Analisis Kegiatan Modal Ventura antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usahanya (Studi pada PT Bahana Artha Ventura)

Analisis Kegiatan Modal Ventura antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usahanya (Studi pada PT Bahana Artha Ventura) Nurana Sekar Lestari dan Aad Rusyad Nurdin

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Universitas Indonesia, Depok, 16424, Indonesia

E-mail: [email protected]

Abstrak Modal ventura merupakan salah satu bentuk pembiayaan, yang terutama ditujukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Indonesia, modal ventura dijalankan oleh perusahaan modal ventura, yang termasuk dalam lembaga keuangan. Salah satu perusahaan modal ventura yang terdapat di Indonesia adalah PT Bahana Artha Ventura. Skripsi ini membahas mengenai modal ventura secara umum dan penerapannya pada PT Bahana Artha Ventura, serta menganalisis salah satu perjanjian modal ventura yaitu Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil antara PT Bahana Artha Ventura dan PT X sebagai perusahaan pasangan usahanya, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.

Analysis of Venture Capital Activities between a Venture Capital Company and its Investee Company (Study on PT Bahana Artha Ventura) Abstract Venture capital is one of the form of financing, particularly targeted for the micro, small, and medium enterprises. In Indonesia, venture capital is conducted by venture capital companies, which are categorized as financial institutions. One of the venture capital companies in Indonesia is PT Bahana Artha Ventura. This thesis examines venture capital in general and its practice in PT Bahana Artha Ventura. This thesis also analyzes a venture capital contract in the form of Revenue Sharing Financing Agreement between PT Bahana Artha Ventura and PT X as its investee company, using normative-juridical research methods. Keywords: venture capital, financing, investee company, agreement

Analisis kegiatan..., Nurana Sekar Lestari, FH UI, 2014

Pendahuluan A.

Latar Belakang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah ada sejak dulu dan

menjadi penopang perekonomian masyarakat. Pada tahun 2000, terdapat 39.784.036 unit UMKM yang terdiri dari 39.705.204 unit usaha kecil (usaha mikro belum terdata), dan 78.832 unit usaha menengah.1 Hingga tahun 2012 terdapat 56.534.592 unit UMKM yang terdiri dari 55.856.176 unit usaha mikro, 629.418 unit usaha kecil, dan 48.997 unit usaha menengah.2 Hal ini berarti telah terdapat perkembangan sebanyak 16.750.556 unit UMKM dalam kurun waktu dua belas tahun atau sebesar 42 persen. Kemandirian ekonomi merupakan hal yang diidamkan oleh setiap pengusaha, termasuk pengusaha UMKM. Namun, walaupun usaha tersebut berukuran kecil, tetap diperlukan modal yang mungkin bagi sang pengusaha dirasakan bukan merupakan jumlah yang kecil. Salah satu cara untuk mendapatkan dana adalah melalui pinjaman atau kredit bank. Memberikan kredit atau pembiayaan (kredit bagi bank konvensional, pembiayaan bagi bank syariah) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank, sesuai dengan definisi bank yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan)3 serta termasuk dalam salah satu usaha yang dilakukan oleh bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat.4 Namun, bank memiliki tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi dan sangat selektif dalam memilih pihak yang akan diberikan pinjaman atau kredit, termasuk bagi pengusaha yang hendak mencari modal bagi usahanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan.

1

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (1), “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 1999-2000”, http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=137:data-umkm2000&Itemid=93, diunduh pada 17 Februari 2014. 2

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2), “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2011-2012”, http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=109:data-umkm2012&Itemid=93, diunduh pada 13 Februari 2014. 3

Indonesia (1), Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3473 dan LN No. 82 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 2. 4

Ibid., Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b.


Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pepperdine University pada kuartal ketiga tahun 2013, di Amerika Serikat terdapat 59 persen pengusaha kecil yang mencari pembiayaan dari bank, namun hanya 27 persen dari mereka yang berhasil mendapatkannya, bahkan tingkat kesuksesan dalam mendapatkan pembiayaan dari bank lokal hanya sekitar sepuluh persen.5 Hal ini antara lain disebabkan kesulitan yang dihadapi pengusaha kecil atau pengusaha yang baru merintis bisnisnya dalam memenuhi kriteria yang ditentukan oleh bank. Selain itu, pinjaman bank juga dibebani dengan bunga. Bank memiliki hak atas bunga dari suatu pinjaman, tanpa memedulikan keberhasilan dari usaha tersebut. Bunga yang dikenakan kepada pengusaha UMKM pada kenyataannya dapat mencapai angka 30 persen. 6 Hal ini jauh berbeda dengan bunga bagi pengusaha UMKM di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia, di mana bunga bagi pengusaha UMKM hanya berkisar antara 3 hingga 5 persen.7 Oleh karena itu dibutuhkan alternatif lain bagi usaha kecil atau usaha baru untuk mendapatkan pembiayaan selain dari kredit bank. Salah satu lembaga alternatif untuk mendapatkan pembiayaan adalah perusahaan modal ventura, yang merupakan salah satu lembaga pembiayaan sebagaimana yang mulanya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Keppres 61/1988). Keppres 61/1988 telah dicabut dan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres 9/2009). Salah satu perusahaan modal ventura yang terdapat di Indonesia adalah PT Bahana Artha Ventura. PT Bahana Artha Ventura yang didirikan pada tahun 1993, hingga tahun 2010 telah merangkul sebanyak 35.681 unit UMKM sebagai perusahaan pasangan usahanya (PPU) dengan total pembiayaan mencapai angka 5,3 triliun rupiah.8 Selain itu, PT Bahana Artha

5

Ty Kiisel, “The Five „C‟s of Small Business Lending,” http://www.forbes.com/sites/tykiisel/2013/11/05/the-five-cs-of-small-business-lending/, diunduh pada 5 Februari 2014. 6

“Dokumen Notariil Kredit UKM Memberatkan Bagi Bank”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5145b2aeac423/dokumen-notariil-kredit-ukm-memberatkan-bagibank, diunduh pada 17 Februari 2014. 7

“Suku Bunga Kredit UKM Masih Double Digit”, http://www.infobanknews.com/2013/05/suku-bungakredit-ukm-masih-double-digit/, diunduh pada 19 Februari 2014. 8

PT Bahana Artha Ventura (1), “Pencapaian Kami”, http://www.bahana.co.id//bav/?pages=pencapaian, diunduh pada 19 Februari 2014.


Ventura juga memiliki anak perusahaan-anak perusahaan berupa perusahaan modal ventura daerah (PMVD) sebanyak 27 PMVD yang tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia.9

B.

Pokok Permasalahan Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut. 1.

Bagaimana pengaturan mengenai modal ventura yang berlaku di Indonesia?

2.

Bagaimana pelaksanaan kegiatan modal ventura pada PT Bahana Artha Ventura?

3.

Hal-hal apa sajakah yang diatur dalam perjanjian antara PT Bahana Artha Ventura dengan perusahaan pasangan usahanya?

C.

Tujuan Penelitian Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara

mendalam mengenai seluk beluk modal ventura dan perusahaan modal ventura di Indonesia, terutama pada PT Bahana Artha Ventura. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. 1.

Mengidentifikasi pengaturan mengenai modal ventura di Indonesia.

2.

Menganalisis kegiatan modal ventura pada PT Bahana Artha Ventura.

3.

Menganalisis perjanjian antara PT Bahana Artha Ventura dan perusahaan pasangan usahanya.

Tinjauan Teoritis Istilah “modal ventura” berasal dari istilah bahasa Inggris “venture capital” yang berasal dari dua kata yaitu “venture” yang berarti usaha dan “capital” yang berarti modal. Dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, “modal ventura” berarti modal untuk memulai usaha. Beberapa

ahli

telah

mendefinisikan

istilah

modal

ventura.

