MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI JL.
MIDAN MERDTKA UTARA NO.9-13, T[1p.384334&38r0350,34s7611
FAX 3810361
TROMOL POS NO,lO2O -JAKARTA IO11O
Nomor
:3t-/1gu*rT.01.3/11/2015
Jakarta,P/November
201 5
Lampiran : Satu lembar
Hal
: Tampilan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah (SAKIP) di Menu !4/eb Sde Satker
Yth. Daftar Nama terlampir di
Tempat
Dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas, maka seluruh satker Eselon I dan jajaran peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung harus memasukkan komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKlp) ke dalam menu web sife masing-masing, terdiridari:
1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014, Tahun 2015-201g;
2. Dokumen lndikator Kinerja utama (lKU) disesuaikan dengan Renstra; 3"
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disesuaikan dengan Renstra;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PKT) sampai dengan Eselon lV disesuaikan
dengan
RKT;
5.
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2014, disesuaikan dengan PKT.
Selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB serta Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui web sr'fe. Apabila dalam
penyusunan dokumen tersebut mengalami kesulitan dapat menghubungi Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi:'
-
Dokumen Renstra, lKU, RKT dan PKT dengan
sdr. Emy yuliati
hp.
082125141474, Arifin Syamsurizal (Kabag Repcana Progi;qm) hp. 085786280g22 dan
081287814055;
i
;
Dokumen LKjIP dengan Sdr. Sadik Rafi'i hp. 081318862862, Dodo Surgandha (Kabag Evaluasi dan Pelaporan) hp. 082112309733;
n Administrasi
Tembusan: 1" YM. Ketua Mahkamah Agung Rl. 2. YM. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung Rl. 3. YM. Ketua Kemar Pembinaan Mahkamah Agung Rl" 4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Rl. 5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl.
tlr 'l ;l
Lampiran Surat Kepala Badan Urusan Administrasi
Nomor
:9t?/BUA/OT.01.1/11/2015.
Tangga
:I/
November 2015
1. Panitera Mahkamah Agung Rl. 2. Dirjen Badan Peradilan Umum. 3. Dirien Badan Peradilan Agama.
4. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. 5. Kepala Badan Pengawasan. 6. Kepala Badan Balitbang Diklat Kumdil.
1'.
'
,t'
't,
;l
't
Lampiran Surat Kepala Badan Urusan Administrasi
Nomoljf,Vlgua/or.o1
.1 t 1
1
1
201 s.
Tanggal :47November2015
1. Kepala Pengadilan Militer Utama. 2. Kepala Pengadilan Tinggi Militer I Medan. 3. Kepala Pengadilan Tinggi Militer ll Jakarta.
4.
Kepala Pengadilan Tinggi Militer lll Surabaya.
I
Lampiran Surat Kepala Badan Urusan Administrasi
Nomor :3ftfBvNor.o1.1/1
11
2015.
Tanggal :-47 November 2015
1. Ketua Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan.. 2. Ketua Pengadilan TinggiTata Usaha Negara DKI .lakarta. 3. Ketua Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya.
4. Ketua Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar.
ir
.'l
Lampiran Surat Kepala Badan Urusan Administrasi
Nomor *iYtauNor.o1 Tanggal
1 2" 3. 4. 5. 6.
:3/
.1t't1tzo1s.
November 2015
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Ketua Pengadilan TinggiMedan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Ketua Pengadilan TinggiJambi Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
Lampiran Surat Kepala Badan Urusan Administrasi
Nomor
:Jf,g43tJA/tT.01
.
1/1 1/ 201 5.
Tanggal :37November2015
1 Ketua Mahkamah Syariah NAD 2. Ketua Pengadilan TinggiAgama Medan 3. Ketua Pengadilan TinggiAgama Padang 4. Ketua Pengadilan TinggiAgama Pekanbaru 5. Ketua Pengadilan T'inggiAgama Jambi 6. Ketua Pengadilan TinggiAgama Palembang 7. Ketua Pengadilan TinggiAgama Bangka Belitung 8. Ketua Pengadilan TinggiAgama Bengkulu 9. Ketua Pengadilan TinggiAgama Bandar Lampung 10. Ketua Pengadilan TinggiAgama Banten 11 Ketua Pengadilan TinggiAgama Jakarta 12. Ketua Pengadilan TinggiAgama Bandung 13. Ketua Pengadilan TinggiAgama Semarang 14. Ketua Pengadilan TinggiAgama Yogyakarta 15. Ketua Pengadilan TinggiAgama Surabaya 16. Ketua Pengadilan TinggiAgama Banjarmasin 17. Ketua PengadilanTinggiAgama Palangkaraya 18. Ketua Pengadilan TinggiAgama Pontianak 19. Ketua Pengadilan TinggiAgama Samarinda 20. Ketua Pengadilan TinggiAgama Makassar 21. Ketua Pengadilan TinggiAgama Palu 22. Ketua Pengadilan TinggiAgama Kendari 23. Ketua Pengadilan TinggiAgama Manado 24. Ketua Pengadilan TinggiAgama Gorontalo 25. Ketua Pengadilan TinggiAgama Mataram 26. Ketua Pengadilan TinggiAgama Kupang ' 27 " Ketua Pengadilan TinggiAgama Ambon ' : 28. Ketua Pengadilan TinggiAgama Maluku Utara 29" Ketua Pengadilan TinggiAgama Jayapura
rl
