2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 72/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, IKATAN NOTARIS INDONESIA, SERTA AHLI PEMOHON (VI)

JAKARTA KAMIS, 13 NOVEMBER 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 72/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Tomson Situmeang ACARA Mendengarkan Keterangan DPR, Ikatan Notaris Indonesia, serta Ahli Pemohon (VI) Kamis, 13 November 2014, Pukul 11.12 – 11.51 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5)

Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi Aswanto Anwar Usman Wahiduddin Adams

Saiful Anwar

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Charles Hutagalung B. Pemerintah: 1. Mualimin Abdi 2. Lianasari 3. Jaya C. Pihak Terkait: 1. Miftachul Machsun 2. Syofran 3. Kukuh Mulyo Raharjo 4. Ismiati Dwi Rahayu 5. Yualita 6. Herdimansyah

( ( ( ( ( (

Ikatan Ikatan Ikatan Ikatan Ikatan Ikatan

Notaris Notaris Notaris Notaris Notaris Notaris

Indonesia) Indonesia) Indonesia) Indonesia) Indonesia) Indonesia)

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB 1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang Perkara Nomor 72/PUU-XII/2014 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Selamat pagi Para Hadirin. Hari ini merupakan pengujian UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jaminan Notaris, khususnya Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dengan acara mendengarkan keterangan DPR, Ikatan Notaris Indonesia, serta Ahli Pemohon, ya. Pagi ini seharusnya kita melakukan Sidang Pleno, tapi karena satu Hakim, Bapak Ketua ada undangan ke luar negeri, kemudian satu Hakim baru Umroh, dan satu lagi harus ke dokter cek … ada permasalahan, di sana dua, maka kami hanya berlima, maka sidang ini menurut UndangUndang Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai Sidang Panel yang diperluas. Pemohon keberatan atau tidak?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHARLES HUTAGALUNG Tidak, Yang Mulia.

3.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Tidak, ya. Pemerintah?

4.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Tidak, Yang Mulia.

5.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Jadi, hari ini DPR dari Pemohon saya mohon siapa yang hadir di sini?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHARLES HUTAGALUNG Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon yang hadir pada hari ini Kuasa, saya sebagai Charles Hutagalung. Terima kasih.

1

7.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Charles Hutagalung. Dari Wakil Presiden?

8.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Hadir yang mewakili Presiden saya sendiri, Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, di belakang ada Saudara Jaya, ada Saudari Liana, ada Saudari (suara tidak terdengar jelas) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih.

9.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih. DPR tidak hadir, ya. Jadi, acara kita hari ini karena DPR tidak hadir, maka kita akan mendengarkan keterangan dari Ikatan Notaris Indonesia, ya. Ahlinya bagaimana?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHARLES HUTAGALUNG Ahli yang telah kami undang beberapa hari yang lalu, beberapa hari yang lalu sudah mengkonfirmasi menyatakan tidak bisa hadir, Yang Mulia, karena berhalangan, oleh karena itu kami tidak menggunakan Ahli pada kesempatan kali ini. Terima kasih.

11.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Ya, oleh karena ahli tidak hadir, dan DPR juga tidak hadir, maka saya mohon kepada Ikatan Notaris Indonesia untuk menjelaskan apa yang di … akan disampaikan yang berhubungan dengan perkara ini, silakan.

12.

PIHAK TERKAIT: MIFTACHUL MACHSUN (IKATAN NOTARIS INDONESIA) Assalamualaikum wr. wb.

13.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Waalaikumsalam wr. wb.

2

14.

