BAB I PENDAHULUAN. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

RENSTRA BPMD PROV JATENG 2013- 2018

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Daerah (Renstra BPMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah

dokumen

perencanaan strategis lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional sebagaimana tertuang dalan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012. Selanjutnya Renstra Penanaman Modal Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan Renstra BPMD ini. Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra BPMD mencakup semua kegiatan Badan yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, sesuai dengan kurun waktu RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 20132018.

B.

Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

1


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 15. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 16. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; 2


17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Urusan

Pemerintahan

Yang

Menjadi

Kewenangan

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029; 22. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penanaman Modal Daerah di Jawa Tengah; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa tengah tahun 2013-2018; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota; 26. Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah; 3


27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2025; 28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah; 29. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

C.

Maksud dan Tujuan C.1. Maksud Penyusunan Renstra BPMD Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018,

yang

merupakan

pedoman

dalam

pelaksanaan

kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan. C.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah (1) memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018; (2) memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPMD selama lima tahun; dan (3) menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal. Dengan demikian dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat (1) berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas; (2) menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan

4


fungsi; (3) mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha.

D.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah disusun sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tanggal 28 Oktober 2013 Nomor 050/018432 perihal Penyusunan Renstra SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut: BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Landasan Hukum

C.

Maksud dan Tujuan

D.

Sistematika Penulisan

GAMBARAN UMUM PELAYANAN A.

Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas

B.

Sumber Daya

C.

Kinerja Pelayanan

D.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

B.

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

C.

Telaah Renstra Kementrian/ Lembaga

D.

Telaah

Rencana

Tata

Ruang Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis E.

Penentuan Isu-isu Strategis

5


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V

A.

Visi dan Misi

B.

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah

C.

Strategi dan Kebijakan

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VI

A.

Program dan Kegiatan

B.

Pendanaan Indikatif

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

6


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

A.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi A.1. Tugas Berdasar Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal Daerah. A.2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi: (1) Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal daerah

dan pelayanan perijinan terpadu; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu; (3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang promosi

dan

kerja

sama,

pengembangan

pelayanan

penanaman

perijinan, modal

pengendalian

serta

dan

melaksanakan

kebijakan teknis operasional pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan terpadu satu pintu lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota; (4) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang

penanaman modal lingkup Provinsi secara manual maupun elektronik melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);

7


(5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman

modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu; (6) Pelaksanaan kesekretariatan Badan; (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

A.3. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, susunan organisasi BPMD Provinsi Jawa Tengah meliputi: (1) Kepala Badan; (2) Sekretariat, membawahi:

a. Subbagian Program; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. (3) Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahi:

a. Subbidang Promosi; b. Subbidang Kerjasama; (4) Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi:

a. Subbidang Pelayanan Izin Usaha Dan Non Izin; b. Subbidang Pelayanan Izin Operasional. (5) Bidang Pengendalian dan Pengembangan, membawahi:

a. Subbidang Pengendalian; 8


b. Subbidang Pengembangan. (6) Unit

Pelaksana

Teknis

Pelayanan

Terpadu

Satu

Pintu

membawahi: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan Perizinan; c. Seksi Pelayan Non Perizinan; (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi tersebut disajikan pada Gambar II.A.3

9


Gambar II. A.3.1

10

10


Gambar II. A.3.2

11

11


A.4. Uraian Tugas (1) Kepala Badan

Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dengan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu; c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan

kerjasama,

pengembangan

pelayanan penanaman

perizinan, modal

pengendalian

lingkup

dan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota; d. Penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal lingkup Provinsi secara manual maupun elektronik/SPIPISE; e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu; f.

Pelaksanaan kesekretariatan Badan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Sekretaris Badan

Tugas

melaksanakan

penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan

administrasi,

dan

pelaksanaan

dibidang

program,

keuangan, umum dan kepegawaian dengan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program;

12


b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang keuangan; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama

Tugas

melaksanakan

penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan dibidang promosi dan kerjasama dengan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kerjasama penanaman modal; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Tugas

melaksanakan

penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan dibidang pelayanan izin usaha dan non izin, pelayanan izin operasional, penyelenggaraan PTSP perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal lingkup provinsi secara manual maupun elektronik/SPIPISE dengan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pelayanan izin usaha dan non izin; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pelayanan izin ooperasional; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pelayanan PTSP perijinan dan non 13


perijinan bidang penanaman modal lintas lingkup Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan kewewnangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur; d. Pemberian layanan konsultasi dan informasi peraturan perundang – undangan, persyaratan, mekanisme dan tata cara pelayanan penanaman modal; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. (5) Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal

Tugas

melaksanakan

pemantauan,

penyiapan

pembinaan,

perumusan

pengawasan

kebijakan

dan

teknis,

Pengembangan

Penanaman Modal dengan fungsi: a. Penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pelayanan Adminitrasi Perizinan dan Non Perizinan, dengan fungsi: a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu; b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan administratif perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu; c. Pemantauan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

bidang

pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;

14


d. Pengelolaan ketatausahaan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. B.

Sumber Daya B.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai di lingkungan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 dapat dirinci ke dalam tabeltabel menurut kategori sebagai berikut : (1)

Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Tabel II.B.1.(1) Distribusi Pegawai Berdasar Unit Kerja Jumlah Staf

%

Kepala Badan

1

1,14

Sekretaris Badan

1

1,14

Subbag Umum

25

29,55

Subbag Keuangan

8

9,09

Subbag Program

6

6,82

1

1,14

Subbid Promosi

8

9,09

Subbid Kerjasama

7

7,95

1

1,14

Subbid Pelayanan izin Usaha dan Non Izin

5

5,68

Subbid Pelayanan izin operasional

5

5,68

Kabid Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal

1

1,14

Subbid Pengendalian

5

5,68

Subbid Pengembangan

5

5,68

1

1,14

Subbag Tata Usaha

2

2,27

Seksi Pelayan Non Perizinan

2

2,27

Seksi Pelayanan Perijinan

2

2,27

86

100

Unit / Bidang

Kabid Promosi dan Kerjasama

Kabid Pelayanan Perizinan

Ka UPT PTSP

Jumlah Total Data per bulan Desember 2013

15


(2)

Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel II.B.1.(2) Tingkat Pendidikan Pegawai No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tingkat pendidikan Sarjana Srata 3 (S3) Sarjana Strata 2 (S2) Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Muda / Diploma SLTA sederajat SLTP sederajat Sekolah Dasar (SD) Jumlah

Tahun 2013 Jumlah % (orang) 0 0 15 17,05 27 32,95 5 5,68 28 31,82 7 7,95 4 4,55 86 100

Data per bulan Desember 2013

(3)

Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel II.B.1.(3) Diklat Penjenjangan Pegawai

Tingkat Pendidikan Penjenjangan

No.

1 2 3 4

s.d Tahun 2013 Jumlah orang

SPAMEN SPAMA/SEPADYA/DIKLATPIM III ADUMLA/SEPALA ADUM/SEPADA/DIKLATPIM IV Jumlah

1 8 3 10 22

% dari total staf 1,14 9,09 3,41 11,36 25


(4)

Berdasarkan Eselon

Tabel II.B.1.(4) Jumlah Eselon No. 1. 2. 3.

Eselon 2A 3A 4A Total

Jumlah 1 5 12 18


16


(5)

Berdasarkan Golongan

Tabel II.B.1.(5) Tingkat Golongan Pegawai No.

Tingkat pendidikan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 11 12 13 14 15

Pembina Utama Muda/ IVC Pembina Tingkat I/ IVB Pembina/ IVA Penata Tingkat I/IIID Penata/ IIIC Penata Muda Tingkat I/ IIIB Penata Muda/ IIIA Pengatur Tingkat I/ IID Pengatur/ IIC Pengatur Muda Tingkat I/ IIB Pengatur Muda/ IIA Juru Tingkat I/ ID Juru/ IC Juru Muda Tk I/ IB Juru Muda/ IA Total

Tahun 2013 Jumlah % (orang) 1 1,14 4 3,41 7 6,82 13 17,18 11 12,36 18 22,73 4 4,55 6 6,82 2 2,27 8 9,09 7 7,95 3 3,41 0 0,00 2 2,27 0 0,00 86 100


B.2. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia sesuai data asset tetap dan asset lainnya pada tahun 2013 terdapat sebanyak 3.407 jenis barang senilai Rp 18.500.942.697,00 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

17


Tabel II.B.2. Data Aset Tahun 2013 No.

