17
ANALISIS KESESUAIAN LAHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN KUTAI TIMUR
NIRMALASARI IDHA WIJAYA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007
26
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisis Kesesuaian Lahan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, April 2007
Nirmalasari Idha Wijaya NRP C251050041
27
ABSTRAK NIRMALASARI IDHA WIJAYA. Analisis Kesesuaian Lahan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur. Dibimbing oleh SANTOSO RAHARDJO dan GATOT YULIANTO. Posisi pengembangan Kabupaten Kutai Timur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) termasuk dalam Kawasan Andalan Laut (KADAL) Bontang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Namun kenyataannya, saat ini belum ada kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam bentuk arahan tata ruang untuk pengembangan perikanan budidaya di pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis kesesuaian lahan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur untuk budidaya tambak, budidaya karamba jaring tancap, dan budidaya rumput laut; menilai kelayakan finansial pengembangan perikanan budidaya; mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi pengembangan kawasan perikanan budidaya; merumuskan strategi pengembangan kawasan perikanan budidaya. Metode yang digunakan adalah: analisis data spasial dengan metode SIG, analisis konflik pemanfaatan lahan dengan Proses Hierarki Analitik (PHA), analisis kelayakan usaha, analisis Location Quotient, dan analisis SWOT untuk menentukan strategi pengembangan kawasan perikanan budidaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas kesesuaian lahan berdasarkan peta komposit adalah untuk karamba jaring tancap seluas 1.204,77 ha, untuk rumput laut seluas 9.509,71 ha, dan untuk tambak 9.726,79 ha. Namun tidak semua potensi ini dapat dimanfaatkan semua untuk budidaya karena sifat pesisir yang terbuka (open acces). Berdasarkan pertimbangan pemanfaatan oleh sektor-sektor lain di pesisir Kabupaten Kutai Timur, maka luas efektif lahan perairan dan daratan pesisir untuk budidaya yaitu: budidaya karamba jaring tancap 411,13 ha; budidaya rumput laut long line 3.246,62 ha; dan budidaya tambak 3.913,47 ha. Prioritas pemanfaatan lahan berdasarkan hasil pembobotan PHA berturutturut adalah untuk budidaya karamba (0,432), budidaya rumput laut (0,427), dan tambak (0,119). Pengembangan perikanan budidaya yang sesuai di Kecamatan Sangatta adalah tambak dan rumput laut, di Kecamatan Bengalon adalah tambak, di Kecamatan Kaliorang adalah karamba dan rumput laut, di Kecamatan Sandaran sesuai untuk rumput laut, dan di Kecamatan Sangkulirang sesuai untuk tambak, rumput laut dan karamba. Kecamatan Sangkulirang dapat dijadikan pusat pengembangan perikanan budidaya karena memiliki potensi kesesuaian lahan yang paling luas.
28
ABSTRACT
NIRMALASARI IDHA WIJAYA. Land Suitability and Aquaculture Zone Development in Coastal Area of Kutai Timur District. Under the direction of SANTOSO RAHARDJO dan GATOT YULIANTO. The objectives of this study were: to analyze coastal area land suitability of Kutai Timur District for brackishwater ponds, fixed net cage and long line seaweeds; to find out financial feasibility of aquaculture development; to identify strength, weakness, opportunity, and threat factors; to formulate strategy for aquaculture zone development. The methods used were: spatial analysis using GIS method, seascape conflict utilization using analytical hierarchy process, financial feasibility analysis, Location Quotient analysis, and SWOT analysis to formulate strategies for aquaculture development zone. The results of this study shows that the suitable area for fixed net cage are 1.204,77 ha, for long line seaweeds are 9.509,71 ha, and for brackishwater ponds aquaculture are 9.726,79 ha. Based on exploiting consideration by other sectors in coastal area of Kutai Timur District, effectively wide of coastal area for aquaculture is: fixed net cage are 411,13 ha; long line seaweeds are 3.246,62 ha; and brackishwater ponds aquaculture are 3.913,47 ha. Seascapes utilization priority resulted from analytical hierarchy process scoring shows the priority sequence as the following: fixed net cage (0,432), long line seaweed (0,427), and brackishwater ponds aquaculture (0,119). Based on these analysis, the recommendation for aquaculture development zone are: brackishwater ponds and long line seaweeds for Sangatta Subdistrict, brackishwater ponds for Bengalon Subdistrict, long line seaweeds and fixed net cages aquaculture for Kaliorang Subdistrict, long line seaweeds for Sandaran Subdistrict, and brackishwater ponds, fixed net cages aquaculture and long line seaweeds for Sangkulirang Subdistrict. Sangkulirang Subdistrict can be increased to aquaculture development nodal area because owning widest highly suitable area.
29
© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007 Hak cipta dilindungi Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, mikrofilm dan sebagainya
30
ANALISIS KESESUAIAN LAHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN KUTAI TIMUR
NIRMALASARI IDHA WIJAYA
Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007
31
Judul Tesis
:
Analisis
Kesesuaian
Lahan
dan
Pengembangan
Kawasan Perikanan Budidaya di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur Nama
: Nirmalasari Idha Wijaya
NRP
: C251050041
Program Studi
: Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan
Disetujui Komisi Pembimbing
Ir. Santoso Rahardjo, M.Sc. Ketua
Ir. Gatot Yulianto, M.Si. Anggota
Diketahui
Ketua Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc
Prof. Dr.Ir.Khairil Anwar Notodiputro, MS
Tanggal Ujian : 25 April 2007
Tanggal Lulus :
32
PRAKATA Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Hal yang melatarbelakangi pemilihan judul tesis: Analisis Kesesuaian Lahan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur ini adalah: Pertama, penulis yang berdomisili dan diperbantukan sebagai Dosen Kopertis di Sekolah Tinggi Pertanian di Kabupaten Kutai Timur, melihat sebuah tantangan yang besar untuk memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir yang demikian besar agar dapat menjadi sektor kedua setelah pertambangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Kutai Timur. Kedua, pengembangan perikanan budidaya pesisir ini sejalan dengan Program Daerah GERDABANGAGRI (Gerakan Daerah Pembangunan Agribisnis) yang dicanangkan oleh Bupati Kutai Timur, Bapak Drs. Awang Farouk Ishak, MM, M.Si., sejak tahun 2001 yang lalu, dan penulis merupakan salah satu dari Sarjana Penggerak Pembangunan Agribisnis (SP2AB) pada program tersebut. Tantangan dan dorongan itulah yang memicu penulis untuk lebih mengenali dan mendalami permasalahannya. Mudah-mudahan tesis ini dapat menjadi jawaban dan tidak hanya sekedar menjadi sebuah kajian ilmiah yang berada di “awang-awang”, tidak dapat dioperasionalkan atau hanya menjadi sebuah rekomendasi yang tidak memberi manfaat pada rakyat setempat. Melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bpk Ir. Santoso Rahardjo, M.Sc. sebagai ketua komisi pembimbing, Bpk Ir. Gatot Yulianto, M.Si. sebagai anggota komisi pembimbing, para pejabat di Kabupaten Kutai Timur, rekan-rekan se-almamater program studi SPL, dan teristimewa kepada suami dan anak-anakku yang tercinta, yang dengan segala kasih sayang, doa, dan pengertiannya telah mendukung penulis untuk menyelesaikan karya ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para penyandang dana yaitu BPPS-Dikti dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Semoga bimbingan, bantuan dan kerjasama tersebut membuahkan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat dan dapat membuat masyarakat di pesisir Kabupaten Kutai Timur hidup lebih sejahtera dan damai. Bogor, April 2007 Nirmalasari Idha Wijaya
33
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1973, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari Ayahanda Achyani dan Ibunda Sri Muljati (Alm-ah). Pendidikan SD, SMP dan SMA penulis selesaikan di Pati, selanjutnya pada tahun 1991 penulis diterima di Program Studi Perikanan pada Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus pada tahun 1996. Penulis pernah bekerja sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Agribisnis (SP2AB) di Kab. Kutai Timur pada tahun 2001, dan kemudian menjadi Dosen di Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutai Timur sampai sekarang, dengan jabatan sebagai Ketua Jurusan Ilmu Kelautan. Selama menjadi Dosen, penulis pernah diangkat sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab. Kutai Timur sebagai utusan dari perguruan tinggi dari tahun 2003-2005. Pada tahun 2005 mengikuti pendidikan S2 pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan di Sekolah Pascasarjana IPB, dengan beasiswa dari BPPS Dikti. Penulis menikah dengan Subari, seorang PNS pada Dinas Pendidikan Kutai Timur, dan dikaruniai 3 orang putra dan 1 putri yaitu Dewangga Farros Haidar, Dzakia Nadaa Qonita, Taufik Hilmi Muzaffar, dan Wahid Aqil Lutfiannur.
34
DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR.............................................................. .............
Halaman xi
DAFTAR TABEL...............................................................................
xii
DAFTAR LAMPIRAN........................................................................
xiii
PENDAHULUAN Latar Belakang................................................................................ Identifikasi dan Perumusan Masalah.............................................. Tujuan Penelitian............................................................................ Manfaat Penelitian.........................................................................
1 4 4 4
TINJAUAN PUSTAKA Konsep Ruang, Wilayah, dan Kawasan ....................................... Pengembangan Kawasan .............................................................. Sistem Teknologi Akuakultur......................................................... Perikanan budidaya di Wilayah Pesisir dan Laut ........................ Budidaya Tambak di Wilayah Pesisir .......................................... Sistem Informasi dan Analisis Geografis .................................... Proses Hierarki Analitik/PHA ..................................................... Analisis SWOT ...........................................................................
5 5 9 10 13 16 19 21
METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian.......................................................... Kerangka Pendekatan Studi ........................................................... Teknik Pengumpulan Data.............................................................. Teknik Pengambilan Responden .................................................... Teknik Analisis Data ……………………………………………..
26 28 29 29 31
KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN................................
45
HASIL DAN PEMBAHASAN Kesesuaian Lahan Budidaya Tambak …………………………….. Kesesuaian Lahan Budidaya Karamba Jaring Tancap ………….…. Kesesuaian Lahan Budidaya Rumput Laut Sistem Long Line …… Identifikasi Keterlibatan dan Peran Stakeholders ............................ Proses Hierarki Analitik untuk Konflik Pemanfaatan Lahan ........... Peta Komposit Kesesuaian Lahan ................................................... Pengembangan Perikanan budidaya di Wilayah Kecamatan ……. Luas Efektif Lahan untuk Budidaya ............................................. Kelayakan Usaha Pengembangan Perikanan Budidaya ………….. Proyeksi Peningkatan Pendapatan Unsur-unsur Strategis SWOT ……………………….……….…… Strategi Pengembangan Perikanan Budidaya ………….………….
58 64 68 72 75 81 83 88 90 94 95 102
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ..................................................................................... Saran ................................................................................................
109 110
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ LAMPIRAN ..........................................................................................
111 116
35
DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Wilayah Administrasi di Lokasi Penelitian.............................................
26
2. Kerangka Pendekatan Studi …………...................................................
28
3. Alur Kerja Analisa Spasial untuk Kesesuaian Lahan ..............................
32
4. Diagram Hierarki Analisis Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya...
38
5. Peta Kesesuaian Lahan Budidaya Tambak ...........................................
62
6. Peta Kesesuaian Lahan Budidaya Karamba Jaring Tancap ..................
67
7. Peta Kesesuaian Lahan Budidaya Rumput Laut sistem Long Line .....
71
8. Peta Komposit Kesesuaian Lahan Budidaya Tambak, Karamba, dan Rumput Laut…………………………………………………………. 9. Peta Zonasi Pengembangan Perikanan Budidaya di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur……………………………………………….
82 91
36
DAFTAR TABEL Halaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan dalam Analisis Kesesuaian Lahan dan Arahan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya ……. Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Budidaya Tambak ............................ Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Budidaya Karamba Jaring Tancap ... Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Budidaya Rumput Laut Long Line External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS) ......................... Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS) .......................... Model Matriks TOWS Hasil Analisis SWOT …………………………. Wilayah Kabupaten Kutai Timur Per Kecamatan ………………. Jumlah Rumah Tangga Perikanan menurut Jenis Kegiatan ................... Penyebaran, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk kecamatan pantai, di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2004 ............................. Luas Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Tambak ................................. Luas Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Karamba ............................... Luas Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Rumput Laut ........................ Stakeholder yang Terkait dengan Kegiatan Perikanan ......................... Matriks Analisa Pengaruh Stakeholders ……………………………
16. Matriks Prioritas Kriteria dalam Mencapai Tujuan Pengembangan Perikanan Budidaya di Pesisir Kabupaten Kutai Timur ...................... 17. Matriks Prioritas Kriteria Ekonomi ..................................................... 18. Matriks Prioritas Kriteria Penurunan Konflik .................................... 19. Matriks Prioritas Kriteria Pelestarian Sumberdaya Alam Lingkungan .. 20. Bobot dan Prioritas Kegiatan Budidaya untuk Pengembangan Perikanan .............................................................................................. 21. Luas Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Tambak, Karamba dan Rumput Laut Berdasarkan Peta Komposit ......................................... 22. Nilai LQ Kecamatan Pantai di Pesisir Kabupaten Kutai Timur ……… 23. Luas Kesesuaian Lahan Perikanan budidaya di Pesisir Kecamatan Pantai Kabupaten Kutai Timur ………………………………………. 24. Matrik Arahan Pengembangan Perikanan budidaya Pesisir di Kecamatan Pantai Kabupaten Kutai Timur ………………………….. 25. Luas Efektif Lahan Budidaya dan Jumlah Unit Budidaya ................. 26. Analisis Kelayakan Usaha Perikanan Budidaya Pesisir …………….. 27. Hasil External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS) ............ 28. Hasil Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS) .............. 29. Matriks TOWS Strategi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya 30. Prioritas Strategi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya .........
30 34 35 35 42 43 44 46 55 56 61 65 70 72 73 76 78 78 79 80 83 84 84 88 90 92 102 103 104 105
37
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1.
Hasil Pengamatan Hidro-oseanografi ………………………………..
116
2.
Bobot dan Prioritas Alternatif Kegiatan Perikanan untuk Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Kutai Timur …………..
117
3.
Nilai Produksi Perikanan Budidaya Pantai Menurut Kecamatan, 2005
118
4.
PDRB Kab. Kutai Timur atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 .......
119
5.
Distribusi Persentase PDRB Kab. Kutai Timur atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 ...........................................................................
120
6.
Rincian Anggaran Biaya Budidaya Tambak Udang Tradisional……
121
7.
Cash Flow Analisis Usaha Tambak Udang Tradisional ……………..
122
8.
Rincian Anggaran Biaya Budidaya Rumput Laut Long Line ……….
123
9.
Cash Flow Analisis Usaha Budidaya Rumput Laut Long Line ……...
124
10. Rincian Anggaran Biaya Budidaya Kerapu Karamba Jaring Tancap..
125
11. Cash Flow Analisis Usaha Budidaya Kerapu sistem Karamba Tancap
126
12. Perhitungan Luas Efektif Lahan Perairan ………………………
127
13. Kuisioner SWOT ……………………………………………………
128
14. Kuisioner Data Non Government Stakeholder ………………………
131
15. Kuisioner Data Goverment Stakeholder …………………………….
135
16. Kuisioner Proses Hierarki Analisis (PHA) ………………………..
139
17. Peta-peta Tematik …………………………………………………..
141
18. Dokumentasi ………………………………………………………..
146
38
PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km2 (Dahuri et al, 2001), sedangkan Kabupaten Kutai Timur sendiri memiliki garis pantai sepanjang 152 km (Bappeda Kutim, 2004). Dengan kekayaan laut sebesar ini selayaknya Indonesia menjadikan bidang kelautan sebagai tumpuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun kenyataannya selama ini pembangunan perikanan dan kelautan, termasuk pemberdayaan masyarakat pesisir, selalu diposisikan sebagai sektor pinggiran (peripheral sectoral) dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi masih dititikberatkan pada pembangunan di daratan (up land) yang terkadang melupakan dampaknya bagi wilayah pesisir. Kondisi ini masih ditambah lagi dengan karakteristik pesisir yang multiganda (multi use) dalam penggunaannya, sehingga konflik kepentingan menjadi tidak dapat dihindarkan. Kabupaten Kutai Timur sebagaimana umumnya daerah pesisir yang lain tidak terlepas dari kondisi tersebut. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai berdasarkan UU no. 47 tahun 1999, tentang pemekaran wilayah propinsi dan kabupaten, dan diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 28 Oktober 1999. Sebagai kabupaten yang baru terbentuk, Kabupaten Kutai Timur memiliki banyak sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan baik di darat maupun di laut. Sumberdaya yang terdapat di daratan antara lain pertambangan batu bara dan minyak bumi, hutan hujan tropis, termasuk hutan lindung Taman Nasional Kutai. Sumberdaya alam yang terdapat di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kutai Timur antara lain ekosistem mangrove, ekosistem estuaria, ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, dan ekosistem pantai berpasir. Ekosistem-ekosistem tersebut masing-masing memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, serta kekayaan biota yang tinggi dan produktif. Garis pantai Kabupaten Kutai Timur sepanjang 152 km, dan berdasarkan pada UU No 22
39
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal 3 dan 10, maka sejauh 4 mil dari garis pantai tersebut pengelolaannya merupakan kewenangan Pemda Kutai Timur. Perubahan status dari kecamatan menjadi kabupaten menyebabkan perkembangan penduduk sangat pesat di daerah ini. Perkembangan penduduk ini pada akhirnya mendorong pembangunan wilayah yang juga semakin pesat. Pembangunan wilayah yang pesat ini, bila tidak didukung dengan perencanaan yang tepat, dikhawatirkan akan merusak kelestarian sumberdaya alam. Sektor budidaya perikanan pesisir, saat ini merupakan sektor yang belum berkembang di Kabupaten Kutai Timur. Namun hal ini bukan berarti kawasan pesisir dan laut Kabupaten Kutai Timur tidak memiliki potensi yang dapat mendukung pengembangan budidaya perikanan pesisir. Garis pantai sepanjang ± 152 km dengan ekosistem pesisir yang kaya merupakan modal yang besar untuk budidaya perikanan pesisir. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Timur atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 20002005 (Lampiran 4), struktur ekonomi di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur saat ini didominasi oleh sektor pertambangan batu bara, yakni adanya PT Kaltim Prima Coal dan pertambangan minyak bumi oleh PT Pertamina, dengan angka PDRB sebesar Rp. 10.157.143.080.000,00 (82,36 % dari total PDRB tahun 2005). Sementara itu sektor perikanan mempunyai nilai PDRB hanya sebesar Rp. 89.747.690.000,00 (0,73 % dari total PDRB tahun 2005). Permasalahan umum yang merupakan kendala dalam berkembangnya perikanan budidaya tersebut antara lain karena kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam bentuk arahan tata ruang untuk pengembangan budidaya perikanan pesisir yang belum partisipatif. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional
(RTRWN)
posisi
Kabupaten
Kutai
Timur
dalam
pengembangannya termasuk dalam Kawasan Andalan Laut (KADAL) Bontang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Namun pembangunan daerah selama ini masih dititikberatkan pada sektor pertambangan. Pemanfaatan sumberdaya perairan laut di kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur selama ini dilakukan tanpa perencanaan dan pengawasan yang baik,
40
seperti aktivitas tangkap lebih pada beberapa kawasan, penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia, konversi hutan mangrove menjadi tambak dan lain-lain. Salah satu bukti lain pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan perairan laut di kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur belum dilakukan secara baik dan benar yaitu timbulnya berbagai konflik pemanfaatan ruang seperti antara kapal-kapal pengangkut batubara dengan petani budidaya karamba tancap, antara kegiatan budidaya rumput laut dengan aktivitas lalu lintas kapal-kapal nelayan, serta antara pemanfaatan hutan mangrove untuk tambak oleh penduduk dengan pengelola Taman Nasional Kutai (TNK). Untuk mengatasi konflik pemanfaatan ruang tersebut perlu disusun suatu rencana tata ruang yang menyeluruh dan terpadu bagi semua sektor yang terkait dengan wilayah pesisir. Dengan adanya penataan ruang ini diharapkan setiap sektor yang ada akan lebih terjamin keberlanjutan usahanya, termasuk sektor perikanan budidaya. Perikanan budidaya, terutama budidaya yang berbasis pada perairan (water-based aquaculture), merupakan sistem yang terbuka, dimana interaksi antara unit budidaya dengan lingkungan perairan berlangsung hampir tanpa pembatasan. Selain itu sistem water-based aquaculture umumnya dilakukan di perairan umum (open acces) yang bersifat multi fungsi, sehingga bisa terkena dampak pencemaran atau menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan (agen pencemar). Keberhasilan perikanan budidaya sangat tergantung pada kondisi kualitas air, sedangkan air merupakan media yang sangat dinamis dan mudah terpengaruh dampak pencemaran dari lingkungan di sekitarnya, baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu penzonasian wilayah perikanan budidaya dalam penataan ruang diharapkan dapat menghindarkan sektor budidaya dari sektor lain yang tidak berkesesuaian, sehingga pengembangan budidaya dapat menguntungkan dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka hal penting yang diperlukan adalah adanya identifikasi potensi sumberdaya alam pesisir dan lautan yang mendukung kegiatan budidaya perikanan. Selain itu diperlukan suatu pengelolaan pesisir secara menyeluruh yang mencakup penyusunan zonasi dan arahan pengembangan kegiatan budidaya perikanan pesisir berdasarkan dengan kesesuaian lahannya dalam rencana tata ruang, sehingga diharapkan dapat
41
terlaksana pembangunan wilayah pesisir yang menguntungkan dan berkelanjutan, dengan memperhatikan fungsi preservasi, konservasi dan fungsi pemanfaatannya. Identifikasi dan Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam pengembangan perikanan budidaya di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Potensi sumberdaya alam pesisir dan lautan di Kabupaten Kutai Timur yang dapat mendukung kegiatan perikanan budidaya belum diidentifikasi. 2. Belum ada zonasi untuk perikanan budidaya di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur. 3. Faktor-faktor strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur untuk kegiatan perikanan budidaya belum diidentifikasi. 4. Kebijakan yang dilakukan untuk mengarahkan pengembangan perikanan budidaya di kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur belum disusun secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan peruntukan lahan. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis kesesuaian lahan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur untuk budidaya tambak, budidaya karamba, dan budidaya rumput laut. 2. Menilai kelayakan finansial pengembangan perikanan budidaya. 3. Mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi pengembangan kawasan perikanan budidaya. 4. Merumuskan strategi pengembangan kawasan perikanan budidaya di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, sebagai masukan dalam perencanaan dan pengembangan pesisir Kabupaten Kutai Timur untuk kegiatan budidaya, berdasarkan pada kondisi fisik dan sosial ekonomi yang ada sehingga dapat dilakukan perencanaan secara terpadu sesuai dengan peruntukannya.
42
TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Ruang, Wilayah, dan Kawasan Undang-undang Nomor 24/1992 tentang Penataan Ruang mendefinisikan ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, laut, dan udara, termasuk di dalamnya tanah, air, udara, dan benda lainnya sebagai satu kesatuan kawasan tempat manusia dan mahkluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Konsep ruang mempunyai beberapa unsur, yaitu: (i) jarak, (ii) lokasi, (iii) bentuk, dan (iv) ukuran. Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan pengaturan ruang dan waktu. Unsur-unsur tersebut di atas secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah (Budiharsono, 2001). Wilayah didefinisikan Budiharsono (2001) sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal dalam dimensi ruang yang merupakan wadah bagi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang memiliki keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Definisi konsep kawasan menurut Rustiadi et al. (2006) adalah adanya karakteristik hubungan dari fungsi-fungsi dan komponen-komponen di dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
Pengembangan Kawasan Istilah pembangunan dan pengembangan digunakan dalam banyak hal yang sama, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah development, sehingga untuk berbagai hal, istilah pembangunan dan pengembangan dapat saling dipertukarkan. Secara umum pembedaan istilah ”pembangunan” dan ”pengembangan” di Indonesia memang sengaja dibedakan karena istilah pengembangan dianggap mengandung konotasi ”pemberdayaan”, ”kedaerahan” atau ”kewilayahan”, dan ”lokalitas”. Ada juga yang berpendapat bahwa kata ”pengembangan” lebih menekankan proses meningkatkan dan memperluas. Dalam pengertian bahwa
43
pengembangan adalah melakukan sesuatu yang tidak dari ”nol’, atau tidak membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada, melainkan melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tapi kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan atau diperluas (Rustiadi et al., 2006). Secara filosofis, proses pembangunan dapat diartikan sebagai ”upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik” (Rustiadi et al., 2006). Menurut Todaro (2000) yang diacu dalam Rustiadi
et al. (2006),
pembangunan harus memenuhi tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki, yaitu kecukupan (sustenance) memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jatidiri (self-esteem), serta kebebasan (freedom) untuk memilih. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Terjadinya perubahan baik secara incremental maupun paradigma, menurut Anwar (2001) yang diacu dalam Rustiadi et al. (2006), mengarahkan pembangunan wilayah/kawasan kepada terjadinya pemerataan (equity) yang mendukung pertumbuhan ekonomi (efficiency), dan keberlanjutan (sustainability).
Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang sangat kaya akan sumberdaya alam dan jasa lingkungan. Sumberdaya pesisir terdiri dari sumberdaya hayati dan nir-hayati, dimana unsur hayati terdiri atas ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan biota laut lain beserta ekosistemnya, sedangkan unsur non-hayati terdiri dari sumberdaya mineral dan abiotik lain di lahan pesisir, permukaan air, kolom air, dan dasar laut (Djais et al., 2002).
44
Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu (Integrated Coastal Zone Management/ICZM) adalah pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasajasa lingkungan (environmental service) yang terdapat di kawasan pesisir dengan cara melakukan penilaian menyeluruh (comprehensive assesment) tentang kawasan pesisir beserta sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfataan guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Proses pengelolaan ini dilakukan secara kontinyu dan dinamis, dengan mempertimbangkan segala aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspirasi masyarakat pengguna (stakeholders), serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir yang mungkin ada (Sorensen dan Mc Creary, 1990; IPPC, 1994 dalam Dahuri et al., 2001). Lebih lanjut, Dahuri et al. (2001) mengatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (ICZM) adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (integrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan (sustainable development). Dalam konteks ini, keterpaduan (integration) mencakup tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Sedangkan menurut Cicin-Sain (1998) pengelolaan pesisir diinterpretasikan dalam dimensi keterpaduan kebijakan yang menekankan pada beberapa isu penting, yaitu: 1) keterpaduan antar sektor di dalam wilayah pesisir atau dengan wilayah lain, 2) keterpaduan antara wilayah darat dan laut dalam zona pesisir, 3) keterpaduan antar level pemerintahan (nasional dan lokal), 4) keterpaduan antar negara, 5) keterpaduan antar disiplin ilmu (ilmu alam, sosial, dan teknik). Dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu, mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan vertikal dan horisontal, ekosistem darat dan lalut, sains dan manajemen, merupakan proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir yang mengacu pada pengelolaan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut. Oleh karenanya pengelolaan dan pemanfaatan ruang wilayah
45
pesisir Kabupaten Kutai Timur harus terintegrasi dan harus melibatkan semua sektor serta stakeholders yang ada, sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Penataan Ruang Pesisir Dalam pengembangan lautan salah satu kegiatannya yang penting adalah menata ruang lautan untuk penggunaan multiganda (multiple use of ocean space) untuk: (i) menghindari konflik penggunaan ruang lautan, dan (ii) menjaga kelestarian sumberdaya yang terkandung di dalamnya (Rais et al., 2004). Menurut Rustiadi et al. (2006) penataan ruang adalah upaya aktif manusia untuk mengubah pola dan struktur pemanfaatan ruang dari satu keseimbangan ke keseimbangan yang baru, yang ”lebih baik”. Penataan ruang pada dasarnya merupakan perubahan yang disengaja. Dengan memahaminya sebagai proses pembangunan melalui upaya-upaya perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, maka penataan ruang secara hakiki harus dipandang sebagai bagian dari proses pembangunan
khususnya
menyangkut
aspek-aspek
spasial
dari
proses
pembangunan. Penataan ruang dilakukan sebagai upaya: (1) optimasi pemanfaatan sumberdaya (mobilisasi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya): prinsip efisiensi dan produktivitas, (2) alat dan wujud distribusi sumberdaya Tata ruang wilayah pesisir merupakan pengaturan penggunaan lahan wilayah pesisir ke dalam unit-unit yang homogen ditinjau dari keseragaman fisik, non-fisik,
sosial,
budaya,
ekonomi,
pertahanan,
keamanan.
Pengaturan
penggunaan lahan diperlukan karena wilayah pesisir merupakan kawasan di permukaan bumi yang paling padat dihuni oleh umat manusia (Dahuri et al., 2001). Tiga alasan ekonomis terkonsentrasi pembangunan di wilayah pesisir menurut Bengen (1999) adalah: (a) wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang secara biologis sangat produktif, (b) wilayah pesisir menyediakan berbagai kemudahan praktis dan relatif lebih mudah bagi kegiatan industri dan pemukiman dan kegiatan lainnya, dibandingkan dengan yang dapat disediakan daratan lahan
46
atas, (c) wilayah pesisir pada umumnya memiliki panorama yang menarik dan menguntungkan.
Sistem Teknologi Akuakultur Sistem teknologi akuakultur didefinisikan sebagai wadah produksi beserta komponen lainnya dan teknologi yang diterapkan pada wadah tersebut serta bekerja secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan akuakultur. Tujuan akuakultur adalah memproduksi ikan dan akhirnya memperoleh keuntungan. Memproduksi ikan berarti mempertahankan ikan bisa dan tetap hidup, tumbuh dan berkembang biak dalam waktu sesingkat mungkin hingga mencapai ukuran pasar dan bisa dijual. Komponen di dalam sistem teknologi akuakultru bekerja sinergis sehingga tercipta lingkungan terkontrol dan optimal bagi upaya mempertahankan kelangsungan hidup ikan serta memacu pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan (Effendi, 2004). Menurut Effendi (2004), sistem akuakultur bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu sistem akuakultur berbasiskan daratan (land-based aquaculture) dan sistem akuakultur berbasiskan air (water-based aquaculture). Sistem budidaya yang termasuk dalam land-based aquaculture antara lain terdiri dari kolam air tenang, kolam air deras, tambak, bak, akuarium, dan tangki. Sedangkan sistem budidaya yang termasuk dalam water-based aquaculture antara lain jaring apung, jaring tancap, karamba, kombongan, long line, rakit, pen culture, dan enclosure. Dalam sistem land-based aquaculture, unit budidaya berlokasi didaratan dan mengambil air dari perairan di dekatnya. Terdapat pembatas antara unit budidaya dengan perairan sebagai sumber air, minimal oleh pematang sehingga land-based aquaculture merupakan sistem tertutup (closed system). Faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi sistem produksi, seperti pencemaran, dapat direduksi dengan cara menutup aliran air masuk ke dalam sistem atau mentreatment air terlebih dahulu sebelum digunakan. Berbeda dengan land-based aquaculture, unit budidaya water-based aquaculture ditempatkan di badan perairan (sungai, saluran irigasi, danau, waduk, dan laut) sehingga merupakan suatu sistem yang terbuka (open system), dimana interaksi antara ikan (unit budidaya) dengan lingkungan perairan berlangsung
47
hampir tanpa pembatasan. Selain itu sistem water-based aquaculture umumnya dilakukan di perairan umum (open acces) yang bersifat multi fungsi, sehingga bisa terkena dampak pencemaran atau menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan (agen pencemar). Konflik kepentingan dan isu lingkungan pada waterbased aquaculture lebih sering muncul dan lebih rumit dibandingkan pada landbased aquaculture (Effendi, 2004).
