14 BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemilihan Judul Perkembangan diberbagai bidang tumbuh dengan pesat khususnya dalam
pembangunan ekonomi yang merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan suatu negara. Bidang ekonomi perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maupun dari kalangan masyarakat umum, karena melalui bidang tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat yang merata diseluruh pelosok tanah air. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan dan pemberian perekonomian daerah diperlukan adanya penyediaan sumber-sumber pendapatan daerah yang hasilnya memadai pembiayaan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006 ayat (1) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: 1. Hasil pajak daerah; 2. Hasil retribusi daerah; 3. Hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan; dan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah. Salah satu yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yaitu pemanfaatan barang milik daerah dari
sewa tanah dikelola oleh Sekretaris Daerah yang
merupakan bagian Pengelolaan Aset Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 32 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: 1. Sewa ;
15 2. Pinjam pakai; 3. Kerjasama pemanfaatan; dan 4. Bangun guna serah dan bangun serah guna. Pendapatan sewa tanah merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, dapat memberikan nuansa baru sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab serta pembangunan yang berasal dari pendapatan lain-lain daerah yang sah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah perlu dilakukan secara intensif. Sewa Tanah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial, dimana tanah merupakan aset tetap milik Pemerintah Daerah yang disewakan dan digunakan sebagai tempat usaha ataupun tempat tinggal yang dikenakan biaya sesuai tarif yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Menyadari bahwa dari pendapatan sewa tanah merupakan pendapatan yang potensial, maka Pemerintah Kota Bandung khususnya Bagian Pemberdayaan Aset berusaha dalam pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan sewa tanah agar dapat melebihi jumlah yang telah dianggarkan. Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan sewa ini dimulai dari pengumpulan tanda bukti yang berupa kwitansi pembayaran sewa, dan membuat laporan tentang realisasi pelaksanaan sewa tanah yang dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Apakah sudah tercapai target yang dianggarkan atau belum, kemudian disusun tindakan-tindakan yang akan diambil dan keputusan lainnya. Melalui hasil analisa perbandingan antara anggaran dan realisasinya dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya yang terjadi pada tiap periode dan juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan perencanaan pada periode yang akan datang. Seperti pada Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan (DPAD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2009 dan 2010 yaitu adanya perbandingan antara anggaran dan realisasinya yang mengalami kenaikan. Pada tahun anggaran 2009 pendapatan yang diterima dari sewa tanah ini berjumlah sebesar Rp.8.059.814.352 dan nilai tersebut lebih kecil bila
16 dibandingkan dengan jumlah yang telah dianggarkan sebesar Rp. 8.500.000.000. Sedangkan pada tahun anggaran 2010 pendapatan yang berasal dari penerimaan sewa ini bertambah dengan jumlah sebesar Rp. 14.806.012.347 dari jumlah yang telah dianggarkan Rp. 9.000.000.000. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pendapatan tahun anggaran 2009 lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2010 yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.746.197.988 atau 84 %. Jumlah pendapatan sewa tanah yang lebih kecil dari pada jumlah yang dianggarkan pada tahun 2009 disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pihak penyewa dalam melaksanakan kewajibannya membayar sewa tanah. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah pelaksanaan sewa tanah apakah telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul: “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pendapatan Sewa Tanah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung”.
1.2
Identifikasi Masalah Untuk mempermudah penyusunan laporan ini, penulis menentukan
pembatasan masalah terlebih dahulu yang bertitik tolak pada latar belakang. Maka masalah yang akan diidentifiksasi, untuk tinjauan dan dianalisis dalam laporan ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pendapatan Sewa atas Tanah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset di Pemerintah Kota Bandung? 2. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung? 3. Bagaimana upaya-upaya menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sewa Tanah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung?
17 1.3
Tujuan Kerja Praktik Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data serta informasi
mengenai pendapatan pemerintah kota dari sewa tanah milik negara atau daerah yang dapat membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat pada pendidikan Program Diploma III, Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah : 1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendapatan Sewa atas Tanah Pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sewa Tanah Pada Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Bandung. 3. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi upaya-upaya menghadapi hambatan dalam Pelaksanaan Sewa Tanah Pada Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.
1.4
Kegunaan Kerja Praktik Dengan kerja praktik ini, penulis mengharapkan hasilnya dapat
memberikan manfaat sebagai berikut: a. Penulis Untuk menambah pengetahuan dan sebagai alat ukur kemampuan teori yang didapat dari perkuliahan maupun dari literatur yang ada dalam penerapannya dengan masalah yang dihadapi pemerintah. b. Pemerintah Kota Bandung Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan atau sumbangan pikiran yang berguna bagi pemerintah Kota Bandung dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good govermance). c.Pihak Lain Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan juga sebagai referensi bagi pembaca maupun peneliti dalam melakukan penelitian dengan topik permasalahan yang sama sehingga kekurangan dalam penulisan ini dapat dilengkapi. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
18 1.5
Metodologi Tugas Akhir Metode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah
metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapai, kemudian ditarik kesimpulan. Penulis melakukan tinjauan penelitian pada pegawai Dinas Bagian Aset Daerah Pemerintahan Kota Bandung, sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah : 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Pengumpulan data dengan cara melakukan kerja praktik langsung di perusahaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Wawancara (Interview), yaitu melakukan tanya jawab dengan pegawai bagian pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pihak-pihak yang dianggap penting berkaitan dengan penyusunan laporan tugas akhir ini. b. Observasi, yaitu mengadakan kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk lebih memahami kondisis perusahaan. 2. Penelitian Kepustakaan (Leterature Research) Yaitu penelitian dengan cara mencari referensi dan teori-teori yang relevan serta dijadikan sebagai dasar kriteria dalam membahas masalah yang akan ditemukan pada saat penelitian lapangan.
1.6
Lokasi dan Waktu Kerja Praktik Penulis melakukan kerja praktik pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jln. Wastukencana No. 2 Bandung. Sedangkan waktu kerja praktik dimulai dari tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011.
