2014

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN MACHINERY ANTARA PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH BEKASI DENGAN PT……………. NO : 234/BPRS-HIKB/VII/2014 Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Mesin PT. …………. (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani oleh dan antara : 1.

Slamet Mugiyono, SE, dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi, berkedudukan di Kota Bekasi, yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam Akta No. 63 tanggal 25 Februari 1993 dan dirubah dengan akta No. 2 tanggal 2 Juni 1993, keduanya dibuat dihadapan Liek Lestyowati Soemargo, SH Notaris di Kota Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-5451.HT.01.01.Th.1993 tanggal 1 Juli 1993 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi No. 9 tanggal 31 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Risna Muvida, SH.,M.Kn Notaris di Kota Bekasi dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor. AHU-AH.01.10-07312 tanggal 28 Februari 2014, (selanjutnya disebut “Pihak Pertama”);

2.

Djorhan, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. ...... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ........, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam Akta No. 10 tanggal 11 Desember 2013 dibuat dihadapan Dian Fitriana, SH.,M.Kn Notaris di Kota Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-02016.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014, sebagaimana ternyata dalam Surat

No.xxx/PKS-PT.BPRS HIKB/Legal/…/2014

Page 1 of 8 Paraf Para Pihak

Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503/160/XII/2013 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 100714611187 (selanjutnya disebut “Pihak Kedua”); Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak”. Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa Pihak Pertama adalah bank pembiayaan rakyat syariah yang Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah; b. Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan mesin-mesin industri dengan berbagai merk, jenis dan type (selanjutnya disebut “Barang”) untuk keperluan pelanggannya; c. Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada para pelanggan Pihak Kedua yang memperoleh unit Barang yang dipasok oleh Pihak Kedua; d. Bahwa Pihak Pertama akan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) tersendiri dengan para pelanggan Pihak Kedua yang memenuhi syarat untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan dari Pihak Pertama (selanjutnya disebut “Nasabah”). e.

Pembiayaan Al-Murabahah adalah prinsip penyaluran dana antara Pihak Pertama dengan Nasabah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007.

f.

Marjin Pembiayaan Al-Murabahah adalah sejumlah uang yang merupakan keuntungan Pihak Pertama yang telah disepakati oleh Nasabah sebagai akibat terjadinya pemberian fasilitas pembiayaan Al-Murabahah dari Pihak Pertama kepada Nasabah.

g.

Hutang adalah sejumlah kewajiban yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Pihak Pertama sehingga menjadi bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari Nasabah kepada Pihak Pertama sebesar jumlah yang terhutang.



h.

Al-Wakalah adalah pemberian kuasa dari Pihak Pertama kepada Nasabah untuk melakukan tindakan pekerjaan yang diminta Pihak Pertama.

i.

Pembiayaan Al-Musyarakah adalah prinsip penyaluran dana antara Pihak Pertama dengan Nasabah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007.

j.

Al-Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil.

k.

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

l.

MUSYARIK adalah pihak yang melaksanakan suatu pekerjaan dengan dana berasal dari MUSYARIK dan penyertaan dari Pihak Pertama.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing bertindak dalam kapasitas/kedudukan mereka seperti yang telah disebutkan diatas, telah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : Pasal 1 Maksud dan Tujuan Para Pihak sepakat bahwa maksud dan tujuan dari Perjanjian ini sebagai dasar yang mengikat Para Pihak untuk melakukan kerjasama dalam hal penyediaan Fasilitas Pembiayaan bagi para Pelanggan Pihak Kedua untuk memperoleh unit Barang yang dijual oleh Pihak Kedua, baik Pelanggan dari kalangan perusahaan maupun perorangan yang dijual oleh Pihak Kedua sendiri.

Pasal 2 No.xxx/PKS-PT.BPRS HIKB/Legal/…/2014


Jangka Waktu 1.