PIHAK TERKAIT: MIFTACHUL MACHSUN (IKATAN NOTARIS INDONESIA) Salam dan sejahtera bagi kita semua. Sebelum membacakan keterangan dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, perlu saya sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa saya Miftachul Machsun, Notaris di Kota Surabaya. Dalam hal ini ditunjuk untuk mewakili pengurus pusat untuk menyampaikan keterangan yang sebentar lagi insya Allah akan saya sampaikan. Sekalipun di sini kami menyampaikan keterangan tertulis, namun pada pada bagian-bagian tertentu kami juga akan menyampaikan tambahan secara lisan atas keterangan yang hendak kami berikan ini. Sebetulnya saya sampaikan terima kasih, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan ini, dan untuk itu kami akan mulai membacanya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, sehubungan dengan permohonan pengujian UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UndangUndang Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 1945. Kepada Yang Terhormat, Bapak Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Ibu yang hadir, jadi Ibu Ketua, di Jakarta. Mempermaklumkan dengan hormat, perkenankanlah saya, Miftachul Machsun, Notaris di Kota Surabaya, berkantor di Rungkut Menanggal Harapan, Blok F Nomor 4, yang dalam hal ini ditugaskan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Ikatan Notaris Indonesia berkedudukan di Jakarta, memenuhi permintaan Mahkamah Konstitusi untuk hadir dan memberikan keterangan dalam Sidang Pleno dalam Perkara 72/PUU-XII/2014 perihal pengujian Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlangsung pada hari ini, Kamis, tanggal 13 November 2014. Untuk memenuhi permintaan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam kesempatan ini saya sampaikan keterangan tertulis yang apabila dipandang perlu akan saya lengkapi dengan keterangan lisan sehubungan dengan permohonan pengujian konstitusi tanggal 17 September 2014. Berikut perbaikannya yang diajukan oleh Saudara Tomson Situmeang, S.H., yang dikuasakan kepada Saudara Charles A.M. Hutagalung, S.H., dengan kawan-kawan. Keterangan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang untuk selanjutnya dapat disebut PPINI saya sampaikan dengan susunan sebagai berikut. Pertama atau satu, hukum pembuktian dan keberadaan notaris. 3

1. Bahwa keberadaan notaris … bahwa keberadaan notaris tidak dapat dilepaskan dari hukum pembuktian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 Reglemen Indonesia Baru, Staatsblad 1941 Nomor 44, dan Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 reglemen acara untuk daerah luar Jawa dan Madura atau biasa disebut dengan Reglement Buitengewesten Staatsblad 1947 Nomor 227. 2. Bahwa dalam hukum pembuktian terdapat ketentuan tentang beban pembuktian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Pasal 163 H.I.R, Pasal 283 R.Bg yang pada pokoknya berisi, “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa guna meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” 3. Bahwa untuk keperluan pembuktian Pasal 1866 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pasal 164 H.I.R, dan Pasal 284 R.Bg menyebut beberapa macam alat bukti yang secara berturut-turut sebagai berikut. Pertama, tulisan atau surat, kemudian saksi, kemudian persangkaan, kemudian pengakuan, dan yang terakhir sumpah. 4. Bahwa alat bukti surat atau tulisan tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu akta dan bukan akta. Sedangkan akta sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. 5. Bahwa yang dimaksud dengan akta otentik Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata memberikan rumusan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, “Suatu akta otentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan di undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuat.” Rumusan pengertian yang pada pokoknya sama terdapat dalam Pasal 165 H.I.R dan Pasal 285 R.Bg. 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Pasal 165 H.I.R atau 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli waris, serta orang-orang yang menerima hak dari mereka. 7. Bahwa dalam kekuatan pembuktian yang sempurna terkandung 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil. 8. Bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, serta kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 4

atau berdasarkan undang-undang lainnya vide Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. 9. Bahwa sebagai pejabat umum, notaris berfungsi mewakili negara dalam menyediakan alat bukti dalam hukum perdata yang berupa akta otentik yang diperlukan oleh anggota masyarakat. 10. Bahwa dengan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna diharapkan dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berhubung di dalamnya diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban seorang sebagai subjek hukum dalam lalu lintas kehidupan masyarakat, khususnya mengenai perbuatan maupun peristiwa hukum sejak sebelum seorang lahir sepanjang kepentingannya menghendaki sampai meninggal dunia. 11. Bahwa selain dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, akta otentik diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Dan andai kata sengketa tersebut tidak dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa itu akta otentik memberi sumbangan nyata dalam penyelesaian perkara secara murah dan cepat, terutama urusan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 12. Bahwa kebutuhan akan akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. 13. Bahwa dengan mengingat betapa pentingnya fungsi notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dalam pembuatan alat bukti tertulis yang berupa akta otentik maupun jasa hukum lainnya. Misalnya, dalam memberikan nasihat hukum kepada kliennya, melegalisasi atau mendaftar surat di bawah tangan, mencocokkan fotokopi sesuai dengan surat aslinya, sudah pada tempatnya eksistensi notaris dipertahankan dan diberi perlindungan hukum yang memadai terutama dalam negara hukum Republik Indonesia. 14. Bahwa sekalipun seorang notaris sudah sedemikian profesional dalam arti mumpuni mengenai hal ihwal yang berkenaan dengan tugas jabatannya dan integritasnya tidak diragukan dalam kenyataannya masih ada yang menghadapi persoalan hukum dan bukan mustahil persoalan tersebut sampai pada proses peradilan, yang untuk sampai pada proses peradilan diperlukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemeriksaan tersebut dalam rangka memperoleh keterangan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpangan notaris. 15. Bahwa selain memerlukan keterangan notaris aparat penegak hukum bisa juga memerlukan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. 5