Uraian

Jumlah Barang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tanah (bidang) Alat-alat besar (unit) Alat-alat angkutan (unit) Alat-alat kantor dan rumah tanga (buah) Alat-alat studio dan komunikasi (unit) Bangunan gedung (unit) Jaringan listrik (set) Buku perpustakaan (eks) Total

1 9 12 2.278 140 2 1 964 3.407

Jumlah Harga (Rp) 8.300.000.000,00 191.470.000,00 1.420.567.500,00 4.129.991.000,00 322.533.689,00 4.058.792.135,00 5.744.873,00 71.843.500,00 18.500.942.697,00


C.

Kinerja Pelayanan C.1. Kondisi Umum Kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah

pada urusan

penanaman modal dapat digambarkan melalui indikator jumlah investor PMA dan PMDN, nilai investasi PMA dan PMDN; dan rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah investor PMA dan PMDN di Jawa Tengah pada periode 2008-2012 menunjukkan kondisi yang fluktuatif, jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebanyak 43 investor dan terendah pada tahun 2010 sebanyak 25 investor. Jumlah investor ini didasarkan pada banyaknya ijin usaha yang dikeluarkan kepada satu unit perusahaan. Perkembangan jumlah investor PMA dan PMDN di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut:

18


Tabel II.C.1.1 Jumlah Investor PMA dan PMDN di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 Tahun

Jumlah Penanam Modal PMA

PMDN

Jumlah

2008

10

28

38

2009

3

27

30

2010

9

16

25

2011

16

27

43

2012

13

17

30

Sumber: BPMD ProvinsiJawa Tengah

Jumlah investor PMA dan PMDN tersebut tidak berkorelasi dengan nilai investasi PMDN dan PMA serta penyerapan tenaga kerja. Seperti terlihat pada Tabel II.C.1.2 Nilai Investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2008-2010 mengalami kenaikan yaitu dari sebesar Rp. 2,716 Trilyun pada tahun 2008 dan menjadi sebesar Rp. 8,320 Trilyun pada tahun 2010. Kemudian pada Tahun 2011-2012 menurun masing-masing sebesar Rp. 6,414 Trilyun dan Rp. 2,993 Trilyun. Perkembangan nilai penanaman modal PMA dan PMDN di Jawa Tengah tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Tabel II.C.1.2 Tabel II.C.1.2 Nilai Investasi PMA dan PMDN Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 Ijin Prinsip Tahun

Jumlah Proyek

Nilai Investasi (Rp Milyar)

Ijin Usaha US$ Jumlah Juta Proyek

Nilai Investasi (Rp Milyar)

US$ Juta

2008

86

22.312

-

50

2.716

-

2009

81

48.037

-

36

3.510

-

2010

125

7.242

-

46

8.320

-

2011

166

26.698

-

64

6.414

-

2012

131

55.808

-

48

2.993

-

Sumber: BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2013

19


Jumlah penyerapan tenaga kerja di bidang penanaman modal pada dasarnya bergantung kepada jenis proyek PMA dan PMDN yang direalisasikan di Jawa Tengah. Pada periode 2008–2012, penyerapan tenaga kerja PMA dan PMDN menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 15.052 orang pada tahun 2008, menjadi 45.322 orang pada tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa jenis investasi yang bersifat “Labor Intensif” di Jawa Tengah semakin banyak. Namun demikian terdapat kecenderungan bahwa investasi yang akan masuk ke Jawa Tengah lebih bersifat padat modal (capital intensive) dengan penggunaan teknologi tinggi. Sehingga terdapat kemungkinan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja. Adapun rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan jumlah tenaga kerja dengan jumlah perusahaann PMA dan PMDN. Sebagai gambaran kondisi rasio daya serap tenaga kerja di Jawa Tengah berfluktuasi yakni sebanyak 396 orang/perusahaan pada tahun 2008 menjadi 230 orang/perusahaan tahun 2009 namun pada tahun 2012 mencapai

1.511

orang/perusahaan.

selengkapnya

dapat

dilihat

padaTabel II.C.1.3. Tabel II.C.1.3 Rasio Daya Serap Tenaga KerjaTahun 2008-2012 Uraian Jumlah tenaga kerja pada

Target

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

15.052 6.885 12.794 19.785 45.322

perusahaan PMA dan PMDN Jumlah PMA dan PMDN Rasio daya serap tenaga kerja

38

30

25

43

30

396

230

512

460

1.511

Sumber: BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2012

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan penanaman modal diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011. Pencapaian SPM bidang penanaman modal di Jawa Tengah telah menunjukkan kinerja yang baik, yaitu dari 7 indikator SPM yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2014, sejumlah 6 indikator telah tercapai bahkan

20


melampaui target. Perkembangan capaian target SPM penanaman modal dapat dilihat pada Tabel II.C.1.4.

Tabel II.C.1.4 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 No.

Indikator

Target*

2008 2009

2010

2011

2012

1

Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan (sektor/bid usaha/th)

1

0

0

0

0

1

2

Terselenggaran fasilitasi pemda dalam rangka kerjasama kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tingkat Provinsi dengan Pengusaha Nasional/Asing (kali/th)

1

3

3

3

4

6

3

Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Provinsi (kali/th)

1

3

3

5

4

6

4

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bid penanaman modal melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran PMDN, Ijin Prinsip PMDN, Ijin Usaha PMDN, Perpanjangan RPTKA, Perpanjangan IMTA yang bekerja dilebih dari1(satu) Kabupaten/Kota sesuai kewenangan provinsi (%).

100%

0

0

0

60

60

5

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha (kali/th)

1

2

2

2

2

2

6

Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (%)

100%

0

0

0

75

75

7

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan

1

2

2

2

3

3

21


No.

Tar-

Indikator

get*

2008 2009

2010

2011

penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (kali/th) * = Target ditetapkan sejak Tahun 2011 sesuai Perka BKPM No 14Th 2011; SPM Bidang PM Prov dan Kab/Kota mulai diberlakukan pada 2014; BPMD Prov. Jateng sudah menerapkan SPM sejak tahun 2012.

Selain

indikator

utama

tersebut,

beberapa

indikator

yang

menunjukkan kinerja investasi Jawa Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro dapat dilihat pada tabel adalah: Tabel II.C.1.4 Data Investasi Dari tahun 2008 – 2013 NO

Data Investasi

1 2 3 4 5

PMTB ADHB (Data BPS) Izin Prinsip PMDN dan PMA Izin Usaha PMDN dan PMA Realisasi Investasi LKPM Investasi Pemerintah

2008 67.171 22.312 2.716

Nilai Investasi (Rp. Milyar) 2009 2010 2011 2012 77.409 85.332 92.102 109.220 48.037 7.242 26.698 55.808 3.510 8.320 6.416 2.993 15,82 13,85

2013 124.769,75 15.963,62 9.968,48 46.235,72 7.448,01

Dalam rangka mendorong kinerja Urusan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Tahun 2012-2025 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012. Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan publik telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012. Keberadaan UPT PTSP dimaksud diharapkan dapat memberikan kemudahaan bagi para investor dalam pengurusan perizinan dan non perizinan. Pada tahun 2012 jumlah perizinan yang telah dilayani sesuai dengan SPM yaitu Izin Prinsip (Baru, Perluasan, Perubahan, dan Penggabungan);

dan

Izin

Penggabungan).