Tony

Lorenz

mendefinisikan modal ventura sebagai investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko di mana penyedia dana (venture capitalist) terutama

9

PT Bahana Artha Ventura (2), “Jaringan http://www.bahana.co.id//bav/?pages=bav_pmvd, diunduh pada 19 Februari 2014.


Modal

Ventura”,

mengharapkan capital gain, bukan pendapatan bunga atau dividen.10 Sementara itu Clinton D. Richardson, founder dan direktur dari Southern Capital Forum, memberikan pengertian modal ventura yaitu dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi.11 Adapun dari dalam negeri, Handowo Dipo memberikan definisi modal ventura sebagai dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang dapat dialihkan menjadi saham.12 Arief mendefinisikan modal ventura sebagai suatu bentuk penyertaan modal atau sejenisnya ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya dengan melakukan ekspansi, namun tidak mempunyai kemampuan untuk meperoleh pembiayaan, baik dari bank maupun dari pasar modal.13 Sementara itu, Soemitro Djojohadikusumo mengartikan modal ventura pada dasarnya adalah suatu usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha.14 Perkembangan modal ventura di Indonesia dimulai pada tahun 1973 dengan dibentuknya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional (PP 18/1973). Setelah itu, perkembangan modal ventura memasuki periode legalistik. Permulaan periode ini ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

(Keppres

61/1988),

dan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

1251/KMK/.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (KMK 1251/1988) sebagai peraturan pelaksanaannya. Keppres 61/1988 kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Keuangan (Perpres 9/2009) dan diterbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura (PMK 18/2012) sebagai peraturan pelaksanaannya.

10

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 19.

11

Ibid., mengutip Clinton Richardson, The Venture Magazine Complete Guide to Venture Capital, (New York: New American Library, 1987). 12

Ibid., mengutip Handowo Dipo, Sukses Memperoleh Dana Usaha dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura, (Jakarta: Handowo Dipo, 1995), hlm. 10. 13

Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzhal, dan Ferry N. Idroes, Bank and Financial Institution Management, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 1141. 14

Ibid.


Di Indonesia, kegiatan modal ventura dilaksanakan oleh perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura (venture capital company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.15 Investee company atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari perusahaan modal ventura.16 Perusahaan modal ventura dapat berupa perusahaan nasional, yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, lembaga Indonesia, Negara Republik Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah.17 Selain itu, perusahaan modal ventura dapat pula berbentuk perusahaan patungan (joint venture), di mana sebagian kepemilikannya terdapat penyertaan langsung badan usaha asing dan/atau lembaga asing.18 Adapula perusahaan modal ventura daerah, yang dikembangkan di tiap provinsi yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyediakan sarana pembiayaan dalam rangka membantu usaha mikro, kecil, dan mengengah yang sulit memenuhi kredit perbankan, sekaligus dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usaha.19

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang meneliti hukum sebagai norma positif dalam sistem perundangundangan. Pada metode penelitian yuridis-normatif, penelitian berfokus pada ketentuan hukum yang ada pada hukum nasional Indonesia, dalam hal ini adalah ketentuan perundang-

15

Indonesia (3), Peraturan Presiden Lembaga Pembiayaan, Perpres No. 9 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2 jo. Indonesia (4), Peraturan Menteri Keuangan Perusahaan Modal Ventura, PMK No. 18/PMK.010/2012 Tahun 2012, BNRI No. 143 Tahun 2012, Pasal 1 angka 1. 16

Indonesia (4), Pasal 1 angka 3.

17

Ibid., Pasal 1 angka 5.

18

Ibid., Pasal 1 angka 6.

