2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 23/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 20 MARET 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 23/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi [Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Moh. Kisman Pangeran ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 20 Maret 2014, Pukul 14.40 – 15.16 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Muhammad Alim 2) Ahmad Fadlil Sumadi 3) Patrialis Akbar Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Moh. Kisman Pangeran 2. Iwan Widoyoko (Pendamping)

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.40 WIB 1.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 23/PUU-XII/2014 kami

buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara pada kesempatan ini? Saya persilakan. 2.

Pemohon, siapa yang hadir

PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Pemohon Moh. Kisman Pangeran dan salah satu yang kami harapkan nanti akan menjadi saksi dari unsur penyedia jasa adalah Saudara Iwan Widoyoko. Kami baru datang berdua karena kami anggap ini sebagai pemeriksaan pendahuluan. Mungkin belum banyak hal yang perlu digali dalam persidangan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Apa kedudukannya yang Saudara seorang itu? Yang bermohon ini kan cuma selain Anda sendiri.

4.

PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Betul, Yang Mulia. Saya sendiri.

5.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya, lalu apa kedudukannya dia?

6.

PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Dia adalah termasuk penyedia jasa yang dalam hal ini merasa dirugikan dalam konteks undang-undang.

7.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Oh, enggak bisa. Harus sudah sama-sama dong. Jadi mesti jelas statusnya, apa dia Pemohon juga, atau dia kuasa Saudara, kan gitu. Tidak sembarang orang begitu. 1

8.

PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik, Yang Mulia.

9.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Jadi mesti jelas dia ikut kah bermohon atau dia ikut karena kuasa Saudara, gitu lho.

10. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Tidak, Pemohon saya sendiri. 11. KETUA: MUHAMMAD ALIM Makanya, Saudara di luar dahulu, ya. Enggak bisa sembarang nyolong di sini. Oke teruskan. Jadi Saudara sebagai Pemohon yang hadir ya. 12. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Ya, betul, Yang Mulia. 13. KETUA: MUHAMMAD ALIM Nah, itu teman Saudara. Jikalau Saudara mau menarik dia untuk mendampingi Saudara. Berikan surat kuasa, begitu ya? 14. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik, Yang Mulia. 15. KETUA: MUHAMMAD ALIM Jangan … tidak bisa orang masuk di situ karena bukan kuasa dan bukan Pemohon. 16. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik. 17. KETUA: MUHAMMAD ALIM lho.

Nah, kalau dia sudah menjadi saksi nanti itu lain lagi ceritanya, itu

2

18. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik, Yang Mulia. 19. KETUA: MUHAMMAD ALIM Jadi sekarang ini Saudara saja karena yang bermohon di sini Anda … Saudara ya. 20. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik, Yang Mulia. 21. KETUA: MUHAMMAD ALIM Oke, nanti. Nah, sekarang Saudara terangkan pokok-pokok dari permohonan Saudara. Tidak usah detail karena kami sudah baca. 22. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya ajukan judicial review ini adalah terkait dengan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 23. KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya. 24. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Pasal dimaksud kami anggap itu bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 Pasal … khususnya Pasal 28 tentang hak asasi manusia karena penempatan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut sebagai unsur lembaga dalam hal ini lembaga pengembangan jasa konstruksi itu tidak jelas karena tidak punya status hukum. Sementara mereka adalah menganggap … bisa dianggap adalah atau sudah pasti mewakili kami selaku penyedia jasa dan tenaga ahli konstruksi. Oleh karenanya kami anggap pasal tersebut sepantasnya dianulir. Digantikan dengan penyedia jasa yang secara jelas memiliki status hukum karena dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi sendiri pada definisinya itu dijelaskan apa yang dimaksud penyedia jasa dan tenaga ahli karena sudah jelas itu menunjuk orang. Nah, kami bandingkan misalkan dengan unsur keempat yang bisa duduk dalam lembaga pengembangan jasa konstruksi tersebut yaitu 3