Sedangkan

Usaha

(Baru,

pelayanan

Perluasan, non

Perubahan,

perizinan

meliputi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sementara masih dilakukan 22

2012


oleh instansi teknis dan diharapkan mulai tahun 2014 pelayanan non perizinan tersebut sudah dapat dilayani oleh UPT PTSP. Kegiatan pelayanan perizinan pada UPT PTSP tersebut juga didukung oleh Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu (PTSP) di 35 Kabupaten/Kota. Dalam rangka mendukung peningkatan iklim penanaman modal dan memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Jawa Tengah, telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah. Untuk melaksanakan Perda tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal di Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 20122025 sebagai acuan bagi SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). PTSP terus ditingkatkan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hingga saat ini seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah membentuk Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) baik dalam bentuk Badan maupun Kantor. PPTSP Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang kelembagaannya telah bergabung menjadi satu dengan institusi penanaman modal dan memiliki 3 fungsi (Promosi, Pelayanan dan Pengendalian) sebanyak 28 Kabupaten/Kota, sedangkan 7 PPTSP Kabupaten/Kota lainnya masih tersebar di berbagai SKPD. Penerapan One Stop Service (OSS) yang kemudian menjadi PTSP tersebut dalam operasionalnya didukung dengan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat (BKPM). Dari 35 Kabupaten/Kota, 29 PTSP telah memiliki User ID untuk mengakses proses perizinan penanaman modal secara online melalui SPIPISE dan baru 21 Kabupaten /Kota yang telah mengaplikasikannya. Dalam

rangka

meningkatkan

daya

saing

daerah

telah

diselenggarakan Survai Daya Saing Daerah Tahun 2010, Snapshot 23


Survey Tahun 2011, dan Survai Investasi Tahun 2012. Hasil survai ini dapat membantu Kabupaten/Kota dalam pengembangan kebijakan penanaman modal. Berbagai

program

dan

kegiatan

telah

dilaksanakan

untuk

pencapaian kinerja di bidang penanaman modal melalui 3 (tiga) program utama yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi; dan Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah. Kinerja

penyelenggaran

urusan

penanaman

modal

juga

ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 18 target indikator yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 sebagaimana tertuang pada Tabel II.C.1.5 Berdasarkan Tabel II.C.1.5 capaian kinerja urusan penanaman modal, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 18 target indikator RPJMD tahun 2008-2013 semuanya berstatus telah tercapai. Perincian indikator yang telah tercapai dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013 diuraikan berikut ini. Indikator pada program peningkatan promosi dan kerjasama investasi selama kurun waktu tahun 2008-2013 yaitu: meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi investasi yang dapat disampaikan ke calon investor, dan tercapainya realisasi investasi berupa profil sektor usaha, event promosi dan temu usaha tingkat nasional, event promosi dan temu usaha internasional, updating website; meningkatnya jumlah kerjasama investasi berupa kerjasama dalam negeri dengan provinsi potensial, dan kerjasama luar negeri. Indikator RPJMD pada program peningkatan iklim dan realisasi investasi yang berstatus telah tercapai meliputi: Tersusunnya perda penanaman modal dan aturan pelaksanaannya; menurunnya gangguan keamanan investasi; meningkatnya persetujuan realisasi investasi, dengan capaian secara keseluruhan persetujuan dan realisasi PMA sejumlah 603 proyek senilai Rp 16,511 Trilyun, sedangkan persetujuan 24


dan realisasi PMDN 365 proyek senilai Rp 62,698 Trilyun; kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam menarik investasi; dan terjadinya sinergitas perencanaan pengembangan investasi antara pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. Indikator RPJMD pada program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang berstatus telah tercapai meliputi: meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung investasi; peningkatan kualitas pelabuhan untuk ekspor/impor, dan dermaga peti kemas; peningkatan kualitas bandara di Jawa Tengah; peningkatan energi, telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan terkait investasi; tersedianya sarana prasarana dan tersedianya lahan di kawasan industri; meningkatnya jumlah tenaga kerja terdidik/trampil mendukung investasi; dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerima investasi.

25


Tabel II.C.1.5 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal RPJMD Tahun 2008-2013 No 1

1 2 3 4

5 6 2 7

Indikator kinerja program Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi investasi yang dapat disampaikan ke calon investor, dan tercapainya realisasi investasi meliputi: - profil 6 sektor usaha - event promosi dan temu usaha tingkat nasional 5 kali -event promosi dan temu usaha internasional 10 kali - updating website 10 kali Meningkatnya jumlah kerjasama investasi: - kerjasama dalam negeri dengan prov. Potensial - kerjasama luar negeri di 5 negara Program peningkatan iklim dan realisasi investasi Tersusunnya sebuah perda penanaman modal dan empat aturan pelaksanaannya

Target RPJMD 2008-2013

6 5 10 10

Kinerja 2008 s/d 2013

Realisasi capaian

Satuan 2008

2009

2010

2011

2012

Sektor usaha Kali

6 1

6 4

6 2

6 4

6 3

5 20

Kali

3

0

0

4

3

12

1

6

12

9

0

29

Kali

20

Provinsi

9

2

2

2

2

20

5

Negara

4

0

1

1

0

6

1

Perda

2

Pergub

-

-

2

Perka

-

-

-

1 raperda

1 perda 1 pergub pelayanan penanaman modal -

-

-

Status Capaian

1

-

1 Pergub RUPMP

2

-

1 Perka Pedoman dan Tata Cara

3

26

26


No

8 9

Indikator kinerja program

Menurunnya gangguan keamanan investasi Meningkatnya persetujuan realisasi investasi 2008 : 4,016 T 2009 : 4,257 T 2010 : 4,512 T 2011 : 4,783 T 2012 : 5,070 T 2013 : 5,374 T


35

2008

Kab Kota Persetujuan dan Realisasi PMA

28,012 Trilyun

Realisasi capaian

Satuan

Persetujuan dan Realisasi PMDN

2009

35

2010

35

2011

35

2012 Penanaman Modal dan 1 Perka SOTK 35

35


35

103 proyek

86 proyek

118 proyek

122 proyek

71 proyek

603 proyek

Rp 1,811 Trilyun dan US$ 1.998,26 juta (Rp19,342 Trilyun 33 proyek Rp 3,916 Trilyun

Rp 1,760 Trilyun dan US$ 4.448,1 Juta (Rp46,253 Trilyun) 31 proyek Rp. 3,582 Trilyun

Rp. 2,357 Trilyun

Rp5,459 Trilyun dan US$ 156,41 Juta (Rp36,532 Trilyun) 108 proyek Rp 26,274 Trilyun dan US$ 2,30 Juta (Rp0,022 Trilyun)

Rp1,859 Trilyun dan US$ 3,894 Juta (Rp36,532 Trilyun)

Rp 16,511 Trilyun

56 proyek Rp 14,573 Trilyun

365 proyek Rp 62,698 Trilyun

53 proyek Rp. 8,503 Trilyun

Status Capaian

TOTAL

10 11

Meningkatnya kerjasama Pemprov. Dengan Kab/Kota Jateng dalam menarik investasi Terjadinya sinergitas perencanaan pengembangan investasi antara pusat, provinsi dan kab/kota

35

kab/kota

35

35

35

35

35

35

Forum RKPPMD Forum KP3MR Forum

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

27

27


No

Indikator kinerja program



Realisasi capaian

Satuan 2008

2009

2010

2011

2012

Status Capaian

KP3MN 3 12

13 14 15

Program penyiapan Potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung investasi melalui peningkatan kualitas jalan akses ekonomi dari desa ke kota Peningkatan kualitas pelabuhan untuk ekspor/impor, dan dermaga peti kemas Peningkatan kualitas bandara

35

Kab kota

35

35

35

35

35

35

2

Pelabuhan

2

2

2

2

2

2

5

Bandara

5

0

0

0

0

5

Kab Kota

35

35

35

35

35

35

kawasan industri

7

0

0

0

1

8

kab/kota

35

35

35

35

35

35

kab/kota

35

35

35

35

35

35

Peningkatan energi, 35 telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan terkait investasi 16 Tersedianya sarana prasarana dan 9 tersedianya lahan 9 kawasan industri 17 Meningkatnya jumlah tenaga kerja 35 terdidik/trampil mendukung investasi di 35 kab/kota 18 Meningkatnya kesadaran 35 masyarakat dalam menerima investasi di 35 kab/kota Data tersebut seluruhnya diambil dari RPJMD 2008-2013 dari

halaman

: merupakan hasil evaluasi RPJMD 2008-2013 yang telah tercapai

28

28


D.

Tantangan dan Peluang Penanaman Modal D.1

Tantangan yang harus dihadapi ke depan dalam usaha meningkatkan penanaman modal adalah: (1)

Adanya pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah;

(2)

Kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM penanaman modal;

(3)

Kualitas pelayanan penanaman modal yang profesional;

(4)

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penanaman modal yang memadai;

(5)

Realisasi kepeminatan penanam modal di Jawa Tengah;

(6)

Mempertahankan

keberadaan

penanam

modal

yang

telah

menanamkan modalnya di Jawa Tengah. D.2

Peluang yang ada untuk dapat meningkatkan penanaman modal di Jawa Tengah yaitu: (1)

Beragamnya potensi dan peluang penanaman modal di Jawa Tengah;

(2)

Kualitas infrastruktur yang semakin meningkat;

(3)

Jumlah tenaga kerja yang berpotensi untuk industri padat karya;

(4)

Kecenderungan relokasi dan perluasan industri ke Jawa Tengah;

(5)

Penambahan pembangunan kawasan industri di Jawa Tengah;

(6)

Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis.

