ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN KUALITAS INFORMASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA KENDARI Oleh Haryati Saleh Ramesa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara ABSTRACT This study aims to know the factors supporting owned of Agency of finance and assets management area (BPKAD) Kendari so as to apply early finance SIMDA, as well as the quality of the information generated from the implementation of finance SIMDA. Responden in the study as much as 5 (five) people consisting of BPKAD Kendari is officer in the administration, officer in the budgeting, officer in the accounting and reporting, administrator of finance SIMDA and head of BPKAD Kendari. Data were collated through direct interviews with the responden using an interview guide, direct observation of the activities of employees BPKPD Kendari and documentation study of related documents. The interviews and data collected were analyzed by using descriptive method. Results from the study showed that in general employees BPKAD Kendari already have the factors to support the implementation of finance SIMDA, namely : communication, human resources, the attitude/disposition and bureaucratic structure. While the quality of the information generated from the implementation of finance SIMDA, namely timeliness, accuracy, and relevant. Key words : finance SIMDA, supporting factors, quality of information I.
PENDAHULUAN Pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat pembina penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP
Jurnal Akuntansi
Page 13
Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dan Permendagri 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dengan segenap pengendaliannya. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan sangat bermanfaat bagi terselenggaranya e-audit yang sudah dilakukan penandatanganan kerjasamanya oleh BPK-RI. Mengemban amanat PP Nomor 65 tahun 2010 untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, Pemerintah Kota Kendari adalah salah satu yang telah berhasil menerapkan SIMDA Keuangan secara menyeluruh. Pemerintah Kota Kendari telah menerapkan SIMDA sejak tahun 2009. SIMDA Keuangan merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya. Pemahaman dan penguasaan aplikasi menjadi kendala tersendiri di daerah, khususnya di Pemerintah Kota Kendari. Dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan masih terdapat kendala yang dialami, diantaranya kurangnya user yang berkompeten dibidang administrator penginputan data. Proses “transfer of knowledge” setidaknya memerlukan perhatian dan keseriusan dari kedua belah pihak, dalam hal ini BPKP dan Pemerintah Kota Kendari. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja faktorfaktor pendukung yang dimiliki Pemerintah Kota Kendari sehingga mampu menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan?. (2) Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Kota Kendari?. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kendari sehingga mampu menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. (2) Untuk mengetahui kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. II.
KAJIAN TEORI 1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Program aplikasi komputer SIMDA keuangan (BPKP, 2011) adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.
Jurnal Akuntansi
Page 14
2.
Output yang dihasilkan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan ((BPKP, 2008) adalah : 1. Penganggaran a. Rencana Kerja Anggaran (RKA); b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan c. Surat Penyediaan Dana (SPD); 2. Penatausahaan a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Surat Perintah Membayar (SPM); c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); d. Surat Tanda Setoran (STS); e. Register; dan f. Surat pengendalian lainnya. 3. Akuntansi dan Pelaporan a. Jurnal; b. Buku besar; c. Buku pembantu; d. Laporan realisasi anggaran; e. Laporan arus kas; dan f. Neraca. 4. Program Aplikasi SIMDA Keuangan didukung dengan : a. Buku manual sistem dan prosedur penganggaran; b. Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan; c. Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan; dan d. Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA Keuangan. Fungsi utama pengimplementasian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan adalah : 1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban); 2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat; 3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya; 4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan 5. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi kebijakan adalah “suatu proses dinamika yang mana meliputi interaksi banyak faktor” (Grizzle dan Pettijohn:2002). Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi SIMDA Keuangan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Edward dalam Arifin (2014:61) “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi (Communications), Sumber Daya Manusia (Human resource), Sikap (disposition) dan struktur birokrasi (bureucratic structure)”. Keempat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. 1) Komunikasi (Communications) Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar
Jurnal Akuntansi
Page 15
dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. 2) Sumber Daya Manusia (Human resource) Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan, serta cukup untuk menerapkan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan,adanya wewenang yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana. 3) Sikap/Disposisi (disposition) Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. 4) Struktur Birokrasi (bureucratic structure) Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasi Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. 3. Kualitas Informasi Berdasarkan pendapat dan uraian tentang karakteristik yang digunakan dalam mengukur kualitas informasi dapat dikatakan bahwa kualitas kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh tiga hal pokok, diantaranya yaitu (Agus Mulyanto, 2009 :247): 1) Akurat (Accurate) Informasi dikatakan akurat yaitu informasi harus jelas mencerminkan maksud yang disampaikan dan harus bebas dari kesalahan-kesalahan serta tidak bisa atau menyesatkan. Ketidakakuratan sebuah informasi dapat terjadi karena sumber informasi (data) mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau mengubah data-data asli tersebut. 2) Tepat Waktu (Timelines) Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat (usang). Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam mengambil keputusan akan berakibat fatal bagi organisasi. 3) Relevan (Relevance) Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi yang diterima oleh masing-masing penerima sangatlah berbeda-beda.