16. Bahwa isi akta notaris maupun prosedur pembuatannya telah tercantum secara jelas dalam setiap akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaries, sehingga kesaksian atau keterangan notaris telah ... mohon maaf, sehingga kesaksian atau keterangan notaris telah terurai secara jelas di dalamnya. Kesaksian notaris yang termuat di dalam akta tersebut dikuatkan dengan sumpah jabatan yang wajib diucapkan sebelum seseorang dapat melaksakan tugas jabatannya sebagai notaris, apabila penegak hukum memerlukan keterangan notaris semestinya keterangan yang diperlukan adalah sebatas mengenai keterangan lain yang diperoleh notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta dan bukan mengenai isi maupun proses dan prosedur pembuatan akta. II. Kewajiban Ingkar dan Hak Ingkar Notaris. Bahwa Pemohon berdalil bahwa Ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan apa ... mohon maaf, Yang Mulia. Apakah pasal-pasal undang-undang ini (...) 15.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Langsung disebutkan saja pasalnya dan dianggap dibacakan.

16.

PIHAK TERKAIT: MIFTACHUL MACHSUN (IKATAN NOTARIS INDONESIA) Inggih. Menyatakan Pasal 66 ayat (1), Pasal 66 ayat (3), Pasal 66 ayat (4), kesemuanya itu Undang-Undang Jabatan Notaris dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Pertama Pasal 27 ayat (1), kedua pasal 28D ayat (1). Dua. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia memberikan keterangan sebagai berikut. Syarat-syarat untuk diangkat dan menjalankan jabatan notaris demikian pula pemberhentiannya telah diatur sedemikian ketat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 ... mohon maaf, Pasal 14 Undang-Undang Jabatan Notaris. Seperti halnya syarat pengangkatan prosedur pembuatan akta otentik maupun pelaksanaan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris juga diatur sedemikan ketat vide Pasal 15 dan Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, dan pelaksanaan kewenangan notaris yang sedemikian ketat tersebut sesungguhnya terkandung perintah atau sekurang-kurangnya harapan bahwa setiap orang yang hendak mengemban jabatan notaris dituntut 6

untuk memahami bahwa jabatan yang hendak diembannya adalah sedemikian penting dan terhormat, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, serta kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undang lainnya. Dengan pemahaman yang utuh, baik, dan benar tentang betapa penting dan terhormatnya kedudukan notaris tersebut diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bahwa jabatan notaris harus diemban oleh orang yang profesional dalam arti mumpuni dalam bidang ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya, serta integritas moralnya tidak diragukan. Empat. Undang-undang mengenai ... mohon maaf, undangundang memberikan pengakuan dan penghormatan yang sedemikian tinggi terhadap akta otentik, dimana akta otentik diberi kekuatan pembuktian sempurna atau volledig bewijs yang di dalamnya terkandung 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah yang biasa disebut uitwendige bewijskracht, kemudian kekuatan pembuktian formil, formil bewijskracth, dan kekuatan pembuktian materiil, materiele bewijskracht, vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 105 Reglement Indonesia Baru atau biasa disebut Herziene Inlandsch Reglement atau biasa disingkat H.I.R dan Pasal 285 Reglement Buitengewesten yang biasa disingkat R.Bg. Ruang lingkup materi kewenangan dalam melaksanakan tugas jabatan notaris berada dan termasuk … mohon maaf, terjadi dobel kata, dianggap coret salah satu. Dalam ruang lingkup hukum perdata, vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian notaris yang tidak melaksanakan tugas jabatan sebagaimana mestinya. Namun keadaan seperti itu tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur bahwa semua notaris dianggap melakukan pelanggaran. Sehingga dapat dipanggil untuk dimintai keterangan setiap saat atau diminta untuk menyerahkan fotokopi minuta akta yang dibuat oleh atau dihadapannya oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk keperluan proses peradilan tanpa melewati proses penyaringan. Namun hal ini tidak bisa diartikan bahwa pemberian keterangan maupun penyerahan fotokopi minuta akta kepada penyidik penuntut umum atau hakim tersebut tidak diasumsikan bahwa notaris yang bersangkutan bersalah. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila pembentuk undangundang mengubah dan selanjutnya menetapkan Pasal 66 dan Pasal 66A. Lebih dari itu yang tidak kalah pentingnya adalah profesionalisme anggota majelis kehormatan apabila sudah dibentuk. Di mana mereka tidak hanya dituntut untuk mengerti mengenai hal ihwal yang berkenaan 7

dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris. Melainkan harus memahami pula tentang hukum acara di samping integritasnya tidak ragukan. Sehingga mereka harus menyadari bahwa Majelis Kehormatan Notaris bukan sebagai dan berfungsi pembela bagi para notaris, melainkan sebagai institusi yang bertugas untuk mendudukkan secara proporsional tentang perlu tidaknya fotokopi minuta akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris maupun keterangan notaris sebagaimana diminta oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk keperluan proses peradilan. Tujuh. Apabila majelis kehormatan mengabulkan atau menolak, demikian pula dalam hal menyatakan tidak dapat menerima, maka hal tersebut harus disertai alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Mengenai kewajiban ingkar dan hak ingkar notaris, saya uraikan sebagai berikut. Sekalipun istilah ingkar atau biasa disebut verschoningsrecht dan kewajiban ingkar yang biasa disebut verschoningsplicht notaris tidak tercantum dalam Undang-Undang Jabatan maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang jabatan notaris. Namun dalam doktrin demikian pula dalam dunia kenotarisan, istilah tersebut sudah sedemikian terkenal dan dipahami maknanya. Hak dan kewajiban ingkar notaris terlihat antara lain dari beberapa ketentuan di bawah ini … mohon izin, Majelis untuk tidak dibacakan ketentuan undang-undangnya. 17.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, silakan lewat saja.

18.

PIHAK TERKAIT: MIFTACHUL MACHSUN (IKATAN NOTARIS INDONESIA) Pertama adalah Pasal 4 ayat (2) … ini dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, kemudian Pasal 54 ayat (1), kemudian dalam KUH Pidana Pasal 322, kemudian dalam KUH Acara Pidana Pasal 120, kemudian dalam KUH Perdata dan H.I.R Pasal 1909 dan Pasal 146, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam Pasal 89, kemudian dalam … mohon maaf. Ya, kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ini karena khusus mengenai keuangan, mungkin khusus saya ingin bacakan terutama ini karena banyak notaris yang hadir. Pasal 35 ayat (2), dalam hal pihak-pihak dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, 8

kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Dari ketentuan yang terurai di atas sesungguhnya yang utama bagi notaris atau siapa pun yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya dijawibkan menyimpan rahasia dibebani kewajiban ingkar. C. Salah satu makna yang terkandung dalam ketentuan peraturan undang-undangan yang tertera di atas adalah suatu pengakuan bahwa sesungguhnya notaris tidak mempunyai kewajiban untuk berbicara dan bahkan lebih cocok bila dirumuskan mempunyai kewajiban untuk … mohon maaf, tidak berbicara (memberikan informasi) tentang hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya, kecuali kepada orang-orang, atau pihak-pihak tertentu yang diperkenankan, atau bahkan diperintahkan oleh undang-undang, misalnya kepada orangorang yang berkepentingan pada akta. Kemudian, kepada majelis pengawas daerah yang berupa laporan bulanan. Kemudian, pada daftar pusat wasiat, laporan bulanan, dan daftar wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, permohonan pengesahan akta pendirian, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan pemberitahuan data perseroan terbatas, atau yayasan. Kewajiban ingkar merupakan salah satu isi sumpah atau janji yang harus diucapkan sebelum seseorang melaksanakan tugas jabatan notaris yang berupa kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuatnya dan keterangannya … keterangan lain yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Tatkala mulai melaksanaka tugas jabatan notaris, seorang notaris dibebani kewajiban yang sama dengan sumpah jabatan atau beroepseed tersebut, sekaligus larangan, disertai ancaman sanksinya manakala dilanggar secara berturut-turut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dan ayat (11), serta Pasal 54. Kewajiban ingkar atau kewajiban merahasiakan notaris dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang di dalamnya terkandung kepentingan individu yang memerlukan jasa notaris, khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis yang berupa akta otentik. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya apabila ketentuan kewajiban ingkat bersifat memaksa. Hal ini terbukti dengan ancaman sanksi manakala dilanggar. Kewajiban ingkar menimbulkan hak ingkar. Oleh karena itu, sekalipun istilahnya hak sesungguhnya terkandung kewajiban bagi setiap orang yang mempunyai kewajiban untuk menggunakannya, dimana hak ini harus ada dan mempunyai arti setelah adanya kewajiban ingkar.