Budidaya Perikanan di Wilayah Pesisir dan Laut Budidaya laut atau marikultur adalah suatu kegiatan pemeliharaan organisme akuatik laut dalam wadah dan perairan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan. Budidaya laut merupakan bagian dari kegiatan budidaya perikanan (akuakultur) yang didefinisikan sebagai intervensi yang terencana dan sengaja oleh manusia dalam proses produksi organisme akuatik (Shell & Lowell, 1993) untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan sosial. Berdasarkan kepada habitat sumber air yang dimanfaatkan, budidaya perikanan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu budidaya air tawar (freshwater culture), budidaya air payau (brackishwater culture) dan budidaya laut (mariculture) (Pillay, 1990) Tujuan budidaya laut adalah memproduksi makanan, meningkatkan stok ikan di laut (stock enhancement), memproduksi umpan untuk kegiatan penangkapan atau menghasilkan ikan hias (Tucker, 1998). Kegiatan budidaya laut untuk tujuan memproduksi makanan manusia sesungguhnya memiliki sejarah yang panjang terutama di Cina, Mesir, Romawi dan Eropa (Effendi, 2004), namun berkembang dengan cepat beberapa puluh tahun belakangan ini saja (Beveridge, 1996). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain menurunnya produksi perikanan tangkap, sedangkan populasi manusia cenderung bertambah dengan. Budidaya perikanan diharapkan mengisi kekurangan kebutuhan protein akibat stagnasi dan menurunnya produksi perikanan sementara populasi manusia bertambah dengan cepat (Muir dan Roberts, 1985). Kegiatan budidaya perikanan di wilayah pesisir dan laut sebagian besar adalah kegiatan usaha perikanan tambak, baik tambak udang, ikan bandeng, atau campuran keduanya. Selain itu, terdapat pula beberapa jenis kegiatan budidaya yang lain, seperti budidaya rumput laut, tiram dan budidaya ikan dalam keramba
48
(net impondment) (Bardach et al., 1972). Air merupakan media utama dalam kegiatan budidaya perikanan, oleh karena itu
pengelolaan terhadap sumber-
sumber air alami maupun non alami (tambak, kolam, dan lain-lain) harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Dalam kegiatan budidaya perikanan laut terdapat beberapa tipe pembudidayaan yaitu: 1) Sea Ranching dan Restocking Sistem terbuka terdiri atas kegiatan sea ranching dan restocking. Sea ranching adalah pemeliharaan ikan dalam suatu kawasan perairan laut yang terisolasi geografis secara alamiah. Kawasan karang dalam adalah suatu kawasan yang secara geografis dan alamiah mengisolasi ikan-ikan karang (demersal species), teripang, moluska dan krustasea (udang dan lobster). Secara reguler hatchery swasta melakukan kegiatan restocking beberapa benih ikan potensial kedalam kawasan sea ranching (Nurhakim, 2001). 2) Eclosure Enclosure adalah sistem budidaya yang dilakukan di perairan laut dimana sebagian besar dinding wadah dari sistem tersebut merupakan dinding alam (teluk, perairan diantara beberapa pulau) dan sebagian kecil berupa dinding buatan
manusia (man made) berupa jaring, pagar kayu atau batu
(Beveridge, 1996; Pillay, 1990). Kepadatan organisme budidaya bergantung kepada jenis komoditas yang diusahakan dan daya dukung sistem. Prakteknya, budidaya dalam sistem enclosure ini tidak dilakukan pemberian pakan (no feeding), dan hanya mengandalkan kepada ketersediaan pakan alami. Kegiatan ini mengandalkan benih dari hatchery yang berlokasi di dekatnya. Output dari kegiatan ini adalah ikan ukuran konsumsi (5-12 bulan pemeliharaan) dan ikan ukuran bibit (2-3 bulan pemeliharaan) untuk keperluan pembesaran (fatening) di sistem cage culture atau pen culture. Sistem ini dilakukan oleh SDM dengan kemampuan pembudidayaan yang rendah. 3) Pen Culture Pen culture adalah sistem budidaya menggunakan wadah dengan dinding buatan manusia yang terbuat dari jaring atau kayu, sementara dasar wadah berupa dinding alam (Beveridge, 1996; Pillay, 1990). Kepadatan
49
organisme budidaya bergantung kepada jenis komoditas yang diusahakan dan daya dukung sistem. Beberapa komoditas yang potensial dipeliharan dalam sistem ini adalah abalon, teripang dan ikan kerapu. Prakteknya, budidaya dalam sistem pen culture ini bisa dilakukan pemberian pakan atau tanpa pemberian pakan (no feeding), dan hanya mengandalkan kepada ketersediaan pakan alami. Output dari kegiatan ini adalah ikan ukuran konsumsi (5-12 bulan pemeliharaan) dan ikan ukuran bibit (2-3 bulan pemeliharaan) untuk keperluan pembesaran (fatening) di sistem cage culture. Sistem ini dilakukan oleh SDM dengan kemampuan pembudidayaan menengah. 4) Cage culture Cage culture adalah sistem budidaya dalam wadah berupa jaring, baik mengapung (floating net cage) maupun menancap (fixed net cage) (Beveridge, 1996; Pillay, 1990). Semua dinding adalah buatan manusia. Sistem ini menggunakan padat penebaran ikan yang relatif tinggi, sehingga tergolong berteknologi intensif. Mengingat kepadatan ikan tinggi, maka dibutuhkan lokasi dengan sirkulasi air yang baik sehingga mampu mensuplai oksigen yang cukup bagi organisme budidaya dan ketersediaan pakan yang cukup. Sistem budidaya
ini
seyogyanya
dilakukan
oleh
SDM
dengan
kemampuan
pembudidayaan yang relatif tinggi. Sistem budidaya cage culture tergolong sistem budidaya intensif, sehingga dituntut pula pemberian pakan yang intensif dan pengguna benih yang bermutu (Gjedrem, 1988; Cowey &. Cho, 1991 dalam Soebagio, 2004). Jaring apung adalah sistem budidaya dalam wadah berupa jaring yang mengapung (floating net cage) dengan bantuan pelampung dan ditempatkan di perairan seperti danau, waduk, laguna, selat, dan teluk. Sistem tersebut dewasa ini lebih dikenal dengan dengan nama karamba jaring apung (KJA). Komoditas akuakultur yang sudah lazim dibudidayakan dalam KJA di perairan laut antara lain kerapu, kakap, udang windu, bandeng, samadar dan ikan hias laut (Effendi, 2004). Jaring tancap (fixed net cage) adalah sistem teknologi budidaya dalam wadah berupa jaring yang diikatkan pada patok yang menancap ke dasar peraiaran. Sistem ini ditempatkan di pantai perairan danau, waduk, laut, dan
50
sungai yang tenang yang memiliki kedalaman sekitar 3-7 m. Pada kedalaman perairan >7 m sulit untuk mencari patok dengan panjang >10 m. Penempatan sistem ini di perairan laut harus memperhatikan kisaran pasang surut pada saat pasang kantong jaring yang terendam bisa mengakibatkan ikan lepas keluar, sedangkan pada saat surut ketinggian air dari dasar kantong masih bersisa minimum 1 m (Effendi, 2004). Komoditas akuakultur yang sudah lazim dibudidayakan dalam karamba jaring tancap di perairan laut antara lain kerapu, kakap, udang windu, bandeng, samadar dan ikan hias laut. Di Kabupaten Kutai Timur saat ini telah mulai diupayakan pembesaran udang lobster (Homarus sp) dalam karamba jaring tancap. Budidaya Tambak di Wilayah Pesisir Budidaya tambak adalah kegiatan pemeliharaan dan pembesaran biota perairan dalam suatu perairan tambak dalam waktu tertentu untuk mendapatkan hasilnya dengan cara memanennya. Pengertian tambak adalah kolam ikan yang dibuat pada lahan pantai laut dan menggunakan air laut (bercampur dengan air sungai) sebagai penggenangnya. Tambak berasal dari kata ”nambak” yang berarti membendung air dengan pematang sehingga terkumpul pada suatu tempat. Bentuk tambak umumnya persegi panjang dan tiap petakan dapat meliputi areal seluas 0,5 sampai 2 ha. Deretan tambak dapat mulai dari tepi laut terus ke pedalaman sejauh 1-3 km (bahkan ada yang mencapai 20 km) tergantung sejauh mana air pasang laut dapat mencapai daratan (Hardjowigeno, 2001). Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2001), berdasarkan letak tambak terhadap laut dan muara sungai yang memberi air ke tambak, maka dapat dibedakan tiga jenis tambak, yaitu: (a) Tambak lanyah, adalah tambak yang terletak dekat sekail dengan laut atau lebih jauh, tetapi air laut masih dapat menggenangi tambak tanpa mengurangi salinitas yang menyolok, sehingga tambak tersebut berisi air laut yang berkadar garam 30 ‰. (b) Tambak biasa, adalah tambak yang terletak di belakang tambak lanyah dan selalu terisi campuran air asin dari laut dan air tawar dari sungai, setelah kedua
51
macam air tersebut tertahan dalam petakan tambak, maka terciptalah air payau dengan kadar garam 15 ‰. (c) Tambak darat, adalah tambak yang terletak jauh dari pantai laut. Tambak ini kurang memenuhi syarat untuk produksi biota air payau karena salinitasnya rendah (5-10 ‰). Biota perairan yang umum dibudidayakan di tambak antara lain: udang windu (Penaeus monodon), udang putih (Penaeus merguensis), bandeng (Chanos chanos), kakap (Lates calcalifer), nila merah (Oreochromis niloticus), dan rumput laut (Euchema spp). Di wilayah Kalimantan mulai muncul usaha budidaya kepiting bakau (Scylla serrata) di tambak. Udang windu merupakan komoditas yang paling populer dibudidayakan, karena permintaan pasar laur negeri yang semakin meningkat dengan harga yang relatif tinggi. Komoditas lain yang cukup banyak diusahakan, terutama di tambak tradisional adalah bandeng. Perkembangan teknologi budidaya bandeng cenderung lambat, namun merupakan komoditas yang banyak diproduksi dan dikonsumsi. Bandeng merupakan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan strategis dibanding komoditas perikanan lain, karena: (i) teknologi pembenihan dan pembesaran telah dikuasai dan berkembang di masyarakat, (ii) persyaratan hidupnya tidak memerlukan kriteria kelayakan yang tinggi karena toleran terhadap perubahan mutu lingkungan, (iii) merupakan ikan yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia dalam bentuk hidup dan segar, serta untuk umpan hidup tuna, (iv) merupakan sumber protein ikan yang potensial bagi pemenuhan gizi serta pendapatan masyarakat petambak dan nelayan (Ahmad, 1998 dalam Alaudin, 2004). Untuk memperoleh produksi tambak yang diharapkan, kegiatan budidaya tambak udang harus memperhatikan daya dukung lahan. Poernomo (1992) menyatakan daya dukung tambak dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: tipe dasar pantai, tipe garis pantai, arus, amplitudo pasang surut, elevasi, mutu tanah, air tawar, jalur hijau, dan curah hujan. Dari daya dukung tersebut maka dapat ditentukan tingkat teknologi budidaya yang tepat, yaitu tradisional, semi intesif, atau intensif.
52
Di Indonesia, budidaya tambak udang dikategorikan pada tiga sistem produksi, yaitu: sistem ekstensif/tradisional, semi intensif, dan intensif. Ciri-ciri masing-masing sistem budidaya tersebut dapat dilihat pada Tabel 1a. Tabel 1a. Sistem budidaya udang di Indonesia SISTEM CIRI-CIRI EKSTENSIF
¾ Pergantian air memanfaatkan energi pasang surut ¾ Padat penebaran 5.000-15.000 ekor/ha ¾ Menggunakan pupuk TSP, urea, organik yang diperkaya
SEMI
¾ Ukuran tambak, kedalaman air, kedalam pematang
INTENSIF
mirip tambak ekstensif ¾ Pemasukan air dengan menggunakan pompa air ¾ Menggunakan kincir air ¾ Padat penebaran 15.000-150.000 ekor/ha ¾ Menggunakan pakan buatan (pelet)
INTENSIF
¾ Konstruksi tambak lebih dalam daripada tambak ekstensif ¾ Pemasukan air dengan menggunakan pompa air ¾ Menggunakan kincir air ¾ Padat penebaran >150.000 ekor/ha
¾ Menggunakan pakan buatan (pelet) berkualitas tinggi Sumber: Chamberlain (1991) dalam Kusumastanto (1994) Pada umumnya tambak di Indonesia yang dikelola dengan tidak menggunakan kincir, sedikit menggunakan pakan, serta menerapkan pemupukan sudah mampu memproduksi udang antara 500-750 kg/ha/4 bulan. Tambak yang dikelola dengan sistem tradisional ini akan memberikan kelangsungan produksi yang lebih lestari dibanding sistem intensif (Widigdo, 2002). Di Philipina tambak yang lestari dan memiliki mutu produk yang baik adalah tambak yang menerapkan teknologi rendah (tradisional) dengan target produksi sekitar 600-750 kg/ha/4 bulan (Garcia dalam Widigdo, 2002). Sejalan dengan itu, Poernomo (1992) menyatakan bahwa tambak semi intensif mempunyai target produksi antara 2-4 ton/ha, sedangkan untuk tambak ekstensif target produksinya antara 500-750 kg/ha. Tambak yang dikelola dengan sistem ekstensif akan memberikan kelangsungan produksi yang lestari daripada sistem semi intensif.
53
Sistem Informasi dan Analisis Geografis Sistem informasi adalah suatu jaringan perangkat keras dan lunak yang dapat menjalankan operasi-operasi dimulai dari perencanaan, pengamatan, dan pengumpulan data, kemudian untuk penyimpanan dan analisis data, termasuk penggunaan informasi yang diturunkan ke beberapa proses pengambilan keputusan. Fungsi sistem informasi adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu peta merupakan bagian dari sistem informasi spasial (Barus dan Wiradisastra, 2000). Informasi dan analisis geografi berupa informasi yang bersifat keruangan yang merupakan hasil penafsiran data yang dituangkan dalam bentuk simbol sebagai gambaran keadaan sebenarnya di lapangan dalam bentuk peta. Informasi keruangan ditujukan untuk menjawab masalah yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa (Sandy, 1986). Untuk lebih mengoptimalkan dalam menghimpun dan memanfaatkan informasi keruangan tersebut maka disusunlah Sistem Informasi Geografis (SIG).
Sistem Informasi Geografis (SIG) Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang berreferensi spasial atau berkoordinat geografi. Dengan kata lain, suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk data yang berreferensi spasial bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. Intinya SIG dapat diasosiasikan sebagai peta yang berorde tinggi, yang juga mengoperasikan dan menyimpan data non-spasial (Star dan Estes dalam Barus dan Wiradisastra, 2000) SIG secara singkat diartikan sebagai suatu perangkat lunak untuk mengumpulkan, menyimpan, menampilkan kembali, mentransformasi, dan menyajikan data keruangan (spatial) atau geografis dari sebagian fenomena ruang muka bumi (Burrough dalam Barus dan Wiradisastra, 2000). Kelebihan SIG jika dibandingkan dengan sistem pengelolaan data dasar yang lain adalah kemampuannya untuk menyajikan informasi spatial maupun non spatial secara bersama-sama dalam bentuk vektor, raster ataupun data tabular (Barus dan Wiradisastra, 2000).
54
Basis data yang terdapat di dalam SIG dibagi dalam dua bagian, yaitu basis data grafis/spatial/ruang dan basis data non grafis/atribut/keterangan. Model data grafis terdiri dari dua model, yaitu data raster dan data vektor. Pada model data raster setiap informasi akan disimpan pada setiap pixel (picture element). Susunan data dasar raster ini terdiri dari koordinat pixel dan informasi yang dikandungnya disajikan biasanya dengan intensitas warna. Pada susunan demikian, setiap pixel adalah satuan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan dengan pixel sekitarnya (De Mers, 1997). Data dasar vektor mengandung informasi koordinat dan arah. Model vektor ini dapat menampilkan kembali titik, garis, dan poligon (area) dengan ketelitian dan pendekatan yang cukup tinggi dari kenampakan sesungguhnya. Data spatial vektor secara garis besar dibedakan dalam tiga jenis kenampakan, yaitu feature titik, garis, dan area (Laurini dan Thompson dalam Barus dan Wiradisastra, 2000). Basis data non grafis/non spasial berbentuk atribut, yang peranannya tidak menunjukkan posisinya akan tetapi lebih bersifat penjelasan mengenai obyek atau bersifat identitas. Data atribut dapat dinyatakan menjadi 4 bentuk, yaitu: a) nominal, b) ordinal, c) interval, dan d) ratio (Barus dan Wiradisastra, 2000).
Penentuan Sektor Basis dalam Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah memandang penting adanya keterpaduan sektoral, spasial, serta keterpaduan antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam dan antar wilayah. Dalam kacamata sistem industri, keterpaduan sektoral berarti keterpaduan sistem input dan output industri yang efisien dan sinergis. Wilayah yang berkembang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan antara sektor ekonomi wilayah, dalam arti terjadi transfer input dan output barang dan jasa antar sektor yang sangat dinamis (Rustiadi et al., 2006). Akibat keterbatasan sumberdaya yang tersedia, dalam suatu perencanaan pembangunan selalu diperlukan adanya skala prioritas pembangunan. Dari sudut dimensi sektor pembangunan, suatu skala prioritas didasarkan atas suatu pemahaman bahwa (1) setiap sektor memiliki sumbangan langsung atau tidak langsung yang berbeda terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan
55
(penyerapan tenaga kerja, pendapatan regional, dan lain-lain), (2) setiap sektor memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya dengan karakteristik yang berbedabeda, dan (3) aktivitas sektoral tersebar secara tidak merata dan spesifik, beberapa sektor cenderung memiliki aktifitas yang terpusat dan terkait dengan sebaran sumberdaya alam, infrastruktur, dan sosial yang ada. Sehingga setiap wilayah selalu terdapat sektor yang bersifat strategis (Rustiadi
et al., 2006). Sektor
strategis di suatu wilayah dapat ditentukan dengan pendekatan model ekonomi basis. Inti dari model berbasis ekonomi (economic base model) adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor tersebut berupa barang-barang dan jasa, termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja dan pendapatan pada sektor basis adalah fungsi permintaan dari luar (exogeneous), yaitu permintaan dari luar yang mengakibatkan terjadinya ekspor dari wilayah tersebut. Disamping sektor basis, ada kegiatan-kegiatan sektor pendukung yang dibutuhkan untuk melayani pekerja (dan keluarganya) pada sektor basis dan kegiatan sektor basis itu sendiri. Kegiatan sektor pendukung, seperti perdagangan dan pelayanan perseorangan, disebut sektor non-basis (Budiharsono, 2001). Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau nonbasis dapat digunakan beberapa metode, yaitu: (1) metode pengukuran langsung dan (2) metode pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran langsung dilakukan dengan survai langsung. Metode pengukuran tidak langsung ada beberapa metode, yaitu: (1) melalui pendekatan asumsi; (2) metode location quotient; (3) metode kombinasi 1 dan 2; dan (4) metode kebutuhan minimum (Budiharsono, 2001).
Metode Location Quotient Metode location quotient (LQ) merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat nasional terhadap pendapatan (tenaga kerja) nasional (Budiharsono, 2001). Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:
56
LQi =
vi vt
Vi / Vt
Dimana: vi = pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah vt = pendapatan (tenaga kerja) total wilayah Vi = pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat nasional Vt = pendapatan (tenaga kerja) total nasional Apabila LQ suatu sektor ≥ 1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sedangkan bila LQ suatu sektor < 1, maka sektor tersebut merupakan sektor nonbasis. Asumsi metode LQ adalah penduduk di wilayah yang bersangkutan mempunyai pola permintaan wilayah sama dengan pola permintaan kabupaten. Asumsi lainnya adalah bahwa permintaan wilayah akan suatu barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, kekurangannya diimpor dari wilayah lain.
Proses Hierarki Analitik/PHA (Analitycal Hierarchy Process/AHP) Marguire dan Carver (1991) dalam Subandar (2002) telah mengamati kelemahan analisis spasial (SIG) dalam menganalisis sebuah model multi kriteria dalam konteks proses pembuatan keputusan (spatial decision). Kelemahan SIG yang lain adalah keterbatasannya dalam penentuan prosedur pendukung pengambilan keputusan (Birkin et al, 1996; Maguire, 1995 dalam Subandar, 2002). Subandar (1999) mengunakan teknik MCDM (Multy Criteria Multy Decision) untuk mengatasi kelemahan SIG dalam pengambilan keputusan. Proses Hierarki Analitik atau Analisis Jenjang Keputusan (Analitycal Hierarchy Process/AHP) merupakan salah satu metode MCDM yang mula-mula dikembangkan oleh Saaty (1991), dan sangat populer digunakan dalam perencanaan lahan, terutama dalam pengalokasian penggunaan lahan (land use allocation). Kelebihan dari teknik ini adalah kemampuan untuk memandang masalah dalam suatu kerangka yang terorganisir tetapi kompleks, yang
57
memungkinkan adanya interaksi dan saling ketergantungan antar faktor, namun tetap memungkinkan kita untuk memikirkan faktor-faktor tersebut secara sederhana (Saaty, 1991). Proses Hierarki Analitik atau Analisis Jenjang Keputusan (Analitycal Hierarchy Process/AHP) pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Beberapa keuntungan menggunakan AHP sebagai alat analisis adalah (Saaty, 1991): 1. AHP memberi model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk beragam persoalan yang tidak terstruktur. 2. AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks. 3.
AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam satu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.
4. AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat. 5. AHP memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk mendapatkan prioritas. 6. AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas. 7. AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif. 8. AHP mempertimbangkan prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka. 9. AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif dari penilaian yang berbeda-beda. 10. AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan.
58
Proses Hierarki Analitik/PHA pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui suatu prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi diantara berbagai set alternatif. Analisis ini ditujukan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur. Analisis ini biasanya diterapkan untuk memecahkan masalah yang terukur (kuantitatif) maupun masalah-masalah yang memerlukan pendapat (judgement) maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka pada situasi dimana data informasi statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman, atau intuisi. PHA ini banyak digunakan pada pengambilan keputusan pada banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya, dan penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki dalam situasi konflik (Saaty, 1991). Pada dasarnya metode dari PHA ini adalah; (i) memecah-mecah suatu situasi yang kompleks dan tak terstruktur ke dalam bagian-bagian komponennya; (ii) menata bagian-bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hierarki; (iii) memberi nilai numerik pada pertimbangan subyektif tentang relatif pentingnya setiap variabel; (iv) mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel mana memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut (Saaty, 1991). Menurut Permadi (1992), kelebihan Proses Hierarki Analitik (PHA) lebih disebabkan oleh fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hierarki. Sifat fleksibilitas tersebut membuat model PHA dapat menangkap beberapa tujuan dan beberapa kriteria sekaligus dalam sebuah model atau sebuah hierarki. Bahkan model tersebut dapat memecahkan masalah yang mempunyai tujuan-tujuan yang saling berlawanan, kriteria-kriteria yang saling berlawanan dan tujuan serta kriteria yang saling berlawanan dalam sebuah model. Karenanya, keputusan yang dilahirkan dari model PHA tersebut sudah memperhitungkan berbagai tujuan dan berbagai kriteria yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Masalah-masalah seperti konflik, perencanaan, proyeksi, alokasi sumberdaya adalah beberapa dari banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan baik oleh model PHA.
59
PHA merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, dimana pengambilan keputusan berusaha memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam pengambilan keputusan. Sebaiknya, sedapat mungkin dihindari adanya penyederhanaan seperti membuat asumsi-asumsi dengan tujuan dapat diperoleh model yang kuantiatif. Dalam PHA, penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan menangkap secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonversi faktor-faktor yang intangible (tidak terukur) ke dalam aturan biasa sehingga dapat dibandingkan (Saaty, 1991). Poerwowidagdo (2003), menyatakan bahwa di dalam penyelesaian persoalan dengan PHA terdapat tiga prinsip dasar yang harus di perhatikan, yaitu: (i) menggambarkan dan menguraikan secara hierarki, yaitu memecah-mecah persoalan menjadi unsur-unsur terpisah, (ii) pembedaan prioritas dan sintesis atau penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif kepentingannya, dan (iii) konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria logis. Tahapan analisis data dengan PHA menurut Saaty (1991) adalah: 1. identifikasi sistem 2. penyusunan struktur hierarki 3. membuat matriks perbandingan/komparasi (pairwise comparison) 4. menghitung matriks pendapat individu 5. menghitung pendapat gabungan 6. pengolahan horisontal 7. pengolahan vertikal 8. revisi pendapat.
Analisis SWOT Analisis SWOT (Strenght Weakness Opportunities Threats) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi/perusahaan. Analisis tersebut didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenght) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats)
60
(Salusu, 1996). Sedangkan menurut Kotler, 1988; Wheelen dan Hunger, 1995 dalam Kajanus (2001) analisa SWOT adalah suatu alat yang umum digunakan untuk penganalisaan lingkungan yang internal dan eksternal dalam rangka mencapai suatu pendekatan sistematis dan dukungan untuk suatu situasi pengambilan keputusan. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 model matriks, yaitu matriks SWOT atau matriks TOWS. Model matriks mendahulukan faktor-faktor eksternal (ancaman dan peluang), kemudian melihat kapabilitas internal (kekuatan dan kelemahan). Suatu strategi dirumuskan setelah TOWS selesai dianalisis (Salusu, 1996). Matriks TOWS menghasilkan 4 strategi (Rangkuti, 2004), yaitu: (1) Strategi SO, memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang. (2) Strategi WO, memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. (3) Strategi ST, memanfaatkan kekuatan untuk menghindari atau memperkecil dampak dari ancaman eksternal. (4) Strategi WT, didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha memperkecil kelemahan, serta menghindari ancaman. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) untuk Pengkajian Wilayah RRA (Rapid Rural Appraisal), dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Pengenalan Pedesaan dalam Waktu singkat, merupakan metode yang relatif baru berkembang sejak akhir dekade 70-an. Menurut Daniel (2002), RRA dirancang terutama untuk untuk tim yang berbeda disiplin ilmu, guna dipakai untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi atau data dalam jangka waktu yang singkat, dengan lebih komprehensif. Metode penelitian ini pada prakteknya tidak perlu harus terlalu terfokus pada sampel yang representatif (berbeda dengan metode survei atau studi kasus), tetapi lebih mengutamakan pemahaman tentang realita sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan aspek bio-fisik suatu daerah atau masyarakat. Keunggulan metode ini adalah jawaban atas suatu masalah dapat diperoleh dalam waktu singkat dan biaya murah, tapi juga secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan (Daniel, 2002).
61
Dalam pelaksanaannya metode RRA juga sekaligus melakukan konfirmasi data (secara segitiga), data sekunder, didalami melalui wawancara semistruktural dengan pengambil kebijakan, kemudian data ini dikonfirmasikan ke lapangan (petani, sesepuh desa, sumberdaya alam). Dari lapangan hasilnya didiskusikan oleh tim yang terdiri berbagai disiplin ilmu atau keahlian (Daniel, 2002). Wawancara semistruktural adalah suatu bentuk wawancara yang hanya menggunakan beberapa pertanyaan pokok (sub-topik) sebagai pedoman. Pertanyan-pertanyan pokok tersebut telah disiapkan sebelumnya, tetapi tidak berbentuk kuisioner, dan dijadikan acuan untuk membuat pertanyaan ketika melaksanakan wawancara. Penelitian untuk tesis pada bidang ilmu yang bersifat multidisiplin seperti pengelolaan sumberdaya pesisir, walaupun merupakan penelitian indiviual, sangat memungkinkan menggunakan metode RRA ini karena bidang ilmu yang multidisplin menggunakan berbagai displin ilmu di dalam analisisnya.
62
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur, dengan garis pantai sepanjang ± 152 km, yang meliputi 5 kecamatan pantai yaitu Kecamatan Sangatta, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Kaliorang, dan Kecamatan Sandaran (Gambar 1). Batas penelitian ke arah darat, untuk peruntukan budidaya tambak, dibatasi sejauh 4 km dari garis pantai. Sedangkan batas penelitian ke arah laut dibatasi sejauh 4 mil laut yang merupakan batas kewenangan pengelolaan pesisir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Waktu penelitian kurang lebih 7 bulan, yaitu dari bulan Agustus 2006– Pebruari 2007. Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: (1) tahap persiapan bulan Agustus-Oktober 2006 (2) tahap penelitian lapangan bulan November 2006-Januari 2007 (3) tahap analisis data bulan Pebruari 2007.
Kerangka Pendekatan Studi Pengembangan budidaya perikanan laut di kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada kondisi potensi supply, demand, dan existing. Potensi supply adalah kondisi sumberdaya alam kawasan pesisir baik secara fisik, kimia maupun biologi yang mempunyai interaksi satu sama lain, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan potensi demand meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat serta stakeholders lain yang dalam perkembangannya membutuhkan pasokan sumberdaya alam yang memadai serta pengaturan pemanfaatan agar dapat terjamin kelestariannya. Kondisi existing adalah kondisi pemanfataan saat ini yang meliputi budidaya tambak, budidaya karamba sistem fixed net cage, dan budidaya rumput laut long line. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap ketiga komponen tersebut untuk menetapkan zonasi dan arahan pengembangan kawasan, yang sesuai dengan kondisi (potensi dan status) sumberdaya alam dan prioritas kebutuhan masyarakat.
17
Gambar 1. Wilayah Administrasi dan Stasiun Sampling di Lokasi Penelitian 26
64
Untuk mengkaji pemanfaatan lahan digunakan pendekatan analisis spasial, analisis konflik, dan analisis arahan pengembangan. Analisis spasial untuk mengetahui kesesuaian lahan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis. Sedangkan analisis konflik pemanfaatan lahan dilakukan dengan pendekatan Proses Hierarki Analitik/PHA (Analysis Hierarchy Proces). Dengan analisis tersebut akan dapat ditentukan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang yang optimal. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendapatkan karakteristik kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur dengan berdasarkan pada kondisi biogeofisik yang ada. Karakteristik kawasan merupakan salah satu acuan dalam Sistim Informasi Geografis (SIG) untuk menentukan kesesuaian lahan agar sesuai dengan peruntukannya. Kelemahan analisis spasial (SIG) dalam menganalisis sebuah model multi kriteria dalam konteks proses pembuatan keputusan (spatial decision) untuk pemecahan konflik pemanfaatan lahan, dijembatani dengan cara menggabungkan bobot yang diperoleh dari PHA dengan matriks atribut yang diperoleh pada analisis spasial (SIG). Komponen dalam analisis PHA didasarkan pada tujuan pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur yang berkelanjutan (sustainable development), yang dibangun oleh tiga dimensi, yang merupakan pilar dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan dimensi kelestarian lingkungan. Pembobotan dalam PHA menggunakan metode participatory yang merupakan gabungan pendapat dari seluruh responden dengan menggunakan rata-rata geometrik (geometric mean). Penghitungan nilai Location Quotient (LQ) untuk setiap sektor usaha dilakukan untuk mengetahui usaha budidaya yang merupakan sektor basis, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan kawasan budidaya. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk memperoleh strategi arahan pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur. Analisis SWOT dilakukan untuk memperoleh rencana pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur berdasarkan faktor internal (kekuatan-kelemahan) dan faktor eksternal (peluang-ancaman) yang ada di daerah tersebut. Kerangka pendekatan studi yang digunakan disajikan dalam Gambar 2 berikut ini.
65
KONDISI DAN POTENSI WILAYAH PESISIR KAB. KUTAI TIMUR
SISI SUPLAI
BIOFISIK: • Jenis Tanah • Curah Hujan • Topografi • Kemiringan Lahan • Penggunaan Lahan • Jarak dari laut • Dan lain lain
SISI PERMINTAAN
PEMANFAATAN SAAT INI:
- budidaya tambak - budidaya karamba - budidaya rumput laut
Analisis Kesesuaian Lahan (SIG) Kriteria Kesesuaian Lahan
Analisis Konflik Pemanfaatan Lahan (PHA) Rancangan PHA
Proses Analisis Kesesuaian Lahan
Proses PHA
PETA KESESUAIAN LAHAN Untuk KEGIATAN PERIKANAN
Matriks Atribut
- Analisis LQ - Analisis SWOT
PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Penggabungan Matriks Atribut dan Matriks Bobot
PETA KOMPOSIT KESESUAIAN LAHAN
Matriks Bobot
- Analisis Kelayakan Usaha - Analisis Spasial
STRATEGI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KAB. KUTAI TIMUR Gambar 2. Kerangka Pendekatan Penelitian
Pembangunan Berkelanjutan: • dimensi Lingkungan • dimensi Ekonomi • dimensi Sosial
66
Teknik Pengumpulan Data Data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi: (i) data fisik-geografi kawasan pesisir, (ii) data aspirasi masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur meliputi masalah sosial-ekonomi-budaya. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan pada wilayah penelitian dan melalui hasil wawancara semi terstruktur dengan pengguna (stakeholders) yang terkait di wilayah tersebut. Metode penentuan titik stasiun untuk observasi lapangan dilakukan secara purposive sampling, dimana penentuan titik stasiun dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang diambil antara lain berupa daerah lokasi budidaya yang ada saat ini, cakupan lokasi penelitian yang cukup jauh, transportasi, keselamatan peneliti, waktu dan biaya. Data sekunder meliputi literatur-literatur penunjang dan data pendukung lainnya. Data sekunder yang dibutuhkan ditelusuri dari data BPS, hasil penelitian terdahulu, Bappeda Kabupaten Kutai Timur, dan data dari instansi lain yang terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk memberikan masukan ke dalam sistem informasi geografik, baik itu data spasial maupun data atribut. Rincian jenis data dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 1. Teknik Pengambilan Responden Untuk memperoleh data primer berupa aspirasi stakeholders digunakan teknik Stakeholders Analysis (Analisis Stakeholders). Analisis stakeholders adalah suatu sistem untuk mengumpulkan informasi mengenai kelompok atau individu yang terkait, mengkategorikan informasi , dan menjelaskan kemungkinan konflik antar kelompok, serta kondisi yang memungkinkan terjadinya trade off (Budiharsono, 2006). Langkah-langkah dalam melakukan analisis stakeholders adalah: (i)
Identifikasi stakeholders;
(ii)
Membuat tabel stakeholders;
(iii)
Menganalisis pengaruh dan kepentingan stakeholders;
(iv)
Membuat stakeholders grid;
(v)
Menyepakati hasil analisis dengan stakeholders utama.
67
Tabel 1. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan dalam Analisis Kesesuaian Lahan dan Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan di Pesisir Kab. Kutai Timur NO PARAMETER BENTUK SUMBER DATA A. DATA BIO-FISIK 1. Geomorfologi pantai, meliputi: Peta/laporan Bappeda Kutim • Topografi/elevasi pantai Peta/laporan Proses Citra Satelit • Keterlindungan Perairan Peta/laporan Proses Citra Satelit • Material dasar perairan Peta/laporan Dishidros TNI AL • Batimetri 2. Hidro-oseanografi, meliputi: Tabular • Pasang surut tahun 2006 Dishidros TNI AL Tabular • Gelombang Observasi Tabular • Salinitas MCRMP Kutim/P2O LIPI Tabular • Suhu permukaan laut MCRMP Kutim/P2O LIPI Tabular • Kecerahan perairan MCRMP Kutim/P2O LIPI Tabular • Kecepatan arus Observasi/Dishidros AL Tabular • Sedimentasi Proses Citra satelit Tabular • Curah Hujan Puslit Tanag 3. Tanah, meliputi: Proses Citra /Bakosurtanal Peta • Penggunaan lahan Pusat Penelitian Tanah dan Peta • Kelerengan Agroklimat (Puslit Tanag) Peta • Struktur dan tekstur tanah 4. Ekosistem pesisir, meliputi: Proses Citra satelit Laporan • Mangrove dan Laporan • Padang lamun observasi Laporan • Terumbu karang Laporan • Pantai berpasir B. Data Sosial-Ekonomi-Budaya 1. Ekonomi, meliputi: BPS Statistik • Perekonomian wilayah BPS Statistik • Pendapatan BPS/Statistik DKP Kutim Kuisioner • Produksi perikanan BPS/ Statistik DKP Kutim Statistik • Ketenagakerjaan 2. Sosial Budaya, meliputi: • Jumlah penduduk Statistik BPS • Lama tinggal Wawancara Responden Wawancara BPS • Pendidikan Wawancara Responden • Adat istiadat/kesukuan 3. Sarana Prasarana • Jalan Statistik BPS • Pasar Statistik BPS BPS Statistik • Telekomunikasi Statistik BPS • Pelabuhan Statistik BPS • Kelembagaan (koperasi dll)
68
Teknik pengambilan responden dalam rangka menggali informasi/ pendapat stakeholders adalah metode expert judgement (Pendapat Pakar). Pakar ditentukan secara purposive sampling. Pakar responden berjumlah 12 orang, yang merupakan key persons (tokoh kunci) yang mewakili kelompok-kelompok stakeholders yang diperoleh pada saat identifikasi stakeholders. Kelompok stakeholders ini meliputi setiap unsur yang terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur, yaitu dari unsur birokrasi, akademisi, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli pada pengelolaan pesisir.
Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan dalam 5 (lima) tahap berurutan, yaitu : i) analisis kesesuaian lahan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis, ii) analisis konflik pemanfaatan lahan dilakukan dengan menggunakan metode PHA, iii) analisis LQ dan analisis spasial peta komposit dilakukan untuk menentukan arahan pengembangan kawasan untuk budidaya, iv) kelayakan finansial pengembangan usaha budidaya dilakukan dengan analisis kelayakan usaha, dan v) strategi pengembangan kawasan pesisir dilakukan dengan metode SWOT. Masing-masing analisis tersebut dijelaskan pada bagian berikut ini.
i)
Analisis Kesesuaian Lahan Analisis kesesuaian lahan di kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur
meliputi kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya tambak, budidaya karamba, dan budidaya rumput laut. Analisis dilakukan dalam 4 tahap, yaitu: (i) penyusunan matriks kesesuaian setiap kegiatan yang dilakukan, (ii) pembobotan dan pengharkatan, (iii) analisis proximity (pendekatan), yaitu membuat buffer berupa zona penyangga di sekeliling feature (informasi) dari coverage (tematik) input (titik, dan garis) untuk membuat suatu coverage baru, dan (iv) analisis overlay (tumpang susun), yaitu proses penampakan coverage, dilakukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi hubungan spasial antara feature-feature dari coverage. Analisis dilakukan dengan menggunakan software Arc View 3.2. Alur kerja analisis kesesuaian lahan disajikan pada gambar 3.
69
KONDISI DAN POTENSI WILAYAH PENGUMPULAN DATA
DATA PRIMER
PETA CITRA
PETA TEMATIK I
DATA SEKUNDER
VEKTORIZED
PETA TEMATIK -n
BASIS DATA
KRITERIA KESESUAIAN LAHAN
PEMANFAATAN SAAT INI ANALISIS SPASIAL PETA KOMPOSIT
PETA KESESUAIAN LAHAN PESISIR KAB. KUTAI TIMUR
Gambar 3. Alur Kerja Analisa Spasial untuk Kesesuaian Lahan Penyusunan Matriks Kesesuaian Penyusunan matriks kesesuaian dilakukan dengan menggunakan kriteriakriteria kesesuaian, masing-masing untuk kegiatan: (i) budidaya tambak, (ii) budidaya karamba, dan (iii) budidaya rumput laut. Kriteria kesesuaian disusun berdasarkan parameter biofisik yang relevan dengan setiap kegiatan, dan dibuat dengan mengacu pada matriks kriteria kesesuaian dari berbagai studi pustaka seperti FAO (1976) yang diacu dalam Hardjowigeno et al (1996), BPPT (2004), dan dari beberapa penelitian terdahulu, yang dimodifikasi oleh peneliti.