29


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam bab ini diuraikan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Disamping itu juga dibahas, telaah renstra kementerian/lembaga, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis. A.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPMD Provinsi Jawa Tengah. A.1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu mencakup: (1)

Masih terdapatnya regulasi yang kurang mendukung kegiatan penanaman modal;

(2)

Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah Provinsi bidang penanaman

modal

(PDPPM)

dengan

Perangkat

Daerah

Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM); (3)

Belum

terintegrasinya

kebijakan

penanaman

modal

dan

pelayanan perizinan terpadu antara PDPPM dan PDKPM; (4)

Belum semua PDKPM melaksanakan tiga fungsi utama bidang penanaman modal yaitu promosi, pelayanan perizinan, dan pengendalian penanaman modal;

(5)

Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dengan sektor lainnya.

A.2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu: (1)

Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;

30


(2)

Belum optimalnya penggunan teknologi informasi terbaru dalam menunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;

(3)

Belum

terbangunnya

sistem

informasi

manajemen

yang

menunjang pelayanan umum dan peijinan di bidang penanaman modal. A.3.

Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang promosi dan kerja sama, pelayanan perijinan, pengendalian dan pengembangan penanaman modal serta melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan terpadu satu pintu lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota: (1)

Masih kurangnya kompetensi SDM yang membidangi promosi dan kerjasama, pelayanan perijinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang penanaman modal;

(2)

Belum adanya inovasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama,

pelayanan

perijinan

serta

pengendalian

dan

pengembangan di bidang penanaman modal. A.4.

Penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal lingkup Provinsi secara manual maupun elektronik/ SPIPISE: (1)

Masih kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM yang di bidang pelayanan perizinan;

(2)

Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan.

A.5.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu: (1)

Belum adanya inovasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu;

(2)

Kurangnya

tindak

lanjut

hasil

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu.

31


A.6.

B.

Pelaksanaan kesekretariatan Badan: (1)

Kurang maksimalnya fungsi kearsipan badan;

(2)

Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi badan.

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada bagian berikut ini akan diuraikan telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. B.1. Visi Gubernur Jawa Tengah

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari - Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. B.2. Misi Gubernur Jawa Tengah (1)

Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan;

(2)

Mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

yang

berkeadilan,

menanggulangi kemiskinan, dan pengangguran; (3)

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;

(4)

Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;

(5)

Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;

(6)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;

(7)

Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

32


B.3. Program unggulan Gubernur Jawa Tengah

(1)

Meningkatkan dan memperluas pendidikan politik masyarakat untuk mewujudkan demokrasi berkualitas;

(2)

Melaksanakan reformasi birokrasi berbasis kompetensi;

(3)

Memperkuat

sistem

pelayanan

publik

secara

cepat,

murah

transparan dan terintegrasi; (4)

Mewujudkan desa mandiri;

(5)

Peningkatan kesejahteraan buruh;

(6)

Rakyat sehat;

(7)

Optimalisasi fasilitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;

(8)

Meningkatkan keadilan gender;

(9)

Membangun infrastruktur yang sesua dan berdaya guna serta melakukan modernisasi sisten dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksestabilitas dan mobilitas;

(10) Ijo royo-royo; (11) Meningkatkan fungsi dan peran seni budaya Jawa Sesuai dengan tugas pokok BPMD yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal Daerah, keberadaan BPMD mendukung tercapainya misi Gubernur yang ke 2 (dua) yaitu:

Mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

yang

berkeadilan,

menanggulangi kemiskinan, dan pengangguran dan ke 3 (tiga) yaitu: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, serta mendukung program unggulan Nomor 3 yaitu: Memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah transparan dan terintegrasi.

33


C.

Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Visi BKPM : “Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”. Misi BKPM : 1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal; 2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Rencana Strategis BKPM: Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan Rencana Strategis BKPM: (1)

Sektor

penanaman

modal

semakin

dibutuhkan

perannya

untuk

menggerakkan laju perekonomian sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya; (2)

Dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah;

(3)

Tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun ke depan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan

dana

internasional,

khususnya

penanaman

modal

langsung; (4)

Peningkatan iklim penanaman modal, yang salah satu indikatornya terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia dalam survei Doing Business, dan peningkatan kerja sama penanaman modal, baik secara bilateral, regional, dan multilateral;

(5)

Peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal, dari yang kurang efisien menjadi sederhana, efisien, dan berorientasi bisnis atau probisnis; 34


(6)

Peningkatan promosi penanaman modal dengan menyelenggarakan promosi yang lebih fokus, terarah dan terintegrasi melalui berbagai kegiatan, antara lain marketing penanaman modal Indonesia, rebranding dan repositioning, seminar penanaman modal, temu usaha, pameran potensi penanaman modal daerah dan menyelenggarakan promosi penanaman modal di luar negeri;

(7)

Penguatan kelembagaan, sebagai aspek fundamental yang menentukan tingkat keberhasilan langkah-langkah inisiasi, proses, implementasi, kontrol, dan evaluasi dari berbagai entitas organisasi;

(8)

Reformasi birokrasi yang telah menjadi tekad dan target BKPM untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, yang dilakukan melalui program reformasi birokrasi;

(9)

Reformasi laporan keuangan, yang terlihat dari peningkatan opini atas laporan keuangan BKPM dari 2008-2012 telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil identifikasi pelayanan penanaman modal di BPMD Provinsi Jawa

Tengah bahwa permasalahan utama adalah: “Implementasi sistem PTSP belum sepenuhnya berjalan secara optimal di instansi sektoral dan Kabupaten/Kota”. Kualitas aparatur di bidang penanaman modal yang belum memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.merupakan faktor penghambat. Disamping itu, terdapat pula faktor pendorong agar menyusun Standard Operational Procedure (SOP) dalam pelayanan penanaman modal yang sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini sudah sejalan dengan sasaran stratejik jangka menengah yang akan dicapai oleh BKPM RI

D.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis D.1

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Yogyakarta dengan diapit 35


Samudra Indonesia dengan Pulau Nusakambangan dan Laut Jawa dengan Kepulauan Karimunjawa. Jawa Tengah memiliki topografi wilayah dengan relief yang beraneka ragam, meliputi pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan Pulau Jawa di bagian tengah, dataran rendah yang hampir menyebar diseluruh wilayah dan pantai yang memanjang diutara dan selatan wilayah Jawa Tengah. Kondisi alam ini menjadikan 35 Kabupaten dan Kota memiliki karekteristik yang berlainan, maka dilakukan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Hal ini untuk diarahkan pada pemanfaatan ruang dengan mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dikembangkan melalui kawasan Kedungsepur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan di Jawa Tengah, yang didalamnya terdapat Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi, diarahkan agar memiliki pusat kegiatan perdagangan regional, kawasan pelabuhan dan kawasan budaya. Sedangkan kabupaten dan Kota lainnya diarahkan pengembangan wilayahnya melalui regionalisasi kewilayahan dengan mengutamakan pengembangan sektor usaha yang ada diwilayah tersebut sebagai basis pengembangan wilayah yang mencakup wilayah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukawonosraten, Bergasmalang, Petanglor, Barlingmascakeb dan Banglor. Dengan demikian kepentingan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan industri diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara kegiatan penanaman modal dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayan Provinsi Jawa Tengah. D.2

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian lingkungan hidup strategis merupakan serangkaian analisa sistematis

menyeluruh

terkait/stakeholder.

dan

Dengan

partisipatif demikian

dari

semua

kaidah

pihak

yang

pembangunan

berkelanjutan dapat terintegrasi dalam suatu kebijakan, perencanaan 36


dan atau program kegiatan penanaman modal yang memiliki potensi dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang terjadi sering dipicu oleh aktifitas manusia dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal maupun dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanpa disadari dapat memicu kerusakan lingkungan. Disamping itu pencemaran air, udara, B3 dan sampah

yang cenderung meningkat

dari tahun

ketahun dapat

menurunkan fungsi ekologis lingkungan serta berdampak negatip bagi masyarakat. Upaya pengelolaan lingkungan dan peran serta dari semua pemangku kepentingan dalam mengoptimaslkan pengelolaan limbah, minimalisasi limbah serta kesadaran penanam modal untuk menjaga kelestarian lingkungan sangat berperan. Aktifitas penanam modal dalam pembangunan masyarakat dunia usaha yang hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata, sering mengabaikan kepentingan menjaga fungsi lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan tidak ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup yang dikemudian hari dapat menimbulkan ketidakadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Oleh karena itu dilakukan kajian pengaruh program prioritas peningkatan iklim dan realisasi investasi terhadap isu strategis di bidang penanaman modal. Penilaian pendiskripsian pengaruh terhadap isu pembangunan penanaman modal pada program peningkatan iklim dan realisasi investasi terdapat penilaian positip. Hal ini dapat dilihat pada isu kesenjangan sosial karena pembangunan di bidang penanaman modal dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Disisi lain nilai seni dan budaya daerah menjadi berkembang karena adanya akulturasi dan berbaurnya budaya asing dengan budaya lokal. Disamping itu dengan optimalnya produksi dan produktifitas pertanian dapat mengarah kepada penyediaan bahan baku industri yang mendukung industri pengolah hasil pertanian, pelayanan publik dan daya saing. 37