Jurnal Akuntansi
Page 16
4. Peneliti Terdahulu Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan utama dan pembanding, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widya Utami (2013), dengan judul “Kontribusi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung ”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui (1). Untuk memperoleh gambaran tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Dinas Pendidikan Kota Bandung. (2). Untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas kerja pegawai dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Dinas Pendidikan Kota Bandung. (3). Untuk memperoleh gambaran tentang seberapa besar kontribusi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap efektivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pada penelitian Widya Utami (2013) metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian Niftahusaadah (2010) dengan judul “Persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Terhadap Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung”. Penelitian yang dilakukan bertujuan (1). untuk membandingkan persepsi SKPD terhadap pembuatan LKPD sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan. (2). untuk menguji hipotesis diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi SKPD terhadap pembuatan LKPD sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan. (3). untuk menguji persepsi antara BPK dan SKPD terhadap hasil LKPD Kota Bandung sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan. Pada penelitian Niftahusaadah (2010) metodologi yang digunakan adalah deskriptif komparatif. 5. Kerangka Pikir
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan
Jurnal Akuntansi
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Kota Kendari
Faktor-Faktor Pendukung 1. Komunikasi 2. Sumber Daya Manusia 3. Disposisi/Sikap 4. Struktur Birokrasi
Kualitas Informasi 1. Akurat 2. Tepat Waktu 3. Relevan Page 17
Kerangka pikir di atas menjelaskan tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada pemerintah Kota Kendari khususnya tentang faktor-faktor pendukung penerapan SIMDA Keuangan serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan. III. METODE PENELITIAN Objek dari penelitian ini adalah faktor-faktor pendukung dan kualitas informasi penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, yang berlokasi di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara terkait penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada BPKAD Kota Kendari serta dokumen/arsip berupa gambaran umum, struktur organisasi dan job description. Data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan atau pernyataan yang tidak berbentuk angka. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada informan kunci. Data ini berupa hasil dari wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala bidang serta beberapa staf BPKAD Kota Kendari. (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini berupa data mengenai profil BPKAD Kota Kendari mencakup: visi, misi, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta gambaran penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada BPKAD Kota Kendari serta data informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) Wawancara, yaitu Metode yang dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (Indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. (2) Observasi, digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses akuntansi serta kendala-kendala dalam pelaksanakan penerapan SIMDA Keuangan dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian. (3) Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang telah didokumentasikan oleh pihak BPKAD Kota Kendari yang relevan dengan penelitian Sampel sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang BPKAD Kota Kendari, Administrator SIMDA Keuangan, penanggungjawab SIMDA Keuangan bagian anggaran, penanggungjawab SIMDA Keuangan bagian penatausahaan, penanggungjawab SIMDA Keuangan bagian akuntansi dan pelaporan BPKAD Kota Kendari.