Pembobotan (Weighting) dan Pengharkatan (Scoring) Pemberian bobot didasari oleh tingkat kepentingan masing-masing parameter secara berurutan, mulai dari yang terpenting sampai yang kurang penting. Selain itu setiap tema akan dibagi menjadi beberapa kelas yang diberi
70
skor berdasarkan tingkat kesesuaiannya. Sehingga pada hasil akhir akan diperoleh ”nilai akhir” atau ”matriks atribut” yang merupakan hasil perkalian antara bobot dengan skor kelas. Setiap kriteria dan parameter, pemberian bobot, dan skor kelas ditentukan berdasarkan studi kepustakaan, dan justifikasi dari tenaga ahli yang berkompeten di bidang perikanan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Proses pemberian bobot dan skor dilakukan melalui pendekatan index overlay model (Bonham-Carter, 1994 dalam Vincentius, 2003) dengan persamaan matematis sebagai berikut: n
S =
∑S
ij
Wi
i
n
∑W
i
i
Dimana:
S = Indeks terbobot dari area atau poligon terpilih Sij = Skor kelas ke-j dari layer ke-i Wi = Bobot untuk input layer ke-i n = Jumlah layer
Kelas Kesesuaian Pembagian kelas kesesuaian dilakukan menurut klasifikasi FAO (1976) yang diacu oleh Hardjowigeno (2001), yang membagi kesesuaian lahan menjadi 2 ordo, yaitu ordo S (suitable/sesuai) dan ordo N (not suitable/tidak sesuai). Selanjutnya ordo ini dibedakan lagi menjadi kelas-kelas yaitu: Sangat Sesuai (S1), Sesuai (S2), dan Tidak Sesuai Permanen (N). i) Kelas S1: sangat sesuai (highly suitable), yaitu: lahan tidak mempunyai pembatas yang berat untuk suatu penggunaan tertentu secara lestari, atau hanya mempunyai pembatas yang kurang berarti dan tidak berpengaruh secara nyata terhadap produksi lahan tersebut, serta tidak akan menambah masukan dari pengusahaan lahan tersebut. Nilai scoring untuk kelas S1 sebesar 3. ii) Kelas S2: sesuai (suitable), yaitu: lahan yang mempunyai pembatas yang agak berat untuk suatu penggunaan tertentu secara lestari. Pembatas tersebut akan mengurangi produktivitas lahan dan keuntungan yang diperoleh, serta
71
meningkatkan masukan untuk mengusahakan lahan tersebut. Nilai scoring untuk kelas S2 sebesar 2. iii) Kelas N: tidak sesuai permanen (permanent not suitable), yaitu: lahan yang mempunyai pembatas sangat berat/permanen, sehingga tidak mungkin dipergunakan untuk suatu penggunaan tertentu yang lestari. Nilai scoring untuk kelas N sebesar 1. Pelaksanaan operasi tumpang susun (overlay) untuk setiap peruntukan dimulai dari parameter yang paling penting (bobotnya terbesar), berurutan hingga parameter yang kurang penting. Pada kegiatan ini diperoleh range nilai kesesuaian lahan antara 0-300. Range ini selanjutnya di bagi dalam 3 kelas, sehingga tersusun pembagian nilai kesesuaian sebagai berikut: Nilai 0-170
(N) = tidak sesuai
Nilai 171-224 (S2) = cukup sesuai Nilai 225-300 (S1) = sangat sesuai Matriks kesesuaian untuk setiap peruntukan ditampilkan pada Tabel 2-4 berikut ini. Tabel 2. Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Budidaya Tambak Tradisional No. Kriteria
Bobot
1
Tekstur Tanah
20
2
Jenis Tanah
20
3 4 5 6
Curah Hujan (mm/tahun) Topografi Kemiringan Lahan (%) Penggunaan Lahan
Kelas Kesesuaian (Skor) S2 (2) N(1) sedang kasar Mediteran, Grumosol Aluvial Regosol, Latosol S1 (3) halus
15
< 1500
1500-3000
> 3000
15
Datar
Berombak
Berbukit
10
0-2
>2-8
>8
10
Semak, alang-alang, rawa, tambak
Pengembangan Pelabuhan, Sawah, kebun campuran
Pemukiman, Hutan lindung
Jarak dari 5 < 500 500 - 2000 Sungai (m) Jarak dari laut 5 < 2000 2000 - 4000 8 (m) Sumber: modifikasi dari Hardjowigeno (2001) dan Wibowo (2004) 7
> 2000 > 4000
72
Tabel 3. Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Budidaya Karamba Jaring Tancap (Fixed net cage) No. Parameter/Kriteria
Bobot
5 6
Keterlindungan Perairan Kecepatan Arus (cm/dtk) Kedalaman Perairan (m) Material Dasar Perairan Pencemaran Kecerahan (%)
10 10
7
Salinitas (ppm)
10
8
Suhu (°C)
5
9
DO (ppm)
5
1 2 3 4
20 15 15 10
Kelas Kesesuaian (Skor) S1 (3) S2 (2) N(1) Sangat Terlindung Terbuka terlindung 11 - <20 atau < 11 atau 20-30 >30 - 45 >45 1 - <2 atau <1 atau 2-3 >3 - 5 >5 Pasir Pasir Lumpur berkarang berlumpur Tidak ada Tidak ada Tinggi 85-100 70 - <85 <70 27 - <29 atau <27 atau 29-30 >30 - 35 >35 24 - <27 atau <24 atau 27-30 >30 - 34 <34 >7 5-7 <5
Sumber: modifikasi dari Subandar (2005) dan Soebagio (2004)
Tabel 4. Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Budidaya Rumput Laut Sistem Long Line No. Parameter/Kriteria 1 2 3
Keterlindungan Kedalaman Perairan (m) Material Dasar Perairan
Bobot 20 20 15
4
Arus (cm/dt)
15
5
Kecerahan (%)
10
6
Salinitas (ppm)
10
7
Suhu (°C)
5
8
DO (ppm)
5
Kelas Kesesuaian (Skor) S1 (3) S2 (2) N(1) Sangat Terlindung Terbuka terlindung 2 - 3 atau <1 atau 3 - 15 >15 - 40 >40 Karang Pasir- Pasir Lumpur berpasir berlumpur 11 - <21 atau <11 atau 21 - 30 >30 - 45 >45 80 - 100 60 - <80 <60 25 - <30 atau <25 atau 30 - 32 >32 - 35 >35 25 - <28 atau <25 atau 28 - 30 >30 - 33 >33 >7 3-7 <3
Sumber: modifikasi dari Dirjen Perikanan Budidaya (2004), Besweni (2002), Syahputra (2005), dan Subagio (2004)
73
ii)
Analisis Konflik Pemanfaatan Lahan Dalam menganalisis konflik pemanfaatan lahan dalam pengembangan
kawasan budidaya perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur digunakan pendekatan Proses Hierarki Analitik/PHA. Proses Hierarki Analitik adalah suatu pendekatan yang biasanya digunakan untuk menganalisis kebijakan dalam pemanfaatan ruang agar dapat tepat dan sesuai dengan peruntukannya dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan. Langkah paling awal dalam PHA adalah merinci permasalahan ke dalam komponen-komponennya (tujuan, kriteria, sub kriteria, dan alternatif kegiatan), kemudian mengatur bagian dari komponen-komponen tersebut ke dalam bentuk hierarki. Tahapan-tahapan dalam Proses Hierarki Analitik adalah sebagai berikut: 1) Identifikasi Sistem Identifikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan/konflik pemanfaatan ruang dan menentukan variabel yang berpengaruh serta solusi yang diinginkan. 2) Penyusunan Struktur Hierarki Membuat struktur hierarki dari sudut pandang manajerial secara menyeluruh dari level puncak sampai ke level dimana dimungkinkan campur tangan untuk dapat memecahkan persoalan. 3) Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan Dilakukan untuk menggambarkan pengaruh relatif setiap elemen terhadap masing-masing kriteria/kepentingan yang berada satu tingkat di atasnya. Penentuan tingkat kepentingan pada setiap tingkat hierarki dilakukan dengan teknik komparasi berpasangan berdasarkan pendapat dari para pakar atau bukan, namun memahami permasalahan. 4) Menghitung Matriks Pendapat Individu Dilakukan dengan cara menghimpun semua pertimbangan yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat matriks pada langkah ke 3 menjadi matriks pendapat individu. 5) Menghitung Matriks Pendapat Gabungan
74
Untuk membentuk suatu matriks yang mewakili matriks-matriks pendapat individu yang ada. Untuk memadukan matriks pendapat individu yang berasal dari 12 orang responden tersebut menjadi vektor prioritas gabungan, digunakan rata-rata geometrik (GEOMETRIC MEAN) dengan formulasi sebagai berikut: m
RGi = m π Bij 1
Dimana:
RGi = rata-rata geometrik baris ke-i m = responden (1-12) Bij = vektor prioritas baris ke-i kolom ke-j
6) Pengolahan Horisontal Pengolahan horisontal digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh setiap elemen pada tingkat hierarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama. 7) Revisi Pendapat Revisi pendapat dapat dilakukan apabila nilai CR (Consistensy Ratio) cukup tinggi yaitu 0,1 dengan mencari Root Mean Square (RMS) dan merevisi pendapat pada baris yang mempunyai nilai terbesar. Pengumpulan pendapat responden dilakukan dengan menggunakan teknik RRA, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Software Expert Choice version 2000 dan Microsoft Excell 2003. Dari analisis ini dapat dihasilkan prioritas pengembangan kawasan pesisir Kutai Timur untuk kegiatan-kegiatan: (i) budidaya tambak, (ii) budidaya karamba, dan (iii) budidaya rumput laut. Tujuan prioritas pengembangan perikanan di kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur yang berkelanjutan (sustainable development) dibangun oleh beberapa kriteria, yang merupakan tiga pilar dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial budaya, dan pilar kelestarian lingkungan. Struktur hierarki berbagai kriteria dalam mencapai tujuan untuk arahan pengembangan kawasan budidaya perikanan laut di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dalam gambar 4.
75
Level 1 : Tujuan
Prioritas Pengembangan kawasan Budidaya Perikanan Di Wilayah Pesisir Kab. Kutai Timur
Level 2 : Kriteria
Peningkatan Ekonomi
Penurunan Konflik Sosial
Kelestarian SDA dan Lingkungan
Level 3 : Sub Kriteria
Peningkatan PAD
Peningkatan Pendapatn
Penyerapan TK dan Kesempatan Berusaha
Konflik Antar Pelaku
Konflik Antar Ruang
SDA Pulih
SDA Tidak Pulih
Level 4: Alternatif Kegiatan
Kawasan Bd Tambak
Kawasan Bd Karamba
Gambar 4. Diagram Hierarki Analisis Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur
Kawasan Bd Rumput Laut
Jasa Lingkungan
iii) Analisis Location Quotient untuk Penentuan Sektor Basis Metode location quotient (LQ) merupakan perbandingan antara produksi sektor i pada tingkat kecamatan terhadap produksi total kecamatan, dengan pangsa relatif produksi sektor i pada tingkat kabupaten terhadap produksi total kabupaten. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:
LQ i =
Dimana:
vi vt
/
Vi Vt
vi = pendapatan/tenaga kerja/produksi sektor i pada tingkat kecamatan vt = pendapatan/tenaga kerja/produksi total kecamatan Vi = pendapatan/tenaga kerja/produksi sektor i pada tingkat kabupaten Vt = pendapatan/tenaga kerja/produksi total kabupaten Berdasarkan nilai LQ akan diketahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau sektor non-basis. Sektor basis akan menjadi sektor strategis dalam pengembangan perikanan budidaya.
iv) Analisis Kelayakan Usaha Analisis kelayakan usaha mencakup pada perhitungan penentuan biaya investasi, biaya operasional dan penerimaan. Analisis ini menggunakan kriteria Revenue Cost Ratio (R/C), Net Benefit (π), Net Present Value (NPV), dan Net Benefit Cost Ratio (Net B/C). Revenue Cost Ratio (R/C) Analisis ini digunakan untuk melihat layak atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan dengan membandingkan penerimaan dengan biaya produksi selama periode waktu tertentu (satu musim tanam). Secara matematis R/C dapat dituliskan: R/C = TR/TC Dimana: TR = total penerimaan (Total Revenue) TC = total pengeluaran (Total Cost) Kriteria Usaha:
R/C > 1, usaha menguntungkan R/C = 1, usaha impas R/C < 1, usaha merugikan
46
Net Present Value (NPV) Net Present Value (nilai saat ini) adalah nilai kini dari keuntungan bersih yang akan diperoleh di masa yang akan datang. NPV merupakan selisih antara present value dari manfaat dengan present value dari biaya. Secara matematis NPV dapat dituliskan: n
∑
NPV =
t =0
Dimana :
( Bt − C t ) (1 + r ) t
Bt
= Manfaat pada tahun ke-t
Ct
= Biaya pada tahun ke-t
r
= Tingkat bunga diskonto (discount rate)
n
= umur ekonomis
t
= 0, 1, 2, 3..... tahun ke-n
Kriteria Usaha:
NPV > 1, usaha layak untuk dilaksanakan NPV = 1, pengembalian persis sebesar opportunity cost modal NPV < 1, usaha tidak layak dilakukan
Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) Net B/C merupakan perbandingan nilai sekarang dari keuntungan suatu usaha dengan biaya investasi pada awal usaha. Untuk menghitung nilai net B/C digunakan persamaan berikut:
( Bt − Ct ) ( Bt − Ct ) > 0 t t = 0 (1 + i ) NetB / C = n (Ct − Bt ) ( Bt − Ct ) < 0 ∑ t t =1 (1 + i ) n
∑
Dimana :
Bt Ct r n t
= Manfaat pada tahun ke-t = Biaya pada tahun ke-t = Tingkat bunga diskonto (discount rate) = umur ekonomis = 0, 1, 2, 3..... tahun ke-n
Kriteria Usaha: Net B/C > 1, usaha layak untuk dilaksanakan Net B/C = 1, usaha perlu ditinjau kembali Net B/C < 1, usaha tidak layak dilakukan
47
v) Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya di Pesisir Kab. Kutai Timur
Analisis strategi pengembangan budidaya perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Analisis ini dilakukan dengan menerapkan kriteria kesesuaian dengan data kuantitatif dan deskripsi keadaan (faktor internal dan eksternal) yang diperoleh dengan teknik RRA. Pembobotan dan skoring dalam analisis SWOT ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan teknik RRA tersebut, yang kemudian dijustifikasi oleh peneliti dalam bentuk bobot dan skor. Berdasarkan Rangkuti (2002) langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis SWOT ini adalah sebagai berikut: 1. Tahap pengumpulan data Tahap pengumpulan data merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis. Pada tahap ini data dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan internal. Data eksternal berasal dari lingkungan luar (peluang dan ancaman), sedangkan data internal berasal dari dalam sistem pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur, mencakup ketersediaan sumberdaya alam, kondisi sumberdaya manusia dan pengembangan kawasan yang sedang dijalankan (kekuatan dan kelemahan). Dalam tahap ini digunakan dua model matriks yaitu: (i) matriks faktor strategi eksternal, dan (ii) matriks faktor strategi internal. Matriks faktor strategi eksternal disusun dengan langkah-langkah: •
Pada kolom 1 disusun peluang-peluang dan ancaman-ancaman
•
Selanjutnya pada kolom 2 diberi bobot terhadap masing-masing faktor peluang dan ancaman, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Jumlah bobot untuk semua faktor peluang dan ancaman sama dengan 1,0.
•
Pada kolom 3 diberi skala rating mulai dari nilai 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan tertentu. Pemberian nilai rating untuk peluang bersifat positif (nilai 4=sangat besar, 3=besar, 2=sedang,
48
dan 1=kecil). Sedangkan pemberian nilai rating untuk ancaman bersifat negatif (nilai 4=kecil, 3=sedang, 2=besar, dan 1=sangat besar). •
Pada kolom 4 diisi nilai hasil perkalian bobot dan rating suatu faktor yang sama. Nilai hasil kali tersebut merupakan skor pembobotan dari faktor tersebut.
•
Pada kolom 5 diberi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
•
Menjumlahkan skor pembobotan
pada kolom 4. Nilai
tersebut
menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Tabel 5. External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS) Faktor-faktor Bobot Rating Skor Komentar Strategi Eksternal 1 2 3 4 5 Peluang: O1 4 O2 3 O3 2 .... 1 Ancaman: T1 1 T2 2 T3 3 .... 4 TOTAL 1,00 -
Matriks faktor strategi internal disusun dengan langkah-langkah: •
Pada kolom 1 disusun kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan.
•
Pada kolom 2 diberi bobot terhadap masing-masing faktor, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Jumlah bobot untuk semua faktor kekuatan dan kelemahan sama dengan 1,0.
•
Pada kolom 3 diberi skala rating mulai dari nilai 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan tertentu. Pemberian nilai rating untuk kekuatan bersifat positif (nilai 4 = sangat besar, 3 = besar, 2 =
49
sedang, dan 1 = kecil). Sedangkan pemberian nilai rating untuk kelemahan bersifat negatif ((nilai 4 = kecil, 3 = sedang, 2 = besar, dan 1 = sangat besar). •
Pada kolom 4 diisi nilai hasil perkalian bobot dan rating suatu faktor yang sama. Nilai hasil kali tersebut merupakan skor pembobotan dari faktor tersebut.
•
Pada kolom 5 diberi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
•
Menjumlahkan skor pembobotan
pada kolom 4. Nilai
tersebut
menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya. Tabel 6. Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS) Faktor-faktor Bobot Rating Skor Komentar Strategi Eksternal 1 2 3 4 5 Peluang: S1 4 S2 3 S3 2 .... 1 Ancaman: W1 1 W2 2 W3 3 .... 4 TOTAL 1,00 2. Tahap analisis Pada tahap analisis digunakan Model Matriks TOWS, dimana terdapat 4 strategi yang dapat dihasilkan, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT (tabel berikut). Setelah diperoleh matriks TOWS, selanjutnya disusun rangking semua strategi yang dihasilkan berdasarkan faktor-faktor penyusun strategi tersebut.
50
Tabel 7. Model Matriks TOWS Hasil Analisis SWOT IFAS EFAS
OPPORTUNITIES (O)
THREATS (T)
STRENGTH (S)
WEAKNESSES (W)
SO1 SO2 SO3 .. .. SOn ST1 ST2 ST3 .. .. STn
WO1 WO2 WO3 .. .. WOn WT1 WT2 WT3 .. .. WTn
51
KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN Kondisi Geografis
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai. Terbentuknya Kabupaten Kutai Timur ini pada tahun 1999, yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah Propinsi dan Kabupaten, yang diresmikan oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999. Lokasi Kabupaten Kutai Timur ini mudah dijangkau dengan berbagai jenis transportasi baik darat, laut maupun udara. Melalui jalan darat, Kabupaten Kutai Timur dapat dijangkau dalam jangka waktu sekitar 3 jam dari Kota Samarinda (Ibukota Kalimantan Timur). Sedangkan jika melalui udara, terdapat pelabuhan udara di PT KPC (perusahaan batubara) yang terbuka untuk umum (1 satu jam perjalanan dari Pelabuhan Udara Sepinggan, Balikpapan). Untuk prasarana transportasi laut telah direncanakan akan dikembangkan Pelabuhan Laut Sangatta dan Pelabuhan Laut Maloy. Posisi strategis dari Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut : •
Terletak
pada
jalur
poros
regional
lintas
trans
Kalimantan
yang
menghubungkan jalur Tanjung Selor – Tanjung Redep (kota-kota di utara Kabupaten Kutai Timur) ke Kota Samarinda langsung ke Balikpapan serta ke Kabupaten Pasir (Kalimantan Selatan), Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat; •
Terletak pada poros pertumbuhan kawasan ekonomi terpadu (Kapet) SASAMBA
(Samarinda-Samboja-Balikpapan)
dan
kawasan
segitiga
pertumbuhan Bontang-Sanggata-Muara Wahau dan Sangkulirang; •
Terletak di sepanjang Selat Makasar yang merupakan alur pelayaran nasional, regional maupun internasional. Wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki bentangan pantai sepanjang
152 km dengan batas wilayah untuk sebelah selatan Desa Teluk Pandan hingga ujung utara adalah Tanjung Mangkalihat. Kabupaten Kutai Timur ini memiliki luas wilayah sekitar 35.747, 5 km2 atau 3.574.750 ha.
52
Secara geografis kabupaten ini terletak pada koordinat : • 1o52’39” Lintang Utara (LU) – 0o02’10” Lintang Selatan (LS) • 115o56’26” Bujur Timur (BT) – 118o58’19” Bujur Timur (BT) Wilayah kabupaten ini secara geografis dibatasi oleh : • Sebelah Utara
:
Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau
• Sebelah Timur
:
Selat Makasar
• Sebelah Selatan
:
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang
• Sebelah Barat
:
Kabupaten Kutai Kartanegara
Secara administrasi Kabupaten Kutai Timur memiliki 11 kecamatan. Ibukota Kabupaten Kutai Timur adalah Sanggata yang terletak di kecamatan Sanggata. Wilayah kecamatan yang berada di pesisir ada 5, yaitu Kecamatan Sangatta, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Kaliorang, dan Kecamatan Sandaran (lihat Tabel 8 dan Gambar 4). Tabel 8. Wilayah Kabupaten Kutai Timur Per Kecamatan No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kecamatan
Ibukota Kec.
Sanggata Sanggata Sangkulirang Sangkulirang Muara Wahau Muara Wahau Muara Bengkal Muara Bengkal Muara Ancalong Muara Ancalong Busang Long Lees Telen Juk Ayak Kombeng Miau Baru Bengalon Sepaso Kaliorang Bukit makmur Sandaran Manubar JUMLAH Sumber : Pengolahan data BPS, 2005
Luas (km2)
%
3.898,26 10,91 6.020,05 16,84 5.724,31 16,01 1.562,30 4,37 3.241,28 9,07 3.721,62 10,41 3.129,60 8,76 581,27 1,63 3.396,24 9,50 699,01 1,96 3.773,54 10,56 35.747,48 100,00
Jumlah Desa
22 20 9 13 12 6 7 7 13 15 7 129
Topografi dan Morfologi
Kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Kutai Timur sangat bervariasi. Hal ini dikarenakan morfologi di wilayah ini adalah sebagian pegunungan dan sebagian lagi adalah wilayah pantai. Kemiringan lereng 0 – 2% terutama wilayahwilayah kecamatan di daerah pantai seperti Kecamatan Bengalon dan Sanggata. Kemiringan lereng 2 – 5% didominasi di Kecamatan Sangkulirang, kemiringan lereng 15 – 40% didominasi di daerah pegunungan seperti Kecamatan Sandaran dan Kaliorang. Sedangkan kemiringan yang curam/terjal (>40%) dominan di wilayah Kecamatan Muara Wahau, Telen dan Busang (Bappeda Kutim, 2004). Kabupaten Kutai Timur terletak pada kisaran elevasi 0 – 2.025 m di atas permukaan air laut (Mean Sea Level). Secara umum wilayah ini didominasi oleh elevasi 0 –150, yaitu meliputi sebagian besar Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, Kaliorang, Bengalon, Sanggata, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Telen dan sebagian kecil Kecamatan Busang dan Muara Wahau. Elevasi >150 m dpal terletak di daerah bagian utara kabupaten. Wilayah dengan elevasi >375 m dpal terletak di Kabupaten Busang Muara Wahau (Bappeda Kutim, 2004). Daerah pesisir pantai sebagian memiliki elevasi 0-7 m dan sebagian yang lain mempunyai elevasi 7-25 m (Unmul, 2002). Lahan-lahan tambak yang eksisting saat ini umumnya terletak pada elevasi antara 0-0,75 m diatas permukaan air laut rata-rata (MSL).
Iklim
Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson, type iklim di Kabupaten Kutai Timur termasuk kelas A dengan ciri utamanya tidak terdapat perbedaan musim hujan dan kering, dimana bulan basahnya (100 mm) sangat dominan. Sedangkan berdasarkan Klasifikasi Koppen termasuk kelas Af (Iklim Tropika Basah) dengan ciri hujan terdapat sepanjang tahun, lembab, dan berangin dengan jumlah hari hujan rataan 75 hari/tahun (Unmul, 2002). Berdasarkan data BPS Kutai Timur tahun 2005, curah hujan rata-rata di Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2004 berkisar antara 28 mm/bulan (bulan Agustus) hingga 146 mm/bulan (bulan Juni). Selama tahun 2004 terdapat 9 bulan
59
basah (lebih dari 100 mm), bulan basah tertinggi terjadi antara bulan Desember hingga Pebruari. Suhu udara rataan 27,6 oC, dengan kisaran suhu udara maksimum antara 31,6oC–32,8oC dan kisaran suhu udara minimum antara 21,9oC–23,8oC. Kelembaban udara cukup tinggi, rataan 75%, dengan kisaran maksimum antara 92–96% dan kisaran minimum antara 53–59%. Panjang penyinaran matahari berkisar antara 3,6 – 5,1 jam/hari (Unmul, 2002). Rata-rata radiasi matahari tertinggi pada bulan April (545,5 g/cal/cm2/hari) dan terendah pada bulan Januari (292 g/cal/cm2/hari) dengan lama penyinaran matahari berkisar antara 3,69 jam (bulan Januari) hingga 6,54 jam (bulan Agustus). Evapotranspirasi Potensial (PET) yang dihitung dengan menggunakan metode Papadaki’s diperoleh sebesar 1098 mm/tahun atau rata-rata berkisar antara 2,71 sampai dengan 3,64 mm/hari (Bappeda Kutim, 2004).
Kondisi Sungai
Sungai-sungai di lokasi penelitian termasuk sungai alluvial yang berpola dendritik, terutama Sungai Sangatta dan Sungai Bengalon aliran sungai melalui daerah yang sangat datar dan banyak diantaranya melalui daerah yang berawarawa. Karena daerah rawa ini secara hidrologis berfungsi sebagai daerah retensi banjir (mengurangi besarnya debit banjir), maka sungai-sungai di daerah penelitian memiliki fluktuasi yang tidak besar dan kecepatan arusnya lambat. Sungai-sungai demikian sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang surut, dengan ciri-ciri antara lain intrusi air asin dapat masuk jauh ke arah hulu, dengan fluktuasi salinitas antara air pasang dan air surut yang relatif kecil di daerah muara sungai. Sungai-sungai di Kecamatan Sangkulirang, terutama pada hamparan Prupuk dan Marokangan mempunyai karakteristik yang agak berbeda dengan Sungai Sangatta dan Sungai Bengalon, karena memiliki kemiringan yang relatif besar sehingga pengaruh pasang surut relatif lebih kecil. Dengan demikian fluktuasi salinitas antara waktu air pasang dengan air surut relatif lebih besar. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara ke kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur adalah DAS Sangatta, DAS Sangkimah, DAS Santan, DAS Bengalon, dan DAS Sangkulirang.
60
Kondisi Pantai
Kondisi fisiografi wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu: dataran pasir, dataran aluvial, rawa pasang surut, rataan lumpur, dan perbukitan. Bentuk lahan di wilayah pesisir merupakan hasil bentukan dari proses marin dan koluvial-fluvial secara bersamaan. Bentuk lahan tersebut meliputi rataan pasang surut (tidal flat/tidal swamp), delta, beting karang, dan rataan lumpur. Rawa pasang surut tersebar antara daerah Tanjung Pakut sampai Muara Bengalon, sekitar Sungai Dunan, Pulau Sengkuang, Pulau Senumpak, sekitar Sungai Mengenay, dan Sungai Senyiur. Sebaran delta terutama di muara-muara sungai dengan ukuran yang cukup besar, seperti Sungai Sangatta, Sungai Bengalon, dan Sungai Kenyamukan. Kondisi pantai sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik catchment area sungai-sungai yang mengalir di perairan tersebut. Menurut data dari penelitian Unmul (2002), kondisi tanah di pesisir Kab. Kutai Timur menunjukkan perbedaan sifat fisik, yaitu:
Hamparan Muara Bengalon (Kec. Bengalon) bertekstur liat berdebu.
Hamparan Kaliorang (Kec. Kaliorang) bertekstur pasir berlempung.
Hamparan Susuk (Kec. Sandaran) bertekstur lempung liat berpasir.
Hamparan Marokangan (Kec. Sangkulirang) bertekstur lempung. Jenis tanah liat berdebu mempunyai tekstur yang halus dengan
permeabilitas rendah serta mempunyai tingkat kesuburan yang cukup tinggi dan dapat menunjang pertumbuhan kelekap dengan baik. Jenis tanah lempung liat berpasir mempunyai tekstur yang agak kasar dengan permeabilitas sedang, tetapi mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan kurang menunjang pertumbuhan kelekap. Jenis tanah pasir berlempung mempunyai tekstur yang agak kasar dengan permeabilitas yang tinggi dan tingkat kesuburan rendah.
Sifat Kimia Tanah
Kesuburan tanah ditandai oleh banyaknya kandungan bahan organik dan unsur hara tanah. Kesuburan tanah penting diketahui terutama pada lokasi areal
61
pertambakan yang diusahakan secara tradisional dan semi intensif, dimana pakan alami masih dibutuhkan. Pada budidaya bandeng, kelekap merupakan bahan pakan utama, sedangkan pada budidaya udang kesuburan perairan menentukan kesuburan plankton. Bahan organik terukur di pesisir Kab. Kutai Timur berkisar antara 1,053,19% (Unmul, 2002). Apabila dibandingkan dengan kebutuhan ideal yang berkisar antara 3-5% maka kandungan bahan organik ini masih relatif rendah, sehingga diperlukan pengelolaan tanah dengan pemupukan, terutama dengan pupuk organik seperti pupuk kandang. Derajat keasaman (pH) tanah berkisar antara 5,1-7,4 dengan pH potensial berkisar antara 4,8-7,3. kecilnya perbedaan antara pH aktual dengan pH potensial menunjukkan bahwa pH tanah di lokasi tersebut cukup stabil (tidak berfluktuasi). Bila dibandingkan dengan pH ideal untuk keperluan budidaya tambak yaitu antara 7,5 -8,5; maka pH tanah tersebut masih relatif rendah, sehingga diperlukan pengapuran untuk memperbaiki kondisi pH tanah.
Kondisi Hidro-Oseanografi Pasang Surut Laut
Pasang surut di perairan pesisir Kabupaten Kutai Timur termasuk tipe campuran cenderung ke harian ganda atau mixed prevailing semidiurnal (Unmul, 2002), yaitu kecenderungan dalam satu hari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut dengan amplitudo dan periode pasang surut yang berbeda. Fluktuasi pasang surut maksimum tercatat sebesar 2,5 meter pada saat pasang purnama (Dishidros, 2005; Unmul, 2002). Di Tanjung Maloy tercatat air surut rendah (LWS) = 0 meter, Mean Sea Level = 1,57 meter dan air pasang tinggi (HWS) = 3.20 meter (Dinas Perhubungan Laut, 2002 dalam Fitran, 2002).
Arus Laut
Kecepatan arus permukaan maksimum di perairan pesisir Kab. Kutai Timur terjadi pada saat pergerakan pasang surut terbesar, yaitu saat neap tide dan spring tide dengan kecepatan arus rata-rata mencapai 20-80 cm/detik dengan arah arus pasang 250°-333° dan arah arus surut mempunyai arah 36°-130°.
62
Arus perairan yang terjadi di perairan pesisir Kab. Kutai Timur dikaitkan dengan fluktuasi pasang surut memperlihatkan perubahan arah dan kecepatan arus sesuai dengan perubahan pasang surut. Hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh yang dominan dari pasang surut terhadap arus. Kecepatan arus pada waktu air pasang lebih kecil dibanding kecepatan arus pada waktu air surut, karena pada waktu surut ada tambahan massa air tawar. Kecepatan arus yang terukur pada saat penelitian adalah sebagaimana yang tercantum pada lampiran 2.
Gelombang Laut
Berdasarkan sumbernya, gelombang di pantai selatan dapat dibedakan dari jenis gelombang alun dan gelombang angin. Gelombang alun merupakan gelombang rambat yang berasal dari wilayah atas Kalimantan yang kemudian merambat mencapai pesisir. Pada umumnya gelombang alun lebih tinggi daripada gelombang angin. Gelombang tinggi terjadi bila terdapat super posisi gelombang alun dan gelombang angin. Menurut nelayan lokal, musim angin di perairan laut Kabupaten Kutai Timur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu musim angin utara (Pebruari-April), musim angin selatan (Mei-September), dan musim angin pancaroba/peralihan (Oktober-Januari). Pada musim angin utara, gelombang kecil, sehingga perairan laut relatif tenang. Pada musim angin selatan mulai bertiup angin yang menyebabkan gelombang menjadi tinggi. Musim yang paling buruk biasanya terjadi pada musim peralihan dimana terjadi putaran angin yang menyebabkan gelombang tinggi dan arah gelombang tidak menentu, sehingga berbahaya bagi pelayaran. Teluk Lombok, Teluk Golok, dan Teluk Sangkulirang merupakan daerah yang cukup terlindung dari aspek gelombang alun, sehingga perairan teluk pada umumnya di dominasi gelombang refraksi-defraksi dari gelombang alun dan gelombang angin lokal. Oleh karena itu tinggi gelombang perairan teluk lebih kecil dari perairan bebas, sementara itu terumbu karang juga dapat meredam gelombang. Biasanya gelombang yang melewati hamparan terumbu karang akan pecah, dengan demikian kondisi gelombang di wilayah studi yang terletak pada
63
lingkup daerah teluk atau berdekatan dengan terumbu karang pada dasarnya sangat mendukung bagi usaha budidaya laut. Gelombang laut di perairan pesisir Kabupaten Kutai Timur relatif kecil. Berdasarkan informasi nelayan setempat gelombang pada kondisi normal maksimum sekitar 30 – 50 cm. Di wilayah perairan laut antara 1 sampai 2 mil dari garis pantai terdekat kisaran tinggi gelombang di Sangkulirang lebih tinggi dibandingkan wilayah laut lainnya sedangkan pada perairan terluar mempunyai tinggi gelombang berkisar 50 – 70 cm. Berdasarkan hasil penelitian kerjasama antara Bappeda Kutai Timur dengan Universitas Mulawarman (2002) yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2001, tinggi gelombang rerata mencapai 20 cm dengan periode gelombang 20 detik per rangkaian gelombang. Tinggi gelombang laut yang terukur pada saat penelitian dapat dilihat pada lampiran 2.
Kecerahan Perairan
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, tingkat kecerahan perairan di pesisir Kabupaten Kutai Timur rata-rata lebih dari 80%. Namun pada beberapa daerah tertentu yang dekat dengan muara sungai besar dan kecepatan arusnya rendah, sehingga flushing rate kecil, seperti daerah Teluk Lombok, Muara Sangatta, Muara Bengalon, dan Teluk Sangkulirang memiliki kecerahan kurang dari 80%, bahkan kurang dari 60%. Hal ini terjadi karena kebanyakan sungaisungai di Kabupaten Kutai Timur mempunyai padatan tersuspensi yang tinggi, akibat erosi yang disebabkan oleh pembukaan hutan di daerah hulu sungai.
Salinitas
Sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan dan aliran sungai. Perairan dengan tingkat curah hujan tinggi dan dipengaruhi oleh aliran sungai memiliki salinitas yang rendah sedangkan perairan yang memiliki penguapan yang tinggi, salinitas perairannya tinggi. Selain itu pola sirkulasi juga berperan dalam penyebaran salinitas di suatu perairan.