9

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Perdata, 146 H.I.R, 170 KUHAP, serta Pasal 89 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dapat disimpulkan bahwa hak ingkat merupakan suatu hak yang … mohon maaf, hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian mengenai akta yang dibuat atau segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Dasar hukum pembebasan notaris dari kewajiban memberikan kesaksian atau keterangan telah ada dan sangat kuat, yaitu UndangUndang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta dan … dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, vide Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 UndangUndang Jabatan Notaris. Selain itu, terdapat ancaman sanksi pidana maupun sanksi administrasi bagi notaris yang melannggar kewajiban untuk merahasiakan tersebut. Dengan demikian, hakim hanya melakukan pencocokan alasan yang dipakai notaris, yang mennggunakan haknya untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dengan yang termuat dalam undang-undang. Harus diakui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengguna … penggunaan hak ingkar sedemikian diabaikan, baik oleh para notaris maupun oleh para penegak hukum. Sehingga dengan seenaknya seorang notaris yang diminta untuk memberikan kesaksian mengenai isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan atau para penegak … atau para penegak hukum sengaja mengabaikan atau melupakan hak ingkar dan kewajiban ingkar notaris. Ratio legis di balik keberadaan Pasal 6 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sebagai upaya untuk menegakkan pelaksanaan kewajiban ingkar dan hak ingkar notaris, dimana persetujuan Majelis Kehormatan Notaris merupakan kunci pembuka. Sekali lagi saya kemukakan, merupakan kunci pembuka atas kewajiban ingkar notaris. Berhubung betapa runyamnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan, manakala setiap notaris mematuhi ketentuan undang-undang yang terkait dengan kewajiban ingkar dan hak ingkarnya. Untuk menjaga objektifitas, yang harus betul-betul diperhatikan adalah profesionalisme Anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berjumlah tujuh, dahulu sembilan orang, yang diambil atau berasal dari unsur-unsur birokrasi, akademisi, dan organisasi notaris dengan komposisi keanggotaan unsur notaris banyak 3 orang, sedangkan dari unsur lain masing-masing sebanyak 2, dahulu 3 orang. Keputusan Majelis Kehormatan Notaris merupakan keputusan tata usahaan negara yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga merupakan objek peradilan tata usaha negara. Mengingat akan kompleknya tugas dan kewajiban, serta penggunaan hak ingkar notaris dalam melaksanakan tugasnya, maka diperlukan perlindungan hukum yang baku dan untuk keperluan itulah 10

dibentuk Majelis Kehormatan Notaris sebagai perlindungan hukum bagi para notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat lainnya, vide Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Hasil akhir pemeriksaan adalah persetujuan atau penolakan dalam arti menolak permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim. Perlu diketahui sebelum Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan harus dilakukan dengan persetujuan majelis pengawas daerah. Majelis pengawas daerah adalah mejelis pengawas yang dibentuk oleh menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya, kewenangannya melaksanakan pengawasan atas notaris di tingkat kabupaten/kota. Kewenangan tersebut kemudian terhapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya memutus bahwa frasa dengan persetujuannya majelis pengawas daerah yang terkandung dalam Pasal 1 UndangUndang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh undang-undang diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris yang merupakan lembaga yang oleh undang-undang diamanahkan untuk dibentuk menteri dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur secara terpisah mengenai pelaksanaan, pembinaan, pengawasan terhadap notaris dalam melaksanakan pembinaan. Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris sedangkan dalam melaksanakan pengawasan menteri membentuk Majelis Pengawas, Pasal 66A ayat (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, dan fungsi, syarat, dan tata cara pengangkatan, dan pemberhentian struktur organisasi, tata kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan peraturan menteri, saat ini peraturan menteri tersebut masih dalam tahap penyelesaian oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas terhadap dalil menghadap … terhadap dalil yang … terhadap dalil yang menganggapkan ketentuan a quo dalam menghidupkan kembali ketentuan yang telah diputus untuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan ketentuan tersebut tidak mencerminkan perlindungan yang sama equal protection terhadap penegak hukum lainnya seperti advokat. 11