19

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 311.


undangan, terutama dalam lingkup pembiayaan modal ventura untuk mencari jawaban atas pokok permasalahan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberi gambaran umum tentang suatu gejala. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang situasi permasalahan yang terjadi pada pembiayaan modal ventura, terutama yang terdapat pada PT Bahana Artha Ventura. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, artikel ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori atau pendapat para sarjana, majalah, dan surat kabar, serta hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan ahli dalam bidang pembiayaan modal ventura serta informan yang dapat memberikan informasi berupa data-data yang dibutuhkan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan penelitian ini, seperti Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan, Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan berbagai Keputusan Menteri Keuangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, artikel ilmiah, teori para sarjana, surat kabar, dan bahan yang diperoleh dari internet. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi dokumen yang didukung dengan wawancara kepada informan dan/atau narasumber. Dalam mengolah dan menganalisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, digunakan pendekaatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan mengingat penelitian ini bersifat deskriptif.

Hasil Penelitian Modal Ventura pada PT Bahana Artha Ventura

Kegiatan usaha PT Bahana Artha Ventura tercermin dari produk-produk yang dimilikinya. Produk-produk tersebut disesuaikan dengan peraturan tentang modal ventura yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Produk-produk tersebut adalah:


1. penyertaan saham; pada PT Bahana Artha Ventura, produk penyertaan saham merupakan produk pembiayaan di mana PT Bahana Artha Ventura masuk menjadi pemegang saham dari perusahaan pasangan usahanya; 2. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi; obligasi konversi merupakan fasilitas pinjaman untuk membiayai suatu proyek atau operasi bisnis perusahaan, seperti halnya pemberian fasilitas pinjaman namun obligasi konversi memberikan opsi untuk melakukan konversi utang menjadi saham; 3. pembagian atas hasil usaha; PT Bahana Artha Ventura hanya menggunakan pola pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan (revenue sharing), bukan berdasarkan laba (profit sharing). Produk pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha pada PT Bahana Artha Ventura memiliki tiga skema, yaitu: a.

skema “Modal Kerja,” dalam skema ini, PT Bahana Artha Ventura memberikan pembiayaan untuk modal perusahaan pasangan usaha dalam melakukan kegiatan usahanya;

b.

skema “Investasi,” dalam skema ini, pembiayaan yang diberikan oleh PT Bahana Artha Ventura memiliki tujuan khusus untuk digunakan sebagai investasi pembelian barang yang menjadi faktor produksi atau barang modal dari perusahaan pasangan usaha;

c.

skema “Pembiayaan Modal Ventura Jangka Pendek” (PMVJP) skema ini memberikan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha dalam pembayaran tagihan (piutang) terhadap pemberi kerja (bouwheer) tertentu.

Pada perkembangannya, terdapat pergeseran fungsi PT Bahana Artha Ventura sebagai perusahaan modal ventura, karena kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan berupa pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, sedangkan penyertaan saham dan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi kurang diminati. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, yaitu: a.

ketidaksesuaian sumber dana dengan pola penyertaan saham dan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi;

b.

ditujukannya modal ventura sebagai sarana pembiayaan bagi UMKM;


c.

tidak terdapat mekanisme divestasi yang optimal apabila pembiayaan dilakukan dengan penyertaan saham;

d.

tidak terdapat industri yang memiliki margin atau nilai tambah tinggi untuk dibiayai; dan

e.

penyertaan saham dan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi memiliki risiko yang lebih besar daripada pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Pembahasan Analisis Perjanjian antara PT Bahana Artha Ventura dengan PT X

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.20 Sementara itu, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.21 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang.22 Dengan demikian, hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.23 Dapat dikatakan bahwa antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha terdapat perikatan, karena di antara keduanya terdapat hubungan hukum di mana terdapat hak yang dapat dituntut dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh kedua pihak. Perikatan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha tidak termasuk dalam perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian, karena apapun sistem pembiayaannya, baik penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, maupun pembagian atas hasil usaha, berdasarkan pada perjanjian. 20

Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 9, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 1.

21

Subekti, Ibid.

22

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), Pasal 1233. 23

Subekti, Loc. Cit.