64
Potensi Ekosistem Pesisir dan Laut
Secara ekologis, tipe ekosistem yang utama terdapat di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kutai Timur ada 3 (tiga) yaitu hutan bakau, terumbu karang, dan padang lamun. Ketiganya merupakan ekosistem yang sangat vital, dinamis, high bio-diversity, dan produktivitas tinggi. Ekosistem ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti ppemukiman, kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, perhubungan, rekreasi, dan industri. Dibandingkan dengan daerah lain, kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur lebih spesifik karena mempunyai hutan rawa dan sungai-sungai besar. Sungai merupakan sarana bagi berbagai kepentingan, tidak saja oleh penduduk tapi juga oleh industri, HPH, pertambangan minyak, dan batu bara. Oleh karena itu kondisi ekosistem di pesisir Kabupaten Kutai Timur sangat dipengaruhi kualitas dan kuantitas air sungai. Kawasan Kabupaten Kutai Timur terbentuk dari beberapa ekosistem yang terdiri dari ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem padang lamun. Diantara ekosistem tersebut terdapat beberapa yang dikategorikan sebagai kawasan konservasi, oleh karena berfungsi penting dalam menunjang kehidupan biota laut dan pelindung fisik kawasan pesisir, antara lain : 1. Mangrove Komunitas jenis mangrove yang terdapat di lokasi penelitian terdiri dari 7 jenis, yaitu: Avicennia spp, Sonneratia spp, Rhizophora mucronata, Rhizopora apiculata, Bruguiera, Ceriops, dan Casuarina equsetifolia. Menurut hasil penelitian Saragih (2004), degradasi hutan mangrove terjadi di beberapa desa yang termasuk dalam Kecamatan Sangatta, yaitu Desa Singa Geweh, Desa Sangatta Utara dan Desa Sangkima. Degradasi terjadi pada jenis Ceriops dan Casuarina equsetifolia. Degradasi ini terjadi karena konversi mangrove untuk pertambakan, pemukiman, perluasan Pertamina Daerah Operasi Sangkima, dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan di Muara Sungai Kenyamukan. Selain itu pengaruh pasut pada saat angin Utara dan Selatan menyebabkan masuknya air laut lebih jauh ke daratan, sehingga kedua komunitas
65
tersebut tidak dapat tumbuh. Kondisi mangrove di kecamatan lain, yaitu Kaliorang, Sangkulirang, dan Sandaran relatif masih utuh. Keberadaan fauna di kawasan mangrove sangat spesifik karena terkait dengan habitat lahan basah, sebagian besar didominasi oleh jenis burung, Oleh karenanya, keberadaan fauna erat kaitannya dengan ekosistem lahan basah, yaitu rawa dan delta muara sungai, seperti burung-burung air, satwa lain selain burung adalah biawak (Varanus salvator), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), dan beberapa jenis ular. 2. Padang Lamun Sebagai penyangga ekosistem terumbu karang, padang lamun berfungsi meredam gelombang dan arus, perangkap sedimen, tempat asuhan, tempat mencari makan, dan tempat pemijahan beberapa jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya. Ekosistem padang lamun berada di rataan terumbu karang, didominasi oleh tumbuhan rumput laut dengan struktur perakaran di dasar perairan, luasannya mencapai 2.416 ha pada kedalaman 0-2 meter. Secara umum padang lamun di kawasan pesisir Kabupaten Kutai Timur ditumbuhi oleh Halophila pinealis dan Enhalus pinifolia. Jenis lainnya adalah Thallasia, Halodule, Cymodoceae, Padina, Halimeda, Galaxaura, dan Laurencia dengan penutupan sebesar 52-100%. Selain berbagai jenis flora laut, padang lamun di Kabupaten Kutai Timur juga dihuni oleh berbagai organisme seperti bintang laut biru (Linckia laevigatus), bulu babi (Tripnesteus gratila), teripang biru dan coklat. 3. Terumbu Karang Terumbu karang umumnya berada di pesisir utara Kabupaten Kutai Timur (Kecamatan Sangkulirang dan Sandaran), yaitu di sekitar Pulau Miang Besar dan Pulau Miang Kecil, serta Pulau Birah-birahan di depan Teluk Manubar, dengan luasan terumbu karang mencapai 1.117 ha. Kondisi terumbu karang di daerah ini masih cukup baik (Unmul, 2002). Terumbu karang yang ada dari jenis karang lunak dan keras. Jenis yang dominan adalah Acropora, selain itu pada kedalam 2-8 meter ditemukan koloni karang biru
66
(Heliopora) dan karang api (Millepora), juga jenis karang Anacropora, Sarcolphyton, Pocillopora, Porites, dan Serriatopora yang penyebarannya sampai pada kedalaman 15 meter.
Kegiatan Perikanan
Mata pencaharian utama penduduk di pesisir Kabupaten Kutai Timur adalah sektor perikanan, baik budidaya tambak, perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan. Seperti halnya kondisi yang terjadi di perikanan Laut Jawa pada umumnya, potensi
sumberdaya perikanan di
kawasan Kabupaten Kutai Timur cenderung mengalami ancaman tangkap lebih (over-fishing). Oleh karenanya kegiatan budidaya perikanan semakin ditingkatkan pengembangannya untuk meningkatkan nilai tambah bagi nelayan. Budidaya perikanan yang dikembangkan diantaranya adalah ikan kerapu (Epinephelus spp), lobster, dan rumput laut (Eucheuma sp). Sedang pengolahan hasil perikanan masih relatif sedikit yaitu hanya ada kegiatan pengasinan ikan. Banyaknya jumlah rumah tangga perikanan (RTP) yang terlibat dalam kegiatan perikanan laut dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Jumlah Rumah Tangga Perikanan menurut Jenis Kegiatan, di Kabupaten Kutai Timur (Satuan: RTP) Karamba Perikanan Tambak Kecamatan (Kerapu, Lobster RumputLaut) Laut
Sangatta
575
125
50
Sangkulirang
570
-
30
Sandaran
441
142
25
Bengalon
293
123
-
Kaliorang
148
149
-
Sumber: Buku Tahunan Statistik Perikanan, DKP Kab. Kutai Timur, 2005 Kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan umumnya penangkapan ikan karang (ikan demersal) dan ikan pelagis untuk konsumsi. Lokasi penangkapan terletak di perairan Kabupaten Kutai Timur hingga laut lepas yaitu di perairan Selat Makassar.
67
Alat yang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan yaitu jaring muroami, bubu, jaring insang, bubu, dan jaring cebur. Sedangkan pengeboman masih digunakan di beberapa tempat, sehingga mengakibatkan rusaknya hamparan terumbu karang yang merupakan habitat ikan hias dan biota laut lainnya. Penangkapan ikan dengan alat bagan tancap ditemui disekitar perairan Muara Sangatta yang menyebar sepanjang perairan pantai dangkal, namun jumlahnya hanya sekitar 4-5 buah saja. Berdasarkan pengamatan, diketahui bangunan bagan yang tidak digunakan lagi dan dibiarkan begitu saja di perairan.
Kependudukan
Jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2004 sebanyak 168.529 jiwa. Dengan luas wilayah 35.747,5 km2 maka kepadatan penduduknya rata-rata adalah 4,71 jiwa per km2. Distribusi atau sebaran penduduknya tidak merata dan hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah ibukota kecamatan. Kepadatan penduduknya paling tinggi ada di Kecamatan Kombeng, yaitu 22,71. Untuk kecamatan pantai, wilayah yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sangkulirang, yaitu sebesar 17,80. Laju pertumbuhan penduduk umumnya lebih dari 1%, kecuali di Kecamatan Kaliorang. Penyebaran penduduk dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur lebih terkonsentrasi di Kecamatan Sangatta (lebih 30%) dan Kecamatan Sangkulirang (lebih dari 11%). Penyebaran, kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk 5 kecamatan pantai di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2000 hingga 2004 dapat dilihat pada Tabel 10 berikut. Tabel 10. Penyebaran, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk kecamatan pantai, di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2004 Kecamatan
2000
00-
2001
01
01-
2002
02
02-
2003
03
2004
03-04
Sangatta
Padat /km2 11,50
Bengalon
1,78
4,12
2,55
5,51
43,76
2,61
5,47
2,23
3,18
6,52
21,81
3,21
6,47
Sangkulirang
2,76
11,33
2,90
11,11
8,40
2,83
10,51
-2,53
2,79
10,61
-1,28
17,80
9,83
5,39
Kaliorang
16,04
7,65
17,38
7,73
5,21
17,21
7,43
-1,03
16,89
7,14
-1,81
2,75
7,38
-1,37
Sandaran
1,21
3,10
1,23
2,95
1,80
1,19
2,78
-2,68
1,48
3,37
23,64
1,49
3,35
1,22
Sebar % 30,61
Padat /km2 11,97
Sebar % 29,70
Laju % 4,09
Padat /km2 14,07
Sebar % 33,87
Laju % 17,51
Padat /km2 15,75
Sumber: BPS, Kab. Kutai Timur dalam Angka 2005
Sebar % 37,10
Laju % 11,91
Padat /km2 16,36
Sebar % 37,85
Laju % 3,91 1,10
68
Isu dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kutai Timur
Dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur dinyatakan bahwa, isu pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Timur meliputi 2 isu utama, yaitu masalah ekonomi dan keterbatasan SDM: 1. Ekonomi: Perekonomian Kabupaten Kutai Timur bersifat dualistik, dimana struktur perekonomian terbagi dua, yaitu ekonomi modern dan ekonomi tradisional yang relatif terpisah dan kurang terkait satu sama lain. Keterpisahan kedua struktur tersebut mengakibatkan perkembangan ekonomi yang cepat dari sektor modern kurang mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi tradisional. Bahkan penguasaan sebagian besar lahan oleh sektor modern telah menyebabkan pengembangan ekonomi tradisional makin terbatas. Perekonomian wilayah Kabupaten Kutai Timur masih sangat bergantung pada sektor modern seperti kegiatan eksploitasi SDA yang tidak dapat diperbaharui, yang kurang memberikan dampak pengganda (multiplier effect) dan kesejahteraan pada masyarakatnya, serta potensial menurunkan kualitas lingkungan. Perekonomian rakyat yang masih bersifat subsistence (sekedar untuk penyambung hidup), dengan volume perdagangan yang relatif kecil dan hanya mencukupi kebutuhan sendiri. Para petani tambak dan rumput laut belum bisa memproduksi panen yang cukup besar untuk keperluan ekspor. Kegiatan ekonomi yang berlangsung relatif terisolasi dengan sistem ekonomi yang lebih luas, sehingga nilai dan volume perdagangan dengan wilayah Indonesia lainnya relatif kecil, apalagi dengan pasar internasional. 2. Keterbatasan SDM: Kemampuan SDM belum mendukung tujuan pengembangan wilayah yang berbasis SDA yang dapat diperbaharui. Pemerintah Daerah belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu keterbatasan ketersediaan sumberdaya manusia daerah dan aparatur pemerintah baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dipastikan dapat menghambat proses pembentukan kelembagaan yang mendukung tujuan pengembangan wilayah.
69
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesesuaian Lahan Budidaya Tambak
Kesesuaian lahan untuk budidaya tambak di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur diperoleh dari hasil analisis terhadap parameter-parameter: jenis tanah, tekstur tanah, curah hujan, topografi, kemiringan lahan, penggunaan lahan, jarak dari sungai, dan jarak dari pantai. Rata-rata wilayah pesisir di Kabupaten Kutai Timur memiliki kelerengan <2 %, kecuali di Kecamatan Kaliorang, Sandaran, dan sebagian Kecamatan Sangkulirang, sehingga air pasang dari laut dapat masuk hingga beberapa kilometer ke darat melalui sungai-sungai yang landai. Agar usaha pertambakan dapat berjalan secara berkelanjutan, dikaitkan dengan tujuan perlindungan seperti tertuang dalam Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, dengan mempertimbangkan pasang surut (tidal range) antara 0,3-2,5 meter (tunggang pasang 2,2 m), maka kawasan pantai selebar 260 m (dibula tkan menjadi 300 m) dari garis pantai ke arah darat tidak dialokasikan sebagai kawasan pertambakan. Kawasan ini dijadikan sebagai kawasan sempadan pantai (green belt). Demikian juga dengan kawasan selebar 100 m di kiri dan kanan sungai dialokasikan sebagai kawasan sempadan sungai. Jenis tanah yang terdapat di wilayah penelitian adalah marin (marine group) dan kubah gambut (peat domes group). Tanah jenis marin merupakan dataran pasang surut di sepanjang pesisir, dengan kelerengan <3 % (landai), bervegetasi mangrove, dan bersedimen halus. Tanah marin di wilayah penelitian terdiri dari jenis tanah fluvaquents, tropaquepts, hydraquents, dan dystropepts. Tanah hydraquents, yang banyak terdapat di Kecamatan Sangatta dan Bengalon, merupakan jenis tanah yang masih mentah/ berlumpur, sehingga akan menyulitkan dalam pembuatan konstruksi tambak. Oleh karena itu tanah ini harus dikeringkan terlebih dahulu. Jika tanah tersebut mengandung bahan sulfidik, maka akan terjadi proses oksidasi berkepanjangan pada saat penggalian tambak sehingga membentuk pirit. Simpson dan Pedini (1985) diacu dalam Hardjowigeno (2001) mengemukakan bahwa penyebab utama rendahnya hasil udang dan ikan pada
70
sejumlah lahan pantai adalah adanya pirit (FeS2). Senyawa ini bila dalam keadaan kering akan teroksidasi menjadi asam sulfat yang sangat masam. Beberapa tambak yang dibangun di tanah yang kaya pirit di Sulawesi Selatan menunjukkan penurunan pH tanah dari 7 menjadi 4 dalam waktu kurang dari 12 jam (Poernomo, 1992 dalam Hardjowigeno, 2001). Budidaya tambak tidak bisa dilepaskan dari pasokan air asin secara kontinyu, oleh karena itu kedekatan lokasi pertambakan dari pantai akan menjadi pertimbangan utama. Semakin dekat lokasi pertambakan dari pantai, akan semakin mudah dalam pengambilan air laut, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memasok air laut ke tambak menjadi lebih murah. Faktor kedekatan lokasi dari sungai untuk menjamin pasokan air tawar, juga akan membantu kelancaran budidaya pertambakan. Amplitudo pasang surut merupakan faktor yang paling berpengaruh untuk pasokan air ke tambak. Yang penting diperhatikan bagi usaha pertambakan adalah rata-rata tinggi air pasang dan rata-rata tinggi air surut. Kedua rata-rata tersebut diperlukan untuk menetapkan apakah daerah yang dinilai masih berada dalam batas-batas air pasang surut atau sudah berada di luarnya. Perlu dicatat bahwa air pasang yang melimpas suatu lahan tidak selalu berupa air asin atau payau tetapi dapat juga berupa air tawar yang berasal dari sungai yang tertahan oleh pasang air laut (Hardjowigeno, 2001). Fluktuasi pasang surut air laut yang dianggap memenuhi syarat pembuatan tambak antara 2-3 m, atau paling tidak 1,5-2,5 m (Samun et al 1984 dalam Fadlan, 2003). Tambak yang terletak pada daerah dengan pasang surut yang besar, membutuhkan pematang dan tanggul yang tinggi dengan biaya pembuatan yang mahal. Sebaliknya, fluktuasi pasang surut <1 m, meyebabkan daya jangkau air terlalu pendek sehingga proses pengisian dan pengeringan air tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan batuan pompa. Tunggang pasang (tidal range) air laut di pesisir Kabupaten Kutai Timur adalah ± 2,2 meter, sehingga masih dalam kisaran layak untuk budidaya tambak. Topografi dan ketinggian tempat dari permukaan air laut (elevasi) merupakan faktor lain yang perlu diperhatikan pada pembuatan tambak. Tambak memerlukan daerah datar dan masih dapat digenangi langsung oleh pasang surut
71
air asin atau payau. Ketinggian seluruh tempat itu tidak boleh melebihi tinggi permukaan air pasang tertinggi, karena tambak akan sulit dialiri, dan juga tidak boleh lebih rendah daripada tinggi permukaan air surut terrendah, sekalipun masih dekat pantai, karena tambak akan mengalami banjir permanen (Hardjowigeno, 2001; Afrianto dan Liviawati, 1991). Tanah
yang
bergelombang
sebaiknya
dihindarkan
karena
akan
memerlukan biaya tinggi untuk penggalian dan perataan tanah. Penggalian tanah yang banyak dan dalam menyebabkan lapisan tanah yang subur akan terbuang (Poernomo, 1992). Iklim berkaitan dengan pengeringan dasar tambak secara berkala dengan tujuan untuk memperbaiki sifat fisik tanah, meningkatkan mineralisasi bahan organik, dan menghilangkan bahan-bahan beracun seperti H2S, amoniak, serta metan. Karena itu diperlukan adanya bulan-bulan kering tertentu pada setiap tahun. Curah hujan tinggi sepanjang tahun tanpa bulan kering kurang cocok untuk tambak. Hujan terus-menerus sepanjang hari selama beberapa minggu akan menurunkan suhu air tambak. Sebaliknya, curah hujan yang terlalu rendah dan bulan kering yang terlalu panjang juga kurang baik untuk daerah pertambakan. Curah hujan antara 2.000-3.000 mm/th dengan bulan kering 2-3 bulan cukup baik digunakan untuk tambak (Soeseno, 1988 dalam Hardjowigeno, 2001). Pada saat ini wilayah pesisir di Kabupaten Kutai Timur yang eksisting digunakan untuk budidaya tambak adalah sekitar muara Sungai Sangatta, Teluk Lombok, muara Sungai Kenyamukan, muara Sungai Sangkima, dan muara Sungai Bengalon. Kondisi sesuai dengan hasil analisis spasial kesesuaian lahan tambak, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memang sesuai untuk pengembangan budidaya tambak. Menurut hasil analisis spasial, potensi wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur yang sesuai untuk pengembangan budidaya tambak adalah sebagaimana disajikan dalam Gambar 5. Luas areal berdasarkan kelas kesesuaian lahan untuk pengembangan budidaya tambak dapat dilihat pada Tabel 11.
72
Tabel 11. Luas Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Tambak di Pesisir Kabupaten Kutai Timur
No.
Kesesuaian Lahan
Luas (Ha)
1
Sangat Sesuai
2.572,220
2
Sesuai
7.154,573
Sumber: hasil analisis spasial Hasil analisis spasial menunjukkan penyebaran kelas lahan untuk budidaya tambak adalah sebagai berikut: (i) Lokasi yang termasuk dalam kelas sangat sesuai (S1) seluas 2.572,220 ha, tersebar di pesisir Muara Sangkima, Teluk Lombok, Muara Sangatta, Muara Bengalon, Tanjung Manis dan yang luas adalah daerah Sempayau, Rapak, Mandu, dan Benua Baru di Teluk Sangkulirang. (ii) Lokasi yang termasuk dalam kelas sesuai (S2) seluas 7.154,573 ha, tersebar di sepanjang pesisir Kecamatan Sangatta, Bengalon, Kaliorang dan Sangkulirang dengan jarak ke darat sejauh batas wilayah penelitian. Kawasan sangat sesuai (S1) dicirikan dengan tidak adanya
faktor
pembatas yang berarti jika lahan tersebut dikembangkan untuk tambak secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang produktivitas lahan pada lokasi ini tidak akan menurun secara nyata. Dari 2.572,220 ha lahan tambak yang sangat sesuai tersebut, yang sudah dibuka menjadi tambak baru sekitar 841 ha, dan hanya sekitar 280 ha yang sudah produktif (Statistik Dinas Perikanan Kelautan, 2005). Kawasan sesuai (S2) dicirikan dengan dijumpainya faktor pembatas yang cukup berarti untuk mempertahankan pengelolaan tambak secara berkelanjutan. Pembatas tersebut akan mengurangai produksi dan keuntungan yang diperoleh karena adanya penambahan masukan untuk mengusahakan lahan tersebut. Sebagai pembatas pada kawasan ini adalah: (i) sebagian wilayah berada pada tanah yang bersifat asam, sehingga diperlukan biaya untuk pengolahan tanah, (ii) lahan terletak pada kebun, tegalan dan persawahan, sehingga akan menambah biaya untuk pembebasan lahan bila dikonversi menjadi tambak, (iii) jarak yang cukup jauh dari pantai dan sungai, sehingga memerlukan tambahan biaya untuk pasokan air asin dan air tawar.
73
Gambar 5. Peta Kesesuaian Lahan Budidaya Tambak di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur
74
Lahan tambak yang sesuai S1 maupun S2 di sekitar muara Sungai Sangatta mempunyai ancaman yang cukup berat bagi keberlanjutan usaha budidaya tambak tersebut, karena di sepanjang DAS Sungai Sangatta terdapat banyak industri dan permukiman, baik industri yang berskala besar, seperti pertambangan PT KPC, maupun industri yang berskala kecil, seperti usaha penggergajian kayu (sawmill), moulding, bengkel, pasar, dan home industri lainnya. Industri dan rumah tangga ini, seperti yang sudah umum terjadi di Kalimantan, membuang limbahnya ke sungai. Sehingga ancaman pencemaran oleh limbah anthropogenik sangat mungkin terjadi. Bahaya pencemaran ini dapat mengakibatkan serangan penyakit dan kegagalan panen. Demikian juga lahan-lahan tambak di sekitar Sungai Sangkima dan Teluk Kabba perlu diperhatikan pembukaannya, agar tidak mengkonversi hutan mangrove yang ada di sekitarnya. Hutan mangrove di wilayah ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) yang mempunyai fungsi konservasi, sehingga mengkonversi hutan mangrove ini dapat berpengaruh pada keberlanjutan usaha-usaha lainnya yang memanfaatkan sumberdaya alam, Salah satu alternatif dalam memanfaatkan kawasan di sekitar hutan mangrove untuk tambak agar berkelanjutan adalah dengan menggunakan sistem mina hutan (silvofishery). Penerapan mina hutan dikawasan ekosistem hutan mangrove diharapkan dapat tetap memberikan lapangan kerja bagi petani disekitar kawasan tanpa merusak hutan itu sendiri dan adanya pemerataan luas lahan bagi masyarakat. Harapan ini dapat terwujud dengan catatan tidak ada pemilik modal yang menguasai lahan secara berlebihan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, harus ada ikatan perjanjian antara pengelola tambak dan Dinas Kehutanan, yang antara lain berisi kewajiban bagi pengelola tambak untuk menjaga kelestarian hutan serta sanksi bagi pengelola tambak mengingkari kewajibannya. Berdasarkan pengalaman ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengelola tambak antara lain menjaga perbandingan hutan dan tambak sebesar 80% hutan dan 20% tambak. Dengan pengembangan mina hutan secara lebih tertata dan perbandingan antara hutan dan tambak sebesar 80% : 20%, diharapkan dapat meningkatkan
75
produksi per satuan luas dan hasil tangkapan udang liar. Harapan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa hutan disekitar kolam yang lebih baik akan meningkatkan kesuburan kolam dengan banyaknya detritus, yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap produksi. Di samping itu, hutan yang lebih baik akan menjadi tempat mengasuh anak yang cukup bagi udang, melindungi udang dari suhu yang tinggi dan menyediakan makanan yang lebih banyak bagi udang dan ikan. Untuk kondisi tanah tambak di Kabupaten Kutai Timur yang cenderung asam dan dan salinitas air tambak yang tinggi karena tingginya evaporasi air tambak, komoditas yang cukup baik dikembangkan adalah kepiting bakau (Scylla serrata). Kepiting bakau sangat memungkinkan dikembangkan dengan model mina hutan karena habitatnya secara alami adalah hutan bakau. S. serrata merupakan jenis kepiting yang paling popular sebagai bahan makanan dan mempunyai harga yang cukup mahal (bernilai ekonomis tinggi). Dalam pemenuhan kebutuhan pasar masih dilakukan dengan cara penangkapan di alam. Harga kepiting bakau untuk keperluan ekspor relatif tinggi, sehingga mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Hasil statistik perikanan Indonesia tahun 1990/1999 menunjukkan, rajungan dan kepiting merupakan komoditas ekspor yang mempunyai nilai ekonomis tinggi setelah udang dan ikan. Nilai ekspor kepiting/rajungan pada tahun 1999 mencapai 54 juta dollar AS. Budidaya tambak dengan komoditas S. Serrata ini diharapkan lebih menguntungkan bagi petani karena tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk input teknologi, dan benih masih banyak tersedia di alam sehingga tidak perlu mendatangkan dari luar daerah. Selain itu secara lokal, istri-istri nelayan di Desa Sangkima juga sudah memanfaatkan daging kepiting untuk pembuatan kerupuk kepiting
Kesesuaian Lahan Budidaya Karamba Sistem Jaring Tancap (Fixed net cage) Kesesuaian lahan untuk budidaya karamba di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur diperoleh dari hasil analisis terhadap parameter: keterlindungan perairan,
76
tinggi gelombang, kecepatan arus, kedalaman perairan, material dasar perairan, dan tingginya tingkat pencemaran. Pengambilan data hidro-oseanografi untuk analisis kesesuaian lahan karamba ini dilakukan pada musim angin peralihan (bulan Oktober-Desember), dimana kondisi gelombang tinggi dan arah arus tidak menentu. Oleh karena itu potensi kesesuaian lahan untuk karamba yang dianalisis pada penelitian ini merupakan potensi untuk musim pancaroba. Pada musim yang lain (musim selatan dan utara) kondisi kesesuaian lahan ini mungkin dapat berbeda, karena kondisi hidrooseanografinya juga berbeda. Namun pada penelitian ini perbedaan tersebut tidak dibahas karena tidak mengambil data pada musim selatan dan musim utara. Budidaya karamba yang sudah dilakukan di pesisir Kabupaten Kutai Timur adalah budidaya karamba sistem Fixed net cage. Jaring tancap (Fixed net cage) adalah sistem teknologi budidaya dalam wadah berupa jaring yang diikatkan pada patok yang menancap ke dasar perairan (Effendi, 2004). Kepadatan organisme budidaya dalam sistem ini relatif rendah, karena terletak pada perairan yang dangkal sehingga kualitas lingkungan dalam sistem ini kurang baik dibanding karamba jaring apung. Beberapa komoditas yang potensial dipelihara dalam sistem ini adalah lobster, teripang dan ikan kerapu. Menurut hasil analisis spasial, potensi wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur yang sesuai untuk pengembangan budidaya karamba adalah sebagaimana disajikan dalam Gambar 6. Luas areal berdasarkan kelas kesesuaian lahan untuk pengembangan budidaya karamba dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12. Luas Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Karamba di Pesisir Kabupaten Kutai Timur No.
Kesesuaian Lahan
1
Sangat Sesuai
2
Sesuai
Sumber: hasil analisis spasial
Luas (ha) 804,259 3.155,090
77
Hasil analisis spasial menunjukkan penyebaran kelas lahan untuk budidaya karamba adalah sebagai berikut: (i) Lokasi yang termasuk dalam kelas sangat sesuai (S1) seluas 804,259 ha, berada di Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang, yaitu perairan Pulau Miang Besar dan Miang Kecil, Bual-bual, Teluk Kaliorang dan Sempayau. (ii)
Lokasi yang termasuk dalam kelas sesuai (S2) seluas 3.155,090 ha, tersebar di sepanjang pesisir Teluk Sangkulirang, Dusun Tepian Kelambu, Tanjung Pagar, Teluk Nepa, pesisir Teluk Pandan, dan Teluk Lombok. Kawasan sangat sesuai (S1) dicirikan dengan tidak adanya faktor pembatas
yang berarti jika lahan tersebut dikembangkan untuk karamba secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang produktivitas lahan pada lokasi ini tidak akan menurun secara nyata. Kawasan yang sangat sesuai (S1) terluas terdapat pada perairan Bual-bual dan Pulau Miang, karena secara umum kondisi perairan di kawasan tersebut cukup terlindung dari arus yang kuat karena terlindung oleh terumbu karang di P. Miang dan perairan cukup jernih karena sedikit muara sungai dan hutan mangrove. Kawasan sesuai (S2) dicirikan dengan dijumpainya faktor pembatas yang cukup berarti untuk mempertahankan pengelolaan karamba secara berkelanjutan. Pembatas tersebut kebanyakan berupa kondisi fisik oseanografi yang ekstrim pada musim-musim tertentu. Pesisir dan laut Kabupaten Kutai Timur mengalami kecepatan arus dan gelombang yang tinggi pada musim selatan dan peralihan, yang berlangsung antara bulan Juli-Desember. Pada kondisi ini karamba terkadang tidak mampu menahan gelombang sehingga rusak bahkan hancur. Oleh karena itu perlu dicari solusi teknik budidaya yang bersifat tidak permanen, misalnya karamba jaring apung dengan menggunakan pelampung drum plastik, sehingga pada saat musim-musim tersebut karamba dapat diangkat agar tidak rusak oleh gelombang. Faktor pembatas lain adalah sedimentasi dan pencemaran yang berasal dari lingkungan eksternal dan internal.
78
Gambar 6. Peta Kesesuaian Lahan Budidaya Karamba sistem Fixed net cage di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur
79
Kesesuaian Lahan Budidaya Rumput Laut Sistem Long Line
Pemilihan lokasi merupakan hal yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu usaha
budidaya rumput laut. Untuk memperoleh hasil yang
memuaskan dari usaha budidaya rumput laut hendaknya dipilih lokasi yang sesuai dengan ekobiologi (persyaratan tumbuh) rumput laut. Faktor ekologi yang berpengaruh terhadap budidaya rumput laut, adalah: 1.
Keterlindungan Lokasi harus terlindung untuk menghindari kerusakan fisik rumput laut dari terpaan angin dan gelombang yang besar (Anonim, 1979).
2.
Dasar Perairan, Dasar perairan yang paling baik bagi pertumbuhan (Eucheuma sp) adalah dasar perairan yang stabil yang terdiri dari potongan karang mati bercampur dengan pasir karang (Anonim,1979).
3.
Kedalaman Air Pada surut terendah lahan budidaya masih terendam air minimal 50 cm, supaya rumput laut tidak mengalami kekeringan karena terkena sinar matahari secara Iangsung dan sekitar 210 cm saat pasang tinggi (Anonim, 1979).
4.
Salinitas Salinitas perairan yang tinggi dengan kisaran 28-34‰ dengan nilai optimum 32‰ untuk itu hindari lokasi dari sekitar muara sungai (Zatnika, 1985).
5.
Suhu air yang sesuai untuk budidaya rumput laut berkisar 27-30°C (Zatnika, 1985).
6.
Kecerahan yang ideal dengan angka transparansi sekitar 1,5 m (Zatnika, 1985).
7.
Keasaman (pH) Kisaran pH antara 7-9. Nilai diharapkan pada kisaran 7,3 – 8,2 Karena perubahan pH akan mempengaruhi keseimbangan kandungan karbon dioksida (C02) yang secara umum dapat membahayakan kehidupan biota laut dari tingkat produktivitas primer perairan (Anonim,1999).
8.
Pergerakan air (Ombak dan Arus) Lokasi budidaya harus terlindung dari arus (pergerakan air) dan hempasan ombak yang terlalu kuat. Apabila hal ini terjadi, arus dan ombak akan
80
merusak dan menghanyutkan tanaman. Air harus mempunyai gerakan air yang cukup. Kecepatan arus yang cukup untuk budidaya Eucheuma sp 20 – 40 cm/detik. Dengan kondisi seperti ini, akan mempermudah penggantian dan penyerapan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman, tetapi tidak sampai merusak tanaman (Anggadiredja, 2006). 9. Aman dari predator dan kompetitor Lokasi budidaya bukan merupakan tempat berkumpulnya predator rumput laut, seperti ikan, penyu, bulu babi, dan herbivor lainnya. Dengan demikian, kerusakan tanaman dapat ditekan, di samping juga dapat menghemat biaya pemeliharaan dan perlindungan terhadap hama tanaman (Anggadiredja, 2006). 10. Untuk keamanan dan keberlanjutan budidaya maka lokasi yang dipilih bukan merupakan tempat yang menjadi jalur pelayaran (Anggadiredja, 2006). Pengambilan
data hidro-oseanografi untuk analisis kesesuaian lahan
budidaya rumput laut ini dilakukan pada musim angin pancaroba (bulan OktoberDesember), dimana kondisi gelombang tinggi dan arah arus tidak menentu. Oleh karena itu potensi kesesuaian lahan untuk karamba yang dianalisis pada penelitian ini merupakan potensi untuk musim pancaroba. Pada musim yang lain (musim selatan dan utara) kondisi kesesuaian lahan ini mungkin dapat berbeda, karena kondisi hidro-oseanografinya juga berbeda. Namun pada penelitian ini perbedaan tersebut tidak dibahas karena tidak mengambil data pada musim selatan dan musim utara. Menurut hasil analisis spasial, potensi wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur yang sesuai untuk pengembangan budidaya rumput laut adalah sebagaimana disajikan dalam Gambar 7. Luas areal berdasarkan kelas kesesuaian lahan untuk pengembangan budidaya rumpur laut dapat dilihat pada Tabel 13.
81
Tabel 13. Luas Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Rumput Laut di Pesisir Kabupaten Kutai Timur
No.
Kesesuaian Lahan
Luas (ha)
1
Sangat Sesuai
3.790.540
2
Sesuai
7.492,305
Sumber: hasil analisis spasial Hasil analisis spasial menunjukkan penyebaran kelas lahan untuk budidaya rumput laut adalah sebagai berikut: (iii)
Lokasi yang termasuk dalam kelas sangat sesuai (S1) seluas 3.790,540 ha, tersebar di pesisir Desa Sangkima, Desa Sekerat, Desa Kaliorang, Dusun Labuhan Kelambu, sepanjang pesisir Teluk Sangkulirang, Tanjung Pagar, dan Teluk Nepa.
(iv)
Lokasi yang termasuk dalam kelas sesuai (S2) seluas 7.492,305 ha, tersebar di sepanjang pesisir Kabupaten Kutai Timur . Kawasan sesuai (S2) dicirikan dengan dijumpainya faktor pembatas yang
cukup
berarti
untuk
mempertahankan
pengelolaan
rumput
laut
secara
berkelanjutan. Sebagai pembatas pada kawasan ini adalah: (i) lokasi berada pada lahan yang mempunyai kondisi pergerakan arus dan gelombang yang pada musim tertentu (musim selatan) bersifat ekstrim, sehingga pada musim tersebut tidak dapat dilakukan usaha budidaya rumput laut, (ii) kualitas/kesuburan perairan tidak cukup mendukung pertumbuhan rumput laut, sehingga pertumbuhan lebih lambat, (iii) lokasi yang cukup jauh dari sarana transportasi, sehingga memerlukan tambahan biaya untuk pengangkutan.
82
Gambar 7. Peta Kesesuaian Lahan Budidaya Rumput Laut Sistem Long Line di Pesisir Kabupaten Kutai Timur
76
Identifikasi Keterlibatan dan Peran Stakeholder
Untuk menganalisis konflik pemanfaatan ruang dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan untuk merumuskan arahan pengembangan kegiatan perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan metode participatory oleh stakeholder yang terkait agar diperoleh hasil yang partisipatif, integratif, dan akomodatif. Berdasarkan hasil identifikasi stakeholders, maka stakeholders yang terkait dengan pengembangan kegiatan perikanan budidaya di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel 14. Tabel 14. Stakeholder yang Terkait dengan Kegiatan Perikanan Budidaya di Pesisir Kabupaten Kutai Timur.