adalah pakar. Itu jelas menunjuk orang. Sedangkan dari unsur penyedia jasa itu diwakili oleh asosiasi perusahaan dan tenaga teknik di asosiasi … diwakili oleh asosiasi profesi yang kami anggap itu tidak jelas status hukumnya. Saya kira sementara untuk itu, Yang Mulia. Terima kasih. 25. KETUA: MUHAMMAD ALIM Itulah yang Saudara kemukakan dan sebagai pokok-pokok permohonan Saudara. Kami dari Panel ini berkewajiban memberikan nasihat-nasihat kepada Suadara demi perbaikan atau kesempurnaan atau kelengkapan daripada permohonan Saudara. Untuk itu saya lebih dahulu memberikan kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Patrialis Akbar untuk memberikan saran-saran. Silakan, Pak. 26. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon ya. Jadi kita akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting dan sangat prinsip ya, dalam cara berperkara di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga materimaterinya mulai dari hukum acaranya sampai kepada pokok permohonan, sampai kepada petitumnya. Karena Saudara maju sendiri ya, ada baiknya diperhatikan dan dicatat untuk perbaikan. Pertama, Saudara perlu menjelaskan di dalam permohonan ini tentang masalah kerugian konstitusional. Paham kerugian konstitusional, ya? Jadi, hak-hak secara mendasar, hak-hak Saudara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu apa? Dan hak-hak mendasar secara konstitusional tadi merasa … Saudara merasa dirugikan terhadap berlakunya undang-undang yang Saudara ujikan pada hari ini. Itu dalam memposisikan kedudukan Saudara nanti sebagai memiliki legal standing, apa enggak itu, ya? Itu penting jadi pintu masuknya. Nah, untuk itu, silakan nanti didalami Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005. Itu satu, ya. Yang kedua juga format permohonannya supaya lebih terarah, nanti Saudara juga diharapkan membaca kembali permohonan … apa namanya … Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 itu. Itu ada sistematika, cara mengajukan permohonan di situ, lengkap sekali. Kalau Saudara belum punya, nanti minta sama Panitera, setelah ini akan diberikan, ya (…) 27. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Ya.

4

28. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Dibolehkan meminta itu. Yang ketiga tentang masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, di sini Saudara menulis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Enggak ada itu, ya. Halaman berapa itu? Kebetulan permohonan Saudara juga enggak ada halamannya ini, ya. Nanti coba dibuat halamannya. Tapi paling tidak di dalam tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi ya, Saudara mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Yang ada itu sebetulnya adalah Undang-Undang Nomor 24 ya Tahun 2003, kemudian sudah dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ya. Disempurnakan itu. Kemudian, Saudara perlu memberikan suatu analisis yang harus lebih tajam lagi … lebih tajam lagi terhadap penjelasan-penjelasan di dalam positanya ini. Ini terus terang belum tajam ini, belum masuk, ya. Walaupun kita paham maksudnya, tetapi belum masuk di sini, ya. 29. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik, Yang Mulia. 30. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu coba dipertajam lagi alasan-alasan di dalam positanya itu. Kemudian, Saudara di sini juga membuat pengujian formal. Nah, tolong baca Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009. Kalau pengujian formal itu ada tenggang waktu, hanya 45 hari ya, coba dibaca. Dan memang tidak lazim sebetulnya ada pengujian formal, pengujian materiil, ya. Tapi ya kalau Saudara menginginkan seperti itu. Karena di dalam petitumnya, memang Saudara ingin … menginginkan agar di sini diminta bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 ini tidak memenuhi ketentuan. Berarti kan pengujian formal itu, ya? 31. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Ya. 32. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Sementara di dalam positanya itu Saudara enggak menjelaskan, Saudara belum membahas, apa persoalan pengujian formal? Kenapa undang-undang ini? Apa tidak memenuhi persyaratannya, kenapa? Apa DPR enggak membahas? Atau memang ya yang berkaitan dengan formallah, ya.