Sedangkan lingkungan.

penilaian

Akibat

negatif,

pembangunan

yaitu dibidang

pada

isu

kerusakan

penanaman

modal

mendorong perubahan fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air. Disampimg itu pencemaran lingkungan dari kegiatan industri berpotensi menimbulkan polusi air dan udara maupu. Dampak lebih lanjut dapat terjadi bencana alam karena adanya alih fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan panatagunaan tanah, air maupun sumber daya alam lainnya. Dalam menjalankan program peningkatan iklim dan realisasi investasi diperlukan serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatip dan/atau resiko negatip atas pelaksanaan program peningkatan iklim dan realisasi investasi. Hal ini dapat terlaksana antara lain melalui pemberian perijinan dan non perijinan investasi dengan komitmen yang tinggi dan konsisten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pelestarian dan konservasi lingkungan hidup. Perkiraan pengaruh kumulatif kegiatan dibidang penanaman modal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, sebaliknya dapat pula menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, peran penanam modal dalam mendukung konservasi dan perlindungan lingkungan akan memperoleh keuntungan berbalik dari kegiatan investasi. Untuk

itu

dalam

pelayanan

penanaman

modal

termasuk

pemberian perijinan dan non perijinan perlu memperhatikan penetapan lokasi strategis demi kepentingan pembangunan penanaman modal agar

dapat

menunjang

pertumbunhan

ekonomi

Jawa

Tengah.

Selanjutnya dalam memotivasi para penanam modal perlu kiranya arahan pemberian insentif dan arahan pemberian disinsentif bagi penanam modal di Jawa Tengah. Dengan demikian bertambahnya kegiatan pembangunan dunia usaha, mengurangi potensi alih fungsi lahan, pemborosan kebutuhan energi, penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya alam, pencemaran air dan udara.

38


E.

Penentuan Isu-isu Strategis Secara umum capaian kinerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2012 dinilai baik. Hal ini ditandai dengan terlampauinya target penanaman modal, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa program internal telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kemajuan di bidang hukum dan perundang-undangan sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Jawa Tengah, diikuti dengan peraturan pelaksanaanyam berupa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2025 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih meningkatkan minat para investor dalam melakukan penanam modal di Jawa Tengah, maka Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah telah menginventarisir isu-isu strategis. Adapun isu-isu strategis tersebut mencakup: (1) Adanya penanam modal yang menutup atau memindahkan kegiatan usahanya keluar Jawa Tengah; (2) Kurangnya daya tarik pendukung kegiatan penanaman modal; (3) Masih lemahnya kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK; (4) Masih lemahnya kerjasama penanaman modal; (5) Rendahnya kualitas SDM penanaman modal; (6) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal; (7) Rendahnya realisasi penanaman modal;

39


(8) Rendahnya koordinasi dan integrasi perencanaan kebijakan penanaman modal; (9) Belum

optimalnya

dukungan

manajemen

kelembagaan

dalam

pelaksanaan tugas teknis.

40


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A.

Visi dan Misi A.1.

Visi Visi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018 adalah: “Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKLIM PENANAMAN MODAL Yang dimaksud Iklim Penanaman Modal adalah suatu kondisi pemberian pelayanan penanaman modal yang professional.

BERDAYA SAING Kemampuan Jawa Tengah dalam menjaga kondusivitas iklim bidang penanaman modal termasuk rendahnya demo buruh, banyaknya tenaga kerja berkompeten dan upah minimum regional yang relatif kompetitif sehingga dapat bersaing dengan provinsi lain. A.2.

Misi Misi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018 adalah: (1)

Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha;

(2)

Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional;

(3)

Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal;

(4)

Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;

41


(5)

Mengupayakan

peningkatan

dan

penyebaran

penanaman

modal; (6)

Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang penanaman modal.

B.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah B.1. Tujuan

Sesuai Visi dan Misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018 sebagai berikut: (1)

Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal di Jawa Tengah serta mewujudkan pengembangan kerjasama penanaman modal;

(2)

Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal;

(3)

Meningkatkan iklim dan pengembangan penanaman modal;

(4)

Meningkatkan realisasi penanaman modal;

(5)

Meningkatkan perencanaan kebijakan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi;

(6)

Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta pengadaan sarpras aparatur yg diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal.

B.2.

Sasaran Sasaran

merupakan

ukuran

spesifik

yang

menjelaskan

sejauhmana tujuan tersebut dapat dicapai. Sebagai indikator kinerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 20132018, sasaran diuraikan sebagai berikut: (1) Meningkatnya kepeminatan penanaman modal melalui efektifitas kegiatan promosi dan kerjasama yang tepat sasaran; (2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal; 42


(3) Meningkatnya kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal; (4) Meningkatnya realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan; (5) Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor dan daerah; (6) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing penanaman modal. C.

Strategi dan Kebijakan Strategi

dan

kebijakan

diarahkan

fokus

terhadap

peningkatan

penanaman modal. Berikut ini adalah strategi dan kebijakan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018. C.1.

Strategi (1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi dan kerjsama Penanaman Modal dengan menitikberatkan pada keunggulan daya saing dan kepentingan daerah; (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal secara profesional dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai; (3) Mendorong berkembangnya iklim

penanaman modal yang

berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah dalam rangka persebaran penanaman modal; (4) Meningkatkan realisasi penanaman modal dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan; (5) Meningkatkan kualitas perencanaan Penanaman Modal yang terpadu dengan pendekatan kewilayahan dan sektoral; (6) Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing penanaman modal. 43


C.2.

Kebijakan (1)

Memperkuat peranan penanaman modal terhadap perekonomian daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan;

(2)

Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;

(3)

Mendorong

kegiatan

penanaman

kemiskinan,

pengangguran

dan

modal

untuk

peningkatan

mengatasi

perekonomian

daerah; (4)

Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penanaman modal.

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, seperti tertuang dalam tabel berikut ini: MISI I : Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Mempertahankan

Meningkatnya

Meningkatkan

Memperkuat

dan meningkatkan

kepeminatan

efisiensi

daya tarik

PM melalui

efektifitas

penanaman modal

efektifitas

promosi

dan terhadap

di Jawa Tengah

kegiatan

kerjsama

PM perekonomian

serta mewujudkan

promosi dan

dengan

daerah dan

pengembangan

kerjasama

menitikberatkan

mendukung

kerjasama

yang tepat

pada keunggulan pembangunan

penanaman modal

sasaran

daya saing dan berkelanjutan

dan peranan penanaman modal

kepentingan daerah

44


MISI II

: Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional

Tujuan

Sasaran

Strategi

Meningkatkan

Meningkatkan

Meningkatkan

kualitas pelayanan

pelayanan di

kualitas dan

penanaman modal

bidang PM

kuantitas

secara profesional

pelayanan serta pembinaan di bidang PM secara

Arah kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang PM secara profesional dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai

profesional dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai

MISI III

: Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Meningkatkan iklim Meningkatnya

Mendorong

Mendorong

dan

kualitas iklim

berkembangnya

kegiatan

pengembangan

dan

iklim PM yang

penanaman modal

PM

pengembanga

berdaya saing

untuk mengatasi

n PM

dengan berbasis

kemiskinan,

keunggulan

pengangguran dan

daerah dalam

peningkatan

rangka

perekonomian

persebaran PM di daerah seluruh wilayah Jawa Tengah

45


MISI IV : Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal Tujuan

Sasaran

Meningkatkan

Meningkatnya

realisasi PM

realisasi

Strategi Meningkatkan

PM realisasi PM

Arah kebijakan Mendorong kegiatan

yang

dengan efektifitas

penanaman modal

berorientasi

pelaksanaan

untuk mengatasi

pada kegiatan pemantauan,

kemiskinan,

pemantauan,

pembinaan dan

pengangguran dan

pembinaan

pengawasan.