Perjanjian antara perusahaan modal ventura dan perusahan pasangan usaha tersebut adalah perjanjian modal ventura. Perjanjian Pembiayaan ini terdiri dari 26 pasal yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Pasal 1 tentang definisi; 2. Pasal 2 tentang bentuk pembiayaan; 3. Pasal 3 tentang jumlah dan tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan; 4. Pasal 4 tentang jangka waktu fasilitas pembiayaan; 5. Pasal 5 tentang syarat-syarat pencairan fasilitas pembiayaan; 6. Pasal 6 tentang cara penyaluran fasilitas pembiayaan; 7. Pasal 7 tentang pembayaran bagi hasil dan pelunasan fasilitas pembiayaan; 8. Pasal 8 tentang biaya lainnya dan denda; 9. Pasal 9 tentang pembayaran kepada PT Bahana Artha Ventura; 10. Pasal 10 tentang kewajiban-kewajiban PT X; 11. Pasal 11 tentang jaminan; 12. Pasal 12 tentang kuasa; 13. Pasal 13 tentang sistem pembukuan dan pelaporan; 14. Pasal 14 tentang pengakuan utang dan dasar penetapan utang; 15. Pasal 15 tentang pembinaan, pendampingan, dan pengawasan; 16. Pasal 16 tentang kesanggupan-kesanggupan; 17. Pasal 17 tentang pernyataan-pernyataan; 18. Pasal 18 tentang pembatasan-pembatasan; 19. Pasal 19 tentang kelalaian (wanprestasi); 20. Pasal 20 tentang force majeure; 21. Pasal 21 tentang akibat force majeure; 22. Pasal 22 tentang pemberitahuan resmi; 23. Pasal 23 tentang hak untuk meninjau kembali; 24. Pasal 24 tentang penunjukan dan pengalihan; 25. Pasal 25 tentang ketentuan lain; dan 26. Pasal 26 tentang hukum yang berlaku dan yurisdiksi. Setiap perjanjian menimbulkan hak yang dapat diperoleh dan kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap pihak. Dalam Perjanjian Pembiayaan ini, hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut.


PT Bahana Artha Ventura memiliki kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam Perjanjian Pembiayaan ini. Kewajiban dan hak tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kewajiban PT Bahana Artha Ventura: a. memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada PT X. 2. Hak PT Bahana Artha Ventura: a. menerima pengembalian Fasilitas Pembiayaan; b. menerima pembayaran Bagi Hasil; c. mengubah dan menetapkan sendiri besaran Bagi Hasil berdasarkan pertimbangannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PT X; d. mengadakan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap PT X, yang meliputi namun tidak terbatas pada segi keuangan, manajemen, perizinan, pengelolaan sumber daya manusia, atau hal-hal lain yang disepakati Para Pihak, apabila dianggap perlu; e. menempatkan seorang atau lebih wakilnya baik dalam posisi karyawan atau salah seorang pimpinan pada PT X, apabila dianggap perlu. PT X memiliki kewajiban dan hak sebagai berikut. 1. Kewajiban PT X: a. memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan sebelum menerima Fasilitas Pembiayaan, yang diatur dalam Pasal 5; b. mencairkan Fasilitas Pembiayaan dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan; c. membayar Bagi Hasil sebesar 0,55% (nol koma lima lima persen) dari pendapatan setiap bulan yang dilakukan tiap tanggal lima per bulan dimulai dari bulan pertama setelah pencairan dana; d. membayar angsuran pokok Fasilitas Pembiayaan yang dilakukan tiap tanggal lima per bulan dimulai pada bulan pertama setelah pencairan dana; e. membayar Fasilitas Pembiayaan lunas seluruhnya secara seketika dan tunai serta sempurna selambat-lambatnya pada saat berakhirnya perjanjian, kecuali jangka waktu tersebut diperpanjang berdasarkan pertimbangan dan persetujuan PT Bahana Artha Ventura; f. menanggung segala biaya yang timbul atau dikeluarkan karena pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, perjanjian pengikatan jamina, dan dokumen lain yang harus dibuat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;