Kelompok
Stakeholders
Stakeholders Pemerintah Daerah
1. DPRD KabupatenKutim 2. Dinas Kelautan dan Perikanan, 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 5. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur, dan 7. Taman Nasional Kutai Timur, LSM 8. Yayasan BIKAL Swasta/ 9. Masyarakat Pembudidaya, Masyarakat 10. Masyarakat Nelayan, 11. Masyarakat Wisatawan, Pesisir 12. PT Kaltim Prima Coal, 13. PT Pertamina 14. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan 15. Koperasi Perikanan Akademisi 16. Stiper Kutai Timur Sumber: Analisis Data Primer
Lebih
lanjut,
stakeholders
yang
telah
diidentifikasi
tersebut
dikelompokkan/dipetakan dalam suatu kriteria sesuai dengan tingkat kepentingan, kapasitas, dan relevansinya atas pembangunan. Dengan pemetaan stakeholder, maka akan didapat profil stakeholder yang diperlukan. Sebagai suatu alternatif, secara lebih rinci pemetaan stakeholder bisa dilakukan dengan memberi skor dengan melihat peran, pengaruh stakeholders pada perencanaan daerah. Tabel 15 berikut ini menunjukkan matrik analisis
77
pengaruh stakeholders terhadap pengembangan perikanan di pesisir Kabupaten Kutai Timur. Tabel 15. Matriks Analisis Pengaruh Stakeholders Terhadap Pengembangan Kegiatan Perikanan di Pesisir Kabupaten Kutai Timur
Stakeholders
Peran dalam Kegiatan • Pembuat Keputusan • Pengorganisir • Pelaksana • Pemanfaat • Pengontrol • Pendukung • Penentang
DPRD Kab.**
Pembuat Keputusan Pemda Kutim** Pengorganisir Bappeda Kutim** Pengorganisir DKP Kutim** • Pelaksana • Pengontrol Dis Lingkungan • Pelaksana Hidup Kutim*** • Pengontrol Taman Nasional • Pelaksana Kutai*** • Pengontrol LSM BIKAL*** • Pendukung • Pengontrol HNSI Kutim* Pemanfaat Kop Perikanan* Pemanfaat Stiper Kutim*** • Pendukung • Pengontrol PT KPC*** Pemanfaat PT Pertamina*** Pemanfaat Masyarakat* Pemanfaat
Pengaruh Kegiatan Terhadap Kepentingan Stakeholders T= tidak dikenal 1 = tidak penting 2 = agak penting 3 = sedang 4 = sangat penting 5 = pemain kunci
4
Pengaruh Stakeholders Terhadap Keberhasilan Kegiatan T= tidak dikenal 1 = tidak penting 2 = agak penting 3 = sedang 4 = sangat penting 5 = pemain kunci Tahap Tahap Perencanaan Pelaksanaan 5 3
4 4 5
5 5 5
3 2 5
3
4
2
5
4
3
5
2
4
4 4 2
2 2 3
5 5 2
5 5 5
3 3 1
4 3 5
Sumber: Analisis Data Primer Sumber format : LGA Romania, RTI (Chetwynd et al., 2001) Keterangan : * Stakeholder Utama ** Stakeholder Kunci *** Stakeholder Sekunder
78
Berdasarkan stakeholders yang berhasil diidentifikasi tersebut, diambil 12 orang responden yang merupakan tokoh kunci (key persons) untuk mewakili tiap-tiap kelompok stakeholders tersebut. Dari ke-12 responden ini dimintai informasi tentang keterlibatan dan pengaruh mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya dari informasi yang diperoleh dibuat skoring, seperti yang telah disajikan dalam tabel di atas. Selain dilakukan wawancara untuk identifikasi stakeholders, ke-12 responden tersebut juga dimintai pendapat untuk memberikan skor pada analisis hierarki untuk menentukan
kegiatan
budidaya
yang
paling
diprioritaskan
dalam
pengembangan perikanan budidaya di pesisir Kabupaten Kutai Timur. Dari semua stakeholders yang telah diidentifikasi tersebut, belum semua terlibat dalam perencanaan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur. Di samping itu, dari stakeholders yang telah memberikan masukan dan keinginan mereka, belum semuanya dapat terealisasi dalam pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir. Berdasarkan matriks analisis stakeholders (Tabel 15) peran masingmasing kelompok stakeholders dalam pengembangan perikanan budidaya laut adalah sebagai berikut:
a) Masyarakat dan pengusaha setempat merupakan stakeholder utama yang memiliki kepentingan secara langsung, yakni sebagai pelaku dan pemanfaat dari kegiatan budidaya di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur ini. b) Pemerintah Daerah, Bappeda Kabupaten Kutai Timur dan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kutai Timur merupakan stakeholder
kunci yang
memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perikanan budidaya laut di kawasan ini. Bappeda Kabupaten Kutai Timur dan Dinas Kelaut Perikanan Kabupaten Kutai Timur, selain berperan sebagai pengorganisir juga sebagai pengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perikanan budidaya laut di kawasan ini. Hal ini karena sejak diberlakukannya otonomi daerah, Dinas Kelautan Perikanan
79
Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai penanggung jawab kegiatan perikanan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur. c) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, Taman Nasional Kutai (TNK), instansi pemerintah lainnya, Community Development PT KPC, dan Akademisi Stiper Kutai Timur, serta LSM merupakan stakeholder sekunder, karena tidak memiliki kepentingan secara langsung namun memiliki kepedulian terhadap kegiatan perikanan laut di kawasan ini. Kelompok stakeholders ini hanya berperan sebagai pendukung kegiatan perikanan. Sementara itu pihak Community Development PT KPC berperan sebagai sumber dana yang memberikan subsidi bagi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan perikanan budidaya laut di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur.
Proses Hierarki Analitik untuk Konflik Pemanfaatan Lahan
Komponen dalam analisis PHA didasarkan pada tujuan pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur yang berkelanjutan (sustainable development), yang dibangun oleh tiga dimensi, yang merupakan pilar dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan dimensi kelestarian lingkungan. Dimensi pembangunan ekonomi disusun oleh tiga sub kriteria yang menyusun tujuan pembangunan ekonomi, yaitu peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD), peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, serta adanya penyerapan tenaga dan terbukanya kesempatan berusaha. Dimensi pembangunan sosial budaya di pesisir Kabupaten Kutai Timur dicirikan dengan adanya penurunan konflik dalam pemanfaatan ruang pesisir, baik konflik antar pelaku maupun konflik antar ruang. Sedangkan dari komponen kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup faktor-faktor yang ikut menentukan prioritas pengembangan kawasan budidaya di pesisir Kabupaten Kutai Timur adalah kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam yang bersifat dapat pulih (renewable resources), kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam yang tidak dapat pulih (unrenewable resources), dan pemanfaatan sumberdaya untuk jasajasa lingkungan (Gambar 4).
80
Berdasarkan metode Proses Hierarki Analitik (PHA), diperoleh hasil prioritas sebagai berikut: Tabel 16.
Matriks Prioritas Kriteria dalam Mencapai Tujuan Pengembangan Perikanan di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur Kriteria
Bobot Prioritas
Ekonomi
0,211
P3
Penurunan Konflik
0,264
P2
Pelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan
0,526
P1
Sumber: Analisis Data Primer Dari Tabel 16 di atas diketahui bahwa pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan merupakan kriteria yang menempati prioritas pertama untuk mencapai tujuan pengembangan perikanan yang berkelanjutan, prioritas kedua adalah kriteria sosial yang berupa penurunan konflik dalam pemanfaatan ruang, dan prioritas terakhir adalah kriteria pencapaian ekonomi. Merupakan pilihan yang sangat logis bila pelaku usaha (stakeholders) di pesisir Kabupaten Kutai Timur memilih untuk memprioritaskan pelestarian SDA dibanding kriteria lainnya, karena pembangunan yang berkelanjutan baru dapat terlaksana bila sumberdaya masih tersedia dengan baik. Sumberdaya alam akan lestari bila pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan. Pengalaman pembangunan pesisir dan lautan selama periode Pembangunan Jangka Panjang I cenderung menuju ke arah yang tidak berkelanjutan, akhirnya berakibat pada terjadinya: pencemaran lingkungan; overeksploitasi sumberdaya alam; degradasi fisik habitat pesisir : mangrove, terumbu karang, pantai berpasir, estuaria, dll; konflik pemanfaatan ruang; dan kemiskinan. Penyelesaian masalah sosial yang berupa konflik pemanfaatan ruang juga merupakan kriteria yang harus diprioritaskan, karena pengalaman dari banyak daerah, konflik akan menyebabkan kondisi daerah menjadi tidak kondusif untuk perekonomian. Oleh karena itu sedini mungkin hendaknya ada rencana tata ruang pesisir yang dapat mengakomodir sebanyak mungkin kebutuhan pelaku usaha di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur. Dengan adanya rencana tata ruang akan
81
dapat dicapai keharmonisan spasial pada wilayah pesisir dan laut, sehingga para pelaku usaha lebih terjamin kepastian usahanya di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi merupakan prioritas terakhir dalam pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur yang berkelanjutan. Namun hal ini tidak berarti bahwa pembangunan ekonomi bukan masalah penting. Selama ini, menurut teori ekonomi konvensional, pembangunan ekonomi diukur dari pertumbuhan ekonomi, yang didasarkan pada angka PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) atau secara nasional berdasarkan angka GNP (Gross National Product) per kapita. Tolok ukur keberhasilan pembangunan hendaknya tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan GNP perkapita, tetapi harus memasukkan tiga kriteria lainnya: (1) berkurangnya kemiskinan absolut, (2) menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan, dan (3) mengecilnya tingkat pengangguran. Pembangunan yang berhasil paling tidak harus dapat memenuhi basic human needs (pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan) seluruh rakyatnya (ILO, 1976). Keberhasilan pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan: meluasnya pemilikan aset-aset ekonomi produktif oleh rakyat, pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan kreativitas rakyat, peningkatan keseluruhan sistem sosial, dan terjaminnya harga diri dan kebebasan/kemerdekaan rakyat. Dimensi pembangunan ekonomi disusun oleh tiga sub kriteria yang menyusun tujuan pembangunan ekonomi, yaitu peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD), peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, serta adanya penyerapan tenaga dan terbukanya kesempatan berusaha. Hasil analisis hierarki untuk sub kriteria ekonomi dalam pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur adalah sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 17. Dalam kriteria ekonomi, kegiatan perikanan yang terlebih dahulu harus diprioritaskan untuk dikembangkan adalah kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya kegiatan yang perlu dikembangkan adalah kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja dan membuka kesempatan usaha
82
seluas-luasnya bagi masyarakat, dan kegiatan yang terakhir perlu dilakukan adalah kegiatan yang dapat meningkatkan pemasukan daerah melalui PAD. Tabel 17.
Matriks Prioritas Kriteria Ekonomi dalam Mencapai Tujuan Pengembangan Perikanan di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur Sub Kriteria Ekonomi
Bobot Prioritas
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
0,165
P3
Peningkatan pendapatan masyarakat
0,497
P1
Penyerapan Tenaga Kerja dan Peluang Kesempatan Usaha
0,338
P2
Sumber: Analisis Data Primer Dengan memprioritaskan kegiatan yang lebih meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan dapat menyerap tenaga kerja, serta membuka kesempatan usaha bagi masyarakat, diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Kutai Timur, sehingga kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat nelayan dengan kelompok masyarakat lain, seperti pekerja pertambangan PT KPC dan pekerja di bidang kehutanan dan perkebunan, dapat berkurang. Berkurangnya kesenjangan ini akan mengurangi potensi konflik antar kelompok masyarakat. Dimensi pembangunan sosial budaya di pesisir Kabupaten Kutai Timur dicirikan dengan adanya penurunan konflik dalam pemanfaatan ruang pesisir, baik konflik antar pelaku maupun konflik antar ruang. Proses hierarki analitik menunjukkan hasil sebagai berikut: Tabel 18. Matriks Prioritas Kriteria Penurunan Konflik dalam Mencapai Tujuan Pengembangan Perikanan di Pesisir Kabupaten Kutai Timur Sub Kriteria Penurunan Konflik
Bobot
Prioritas
Konflik antar Pelaku
0,542
P1
Konflik antar Ruang
0,458
P2
Sumber: Analisis Data Primer Kegiatan yang mencegah adanya konflik antar pelaku usaha merupakan kegiatan yang lebih diprioritaskan dibandingkan kegiatan yang dapat mencegah konflik antar ruang. Konflik antar pelaku merupakan isu yang cukup sensitif
83
dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, sehingga pencegahan terhadap timbulnya konflik akan membuat kondisi kegiatan perikanan menjadi lebih kondusif bagi para pelaku usaha. Sementara itu untuk mengatasi konflik antar ruang, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2005 di Kabupaten Kutai Timur antara perusahaan pertambangan dengan petani karamba, solusi yang bisa ditempuh antara lain dengan menyusun tata ruang pesisir yang sesuai dengan peruntukannya, dan menjalankan konsep tersebut dengan benar. Dari komponen kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup faktorfaktor yang ikut menentukan prioritas pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur adalah kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam yang bersifat dapat pulih (renewable resources), kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam yang tidak dapat pulih (unrenewable resources), dan pemanfaatan sumberdaya untuk jasa-jasa lingkungan. Tabel 19. Matriks Prioritas Kriteria Pelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan dalam Mencapai Tujuan Pengembangan Perikanan Sub Kriteria SDA dan Lingkungan
Bobot Prioritas
Sumberdaya Alam pulih
0,486
P1
Sumberdaya Alam tidak pulih
0,280
P2
Jasa-jasa Lingkungan
0,234
P3
Sumber: Analisis Data Primer Hasil analisis hierarki menunjukkan bahwa kegiatan perikanan yang memanfaatkan sumberdaya dapat pulih (renewable resources) adalah kegiatan yang lebih penting dilakukan dibanding kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam tidak pulih dan pemanfaatan jasa-jasa lingkungan. Dalam RTRW Kabupaten Kutai Timur dinyatakan bahwa permasalahan perekonomian kawasan disini adalah perekonomian yang bersifat dualistis, dimana kegiatan ekonomi utama yang berlangsung saat ini sangat bergantung pada sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui dan memberikan pengaruh besar terhadap masalah-masalah lingkungan, seperti kegiatan pertambangan
84
batubara dan eksploitasi hutan (logging), serta tidak memberikan dampak pada kegiatan ekonomi lokal. Pemanfaatan sumberdaya dapat pulih, seperti kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, bila dilakukan sesuai dengan kapasitas daya dukungnya akan lebih bersifat lestari dibanding pemanfaatan sumberdaya tidak pulih, seperti bahanbahan tambang yang pada suatu saat akan habis. Sumberdaya pulih dapat segera diperbaharui bila rusak, namun biaya untuk perbaikan mungkin akan sangat besar bila dibandingkan hilangnya keuntungan bila memanfaatkan sumberdaya tersebut secara lestari sesuai daya dukungnya. Sementara itu jasa-jasa lingkungan merupakan prioritas terakhir, karena pada saat ini di pesisir Kabupaten Kutai Timur belum banyak kegiatan perikanan yang memanfaatkan pesisir untuk jasa-jasa lingkungan. Pemanfaatan pesisir untuk jasa lingkungan yang sudah ada saat ini adalah Tempat Pelelangan Ikan di Muara Sungai Kenyamukan. Namun sampai saat ini belum dipakai untuk pelelangan. Alternatif kegiatan budidaya yang diprioritaskan untuk pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur berdasarkan hasil analisis hierarki adalah sebagai mana disajikan dalam Tabel 20. Budidaya karamba merupakan kegiatan yang dianggap paling penting oleh stakeholders untuk diprioritaskan, karena komoditas ikan kerapu sangat tinggi nilainya di pasar eksport. Tabel 20.
Bobot dan Prioritas Kegiatan Budidaya untuk Pengembangan Perikanan di Wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur Alternatif Kegiatan
Bobot Prioritas
Budidaya Tambak
0,122
P3
Budidaya Karamba
0,442
P1
Budidaya Rumput laut
0,436
P2
Sumber: Analisis Data Primer Walaupun budidaya karamba mempunyai prioritas lebih penting daripada budidaya rumput laut, namun nilai bobotnya tidak terlalu berbeda jauh, sehingga dapat dikatakan tingkat kepentingan antara karamba dan rumput laut tidak berbeda jauh.
85
Peta Komposit Kesesuaian Lahan Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur, untuk ketiga jenis kegiatan budidaya seperti diuraikan di bagian sebelumnya, diperoleh adanya lokasi yang memiliki kesesuaian lahan untuk lebih dari satu peruntukan. Dengan melakukan overlay terhadap peta-peta kesesuaian tersebut dengan menggunakan bobot prioritas yang diperoleh dari hasil Analisis Hierarki Proses (AHP), maka akan diperoleh hasil berupa peta komposit, yang disajikan dalam Gambar 8. Peta komposit menunjukkan bahwa terjadi perpotongan lokasi (lokasi yang sama) antara budidaya karamba dengan budidaya rumput laut, dan tidak terjadi perpotongan antara budidaya tambak dengan budidaya karamba maupun rumput laut karena budidaya tambak menggunakan lahan di daratan. Namun demikian kedepannya perlu dilakukan suatu pengelolaan agar tidak terjadi konflik yang diakibatkan oleh pencemaran limbah tambak terhadap budidaya karamba dan rumput laut. Perpotongan lokasi antara kesesuaian lahan budidaya karamba dan budidaya rumput laut terjadi di: Teluk Sangkulirang, perairan di sekitar P. Miang, Teluk Lombok, dan Perairan Desa Sangkima. Namun dengan pembobotan kembali menggunakan nilai dari hasil analisis hierarki, maka diperoleh kesesuaian lahan sebagai berikut: Sangat Sesuai Budidaya Karamba: terdapat di Teluk Golok (Kec. Kaliorang), Perairan P. Miang, Perairan Desa Bual-bual, Perairan Desa Sempayau dan Desa Benua Baru (Kec. Sangkulirang) Sangat Sesuai Budidaya Rumput laut: terdapat di sepanjang pesisir Kecamatan Kaliorang, Teluk Sangkulirang, Teluk Lombok dan Sangkima (Kec. Sangatta), dan perairan Tanjung Pagar dan Teluk Nepa (Kec. Sandaran).
86
Gambar 8. Peta Komposit Kesesuaian Lahan Budidaya Tambak, Karamba, dan Rumput Laut di Wilayah Pesisir KabupatenKutai Timur
87
Luasan area untuk tiap peruntukan yang dihitung berdasarkan peta komposit kesesuaian lahan adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 21. Tabel 21. Luas Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Tambak, Karamba dan Rumput Laut Berdasarkan Peta Komposit di Kabupaten Kutai Timur
No.
Kegiatan Budidaya
Luas (ha)
1
Sangat Sesuai Karamba
2
Sangat Sesuai Rumput Laut
3.197,335
3
Sangat Sesuai Tambak
2.572,220
4
Sesuai Karamba
5
Sesuai Rumput Laut
6
Sesuai Tambak
544,811
659,959 6.312,365 7.154,573
Sumber: hasil analisis data spasial Berdasarkan luas kesesuaian lahan untuk budidaya tersebut dapat dilihat bahwa pesisir Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi yang paling besar untuk pengembangan budidaya rumput laut, berikutnya adalah pengembangan budidaya tambak dan karamba. Kemungkinan pengembangan perikanan dari tiap-tiap kecamatan pantai yang ada di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat berdasarkan pemusatan aktifitas dan potensi luas kesesuaian lahan pada tiap-tiap kecamatan yang disajikan pada Tabel 24.
Pengembangan Perikanan Budidaya di Wilayah Kecamatan Pengembangan perikanan budidaya di wilayah kecamatan dilihat berdasarkan pemusatan aktifitas dan potensi kesesuaian lahan untuk budidaya di wilayah
kecamatan
tersebut.
Pusat
aktifitas
wilayah
dianalisa
dengan
menggunakan analisis LQ (Location Quotient). Dengan menggunakan LQ dapat dianalisa peranan suatu sektor pada wilayah, sehingga dapat diketahui potensi ekonomi suatu wilayah berdasarkan aktifitas ekonomi wilayah tersebut. Analisis LQ menggunakan indikator nilai produksi menurut jenis budidaya pada tahun 2005 di wilayah kecamatan pantai Kabupaten Kutai Timur (Lampiran 3). Nilai
88
LQ dari sektor-sektor budidaya di wilayah kecamatan pantai di pesisir Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Tabel 22. Tabel 22. Nilai LQ Kecamatan Pantai di Pesisir Kabupaten Kutai Timur
Kecamatan
Perikanan Perikanan pesisir Darat Sangatta 0,47 1,67* Sangkulirang 1,07* 2,90* Kaliorang 1,66* 0,00 Bengalon 0,47 0,00 Sandaran 50,26* 0,00 Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder
Sektor Tambak Kolam Karamba Rumput Kerapu Laut 0,26 2,51* 2,50* 0,88 1,21* 0,00 0,00 2,65* 1,48* 0,00 0,00 1,07* 1,72* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keterangan: LQ suatu sektor < 1, sektor tersebut merupakan sektor non-basis LQ suatu sektor ≥ 1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis (*) Luas kesesuaian lahan budidaya diperoleh dari hasil analisis spasial terhadap peta komposit. Namun karena belum ada pembagian wilayah administratif di perairan, untuk menentukan garis batas wilayah perairan yang membagi dua kecamatan dilakukan dengan cara menarik garis yang tegak lurus dengan garis pantai. Cara ini seperti yang dilakukan untuk membagi wilayah perairan antar provinsi (informasi dari Bp. Dr. Sapta Putra Ginting). Hasil penghitungan luas kesesuaian lahan perikanan budidaya di pesisir tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 23. Tabel 23. Luas Kesesuaian Lahan Perikanan budidaya di Pesisir Kecamatan Pantai Kabupaten Kutai Timur (ha) Kesesuaian Lahan S1 Karamba S1 Rumput Laut S1 Tambak S2 Karamba S2 Rumput Laut S2 Tambak
Sangatta Luas (ha)
Kecamatan Kaliorang
Bengalon %
Luas (ha)
%
Luas (ha)
%
-
0,00
-
0,00
265,698
8,31
56,660
1,77
828,317
32,20
6,616
1,00
1.626,786
25,77
888,485 14,08 1.204,185 19,08
1.709,640
23,90
763,777 10,68
386,226 15,02 8,920
1,35
Sumber: Hasil Analisis Data Spasial
38,610
Sangkulirang
7,09
Luas (ha)
%
506,201 92,91
524,648 16,41 1.766,032 55,23
Sandaran Luas (ha) -
% 0,00
544,811
584,297 18,27 3.197,335
72,731
2,83 1.142,400 44,41
142,546
22,497
3,41
444,319 67,33
177,607 26,91
Total (Ha)
5,54 2.572,220 659,959
764,047 12,10 1.828,862 28,97 6.312,365
823,446 11,51 2.277,259 31,83 1.580,451 22,09 7.154,573
89
Kecamatan Sangatta Analisis nilai LQ menunjukkan bahwa di Kecamatan Sangatta, yang merupakan ibukota kabupaten, sektor budidaya karamba (LQ = 2,50) merupakan sektor basis di kecamatan ini. Sedangkan sektor budidaya tambak dan rumput laut bukan sektor basis karena nilai LQ kurang dari 1. Budidaya karamba mungkin dapat dikembangkan di Kecamatan Sangatta, karena telah menjadi sektor yang diandalkan untuk saat ini, namun hasil analisis spasial menunjukkan bahwa kesesuaian lahan untuk budidaya karamba tidak ada yang masuk pada kelas sangat sesuai, sehingga mungkin keberlanjutan usaha budidaya akan terbatas karena dipengaruhi oleh faktor-faktor pembatas budidaya, antara lain karena sifat fisik hidro-oseanografi yang kurang mendukung. Pada musim selatan tahun 2006 (sekitar bulan Agustus) ada beberapa unit karamba tancap yang hancur diterjang ombak di pesisir Tanjung Bara. Oleh sebab itu akan lebih baik bila yang dikembangkan di Kecamatan Sangatta adalah budidaya rumput laut, karena budidaya rumput laut tidak memerlukan bangunan kayu yang permanen dan mahal seperti karamba, sehingga bila tiba musim selatan pembudidaya hanya cukup mengangkat tali biang/tali ris dan tidak menanam rumput laut untuk menghindarkan kerugian. Sementara untuk budidaya karamba, karamba yang telah ditancapkan tidak dapat dengan mudah dicabut dan diangkat ke daratan. Menurut hasil analisis spasial, perikanan budidaya yang mungkin dikembangkan di pesisir Kecamatan Sangatta adalah budidaya tambak dan budidaya rumput laut. Kecamatan Bengalon Kecamatan Bengalon, sektor yang menjadi sektor basis hanya budidaya tambak. Saat ini perairan pesisir di Kecamatan Bengalon belum dimanfaatkan sama sekali untuk perikanan budidaya pesisir, sehingga nilai LQ sektor lain masih nol. Namun sektor budidaya tambak merupakan andalan, bahkan di tingkat kabupaten nilai basisnya paling besar, sehingga ke depannya Kecamatan Bengalon dapat dijadikan sentra budidaya tambak di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini didukung dengan luas potensial kesesuaian lahan untuk budidaya tambak yang
90
cukup luas. Luas potensial kesesuaian lahan untuk tiap-tiap sektor budidaya di tiap kecamatan disajikan pada Tabel 23. Lahan yang sangat sesuai untuk budidaya rumput laut juga ada di Kecamatan Bengalon, namun potensinya kecil sehingga untuk pengembangannya kurang menguntungkan, karena tidak sesuai antara biaya untuk pembangunan sarana dan infrastruktur dibandingkan perolehan keuntungan dari budidaya. Selain itu, bila Bengalon dijadikan sebagai sentra budidaya tambak, maka kualitas perairan di pesisir akan cenderung menurun karena limbah dari tambak dan mungkin menjadi tidak sesuai lagi untuk budidaya rumput laut dan karamba. Kecamatan Sangkulirang Kecamatan Sangkulirang mempunyai sektor basis pada budidaya tambak (LQ=1,21) dan rumput laut (LQ=2,65). Budidaya rumput laut mempunyai nilai basis yang paling besar di tingkat kabupaten, sehingga Kecamatan Sangkulirang dapat dijadikan sebagai sentra produksi rumput laut, karena berdasarkan hasil analisis spasial, kesesuaian lahan potensial untuk budidaya rumput laut di Teluk Sangkulirang cukup luas. Selain budidaya rumput laut Kecamatan Sangkulirang juga potensial untuk budidaya karamba, karena mempunyai perairan yang sangat sesuai untuk pengembangan budidaya karamba cukup luas. Secara umum Kecamatan Sangkulirang merupakan kecamatan di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki kesesuaian lahan potensial yang paling luas untuk semua jenis peruntukan budidaya, baik budidaya tambak, karamba, maupun rumput laut (Tabel 23). Sehingga Kecamatan Sangkulirang dapat dijadikan wilayah pusat (nodal) dalam pengembangan perikanan budidaya pesisir di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini didukung dengan adanya Desa Maloy yang dijadikan sebagai pusat Kawasan Agropolitan. Selain itu di kawasan Maloy juga direncanakan akan dibangun pelabuhan umum. Adanya pusat kawasan Agropolitan ini karena Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur menyandarkan bidang ekonomi dengan sektor pertanian sebagai tumpuan di masa depan, dengan melakukan program yang disebut GERDABANGAGRI (Gerakan Daerah Pembangunan Agribisnis). Tujuan dari
91
program ini adalah mendorong strategi pembangunan wilayah dengan menciptakan titik-titik pertumbuhan (Growth Point) dalam rangka menyebarkan efek Pemerataan Pembangunan (Equity Development) (Bappeda Kutai Timur, 2004). Kecamatan Kaliorang Kecamatan Kaliorang mempunyai sektor basis pada budidaya tambak (LQ=1,48) dan rumput laut (LQ=1,07). Namun bila didasarkan pada hasil analisis spasial, Kecamatan Kaliorang mempunyai potensi untuk pengembangan budidaya karamba, karena di perairan Teluk Golok terdapat lokasi yang sangat sesuai untuk budidaya karamba. Dalam RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2004, Kecamatan Kaliorang termasuk dalam Kawasan II sebagai sentra produksi dalam pengembangan kawasan pedesaan, bersama-sama dengan Kecamatan Sangkulirang, Bengalon dan Sandaran. Orientasi aliran produksi dari kawasan ini adalah keluar dari Kabupaten Kutai Timur melalui pelabuhan Maloy yang terdapat di Kecamatan Sangkulirang. Kecamatan Sandaran Bila dilihat dari nilai LQ, Kecamatan Sandaran tidak memiliki sektor yang menjadi basis pengembangan perikanan budidaya. Saat ini yang menjadi sektor basis di Kecamatan Sandaran hanyalah sektor perikanan pesisir tangkap (LQ=50,26). Hal ini terjadi karena saat ini akses jalan ke Kecamatan Sandaran belum terbuka, sarana transportasi dari kota kabupaten hanya melalui laut, sehingga perkembangan wilayah juga masih sangat terbatas. Namun demikian bila dilihat dari hasil analisis kesesuaian lahan Kecamatan Sandaran mempunyai potensi sangat sesuai untuk pengembangan budidaya rumput laut, dan sangat sesuai untuk budidaya tambak. Pengembangan budidaya rumput laut mempunyai potensi yang sangat besar di Kecamatan Sandaran, karena potensinya sangat luas. Selain itu hasil pascapanen berupa produk rumput laut kering masih memungkinkan disimpan selama beberapa saat sebelum dijual. Hal ini mengingat kondisi transportasi ke kecamatan Sandaran masih sangat terbatas, sehingga pemasaran rumput laut tidak
92
dapat dilakukan setiap saat. Sedangkan pengembangan budidaya tambak masih agak sulit dilakukan, sebelum akses jalan ke kecamatan ini dibuka. Produk tambak menghendaki dijual dalam keadaan segar/beku. Kondisi transportasi yang terbatas akan menghambat suplai sarana produksi dan proses pemasaran produk di kecamatan Sandaran. Matriks arahan pengembangan perikanan budidaya pesisir di tiap kecamatan berdasarkan nilai LQ budidaya dan potensi luas kesesuaian lahannya dapat dilihat pada Tabel 24. Tabel 24. Kecamatan Pantai Sangatta
Sangkulirang
Kaliorang
Bengalon Sandaran
Matrik Arahan Pengembangan Perikanan budidaya Pesisir di Kecamatan Pantai Kabupaten Kutai Timur LQ Budidaya/ Sektor Basis
Karamba Kerapu (LQ= 2,50) Tambak (LQ=1,21) Rumput Laut (LQ=2,65) Tambak (LQ=1,48) Rumput laut (LQ=1,07) Tambak (LQ=1,72) Tidak ada sektor Basis
Potensi Kesesuaian Lahan ♦ S1 Tambak (828,317 ha) ♦ S1 Rumput Laut (265,698 ha)
Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya ¾ Budidaya Tambak ¾ Budidaya Rumput Laut
♦ S1 Tambak (1.142,400 ha) ♦ S1 Rumput Laut (1.766,032 ha) ♦ S1 Karamba (506,201 ha)
¾ Budidaya Tambak ¾ Budidaya Rumput Laut ¾ Budidaya Karamba
♦ S1 Tambak (72,731 ha) ♦ S1 Rumput Laut (524,648 ha) ♦ S1 Karamba (38,610 ha)
¾ Budidaya Tambak ¾ Budidaya Rumput Laut ¾ Budidaya Karamba
♦ S1 Tambak (386,226 ha) ♦ S1 Rumput Laut (56,660 ha) ♦ S1 Rumput Laut (584,297 ha) ♦ S1 Tambak (142,546 ha)
¾ Budidaya Tambak ¾ Budidaya Rumput Laut
Luas Efektif Lahan untuk Perikanan Budidaya Luas efektif lahan diartikan sebagai luasan lahan perairan dan daratan pesisir yang dapat dimanfaatkan untuk suatu kegiatan budidaya yang secara sosial tidak menimbulkan konflik, secara ekologi tidak mengganggu ekosistem pesisir, sehingga secara ekonomi dapat menguntungkan dan berkelanjutan. Luas efektif lahan untuk budidaya ini ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: -
Wilayah pantai (daratan pesisir) di Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah yang multiguna untuk berbagai pemanfataan, seperti pemukiman;
93
industri pertambangan; hutan lindung Taman Nasional Kutai (TNK); Pusat Pendaratan Ikan (PPI); pelabuhan; kawasan wisata; hutan tanaman industri dan perkebunan rakyat; dan lain-lain -
Perairan dangkal di Kabupaten Kutai Timur merupakan lokasi yang dekat dengan garis pantai (dekat dengan tempat kehidupan masyarakat), sehingga merupakan kawasan yang multiguna untuk berbagai pemanfaatan oleh masyarakat disekitarnya, misalnya untuk alur pelayaran transportasi, baik transport penumpang maupun barang (produksi tambang, hutan, perkebunan); penangkapan ikan tradisional; bagan ikan; kawasan pelabuhan; wisata bahari dan wisata pantai; kebutuhan ruang bagi operasional budidaya; dan lain-lain
-
Perairan dangkal terdiri dari berbagai ekosistem yang memiliki beragam komunitas biota, seperti estuaria, lamun, dan terumbu karang, sehingga secara ekologis penting dipertahankan untuk kawasan konservasi, dan kawasan penyangga (buffer zone). Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat dilakukan analisis
kebutuhan lahan untuk seluruh aktivitas pemanfaatan yang ada. Analisis kebutuhan lahan ini akan lebih baik hasilnya bila untuk setiap pemanfaatan tersebut, dilakukan analisis kesesuaian lahan sesuai dengan kriteria biofisiknya. Namun karena pada penelitian ini tidak dilakukan analisis kesesuaian lahan untuk pemanfataan selain budidaya, maka kebutuhan lahan untuk pemanfaatan selain budidaya dilakukan dengan menggunakan rencana pola pemanfataan ruang yang ada dalam RTRW KabupatenKutai Timur dan asumsi-asumsi berdasarkan kebutuhan penduduk di wilayah tersebut. Analisis kebutuhan lahan berdasarkan asumsi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 12. Dari hasil analisis tersebut dapat ditentukan luas efektif lahan perairan untuk budidaya yaitu: ¾ Budidaya tambak = 3.913,47 ha ¾ Budidaya karamba jaring tancap = 411,13 ha ¾ Budidaya rumput laut long line = 3.246,62 ha
Luas efektif lahan untuk perikanan budidaya dan perkiraan jumlah unit budidaya yang boleh dibangun dapat dilihat pada Tabel 25 berikut.
94
Tabel 25. Luas Efektif Lahan Perikanan Budidaya dan Jumlah Unit Budidaya yang Dapat Dilakukan di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur NO
1. 2. 3.
Budidaya Tambak
(unit 1 ha) Karamba (unit 144 m2) Rumput Laut (unit 2400 m2)
Luas Potensial Lahan (ha)
Luas Efektif Lahan (ha)
Jumlah Unit Budidaya (unit)
9.726,79
3.913,34
3.913
1.204,77
411,13
28.550
9.509,71
3.246,62
13.528
Sumber: hasil analisis data primer Berdasarkan hasil perhitungan luas efektif lahan perikanan budidaya dan arahan pengembangan budidaya di setiap kecamatan pantai, maka dapat digambarkan peta zonasi pengembangan perikanan budidaya di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur. Zonasi perikanan budidaya ini diharapkan dapat memberikan arah bagi pengembangan budidaya yang berkelanjutan secara sosial ekonomi
dan
secara
ekologis
aman
bagi
lingkungan,
karena
telah
mempertimbangkan kawasan-kawasan yang merupakan daerah konservasi, baik kawasan mangrove maupun terumbu karang, maupun pemanfataan oleh sektor lainnya. Peta zonasi pengembangan perikanan budidaya di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Gambar 9.
Kelayakan Usaha Pengembangan Perikanan budidaya Kelayakan usaha merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kawasan untuk usaha perikanan budidaya, agar usaha budidaya tersebut dapat berkelanjutan. Untuk mengetahui kelayakan usaha perikanan budidaya pesisir dihitung dari besarnya nilai investasi, biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan, pendapatan yang diperoleh dari nilai jual hasil panen, dan kewajiban membayar pinjaman bank dengan bunga 24% per tahun selama 3 tahun. Kelayakan usaha tersebut digambarkan berdasarkan kriteria nilai Revenue Cost Ratio (R/C) dan keuntungan (π) untuk mengetahui kelayakan pada saat ini tanpa memasukkan fakor nilai uang di masa mendatang (undiscounted criteria).
95
Gambar 9. Peta Zonasi Pengembangan Perikanan Budidaya di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur
Sedangkan untuk mengetahui kelayakan usaha dimasa mendatang dengan memasukkan faktor nilai uang (discounted criteria) digunakan kriteria Net Present Value (NPV), dan Net Benefit Cost (Net B/C). Tingkat discount rate diasumsikan sebesar 12 % (mengacu pada kisaran suku bunga kredit pada saat ini), perhitungan rentang usaha selama 5 tahun, umur ekonomis peralatan 3 tahun, dan usaha budidaya dioperasikan mulai tahun pertama. Usaha budidaya yang dianalisis kelayakan usahanya adalah budidaya tambak udang tradisional, budidaya kerapu pada karamba jaring tancap, dan budidaya rumput laut long line. Rincian biaya dan manfaat pada analisis kelayakan usaha dapat dilihat pada lampiran 6-11, dan hasil perhitungan nilai π, R/C, NPV, dan Net B/C dapat dilihat pada Tabel 26. Tabel 26. Analisis Kelayakan Usaha Perikanan Budidaya di Pesisir Kutai Timur No. 1. 2. 3. 4. 5.
