MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 139/PUU-XII/2014
PERIHAL PENGUJIAN LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA RABU, 28 JANUARI 2015
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 139/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ismail Thomas 2. Yustinus Dullah ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 28 Januari 2015 Pukul 13.36 – 13.45 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Arief Hidayat 2) Wahiduddin Adams 3) Muhammad Alim Yunita Rhamadani
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Burhan Ranreng 2. Ismail
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB 1.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara 139/PUU-XII/2014 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.
Nomor
KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya. Saudara Pemohon, yang hadir siapa? Silakan, dinyalakan. 2.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Kami Burhan Ranreng dengan rekan kami Ismail.
3.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ismail, ya. Hadir sendiri. Kuasanya, ya?
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Kuasanya.
5.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Sidang Panel ini adalah sidang yang kedua. Perbaikan permohonan baru saja kami terima, ya. Saudara sudah memperbaiki, tapi baru saja kami terima. Saya tanya, apakah Saudara sudah memperbaiki sesuai dengan saran atau nasihat dari Hakim yang pada persidangan pertama atau bagaimana? Sudah diperbaiki?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Sudah diperbaiki sesuai dengan saran dan nasihat-nasihat dari Majelis.
7.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu, sampaikan pokok-pokok perubahannya saja, ya. Terutama nanti pada bagian petitumnya, ya, apakah Saudara masih menguji norma atau menguji lampiran dari norma itu ya karena ini menyangkut objek yang dimohonkan. Silakan, pokok-pokoknya apa? 1
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Terima kasih, Yang Mulia. Atas saran atau nasihat dari Yang Mulia, kami sudah memperbaiki. Pada pokoknya, pertama, atas saran Majelis harus menambah Pemohon, pada … pada halaman 1 kami sudah menambah.
9.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.
10.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Itu FX. Yapan, S.H., Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (…)
11.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, gitu. Jadi, Pemohonnya kemudian ditambahkan bupati, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, dan ketiga ketua presidium adat, begitu ya?
12.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Presidium adat, ya.
13.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.
14.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ada tiga Pemohon, Yang Mulia.
15.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.
16.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.
17.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Saudara diberi kuasa sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 170 ini juga, ya?
2
18.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.
19.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terus?
20.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Terus yang kedua, atas saran atau nasihat Yang Mulia Majelis Hakim, dari Lampiran kami mengubah dengan Pengujian Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2).
21.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten, ya?
22.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.
23.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Mahakam Ulu.
24.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Mahakam Ulu.
25.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Provinsi Kalimantan Timur, baik untuk objeknya. Kemudian, selanjutnya dasar pengujiannya pakai pasal berapa?
26.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Undang-Undang Dasar … di Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
27.
KETUA: ARIEF HIDAYAT He em, pasal?
3
28.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Pasal 24C.
29.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Pasal 24C ayat (1)? Itu kan dasar kewenangan kita.
30.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya, maaf, Yang Mulia. Ya, ya.
31.
KETUA: ARIEF HIDAYAT He em.
32.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
33.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sebelumnya, pada waktu Saudara menguraikan mengenai kewenangan, kewenangan Mahkamah Konstitusi Saudara mencantumkan Pasal 24C, tapi sebetulnya kewenangan kita itu diberikan oleh konstitusi, kemudian Undang-Undang tentang MK, dan UndangUndang tentang Kekuasaan kehakiman sebetulnya. Itu urut-urutannya. Ya, ini tapi belum ada, ya?
34.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Belum ada.
35.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, diteruskan. Untuk kedudukan hukum karena ditambahkan itu, maka legal standing-nya mewakili pemerintahan daerah kabupaten, ya?
36.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.
4
37.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terus positanya?
38.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Positanya atau langsung pokok-pokoknya.
39.
KETUA: ARIEF HIDAYAT He em.
40.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Kami sudah memasukkan mengenai kerugian-kerugian yang ditimbulkannya.
41.
KETUA: ARIEF HIDAYAT He em.
42.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Pertama, terhadap kerugian secara ekonomis.
43.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Kerugian ekonomis.
44.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.
45.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Karena luas wilayahnya tidak sesuai dengan apa yang semestinya, gitu ya?
46.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya, Yang Mulia.
5
47.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Karena luas wilayah tidak sesuai dengan semestinya. Ada kekurangan sekitar 4.000 km2 ini?
48.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG 3.000 km2 kekurangannya … 3.541 km2.
49.
KETUA: ARIEF HIDAYAT 3.541 km2 itu?
50.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG 3.541,20 km2.
51.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terus karena kekurangan … kerugian luas wilayah itu menyebabkan kerugian secara ekonomis?
52.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.
53.
KETUA: ARIEF HIDAYAT ya?
54.
Ya, baik. Itu kemudian dihitung, dikonversi ada kerugian ekonomi,
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.
55.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terus yang terakhir, petitumnya yang Saudara minta?
56.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Petitumnya yang terakhir ini, ya tetap pada bahwa memohon Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 (…)
6
57.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, minta anu ya … konstitusional bersyarat, ya?
58.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya, Pak.
59.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Unconstitutional bersyarat, ya?
60.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.
61.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini conditionally unconstitutional, ya? Ya, terus?
62.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Kemudian, menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
63.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.
64.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Sepanjang tidak ditafsirkan bahwa luas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagaimana tercantum di dalam paragraf 7, baris kelima Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, yaitu seluas 15.315 km2.
65.
KETUA: ARIEF HIDAYAT 15.315 km2.
66.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.
7
67.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.
68.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Memerintahkan memuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
69.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, atau ... ex aequo et bono, ya?
70.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.
71.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu, perbaikan permohonan secara tertulis sudah diterima oleh Majelis Panel dan Saudara juga sudah menguraikan permohonan itu secara lisan, maka saya cek dulu buktinya. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-14, betul?
72.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.
73.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Betul, tapi dalam daftar buktinya, P-46 ... daftarnya sampai P-46?
74.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Sampai P-46.
75.
KETUA: ARIEF HIDAYAT P-46, tapi sebetulnya yang lengkap itu ... ada bukti yang belum, P-5, P-6, P-13, P-11, ya coba ini bagaimana ini? Nanti bisa ditambahkan atau sudah ada?
8
76.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Kami mohon kalau bisa menyusul, Yang Mulia.
77.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu, ini yang saya sahkan dulu adalah P-1 sampai dengan P-46. Kecuali yang belum ada, itu tidak sahkan, nanti disusulkan ya P-5, P-6, dan P-13, serta P-11 yang belum, ya?
78.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.
79.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini yang sudah ada saya sahkan dulu. KETUK PALU 1X Baik, ada lagi yang akan disampaikan?
80.
KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Untuk sementara, Yang Mulia.
81.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Sementara itu cukup, ya. Ini begini, perlu saya sampaikan pada Kuasa Pemohon bahwa permohonan Saudara sudah kami terima dan akan kita laporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah permohonan ini akan diteruskan dalam Sidang Pleno, atau bagaimana, nanti kita laporkan di RPH, dan bagaimana keputusan RPH, Saudara tinggal menunggu apa yang diputus oleh Rapat Permusyawaratan Hakim. Gitu, ya?
9
Baik, kalau sudah tidak ada lagi, maka sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB Jakarta, 28 Januari 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
10