PEMERINTAH
RUMAH
KOTA
SAKIT
BANDUNG
UMUM DAERAH
Jl. Rumah Sakit No. 22 Ujungberung - Bandung Telp. (022) 7811794-7800017, Fax. 7809581 Kode Pos : 40612 Email :
[email protected] Website : rsudkotabandung.web.id
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR
: 007/1496-RSUD/2014 TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 -2018 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG Menimbang:
a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun; b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD)
Rumah
Sakit
Umum
Daerah Kota Bandung disusun untuk memberikan kepastian
kebijakan
dalam
program dan kegiatan
melaksanakan
Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Bandung; c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor
25
Perencanaan
Tahun
2004
Pembangunan
tentang
Sistem
Nasional,
Renstra
SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD
setelah
Pembangunan (RPJMD);
disesuaikan Jangka
dengan
Rencana
Menengah
Daerah
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan
Rumah
Sakit
Surat
Umum
Keputusan
Daerah
Kota
Direktur Bandung
tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Rensta-SKPD)
Rumah
Sakit
Umum
Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018; Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah
Kota
Besar
Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124); 4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPJPN) Tahun 2005-2025; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata
Cara
Penyusunan
Rencana
pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,
Tata
cara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Nasional; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007
Tentang
Perubahan
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No 06 Tahun
2009
Tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08). 17. Peraturan Tahun
Daerah
2008
tentang
Penyusunan, Pelaksanaan
Kota
Bandung
Nomor
Tahapan,
Tata
Pengendalian Rencana
dan
07
Cara
Evaluasi
Pembangunan
Serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana
telah
diubah dengan
Peraturan
Daerah Nomor 05 Tahun 2009; 18. Peraturan Tahun
Daerah
2008
Kota
tentang
Bandung
Rencana
Nomor
08
Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 20052025; 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Jangka
Nomor 03
Tentang Rencana Pembangunan
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kota
Bandung Tahun 2013-2018; 20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota,
Peraturan
Bersama,
Keputusan
Walikota, dan Instruksi Walikota; 21. Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan serta
Rencana
Pedoman
dan
Pembangunan Tata
Perencanaan Pembangunan
Cara
Daerah
Musyawarah
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERTAMA
:
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum
Daerah
Kota Bandung Tahun 2013-2018 KEDUA
:
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Kota Bandung Tahun 2013-2018
Daerah
sebagaimana
Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan RSUD Kota Bandung dalam melaksanakan
Program
dan
Kegiatan
sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan KETIGA
:
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja RSUD Kota Bandung
KEEMPAT
:
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun
2013-2018 sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan
apabila
dikemudian
hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: Bandung : 20 Juni 2014
DIREKTUR RSUD KOTA BANDUNG dr. TAAT TAGORE DIAH RANGKUTI, MKKK Pembina Tk.I NIP. 19621010 199011 1 003
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan); 2. Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan); 3. Kepala Inspektorat Kota Bandung;
PEMERINTAH
RUMAH
KOTA
SAKIT
BANDUNG
UMUM DAERAH
Jl. Rumah Sakit No. 22 Ujungberung - Bandung Telp. (022) 7811794-7800017, Fax. 7809581 Kode Pos : 40612 Email :
[email protected] Website : rsudkotabandung.web.id
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR
:007/1385.A-RSUD/2015 TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 -2018 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG Menimbang:
a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun; b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD)
Rumah
Sakit
Umum
Daerah Kota Bandung disusun untuk memberikan kepastian
kebijakan
program dan kegiatan
dalam
melaksanakan
Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Bandung; c. bahwa dari hasil konsultasi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai revisi renstra ada yang harus diselaraskan; d. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Renstra
SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD
setelah
disesuaikan
Pembangunan
Jangka
dengan
Rencana
Menengah
Daerah
(RPJMD); e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Direktur
perlu menetapkan Surat Keputusan Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Kota
Bandung tentang Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensta-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 20132018; Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah
Kota
Besar
Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124); 4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata
Cara
Penyusunan
Rencana
pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,
Tata
cara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Nasional; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007
Tentang
Perubahan
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No 06 Tahun
2009
Tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08). 17. Peraturan Tahun
Daerah
2008
Penyusunan, Pelaksanaan
Kota
tentang
Bandung
Nomor
Tahapan,
Tata
Pengendalian Rencana
dan
07
Cara
Evaluasi
Pembangunan
Serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana
telah
diubah dengan
Peraturan
Daerah Nomor 05 Tahun 2009; 18. Peraturan Tahun
Daerah
2008
Kota
tentang
Bandung
Rencana
Nomor
08
Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 20052025; 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Jangka
Nomor 03
Tentang Rencana Pembangunan
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kota
Bandung Tahun 2013-2018; 20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota,
Peraturan
Bersama,
Keputusan
Walikota, dan Instruksi Walikota; 21. Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan serta
Rencana
Pedoman
dan
Pembangunan Tata
Cara
Daerah
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan 22. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Bandung Nomor : 007/1496-RSUD/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 20132018. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
Revisi Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018
PERTAMA
:
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Kota Bandung Tahun 2013-2018
Daerah
sebagaimana
Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan RSUD Kota Bandung dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan KEDUA
:
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja RSUD Kota Bandung
KETIGA
:
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Bandung : 04 Mei 2014
DIREKTUR RSUD KOTA BANDUNG
dr. TAAT TAGORE DIAH RANGKUTI, MKKK Pembina Tk.I NIP. 19621010 199011 1 003
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan); 2. Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan); 3. Kepala Inspektorat Kota Bandung;