g. membayar kepada PT Bahana Artha Ventura biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah pembiayaan yang dibayarkan setiap pencairan dana dan biaya administrasi sebesar 0,5 (nol koma lima persen) dari jumlah pembiayaa yang dibayarkan setiap pencairan dana; h. membayar biaya-biaya lain yang timbul dari dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pemibayaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua pajak, bea dan/atau meterai, notaris atau pejabat pembuat akta tanah, bank, atau kewajiban lainnya yang harus dibayar menurut peraturan perundangundangan yang berlaku kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Para Pihak; i. membayar kepada PT Bahana Artha Ventura seluruh kewajiban pembayaran dengan dikenai denda keterlambatan sebesar 0,5‰ (nol koma lima permil) per hari atas keterlambatan pengembalian pokok dan Bagi Hasil yang terutang, terhitung satu hari kalender setelah jatuh tempo hari pembayaran hingga saat dibayarkannya jumlah tersebut, dalam hal PT X terlambat melakukan pembayaran angsuran pokok pembiayaan dan Bagi Hasil; j. melakukan perpanjangan izin-izin yang terkait dengan kegiatan usahanya, serta izin-izin atas kapal yang menjadi objek pembayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya perizinan tersebut; k. menyerahkan laporan rutin yang terdiri dari: i. copy rekening koran setiap tiga bulan, ii. laporan aging piutang setiap bulan, iii. laporan keuangan in house setiap enam bulan, iv. laporan aging schedule setiap bulan, dan v. laporan keuangan audited tahunan; l. melakukan balik nama kepemilikan kapal; m. membayar seluruh cost over-run dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pembiayaan dan pungutan lain yang diwajibkan; n. memberikan izin kepada PT Bahana Artha Ventura untuk melakukan pemeriksaan atas kegiatan usaha PT X dan kapal yang dibiayai setiap saat; o. segera menyampaikan informasi tertulis kepada PT Bahana Artha Ventura perihal segala kejadian yang dapat mempengaruhi secara signifikan kinerja usaha dan kualitas pembiayaan PT Bahana Artha Ventura kepada PT X; p. memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada PT Bahana Artha Ventura untuk mengambil, menyita, serta menjual jaminan apabila terjadi


wanprestasi yang dilakukan oleh PT X; kuasa ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan dan diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat dicabut kembali atau dibatalkan atau berakhir oleh sebab-sebab apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebabsebab yang termuat dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 KUHPerdata; q. mengadakan sistem pembukuan sesuai dengan kaidah akuntansi sehingga memungkinkan kontrol internal yang baik, memudahkan pelaksanaan audit, dan merupakan alat yang baik bagi manajemen untuk pengawasan maupun perencanaan; r. memuat laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang disetujui oleh PT Bahana Artha Ventura dan harus telah diserahkan kepada PT Bahana Artha Ventura selambat-lambatnya 120 hari setelah berakhirnya tahun fiskal; s. memuat laporan keuangan in house secara reguler setiap bulannya; t. menyerahkan sepenuhnya manajemen PT X kepada PT Bahana Artha Ventura dalam hal usaha PT X merosot sedemikian rupa sehingga dapat membahanyakan pembiayaan PT Bahana Artha Ventura; dan u. memberikan bantuan dan informasi kepada PT Bahana Artha Ventura terkait pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. 2. Hak PT X: a. menerima Fasilitas Pembiayaan dari PT Bahana Artha Ventura. Selain hak dan kewajiban, bagi PT X juga terdapat pembatasan-pembatasan yang berupa hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dilakukan (negative covenant). Hal-hal yang dilarang tersebut adalah: 1. mengubah susunan pengurus dan pemegang saham perusahaan; 2. mengubah ruang lingkup usaha; 3. mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dan/atau menjadi penjamin bagi suatu kewajiban kepada pihak ketiga lainnya; 4. melunasi baik sebagian maupun seluruhnya utang perseroan kepada pemegang saham atau direksi; 5. menggunakan laba ditahan, laba berjalan, maupun modal; dan 6. melakukan merger atau akuisisi.


