KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 147/BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang
:
Bahwa dalam rangka menindaklajuti program dan kegiatan penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2011 serta mempertimbangkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-2339/SJ/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan atas 53 Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP90/BC/2009 Tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755); 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PM.1/2007; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
tentang
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011; 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2008 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan, Serta Monitoring dan Evaluasi Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
MEMUTUSKAN…
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.
PERTAMA
: Mengubah Lampiran I, V, VI, dan VII, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-115/BC/2011, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, V, VI dan VII Keputusan Direktur Jenderal ini.
KEDUA
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KETIGA
: Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada : 1. Menteri Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Pusat Kepatuhan Internal, para Direktur, dan para Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 5. Para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; 6. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2011 DIREKTUR JENDERAL, ttd AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
STANDAR PROSEDUR OPERASI KANTOR PUSAT DJBC
NO. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
17. 18.
19.
20.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
Pemberitahuan Melanjutkan Pendidikan 001/SOP-BC/SEKRE/2009 Di Luar Kedinasan Pemberitahuan Selesai Melanjutkan 002/SOP-BC/SEKRE/2009 Pendidikan Di Luar Kedinasan Penunjukan Peserta Diklat 003/SOP-BC/SEKRE/2009 Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Penerbitan Surat Keputusan Kumandah di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pemindahan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Permohonan Pensiun yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil Usulan Pensiun Janda/Duda, Bagian/Hak Pensiun Janda/Duda, dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil Penerbitan Surat Izin Cerai/ Surat Keterangan Cerai Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan/atau Eselon III Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Eselon II Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan III Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan/atau Eselon III Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Eselon II Permohonan Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara Pegawai Negeri Sipil Pelaporan Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Setelah Cuti di Luar Tanggungan Negara Penerbitan dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Jabatan
004/SOP-BC/SEKRE/2009 005/SOP-BC/SEKRE/2009
006/SOP-BC/SEKRE/2009 007/SOP-BC/SEKRE/2009
UNIT KERJA Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal
008/SOP-BC/SEKRE/2009
Sekretariat Direktorat Jenderal
009/SOP-BC/SEKRE/2009
Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal
010/SOP-BC/SEKRE/2009 011/SOP-BC/SEKRE/2009 012/SOP-BC/SEKRE/2009
013/SOP-BC/SEKRE/2009 014/SOP-BC/SEKRE/2009 015/SOP-BC/SEKRE/2009 016/SOP-BC/SEKRE/2009
017/SOP-BC/SEKRE/2009 018/SOP-BC/SEKRE/2009
Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal
019/SOP-BC/SEKRE/2009
Sekretariat Direktorat Jenderal
020/SOP-BC/SEKRE/2009
Sekretariat Direktorat Jenderal
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
21.
021/SOP-BC/SEKRE/2009
Sekretariat Direktorat Jenderal
022/SOP-BC/SEKRE/2009
Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal
30.
Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Jabatan yang Berasal dari Kantor Penerbit SPPD Penerbitan dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah yang Berasal dari Kantor Penerbit SPPD berdasarkan SK Mutasi Entry Data dan Pengadministrasian Dokumen Kepegawaian Permohonan Penerbitan Kartu Istri/ Suami (KARIS/KARSU) Penerimaan dan Pengadministrasian Surat/Paket pada Kantor Pusat DJBC Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen pada Bagian Umum Penggunaan Auditorium pada Kantor Pusat DJBC Pelayanan Permohonan Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (Pre-Entry Classification) Pelayanan Permohonan Valuation Ruling
31.
Pelayanan Permohonan Customs Advice
0003/SOP-BC/TK/2008
32.
Pelayanan Atas Permohonan Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian “Basic Agreement On The Asean Industrial Cooperation” Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Pelayanan Atas Penerusan Usulan Peruntukan Barang Milik Negara Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan Yang Digunakan Untuk Pencegahan Pencemaran Lingkungan Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-Obatan Yang Dibiayai Dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah Yang Diperuntukan Bagi Kepentingan Masyarakat Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit dan Benih Untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor
001/SOP-BC/TK/2009
22. 23.
24. 25. 26. 27. 28. 29.
33. 34. 35.
36.
37.
38.
39.
023/SOP-BC/SEKRE/2009
024/SOP-BC/SEKRE/2009 025/SOP-BC/SEKRE/2009 026/SOP-BC/SEKRE/2009 027/SOP-BC/SEKRE/2009 028/SOP-BC/SEKRE/2009 0001/SOP-BC/TK/2008
0002/SOP-BC/TK/2008
002/SOP-BC/TK/2009 001/SOP-BC/TK/2011 0001/SOP-BC/FK/2008
UNIT KERJA
Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan
Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Fasilitas Kepabeanan
0002/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
0003/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
0004/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
0006/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
NO.
JUDUL SOP
40.
Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya UndangUndang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2003 Pelayanan Pemberian Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/ Industri Jasa Pelayanan Atas Permohonan Perizinan Impor Sementara Khusus Mesin/Peralatan dan Kapal Niaga Yang Digunakan Untuk Kegiatan Pertambangan Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Khusus Kaum Tuna Netra dan Penyandang Cacat Lainnya Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk Suku Cadang serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara Pelayanan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Contoh Pelayanan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Bahan Terapi Manusia, Pengelompokan Darah dan Bahan Penjenisan Jaringan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum (Revisi atas SOP no 007/SOP-BC/FK/2010)
41.