KRITERIA
TAMBAK UDANG TRADISIONAL
RUMPUT LAUT LONG LINE
KARAMBA TANCAP KERAPU
(Rp/ha/th)
(Rp/unit/th)
(Rp/unit/th)
Keuntungan (π) (tahun ke-1) (Rp) R/C (tahun ke-1) NPV (Rp) Net B/C PbP (tahun)
12.087.500
10.661.667
31.971.500
1,37 21.968.175,82 1,64 3,94
1,39 28.307.279 2,92 3,78
1,71 61.057.824,20 2,20 3,65
Sumber: Hasil Analisis Data Primer Tambak Udang Tradisional Budidaya tambak udang yang dianalisis adalah tambak udang tradisional, karena menurut Garcia & Garcia (l985) yang diacu oleh Widigdo (2002), di Philipina produksi tambak tradisional plus sebesar 600-750 kg/ha/musim tanam akan lebih lestari bila dibandingkan dengan tambak intensif. Sedangkan menurut Poernomo (1992), di Indonesia tambak yang dikelola dengan sistem ekstensif (tradisional) dengan produksi secara alami antara 500-750 kg/ha/musim tanam akan memberikan kelangsungan produksi yang lebih lestari dibanding sistem semi intensif. Asumsi usaha pada budidaya tambak tradisional plus adalah: padat penebaran 2-5 ekor/m2, pakan campuran antara pelet dan ikan rucah, ukuran tambak 1 ha, dengan teknologi (pompa air dan pemupukan), masa pemeliharaan 6
97
bulan (2 musim per tahun), ukuran udang dipanen 20-30 gr dengan rata-rata produksi 500 kg/ha. Dari hasil analisis (Tabel 25), diperoleh nilai rasio penerimaan dengan biaya (R/C) pada tambak udang tradisional seluas 1 ha per tahun sebesar 1,37. Nilai R/C 1,37 bermakna bahwa setiap Rp 1.000.000,- uang yang dipakai untuk pembiayaan tambak akan memperoleh manfaat sebesar Rp. 1.370.000,-. Waktu pengembalian investasi (payback periode) selama 3 tahun 9 bulan. Nilai NPV sebesar Rp 21.968.175,82,- menunjukkan keuntungan bersih yang akan diperoleh selama 10 tahun yang dihitung berdasarkan nilai uang saat ini. Nilai Net B/C yang diperoleh sebesar 1,64 (Net B/C > 1) bermakna bahwa manfaat yang diperoleh adalah sebesar 1,64 kali lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Sehingga berdasarkan semua kriteria tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa usaha budidaya
tambak
udang
dengan
teknologi
tradisional
plus
layak
direkomendasikan untuk dikembangkan di pesisir Kabupaten Kutai Timur. Budidaya Rumput Laut Long Line Budidaya rumput laut yang dianalisis adalah budidaya rumput laut Eucheuma cottonii sistem long line, dengan asumsi usaha menurut Anggadireja (2006) sebagai berikut: berat benih 100 gr per simpul, jarak simpul 25x100 cm, ukuran tiap unit long line 2.400 m², masa pemeliharaan 3 bulan (4 musim tiap tahun), dan produksi rata-rata 2.375 kg rumput laut kering/unit. Dari hasil analisis (Tabel 25), diperoleh nilai rasio penerimaan dengan biaya (R/C) pada budidaya rumput laut long line seluas 2.400 m² per tahun sebesar 1,39. Nilai R/C 1,39 bermakna bahwa setiap Rp 1.000.000,- uang yang dipakai untuk pembiayaan rumput laut akan memperoleh manfaat sebesar Rp. 1.390.000,-. Waktu pengembalian investasi (payback periode) selama 3 tahun 7 bulan. Nilai NPV sebesar Rp 28.307.279,- menunjukkan keuntungan bersih yang akan diperoleh selama 10 tahun yang dihitung berdasarkan nilai uang saat ini. Nilai Net B/C yang diperoleh sebesar 2,92 (Net B/C > 1) bermakna bahwa manfaat yang diperoleh adalah sebesar 2,92 kali lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Sehingga berdasarkan semua kriteria tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa usaha budidaya rumput laut long line layak direkomendasikan untuk dikembangkan di pesisir Kabupaten Kutai Timur.
97
98
Karamba Tancap untuk Budidaya Kerapu Tikus Karamba tancap yang dianalisis adalah karamba untuk budidaya kerapu tikus. Asumsi usaha diambil sesuai dengan analisis Subandar (2005) untuk budidaya kerapu dalam karamba jaring apung, yaitu: padat penebaran 300 ekor/lubang, survival rate 30 %, pakan ikan rucah rata-rata sebanyak 20 kg per hari, ukuran tiap unit long line 144 m² yang terdiri dari 4 lubang (6x6x3 m3/lubang), masa pemeliharaan 15 bulan (0,8 musim tiap tahun), ukuran panen 0,5 kg/ekor, dan produksi rata-rata 105 kg/lubang (420 kg/unit). Dari hasil analisis (Tabel 25), diperoleh nilai rasio penerimaan dengan biaya (R/C) pada budidaya kerapu dalam karamba tancap seluas 144 m² per tahun sebesar 1,71. Nilai ini bermakna bahwa setiap Rp 1.000.000,- uang yang dipakai untuk pembiayaan karamba akan memperoleh manfaat sebesar Rp. 1.710.000,-. Waktu pengembalian investasi (payback periode) selama 3 tahun 6 bulan. Nilai NPV sebesar Rp 61.057.824,20,- menunjukkan keuntungan bersih yang akan diperoleh selama 10 tahun yang dihitung berdasarkan nilai uang saat ini. Nilai Net B/C yang diperoleh sebesar 2,20 (Net B/C > 1) bermakna bahwa manfaat yang diperoleh adalah sebesar 2,20 kali lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Sehingga berdasarkan semua kriteria tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa usaha budidaya kerapu tikus dalam karamba tancap layak direkomendasikan untuk dikembangkan di pesisir Kabupaten Kutai Timur.
Proyeksi Peningkatan Pendapatan 1. Budidaya Tambak Jumlah unit tambak yang dapat diusahakan berdasarkan kapasitas lahan adalah 3.913 unit. Berdasarkan asumsi keuntungan pada Tabel 26 di atas, yaitu sebesar Rp 12.087.500,- maka diperkirakan akan diperoleh pendapatan sebesar Rp 47.298.387.500,- per tahun dari usaha budidaya tambak. 2. Budidaya karamba jaring tancap Jumlah unit yang dapat dibangun untuk karamba jaring tancap adalah 28.550 unit usaha karamba. Berdasarkan asumsi keuntungan pada Tabel 26 sebesar Rp 31.971.500,- maka diperkirakan akan diperoleh pendapatan sebesar Rp 912.786.325.000,- per tahun dari usaha budidaya karamba.
98
99
3. Budidaya rumput laut long line Jumlah unit yang dapat dibangun untuk budidaya rumput laut long line sekitar 13.528 unit usaha. Berdasarkan asumsi keuntungan pada Tabel 26, yaitu sebesar Rp 10.661.667,- maka diperkirakan akan diperoleh pendapatan sekitar Rp 144.231.031.176,- per tahun dari usaha budidaya rumput laut.
Unsur-unsur Strategis SWOT 1) Kekuatan:
S1: Ketersediaan Lahan Masih Luas Hasil analisis spasial terhadap peta kesesuaian lahan menunjukkan bahwa luas efektif pesisir Kabupaten Kutai Timur yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya tambak seluas 3.913,34 ha, untuk budidaya karamba jaring tancap seluas 411,13 ha dan untuk budidaya rumput laut long line seluas 3.246,62 ha. S2: Adanya Investasi dari Masyarakat Selain adanya investasi dari luar, pengembangan perikanan budidaya pesisir mempunyai faktor kekuatan yang cukup besar, yaitu adanya minat masyarakat dalam menginvestasikan modalnya dalam usaha perikanan budidaya pesisir. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa sebagian besar modal untuk kegiatan budidaya, baik di tambak, karamba, maupun rumput laut berasal dari modal pribadi pembudidaya. S3: Kelayakan Usaha Perikanan Budidaya di Pesisir Berdasarkan kelayakan ekonomi, pengembangan budidaya tambak diproyeksikan
dapat
meningkatkan
pendapatan
masyarakat
sebesar
Rp 47.298.387.500,- per tahun, pengembangan budidaya karamba diproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar Rp 912.786.325.000,- per tahun,
dan
pengembangan
budidaya
rumput
laut
diproyeksikan
dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar Rp 144.231.031.176,- per tahun.
99
100
S4: Tersedia Tenaga Kerja Lokal Data dari BPS Kabupaten Kutai Timur menunjukkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2004 di Kabupaten Kutai Timur adalah 111.286 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut yang masih mencari pekerjaan sebanyak 3.733 orang (3,35%), sedangkan yang lainnya masih bersekolah (5,86%), tidak bekerja karena mengurus rumah tangga (26,22%), sudah bekerja (60,21%), dan lain-lain (4,35%). Jumlah angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan ini merupakan tenaga kerja yang perlu diberi kesempatan kerja dengan pengembangan perikanan budidaya. S5: Etos Kerja Budidaya Masyarakat di pesisir Kabupaten Kutai Timur sebagian besar (lebih dari 60%) adalah pendatang dari P. Sulawesi. Jiwa bahari dari para pendatang ini merupakan modal yang besar dalam pengembangan perikanan budidaya di pesisir, karena masyarakat sudah terbiasa dengan kehidupan di laut. Dari hasil wawancara, masyarakat di pesisir Kabupaten Kutai Timur menunjukkan minat yang cukup tinggi untuk melakukan usaha perikanan budidaya sebagai pekerjaan sampingan dari pekerjaan utama mereka sebagai nelayan. Saat ini di Kecamatan Sangatta sudah cukup banyak nelayan yang beralih profesi menjadi pembudidaya karamba tancap dan rumput laut. S6: Tersedia Sarana Kelembagaan Budidaya Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan perikanan budidaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur membentuk Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Perikanan budidaya, yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur. Salah satu fungsi UPP perikanan budidaya ini adalah memberi rekomendasi pada Kelompok Pengelola Budidaya yang terdapat di kecamatan-kecamatan untuk memperoleh pinjaman Dana Penguatan Modal dari Bank BRI. Selain lembaga UPP ini, di Kabupaten Kutai Timur ini terdapat dua koperasi perikanan, yaitu: Koperasi Perikanan Bukit Pelangi dan Koperasi Perikanan Wana Mina. Namun koperasi ini belum mampu membantu para pembudidaya dalam mengatasi permasalahan pemasaran hasil budidaya.
100
101
2) Kelemahan:
W1: Terbatas Sarana Produksi/Infrastuktur Penunjang Sarana produksi dan infrastruktur penunjang perikanan budidaya pesisir bisa dikatakan belum tersedia sama sekali di Kabupaten Kutai Timur, baik dari sarana pembenihan, penyediaan sarana produksi seperti pakan, obat-obatan, dan peralatan budidaya, maupun sarana pengolahan pascapanen. Untuk memenuhi semua kebutuhan sarana produksi tersebut, pembudidaya harus mencarinya ke luar daerah seperti Bontang, Samarinda, dan Balikpapan. W2: Kurangnya Sarana Informasi Pasar Pembudidaya rumput laut dan kerapu di Kabupaten Kutai Timur belum mepunyai informasi pasar nasional dan internasional yang cukup memadai untuk memasarkan hasil panennya. Selama ini pembudidaya hanya menjual hasil panennya ke tengkulak dengan harga sesuai yang ditawarkan tengkulak, sehingga harga yang diperoleh relatif rendah. W3: Kurang Pengetahuan Teknologi Budidaya Berdasarkan hasil pengamatan pada saat survei, beberapa unit karamba kerapu yang diamati dalam keadaan kosong. Tersendatnya usaha budidaya karamba kerapu ini terjadi karena pembudidaya tidak menguasai faktor teknologi dan manajamen budidaya dengan baik, terutama faktor benih yang bermutu, pengendalian hama dan penyakit, pakan ikan, serta pemilihan lokasi yang benar. Demikian juga dengan budidaya rumput laut, unit yang kosong terjadi karena pembudidaya kesulitan memperoleh benih rumput laut yang unggul, serta kondisi oseanografi yang ekstrim pada musim angin selatan dan pancaroba. Pada usaha budidaya tambak, kolam-kolam yang kosong terjadi karena pembudidaya kesulitan memperoleh benih udang dan ikan bandeng yang bermutu. Sedangkan benih alam yang ditangkap dari perairan disekitarnya dijual dengan harga yang lebih mahal dibanding harga benih dari hatchery. Sebagai contohnya adalah benur alam ukuran fingerling dibeli dengan harga Rp. 100,00/ekor sementara bila dibeli dari hatchery harganya Rp. 40,00/ekor. Namun yang menjadi masalah adalah di Kabupaten Kutai Timur tidak ada hatchery, hatchery yang
101
102
terdekat berada di Kota Balikpapan yang jaraknya sekitar 250 km atau sekitar 6 jam bila ditempuh melalui jalan darat. W4: Kurang Pengetahuan Teknologi Pasca Panen Teknologi
pascapanen
juga
belum
dikuasai
dengan
baik
oleh
pembudidaya. Hasil panen dari budidaya tambak umumnya dijual dalam keadaan segar, namun karena belum ada coldstorage pendinginan hanya dilakukan dengan menggunakan es batu. Sedangkan pabrik es batu belum tersedia, sehingga es batu dibuat dengan menggunakan refrigerator (lemari es), akibatnya harga es menjadi mahal, dan menambah tinggi biaya produksi. Pabrik es batu yang pernah dibangun dengan dana dari proyek PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) pada tahun 2003 di Dusun Kenyamukan, Kecamatan Sangatta sudah tidak dapat berproduksi 2 bulan setelah pabrik tersebut dibangun. Masalahnya karena tidak cukup suplai air tawar untuk pembuatan es dan tidak ada teknisi yang dapat melakukan perawatan mesin terhadap pabrik es tersebut. Perlakuan pascapanen terhadap rumput laut adalah dengan pengeringan. Belum ada usaha pengolahan terhadap rumput laut menjadi produk jadi seperti manisan, dodol, atau serbuk agar-agar. Sementara itu sebagai pembanding, para pembudidaya rumput laut di Kota Bontang telah mampu mengolah rumput laut menjadi manisan dan dodol, dan dijual sebagai oleh-oleh khas daerah tersebut. W5: Kualitas SDM Rendah Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur masih rendah, terutama masyarakat di desa pantai, karena umumnya desa-desa pantai di Kabupaten Kutai Timur masih terisolir dan kurang fasilitas pendidikan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kutai Timur tahun 2005, tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh penduduk usia 10 tahun ke atas adalah: tidak sekolah sebanyak 31.673 orang (25,60%), tamat Sekolah Dasar sebanyak 41.397 orang (33,46%), dan tamat Sekolah Lanjutan Pertama sebanyak 25.479 orang (20,59%), atau sekitar 79,65% penduduk Kabupaten Kutai Timur hanya berpendidikan di bawah Sekolah Lanjutan Pertama. Rendahnya tingkat pendidikan ini menyebabkan informasi teknologi budidaya lambat diserap oleh masyarakat. Selain itu masyarakat juga kurang memahami pentingnya menjaga
102
103
kelestarian sumberdaya alam untuk mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya.
3) Peluang:
O1: Permintaan Pasar Tinggi Peluang terbesar yang mendukung pengembangan perikanan budidaya pesisir adalah permintaan terhadap produk perikanan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar spesies budididaya laut seperti ikan napoleon, ikan kerapu, udang lobster, teripang, abalone, kerang mutiara merupakan komoditas ekspor yang sangat diminati oleh pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tidak hanya pasar internasional, di dalam negeripun pemintaan produk budidaya laut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (seafood) masyarakat terus meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan perubahan pola hidup masyarakat dari agraris menjadi industri (Soebagio, 2004). Hasil penelitian FAO (1993) yang diacu oleh Soebagio (2004), mendapatkan adanya kecenderungan perubahan pola makan masyarakat agraris yang sedang berubah menjadi masyarakat industri. Salah satu perubahan pola makan tersebut adalah adanya kecenderungan peningkatan jumlah manusia yang makan di luar rumah, seperti di kantin kantor, katering, restoran. Perubahan pola makan tersebut menuntut adanya makanan dan bahan makanan yang gampang dan cepat disajikan dan dimakan (ready to eat) atau dimasak (ready to cooked), seseuai dengan pola hidup masyarakat industri yang serba cepat. Hasil penelitian tersebut juga memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan konsumsi makanan dari laut (seafood). Kebutuhan kerapu untuk pasar dunia total diperkirakan sebesar 24.200 ton per tahun atau sebesar US$ 290 juta untuk harga rata-rata US$ 12 per kilogram (BPPT, 2002). Sedangkan untuk pasar rumput laut jenis Euchema cottoni, pada tahun 2006 kebutuhan dunia diperkirakan sebesar 202.300 ton kering dan sampai tahun 2010 diperkirakan sekitar 274.100 ton kering (Anggadireja et al, 2006). Harga ikan kerapu tikus dalam keadaan hidup ditingkat nelayan dapat mencapai US$ 20 (Rp 200.000,-) untuk setiap kilogramnya. Ikan tersebut
103
104
diekspor terutama ke Hongkong dengan harga jual yang berlipat kali. Harga rumput laut kering juga meningkat cukup tajam yaitu Rp. 2.450/kg pada tahun 2004 menjadi Rp. 4000/kg pada tahun 2006. O2: Dukungan Permodalan dari Pemda dan Perusahaan Mitra Peluang lain dalam pengembangan perikanan budidaya adalah adanya dukungan modal dari pemerintah dan perusahaan mitra. Pada tahun 2006, Dirjen budidaya DKP Pusat memberi batuan untuk pengembangan rumput laut dengan penyaluran melalui Dana Penguatan Modal (DPM) bank BRI sebesar 140 juta. Bunga Angsuran yang harus dibayar petani sebesar 6% dengan jangka waktu pembayaran per 3 bulan. Sedangkan untuk karamba kerapu, Dirjen budidaya DKP Pusat memberi bantuan sebesar 285 juta untuk 10 unit karamba. Bunga Angsuran yang harus dibayar petani sebesar 6% dengan jangka waktu pembayaran per tahun untuk budidaya karamba kerapu. Untuk memperoleh pinjaman ini Kelompok Pengelola Budidaya yang terdapat di kecamatan-kecamatan harus mengajukan permohonan pinjaman Dana Penguatan Modal ke Bank BRI berdasarkan rekomendasi dari UPP Perikanan budidaya. Selain investasi yang berasal dari Dirjen Budidaya DKP Pusat, Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kutai Timur juga memberikan bantuan berupa proyek demplot untuk budidaya rumput laut sebesar Rp. 275 juta pada tahun 2006. O3: Adanya Lembaga Pendidikan yang Mendukung Perikanan Budidaya Lembaga pendidikan yang mendukung pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Kutai Timur adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kutai Timur (STIPER Kutai Timur) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kelautan Sangatta (SMKN Kelautan Sangatta). Salah satu Program Studi di STIPER Kutai Timur adalah Program Studi Ilmu Kelautan. Program Studi ini mempunyai konsentrasi pada pengembangan potensi pesisir dan laut di Kabupaten Kutai Timur. Out put dari program studi ini adalah sarjana perikanan dengan kompetensi 40 % teori dan 60 % praktek. Sedangkan SMKN Kelautan Sangatta menghasilkan lulusan dengan kompetensi
104
105
sebagai teknisi budidaya. Para lulusan ini merupakan SDM yang dapat diberdayakan untuk pengembangan perikanan budidaya.
4) Ancaman:
T1: Tengkulak yang Mendominasi Pasar Belum tersedianya lembaga pemasaran semacam koperasi yang mampu menampung dan memasarkan hasil budidaya menyebabkan masyarakat terpaksa menjual hasil panennya pada penampung/tengkulak, yang akan membawa hasil panen tersebut ke eksportir di Balikpapan. Belum berfungsinya lembaga pemasaran ini berimbas pada harga produk yang fluktuatif di tingkat pembudidaya. Harga kerapu tikus yang diperoleh pembudidaya dari tengkulak/penampung adalah sekitar Rp. 230.000,00 per kilogram dalam keadaan hidup. Sedangkan bila dijual langsung ke eksportir di Balikpapan harga yang diperoleh adalah Rp. 300.000,00. Selain kurang berfungsinya lembaga pemasaran, terjadinya fluktuasi harga adalah karena pembudidaya tidak mengetahui informasi pasar yang terkini, baik mengenai harga, permintaan pasar, maupun siapa konsumen yang memerlukan produk perikanan. T2: Persaingan dengan Produk dari Luar Daerah Ancaman lain dalam pemasaran hasil budidaya adalah adanya produk dari daerah lain, misalnya Kota Bontang. Perikanan budidaya pesisir di Kota Bontang lebih maju dibanding budidaya di Kabupaten Kutai Timur, karena sarana dan prasarana serta akses ke Bontang sudah tersedia, sehingga pemasarannya lebih luas. Produksi tambak seperti bandeng dan udang windu dari Bontang banyak masuk ke pasar di Sangatta, ibukota Kabupaten Kutai Timur. T3: Pencemaran Industri pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Ancaman
dari
lingkungan
terhadap
pengembangan
budidaya
di
KabupatenKutai Timur adalah tingginya sedimentasi dan polutan yang terbawa melalui sungai. Pemukiman di Pulau Kalimantan umumnya berada di sepanjang sungai, karena dahulunya sungai merupakan sarana transportasi yang vital sebelum dibangun jalan darat. Selain pemukiman, banyak kegiatan seperti
105
106
transportasi sungai, pasar, dan industri yang membuang limbah ke sungai. Dari hasil pengamatan pada sungai-sungai yang berada di tengah kota seperti S. Sangatta, polutan yang sering ditemukan adalah minyak dan sampah. Sementara sungai yang jauh dari kota umumnya masih bersih dari sampah. T4: Konflik Pemanfaatan Lahan Ancaman dari aspek sosial adalah adanya konflik pemanfaatan lahan antar stakeholders di pesisir Kabupaten Kutai Timur. Konflik yang pernah terjadi adalah antara perusahaan pertambangan PT Kaltim Prima Coal dengan pembudidaya karamba pada Januari 2005. T5: Kondisi Oseanografi yang Ekstrim pada Musim Tertentu Kualitas perairan di pesisir Kabupaten Kutai Timur cukup mendukung usaha perikanan budidaya. Namun pada saat tertentu kondisi arus dan gelombang, yang sangat dipengaruhi oleh musim angin, dapat menjadi ekstrim dan merupakan ancaman bagi kelanjutan usaha budidaya. Oleh karena itu diperlukan adanya input teknologi yang dapat mengatasi ancaman tersebut.
Strategi Pengembangan Perikanan budidaya Pesisir Strategi pengembangan perikanan budidaya pesisir di Kabupaten Kutai Timur dianalisa dengan menggunakan analisis SWOT. Tabel 27. Hasil External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS) Faktor-faktor Bobot Rating Skor Komentar Strategi Eksternal 1 2 3 4 5 Peluang: O1: permintaan pasar tinggi O2: dukungan permodalan dari pemda dan mitra O3: Adanya Lembaga Pendidikan yang Mendukung Perikanan Budidaya Ancaman: T1: tengkulak yang mendominasi pasar T2: persaingan dengan produk dari luar daerah T3: pencemaran industri pada DAS T4: konflik pemanfaatan lahan T5: kondisi oseanografi yang ekstrim
TOTAL Sumber: Analisis Data Primer
0,20 0,15 0,10
4 4 2
0,80 0,60 0,20
Pemasaran Permodalan Teknologi
0,15 0,10 0,10 0,15 0,05 1,00
1 1 2 2 2
0,15 0,10 0,20 0,30 0,10 2,45
Pemasaran Pemasaran Teknologi Sosial Teknologi
106
107
Tabel 28. Hasil Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS) Faktor-faktor Strategi Internal 1
Bobot Rating Skor Komentar
2
3
4
5
Kekuatan: S1: ketersediaan lahan masih luas S2: adanya investasi dari masyarakat S3: kelayakan usaha perikanan budidaya pesisir S4: tersedia tenaga kerja lokal
0,1 0,1 0,1 0,1
4 3 3 2
0,4 0,3 0,3 0,2
Permodalan Permodalan Pendapatan Sosial
S5: etos kerja budidaya S6: tersedia sarana kelembagaan budidaya
0,05 0,05
1 1
0,05 0,05
Sosial Kelembagaan
W1: terbatas sarana produksi/infrastuktur penunjang W2: kurangnya sarana informasi pasar W3: kurang pengetahuan tentang budidaya W4: kurang pengetahuan teknologi pasca panen
0,15 0,1 0,1 0,1
1 1 2 2
0,15 0,1 0,2 0,2
Sarana Pemasaran Teknologi Teknologi
W5: kualitas SDM rendah
0,05
3
0,15
Sosial
TOTAL Sumber: Analisis Data Primer
1,00
Kelemahan:
2,10
Dari hasil pembobotan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh diperoleh hasil bahwa faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) lebih besar pengaruhnya dibanding faktor internal (kekuatan dan kelemahan), terhadap pengembangan perikanan budidaya pesisir di pesisir kabupaten Kutai Timur, dengan rasio sebesar 2,45 : 2,10. Berdasarkan matriks EFAS dan IFAS tersebut di atas, maka dengan model matriks TOWS diperoleh strategi-strategi yang dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: i) Strategi SO, yaitu penggunaan unsur-unsur kekuatan wilayah pesisir untuk mendapatkan keuntungan dari peluang-peluang yang ada; ii) Strategi WO, yaitu memperbaiki kelemahan yang ada di wilayah pesisir dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, iii) Strategi ST, yaitu penggunaan kekuatan yang ada untuk menghindari atau memperkecil dampak dari ancaman eksternal; iv) Strategi WT, yaitu taktik pertahanan yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal untuk menghadapi ancaman eksternal (Vincentius, 2003)
107
108
Tabel 29. Matriks TOWS Strategi Pengembangan Kawasan Perikanan budidaya
MATRIKS TOWS
STRENGTH (S)
WEAKNESSES (W)
S1: ketersediaan lahan masih luas S2: adanya investasi dari masyarakat S3: kelayakan usaha perikanan budidaya pesisir S4: tersedia tenaga kerja lokal S5: etos kerja budidaya S6: tersedia sarana kelembagaan budidaya
W1: terbatas sarana produksi/ infrastuktur penunjang W2: kurangnya informasi pasar W3: kurang pengetahuan tentang budidaya W4: kurang pengetahuan teknologi pasca panen W5: kualitas SDM rendah
OPPORTUNITIES (O)
STRATEGI SO
O1: permintaan pasar tinggi O2: dukungan permodalan dari pemda dan mitra O3: adanya lembaga pendidikan yang mendukung perikanan budidaya
1) peningkatan skala usaha perikanan budidaya dengan memanfaatkan investasi dari mitra atau pemda; 2) pemberdayaan tenaga kerja lokal sebagai pekerjaan sampingan atau utama dalam perikanan budidaya;
THREATH (T)
STRATEGI ST
T1: tengkulak yang mendominasi pasar T2: persaingan dengan produk dari luar daerah T3: pencemaran industri pada DAS T4: konflik pemanfaatan lahan T5: kondisi oseanografi ekstrim
1) pengembangan sistem pemasaran yang bisa menggerakkan perekonomian lokal; 2) pengembangan kawasan budidaya terpadu untuk mengoptimalkan pemanfaatan perairan pesisir;
STRATEGI WO 1) pengembangan sarana dan infrastruktur budidaya laut; 2) peningkatan kapasitas SDM di pesisir; 3) pengembangan teknik budidaya dan pengolahan/pasca panen;
STRATEGI WT 1) pengembangan akses informasi budidaya melalui kelembagaan yang terkait;
Sumber: Analisis Data Primer Strategi-strategi
di
atas
selanjutnya
diurutkan
menurut
rangking
berdasarkan jumlah skor unsur-unsur penyusunnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 30.
108
109
Tabel 30. Penentuan Prioritas Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya di Pesisir Kabupaten Kutai Timur UNSUR SWOT
KETERKAITAN SKOR RANK
1) peningkatan skala usaha perikanan budidaya Strategi 1
dengan memanfaatkan investasi dari mitra S1,S2,S3,O1,O2
2,40
1
1,55
2
1,35
3
1,05
4
1,05
5
0,95
6
0,60
7
0,50
8
perusahaan atau pemda; Strategi 2
2) pengembangan teknik budidaya dan pasca W3,W4,W5,O1,O3 panen;
Strategi 3
3) peningkatan kapasitas SDM di pesisir;
Strategi 4
4) pemberdayaan tenaga kerja lokal sebagai pekerjaan sampingan atau utama;
Strategi 5
W3,W4,W5,O2, O3 S4,S5,O1
5) pengembangan kawasan budidaya terpadu untuk
mengoptimalkan
pemanfaatan S1,S6,T3,T4,T5
perairan pesisir; Strategi 6
6) pengembangan sarana dan infrastruktur budidaya pesisir;
Strategi 7
7) pengembangan sistem pemasaran yang bisa menggerakkan perekonomian lokal;
Strategi 8
8) pengembangan akses informasi kelembagaan yang terkait;
melalui
W1,O1
S2,S6,T1,T2
W1,W2,T1,T2
Sumber: Analisis Data Primer Setelah memperhatikan segala potensi sumber daya dan aktivitas perikanan budidaya pesisir di Kabupaten Kutai Timur dan digabungkan dengan faktor dari analisa SWOT maka disusun rencana program kerja dan rencana strategi dalam pengembangan perikanan budidaya di pesisir. Selengkapnya rencana strategi yang kemudian diaplikasikan dalam rencana program adalah sebagai berikut : ) Strategi 1
Peningkatan skala usaha perikanan budidaya pesisir. ¾ Pencetakan lahan tambak dan pembuatan unit karamba baru. ¾ Pinjaman lunak, kredit, atau dana bergulir untuk meningkatkan skala
usaha. ¾ Penyediaan sarana produksi seperti benih, pakan, peralatan, dan obat-
obatan untuk operasional budidaya.
109
110
¾ Peningkatan teknologi untuk mengurangi kematian/kegagalan panen. ) Strategi 2
Pengembangan teknik budidaya dan pengolahan/pasca panen. ¾ Pelatihan dan pendampingan teknik budidaya dan pasca panen bagi
masyarakat pembudidaya. ¾ Penganekaragaman spesies budidaya laut selain komoditas yang telah
dibudidayakan selama ini, misalnya pembesaran kepiting bakau, abalone, lobster, kakap, dan sebagainya. ¾ Melakukan
penelitian-penelitian
yang
mendukung
pengembangan
teknologi budidaya laut. ¾ Membuat kawasan percontohan/demplot pada satu desa untuk dijadikan
sentra budidaya, sehingga dapat dijadikan percontohan bagi desa-desa lainnya. ) Strategi 3
Peningkatan kapasitas SDM di pesisir. ¾ Mendirikan sekolah di desa-desa pesisir yang terisolir. ¾ Memasukkan mata pelajaran yang terkait dengan kelestarian sumberdaya
alam, terutama sumberdaya pesisir dan laut, sebagai muatan lokal pada kurikulum di sekolah-sekolah tersebut. ) Strategi 4
Pemberdayaan tenaga kerja lokal sebagai pekerjaan utama atau sampingan. ¾ Mengatur kerjasama antara investor yang melakukan usaha budidaya di
pesisir dengan penduduk lokal agar dapat memberikan peluang usaha bagi penduduk lokal untuk ikut serta dalam usaha perikanan budidaya. ¾ Menetapkan aturan bagi pengusaha/investor untuk menggunakan tenaga
kerja lokal sebelum menggunakan tenaga dari luar daerah. ¾ Mempermudah pemberian kredit untuk usaha budidaya bagi penduduk
lokal. ¾ Pelatihan bagi wanita di desa pesisir agar dapat melakukan pengolahan
hasil perikanan menjadi makanan khas seperti baso ikan, abon ikan, krupuk kepiting, dodol, manisan rumput laut, dan lain-lain.
110
111
) Strategi 5
Pengembangan
kawasan
budidaya
terpadu
untuk
mengoptimalkan
pemanfaatan perairan pesisir. ¾ Perencanaan kawasan terpadu untuk proses produksi budidaya mulai dari
sarana pembenihan, hingga pengolahan pasca panen. ¾ Pembuatan rencana kawasan (zonasi) untuk kegiatan perikanan tangkap,
budidaya, maupun zona konservasi atau perlindungan. ¾ Mensosialisasikan sistem budidaya selain yang budidaya telah eksisting,
seperti sistem budidaya karamba jaring apung, sea ranching, dan enclosure. ¾ Melakukan analisis kesesuaian lahan bagi sistem budidaya lain selain
sistem budidaya yang telah eksisting saat ini, seperti tersebut diatas. ) Strategi 6
Pengembangan sarana dan infrastruktur budidaya laut. ¾ Pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) perikanan budidaya pesisir,
sebagai sarana transfer teknologi budidaya yang cepat ke masyarakat. ¾ Pembangunan sarana transportasi darat dan pelabuhan, untuk membuka
akses ke daerah pesisir yang masih terisolir. ¾ Pembangunan hatchery untuk memproduksi benih ikan bagi sistem
budidaya yang telah berlangsung. ¾ Memfasilitasi kerjasama antara masyarakat pembudidaya dengan agen
(pedagang) sarana produksi perikanan budidaya seperti pakan, obatobatan, dan peralatan budidaya, untuk memudahkan pembudidaya memperoleh saprodi perikanan budidaya. ¾ Pengadaan fasilitas dalam pengawetan ikan hasil produksi budidaya (cold
storage maupun es batu). ) Strategi 7
Pengembangan sistem pemasaran yang bisa menggerakkan perekonomian lokal. ¾ Membuat sistem bisnis yang mendukung posisi tawar (bargaining
position) dari pelaku budidaya (produsen), terutama masyarakat lokal.
111
112
¾ Mengaktifkan fungsi kelembagaan sosial-ekonomi seperti koperasi,
kelompok pembudidaya, PKK, dan sebagainya untuk mendukung kegiatan pemasaran produk budidaya. ¾ Menjalin kerja sama pemasaran antara kelompok pembudidaya lokal
dengan pengusaha swasta melalui fasilitator pemerintah. ) Strategi 8
Pengembangan akses informasi melalui kelembagaan yang terkait. ¾ Pengadaan sarana prasarana komunikasi (pengefektifan wartel), pendirian
pemancar telepon, dan pengadaan sarana transportasi antar daerah dari pemerintah. ¾ Pembuatan data informasi pemasaran baik untuk kebutuhan dalam atau
luar negeri, yang dapat diakses secara mudah oleh semua pelaku budidaya di Kabupaten Kutai Timur.