5

33. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Oke. 34. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu belum dijelaskan, tiba-tiba di dalam petitumnya ada. Itu tolong disempurnakan lagi, ya. Ini memang banyak yang mesti diperbaiki ini. Kemudian, nanti Saudara juga kalau dalam permintaan yang petitum di dalam pengujian materiilnya itu, ya. Artinya, kalau memang masih mencantumkan itu, ya nanti di … diminta agar dimuat dalam Berita Negara. Banyak hal sebetulnya ya, tapi itu paling enggak ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Saya kira begitu saja, Pak Ketua. Terima kasih. 35. KETUA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan lagi kepada Yang Mulia Dr. Ahmad Fadlil Sumadi. 36. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saudara Pemohon … sebelumnya saya terima kasih, Ketua. Apa tidak sebaiknya Saudara menggunakan advokat. Karena ini soal yang khas dan teknis. Ini hanya ... apa namanya ... tawaran atau saran, tidak pun tidak apa-apa. Tapi Anda kan punya resiko-resiko terkait kalau teknis tidak menguasai lalu nanti menjadi tidak sempurna karena menjadi tidak sempurna, menjadi ... apa namanya ... apa yang Saudara inginkan tidak tercapai karena begini persoalan permohonan itu dikabulkan atau tidak dikabulkan itu kan soal bagaimana Saudara bisa menyakinkan kepada Hakim juga kepada pembentuk undang-undang. Bahwa undang-undang itu tidak sesuia dengan konstitusi. Itu yang penting, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu yang ... untuk meyakinkan itu ada tekniknya, teknik ini karena Anda keahliannya adalah dibidang jasa konstruksi sehingga bisa jadi ... bisa jadi, tidak semuanya. Saya juga tidak tahu persis apakah Anda pas enggak dalam soal ini. Paling tidak kalau saya membaca ini ... tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Patrialis Akbar ini belum masuk gitu, belum masuk. Kalau struktur sudah betul bahwa … struktur itu artinya susunannya dari susunan permohonan ini pertama identitas, kemudian posisi, posisi Anda sebagai Pemohon, mohon apa, itu sudah jelas. Lalu dimulai dari pertanyaan sebenarnya apakah terhadap permohonan Saudara ini Mahkamah berwenang? Itu kan Anda harus meyakinkan. Cara meyakinkan ... meyakinkan itu sebenarnya ada teknik yang disebut dengan ... apa namanya ... metode silogisme. Anda menggunakan premis6

premis namanya. Premis mayornya itu Anda tunjuk itu ketentuan UndangUndang Dasar Tahun 1945, Pasal 24C memberi kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 misalnya. Itu premis mayor namanya. Kemudian premis minornya permohonan saya ini adalah pengujian undang-undang in casu UndangUndang Jasa Konstrusi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga terakhir ditutup atau dikunci istilahnya dengan kongklusi oleh karena itu Mahkamah berwenang, nah begitu. Ini kan tidak ada, coba Anda baca sendiri di dalam soal kewenangan. Anda tidak menguraikan cuman ada dua poin saja yang tidak ada kuncinya, tidak ada gemboknya. Jadi dibiarkan terbuka terus gitu, ini satu hal. Kedudukan hukum juga begitu, kedudukan hukum itu ada pasalnya misalnya dalam Undang-Undang Nomor 24 itu Pasal 51, menjadi premis mayor itu. Siapa yang bisa mengajukan permohonan, sepeti ini, seperti ini, saya seperti itu, nah gitu kan. Oleh karena itu, saya punya hak mengajukan permohonan ini, gitu. Ini ndak begitu, saya baca tidak begitu. Oleh karena itu, Anda membongkar banyak ini, kalau memang memperbaiki. Kecuali kalau Anda … apa … punya berubah ... berubah maksud ya, itu soal lain. Alasan permohonan, sama ini, ini sudah benar romawi III ini alasan permohonan. Tapi Anda tidak menyebutkan, premis mayornya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebenernya. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengapa pasal … atau dengan kata lain begini, pasal itu kaitanya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal mana? Katakan misalnya Pasal 28E misalnya, bunyinya begini, sedangkan pasal yang dimohonkan untuk di uji itu tidak memenuhi itu, Pasal 28E itu. Dengan demikian pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini tidak diuraikan seperti itu ya, ini ... ini yang harus ... ini bukan takut-takuti tapi supaya Saudara kalau sudah kepalang basah maju begini ini Saudara mesti kan apa keinginan Saudara tercapai, kalau ingin tercapai ya yang ... yang bagaimana kami ini diyakinkan ya. Karena ini akan kami laporkan kepada Pleno, apakah ini layak untuk diteruskan menjadi perkara apa cukup sampai di sini? Kan satu soal, kan Anda nanti kecewa kan? Kemudian soal ini, Anda menyebut-nyebut pengujian formil dan materil. Pengujian formil itu artinya Anda harus meyakinkan kepada kami bahwa undang-undang itu misalnya pembentukkannya tidak benar kalau diuji, diukur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu misalnya menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, kemudian Presiden secara bersama-sama kemudian menyetujui. Undang-undang ini tidak disetujui presiden, misalnya. Oleh karena itu, undang-undang ini secara formal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Anda tidak punya cerita begitu, tahu-tahu ini secara formal pembentukkannya tidak memenuhi UndangUndang Dasar 1945. Yang mana? Ini tidak dijelaskan. 7