peningkatan

dan

perekonomian

pengawasan

daerah

MISI V : Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Meningkatkan

Meningkatnya

Meningkatkan

Memperkuat

perencanaan

kualitas

kualitas

kapasitas

kebijakan PM yang perencanaan

perencanaan PM

kelembagaan dan

terintegrasi dan

PM yang

yang terpadu

aparatur di bidang

terkoordinasi

terintegrasi

dengan

penanaman modal

dan

pendekatan

guna

terkoordinasi

kewilayahan dan

meningkatkan

baik lintas

sektoral

efisiensi

dan

sektor dan

efektivitas

kinerja

daerah

penanaman modal

46


MISI VI : Mendorong

peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur

penunjang penanaman modal Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Meningkatkan

Meningkatnya

Meningkatkan

Memperkuat

dukungan

dukungan

dukungan

kapasitas

manajemen dan

manajemen

manajemen dan

kelembagaan dan

pelaksanaan tugas

dan

pelaksanaan

aparatur di bidang

teknis lainnya

pelaksanaan

tugas teknis

penanaman modal

serta pengadaan

tugas teknis

lainnya serta

guna

sarpras aparatur

lainnya serta

penyediaan

meningkatkan

yg diarahkan bagi

tersedianya

sarpras aparatur

efisiensi dan

peningkatan daya

sarpras

untuk mendukung efektivitas kinerja

saing PM

aparatur untuk

peningkatan daya penanaman modal

mendukung

saing PM

peningkatan daya saing PM Catatan : Tabel ini sudah pernah ditampilkan secara lenkap pada draft tgl 26 Feb 2014. Hasil konsultasi dgn Bp. Roy tabel ini dianggap tidak perlu.selanjutnya mohon petunjuk

Secara rinci Uraian Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanaman Modal Daerah dapat dilihat pada Tabel IV.

47


Tabel IV Uraian Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanaman Modal Daerah NO.

TUJUAN

SASARAN

(1) 1

(2) Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal di Jawa Tengah serta mewujudkan pengembangan kerjasama penanaman modal;

(3) Meningkatnya kepeminatan Penanaman Modal melalui efektifitas kegiatan promosi dan kerjasama yang tepat sasaran;

2

INDIKATOR SASARAN

(4) Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKM dan Koperasi dengan pengusaha Nasional/Asing(kali/tahu n) Jumlah Penyelenggaraan Promosi peluang penanaman modal provinsi Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/Bidang usaha unggulan(sektor/Bidang/ Usaha /tahun) Meningkatkan pelayanan di Meningkatnya kualitas dan Terselenggaranya bidang Penanaman Modal; kuantitas pelayanan serta pelayanan perizinan dan pembinaan di bidang non perizinan bidang Penanaman Modal; penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Proinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9) 3 3 3 3 3

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

48

44


NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4) DalamNegeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih dari 1 (satu Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Persentase implementasi Sistem Pelayanan informasi dan Perijinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunai usaha Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Jumlah Investor (PMDN dan PMA)

3

4

Meningkatkan iklim dan Meningkatnya kualitas iklim pengembangan Penanaman dan pengembangan Modal; Penanaman Modal;

Meningkatkan realisasi Meningkatnya realisasi Penanaman Modal; Penanaman Modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan;

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9)

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33

36

37

39

40

49

45


NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

5

6

INDIKATOR SASARAN

(4) Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA) (Rp. Trilyun) Daya Serap tenaga kerja (orang) Meningkatkan perencanaan Meningkatnya kualitas Jumlah Laporan kebijakan Penanaman perencanaan Penanaman Pelaksanaan Program Modal yang terintegrasi dan Modal yang terintegrasi dan Kegiatan BPMD terkoordinasi; terkoordinasi baik lintas sektor dan daerah; Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta pengadaan sarpras aparatur yg diarahkan bagi peningkatan daya saing Penanaman Modal.

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarpras aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing Penanaman Modal.

Jumlah Aparatur BPMD yang mengikuti pelatihan Peningkatan aparatur penanaman Modal

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9) 3,228 3,374 3,525 3,682 3,846

1.434

1.342

1.333

1.290

1.283

1

1

1

1

1

50

50

50

50

50

50

46


BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka langkah operasional yang dilakukan berikutnya adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan sampai pada pendanaan indikatif.

A.

Program dan Kegiatan A.1.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program ini bertujuan membangun citra Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi yang menarik. Berikut ini adalah kegiatan yang terkait dengan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

A.2.

(1)

Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri;

(2)

Kegiatan Kerjasama Penanaman Modal;

(3)

Sekretariat Forum Pemberdayaan Ekonomi Sumber Daya.

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya pemerintah dibidang penanaman modal dan melakukan monitoring, evaluasi dan validasi data penanaman modal, serta memenuhi proses perizinan dengan cepat, transparan dan akuntabel serta berkembang dan terpeliharanya jaringan hardware dan website. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang terkait dengan Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi. (1)

Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal;

(2)

Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi;

(3)

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

51


(4)

Kegiatan

Peningkatan

Kinerja

PTSP

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota; (5) A.3.

Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di UPT PTSP.

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan penanaman modal yang berada di Kab/kota dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi

potensi

penanaman

modal

yang

tersebar

di

Kabupaten/Kota. Kegiatan

yang

terkait

dengan

Program

Penyiapan

Potensi

Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah adalah Penyusunan Profil dan Potensi Investasi. A.4.

Program Pelayanan Administrasi (1)

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat BPMD

(2)

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Asir dan Listrik Sekretariat BPMD

(3)

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat BPMD

(4)

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kanot/Rumah Dinas Sekretariat BPMD

(5)

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat BPMD

(6)

Kegiatan

Penyediaan

Barang

Cetak

dan

Penggandaan

Sekretariat BPMD (7)

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat BPMD

(8)

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat BPMD

(9)

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan Sekretariat BPMD

(10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat BPMD 52


(11) Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah Sekreatriat BPMD (12) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat BPMD (13) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat PTSP BPMD (14) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor PTSP BPMD (15) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan PTSP BPMD (16) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor PTSP BPMD (17) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PTSP BPMD (18) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan PTSP BPMD (19) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman PTSP BPMD (20) Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah PTSP BPMD (21) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran PTSP BPMD A.5.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (1)

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat BPMD

(2)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Badan Penanaman Modal Daerah

(3)

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional Sekretariat BPMD (4)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair Sekretariat

BPMD (5)

Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat BPMD

(6)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkla Arsip Sekretariat BPMD 53


(7)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat BPMD

(8)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor PTSP Badan Penanaman Modal Daerah

(9)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor PTSP BPMD

A.6.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1)

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapnnya Sekretariat BPMD

(2)

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapnnya PTSP BPMD

A.7.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1)

Kegiatan Peningkatan dan Pelatihan Formal Sekretariat BPMD

(2)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat BPMD

(3)

Kegiatan Peningkatan dan Pelatihan Formal PTSP BPMD

Secara rinci Keterkaitan Program, Kegiatan , Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel V.1

54


TABEL V.1 Keterkaitan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Indikator Program dan Kegiatan Kinerja Program (outcome)

Indikator Kinerja Kegiatan (output)

(2)

(3) Jumlah Penyelenggara an Promosi peluang PM; Program Kerjasama Peningkatan Kemitraan Promosi dan Kerjasama Investasi UMKM dan Koperasi dengan pengusaha (kali/tahun) - Kegiatan Promosi dalam dan luar Negeri

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian Kondisi Kinerja pada pada akhir 2014 2015 2016 2017 2018 Tahun periode Renstra Awal SKPD Perencan aan target Rp. Juta target Rp. Juta target Rp. Juta target Rp. Juta target Rp. Juta target Rp. Juta (2013*) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 5; 3

1; 1

1, 1

2.375

1, 1

26.15

1, 1

2.872

1, 1

3.147

5, 5

4

1.650

4

1.815

4

1.996,5

4

2.196,5

20

11.613

1.778

Terselenggara nya promosi peluang penanaman modal provinsi (kali/tahun) Jumlah calon investor yang berminat berinvestasi di Jawa Tengah (Investor)

5

4

50

50

1.174

50

50

50

50

250

7.659,2

55



(2)

(3) Terlaksananya kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha nasional/asing (kali/tahun) Jumlah kepeminatan kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha nasional/asing (orang)

- Kegiatan Kerjasama Penanaman Modal

Terlaksananya kegiatan Sekretariat FPESD

- Kegiatan Sekretariat FPESD Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi


Terselenggarany a pelayanan perizinan dan non perizinan bid penanaman

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian Kondisi Kinerja pada pada akhir 2014 2015 2016 2017 2018 Tahun periode Renstra Awal SKPD Perencan aan target Rp. Juta target Rp. Juta target Rp. Juta target Rp. Juta target Rp. Juta target Rp. Juta (2013*) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

3

3

50

50

7

4

504

3

600

60

100

4

3

650

70

125

4

3.751

3

700

80

150

4

4.126

3

750

90

175

4

1.0768,65

15

350

200

20

100,

750

3.690,07

3.050 60,

3.204

1.9490,72 100,

100

100,

100,

100,

56



(2)

-

-

Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi


(3) modal melalui PTSP di Bidang PM, Implementasi SPIPISE, Penyelenggaraa n Bimtek, Sosialisasi Kebijakan, Jumlah Investor, Nilai Investasi (Rp. Trilyun), Daya Serap Tenaga Kerja Jumlah Laporan/ dokumen Pelaksanaan Program Kegiatan BPMD Terdidiknya sumber daya manusia PPTSP yang berkualitas dan profesional

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian pada 2014 2015 2016 2017 2018 Tahun Awal Perencan aan target Rp. Juta target Rp. Juta target Rp. Juta target Rp. Juta target Rp. Juta (2013*) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 100, 100, 100, 100, 100, 100, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 2.325, 3.228, 3.374, 3.525, 3.682, 3.846, 1.448, 1.434 1.342 1.333 1.290 1.283

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target

Rp. Juta

(15) 100, 5, 5, 185, 17.655 ,6.682

(16)

6

6

700

4

880

4

968

4

1.064,8

7

1,711.28

25

3.612,8

60

60

450

60

550

60

605

60

665

60

732

60

3.002

57



(2)


(3) Tersebarnya informasi peraturan/kebij akan perizinan (kgt) Terlaksananya pembinaan kelembagaan PPTSP (kgt)

-

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Terselenggara nya Orientasi Kinerja PTSP ke Provinsi lain (kgt) Jumlah Investor (PMA dan PMDN)

Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) Rasio Daya serap tenaga kerja (orang)


3

3

3

3

3

3

15

1

8

8

8

8

8

40

1

1

1

1

1

1

5

32

33

3,088

3,228

3,374

3,525

3,682

3,846

17,655

1.448

1.434

1.342

1.333

1.290

1.283

6.682

600

36

770

37

847

39

931,7

40

1.024,87

185

4.173,57

58



(2)

-

Kegiatan Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota


(3) Jumlah penanam modal yang menyampaikan LKPM Terwujudnya sinkronisasi pelaporan kinerja PTSP dan Perizinan PM Terimplementa sikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE): Terwujudnya percepatan realisasi perizinan penanaman modal melalui


300

300

320

3

3

75

100

100

100

100

100

100

3

3

3

3

3

3

15

450

3

345

550

3

370

605

3

395

665,5

3

1730

732

15

3.002,50

59



(2)


(3)


SPIPISE. -

Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP

Lama Perijinan Investasi

60

Terselenggara nya pelayanan perizinan dan non perizinan bid penanaman modal melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran PMDN, Ijin Prinsip PMDN, Ijin Usaha PMDN, Perpanjangan RPTKA, Perpanjangan IMTA yang bekerja dilebih

10

10

60

100

400

10

100

471

9

100

518

9

100

541,65

8

100

565,2

2.495,85

100



(2)


(3)


dari1(satu) Kabupaten/Kot a sesuai kewenangan provinsi (%).

-

Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan PTSP Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Terpadu

Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP

Persentase Pelayanan Perizinan sesuai SOP Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/Bidang

60

100

0

B (62,51 – 81,25)

75

80

1

1

150

450

A (81,26 – 100)

200

530

90

498

1

A (81,26 – 100)

250

583

100

660

1

A (81,26 – 100)

300

6900

100

726

1

A (81,26 – 100)`

1000

636

100

798,6

1

A (81,26 – 100)

9.099

100

878

5

3.560,6

61



(2)


(3)


usaha unggulan (sektor/Bidang/ Usaha/tahun) -

Kegiatan Penyusunan Profil dan Potensi Investasi

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan Terlaksananya fasilitasi Pengembanga n peluang investasi Terlaksananya Bimtek Penyusunan profil peluang investasi

2

2

498

2

660

2

726

2

798,6

2

878

10

3

3

3

3

3

3

15

105

105

105

105

105

105

525

1

1

3.560,6

Program Pelayanan Administrasi -

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya perangko,mate rai dan jasa

17.500

1

17.500

1

17.500

1

17.500

1

17.500 11.410

87.500

62



(2) Sekretariat BPMD

-

-

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Asir dan Listrik Sekretariat BPMD

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat BPMD

-


(3)


pengiriman kilat khusus serta paket/ pengiriman surat

Tersediannya Fasilitas Telepon, Speedy, Listrik, Airuntuk kegiatan perkantoran

Tersedianya biaya premi asuransi untuk gedung dan kendaraan dinas

12

12

130.000

12

548.200

12

603.020

12

663.322

12

729.654

185

2.674.196

8

10

40.000

12

57.000

12

62.700

12

69750

1

75.868

58

304.538

63



(2)

-


(3)

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat BPMD

Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih, sehatdannyam an


12

12

14.000

12

14.000

12

14.000

12

17.000

12

19.000

60

12

12

200.000

12

220.000

12

220.000

12

225.000

12

230.000

60

12

12

120.000

12

132.000

12

145.200

12

159.720

12

175.692

60

Tersedianya alat tulis kantor -

-

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat BPMD

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat BPMD

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Badan Penanaman Modal Daerah

64



-

-

(2) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat BPMD


(3) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerang an kantor


12

12

22.000

12

21.000

12

23.100

12

25.410

12

27.951

60

Tersedianya peralatan rumah tangga

12

12

22.000

12

24.200

12

26.620

12

29.282

12

32.208

60

134.310

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan Sekretariat BPMD

Tersedianya bahan bacaan dan buku perpustakaan

1

1

27.500

1

30.250

1

33.275

1

36.602

1

40.262

5

131.287

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat BPMD

Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu

12

12

220.000

12

242.000

12

266.200

12

292.820

12

322.102

60

1.343.122

Kegiatan Rapatrapat Koordinasi

Terpenuhinya biaya

12

12

1.000

12

1.110

12

1.210

12

1.331

12

1.464

60

6.115

57

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat BPMD

-

-

-

65



(2) dan Konsultasi di dalam dan luar daerah Sekreatriat BPMD

-

-

-

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat BPMD

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat PTSP BPMD

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


(3) perjalanan dinas pegawai dalam rangka koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah (bulan) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan perkantoran BPMD (bulan)

Tersedianya perangko, meterai, dan jasa pengiriman kilat khusus, serta paket pengiriman di UPT PTSP BPMD Tersedianya biaya premi asuransi untuk kendaraan


12

12

750

12

825

12

907,5

12

998,25

12

1,098,07 5

60

750

3.000

1.500

6.000

1.500

6.600

1.500

7.200

1.500

8.000

6.750

30.800

-

-

12

7.000

12

7.000

12

7.000

12

7.000

48

28.000

4.578,75

66



(2) PTSP BPMD -

-

-

-

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor/ Rumah Dinas PTSP BPMD

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor PTSP BPMD

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan PTSP BPMD

Kegiatan Penyediaan


(3) dinas di UPT PTSP BPMD Terpenuhinya kebersihan kantor untuk kebutuhan tempat kerja di UPT PTSP BPMD Terpenuhinya Kertas, isi ulang, computer supplies dalam 1 tahun anggaran di UPT PTSP BPMD Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan dalam 1 tahun anggaran di UPT PTSP BPMD Tersedianya Komponen


-

-

12

48.000

12

48.000

12

48.000

12

48.000

48

192.000

12

90.000

12

120.000

12

150.000

12

180.000

12

210.000

60

750.000

12

90.000

12

120.000

12

150.000

12

180.000

12

210.000

60

750.000

12

4.000

12

6.000

12

8.000

12

10.000.