112
113
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil analisis spasial terhadap peta komposit menunjukan pesisir di Kabupaten Kutai Timur mempunyai potensi kesesuaian lahan sangat sesuai (S1): untuk budidaya tambak seluas 9.726,79 ha; untuk budidaya karamba seluas 1.204,77 ha; untuk budidaya rumput laut seluas 9.509,71 ha. Namun tidak semua potensi ini dapat dimanfaatkan semua untuk budidaya karena sifat pesisir yang open acces. Berdasarkan pertimbangan pemanfaatan oleh sektorsektor lain di pesisir Kabupaten Kutai Timur, maka luas efektif lahan perairan dan daratan pesisir untuk budidaya yaitu: budidaya tambak 3.913,47 ha; budidaya karamba jaring tancap 411,13 ha; dan budidaya rumput laut long line 3.246,62 ha. Luas efektif tersebut merupakan sisi suplai bagi pengembangan kawasan perikanan budidaya di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur. 2. Hasil analisis kelayakan finansial dengan indikator: keuntungan (π), R/C, NPV, dan Net B/C, disimpulkan bahwa kegiatan perikanan budidaya tambak udang tradisional plus, rumput laut long line, karamba tancap kerapu secara finansial layak dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur. 3. Hasil analisis terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, serta pendekatan nilai LQ dan potensi kesesuaian lahan pada masing-masing kecamatan pantai menunjukkan bahwa wilayah pesisir Kecamatan Sangattta dapat diarahkan untuk pengembangan kawasan budidaya tambak dan rumput laut; Kecamatan Bengalon dapat diarahkan untuk pengembangan budidaya tambak; Kecamatan Kaliorang dapat diarahkan untuk pengembangan budidaya karamba, rumput laut, dan tambak; Kecamatan Sangkulirang dapat diarahkan untuk pengembangan budidaya karamba, rumput laut, dan tambak; dan Kecamatan Sandaran dapat diarahkan untuk pengembangan rumput laut. 4. Urutan rencana strategi yang perlu dilakukan dalam pengembangan perikanan budidaya di pesisir Kabupaten Kutai Timur berdasarkan faktor internal dan
113
114
eksternalnya yang dianalisis dengan SWOT adalah: (1) peningkatan skala usaha budidaya pesisir dengan memanfaatkan investasi dari mitra perusahaan atau pemda; (2) pengembangan teknik budidaya dan pengolahan/pasca panen; (3) peningkatan kapasitas SDM di pesisir; (4) pemberdayaan tenaga kerja lokal sebagai pekerjaan sampingan atau utama; (5) pengembangan sistem budidaya terpadu untuk mengoptimalkan pemanfaatan perairan pesisir; (6) pengembangan sarana dan infrastruktur budidaya pesisir; (7) pengembangan sistem pemasaran yang bisa menggerakkan perekonomian lokal; dan (8) pengembangan akses informasi melalui kelembagaan yang terkait.
Saran
1. Perlu dilakukan analisis kesesuaian lahan untuk perikanan budidaya di pesisir Kabupaten Kutai Timur pada musim angin utara dan angin selatan, dengan batas penelitian lebih luas dari yang digunakan pada penelitian ini (yaitu 4 km ke arah darat dan 4 mil laut ke arah laut) untuk melengkapi kesesuaian lahan yang dilakukan pada penelitian ini. 2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui potensi wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur untuk pengembangan sistem perikanan budidaya yang lain seperti karamba jaring apung (cage culture), sea ranching, restocking, dan sebagainya. 3. Untuk menghindari konflik kepentingan berbagai sektor maka dalam penyusunan tata ruang pesisir Kabupaten Kutai Timur diperlukan penzonasian bagi sektor lainnya seperti pariwisata pantai, pelabuhan, dan lain-lain, yang dianalisis berdasarkan aspek biogeofisik, kesesuaian lahan, dan daya dukung lingkungan.
114
115
DAFTAR PUSTAKA
Afrianto, E. Liviawaty.1991. Teknik Pembuatan Tambak Udang. Kanisius. Bandung. Alauddin, M.H.R. 2004. Analisis Kesesuaian Lahan dan Daya Dukung Lingkungan Pesisir untuk Perencanaan Strategis Pengembangan Tambak Udang Semi Intensif di Wilayah Pesisir Teluk Awarange, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Tesis (Tidak dipublikasikan). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Aliah, R.S., Herdis, Afifah, Maman Surachman. 2002. Menggalang Sinergi untuk mengembangkan Agribisnis Kerapu. Prosiding Lokakarya Nasional dan Pameran Pengembangan Agribisnis Kerapu II. BPPT. Jakarta. Anggadiredja, J.T. et al. 2006. Rumput Laut. Penebar Swadaya. Jakarta Anonim. Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Anonim. Undang-Undang nomor 24 tahun 1992. Tentang Rencana Tata Ruang. Anonim. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah. Bakosurtanal. 1996. Pedoman Kesesuaian Lahan. BAKOSURTANAL. Cibinong. www.bakosurtanal.go.id Bappeda Kutai Timur. 2004. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur. Bappeda Kabupaten Kutai Timur. Sangatta Bardach, J. E., J. H. Ryther & W. O. McLarney. 1972. Aquaculture, the Farming and Husbandry of Freshwater and Marine Organism. John Wiley & Sons Inc., New York, London, Sydney, Toronto. Barus, B., U.S. Wiradisastra. 2000. Sistem Informasi Geografis Sarana Manajemen Sumberdaya. Laboratorium Pengindraan Jauh dan Kartografi Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian IPB. Bogor. Bengen, D.G. 1999. Penelitian Multidisiplin untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu. Warta Pesisir dan Lautan No. 06 Tahun 1999. Proyek Pesisir-PKSPL. Institut Pertanian Bogor. Besweni. 2002. Kajian Ekologi Ekonomi Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kepulauan Seribu (Studi Kasus di Gugusan P. Pari). Tesis (tidak dipublikasikan). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Beveridge M. C. M. 1996. Cage Aquaculture, Second Edition. Fishing News Books Ltd., Oxford, London, Edinburgh, Cambridge, Victoria.
115
116
BPS Kutai Timur. 2005. Kabupaten Kutai Timur dalam Angka Tahun 2005. BPS Kabupaten Kutai Timur. Sangatta. Budiharsono, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Pradnya Paramita. Jakarta. Budiharsono, S., Suaedi, Asbar. 2006. Sistem Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. Borrough. 1989. Principle of Geographical Information System. John Wiley & Sons Inc. New York. Clark, J.R. 1996. Coastal Zone Management : Handbook. Lewis Publishers. New York. Cicin-Sain, B., Robert W. Knecht. 1998. Integrated Coastal and Ocean Managemant, Concepts and Practise. Island Press. Washington D.C. Chetwynd E.Jr dan Chetwynd JF 2001. A practical Guide to Citizen Participation in Local Government in Romania, RTI. Dahuri, R., Jacub Rais, S.P. Ginting, M.J. Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta. Daniel, M. 2002. Metode Penelitian Sosial Ekonomi, Dilengkapi beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan. Bumi Aksara. Jakarta. De Mers. 1997. Fundamental of Geographical Information System. John Wiley & Sons Inc. New York. Deptan. 1979. Budidaya Rumput Laut. Balai Informasi Pertanian. Jakarta. Djais, F.H., Ansori Zamawi, Sigit Purnomo. 2002. Modul Sosialisasi dan Orientasi Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Edisi tahun 2003. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta. DKP Kutai Timur. 2005. Buku Tahunan Statistik Perikanan. Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Sangatta. Effendi, I. 2004. Pengantar Akuakultur. Penebar Swadaya. Jakarta. Fadhlan, M. 2003. Kajian Kesesuaian dan Optimasi Lahan Tambak Udang di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis. Tesis (tidak dipublikasikan). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Fitran, S.L.D. 2005. Analisis Kesesuaian Lahan dan Kelayakan Finansial Pengembangan Budidaya Perikanan di Wilayah Pesisir Kecamatan
116
117
Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Tesis (tidak dipublikasikan). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Hardjowigeno, S., Widiatmaka, A.S., Yogaswara. 2001. Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Tanah. Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor. Kay, R. Jackie Alder. 1999. Coastal Planning and Management. E & FN Spon. London. Kajanus, M. 2001. Local Culture as A Strength of Rural Tourism - Expert Interview Analysis in Finland, Germany and Britain. Working paper presented at Grass Roots Conference, 23-27 October, 2001 in Chipping, Britain. Pohjois-Savo Polytechnic, Rural Education, Kotikyläntie 254, Iisalmi, Finland. Kusumastanto, T. 1994. An Investment Strategy for The Development of Brackishwater Shrimp Aquaculture Industry in Indonesia. Ph.D Dissertation in Economics. Auburn University. Auburn, Alabama. USA. Muhammad, D. 1999. Penerapan Pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Pembangunan Pariwisata Pantai di Kepulauan Derawan Propinsi Kalimantan Timur. Tesis (tidak dipublikasikan). Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor. Muir, J. F. & R. J. Roberts. 1985. Recent Advances in Aquaculture. Croom Helm Ltd., London, Sydney. Nurhakim, S. 2001. Sea Farming sebagai Upaya Peningkatan Produksi melalui Perlindungan dan Pengkayaan, hal.:10-16. Dalam, A. Sudrajat, E. S. Heruwati, A. Poernomo, A. Rukyani, J. Widodo & E. Danakusumah (Eds.). Teknologi Budidaya Laut dan Pengembangan Sea Farming di Indonesia. Puslitbang Eksplorasi Laut dan Perikanan, Jakarta. Paliawaludin, L.O. 2004. Analisis Kesesuaian Lahan dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Teluk Kendari. Tesis (tidak dipublikasikan). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Permadi, B. 1992. Buku Petunjuk Manual Mengenai Teori dan Aplikasi Model The Analytical Hierarchy Process (AHP). Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi Universitas Indonesia. Pillay, T. V. R. 1990. Aquaculture, Principles and Practices. Fishing News Books, Oxford, London, Edinburgh, Cambridge, Victoria. Prahasta, E. 2001. Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Informatika, Bandung. Poernomo, A. 1992. Pemilihan Lokasi Tambak Udang Berwawasan Lingkungan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Jakarta.
117
118
Poerwowidagdo, S.J. 2003. Prosedur Analisis Sistem. Himpunan Materi Kuliah Program Pasca Sarjana. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Rais, J., Budi Sulistiyo, Son Diamar, Tiene Gunawan, Monique Sumampouw, Tjoek Azis S., Idwan Suhardi, Asep Karsidi, Sigit Widodo. 2004. Menata Ruang Laut Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta. Rangkuti, F. 2002. Analisis SWOT, Teknik Membedah kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Rustiadi, E., Sunsun S., Dyah R.P. 2006. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Diktat (tidak dipublikasikan). Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor. Saaty, T.L. 1991. Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. Salusu, J. 1996. Proses Pengambilan Keputusan Perencanaan. Modul Perencanaan Pembangunan. Pusat Studi Kebijaksanaan dan Manajemen Pembangunan-LPPM- Universitas Hasanuddin. Program Diklat Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Tingkat Dasar (TMPP-D), Kerjasama OTO-BAPPENAS-Depdagri dengan Unhas. Ujung Pandang. Sandy, I.M. 1986. Geografi Regional Indonesia. Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Depok. Saragih, A. 2004. Analisis Kerusakan Hutan Mangrove dan Upaya Rehabilitasi Berbasiskan Partisipasi Masyarakat Lokal di Sekitar Muara Sangatta, Kalimantan Timur. Tesis (tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana Universitas Mulawarman. Samarinda. Shell, E. W & T. F. Lowell. 1993. The Development of Aquaculture: an Ecosystem Perspective. Alabama Agricultural Experiment Station, Auburn University, Alabama. Situmorang, M. 2005, Sumberdaya Minyak dan Gas Bumi (migas) Lepas Pantai (Bahan Kuliah), Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, Bogor Soebagio. 2004. Analisis Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Kepulauan Seribu dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Kegiatan Budidaya Perikanan dan Pariwisata. Disertasi (tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Subandar, A. 1999. Potensi Teknik Evaluasi Multi Kriteria dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol. 1 No. 5, hal 70-80.
118
119
Subandar, A. 2002. Multy Criteria Decision Making Techniques. Himpunan Materi Kuliah PS-SPL IPB. Tidak diterbitkan. 22 hal. Subandar, A. Lukijanto. A. Sulaiman. 2005. Penentuan Daya Dukung Budidaya Keramba Jaring Apung. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta. Sugiarti; D.G. Bengen; R. Dahuri. 2000. Analisis Kebijakan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir di Kota Pasuruan – Jawa Timur. Jurnal. Pesisir & Lautan, Volume 3, No. 2. 2000. PKSPL-IPB, Bogor. Sukardi, K. 2007. Pengelolaan Pesisir untuk Pengembangan Perikanan. Himpunan Bahan Kuliah (Hand Out). PS-SPL IPB. Bogor Syahputra, Y. 2005. Pertumbuhan dan Kandungan Karaginan Budidaya Rumput laut (Euchema cottoni) pada Kondisi Lingkungan yang berbeda dan Perlakuan Jarak tanam di Teluk Lhok Seudu. Tesis (tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tahir, A. 2002. Analisis Kesesuaian Lahan dan Kebijakan Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Teluk Balikpapan. Tesis (tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tucker Jr., J. W. 1998. Marine Fish Culture. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht The Netherlands. Unmul. 2002. Survei Potensi Kawasan Pesisir Kabupaten Kutai Timur. Laporan Penelitian. Universitas Mulawarman (Unmul) dan Bappeda Kabupaten Kutai Timur. Sangatta Vincentius, Angelinus. 2003. Analisis Kesesuaian Lahan dan Arahan Pengembangan Kawasan Pesisir Teluk Maumare, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tesis (tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor Wibowo, A. 2004. Aplikasi SIG untuk Kesesuaian Lahan Tambak. Modul Pelatihan. Laboratorium Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam. BPPT. Jakarta. Widigdo, B. 2006. Metoda/Teknik Penentuan Daya Dukung Wilayah Pesisir. Materi Kuliah. Tidak Diterbitkan. PS-SPL IPB. Bogor. Zatnika, A. 1985. Uji Coba Budidaya Rumput Laut di Nusa Dua Bali. Laporan Penelitian. BPPT. Jakarta.
119
116
Lampiran 1:
Hasil Pengamatan Hidro-osenografi Lokasi Stasiun I Stasiun II Stasiun III Stasiun IV Stasiun V Stasiun VI
Posisi Geografis 117°54’32”E 0°30’31”N 117°57’20”E 0°38’15”N 117°66’30”E 0°57’40”N 117°72’22”E 0°60’14”N 118°00’30”E 0°75’15”N 117°99’20”E 0°95’10”N
Arus (cm/dt)
Gelombang (cm) Maksimal Minimal
Salinitas (‰)
Kecerahan (%)
Suhu Permukaan (°C)
pH
Sedimen Substrat
Terumbu Karang
Biota Laut
2,8
86,0
91,0
32
70
28
7
Pasir putih, karang pecah
HC
Teripang coklat
8,3
51,5
33,0
30
50
30
7
Pasir putih, karang pecah
HC
Bulu babi, bintang laut biru, teripang
1,8
40,0
32,0
30
60
30
8
Pasir putih, karang pecah
HC
Bulu babi, bintang laut biru, teripang
7,9
34,5
32,0
35
85-90
29
7
Pasir putih, karang pecah
HC
Bulu babi, bintang laut biru
1,8
44,0
32,5
30
90
31
8
Pasir putih, karang pecah
SC dan HC
Bulu babi, bintang laut biru
3,2
34,5
18,0
30
60
29
8
Pasir putih, karang pecah
HC
Bulu babi, bintang laut biru, teripang
Waktu Pengamatan: Hari/Tanggal : Kamis/28 Desember 2006 Waktu : 09.00-selesai Wita
116
117
Lampiran 2:
Bobot dan Prioritas Alternatif Kegiatan Perikanan untuk Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Kutai Timur Responden
Struktur 1
2
3
4
5
6
7
MEAN 8
9
10
11
12
P
Kriteria Tujuan Ekonomi
0.109
0.320
0.105
0.105
0.528
0.094
0.320
0.105
0.637
0.297
0.105
0.118
0.184
0.211
P3
Penurunan Konflik Sosial Kelestarian SDA dan Lingk
0.309
0.122
0.258
0.637
0.140
0.280
0.122
0.258
0.258
0.163
0.258
0.268
0.230
0.264
P2
0.582
0.558
0.637
0.258
0.332
0.626
0.558
0.637
0.105
0.540
0.637
0.614
0.459
0.526
P1
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.873
1.000
a. Peningkatan PAD
0.094
0.109
0.105
0.105
0.140
0.118
0.109
0.105
0.637
0.571
0.105
0.105
0.145
0.165
P3
b. Peningk Pendapatan Masy
0.626
0.582
0.637
0.258
0.528
0.268
0.582
0.637
0.258
0.143
0.637
0.637
0.436
0.497
P1
c. Penyerapan TK
0.280
0.309
0.258
0.637
0.332
0.614
0.309
0.258
0.105
0.286
0.258
0.258
0.297
0.338
P2
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.877
1.000
c. Konflik antar Pelaku
0.792
0.417
0.683
0.683
0.643
0.402
0.556
0.620
0.380
0.560
0.386
0.332
0.518
0.542
P1
d. Konflik antar Ruang
0.208
0.583
0.317
0.317
0.357
0.598
0.444
0.380
0.620
0.440
0.614
0.668
0.437
0.458
P2
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.956
1.000
f. SDA Dapat Pulih
0.240
0.582
0.637
0.637
0.297
0.105
0.582
0.230
0.637
0.594
0.637
0.528
0.420
0.486
P1
g. SDA tidak Pulih
0.373
0.109
0.105
0.258
0.540
0.637
0.109
0.648
0.258
0.157
0.258
0.140
0.241
0.280
P2
h. Jasa-jasa Lingkungan
0.387
0.309
0.258
0.105
0.163
0.258
0.309
0.122
0.105
0.249
0.105
0.332
0.202
0.234
P3
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.864
1.000
Sub Kriteria Ekonomi
Sub Kriteria Sosial
Sub Kriteria Lingkungan
Alternatif Kegiatan Bd TAMBAK Bd KARAMBA Bd RUMPUT LAUT
0.205 0.363 0.432 1.000
0.120 0.341 0.539 1.000
0.215 0.498 0.287 1.000
0.157 0.437 0.406 1.000
0.092 0.510 0.398 1.000
0.101 0.531 0.368 1.000
0.162 0.472 0.366 1.000
0.103 0.279 0.618 1.000
0.075 0.426 0.499 1.000
0.099 0.492 0.409 1.000
0.104 0.458 0.438 1.000
0.083 0.463 0.456 1.002
0.119 0.432 0.427 0.979
0.122 0.442 0.436
P3 P1 P2
1.000
117
118 Lampiran 3:
Nilai Produksi Perikanan Budidaya Pantai Menurut Kecamatan, 2005 (Dalam Ribuan)
Kecamatan Perikanan Laut Sangatta Bengalon Kaliorang Sangkulirang Sandaran Sektor i Kabupaten
Total Kecamatan
SEKTOR
Perikanan Darat
Tambak
Kolam 25,740,000.00
Karamba Kerapu
Rumput Laut
40,875,000.00
8,400,000.00
89,356,401.80
837,600.00
3,801.80
13,500,000.00
549,400.00
1,900.90
18,000,000.00
-
-
7,200,000.00
25,751,300.90
2,375,500.00
-
61,250,000.00
-
-
8,100,000.00
71,725,500.00
349,300.00
-
36,750,000.00
-
-
-
37,099,300.00
350,700.00
-
-
-
-
350,700.00
4,462,500.00
5,702.70
40,875,000.00
23,700,000.00
129,500,000.00
25,740,000.00
Total Sektor Kabupaten Sumber: Buku Tahunan Statistik Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Kab. Kutai Timur, 2005
224,283,202.70
118
119
Lampiran 4: PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN KUTAI TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000 - 2005 (Juta Rp) LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Pertambangan Migas (Minyak dan Gas) b. Pertambangan Non Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas : a.1. Pengilangan Minyak Bumi a.2. Gas Alam Cair (LNG) b. Industri Non Migas : b.1. Makanan, Minuman dan Tembakau b.2. Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit b.3. Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot RT b.4. Kertas dan Barang Cetakan b.5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet b.6. Semen, Barang Lain Bukan Logam b.7. Logam Dasar Besi dan Baja b.8. Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan b.9. Barang Lainnya 4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik b. Gas c. Air Bersih 5. BANGUNAN
2000
r)
2001
r)
2002
r)
2003
r)
2004
r)
2005
***)
287,474.21 87,224.16 24,221.08 18,510.14 119,711.13 37,807.70
303,364.51 82,009.17 27,622.01 20,873.38 135,747.29 37,112.66
580,461.44 115,539.98 62,060.15 34,047.20 323,851.19 44,962.93
568,176.99 112,135.53 83,075.45 45,438.12 267,473.58 60,054.31
601,710.63 135,885.32 92,342.81 60,674.31 244,987.49 67,820.71
675,730.33 158,815.60 102,571.73 63,800.38 260,794.94 89,747.69
4,735,701.68 245,607.79 4,453,253.93 36,839.95
6,044,022.90 253,963.62 5,747,390.95 42,668.33
5,367,507.83 278,028.76 5,030,278.84 59,200.23
4,769,292.87 303,383.34 4,387,383.18 78,526.34
8,051,312.20 346,460.23 7,604,033.33 100,818.64
10,157,143.08 395,201.82 9,644,004.97 117,936.28
20,008.60 20,008.60 14,146.76 5,683.62 109.68 68.55
22,848.06 22,848.06 17,166.77 5,465.02 133.09 83.18
41,675.34 41,675.34 38,676.64 2,732.51 163.81 102.38
47,608.46 47,608.46 47,307.35 185.30 115.81
56,802.07 56,802.07 56,421.16 234.40 146.50
64,928.43 64,928.43 64,494.20 267.22 167.01
3,942.44 3,634.84 307.60
5,362.67 4,943.77 418.91
9,331.77 8,598.97 732.81
13,258.70 12,187.20 1,071.50
15,522.87 14,679.39 843.47
19,922.91 19,153.20 769.71
35,941.79
170,986.42
356,282.45
315,747.76
331,535.15
356,925.82
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran
203,845.40 196,000.66 855.03 6,989.71
253,344.17 242,970.61 1,564.65 8,808.90
285,410.25 270,301.03 3,072.69 12,036.52
276,519.90 252,380.76 5,932.35 18,206.79
387,241.67 359,606.18 5,191.09 22,444.39
472,520.20 440,964.97 7,012.28 24,542.95
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI a. Pengangkutan : a.1. Angkutan Rel a.2. Angkutan Jalan Raya a.3. Angkutan Sungai, Danau & Penyeb. a.4. Angkutan Laut a.5. Angkutan Udara a.6. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi : b.1. Pos dan Telekomunikasi b.2. Jasa Penunjang Komunikasi
101,197.56 93,682.78 7,746.93 31,027.45 45,540.99 9,367.41 7,514.79 5,844.07 1,670.72
138,357.81 129,526.93 9,464.14 37,903.16 69,091.66 13,067.97 8,830.88 6,909.10 1,921.78
160,801.12 146,159.43 14,424.23 43,542.35 73,366.69 14,826.16 14,641.69 11,423.63 3,218.06
167,665.51 150,487.16 18,673.55 46,257.57 70,189.75 15,366.29 17,178.35 13,496.14 3,682.21
193,818.36 170,477.66 30,581.30 47,615.13 74,875.93 17,405.29 23,340.70 18,432.01 4,908.70
291,685.90 265,981.93 44,361.17 71,954.98 122,631.32 27,034.46 25,703.96 20,295.55 5,408.41
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN a. Bank b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan
69,657.75
89,215.30
110,596.41
127,863.25
140,338.43
167,322.95
1,957.97 920.38 64,009.30 2,770.10
2,466.41 1,226.50 81,677.68 3,844.71
3,058.00 1,851.39 100,881.14 4,805.89
3,427.00 3,346.14 115,874.10 5,216.00
3,941.05 4,810.63 124,908.60 6,678.15
4,456.86 5,448.01 148,347.75 9,070.34
9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum : a.1. Administrasi Pemerintahan & Pertahanan a.2. Jasa Pemerintahan Lainnya b. Swasta : b.1. Jasa Hiburan dan Rekreasi b.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan b.3. Jasa Perorangan dan Rumahtangga
35,813.97 28,673.14 28,673.14 7,140.83 581.52 1,804.27 4,755.04
42,219.13 33,466.46 33,466.46 8,752.67 658.44 2,152.42 5,941.81
79,110.08 67,978.32 67,978.32 11,131.76 715.76 2,544.67 7,871.33
99,374.38 86,389.18 86,389.18 12,985.21 799.30 3,205.96 8,979.95
108,736.05 93,484.00 93,484.00 15,252.04 878.18 3,934.16 10,439.70
127,052.82 109,820.87 109,820.87 17,231.96 864.01 4,685.57 11,682.37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
5,493,583.40
7,069,720.96
6,991,176.69
6,385,507.82
9,887,017.42
12,333,232.44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO @
5,247,975.61
6,815,757.34
6,713,147.94
6,082,124.48
9,540,557.19
11,938,030.62
794,721.68
1,068,366.39
1,682,869.09
1,694,741.30
1,936,523.86
2,294,025.64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO @@
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Timur, 2006
119
120
Lampiran 5: DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN KUTAI TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000 - 2005 (% ) LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan
2000
r)
2001
r)
2002
r)
2003
r)
2004
r)
2005
**)
5.23 1.59 0.44 0.34 2.18 0.69
4.29 1.16 0.39 0.30 1.92 0.52
8.30 1.65 0.89 0.49 4.63 0.64
8.90 1.76 1.30 0.71 4.19 0.94
6.09 1.37 0.93 0.61 2.48 0.69
5.48 1.29 0.83 0.52 2.11 0.73
86.20 4.47 81.06 0.67
85.49 3.59 81.30 0.60
76.78 3.98 71.95 0.85
74.69 4.75 68.71 1.23
81.43 3.50 76.91 1.02
82.36 3.20 78.20 0.96
3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas : a.1. Pengilangan Minyak Bumi a.2. Gas Alam Cair (LNG) b. Industri Non Migas : b.1. Makanan, Minuman dan Tembakau b.2. Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit b.3. Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot RT b.4. Kertas dan Barang Cetakan b.5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet b.6. Semen, Barang Lain Bukan Logam b.7. Logam Dasar Besi dan Baja b.8. Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan b.9. Barang Lainnya
0.36 0.36 0.26 0.10 0.00 0.00
0.32 0.32 0.24 0.08 0.00 0.00
0.60 0.60 0.55 0.04 0.00 0.00
0.75 0.75 0.74 0.00 0.00
0.57 0.57 0.57 0.00 0.00
0.53 0.53 0.52 0.00 0.00
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik b. Gas c. Air Bersih
0.07 0.07 0.01
0.08 0.07 0.01
0.13 0.12 0.01
0.21 0.19 0.02
0.16 0.15 0.01
0.16 0.16 0.01
5. BANGUNAN
0.65
2.42
5.10
4.94
3.35
2.89
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran
3.71 3.57 0.02 0.13
3.58 3.44 0.02 0.12
4.08 3.87 0.04 0.17
4.33 3.95 0.09 0.29
3.92 3.64 0.05 0.23
3.83 3.58 0.06 0.20
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI a. Pengangkutan : a.1. Angkutan Rel a.2. Angkutan Jalan Raya a.3. Angkutan Sungai, Danau & Penyeb. a.4. Angkutan Laut a.5. Angkutan Udara a.6. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi : b.1. Pos dan Telekomunikasi b.2. Jasa Penunjang Komunikasi
1.84 1.71 0.14 0.56 0.83 0.17 0.14 0.11 0.03
1.96 1.83 0.13 0.54 0.98 0.18 0.12 0.10 0.03
2.30 2.09 0.21 0.62 1.05 0.21 0.21 0.16 0.05
2.63 2.36 0.29 0.72 1.10 0.24 0.27 0.21 0.06
1.96 1.72 0.31 0.48 0.76 0.18 0.24 0.19 0.05
2.37 2.16 0.36 0.58 0.99 0.22 0.21 0.16 0.04
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN a. Bank b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan
1.27
1.26
1.58
2.00
1.42
1.36
0.04 0.02 1.17 0.05
0.03 0.02 1.16 0.05
0.04 0.03 1.44 0.07
0.05 0.05 1.81 0.08
0.04 0.05 1.26 0.07
0.04 0.04 1.20 0.07
9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum : a.1. Administrasi Pemerintahan & Pertahanan a.2. Jasa Pemerintahan Lainnya b. Swasta : b.1. Jasa Hiburan dan Rekreasi b.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan b.3. Jasa Perorangan dan Rumahtangga
0.65 0.52 0.52 0.13 0.01 0.03 0.09
0.60 0.47 0.47 0.12 0.01 0.03 0.08
1.13 0.97 0.97 0.16 0.01 0.04 0.11
1.56 1.35 1.35 0.20 0.01 0.05 0.14
1.10 0.95 0.95 0.15 0.01 0.04 0.11
1.03 0.89 0.89 0.14 0.01 0.04 0.09
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Pertambangan Migas (Minyak dan Gas) b. Pertambangan Non Migas c. Penggalian
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Timur, 2006
120
121
Lampiran 6:
Rincian Anggaran Biaya Budidaya Tambak Udang Tradisional Plus (Rp/Ha/Musim) NO A.
KOMPONEN Biaya 1
2
3
B.
SATUAN
JUMLAH
HARGA
TOTAL
Investasi a. Pencetakan Tambak b. Pembuatan Pintu air c. Saluran Irigasi Sekunder d. Bangunan Jaga SUB TOTAL
M² unit m² unit
10.000 1 100 1
2.500 2.000.000 15.000 3.000.000
25.000.000 2.000.000 1.500.000 3.000.000 31.500.000
Biaya Tetap/Peralatan a. Pompa Air b. Peralatan Tebar Benur c. Anco d. Peralatan Panen e. Timbangan SUB TOTAL
unit unit unit unit unit
1 2 2 1 1
2.000.000 100.000 50.000 200.000 350.000
2.000.000 200.000 100.000 200.000 350.000 2.850.000
Biaya Variabel/modal kerja a. Benih b. Pakan c. Pupuk d. Saponin e. Kapur f. Tenaga Kerja g. Bahan Bakar h. Ongkos Panen SUB TOTAL
ekor kg kg kg kg HKO lt hari
30.000 3.000 200 100 500 180 125 1
50 1.000 2.500 5.000 1.000 15.000 4.000 500.000
1.500.000 3.000.000 500.000 500.000 500.000 2.700.000 500.000 500.000 9.700.000
300
75.000
22.500.000
Manfaat Penjualan Hasil Panen
kg
Pinjaman bank = Rp 30.000.000, dengan bunga 24 % per tahun, selama 3 tahun Periode panen tiap 6 bulan (2 musim per tahun)
121
122
Lampiran 7:
Cash Flow Analisis Usaha Tambak Udang Tradisional Plus di Pesisir Kab. Kutai Timur (Rp/ha/th) Komponen
Tahun ke… 0
1. INVESTASI a. Pencetakan Tambak b. Pembuatan Pintu air c. Saluran Irigasi Sekunder d. Bangunan Jaga SUB TOTAL 2. BIAYA TETAP/PERALATAN a. Pompa Air b. Peralatan Tebar Benur c. Anco d. Peralatan Panen e. Timbangan SUB TOTAL Penyusutan (5%)
1
2
3
4
5
25.000.000 2.000.000 1.500.000 3.000.000 31.500.000
2.000.000
2.000.000
200.000 100.000 200.000 350.000 2.850.000 142.500
142.500,00
142.500,00
200.000 100.000 200.000 350.000 2.850.000 142.500,00
3.000.000 6.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.400.000 1.000.000 1.000.000 19.400.000 970.000 12.400.000
3.000.000 6.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.400.000 1.000.000 1.000.000 19.400.000 970.000 12.400.000
32.912.500,00
142.500,00
142.500,00
3.000.000 6.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.400.000 1.000.000 1.000.000 19.400.000 970.000 12.400.000
3.000.000 6.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.400.000 1.000.000 1.000.000 19.400.000 970.000
3.000.000 6.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.400.000 1.000.000 1.000.000 19.400.000 970.000
32.912.500,00
35.762.500,00
20.512.500,00
20.512.500,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
(34.492.500)
12.087.500
12.087.500
9.237.500
24.487.500
24.487.500
1,00
0,89
0,80
0,71
0,64
0,57
R/C PV
(34.492.500)
1,37 10.792.411
1,37 9.636.081
1,26 6.575.070
2,19 15.562.249
2,19 13.894.865
NPV B/C PBP
21.968.175,82 1,64 3,94
3. BIAYA VARIABEL a. Benih b. Pakan c. Pupuk d. Saponin e. Kapur f. Tenaga Kerja g. Bahan Bakar h. Ongkos Panen SUB TOTAL Lain-lain (5%) Angsuran bank TOTAL BIAYA
34.492.500,00
4. PENERIMAAN a. Pinjaman Bank b. Penjualan Hasil Panen TOTAL PENERIMAAN NET BENEFIT (π) DF (12%)
30.000.000,00
122
123
Lampiran 8:
RINCIAN ANGGARAN BIAYA BUDIDAYA RUMPUT LAUT Eucheuma cottonii LONG LINE (Rp/unit/musim) NO A. 1
2
3
B.
KOMPONEN Biaya Investasi a. Perahu
SATUAN
JUMLAH
HARGA
TOTAL
unit
1
12.000.000
12.000.000
Biaya Tetap/Peralatan a. Tali biang 10 mm b. Tali ris 7 mm c. Jerigen d. Para-para penjemuran e. Tali rafia f. Botol aqua g. Timbangan h. Jangkar/kayu patok SUB TOTAL
kg kg piece unit kg piece unit unit
20 20 40 4 100 160 1 100
20.000 20.000 15.000 100.000 3.000 500 150.000 3.000
400.000 400.000 600.000 400.000 300.000 80.000 150.000 300.000 2.630.000
Biaya Variabel/modal kerja a. Benih b. Upah pengikatan benih c. Upah pemanenan d. Upah pengeringan SUB TOTAL
kg HOK HOK HOK
1.920 8 8 12
2.000 60.000 60.000 15.000
3.840.000 480.000 480.000 180.000 4.980.000
2.375
4.000
9.500.000
Manfaat Penjualan Hasil Panen Kering
kg
1 unit = 2400 m² Pinjaman bank = Rp 10.000.000. dengan bunga 24% per tahun. selama 3 tahun Periode panen tiap 3 bulan (4 musim per tahun)
123
124
Lampiran 9: Cash Flow Analisis Usaha Budidaya Rumput Laut Long Line (2400 m²) di Pesisir Kab.Kutai Timur (Rp/unit/th) Komponen 0 1. INVESTASI a. Perahu SUB TOTAL 2. BIAYA TETAP/PERALATAN a. Tali biang 10 mm b. Tali ris 7 mm c. Jerigen d. Para-para penjemuran e. Tali rafia f. Botol aqua g. Timbangan h. Jangkar/patok kayu SUB TOTAL Penyusutan (5%)
4. PENERIMAAN a. Pinjaman Bank
400.000 400.000 600.000 400.000 300.000 80.000 150.000 300.000 2.630.000 131.500
400.000 400.000 600.000 400.000 300.000 80.000
2.180.000 109.000
2.180.000 109.000
15.360.000 1.920.000 1.920.000 720.000 19.920.000 996.000 4.133.333
15.360.000 1.920.000 1.920.000 720.000 19.920.000 996.000
15.360.000 1.920.000 1.920.000 720.000 19.920.000 996.000
27.338.333
27.810.833
23.205.000
23.205.000
38.000.000
38.000.000
38.000.000
38.000.000
38.000.000
38.000.000
38.000.000
38.000.000
38.000.000
38.000.000
(14.761.500)
10.661.667
10.661.667
10.189.167
14.795.000
14.795.000
1.00
0.89
0.80
0.71
0.64
0.57
(14.761.500) 28.307.279 2.92 3.78
1.39 9.519.345
1.39 8.499.415
1.37 7.252.448
1.64 9.402.490
1.64 8.395.080
14.761.500
R/C PV NPV B/C PBP
400.000 400.000 600.000 400.000 300.000 80.000
400.000 400.000 600.000 400.000 300.000 80.000
2.180.000 109.000
2.180.000 109.000
400.000 400.000 600.000 400.000 300.000 80.000 150.000 300.000 2.630.000 131.500
15.360.000 1.920.000 1.920.000 720.000 19.920.000 996.000 4.133.333
15.360.000 1.920.000 1.920.000 720.000 19.920.000 996.000 4.133.333
27.338.333
10.000.000
TOTAL PENERIMAAN
DF (12%)
5
400.000 400.000 600.000 400.000 300.000 80.000
b. Penjualan Hasil Panen
NET BENEFIT (π)
4
12.000.000 12.000.000
3. BIAYA VARIABEL a. Benih b. Upah pengikatan benih c. Upah pemanenan d. Upah pengeringan SUB TOTAL Lain-lain (5%) Angsuran bank
TOTAL BIAYA
Tahun ke… 2 3
1
124
125
Lampiran 10:
RINCIAN ANGGARAN BIAYA BUDIDAYA KERAPU TIKUS DALAM KARAMBA JARING TANCAP (Rp/unit/musim) NO A. 1
KOMPONEN Biaya Investasi
SATUAN
JUMLAH
HARGA
TOTAL
a. Rakit Karamba
unit
1
25.000.000
25.000.000
b. Rumah jaga
unit
1
5.000.000
5.000.000
c. Perahu
unit
1
12.000.000
12.000.000
d. Tabung oksigen
unit
1
4.000.000
46.000.000
SUB TOTAL 2
Biaya Tetap/Peralatan a. Jaring
m
b. Peralatan Tebar Benih
unit
c. Peralatan Panen
unit
d. Timbangan
unit
4 1
1.000.000
100.000
1
200.000
200.000
1
350.000
350.000 4.650.000
Biaya Variabel/modal kerja a. benih kerapu
ekor
1.200
8.000
9.600.000
b. pakan ikan rucah
kg
4.800
5.000
24.000.000
c. Obat-obatan
unit
1
500.000
HOK
240
20.000
d. Upah pemeliharaan SUB TOTAL
B.