Perjanjian ini berlaku selama tidak adanya pergantian direksi dari para pihak yaitu Pihak Pertama dan Pihak Kedua ;

2. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang melalui perjanjian baru yang dibuat secara tertulis dengan jangka waktu perjanjian yang akan ditentukan selanjutnya oleh Para Pihak. Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab 1. Tugas dan tanggung jawab Pihak Pertama : a. Mengurus dan melaksanakan proses untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan atas setiap pengadaan Barang yang dibutuhkan oleh Pelanggan ; b. Melakukan survey dan analisis kelayakan atas setiap dokumen Fasilitas Pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah melalui Pihak Kedua secara mandiri dan tanpa pertimbangan apapun dari Pihak Kedua. Oleh karenanya Pihak Pertama berhak penuh untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan Nasabah tanpa memberikan alasannya ; c. Menentukan struktur Fasilitas Pembiayaan termasuk besaran Down Payment (uang muka), jangka waktu pengembalian, besaran bunga dan keuntungan yang dikehendaki tanpa harus memberitahu alasan kepada Pihak Kedua ; d. Menerbitkan Surat Pemesanan yang akan dikirimkan kepada Pihak Kedua sebagai bukti persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan, sedangkan untuk pembiayaan konsumen (consumer finance) Pihak Pertama akan menyerahkan Surat Pemesanan yang telah ditandatangani oleh Nasabah kepada Pihak Kedua. Pengiriman Barang kepada Nasabah tanpa adanya Surat Pemesanan dari Pihak Pertama adalah tidak sah, oleh karenanya Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk mencairkan dana sebagai pembayaran harga Barang ;



e. Menyediakan Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah pengadaan unit Barang yang dipasok oleh Pihak Kedua ;

untuk

f. Melakukan pembayaran atas harga pembelian Barang sesuai perhitungan kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini. 2. Tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua : a. Wajib menyediakan Barang serta membantu Pihak Pertama untuk memberi penjelasan kepada Nasabah yang akan mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan dengan mempersiapkan dan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak Pertama ; b. Menyerahkan Barang yang sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Pemesanan kepada Nasabah di kantor/pabrik/bengkel Nasabah sesuai dengan waktu yang disepakati oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Nasabah, setelah fasilitas pembiayaannya disetujui oleh Pihak Pertama. c. Melakukan pemasangan/instalasi Barang dan memastikan Barang tersebut berfungsi secara normal dan baik serta menjelaskan kepada Nasabah mengenai ketentuan pemakaian dan perawatan dari Barang tersebut ; d. Memastikan dipenuhinya jaminan mutu dan layanan purna jual dengan jangka waktu selama kegiatan usaha Pihak Kedua berjalan; e. Memberikan garansi atas Barang yang diperoleh Nasabah dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan ; f. Melaksanakan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya mengenai peraturan tentang perlindungan konsumen dalam hal penukaran dan pengembalian barang atau uang dalam bulan yang sama, masalah Nasabah, dan masalah harga.



g. Menjaga nama baik Pihak Pertama maupun nama baik Pihak Kedua dalam menjual Barang maupun saat berlangsungnya perjanjian Fasilitas Pembiayaan antara Pihak Pertama dengan Nasabah. Pasal 4 Dokumen-dokumen 1. Tagihan pencairan dana pembiayaan harus dilakukan oleh Pihak Kedua dengan menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen-dokumen dibawah ini : a. Asli Faktur Barang ; b. Copy Kwitansi Penerimaan Pembayaran Awal (DP) ; c. Asli Kwitansi Tagihan kepada Pihak Pertama ; d. Asli Surat Jalan dan/atau Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh Nasabah ; e. Copy Surat Pemesanan ; (Semua dokumen tersebut harus dan telah ditandatangani dan distempel oleh Pejabat Pihak Kedua yang berwenang) f. Copy Kartu Garansi Barang yang datanya telah diisi lengkap ; 2. Pihak Pertama berhak untuk menolak ataupun menunda pencairan dana pembiayaan apabila : a. Barang yang dikirim kepada dan diterima oleh N a sa ba h tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Surat Pemesanan ; b. Spesifikasi dalam Surat Jalan dan/atau Surat Tugas berbeda dengan Surat Pemesanan ; c. Dokumen tagihan pencairan dana pembiayaan belum seluruhnya diterima oleh Pihak Pertama atau ada kesalahan pengisian dokumen ; d. Ditemukan adanya fakta/data lain yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pasal 5 Pajak Harga Barang sudah termasuk segala jenis pajak atas transaksi Pihak Kedua dengan Nasabah dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. No.xxx/PKS-PT.BPRS HIKB/Legal/…/2014


