyusunan anggaran dan 6
partisipasi anggaran terhadap kualitas pelaksanaan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Serdang Bedagai”. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dibuat perumusan
masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses dalam penyusunan APBD? 2. Apakah proses penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan anggaran di Kabupaten Serdang Bedagai? 3. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan anggaran di Kabupaten Serdang Bedagai? 4. Apakah proses penyusunan anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan anggaran di Kabupaten Serdang Bedagai? 1.3Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitianini adalah : 1. untuk mengetahui bagaimana proses
dalam penyusunan anggaran
sebelum dikeluarkan penetapan anggarannya. 2. untuk mengetahui pengaruh proses penyusunan anggaran terhadap kualitaspelaksanaan dari sebuah anggaran di Kabupaten Serdang Bedagai. 3. untuk mengetahui pengaruhpartisipasi anggaran terhadap kualitas pelaksanaan anggaran di Kabupaten Serdang Bedagai.
7
4. untuk mengetahui apakah proses penyusunan anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan anggaran di Kabupaten Serdang Bedagai. 1.3.2 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk penulis, menambah wawasan mengenai bagaimana prosedur atau tahapan yang dilakukan dalam penyusunan anggaran pemerintah dan seperti apa pengaruhnya terhadapkualitas pelaksanaananggaran pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat dilihat dari berbagai kegiatan/program yang dilakukan. 2. Untukpemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dapat menjadi referensi agar penetapan anggaran dapat dilakukan secara tepat waktu, dan lebih mempertimbangkan dengan baik segala kebijakan yang akan dilakukan termasuk partisipasi dalam bentuk pendapat/opini dari pihak yang terlibat agar kualitas dalampelaksanaan anggaran dapat tercapai. 3. Untuk masyarakat umum, agar lebih bijak dalam memahami setiap program Pemerintah Daerah dari masing-masing bidangnya dan dapat memberikan aspirasi yang baik sebagai evaluasi bagi pemda untuk kegiatan/program periode selanjutnya. 4. Untuk peneliti lain, dapat menambah atau memperluas pengetahuan umum mengenai bagaimana anggaran pemerintah itu terbentuk melalui prosedur penyusunannya, dan dapat memberikan informasi bagi peneliti lain
8
bagaimana pemerintah secara umum merencanakan anggaran melalui perumusan dan berbagai kebijakan yang strategis untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dan bagaimana membuat suatu anggaran yang berkualitas.
9