4.000.000
100.000
SUB TOTAL
3
4.000.000
500.000 4.800.000 38.900.000
Manfaat Penjualan Hasil Panen
kg
420
230.000
96.600.000
1 unit = 144 m² (4 lubang) Pinjaman bank = Rp 50.000.000. dengan bunga 24% per tahun. selama 5 tahun Periode panen tiap 15 bulan (0.8 musim per tahun)
125
126
Lampiran 11: Cash Flow Analisis Usaha Budidaya Kerapu Tikus dalam Karamba Tancap (144 m²) di Pesisir Kabupaten Kutai Timur Komponen
Tahun ke… 0
1. INVESTASI a. Rakit Karamba b. Rumah jaga c. Perahu d. Tabung oksigen SUB TOTAL 2. BIAYA TETAP a. Jaring b. Peralatan Tebar Benih c. Peralatan Panen d. Timbangan SUB TOTAL Penyusutan (5%)
1
4. PENERIMAAN 1. Pinjaman Bank 2. Ikan kerapu
4.000.000.00
4.000.000.00
100.000.00 200.000.00 350.000.00 4.650.000.00
100.000.00 200.000.00 350.000.00 4.650.000.00
232.500
DF (12%) R/C PV NPV B/C PBP
4
5
232.500
232.500
232.500
232.500
232.500
7.680.000 19.200.000 400.000 3.840.000 31.120.000 1.556.000 12.400.000
7.680.000 19.200.000 400.000 3.840.000 31.120.000 1.556.000 12.400.000
7.680.000 19.200.000 400.000 3.840.000 31.120.000 1.556.000 12.400.000
7.680.000 19.200.000 400.000 3.840.000 31.120.000 1.556.000 12.400.000
7.680.000 19.200.000 400.000 3.840.000 31.120.000 1.556.000 12.400.000
45.308.500
45.308.500
49.958.500
45.308.500
45.308.500
77.280.000
77.280.000
77.280.000
77.280.000
77.280.000
77.280.000
77.280.000
77.280.000
77.280.000
77.280.000
(50.882.500)
31.971.500
31.971.500
27.321.500
31.971.500
31.971.500
1.00
0.89
0.80
0.71
0.64
0.57
-
1.71
1.71
1.55
1.71
1.71
(50.882.500.00)
28.545.982.14
25.487.484.06
19.446.904.04
20.318.466.24
18.141.487.72
50.882.500
50.000.000
TOTAL PENERIMAAN NET BENEFIT (π)
3
25.000.000.00 5.000.000.00 12.000.000.00 4.000.000.00 46.000.000.00
3. BIAYA VARIABEL a. benih kerapu b. pakan ikan rucah c. Obat-obatan d. Upah pemeliharaan SUB TOTAL Lain-lain (5%) Angsuran bank TOTAL BIAYA
2
61.057.824.20 2.20 3.65
126
127
Lampiran 12: Rincian Perhitungan Luas Efektif Lahan di Daratan dan di Perairan Pesisir Kabupaten Kutai Timur Luas wilayah penelitian di darat: 27.100,34282153 ha (100 %) Luas wilayah penelitian di perairan: 27.502,75232874 ha (100 %) Pola pemanfataan di darat (berdasarkan rencana pola pemanfaatan ruang RTRW Kab.
Kutai Timur tahun 2004) o Hutan lindung mangrove: o Wisata pantai: o Pemukiman: o Pertambangan: o Dermaga pelabuhan. dan lain-lain:
22.008 ha (81.21 %) 184 ha (0.68 %) 227 ha (0.84 %) 600 ha (2.21 %) 168 ha (0.62 %)
+ 23.187 ha (85.56%) Luas Efektif Budidaya Tambak: 27.100,34 ha – 23.187 ha = 3.913,34 ha (14.44 %) Pola pemanfatan di perairan (berdasarkan asumsi-asumsi) o Area perikanan tangkap (unit kapal ikan: 2.223 unit): o Alur transportasi penumpang dan barang: o Wisata bahari (luas terumbu karang):
11.115 ha (40.41 %) 2.000 ha (7.27 %) 1.280 ha (4.65 %)
5.500 ha (20 %) 2.750 ha (10 %) 200 ha (0.73 %) 1.000 ha (3.64 %) + 23.845 ha (86.70%) Luas untuk budidaya karamba dan rumput laut = 27.502.75 ha – 23.845 ha o o o o
Kawasan konservasi: Kawasan penyangga: Kawasan pelabuhan: Ruang operasional budidaya:
= 3.657.75 ha (13.30 %) Luas Efektif untuk budidaya karamba tancap dan rumput laut masing-masing adalah Luas Efektif Karamba Tancap = 11.24 % x 3.657.75 ha = 411.13 ha Luas Efektif Rumput Laut = 88.76 % x 3.657.75 ha = 3.246.62 ha Prosentase luas efektif untuk budidaya karamba tancap dan rumput laut diperoleh dari luas kesesuaian lahan yang diperoleh dari analisis pada peta komposit, sebagai berikut: Total Potensi karamba dan rumput laut = 10.714.48 ha Potensi Karamba = 1.204.77 ha (11.24 % dari Total Potensi) Potensi Rumput laut = 9.509.71 ha (88.76 % dari Total Potensi)
127
128
Lampiran 13: KUISIONER SWOT FAKTOR INTERNAL BUDIDAYA TAMBAK FOKUS KEKUATAN KELEMAHAN PENGAMATAN (STRENGTH) (WEAKNESS)
Sumberdaya alam/ Ekosistem pesisir Sumberdaya manusia (sosial. ekon. budaya) Kelembagaan Sarana Prasarana/Investasi Pemasaran Kebijakan Pemerintah Rencana Tata Ruang
FOKUS PENGAMATAN
FAKTOR EKSTERNAL BUDIDAYA TAMBAK PELUANG ANCAMAN (OPPORTUNITY) (THREAT)
Sumberdaya alam/ Ekosistem pesisir Sumberdaya manusia (sosial. ekon. budaya) Kelembagaan Sarana Prasarana/Investasi Pemasaran Kebijakan Pemerintah Rencana Tata Ruang
128
129
FAKTOR INTERNAL BUDIDAYA KARAMBA PEN CAGE FOKUS KEKUATAN KELEMAHAN PENGAMATAN (STRENGTH) (WEAKNESS)
Sumberdaya alam/ Ekosistem pesisir Sumberdaya manusia (sosial. ekon. budaya) Kelembagaan Sarana Prasarana/Investasi Pemasaran Kebijakan Pemerintah Rencana Tata Ruang
FAKTOR EKSTERNAL KARAMBA PEN CAGE FOKUS PELUANG PENGAMATAN (OPPORTUNITY)
ANCAMAN (THREAT)
Sumberdaya alam/ Ekosistem pesisir Sumberdaya manusia (sosial. ekon. budaya) Kelembagaan Sarana Prasarana/Investasi Pemasaran Kebijakan Pemerintah Rencana Tata Ruang
129
130
FAKTOR INTERNAL BUDIDAYA RUMPUT LAUT FOKUS KEKUATAN PENGAMATAN (STRENGTH)
KELEMAHAN (WEAKNESS)
Sumberdaya alam/ Ekosistem pesisir Sumberdaya manusia (sosial. ekon. budaya) Kelembagaan Sarana Prasarana/Investasi Pemasaran Kebijakan Pemerintah Rencana Tata Ruang
FAKTOR EKSTERNAL BUDIDAYA RUMPUT LAUT FOKUS PELUANG PENGAMATAN (OPPORTUNITY)
ANCAMAN (THREAT)
Sumberdaya alam/ Ekosistem pesisir Sumberdaya manusia (sosial. ekon. budaya) Kelembagaan Sarana Prasarana/Investasi Pemasaran Kebijakan Pemerintah Rencana Tata Ruang
130
131
Lampiran 14: KUISIONER DATA NON GOVERNMENT STAKEHOLDER Kota/Kabupaten : ………………………………………….. Tanggal :………………… Profil lembaga Nama Lembaga :……………………………………………………………………………………. Nama Pimpinan : 1.………………………………………………………………………………… 2..…..…………………………………………………………………………… Alamat : …..…….……………………………………………………………………… ...............….…….……….……………………………………………………. Telephone : .…………………………….. Facsimile : ..........……………………… E-mail :.…………………………………………………………………………………… Tanggal berdiri :.....………………………………………………………………………………. No. Akta (bila ada): ……………………………..…………………………………………………. Struktur Organisasi: Ada (terlampir)
Tidak ada
Jenis organisasi : Yayasan Ormas Orpol Asosiasi CBO Koperasi ……………………………………………………………………………. Tipe kegiatan : Penelitian Advokasi Info-com Pendanaan Pendidikan & lat. B. Kemanusiaan …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………… Bidang kegiatan : Pertanian Sosial Kebudayaan Perburuhan Lingkungan hidup Ibu & anak Ek. Masyarakat Gizi & makanan Industri Tek. Tepat guna Masy. Adat Gender Industri kecil Hak asasi manusi Ketrampilan ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… Wilayah Kegiatan: Desa/Kel. Nasional
Kab. Kota. Internasional
Propinsi
Sumber Dana: Modal sendiri Iuran anggota Pemerintah Donor Dlm. Neg. Donor LN Usaha sendiri ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..
131
132
Mitra Kerja : Instansi Pemerintah No. Nama Instansi
Nama Program
Waktu
Keterangan
LSM/ORNOP No. Nama LSM/ORNOP
Nama Program
Waktu
Keterangan
Lembaga Internasional No. Nama Lembaga Int.
Nama Program
Waktu
Keterangan
Masyarakat No. Nama kelompok
Nama Program
Waktu
Keterangan
Peran Dalam Perencanaan Partisipatif 1. Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Keterlibatan institusi Anda dalam perencanaan bersama dalam masyarakat. sering pernah tidak pernah Penjelasan rinci: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Jika Anda pernah terlibat. dimana tingkat keterlibatannya: Kelurahan Kab./kota Propinsi Nasional Penjelasan rinci: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Bentuk keterlibatan institusi Anda dalam perencanaan pembangunan konsultasi persetujuan pelaksanaan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
132
133
5. Apa tugas layanan masyarakat yang dilakukan lembaga Anda dalam pelaksanaan proyek/program? memfasilitasi melatih mendampingi mengawasi mengevaluasi ……………………… ………………………………………… …………………………………………… Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Perencanaan Yang Partisipatif 1. Pendapat mengenai sistem partisipasi masyarakat di wilayah Anda selama ini sudah baik cukup baik tidak baik Alasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Bila ada. apa hambatan utama tidak jalannya partisipasi masyarakat? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Pendapat tentang peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan: sudah baik cukup baik tidak baik Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Usulan perbaikan/peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. Perlukah pelaku pembangunan (stakeholder) membentuk sebuah forum dialog pembangunan perlu tidak perlu tidak tahu mengapa: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 6. Bila perlu. bentuk yang paling baik menurut anda adalah forum dialog NGS & GS forum NGS saja tidak tahu Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 7. Bila perlu. siapa yang harus memfasilitasi pertemuan pemda NGS . tidak tahu Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
133
134
Pengelolaan Sumberdaya Alam 1. Pilihlah salah satu/lebih dari sumberdaya pesisir berikut yang selama ini dimanfaatkan oleh stakeholders (pelaku pembangunan) dalam kehidupannya ekosistem mangrove ekosistem pantai ekosistem estuaria ekosistem terumbu karang ekosistem lamun …………….. Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Apakah kondisi sumberdaya pesisir tersebut saat ini dalam mendukung kehidupan stakeholder atau masyarakat di sekitarnya baik kurang mendukung tidak mendukung Alasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Masalah apa yang paling sering muncul dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir tersebut ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 4. Apakah konservasi sumberdaya pesisir pernah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan selama ini sering pernah tidak pernah Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. Pendapat tentang perlunya mempertimbangkan masalah konservasi dalam perencanaan pembangunan pesisir perlu tidak perlu tidak tahu Alasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Terima kasih
134
135
Lampiran 15: KUISIONER DATA GOVERMENT STAKEHOLDER Kota/Kabupaten : ………………………………………….. Tanggal : ………………………… Profil lembaga Nama Dinas/Inst.: ………………………………………………………………………………… Nama Pimpinan: 1. .……………………………………………………………………………… 2. .……………………………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Telephone : .…………………………….. Facsimile : ……………………………… E-mail : .……………………………………………………………………………… Struktur Organisasi : Ada (terlampir)
Tidak ada
Tipe kegiatan : .……………………………………………………………………………… Mitra Kerja : Instansi Pemerintah No. Nama Instansi
Nama Program
Waktu
Keterangan
LSM/ORNOP No. Nama LSM/ORNOP
Nama Program
Waktu
Keterangan
Lembaga Internasional No. Nama Lembaga Int.
Nama Program
Waktu
Keterangan
Masyarakat No. Nama kelompok
Nama Program
Waktu
Keterangan
135
136
Peran Dalam Perencanaan Partisipatif 1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang benar menurut Anda apabila masyarakat mengetahui ikut dalam setiap proses ada sosialisasi ikut memilih dan menetapkan …………………………………… Penjelasan: ……………………................................................................................................. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Keterlibatan institusi Anda dalam perencanaan bersama masyarakat. sering pernah tidak pernah Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Batas keterlibatan institusi Anda dalam perencanaan pembangunan konsultasi persetujuan pelaksanaan Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Apa tugas layanan masyarakat yang dilakukan dinas/instansi dalam pelaksanaan proyek/program? memfasilitasi melatih mendampingi memobilisasi mengawasi mengevaluasi ………………………………………… …………………………………………… Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Perencanaan Yang Partisipatif 1. Pendapat mengenai mekanisme partisipasi masyarakat di wilayah Anda selama ini sudah baik cukup baik tidak baik Alasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Adakah hambatan pelaksanaan partisipasi pembangunan bersama masyarakat? ada tidak ada Bila ada. apa hambatan utama tidak jalannya partisipasi masyarakat? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
136
137
3 Usulan perbaikan/peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Perlukah pelaku pembangunan (stakeholder) membentuk sebuah forum dialog pembangunan perlu tidak perlu tidak tahu mengapa: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. Bila perlu. bentuk yang paling baik menurut anda adalah: forum dialog NGS & GS forum NGS saja tidak tahu Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 6. Bila perlu. siapa yang harus memfasilitasi pertemuan pemda NGS tidak tahu Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Pengelolaan Sumberdaya Alam 1. Pilihlah salah satu/lebih dari sumberdaya pesisir berikut yang terkait pengelolaannya dengan stakeholders (pelaku pembangunan) ekosistem mangrove ekosistem pantai ekosistem estuaria ekosistem terumbu karang ekosistem lamun …………….. Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
2. Apakah kondisi sumberdaya pesisir tersebut saat ini mendukung masyarakat di sekitarnya baik kurang mendukung tidak mendukung Alasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
3. Masalah apa yang paling sering muncul dalam pengelolaan sumberdaya pesisir tersebut ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….
137
138
4. Apakah konservasi sumberdaya pernah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan selama ini sering pernah tidak pernah Penjelasan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. Pendapat tentang perlunya mempertimbangkan masalah konservasi dalam perencanaan pembangunan pesisir perlu tidak perlu tidak tahu mengapa: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Terima kasih
138
139
Lampiran 16: KUISIONER PROSES HIERARKI ANALISIS (PHA)
1. Kuisioner perbandingan antar kriteria: Tujuan Tujuan
Peningkatan Ekonomi
Peningkatan Ekonomi
1
Penurunan Konflik Sosial
Kelestarian SDA dan Lingkungan
1
Penurunan Konflik Kelestarian SDA dan Lingkungan
1
2. Kuisioner perbandingan antar sub-kriteria pada kriteria Peningkatan Ekonomi Sub Kriteria Sub Kriteria
Peningkatan PAD
Peningkatan PAD
Peningkatan kesejahteraan
Penyerapan TK dan kesempatan berusaha
1
Peningkatan Pendapatan Masyarakat Penyerapan TK dan kesempatan berusaha
1 1
3. Kuisioner perbandingan antar sub-kriteria pada kriteria Penurunan Konflik Sosial Sub Kriteria Sub Kriteria Konflik antar Pelaku Konflik antar Ruang Konflik antar Pelaku 1 Konflik antar Ruang 1 4. Kuisioner perbandingan antar sub-kriteria pada kriteria Kelestarian SDA dan Lingkungan Sub Kriteria Sub Kriteria
Renewable resources Unrenewableresources Jasling laut
Renewable resources
Unrenewable resources
Jasling laut
1 1 1
139
140
5. Kuisioner perbandingan antar alternatif kegiatan pada sub kriteria Peningkatan PAD Alternatif Kegiatan Alternatif Kegiatan Bd Tambak Bd Karamba Bd Rumput Laut
Bd Tambak
1
Bd Karamba
1
Bd Rumput Laut
1
6. Kuisioner perbandingan antar alternatif kegiatan pada sub kriteria Peningkatan Pendapatan Masyarakat Alternatif Kegiatan Alternatif Kegiatan Bd Tambak Bd Karamba Bd Rumput Laut
Bd Tambak
1
Bd Karamba
1
Bd Rumput Laut
1
7. Kuisioner perbandingan antar alternatif kegiatan pada sub kriteria Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha Alternatif Kegiatan Alternatif Kegiatan Bd Tambak Bd Karamba Bd Rumput Laut
Bd Tambak
1
Bd Karamba
1
Bd Rumput Laut
1
8. Kuisioner perbandingan antar alternatif kegiatan pada sub kriteria Penurunan Konflik antar Pelaku Alternatif Kegiatan Alternatif Kegiatan Bd Tambak Bd Karamba Bd Rumput Laut
Bd Tambak Bd Karamba Bd Rumput Laut
1 1 1
140
141
9. Kuisioner perbandingan antar alternatif kegiatan pada sub kriteria Penurunan Konflik antar Ruang Alternatif Kegiatan Alternatif Kegiatan Bd Tambak Bd Karamba Bd Rumput Laut
Bd Tambak
1
Bd Karamba
1
Bd Rumput Laut
1
10. Kuisioner perbandingan antar alternatif kegiatan pada sub kriteria Pemanfaatan SDA dapat pulih (renewable resources) Alternatif Kegiatan Alternatif Kegiatan Bd Tambak Bd Karamba Bd Rumput Laut
Bd Tambak
1
Bd Karamba
1
Bd Rumput Laut
1
11. Kuisioner perbandingan antar alternatif kegiatan pada sub kriteria Pemanfaatan SDA Tidak Pulih (unrenewable resources) Alternatif Kegiatan Alternatif Kegiatan Bd Tambak Bd Karamba Bd Rumput Laut
Bd Tambak
1
Bd Karamba
1
Bd Rumput Laut
1
12. Kuisioner perbandingan antar alternatif kegiatan pada sub kriteria Pemanfaatan Jasa-jasa Lingkungan Alternatif Kegiatan Alternatif Kegiatan Bd Tambak Bd Karamba Bd Rumput Laut
Bd Tambak Bd Karamba Bd Rumput Laut
1 1 1
141
142
Lampiran 17:
PETA-PETA TEMATIK
PETA TEMATIK ARUS KAB. KUTAI TIMUR 117°45'
118°00' 118
118°15'
118°30'
118°45'
Sandaran
Sangkulirang #
Kaliorang
Maloy
#
Tanjungmanis Susuk Dalam
0°45'
Sekerat
#
#
Tg. Labuhanbini
P.Miang Besar
#
P.Birahbirahan
Muarabengalon
0°30'
0°30'
#
Teluk Nepa
Tg. Pagar
# Labuhankelambu P.Miang Kecil
#
Sangatta
# #
0°45'
Bengalon
Susuk Luar
Kaliorang # Bualbual #
Tg.Mangkalihat
#
#
#
#
#
#
#
119°00' 119
1°00' 1
1°00' 1
117°30'
# #
Tg.Bara
#
# #
Tg.Sangatta Tl.Lombok
SELAT# MAKASSAR
Tl.Kabak Tl.Pandan
117°30'
118 118°00'
117°45'
118°15'
LEGENDA: Bengalon Kaliorang Sandaran Sangatta Sangkulirang Permukiman
N
0
0°15'
0°15'
#
10 Kilometers
118°30'
119 119°00'
118°45'
INZET LOKASI PENELITIAN
Kab. Berau Kota Pola Arus Sungai
#
Sumber Peta: 1. Peta RBI Bakosurtanal 1992 skala 1:250.000 2. Peta Alur Laut Dishidros TNI AL No .37, 1992, skala 1:200.0000 3. Peta Sumberdaya Laut Kaltim LIPI, 2001, skala 1:1.000.000
PULAU KALIMANTAN
PETA TEMATIK BATHYMETRI KAB. KUTAI TIMUR 117°45'
118°00' 118
118°15'
118°30'
118°45'
Sandaran
Sangkulirang
0°45'
Bengalon
#
Sekerat
Maloy
#
#
#
Susuk Luar
# #
Teluk Nepa #
Tg. Pagar
Tg. Labuhanbini
# Labuhankelambu P.Miang Kecil
P.Miang Besar
#
P.Birahbirahan
Muarabengalon
# #
Tg.Mang
Tanjungmanis Susuk Dalam
0°30'
Sangatta
#
#
Kaliorang # Bualbual
#
#
0°30'
#
0°45'
#
#
#
#
Kaliorang
119°00' 119
1°00' 1
1°00' 1
117°30'
Tg.Bara
#
# #
Tg.Sangatta Tl.Lombok
SELAT MAKASSAR
Tl.Kabak Tl.Pandan
117°30'
N
0
#
0°15'
0°15'
#
10 Kilometers
117°45'
118 118°00'
118°15'
118°30'
118°45'
LEGENDA: kedalaman Bengalon Sumber Peta: 1. Peta RBI Bakosurtanal 1992 <2 atau >40m Kaliorang skala 1:250.000 2-<3 atau >15-40 m2. Peta Sandaran Alur Laut Dishidros TNI AL No .37, 1992, skala 1:200.0000 3-15 m Sangatta 2. Peta Tematik Proyek MCRMP Kab. Kutim Garis_pantai 2005, skala 1:50.000 Sangkulirang Sungai Kab. Berau # Kota
119 119°00' INZET LOKASI PENELITIAN
PULAU KALIMANTAN
142
143
PETA TEMATIK SALINITAS KAB. KUTAI TIMUR 117°45'
118°00' 118
118°15'
118°30'
118°45'
Sandaran
Sangkulirang #
Maloy
#
Kaliorang 0°45'
Teluk Nepa #
Tg. Pagar
P.Miang Besar
#
Tg. Labuhanbini
P.Birahbirahan
Muarabengalon
0°30'
0°30'
# #
# #
0°45'
Sekerat
#
Sangatta
Susuk Luar
Bualbual Labuhankelambu # P.Miang Kecil #
#
Tanjungmanis Susuk Dalam
#
#
Tg.Mangk
#
# #
Bengalon
#
#
#
#
119°00' 119
1°00' 1
1°00' 1
117°30'
Tg.Bara
#
0°15'
# #
Tg.Sangatta Tl.Lombok
SELAT# MAKASSAR
Tl.Kabak Tl.Pandan
117°30'
118 118°00'
117°45'
118°15'
118°30'
LEGENDA: Salinitas Bengalon < 30 Kaliorang >30 -- 31 Sandaran >31 -- 32 Sangatta >32 -- 33 Sangkulirang >33 -- 34 >34 -- 35 Kab. Berau
N
0
0°15'
#
10 Kilometers
119 119°00'
118°45'
INZET LOKASI PENELITIAN Sumber Peta: 1. Peta RBI Bakosurtanal 1992 skala 1:250.000 2. Peta Alur Laut Dishidros TNI AL No .37, 1992, skala 1:200.0000 2. Peta Tematik Proyek MCRMP Kab. Kutim 2005, skala 1:50.000
PULAU KALIMANTAN
PETA TEMATIK KETERLINDUNGAN PERAIRAN KAB. KUTAI TIMUR 117°45'
118°00' 118
118°15'
118°30'
118°45'
Sandaran
Sangkulirang #
Maloy
#
Tanjungmanis Susuk Dalam
0°45'
Sekerat
#
#
#
Sangatta
# #
Teluk Nepa #
Tg. Pagar
P.Miang Besar
#
Tg. Labuhanbini
P.Birahbirahan
Muarabengalon
0°30'
0°30'
Bualbual Labuhankelambu # P.Miang Kecil
# #
0°45'
Bengalon
Susuk Luar
#
#
Tg.Mangkaliha
#
# # #
#
#
#
Kaliorang
119°00' 119
1°00' 1
1°00' 1
117°30'
Tg.Bara
#
# #
Tg.Sangatta Tl.Lombok
Tl.Kabak Tl.Pandan
117°30'
N
0
# SELAT MAKASSAR
0°15'
0°15'
#
10 Kilometers
117°45'
118 118°00'
118°15'
LEGENDA: Bengalon Keterlindungan Kaliorang sangat terlindung terbuka Sandaran terlindung Sangatta Garis_pantai Sangkulirang Sungai Kab. Berau #
Kota
118°30'
118°45'
119 119°00' INZET LOKASI PENELITIAN
Sumber Peta: 1. Peta Alur Laut Dishidros TNI AL No .37, 1992, skala 1:200.0000 2. Peta RBI Bakosurtanal, 1992 skala 1:250.000 3. Survey Lapangan
PULAU KALIMANTAN
143
144
PETA TEMATIK KECERAHAN PESISIR KAB. KUTAI TIMUR 117°45'
118°00' 118
118°15'
118°30'
118°45'
Sandaran
Sangkulirang #
Maloy
#
Kaliorang 0°45'
Bengalon
#
#
0°30'
# #
Teluk Nepa #
Tg. Pagar
#
Tg. Labuhanbini
P.Miang Besar
#
P.Birahbirahan
Muarabengalon
0°30'
Sangatta
Susuk Luar
# Labuhankelambu P.Miang Kecil
#
#
Tanjungmanis Susuk Dalam
Kaliorang # Bualbual
Sekerat
Tg.Mangkalihat
#
0°45'
#
#
#
#
#
119°00' 119
1°00' 1
1°00' 1
117°30'
# #
Tg.Bara
#
# #
Tg.Sangatta Tl.Lombok
#
SELAT MAKASSAR
Tl.Kabak Tl.Pandan
117°30'
118 118°00'
117°45'
118°15'
118°30'
LEGENDA: Kecerahan Bengalon 100% Kaliorang 90% Sandaran 85% Sangatta 70% Sangkulirang 60% Kab. Berau
N
0
0°15'
0°15'
#
10 Kilometers
119 119°00'
118°45'
INZET LOKASI PENELITIAN Sumber Peta: 1. Peta Alur Laut Dishidros TNI AL No .37, 1992, skala 1:200.0000 2. Peta Tematik Proyek MCRMP Kab. Kutim 2005, skala 1:50.000
PULAU KALIMANTAN
PETA TEMATIK DISSOLVED OKSIGEN KAB. KUTAI TIMUR 117°45'
118°00' 118
118°15'
118°30'
118°45'
Sandaran
Sangkulirang
0°45'
#
Bengalon
Sekerat
Maloy
#
#
Susuk Luar
Bualbual
# #
Teluk Nepa #
Tg. Pagar
Tg. Labuhanbini
# Labuhankelambu P.Miang Kecil
P.Miang Besar
#
P.Birahbirahan
Muarabengalon
# #
Tg.Mang
Tanjungmanis Susuk Dalam
0°30'
Sangatta
#
#
#
Kaliorang #
#
#
0°30'
#
0°45'
#
#
#
#
Kaliorang
119°00' 119
1°00' 1
1°00' 1
117°30'
Tg.Bara
#
# #
Tg.Sangatta Tl.Lombok
Tl.Kabak Tl.Pandan
117°30'
N
0
SELAT# MAKASSAR
0°15'
0°15'
#
10 Kilometers
117°45'
118 118°00'
118°15'
LEGENDA: DISSOLVED OKSIGEN Bengalon <4 Kaliorang 4 -- 4,5 Sandaran >4,5 -- 5 Sangatta >5 -- 5,5 Garis_pantai Sangkulirang Sungai Kab. Berau #
Kota
118°30'
118°45'
119 119°00' INZET LOKASI PENELITIAN
Sumber Peta: 1. Peta Alur Laut Dishidros TNI AL No .37, 1992, skala 1:200.0000 2. Peta Tematik Proyek MCRMP Kab. Kutim 2005, skala 1:50.000
PULAU KALIMANTAN
144
145
PETA TEMATIK TERUMBU KARANG KAB. KUTAI TIMUR 117°45'
118°00' 118
118°15'
118°30'
118°45'
Sandaran
Sangkulirang #
Maloy
#
Tanjungmanis Susuk Dalam
0°45'
Sekerat
Bualbual Labuhankelambu # P.Miang Kecil #
#
Sangatta
Teluk Nepa #
Tg. Pagar
P.Miang Besar
#
Tg. Labuhanbini
P.Birahbirahan
Muarabengalon
0°30'
0°30'
#
# #
0°45'
Bengalon
Susuk Luar
#
#
Tg.Mangkalihat
#
# # #
#
#
#
Kaliorang
119°00' 119
1°00' 1
1°00' 1
117°30'
# #
Tg.Bara
#
# #
Tg.Sangatta Tl.Lombok
# SELAT MAKASSAR
Tl.Kabak Tl.Pandan
117°30'
118 118°00'
117°45'
118°15'
LEGENDA: Bengalon Kaliorang Sandaran # Sangatta Sangkulirang Kab. Berau
N
0
0°15'
0°15'
#
10 Kilometers
118°30'
119 119°00'
118°45'
INZET LOKASI PENELITIAN
Garis_pantai Sungai Kota
Terumbu Karang
Sumber Peta: 1. Peta Alur Laut Dishidros TNI AL No .37, 1992, skala 1:200.0000 2. Peta RBI Bakosurtanal, 1992 skala 1:250.000 3. Survey Lapangan
PULAU KALIMANTAN
PETA TEMATIK SUBSTRAT DASAR PERAIRAN KAB. KUTAI TIMUR 117°45'
118°00' 118
118°15'
118°30'
118°45'
119°00' 119
1°15'
1°15'
117°30'
Sandaran
Sangkulirang
1°00' 1
Maloy
#
Tanjungmanis Susuk Dalam #
# #
0°45'
Sekerat
#
#
#
0°30'
# #
Teluk Nepa #
Tg. Pagar
Tg. Labuhanbini
P.Miang Besar
#
P.Birahbirahan
Muarabengalon
0°30'
Sangatta
Susuk Luar
Kaliorang # Bualbual # Labuhankelambu # P.Miang Kecil
0°45'
Bengalon
Tg.Mangkalihat
#
1°00' 1
#
Kaliorang
#
#
#
#
Tg.Bara
0°15'
0°15'
#
#
#
#
Tl.Kabak Tl.Pandan
117°30'
N
0
SELAT MAKASSAR
0°00' 0
0°00' 0
# #
Tg.Sangatta Tl.Lombok
10 Kilometers
117°45'
118 118°00'
118°15'
118°30'
118°45'
LEGENDA: Sumber Peta: Bengalon Substrat_Dasar_Perairan 1. Peta Alur Laut Dishidros TNI AL No .37, 1992, skala 1:200.0000 Kaliorang lumpur 2. Peta RBI Bakosurtanal, 1992 pasir karang Sandaran skala 1:250.000 3. Survey Lapangan pasir lumpur Sangatta 4. Olah Data Citra Garis_pantai Sangkulirang Kab. Berau
#
Sungai Kota
119 119°00' INZET LOKASI PENELITIAN
PULAU KALIMANTAN
145
146
PETA TEMATIK CURAH HUJAN KAB. KUTAI TIMUR 117°30'
117°45'
118°00' 118
118°15'
118°30'
118°45'
#
1°00' 1
Kaliorang 0°45'
Maloy
#
Sekerat
# #
Teluk Nepa #
Tg. Pagar
Tg. Labuhanbini
Labuhankelambu # P.Miang Kecil P.Miang Besar
#
P.Birahbirahan
Muarabengalon
0°30'
0°30'
Susuk Luar
Bualbual
#
Sangatta
Tg.Mangk
Tanjungmanis Susuk Dalam #
Kaliorang #
#
#
#
#
0°45'
#
#
#
#
Bengalon
1°00' 1
Sandaran
Sangkulirang
#
119°00' 119
# #
Tg.Bara
#
Tg.Sangatta Tl.Lombok
0°15'
# #
SELAT# MAKASSAR
Tl.Kabak Tl.Pandan
117°30'
118 118°00'
117°45'
118°15'
118°30'
LEGENDA: Curah_hujan Bengalon 1600 - 2100 Kaliorang 1600 - 2700 1600 - 3900 Sandaran 1600 - 4100 Sangatta 1600 - 4200 1600 - 4400 Sangkulirang 1800 - 4200 Kab. Berau 1800 - 4400
N
0
0°15'
#
10 Kilometers
119 119°00'
118°45'
INZET LOKASI PENELITIAN
Sumber Peta: 1. Peta RBI Bakosurtanal 1992 skala 1:250.0000 2. Peta Jenis Tanah Puslitanag 2001, skala 1:250.000 PULAU KALIMANTAN
PETA TEMATIK JENIS TANAH KAB. KUTAI TIMUR 117°45'
118°00' 118
118°15'
118°30'
118°45'
Sandaran
Sangkulirang #
Maloy
#
Tanjungmanis Susuk Dalam
0°45'
Sekerat
#
#
Teluk Nepa #
Tg. Pagar
Tg. Labuhanbini
# Labuhankelambu P.Miang Kecil
P.Miang Besar
#
P.Birahbirahan
Muarabengalon
0°30'
Sangatta
#
Susuk Luar
Bualbual
#
#
0°30'
#
#
# #
0°45'
Bengalon
#
Kaliorang
Tg.Mangkaliha
#
# #
#
#
#
Kaliorang
119°00' 119
1°00' 1
1°00' 1
117°30'
Tg.Bara
#
0°15'
# #
Tg.Sangatta Tl.Lombok
SELAT MAKASSAR
Tl.Kabak Tl.Pandan
117°30'
N
0
#
0°15'
#
10 Kilometers
117°45'
118 118°00'
118°15'
LEGENDA: Jenis Tanah: Bengalon Dystropept Kaliorang Fluvaquent Sandaran Hydraquent Rendolls Sangatta Tropaquept Sangkulirang Tropotolis Tropudults
118°30'
118°45'
119 119°00' INZET LOKASI PENELITIAN
Sumber Peta: 1. Peta RBI Bakosurtanal 1992 skala 1:250.0000 2. Peta Jenis Tanah Puslitanag 2001, skala 1:250.000 PULAU KALIMANTAN
146
147
Lampiran 18: Dokumentasi
Pantai di lokasi tambak Bengalon
TPI di Muara S. Kenyamukan
Mangrove di Sangkimah
Bagan penangkapan ikan
Vegetasi cemara laut
Ekosistem pasir putih
Mangrove di lokasi tambak Sangkulirang
Ekosistem Lamun
147
148
Vegetasi kelapa di Teluk Lombok
Karamba tancap di Teluk Lombok
Karamba di Tanjung Bara
Karamba apung dengan drum
Kondisi Tambak Bengalon
Bulu babi
Mangrove Teluk Lombok
Rumput Laut
148
