BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Peranan bank sangat penting dalam proses perekonomian di Indonesia. Selain memiliki peran penting dalam proses perekonomian, bank juga mempunyai peranan dalam hal stabilitas keuangan, pengendalian inflasi, sistem pembayaran, serta otoritas moneter. Peran bank tersebut harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga minat masyarakat untuk menanamkan dananya menjadi semakin meningkat. Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Perbankan syariah kini telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional serta sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan (Nur, 2012). Perkembangan perbankan syariah saat ini telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Perbankan syariah merupakan suatu alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang dalam
1
2
upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang belakangan dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis perekonomian dunia. Sistem ekonomi syariah atau biasa disebut dengan Ekonomi Islam, semakin popular bukan hanya di negaranegara Islam tetapi bahkan juga di negara-negara barat. Sebagian kalangan melihat, Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif (Antonio dalam Pratami, 2011). Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan munculnya beberapa permasalahan ekonomi, hal ini diduga karena terdapat beberapa masalah pada sistem ekonomi kapitalis yang digunakan pada perbankan konvensional. Munculnya sistem ekonomi Islam yang dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi seolah membuka mata Indonesia dan juga negaranegara di dunia bahwa sistem ekonomi Islam mampu memperbaiki krisis ekonomi yang terjadi. Berkembangnya sistem ekonomi berbasis syariah, ditandai dengan semakin banyaknya bank yang menerapkan konsep syariah. Di Indonesia perkembangan pemikiran tentang perlunya menerapkan prinsip Islam dalam perekonomian muncul pada tahun 1974. Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki lembaga keuangan Islam mulai berhembus sejak saat itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual
3
dan cendikiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat (Nur, 2012). Perbankan syariah di Indonesia menjadi lebih baik dari tahun ke tahun ditandai
dengan
semakin
besar
kepercayaan
para
nasabah
untuk
mengalokasikan dananya di bank syariah. Hal ini berpengaruh terhadap strategi yang dilakukan oleh bank konvensional dalam menarik pinat para calon nasabah yaitu dengan membuka cabang syariah atau dengan melakukan konversi cabang konvensional menjadi cabang syariah. Perkembangan yang terus mengalami peningkatan ini dikarenakan bank syariah mampu menerapkan strategi untuk masyarakat Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Secara bersama-sama perbankan syariah dan perbankan konvensional menghasilkan sinergi dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Karakteristik perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikian alternatif shifting yang ideal bagi masyarakat maupun bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam transaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan menghindari kegiatan yang berspekulatif dalam bertransaksi keuangan. Perbankan menjadi alternatif yang kredibel dan dapat dinikmati bukan hanya pada masyarakat muslim tetapi juga seluruh masyarakat dari berbagai agama maupun budaya, karena Islam sendiri adalah ajaran yang universal (Haryanto, 2010).
4
Yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 UU No. 10 tahun 1998 adalah suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau keinginan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank bank atau pihak lain (ijarah wa iqtina). Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.10 tahun 1998, maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga Bank Indonesia dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bankbank syariah. Salah satu bukti perkembangan perbankan syariah di Indonesia yaitu dengan bertambahnya jaringan kantor bank syariah meliputi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Pada pasal 1 (butir 4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS
5
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsipprinsip syariah terutama bagi hasil. BPRS merupakan bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPRS berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum/Bank Umum Syariah. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Aturan hukum mengenai BPRS mengacu pada Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Karakteristik dan ciri khas yang menjadi keunggulan BPRS yaitu: Pertama, skala usaha yang kecil memungkinkan untuk beradaptasi dengan cepat dan responsive terhadap lingkungan bisnis. Kedua, lebih fleksibel sehingga memiliki peluang untuk berinovasi dan bereksperimen. Ketiga, memiliki banyak sumber keunikan yang berbasis budaya setempat. Keempat, dapat memanfaatkan peluang kecil yang ada. Kelima, mudah untuk bangkit kembali apabila menghadapi kondisi bisnis yang kurang mengguntungkan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki beberapa jenis penghimpunan dana salah satunya adalah deposito mudharabah yakni jenis investasi pada
6
bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposit, dilakukan dengan prinsip bagi hasil sebagai timbal baliknya. Pada deposito mudharabah, pihak bank dan pihak nasabah membuat kesepakatan awal yang dibuat bukan berdasarkan prinsip bunga akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil. Pihak bank akan memberikan deposito kepada masyarakat yang berlandaskan prinsip mudharabah dan akan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Kegiatan pada BPRS meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Untuk dapat melangsungkan kegiatan pembiayaan, secara otomatis bank harus memperoleh dana dari penghimpunan dana pihak ketiga dalam hal ini adalah deposito mudharabah. Kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai deposito mudharabah pada BPRS untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutangnya. SBI merupakan surat berharga yang paling likuid dan dapat menjadi tolok ukur tingkat suku bunga pada bank konvensional (Akhmadi, 2007). Menurut Herlanika (2011) pasar perbankan di Indonesia dalam memilih produk perbankan lebih berdasarkan tingkat keuntungan yang ditawarkan. Suatu produk perbankan dengan tawaran tingkat suku bunga akan lebih diminati apabila lebih tinggi dari bagi hasil. Demikian pula sebaliknya, jenis produk perbankan dengan bagi hasil akan lebih diminati apabila lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.