Pasal 6 Pembayaran 1. Pencairan dana Fasilitas Pembiayaan dilakukan melalui transfer ke rekening Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen tagihan Pihak Kedua diterima secara baik dan lengkap oleh Pihak Pertama. Pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ditujukan ke : Bank : BANK …… Cabang : ……………… No. rekening : ………….. Nama pemilik : …………….. 2. Penyerahan dokumen tagihan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) di atas harus diterima oleh Pihak Pertama sebelum jam 12.00 WIB. Apabila penerimaan dokumen tagihan tersebut diterima Pihak Pertama setelah jam 12.00 WIB maka akan diperlakukan sebagai penerimaan tanggal/hari berikutnya. Pasal 7 Kerahasiaan 1. Semua data dan informasi milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersifat rahasia, oleh karena itu Para Pihak wajib untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi penting yang dimiliki Para Pihak, yang diketahuinya pada saat penandatangan Perjanjian ini dan mengambil langkah-langkah seperlunya untuk memberikan perlindungan. 2. Salah satu pihak berhak untuk membatalkan Perjanjian dan/atau mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya jika sewaktuwaktu mengetahui bahwa pihak lainnya tersebut lalai dan gagal untuk menjaga kerahasiaan dan membocorkannya kepada pihak ketiga sebagian ataupun seluruh data-data dan informasi Perjanjian ini. No.xxx/PKS-PT.BPRS HIKB/Legal/…/2014


Pasal 8 Perijinan 1. Pihak Pertama menjamin bahwa Pihak Pertama adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah, mempunyai segala ijin yang berkaitan dengan dan dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan telah memenuhi segala persyaratan pendaftaran perusahaan sehubungan dengan pendiriannya atau kegiatan usahanya. 2. Pihak Kedua juga menjamin bahwa Pihak Kedua adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah, mempunyai segala ijin yang berkaitan dengan dan dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan telah memenuhi segala persyaratan pendaftaran perusahaan sehubungan dengan pendiriannya atau kegiatan usahanya. Pasal 9 Keadaan Memaksa (Force Majeure) 1. Force Majeur (keadaan memaksa) adalah keadaan yang terjadi diluar kesalahan, kemampuan, dan kekuasaan Para Pihak termasuk tetapi tidak terbatas kepada : banjir, gempa bumi, angin topan, sabotase, kudeta, peperangan, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan, blokade dan/atau adanya ketentuan/perubahan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang menghalangi pemenuhan kewajiban Para Pihak ; 2. Masing-masing pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi isi Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan pemenuhan isi Perjanjian tersebut disebabkan adanya Force Majeur ;



3. Pihak yang terkena Force Majeur harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan Force Majeur tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah ; 4. Keadaan Force Majeur yang menyebabkan kegagalan/keterlambatan pemenuhan isi Perjanjian ini baik sebagian ataupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk penghapusan kewajiban Para Pihak, pengakhiran ataupun pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian sampai keadaan Force Majeur berakhir. Pasal 10 Peristiwa Cidera Janji/Wanprestasi Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan peristiwa cidera janji/wanprestasi berdasarkan ketentuan Perjanjian ini : 1. Kelalaian Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran secara tepat dan penuh atas setiap dan seluruh pembayaran yang wajib dibayar ; 2. Pihak Kedua berada dalam keadaan lalai apabila terjadi keadaan-keadaan sebagaimana yang dimaksud dibawah ini : a. Pihak Kedua memberikan data/keterangan yang ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau bertentangan /tidak cocok/dengan perjanjian termasuk perubahan dan atau penambahan perjanjian ; b. Pihak Kedua melanggar/lalai memenuhi salah satu dari ketentuan dari Perjanjian ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya ;