Perjanjian Pembiayaan ini merupakan perjanjian pemberian Fasilitas Pembiayaan dari PT Bahana Artha Ventura kepada PT X. Adapun Fasilitas Pembiayaan adalah sejumlah pembiayaan PT Bahana Artha Ventura kepada PT X, yang harus dikembalikan oleh PT X kepada PT Bahana Artha Ventura, sehingga dalam pembukuan PT X dicatat sebagai utang. Fasilitas Pembiayaan ini khusus ditujukan untuk digunakan sebagai investasi pembelian satu unit kapal yang akan digunakan dalam operasional PT X (Pasal 3 angka 1). Jika dikaitkan dengan skema pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha yang dimiliki oleh PT Bahana Artha Ventura, maka Perjanjian Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan pembagian atas hasil usaha dengan skema Investasi. Kedudukan PT Bahana Artha Ventura dan PT X dalam Perjanjian Pembiayaan ini adalah jelas sebagai kreditur dan debitur. Hal ini terlihat pada Pasal 14 yang berjudul Pengakuan Utang dan Dasar Penetapan Utang. Pada pasal ini dijelaskan bahwa dengan dilaksanakannya Perjanjian Pembiayaan ini, PT X mengaku telah berutang kepada PT Bahana Artha Ventura dan PT Bahana Artha Ventura menerima pengakuan utang PT X tersebut. Dapat terlihat dari uraian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak bahwa hak PT X sebagai perusahaan pasangan usaha lebih sedikit dan PT X juga lebih banyak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini merupakan konsekuensi dari kedudukan PT X sebagai debitur, yaitu perusahaan pasangan usaha yang membutuhkan pembiayaan, yang otomatis menempatkan PT X pada posisi yang lebih lemah dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut. Meskipun begitu, hal ini tidak merugikan PT X karena pada akhirnya PT X juga yang akan menerima manfaat dari Perjanjian Pembiayaan tersebut. Perjanjian Pembiayaan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua pihak. Perjanjian Pembiayaan ini telah berakhir melalui pelunasan dini yang dilakukan oleh PT X.

Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1.

Pengaturan mengenai modal ventura yang berlaku di Indonesia yaitu: a.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Peraturan ini mencabut dan menggantikan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan ini mengatur mengenai Lembaga Pembiayaan, yang salah satunya meliputi Perusahaan Modal Ventura;


b.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura Peraturan

ini

merupakan

peraturan

pelaksana

dari

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan ini mengatur mengenai perusahaan modal ventura, meliputi kegiatan usaha, pendirian, perizinan, permodalan, pembatasan, pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi; dan c.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.017/1000 Tahun 1999 tentang Pengawasan Kegiatan Perusahaan Modal Ventura Daerah Dalam peraturan ini diatur mengenai pembinaan dan pengawasan perusahaan modal ventura daerah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan dibantu oleh PT Bahana Artha Ventura.

2.

Pelaksanaan kegiatan modal ventura pada PT Bahana Artha Ventura terdiri dari penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha terbagi dalam tiga skema, yaitu Modal Kerja, Investasi,

dan

Pembiayaan

Modal

Ventura

Jangka

Pendek.

Pada

perkembangannya, terdapat pergeseran fungsi PT Bahana Artha Ventura sebagai perusahaan modal ventura, karena kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan berupa pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, sedangkan penyertaan saham dan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi kurang diminati. 3.

Hal-hal yang diatur dalam perjanjian antara PT Bahana Artha Ventura dan perusahaan pasangan usahanya, dalam hal ini yaitu Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil antara PT Bahana Artha Ventura dan PT X, yang merupakan bentuk pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha dengan skema Investasi, adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak, dengan hal-hal yang utama yaitu: a. pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Bahana Artha Ventura kepada PT X yang ditujukan untuk digunakan sebagai investasi pembelian satu unit kapal dan b. kewajiban pelunasan pembiayaan dan pembayaran bagi hasil sebesar 0,55% dari pendapatan per bulan PT X.


