BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pemilihan Judul Perkembangan
dan
dinamika
kebutuhan
masyarakat
yang
kian
meningkat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut adanya ketersediaan anggaran yang cukup tinggi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi anggaran tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak dan penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak. Kementrian Keuangan (2014) menyatakan bahwa penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak pada beberapa tahun terakhir ini telah mengalami peningkatan namun peningkatannya tidak sebesar penerimaan negara yang berasal dari pajak. Berdasarkan hal tersebut penerimaan negara yang berasal dari pajak tetap dijadikan sumber penerimaan negara yang utama. Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ” Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri sesuai dengan sistem perpajakan Indonesia yaitu sistem self assessment. Berdasarkan penerapan sistem self assesment, setiap wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, memperhitungkan dan melaporkan pajak terutangnya Direktorat Jenderal Pajak (2011:3).
1
2
Di Indonesia pajak menurut lembaga pemungutnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementrian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun kabupaten/Kota. Salah satu jenis pajak pusat yang memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pada tahun 2013 penerimaan negara yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai mencapai 423, 7 Triliun Rupiah dari jumlah pernerimaan negara yang bersumber dari pajak sebesar 1.148,4 Triliun Rupiah atau presentase pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan negara yang berasal dari pajak adalah 36,89 % Badan Pusat Statistik (2013). Sonny Agustinus & Isnianto Kurniawan (2011:3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki karakteristik sebagai pajak tidak langsung, bersifat objektif, pajak atas konsumsi dalam negeri dan bersifat multi stage Levy, artinya pajak tersebut disetor pihak lain yang bukan penanggung pajak, timbulnya PPN ditentukan oleh objek pajak yang tidak mempertimbangkan subjek pajak, dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean dan dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi barang atau jasa dan bersifat nonkumulatif yaitu tidak menimbulkan pajak berganda. Dasar hukum yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 berikut revisinya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 berikut revisinya yaitu UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2009
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Menurut Djoko Muljono (2008: 1) Pajak Pertambahan Nilai atau Value
Added Tax merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean. Tarif Pajak
3
Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1) adalah 10% (sepuluh persen) atas Konsumsi dalam daerah pabean dan 0% (nol persen) atas konsumsi diluar daerah pabean atau ekspor. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang merupakan subjek dari Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Setiap Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban dalam perpajakan antara lain melaporkan usahanya, memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya. PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan retail produk telekomunikasi dan merupakan distributor region Jawa Barat untuk wilayah Cimahi, Purwakarta, kabupaten Bandung Barat, Garut dan Sumedang. Kegiatan operasional rutin PT. XYZ adalah mendistribusikan produk yang berupa Kartu Perdana, Voucher dan Pulsa Elektronik. Jumlah peredaran bruto yang diperoleh PT. XYZ atas kegiatan operasionalnya yang melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) per tahun membuat PT. XYZ wajib untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Salah satu kewajiban PT. XYZ sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah memperhitungkan
besarnya
Pajak Pertambahan
Nilai untuk menentukan
terjadinya selisih Kurang Bayar, Lebih Bayar atau Nihil. Perhitungan yang dilakukan PT. XYZ untuk mengetahui selisih tersebut adalah dengan cara mengkreditkan Pajak Masukan yang timbul dari perolehan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak dari pihak principal dengan Pajak Keluaran yang timbul dari penyerahan Barang Kena Pajak kepada konsumen dan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada principal atas management fee. Adapun kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT. XYZ ketika terjadi selisih Kurang Bayar karena Pajak Keluaran yang diterima jumlahnya lebih besar dari Pajak Masukan yaitu menyetorkan selisih Kurang Bayar kepada kas
4
negara dengan mengunakan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Bank Presepsi atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya
PT. XYZ wajib
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT. XYZ terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN 1111). Melaksanakan kewajiban perpajakan terutama kewajiban terhadap Pajak Pertambahan
Nilai bukanlah sesuatu yang mudah
dilakukan
mengingat
banyaknya aturan –aturan perpajakan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat laporan Tugas Akhir dengan judul : “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS PADA SALAH SATU PERUSAHAAN DISTRIBUTOR TELEKOMUNIKASI DARI PT. XYZ)”. 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas dan mengacu kepada topik pembahasan
tentang Pajak Pertambahan Nilai, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan
perhitungan, pemungutan, penyetoran dan
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ? 2. Apakah
pelaksanaan
perhitungan,
pemungutan,
penyetoran
dan
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku? 1.3
Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir Maksud dan tujuan dilaksanakannya penulisan laporan tugas akhir adalah
sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ. 2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. XYZ dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
5
1.4
Kegunaan Laporan Tugas Akhir 1. Penulis Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan gambaran mengenai praktek perpajakan yang ada di Indonesia. Selain itu, penulisan Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan program studi Akuntansi D3 Universitas Widyatama Bandung 2. Perusahaan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. 3. Pihak lain Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan mengenai perpajakan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta kajian lebih lanjut.
1.5
Lokasi dan Waktu Kerja Praktek Penulis melakukan kerja praktek di Tunas Mandiri Jasa Konsultan yang
bertempat di Jalan Boling No. 9 Bandung dan penulis melakukan penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan distributor telekomunikasi yang penulis inisialkan dengan PT. XYZ yang merupakan salah satu klien dari Tunas Mandiri Jasa Konsultan. Penulis melakukan kerja praktek pada tanggal 21 April 2014 sampai 13 Juni 2014.