b. Terhadap Pihak Kedua telah diperoleh suatu putusan pailit yang telah berkekuatan hukum yang tetap ; d. Seluruh harta kekayaan Pihak Kedua disita oleh Pengadilan ; e. Pihak Kedua menghentikan usaha bisnisnya. f. Pihak Kedua melakukan pemanggilan terhadap para kreditur dalam rangka moratorium hutang- hutangnya. g. Pihak Kedua menjual secara borongan sebagian usaha atau seluruh usahanya. Pasal 11 Jaminan Pihak Kedua dengan ini memberikan jaminan kepada Pihak Pertama sebagai berikut : 1. Harga Barang yang dijual kepada Nasabah adalah harga jual Barang yang wajar dan sebenar- benarnya ; 2. Semua Nasabah yang memperoleh Fasilitas Pembiayaan dari Pihak Pertama diwajibkan serta dijamin oleh Pihak Kedua telah membayar uang muka yang ditentukan oleh Pihak Pertama, pada saat atau sebelum pengiriman Barang dilakukan ; 3. Kepemilikan atas Barang dan Barang yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Nasabah sesuai dengan jenis Barang/spesifikasi yang tertera pada faktur dan Surat Pemesanan, Barang yang diserahkan tersebut bebas dari beban jaminan apapun. Apabila Barang yang diterima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan diatas, maka Pihak Kedua akan segera menggantinya dan membebaskan Pihak Pertama dari segala bentuk tuntutan ganti rugi Nasabah ;



4. Bahwa benar Pihak Kedua berhak secara penuh dan berwenang untuk menjual barang dan tidak ada pelanggaran atas hak paten, hak desain industri, hak cipta, merek, rahasia dagang dan hak-hak lain lain dari pihak ketiga, sehingga demikian Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain siapapun juga terkait dengan hal-hal tersebut; 5.

Apabila salah satu pelanggannya tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan membayar angsuran kembali atau dengan kata lain sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran setiap bulannya dan Unit Mesin Industri tersebut kami tarik kembali sesuai perjanjian akad Murabahah (Akad Jual-Beli) yang telah disepakati bersama antara pelanggan dan Pihak Pertama maka Pihak kedua bersedia membantu menjual kembali unit mesin Industri kepada pelanggan lainnya sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.

6.

Pihak Kedua tidak akan pernah melakukan segala bentuk kecurangan dan/ atau transaksi fiktif kepada Pihak Pertama maupun Nasabah, dan bilamana hal tersebut diketahui oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama dengan segera dan sekaligus lunas termasuk tetapi tidak terbatas pada pelunasan seluruh kewajiban pembayaran Pelanggan yang terhutang kepada Pihak Pertama dan/atau dendadenda yang besarnya ditentukan oleh Pihak Pertama dan/atau pengakhiran Perjanjian ini ;

7. Atas segala tindakan yang dilakukan oleh Pihak Pertama di ayat (6) Pasal ini dilakukan tanpa mengurangi hak dari Pihak Pertama untuk tetap melaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai salah satu tindakan penipuan ataupun tindakan hukum lainnya.



Pasal 12 Sanksi 1. Apabila Pihak Kedua melanggar salah satu atau lebih dari ketentuan yang ada pada Perjanjian ini atau Pihak Kedua lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau apa yang disebutkan sebelumnya, maka Pihak Pertama akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua, dan oleh karenanya Pihak Kedua pada saat diminta oleh Pihak Pertama wajib melakukan pembelian secara tunai atas seluruh tagihan Nasabah yang pada saat itu terhutang pada Pihak Pertama ; 2. Adanya pembayaran tersebut tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk melakukan tindakan upaya hukum lainnya termasuk tetapi tidak terbatas kepada pengakhiran Perjanjian ini kepada Pihak Kedua sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran dan/atau kelalaian Pihak Kedua tersebut ; 3. Apabila Pihak Pertama tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama terlebih dahulu 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan Pihak Kedua tetap bersedia membantu menjual kembali unit mesin Industri kepada pelanggan lainnya sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama, akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah/ pelanggannya. 4. Segala sesuatu yang disebut pada ayat (1), (2), dan (3) adalah benar dan dipatuhi oleh Para Pihak selama Perjanjian ini masih berlaku dan/atau selama masih ada kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum dipenuhi. Pasal 13 Pengalihan 1. Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan baik sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada orang, badan, atau afiliasi manapun tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak lainnya. No.xxx/PKS-PT.BPRS HIKB/Legal/…/2014