Jurnal Akuntansi
Page 18
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan menggunakan teknik triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Adapun definisi operasional adalah sebagai berikut: 1. Faktor-faktor pendukung penerapan SIMDA Keuangan 1) Komunikasi, Menurut Edward dalam Arifin (2014:62) komunikasi merupakan faktor yang menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. 2) Sumber Daya Manusia, Menurut Edward dalam Arifin (2014:66) sumber daya yang penting melalui staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan. 3) Sikap/Disposisi, Menurut Edward dalam Arifin (2014:68) Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak haya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 4) Struktur Birokrasi, Menurut Edward dalam Arifin (2014:70) struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 2. Kualitas Informasi 1) Ketepatan Waktu, Menurut Agus Mulyanto (2009) informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat (usang). Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam mengambil keputusan akan berakibat fatal bagi organisasi. 2) Akurat, Menurut Agus Mulyanto (2009) informasi dikatakan akurat yaitu informasi harus jelas mencerminkan maksud yang disampaikan dan harus bebas dari kesalahan-kesalahan serta tidak bisa atau menyesatkan. 3) Relevan, Menurut Agus Mulyanto (2009) informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Penelitian a. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh BPKAD Kota Kendari dalam menerapkan SIMDA Keuangan. 1) Komunikasi Dari wawancara dengan pegawai BPKAD Kota Kendari terkait dengan komunikasi mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di BPKAD Kota Kendari ditemukan hasil yaitu: (1) dilakukannya sosialisasi sebelum penerapan, (2) mengenai penerapan SIMDA Keuangan telah dikomunikasikan sebelumnya meskipun secra tidak langsung, (3) komunikasi juga dilakukan sesama
Jurnal Akuntansi
Page 19
pegawai, (4) komunikasi juga dilakukan melalui diskusi-diskusi bukan hanya antar pegawai tetapi antar SKPD. 2) Sumber Daya Manusia Dari wawancara dengan pegawai BPKAD Kota Kendari terkait dengan Sumber Daya Manusia untuk penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di BPKAD Kota Kendari ditemukan hasil yaitu: (1) para pegawai sudah mengikuti bimtek SIMDA Keuangan dan pelatihan khusus, (2) peningkatan SDM melalui pelatihan, merekrut tenaga akuntansi serta koordinasi, (3) memiliki SDM yang memadai ditambah dengan mengikuti bimtek khusus untuk masing-masing bidang seperti penatausahaan, penganggaran, akuntansi dan pelaporan. 3) Sikap/Disposisi Dari wawancara dengan pegawai BPKAD Kota Kendari terkait dengan sikap pegawai terhadap penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di BPKAD Kota Kendari ditemukan hasil yaitu: (1) setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena dapat mempercepat proses pelaporan keuangan, (2) setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena bisa menyiapkan segala fasilitas mulai dari perencanaan sampai pelaporan, (3) setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena aplikasinya yang tidak rumit dan mudah pemeliharaannya, (4) setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena sangat membantu, dapat mengefektifkan waktu dan mengefisiensikan biaya. 4) Struktur Birokrasi Dari wawancara dengan pegawai BPKAD Kota Kendari terkait dengan struktur birokrasi untuk penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di BPKAD Kota Kendari ditemukan hasil yaitu: (1) terdapat struktur birokrasi yang baik khususnya terhadap pengawasan sehingga dapat mencegah terjadinya kegagalan terhadap SIMDA Keuangan, (2) adanya administrator di masing-masing bidang yaitu bidang penganggaran, bidang penatausahaan, dan bidang akuntansi dan pelaporan. (3) adanya pengadaan server cadangan untuk mengantisipasi kegagalan yang disebabkan oleh sistem. b. Kualitas Informasi Yang Dihasilkan Dari Penerapan SIMDA Keuangan 1) Ketepatan Waktu Dari wawancara dengan pegawai bagian akuntansi dan pelaporan BPKAD Kota Kendari terkait dengan ketepatan waktu atas informasi yang dihasilkan dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di BPKAD Kota Kendari ditemukan hasil bahwa informasi yang dihasilkan selalu tepat waktu karena tingkat kegagalan pada sistem dapat diminimalisir sehingga penyajian laporan keuangan tepat pada waktunya. 2) Akurat Dari wawancara dengan pegawai bagian akuntansi dan pelaporan BPKAD Kota Kendari terkait dengan keakuratan atas informasi yang dihasilkan dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di BPKAD Kota Kendari ditemukan hasil bahwa informasi yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan karena setiap laporan yang ditransfer ke pengguna informasi tidak pernah mengalami keluhan semenjak diterapkannya SIMDA Keuangan.