Soal yang kedua, Anda meminta kepada Mahkamah untuk menguji materiil. Pengujian materiil itu artinya pengujian mengenai apa yang dimuat di dalam pasal atau bagian pasal bahkan, atau bahkan di dalam frasa, atau bahkan lebih kecil di dalam kata, Anda enggak jelas. Yang sudah jelas, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, itu berarti dua-duanya. Seluruh norma yang terkandung di dalam Pasal 3 ayat (1) … ini yang di depan itu 33, yang di sini Pasal 3. Ini kan kalau orang bilang ini enggak karu-karuan ini. Di posita, Anda bilang … posita itu dasar permohonan. Di dasar permohonannya yang minta dibatalkan itu Pasal 3 … 33 tapi Anda di sini bilang 3 … Pasal 3. Aduh, ini … ini Anda akan berhadapan dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, pembentuk undang-undang-nya mereka. Oleh karena itu, sebaiknya ini direnungkan kembali. Pasal 28H ayat (2) itu isinya apa? 28E itu isinya apa? Lalu kami dijelaskan, mengapa Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b itu bertentangan? Penjelasannya bagaimana? pertentangannya itu di mana? Dan pertentangan itu sifatnya konstitusional, bukan soal teknis, apalagi teknis yang berkaitan dengan jasa konstruksi, itu tidak pas. Ini banyak hal, ya. Oleh karena itu karena pakai jasa advokat juga memerlukan biaya, saya tidak bisa menganjurkan, hanya kalau yang ahli itu dia, gitu. Soal Anda tidak menggunakannya untuk sebagai konsultasi atau menggunakan dia mewakili Anda di sini, itu terserah Anda. Itu kan … kalau di Mahkamah Konstitusi-nya sendiri enggak bayar, tapi soal … apa namanya … soal dia kan profesional, jadi dia harus dibayar. Bayar itu kan bergantung bagaimana negosiasi Anda dengan mereka, itu saya tidak bisa turut campur. Tapi itu karena orientasi saya, bagaimana supaya permohonan ini dapat meyakinkan, sehingga … apa namanya … keinginan Anda itu dapat dikabulkan, gitu. Tapi whatever ya terserah Anda karena ini hanya nasihat gitu ya, yang kami jalankan berdasarkan undangundang. Selanjutnya, apakah akan memperbaiki atau tidak memperbaiki, sepenuhnya menjadi hak Anda. Termasuk apakah Anda ingin memasukkan rekan Anda yang mengalami kerugian yang sama dengan Anda, itu juga sepenuhnya menjadi hak Anda. Begitu ya, sudah paham saya kira ya? 37. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Paham, Yang Mulia. 38. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ketua.

Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, Yang Mulia

8

39. KETUA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih, Yang Mulia Dr. Ahmad Fadlil Sumadi. Saya punya giliran sekarang. Sama seperti Bapak yang dua tadi ini adalah bahwa kita memberi nasihat. Mudah-mudahan lebih bagus, lebih sempurna. Saya melihat ini dari yang dikatakan oleh Bapak-Bapak tadi ini, banyak hal-hal yang perlu diperbaiki bahkan kalau saya katakan dirombak, banyak perombakan yang akan dilakukan. Di petitum angka 2, saya ke petitum dulu. Materi muatan pasal itu, nanti kalau Anda menulis kembali ini, huruf besar ya permulaannya. Menyatakan materi muatan Pasal 33 ayat (1) … ini Pasal 33 pasti keliru Anda ini. 40. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Ya, ya, salah tulis. 41. KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya, huruf a dan b ini bertentangan dengan … tidak usah disebut lagi pasalnya di petitum, Pak. 42. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Oke. 43. KETUA: MUHAMMAD ALIM Tegaskan saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu harus diuraikan di sana mengapa dia bertentangan di dalam alasan-alasan itu di muka posita Anda, seperti yang dinasihatkan tadi oleh Yang Mulia Dr. Ahmad Fadlil Sumadi. Oke, yang petitum ketiga memang Saudara harus begitu, tapi menyatakannya. Jadi, tidak mengikat, betul. Kemudian andaikata ini dikabulkan itu ada … ada perintah supaya dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia bagaimana mestinya. Itu satu petitum lagi itu. 44. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Ya. 45. KETUA: MUHAMMAD ALIM Nah, seperti dikatakan oleh Yang Mulia Dr. Patrialis Akbar tadi kalau pengujian formil itu hanya 45 hari sejak diundangkannya satu 9

undang-undang padahal ini diundangkan tahun 1999 masih zamannnya Pak Habibie dan Akbar Tanjung sebagai Sekretaris Negara ini sudah lewat, Pak. Jadi, kalau pengujian formal andaikata Bapak ajukan juga itu akan dinyatakan tidak dapat diterima. Terus terang saya kasih tahu karena sudah lewat waktunya. Itu berdasarkan putusan MK yang sudah terangkan oleh Yang Mulia tadi Dr. Patrialis Akbar. Itu mengenai itu. Kemudian di halaman … tidak ada halamannya ini tapi katakanlah di angka III ya … di angka III itu alasan-alasan permohonan pengujian itu ini Anda mengemukakan di angka 2 kan angka 2 arab. Ini kan ada angka III, angka I, angka 2 arab itu Anda menggunakan patut diduga melanggar hak asasi. Jangan patut diduga yang mesti-mesti dong yang pasti enggak di sini enggak memakai istilah patut diduga. Itu dakwaan boleh begitu, kalau di sini enggak bisa harus pasti bahwa itu bertentangan dengan ini. 46. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik, Yang Mulia. 47. KETUA: MUHAMMAD ALIM Kemudian angka 3 juga itu baris ketiga dari angka ke 3 itu secara langsung mencakup dugaan … jangan juga pakai kata dugaan-nya itu tidak dipakai di sini. Di sini yang pasti-pasti. Kemudian di huruf e itu … f juga itu ada kata diduga bertentangan dengan … jangan diduga. Huruf g lagi ada diduga bertentangan. Kata diduga itu jangan dipakai, Pak, karena di sini yang pasti-pasti betul-betul ini bertentangan dengan ini. Kemudian di huruf g itu dibawa di kalimat terakhir, mutlak diganti oleh penyedia jasa tenaga ahli dan … gimana sih ini kok ada kok yang mutlak diganti gimana maksudnya itu ya? Kita belum jelas itu. Oke, kemudian ini di dalam petitum lagi saya kembali kepada petitum ada kata dalam permohonan, pengajuan. Bukan pengajuan formil. Pengujian formil! Ini kan Anda menulis pengajuan, di bawah juga pengajuan materiil, bukan. Pengujian materiil, tapi saya nasihatkan pengajuan formil, tidak. Pengujian formil tidak usah lagi Anda kemukakan pasti tidak dapat diterima karena kita sudah putuskan hanya 4 … Mahkamah sudah memutuskan hanya 45 hari sejak di undangkan (…) 48. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Diundangkan. Baik, Yang Mulia. 49. KETUA: MUHAMMAD ALIM Undang-undang, itu bisa. Ini sudah berpuluh tahun yang lalu.