7
Menurut PSAK Nomor 105 Tahun 2009 pembagian
hasil usaha
mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (profit sharing). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Bagi hasil dalam perbankan syariah terdiri dari 2 sistem yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing menghitung bagi hasil dengan berdasarkan pada total pendapatan yang telah dikurangi oleh biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Revenue sharing menghitung bagi hasil pada total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana (Reswari, 2010). Menurut Aziz (2010) nisbah atau rasio merupakan besaran bagian yang menjadi hak nasabah dibandingkan dengan bank pada proses distribusi bagi hasil, sedangkan jumlah bagi hasil adalah besarnya total bagi hasil yang diberikan kepada investor melalui giro (wadiah), tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Dalam melakukan penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan oleh para nasabah pada bank syariah, bank syariah sebagai suatu unit bisnis harus memiliki ukuran bank untuk mengukur aspek yang dapat memengaruhi jumlah penghimpunan dana pihak ketiga dalam hal ini adalah deposito mudharabah yang dilakukan oleh para nasabah (Andriyanti dan Wasilah,
8
2010). Menurut Setyowati (2011) dengan bertambahnya jaringan kantor bank syariah maka asset dari industri perbankan juga mengalami peningkatan. Begitu pula dengan deposito mudharabah akan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal maupun internal. Pengaruh indeks saham luar negeri menjadi faktor eksternal yang dominan, sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh pergerakan variabel-variabel makroekonomi lainnya. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi pergerakan IHSG. Kenaikan dan penurunan IHSG dapat memengaruhi minat nasabah dalam melakukan penghimpunan dana pada bank syariah (Cahyono, 2009). Hasil penelitian Reswari (2010) menyatakan orang memiliki berbagai cara dalam mengalokasikan dananya, salah satunya adalah dengan berinvestasi. Melalui investasi diharapkan dapat memperoleh return di masa yang akan datang. Salah satu cara untuk melakukan investasi di pasar modal melalui IHSG. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH (Studi Empiris pada BPRS di DIY dan Jawa Tengah)”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Andriyanti dan Wasilah (2010). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dibuat mengikuti saran dan implikasi dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu IHSG yang merujuk pada penelitian Cahyono
9
(2009) sehingga penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian tersebut diatas. Penelitian ini juga mengubah objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan objek bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia periode 2003-2009 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek bank syariah yaitu BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang ada di DIY dan Jawa Tengah periode 2011-2012.
B. Rumusan Masalah 1. Apakah suku bunga SBI berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito mudharabah pada BPRS di Yogyakarta dan Jawa Tengah? 2. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap deposito mudharabah pada BPRS di Yogyakarta dan Jawa Tengah? 3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap deposito mudharabah pada BPRS di Yogyakarta Jawa Tengah? 4. Apakah
IHSG
berpengaruh
negatif
signifikan
terhadap
deposito
mudharabah pada BPRS di Yogyakarta dan Jawa Tengah?
C. Tujuan Masalah 1. Untuk menguji apakah suku bunga SBI berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito mudharabah pada BPRS di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
10
2. Untuk menguji apakah bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap deposito mudharabah pada BPRS di Yogyakarta dan Jawa Tengah. 3. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap deposito mudharabah
pada BPRS di Yogyakarta dan Jawa
Tengah. 4. Untuk menguji apakah IHSG berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito mudharabah pada BPRS di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: Di bidang teoritis: 1. Menambah pemahaman tentang perbankan syariah, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi deposito mudharabah pada BPRS di DIY. 2. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Di bidang praktik: 1. Penelitian
ini
diharapkan
dapat
bermanfaat
sebagai
bahan
pertimbangan bagi pemilik modal di dalam memutuskan untuk berinvestasi pada bank syariah.
11
2. Menjadi
referensi
bagi
manajer-manajer
bank
syariah
dalam
pengambilan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan optimalisasi sektor pendanaan pada umumnya dan dana pihak ketiga yaitu deposito mudharabah pada khususnya.