Saran Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk kemajuan industri pembiayaan modal ventura di Indonesia. 1.

Mengingat sumber dana merupakan salah satu kendala yang dialami oleh perusahaan modal ventura, hendaknya regulator membuat peraturan yang dapat mewujudkan sinkronisasi antara sumber dana dan pola pembiayaan, misalnya dana yang diperoleh dari pinjaman hanya dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

2.

Apabila pemerintah memang menujukan modal ventura sebagai sarana pembiayaan untuk perkembangan UMKM, maka hendaknya pemerintah memfasilitasi suntikan dana yang murah sebagai modal bagi perusahaan modal ventura agar kegiatan modal ventura dapat berjalan lebih lancar, terutama bagi perusahaan modal ventura yang berstatus BUMN seperti PT Bahana Artha Ventura. Suntikan dana ini dapat berupa penambahan modal maupun pinjaman.

3.

Arahkan perusahaan modal ventura untuk memiliki visi sebagai venture capitalist sehingga dapat berinvestasi dan mengembangkan suatu usaha hingga cukup besar untuk divestasi melalui IPO. Dengan demikian, dapat terlihat perbedaan tersendiri antara perusahaan modal ventura dan lembaga pembiayaan lainnya dan diharapkan dapat memunculkan kisah sukses usaha yang dibiayai oleh modal ventura.

Daftar Referensi Buku: Rivai, Veithzal, Andria Permata Veitzhal, dari Ferry N. Idroes. (2007). Bank and Financial Institution Management. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Soemitra, Andri. (2010). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (cet. 2). Jakarta: Kencana. Subekti. (1984). Hukum Perjanjian (cet. 9). Jakarta: Intermasa. Sunaryo. (2008). Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika. Peraturan Perundang-undangan: Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3473 dan LN No. 82 Tahun 1998, TLN No. 3790. _____, Peraturan Presiden Lembaga Pembiayaan, Perpres No. 9 Tahun 2009.


_____, Peraturan Menteri Keuangan Perusahaan Modal Ventura, PMK No. 18/PMK.010/2012 Tahun 2012, BNRI No. 143 Tahun 2012. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] (diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio). (1980). Jakarta: Pradnya Paramita. Internet: Dokumen Notariil Kredit UKM Memberatkan Bagi Bank. (2013). Diunduh pada 17 Februari 2014 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5145b2aeac423/dokumennotariil-kredit-ukm-memberatkan-bagi-bank. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (n.d.). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 1999-2000. Diunduh pada 17 Februari 2014 dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id =137:data-umkm-2000&Itemid=93. _____. (n.d.). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2011-2012. Diunduh pada 13 Februari 2014 dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id =109:data-umkm-2012&Itemid=93. Kiisel, Ty. (2013). The Five ‘C’s of Small Business Lending. Diunduh pada 5 Februari 2014 dari http://www.forbes.com/sites/tykiisel/2013/11/05/the-five-cs-of-small-businesslending/. PT Bahana Artha Ventura. Pencapaian Kami. (n.d.). Diunduh pada 19 Februari 2014 dari http://www.bahana.co.id//bav/?pages=pencapaian. _____. (n.d.). Jaringan Modal Ventura. Diunduh pada 19 Februari 2014 dari http://www.bahana.co.id//bav/?pages=bav_pmvd. Suku Bunga Kredit UKM Masih Double Digit. (2013). Diunduh pada 19 Februari 2014 dari http://www.infobanknews.com/2013/05/suku-bunga-kredit-ukm-masih-double-digit/.


Analisis Kegiatan Modal Ventura antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usahanya (Studi pada PT Bahana Artha Ventura)

Recommend Documents