10

50. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Kadaluarsa. 51. KETUA: MUHAMMAD ALIM begitu.

Jadi, enggak akan mungkin lagi. Terus terang saya kasih tahu

Kemudian seperti yang dikemukakan oleh Yang Mulia tadi Dr. Ahmad Fadlil Sumadi, ini kok saya enggak tahu ya saya bacakan dulu yang Saudara uji supaya kita lebih jelas, ada di sini di Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b, kan gitu? 52. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Ya. 53. KETUA: MUHAMMAD ALIM Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), jadi itu lembaga masyarakat jasa konstruksi beranggotakan wakil-wakil dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi, profesi jasa konstruksi. Tetapi di dalam permohonan Anda, Anda mengatakan kita diharuskan … di mana kalimat di sini yang mengharuskan di sini? Di isi oleh wakil-wakil dari ini, ini, enggak ada keharusan di sini, enggak ada paksaan. Mungkin ada pasal lain yang Anda maksud. Kalau saya melihat kaitannya dengan pasal lain itu Pasal 31 ayat (3) mengatakan begini, “Penyelengara peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan … dilakukan oleh satu lembaga yang independent dan mandiri.” Itu satu lembaga berarti tidak boleh ada lembaga lain. Mungkin itu … mungkin itu yang Saudara maksud, tetapi harus dikaitkan ke atas, Pak, kalau hanya pasal tidak ada yang menentukan di sini bahwa satu-satunya. Kemudian pengujian yang … dasar pengujian yang Anda kemukakan, ini saya enggak tahu di mana dia punya persoalan yang lain ini? Seperti ya, Pak, mohon maaf, pasal lainnya itu tidak berkaitan. Pasal 28E ayat (3) ya, itu adalah berorganisasi. Kalau 28H ayat (2) itu, kebebasan berserikat dan berkumpul, ayat (2) itu ini kemudahan dalam … apa itu … yang biasa disebut affirmative action, Pak, kenapa kok, Bapak … apa kaitannya dengan permohonan Bapak di sini? Oke? Kemudian, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) itu, ayat (1) itu tentang hak hidup dan ayat (2) itu tentang perlindungan dari tindakan diskriminatif. Mana yang Bapak … apa kaitannya dengan pasal yang Bapak uji ini? Saya ndak paham.

11

Jadi, banyak hal yang mesti Bapak terangkan, perbaiki, kalau mau diperbaiki. Kalau … paling tidak harus melihat dulu contoh-contoh permohonan di sini. Bisa diambil secara gratis, kok. Diminta secara gratis. 54. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik, Yang Mulia. 55. KETUA: MUHAMMAD ALIM Tidak akan dipungut bayaran. Ataukah sekalian menggunakan jasa advokat, itu terserah, terserah Anda, kita hanya mengumumkan karena kalau seperti saya misalnya, saya tidak punya pengetahuan tentang konstruksi, tapi mungkin Bapak juga kurang pengetahuan tentang hukum, ya? Karena bukan bidangnya. Maka itu, tidak ada orang yang Maha Tahu, hanya Allah yang Maha Tahu, jadi kita masing-masing diberi ilmu sedikit, masing-masing ada jurusannya. Mungkin buat sementara, itu yang saya sampaikan pada Bapak. Ada hal-hal yang dikemukakan? Saya persilakan. 56. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Terima kasih, Yang Mulia. Saya kira, saya akui memang keterbatasan dari aspek hukum memang menjadi persoalan bagi saya ketika saya harus menyusun ini, tapi saya coba memberanikan diri saja karena jujur saja, saya juga tidak terlalu yakin ada teman-teman di Bogor yang cukup memahami tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi karena Undang-Undang Jasa Konstruksi termasuk barang yang langka untuk diperhatikan untuk kalangan lawyer, jadi saya pikir itu salah satu masalahnya, keduanya mungkin juga menyangkut soal biaya, ketiga, kemarin ini terburu-buru saja, terburu-buru karena berbarengan juga dengan saya mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, saya juga sedang menyiapkan juga gugatan dua peraturan LPJK ke Mahkamah … apa namanya … Agung, tapi itu kemudian belum bisa dijalankan oleh Mahkamah Agung karena dua undang-undang yang saya kaitkan dilanggar oleh peraturan LPJK itu yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi itu sendiri dan Undang-Undang Ormas itu sedang dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi. Jadi, menunggu itu. Itu yang menjadi dasar. Jadi, semangat saya lebih karena pertama, mungkin juga bisa dipahami bahwa setelah saya … sebetulnya persoalan ini persoalan lama, Pak Yang Mulia, jadi … tapi kita karena kesibukan di pekerjaan, baru sempat kali ini saya coba majukan karena saya lihat ini persoalan berdampak luas sampai saat sekarang, yaitu timbulnya dua LPJK yang membingungkan kami selaku kontraktor, ke mana kami harus berkiblat? 12

