BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat. Perkawinan
sering
kali
tidak
dihargai
kesakralannya.
Pernikahan
merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari sampai perkawinan yang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti ‘kawin bawah tangan’ , ‘kawin siri’ atau ‘nikah siri’, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatakan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Istilah siri berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin siri, 1
2
menurut arti katanya,
perkawinan yang dilakuka dengan sembunyi-
sembunyi atau rahasia.1 Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menrut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofi Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dengan mengkaitkan Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofi itu dipertegas dalam pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi: 1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah 2. Melaksanakan Perkawinan adalah Ibadah 3. Ikatan Perkawinan bersifat mitsaaqan gholidhan (Ikatan yang kokoh) Dalam landasan filosofi itu dirangkum secara terpadu secara terpadu antara Akidah, Ibadah, dan Muamallah.2 Pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula orang-orang atau pihakpihak yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya
1
Mahmud Yurus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta : Hidakarya agung, 1979) Cet. Kedelapan. Hal 176. 2 Abdullah Kelib, Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional.
3
untuk mendapatkan kepuasaan seks saja, atau juga karena alasan-alasan lain. Berbagai permasalahan pun akhirnya timbul. Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara Indonesia. Memang, masalah nikah siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya, nikah siri dilakukan hanya dihadapkan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (Bagi yang Muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang non Muslim) untuk dicatat. Sebagai contoh kita bisa menyaksikan tayangan infotaiment di salah satu stasiun tv swasta nasional. Ketika itu, selebritis yag di soroti adalah Machicha Mochtar yang mengharap pengakuan Moerdiyono sebagai bapak dari putranya. Anak dari hasil pernikahan siri mereka yang kini telah berusia 12 tahun. Melihat berkeinginan
makin untuk
pernikahan siri.
maraknya
fenomena
nikah
siri,
pemerintah
memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap
Sebagaimana penjelasan Nasaruddin Umar, Direktur
Bimas Islam Depag RUU ini akan memperketat pernikahan siri, kawin kontrak dan poligami. Berkembang
pro
kontra
pendapat
di masyarakat.
Ada
yang
berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan siri, maka suami
4
isteri tersebut tidak memiliki hubungan pewarisan. Artinya, jika suami meninggal dunia, maka isteri atau anak-anak keturunanya tidak memiliki hak untuk mewarisi harta suaminya. Ketentuan ini juga berlaku jika isteri yang meninggal dunia. Alasan Melakukan Pernikahan Siri Banyak
faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan
pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya. Alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan, belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbanganpertimbangan tertentu misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur mengaggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan
pernikahannya.
Bagi yang takut diketahui masyarakat,
perkawinannya tidak dicatatkan dan dirahasiakan. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya di depan pemuka Agama. Persoalan mengenai perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Namun, secara
5
umum, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana status perkawinan dimata UndangUndang Nomor 1 Taun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap
istri yag dinikahi dan anak
yang dilahirkan serta harta
kekayaannya di dalam perkawinan siri, merupakan masalah yang di teliti dalam tulisan ini. Perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan
jenis ini merupakan suatu penyimpanan dari ketentuan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan. Terhadap anak, status menjadi anak luar kawin dan karena ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyakai keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya. 3 Bila dikembalikan pada hukum perkawinan Islam maka selagi perkawinan telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya, Perkawinan itu adalah sah dan berhak atas ketentuan yang digariskan dalam hukum perkawinan Islam seperti hubungan hukum antara istri dan suami, anak 3
ibid
6
dan
kedua
orangtuanya,
pewarisan
serta
penyelesaian
bila
terjadi
perceraian atau bila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya (Suatu Tinjauan dari UU No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan), yang menjadi latar belakang dalam menyusun skripsi ini.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagi berikut : 1. Bagaimana konsep Perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan ? 2. Bagaimana akibat hukum Perkawinan Siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya ?
7
C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dengan judul Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Tinjauan Undang-Undang Perkawinan adalah : 1. Untuk mengetahui konsep Perkawinan Siri menurut UndangUndang Perkawinan. 2. Untuk mengetahui akibat hukum Perkawinan Siri terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya.
D. Manfaat Penelitian 1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Perkawinan penbangunan kebenaran berdasarkan
Ilmu di
Hukum khususnya
Indonesia,
hukum dan
sebagai
ketertiban
Pancasila
yang
dan
secara
upaya
dalam UUD
Hukum Islam dan Hukum
untuk
negara 1945.
dinamis
terus
mengkaji
menegakkan
keadilan,
hukum
Indonesia
Pengkajian
juga
penyempurnaan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Pekawinan.
yang untuk
8
2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
dan
peraturan
pelaksanaanya
serta
masukan
kepada
pemerintah yang saat ini sedang mengajukan rancangan Undang-Undang hukum perkawinan sebagai penyempurnaa Undang-Undang no 1 tahun 1974
tentang
dipergunakan
perkawinan. sebagai
bahan
Selain acuan
itu
hasil
penelitian
masyarakat
dalam
ini
dapat
melakukan
perkawinan.
E. Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka yang beriskan antara lain, Pengaturan Hukum Perkawinan,
Perkawinan
menurut
Undang-Undang
Perkawinan,
Kedudukan Suami dan isteri, Kedudukan Anak dalam Perkawinan, Kedudukan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, dan Tinjauan Umum Perkawinan Siri.
9
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan antara lain, Perkawinan siri di Indonesia, Hubungan Hukum Perkawinan Siri dan Pencatatan
Perkawinan,
Akibat
Hukum
Perkawinan
Siri
terhadap
kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya, Upaya Hukum, dan Analisis. Bab IV Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. F. Metode penelitian Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia. 4 Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah-masalah yang di hadapi dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut : 1. Metode Pendekatan Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian
4
hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan
Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum (Jakarta : UI Press, 1996). Hal 6
10
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 5 Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang di terbitkan, dan lain-lain bahan tertulis) juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap. 2. Spesifikasi Penelitian Spesfikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. 3. Sumber dan jenis data Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada pada data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan di sistematisir oleh pihak lain. Karena penelitian ini yuridis normatif maka sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan yang menjadi pijakan dasar penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan primer,bahan hukum sekunder dan bahan tersier.
5
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada , 1990) Hal. 13
11
a. Bahan hukum primer, yaitu Hukum
dan
Peraturan
Perundang-undangan
tentang
Perkawinan Undang-Undang No 1 tahnu 1974 tentang Perkawinan b. Bahan hukum Sekunder yaitu Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata Peraturan berkaitan
Perundang dengan
dan
Peraturan
pelaksanaan
Pemerintah
yang
Hukum Perkawinan
di
Indonesa Undang-Undang Perlindungan Anak Bukum-buku, literatur, artikel, makalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Perkawinan Siri.
c. Bahan hukum tersier yaitu Kamus, jurnal hukum, media massa, dan lain-lain sebagai penunjang. 4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubunganya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif yang penulis ajukan maka metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder yaitu dengan
12
cara studi pustaka, studi dokumenter, dan masalah-masalah hukum yang telah dibukukan. 5. Teknis Analisa Data Metode ini tidak dapat dipisahkan dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Pada penelitian yuridis normatif ini teknik analisa datanya
bersifat
analisis
data
kualitatif normatif.
Analisa kualitatif
merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.
