1
BAB I PENDAHULUA N 1.1.
Latar Belakang Perubahan pada era reformasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan ditandai dengan perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
sebagai
penyelenggara
Pemerintahan
Daerah
untuk
melakukan dan mengelola pembangunan sesuai karakteristik serta kebutuhan masyarakat di daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam melakukan pembangunan salah satunya melalui penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kabupaten Tabanan merupakan salah satu daerah otonom yang dipimpin oleh seorang Bupati sebagai Kepala Daerah. Menjelang berlakunya tahun anggaran baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan kepada DPRD atas rancangan APBD lengkap dengan nota keuangan serta penjelasan lainnya. Penetapan rancangan APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD merupakan langkah awal DPRD dalam melaksanakan pengawasan. Pengawasan menjadi salah satu fungsi yang melekat pada DPRD sebagai unsur penyelenggara
2
Pemerintah Daerah serta sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah selain fungsi penganggaran dan fungsi legislasi. Pada akhir tahun masa anggaran Bupati selaku Kepala Daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat. Rangkain ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berupa informasi penyelenggaran Pemerintahanan Daerah selama satu tahun masa anggaran. Laporan
pertanggungjawaban
Bupati
Tabanan
atas
pelaksanaan APBD tahun 2013 berdasarkan informasi media masa yang tercatat pada tahun 2013 sampai dengan 2014, mengacu pada hasil pemeriksaan BPK atas audit keuangan pada sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Tabanan, terdapat temuan beberapa SKPD yang tidak patuh pada peraturan perundangundangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini seperti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada enam SKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan yang tidak didukung bukti yang memadai. (sumber; http:// tabanankab.go.id,2014). Bedasarkan hasil audit BPK tersebut DPRD mempunyai hak meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah, hak mengajukan pertanyaan pendapat dan hak mengadakan penyelidikan. Rangkaian
3
hak ini telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Melalui hak ini DPRD diberikan kewenangan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pada kondisi ini, DPRD melakukan pengawasan melalui proses evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang di sampaikan Kepala Daerah berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK. Keputusan evaluasi tersebut
berupa
penerimaan
atau
penolakan
atas
laporan
pertanggungjawaban APBD yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Namun secara faktual, DPRD Kabupaten Tabanan belum pernah memberikan keputusan penolakan atas laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan oleh Bupati Tabanan melainkan hanya memberikan rekomendasi berupa saran maupun cacatan perbaikan. Berangkat dari kondisi ini, pelaksanaan fungsi dewan terutama pengawasan terhadap eksekutif selama ini masih dipengaruhi faktor individual yang cenderung dan berpotensi untuk dijadikan arena negosiasi kepentingan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD belum memberikan kontribusi yang optimal pada pengelolaan Pemerintahan Daerah. Terlepas dari temuan BPK tersebut, hal positif yang berhasil ditingkatkan oleh Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu berhasil merubah opini BPK atas kinerja keuangan yang pada tahun 2011-2012 mendapat opini Disclaimer sedangkan pada
4
tahun 2013 Kabupaten Tabanan mendapat opini“Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atas pemeriksaan yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013 (sumber;http:// tabanankab. go.id, 2014).
Berangkat dari kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas Pelaksanaan APBD. Hal ini mengingat laporan pertanggungjawaban merupakan aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah. DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (balance of power) serta mitra kerja bagi Kepala Daerah yang memiliki posisi strategis sekaligus fungsi didalamnya. Berangkat dari kondisi ini penulis mengangkat judul “Dinamika Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penganggaran Publik (Studi Kasus Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013)”. 1.2.
Rumusan Masalah Melihat latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat
diidentifikasi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013 ?
5
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi DPRD Kabupaten Tabanan dalam melakukan pengawasan atas Pelaksanaan APBD ?
1.3.
Batasan Masalah Terkait dengan fungsi pengawasan DPRD, penelitian ini
akan dilaksanakan di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan. Pelaksanaan Pengawasan yang penulis kaji difokuskan pada pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Tabanan terhadap pelaksanaan APBD yaitu terkait Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tabanan yang meliputi pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Dipilihnya tahun anggaran 2013 karena dalam audit LKPD yang dilakukan oleh BPK RI Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat merubah opini Wajar Dengan Pengecualian “WDP” yang pada tahun anggaran sebelumnya memperoleh opini Disclaimer selain adanya temuan pada beberapa SKPD. 1.4.
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan penelitian
yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh gambaran secara aktual mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD dan
6
kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. 1.5.
Manfaat Penelitian Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat
yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi DPRD untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan fungsi dan perannya terutama fungsi pengawasan. Dan diharapkan menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi dan peran DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dalam mengevaluasi kinerja Kepala Daerah melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan menjadi wahana pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.
1.6.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan bab dalam skripsi terdiri atas lima bab
yaitu, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV dan BAB V. Pada BAB I yaitu Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan berupa gambaran fakta maupun penomena yang terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan dengan membuat dua sub pertanyaan yang penulis fokuskan dengan batasan permasalahan. Dalam bab ini pula penulis menyampaikan
7
tujuan serta manfaat dari penelitian ini dan juga menguraikan sistematika penulisan. BAB II yaitu Tinjauan Pustaka, menguraikan kajian pustaka berupa karya-karya ilmiah yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD atas pelaksanaan
APBD.
Serta
kerangka
konseptual berupa teori manajemen dan konsep peengawasan, konsep manajemen keuangan daerah, konsep Pemerintahan Daerah yang penulis sesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB III yaitu Metodologi Penelitian membahas jenis penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, unit analisis yang menyajikan unit-unit yang diteliti, teknik penentuan informan, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, teknik penyajian data dan keterbatasan saat penelitian. BAB IV yaitu Pembahasan, penulis menguraikan terkait gambaran umum obyek/subyek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan dan gambaran umum DPRD Kabupaten Tabanan. Dan pada BAB ini pula penulis menganalisa hasil temuan berupa temuantemuan dari penelitian yang memberikan jawaban secara analitis atas rumusan permasalahan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan. BAB V yaitu Penutup yang menguraikan simpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi berupa saran.