Lalu kemudian, begitu dominannya LPJK ini dalam konteks pengaturan para kontraktor di Indonesia, sehingga sampai sekarang pun kami rasakan, baru saja saya mendapat kabar bahwa ketika saya mengikuti lelang kemudian digugurkan hanya oleh sebab persoalan bahwa saya punya sertifikat badan usaha itu sudah tidak dinyatakan sah lagi oleh LKPP, sementara edaran … surat edaran Menteri PU mengatakan SPO yang ada sementara ini bisa berlaku sampai pertengahan tahun ini. 57. KETUA: MUHAMMAD ALIM Berkaitan dengan permohonan Saudara saja. 58. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik. 59. KETUA: MUHAMMAD ALIM Yang di tempat lain, jangan. 60. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Jadi, saya ingin … artinya, semangat ini perlu saya … apa namanya … saya juga (...) 61. KETUA: MUHAMMAD ALIM Nanti masukkan di dalam permohonan Saudara ke perbaikan kalau memang diperlu (...) 62. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. 63. KETUA: MUHAMMAD ALIM Demikian juga kepada sahabat Saudara tadi satu, kalau mau dimasukkan sebagai turut bermohon, boleh. Atau mau dijadikan sebagai kuasa, boleh. Supaya dia bisa berdampingan dengan Saudara. 64. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik, Yang Mulia.

13

65. KETUA: MUHAMMAD ALIM Atau mau nanti diajukan sebagai saksi kalau umpamanya pemeriksaan saksi, dan lain-lain itu urusan Saudara. 66. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik, Yang Mulia. 67. KETUA: MUHAMMAD ALIM Mengenai ini nasihat-nasihat, bagaimana? 68. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Saya kira, saya terima semuanya. Insya Allah saya akan penuhi dan akan saya (...) 69. KETUA: MUHAMMAD ALIM Perbaiki? 70. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Perbaiki seluruhnya dan saya akan pertimbangkan apakah saya akan menggunakan lawyer apa tidak, sekeluar ini saya akan coba berpikir nanti. Terima kasih. 71. KETUA: MUHAMMAD ALIM Oke. Kalau demikian … kalau demikian, ada waktu bagi Saudara paling lama ya, saya ulangi, paling lama 14 hari untuk memperbaiki permohonan Saudara. Kalau sudah diperbaiki, umpamanya kurang dari 14 hari bisa, itu langsung saja ke Kepaniteraan, ya? 72. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik. 73. KETUA: MUHAMMAD ALIM Nanti dari Kepaniteraan ditentukan lagi untuk sidang berikutnya. Cukup, ya?

14

74. PEMOHON: MOH. KISMAN PANGERAN Baik, Yang Mulia. 75. KETUA: MUHAMMAD ALIM ditutup.

Dengan demikian, sidang saya nyatakan selesai dan sidang

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB Jakarta, 20 Maret 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

15