Jurnal Akuntansi
Page 20
3) Relevan Dari wawancara dengan pegawai bagian akuntansi dan pelaporan BPKAD Kota Kendari terkait dengan relevannya informasi yang dihasilkan dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di BPKAD Kota Kendari ditemukan hasil bahwa informasi yang dihasilkan relevan atau sangat bermanfaat bagi pengguna karena disajikan akurat dan tepat waktu serta semua laporan yang dibutuhkan semua ada di SIMDA Keuangan. 2. Pembahasan a. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh BPKAD Kota Kendari dalam menerapkan SIMDA Keuangan. 1) Komunikasi Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa untuk penerapan SIMDA Keuangan yang optimal pada BPKAD Kota Kendari didukung oleh adanya komunikasi atau sosialisasi yang aktif baik dari atasan kepada pegawai maupun antar pegawai mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Komunikasi antara pimpinan kepada bawahan serta antara staf satu dan yang lainnya saling berkoordinasi berbagi informasi yang didapatkannya saat mengikuti pelatihan mengenai sistem SIMDA Keuangan. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) dimana komunikasi merupakan faktor penentu keberhasilan penerapan. Komunikasi adalah perekat organisasi. Implementasi kebijakan dapat berfungsi efektif jika pertama-tama mengetahui apa yang harus dilakukan, sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan kepada personil-personil yang tepat sebelum dilaksanakan, komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksana/implementor kebijakan. 2) Sumber Daya Manusia Berdasarkan hasil wawancara, maka diketahui bahwa ternyata dalam penerapan SIMDA Keuangan pada BPKAD Kota Kendari terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam hal SDMnya yaitu: (1) Sumber daya manusia yang handal, karena telah dibekali dengan pelatihan dan bimtek, diklat dan sebagainya. (2) Sumber daya yang dimiliki telah memadai dalam penerapan SIMDA Keuangan, namun perlu penyegaran saat ada pembaharuan kembali. (3) Adanya kesadaran para pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang penerapan aplikasi SIMDA keuangan antar pegawai serta kordinasi yang baik. Hasil wawancara sejalan dengan pendapat Edward III, menurutnya keahlian dari para pelaksana menjadi salah satu komponen penting sumber daya untuk penerapan kebijakan, olehnya itu jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan. 3) Sikap/Disposi Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa respon pegawai atas penerapan SIMDA Keuangan di BPKAD Kota Kendari cukup baik sehingga penerapannya dapat terlaksana dengan baik dan dilaksanakan dengan senang hati oleh setiap pegawai.
Jurnal Akuntansi
Page 21
Hasil wawancara mengindikasikan bahwa dalam penerapan SIMDA Keuangan pada BPKAD Kota Kendari juga mendapatkan dukungan penuh dari Kepala Bidang, sehingga tidak heran jika para pegawai dapat menjalankannya secara optimal. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) dimana sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga penentu keberhasilan penerapan. 4) Struktur Birokrasi Hasil wawancara menunjukkan bahwa susunan unit kerja memiliki pengaruh terhadap pengawasan dalam penerapan SIMDA Keuangan di BPKAD Kota Kendari. Contohnya saat ada kendala dapat cepat ditangani dengan baik. Contohnya tidak keluarnya Surat Perintah Pembayaran (SPP). Pengaruh struktur birokrasi khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan atas penerapan SIMDA Keuangan juga dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA Keuangan. Serta didukung dengan adanya server cadangan yang disiapkan apabila misalnya ada server yang rusak bisa langsung diantisipasi. Adanya administaror di setiap bidang yang bertanggungjawab pada penerapan SIMDA keuangan membuat struktur organisasi di BPKAD Kota Kendari lebih efektif. Hal tersebut membuktikan bahwa struktur birokrasi dalam hal pengawasan juga memegang peranan penting dalam mendukung penerapan SIMDA Keuangan pada BPKAD Kota Kendari. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980:11) bahwa Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan. b. Kualitas Informasi Yang Dihasilkan Dari Penerapan SIMDA Keuangan. 