2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak berlaku terhadap tindakan Pihak Pertama untuk meneruskan kepada pihak ketiga berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) yang telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pelanggan, dengan tujuan untuk memperoleh pendanaan atas pembiayaan Barang tersebut, baik secara chanelling maupun joint financing ataupun fasilitas pendanaan lainnya. Pasal 14 Pengakhiran Perjanjian 1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini akan berakhir dengan cara memberitahukan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian. Setiap bentuk pengakhiran Perjanjian ini tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang berlaku sampai tanggal pengakhiran tersebut ; 2. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuanketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata sepanjang ketentuan tersebut mengatur mengenai perlunya keputusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian. Pasal 15 Good Corporate Governance (GCG) 1. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG), maka salah satu pihak dilarang keras untuk memberikan sesuatu barang dalam bentuk dan jumlah apapun juga kepada karyawan pihak lainnya, baik terkait langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini ; 2. Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan ayat (1) di atas, maka manajemen pihak lainnya tersebut berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sehubungan dengan adanya pelanggaran tersebut.



Pasal 16 Pemberitahuan 1. Setiap pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, harus secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pihak pemberitahu dan harus dengan dikirim dengan cara (i) diantarkan sendiri, atau (ii) dikirim melalui surat tercatat, atau (iii) ditransmisikan melalui faksimili kepada alamat kedudukan pihak yang dikirimi atau nomor faksimili sebagaimana yang tercantum dibawah ini : Pihak Pertama : Pihak Kedua : PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi PT. ............ Komp. Ruko Grand Mall Blok A 19-20 ………………………. Jl. Jend Sudirman …………………… Bekasi 17143 ……………………….. Telp : 021-88961541 Telp : 021-……. Fax : 021-88958618 Fax :........ Up : Bpk. Hadi Up : …………… 2. Apabila terjadi perubahan terhadap alamat/nomor telepon/nomor faksimili salah satu pihak, maka pihak tersebut harus memberitahukan mengenai hal tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan tersebut ; Pasal 17 Lain-lain 1. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengalihkan baik sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada orang, badan, atau afiliasi manapun tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pihak Pertama ;



2. Apabila terjadi perselisihan yang timbul dikemudian hari, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Para Pihak sepakat untuk memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi sebagai domisili yang umum dan tetap ; 3. Apabila terdapat pasal atau bagian dari suatu pasal di dalam Perjanjian ini, yang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pengadilan ditentukan menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka : a. Pasal atau bagian yang dimaksud diatas akan dirubah sehingga sesuai dengan hukum yang berlaku dan maksud Para Pihak. b. Pasal-pasal dan bagian dari pasal-pasal lainnya tidak akan terpengaruh atau berkurang dan akan tetap berlaku penuh dan mengikat Para Pihak ; 4. Terhadap segala ketentuan dan/atau persyaratan lainnya yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahannya, Para Pihak sepakat untuk mengatur dalam suatu addendum dan/ atau amandemen, hal mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini ; 5. Seluruh lampiran dari Perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan ; 6. Perjanjian ini tidak dapat diperlihatkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dan bersifat rahasia, kecuali dalam rangka mentaati hukum yang berlaku.



Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat Para Pihak. PIHAK PERTAMA PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH BEKASI

PIHAK KEDUA PT. ………………………..

Slamet Mugiyono, SE

…………

Direktur tanggal :


Direktur Utama tanggal :


2014

Recommend Documents