Menurut pemerintah tidak benar … mohon maaf ini bukan pemerintah ini. Menurut pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tidak benar. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) undang-undang a quo justu … justru memberikan pula perlindungan dan persamaan kedudukan dihadapan hukum kepada notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam rangka memberikan keterangan di depan pengadilan dan menjaga keluhurannya. Petitum. Berdasarkan ketentuan di atas pada akhirnya Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan pengadili permohonan pengujian Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan putusan sebagai berikut. Menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard. Yang kedua, menerima keterangan presiden maupun Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia secara seluruhan. Dan yang ketiga, menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2003 … mohon maaf keliru, 2004 ini tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas perhatian yang terhormat Ibu Ketua ataupun Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi saya atas nama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia menyampaikan terima kasih, semoga atas perhatian Bapak … mohon maaf, Ibu atau Bapak-Bapak yang terhormat memperoleh balasan dari Allah Yang Maha Kuasa. Apabila dalam dan selama saya menyampaikan terdapat suatu yang kurang berkenan pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesarbesarnya. Dan pada akhirnya … apa … misalnya tadi menurut pemerintah dan sebagainya tadi, itu mohon disebut sebagai … menurut Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (…) 19.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, pengurus pusat ini.

20.

PIHAK TERKAIT: MIFTACHUL MACHSUN (IKATAN NOTARIS INDONESIA) Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

12

21.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Terima kasih, Pak Miftachul Machsun ya. Jadi ini Pemohon keterangan dari Ikatan Notaris Indonesia. Ya, tadi sebelum minta diperkenalkan oleh Pak Miftachul, siapa saja yang ada di sini?

22.

PIHAK TERKAIT: MIFTACHUL MACHSUN (IKATAN NOTARIS INDONESIA) Kebetulan kami orang deso dari Surabaya, jadi ndak tahu kalau diminta. Jadi saya ini kadang-kadang malu berhadapan orang kota-kota ini. Beliau ini saya kira tidak asing lagi, beliau ini Pak Syofran, jadi silakan berdiri. Beliau ini salah seorang ketua perlindungan anggota, Pak, ya? Dari Ikatan Notaris Indonesia. Kemudian sebelahnya ini dari Surabaya, Bu, yang biasa ikut dengan saya. Beliau salah seorang ketua yang membidangi organisasi ya? Oh, pendidikan dan magang. Ini Mas Kukuh Mulyo Raharjo. Kemudian … mohon maaf, saya lupa namanya, Bu. Oh, Bu Ismiati, Beliau ini yang membidangi IT. Kemudian Beliau ini adalah Ibu Sekretaris Umum, Beliau namanya Bu Yualita. Dan yang ganteng ini, priai dari Lampung namanya Mas Hermansyah … oh, Herdimansyah. Terima kasih. Mohon maaf, Bu. Wassalamualaikum wr. wb.

23.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih, Pak Miftachul. Ya, jadi ini perkara ini saya rasa sudah cukup. Ahli tidak jadi dihadirkan, tapi kalau Pemohon akan mengajukan keterangan ahli secara tertulis, silakan dimasukkan ya. Jadi kesimpulan baik Pemohon dan Pemerintah, saya mohon mengajukan kesimpulan. Penyerahannya ditunggu sampai hari Kamis, tanggal 20 November 2014, jam 14.00 WIB. Dan dengan demikian, selesailah sidang hari ini. Terima kasih pada Pengurus Ikatan Notaris Indonesia yang telah hadir di sini. Pada wakil dari Pemerintah dan/atau Presiden dan Pemohon. Dan sidang saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.51 WIB Jakarta, 13 November 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

13