1) Ketepatan Waktu Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa penyajian laporan tidak pernah terlambat sejak diterapkannya SIMDA Keuangan ini. Penerapan SIMDA Keuangan sangat membantu pegawai akuntansi dan pelaporan dan menyusun laporan keuangan, sehingga pegawai termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyebab tidak terjadinya keterlambatan adalah adanya antisipasi yang baik terhadap segala bentuk kegagalan terhadap sistem yang dapat mengakibatkan tertundanya proses pengolahan data keuangan seperti pengadaan cadangan server yang dapat mem-backup data per jamnya. 2) Akurat Berdasarkan hasil wawancara dapat kita ketahui bahwa kualitas informasi yang dihasilkan BPKAD Kota Kendari, dapat dikatakan akurat karena setiap laporan yang ditransfer ke pengguna informasi tidak pernah mengalami keluhan semenjak diterapkannya sistem ini dan ketika ada kesalahan yang dilakukan SKPD maka dapat langsung dideteksi oleh BPKAD bagian akuntansi, sebelum dikonversi menjadi
Jurnal Akuntansi
Page 22
laporan. Hal ini membuktikan bahwa informasi yang dihasilkan dari pengolahan data pada sistem dapat diandalkan. 3) Relevan Berdasarkan hasil wawancara adanya sistem yang bekerja secara otomatis dengan mengklasifikasikan transaksi sesuai dengan jenisnya masing-masing dan setiap bagian pada sistem saling berhubungan satu sama lain membuat kualitas informasi yang dihasilkan sangat relevan, itu terlihat dari manfaat informasi bagi penggunanya. V. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut (1) Faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh BPKAD Kota Kendari untuk menerapkan SIMDA Keuangan secara optimal, adalah Komunikasi yang aktif mengenai penerapan SIMDA Keuangan, Sumber Daya Manusia yang telah memadai sebagai implementator SIMDA Keuangan, Sikap/Disposisi yang mau menerima dan mengimplementasikan kebijakan penerapan SIMDA Keuangan, serta struktur birokrasi yang baik terkait dengan pengawasan atas jalannya aplikasi SIMDA Keuangan (2) Dari beberapa karakteristik informasi yang baik diantaranya ketepatan waktu, akurat, dan relevan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan oleh BPKAD Kota Kendari sudah baik, karena terpenuhinya ketiga karakterisitk kualitas informasi tersebut. Adapun saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut antara lain sebagai berikut (1) Untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari perlu memberikan pelatihan yang komprehensif terkait dengan kompetensi administrator di tiap-tiap SKPD. (2) Untuk tiap SKPD diharapkan mengikuti sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang dilakukan BPKAD Kota Kendari dan BPKP. Untuk tiap SKPD juga perlu menempatkan minimal satu personil yang benar-benar memahami bidang akuntansi dan pengimputan data. (3) Untuk Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor-faktor pendukung lain yang sangat mempengaruhi penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. DAFTAR PUSTAKA Agus Mulyanto. 2009. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy, Washington, DC, Congressional Quarterly Press Grizzle dan Pettinjjohn. 2002. Teori Inplementasi Kebijakan. (http://www.eprints.undip.ac.id/24007/1/Ari_Eko_widyantoro.pdf, diakses 13 Januari 2015) Niftahusadah. 2010. Persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pembuatan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum dan sesudah pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Jurnal Akuntansi
Page 23
Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung. Skripsi tidak diterbitkan. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Bandung. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dengan segenap pengendaliannya Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. 2009 Satgas Pengembangan SIMDA. 2008. SIMDA dan Penerapannya. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Satgas Pengembangan SIMDA. 2011. Bimbingan Teknis SIMDA keuangan. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta Widya Utami. 2013. Kontribusi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Jurnal Akuntansi
Page 24