12

12.000

60

40.000

67



(2) Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor PTSP BPMD -

-

-

-


(3)


instalasi listrik dan komponen penerangan di UPT PTSP BPMD

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PTSP BPMD

Tersedianya Peralatan rumah tangga di UPT PTSP BPMD

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan PTSP BPMD

Tersedianya Bahan bacaan, buku perpustakaan di UPT PTSP BPMD

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman PTSP BPMD

Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu di UPT PTSP BPMD

Kegiatan Rapatrapat Koordinasi

Terpenuhinya perjalanan

12

3.000

12

4.000

12

5.000

12

6.000

12

8.000

60

26.000

12

6.000

12

10.000

12

12.000

12

14.000

12

16.000

60

58.000

12

60.000

12

200.000

12

220.000

12

240.000

12

260.000

60

980.000

12

370.000

12

400.000

12

430.000

12

460.000

12

490.000

60

2.150.000

68



(2) dan Konsultasi di dalam dan luar daerah PTSP BPMD

-

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran PTSP BPMD


(3)


dinas dalam rangka menjalankan tugas-tugas kedinasan selama 1 tahun anggaran di UPT PTSP BPMD Terpenuhinya kegiatan pelayanan perkantoran di UPT PTSP BPMD

12

300.000

1

5

514.000

12

12

528.000

12

338.180

12

360.000

12

390.000

2

400.000

12

420.000

60

1.808.180

7

914.000

60

3.142.042

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana -

-

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat BPMD Kegiatan Pemeliharaan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah yang memadai Tersedianya Peralatan /

12

563.250

12

619.575

12

681.532

12

749.685

69



(2) Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Badan Penanaman Modal Daerah -

-

-

-


(3)


Perlengkapan Gedung Kantor Yang Nyaman dan Representatif

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat BPMD

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasi onal

12

12

363.000

12

399.300

12

439.230

12

483.153

12

531.468

60

2.216.151

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat BPMD Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat BPMD Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkla Arsip Sekretariat BPMD

Terpeliharanya Meubelair Kantor

12

12

10.000

12

12.000

12

13.200

12

14.520

12

15.972

60

65.692

12

12

80.000

12

80.000

12

88.000

12

96.800

12

106.480

60

451.280

1

1

10.000

1

1

33.000

1

36.300

5

120.300

Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Terpeliharanya dan Tertatanya Arsip

11.000

1

30.000

70



-

-

-

-

-

(2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat BPMD Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor PTSP Badan Penanaman Modal Daerah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor PTSP BPMD


(3) Lancarnya pelaksanaan pekerjaan

Terpeliharanya Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor Secara Rutin /Berkala di UPT PTSP BPMD Bertambahnya sarana dan prasarana kantor di UPT PTSP BPMD

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair PTSP BPMD

Terpeliharanya meubelair kantor di UPT PTSP BPMD

Kegiatan Pemeliharaan

Terpeliharanya Peralatan


1

1

800.000

1

951.470

1

500.000

1

700.000

1

700.000

5

3.651.470

12

150.000

12

150.000

12

170.000

12

180.000

12

190.000

60

840.000

12

478.850

12

823.700

12

823.700

12

823.700

12

823.700

60

3.773.650

-

-

12

10.000

12

12.000

12

14.000

12

16.000

48

52.000

-

-

12

30.000

12

32.000

12

34.000

12

36.000

48

132.000

71



(2) Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga PTSP BPMD -

-

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional PTSP BPMDBPMD

Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan Arsip PTSP BPMD


(3)


Kantor dan Rumah Tangga secara rutin/berkala di UPT PTSP BPMD Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasi onal secara rutin/berkala di UPT PTSP BPMD Terpeliharanya arsip kantor selama 1 tahun anggaran di UPT PTSP BPMD

-

-

12

90.000

12

100.000

12

110.000

12

120.000

48

420.000

-

-

12

20.000

12

22.000

12

24.000

12

26.000

48

92.000

1

77.000

1

1

102.487

1

112.736

5

470.093

Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapnnya

Tersedianya Pakaian Dinas bagi Pegawai

1

84.700

1

93.170

72



(2) Sekretariat BPMD

-

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapnnya PTSP BPMD


(3)


Badan Penanaman Modal Daerah Tersedianya pakaian dinas pegawai di UPT PTSP BPMD

12

33.000

12

40.000

12

33.000

1

50.000

12

60.000

12

70.000

60

253.000

5

182.460

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

-

Kegiatan Peningkatan dan Pelatihan Formal Sekretariat BPMD Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat BPMD

Terdidik dan terlatihnya Pegawai Badan Penanaman Modal Daerah Meningkatnya SDM Penanaman Modal

1

1

30.000

1

4

4

500.00

4

4

36.300

1

4

39.600

1

4

43.560

20

73



(2) -

Kegiatan Peningkatan dan Pelatihan Formal PTSP BPMD


(3) Tersedianya pakaian dinas pegawai di UPT PTSP BPMD


12

33.000

12

40.000

12

50.000

12

60.000

12

70.000

60

253.000

74


BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja penanaman modal bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah dari 2013-2018. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan penanaman modal setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja penanaman modal secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja penanaman modal dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian penanaman modal berkenaan setelah program dan kegiatan yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan penanaman modal periode 2013-2018. Indikator program yang tercantum pada bab VI ini akan menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja BPMD Provinsi Jawa Tengah. Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bidang Penanaman Modal Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang pada Tabel VI berikut ini.

75


TABEL VI.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah No

Aspek/ Bidang Urusana /Indikator Kinerja Pembangunan

Urusan Penanaman Modal Jumlah Investor (PMA dan PMDN)

-

Nilai Investasi (PMA dan PMDN) (Rp Trilyun) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Lama Perijinan Investasi (hari)

-

Kondisi Kinerja Pada awal RPJMD

Target Kinerja

Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

30

32

33

36

37

39

40

185

2,99

2,325*

3,23

3,37

3,53

3,68

3,85

14,66

1.511

1.448

1.434 10

1.342 10

1.333 9

1.290 9

1.283 8

6.6828

Catatan: *Kondisi awal pada tahun 2014 (data tahunan 2013) sebesar Rp. 2,325 Trilyun adalah angka realisasi dari ijin usaha perusahaan PMA/PMDN yang dikeluarkan oleh UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah dan PTSP BKPM RI, adapun pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 tertulis Rp. 3,088* Trilyun merupakan angka prediksi yang ditetapkan pada waktu penyusunan RPJMD.

76

76


Tabel VI.2 Matrik Standar Pelayanan Minimum Bidang Penanaman Modal NO I 1 2

3

4 5 6 7

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minumum (SPM) Tersedianya Promosi peluang penanaman modal provinsi Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kab/ kota dengan pengusaha tingkat Provinsi / Nasional Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Proinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman DalamNegeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih dari 1 (satu Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Terimplementasi Sistem Pelayanan informasi dan Perijinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunai usaha Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/Bidang usaha unggulan(sektor/Bidang/Usaha /tahun)

Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal (2013) Kali Kali

%

% Kali Kali kali

Target Kinerja 2014

2015

2016

2017

2018

5

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

60

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

77

77


Tabel VI.3 Matrik Indikator Lainnya

Indikator Kinerja

NO \II 1 2 3 4 5

Satuan

Kondisi Kinerja Pada Awal (2013)

Target Kinerja (Rp. Trilyun) 2014

2015

2016

2017

2018

119,50 56.715 3.228 49.47

124,88 59.269 3.374 52.93

130,48 61.926 3.525 56.64

136,31 64.963 3.682 60.60

142,36 67.564 3.846 64.84

Indikator Lainnya PMTB ADHB (Data BPS) Izin Prinsip PMDN dan PMA Izin Usaha PMDN dan PMA Realisasi Investasi LKPM Investasi Pemerintah

124,76 15,96 9,96 46,23 7,44

Catatan: 1. PMTB: Pembentukan Modal Tetap Bruto 2. ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku 3. PMDN: Penanaman Modal Dalam Negeri 4. PMA: Penanaman Modal Asing 5. LKPM: Laporan Kegiatan Penanaman Modal

78

78


BAB VII PENUTUP Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan perekonomian. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dirancang dan diimplementasikan secara terpadu dan berkesinambungan. Penanaman modal merupakan satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi yang terus diupayakan untuk ditingkatkan sebagai bentuk daya saing dalam menghadapi arus regional maupun global. Sinergitas dan kesamaan pandang dalam peningkatan penanaman modal bagi pemangku kepentingan baik Provinsi, Kabupaten/Kota, instansi sektoral di Jawa Tengah sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah bidang penananam modal. Dokumen Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan program kegiatan untuk tahun 2014 hingga tahun 2018. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPMD Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2018. Setelah berakhirnya Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, perlu disusun Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi antara tahun 2018 dan tahun 2019 diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2019. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2019 nantinya akan mendasarkan pada

RPJP

Provinsi

Jawa

Tengah

Tahun

2005-2025,

amanat

rencana

pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya. 79

BAB I PENDAHULUAN. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

Recommend Documents