42.
43.
44.
45. 46. 47.
48.
49.
50. 51.
52.
NOMOR SOP
UNIT KERJA
0007/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
0008/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
0009/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
0010/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
0012/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
001/SOP-BC/FK/2009
Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Fasilitas Kepabeanan
001/SOP-BC/FK/2010 002/SOP-BC/FK/2010
003/SOP-BC/FK/2010
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
004/SOP-BC/FK/2010
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
005/SOP-BC/FK/2010
Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Fasilitas Kepabeanan
006/SOP-BC/FK/2010
001/SOP-BC/FK/2011
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
NO.
JUDUL SOP
53.
Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Pelayanan Tatacara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA) Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Manual Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (CK-1A) Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan Di Kantor Pusat Yang Diajukan Secara Manual Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan Di Kantor Pusat Yang Diajukan Secara Elektronik
54.
55.
56.
57. 58.
59. 60.
61.
NOMOR SOP
UNIT KERJA
002/SOP-BC/FK/2011
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
003/SOP-BC/FK/2011
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
004/SOP-BC/FK/2011
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
001/SOPBC/CUKAI/2009
Direktorat Cukai
002/SOPBC/CUKAI/2009 003/SOPBC/CUKAI/2009
Direktorat Cukai
004/SOPBC/CUKAI/2009 001/SOPBC/CUKAI/2011
Direktorat Cukai
002/SOPBC/CUKAI/2011
Direktorat Cukai
Direktorat Cukai
62.
Penerbitan NHI Pada Penindakan dan Penyidikan
63.
0002/SOP-BC/P2/2008
Direktorat Penindakan Dan Penyidikan
0003/SOP-BC/P2/2008
Direktorat Penindakan Dan Penyidikan
001/SOP-BC/P2/2009
66.
Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Berdasarkan Rekomendasi Unit Kerja Terkait Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Karena Eksistensi Diragukan Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Penerimaan Perkara
67.
Penerimaan Dan Registrasi Tahanan
002/SOP-BC/P2/2011
68.
Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Penyusunan Rumusan Kebijakan Kerja Sama Bilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai
001/SOPBC/AUDIT/2009 001/SOP-BC/KI/2009
Direktorat Penindakan Dan Penyidikan Direktorat Penindakan Dan Penyidikan Direktorat Penindakan Dan Penyidikan Direktorat Audit
64.
65.
69. 70.
Direktorat 0001/SOP-BC/P2/2008
Direktorat Cukai
001/SOP-BC/P2/2011
001/SOP-BC/KI/2010
Direktorat Penindakan Dan Penyidikan
Direktorat Kepabeanan Internasional Direktorat Kepabeanan Internasional
NO.
JUDUL SOP
71.
002/SOP-BC/KI/2010
Direktorat Kepabeanan Internasional
003/SOP-BC/KI/2010
Direktorat Kepabeanan Internasional
004/SOP-BC/KI/2010
Direktorat Kepabeanan Internasional
005/SOP-BC/KI/2010
Direktorat Kepabeanan Internasional
006/SOP-BC/KI/2010
Direktorat Kepabeanan Internasional
007/SOP-BC/KI/2010
Direktorat Kepabeanan Internasional
008/SOP-BC/KI/2010
Direktorat Kepabeanan Internasional
009/SOP-BC/KI/2010
Direktorat Kepabeanan Internasional
010/SOP-BC/KI/2010
Direktorat Kepabeanan Internasional
001/SOP-BC/KI/2011
Direktorat Kepabeanan Internasional
001/SOP-BC/PPKC/2009
Direktorat PPKC
002/SOP-BC/PPKC/2009
Direktorat PPKC
003/SOP-BC/PPKC/2009
Direktorat PPKC
84.
Penyusunan Rumusan Kebijakan Kerja Sama Multilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai Penyusunan Rumusan Kebijakan Kerja Sama Regional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Penyiapan Rumusan Awal Dokumen Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Bilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai Penyiapan Rumusan Awal Dokumen Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Multilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai Penyiapan Rumusan Awal Dokumen Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Regional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Finalisasi Rumusan Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Bilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai Finalisasi Rumusan Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Multilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai Finalisasi Rumusan Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Regional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Penyelenggaraan Meeting, Training/ Seminar dan Event Internasional Lainnya di Bidang Kepabeanan Proses Pengurusan Perizinan Bagi Calon Peserta Kegiatan Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanan Yang Diselenggarakan Di Luar Negeri Pelayanan Keberatan Kepabeanan Pada Direktorat PPKC Pelayanan Permohonan Penundaan Atau Pengangsuran Kewajiban Membayar Utang Bea Masuk Dan Denda Administrasi Pada Direktorat PPKC Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Tata Cara Pelaksanaan Pameran
001/SOP-BC/PPKC/2010
Direktorat PPKC
85.
Pelaksanaan Analisis Berita Media Massa
002/SOP-BC/PPKC/2010
Direktorat PPKC
86.
Penyelenggaraan Penyuluhan/ Sosialisasi
003/SOP-BC/PPKC/2010
Direktorat PPKC
87.
Penanganan Perkara Permohonan 001/SOP-BC/PPKC/2011 Praperadilan Terhadap Seluruh Unit DJBC Pada Peradilan Umum
Direktorat PPKC
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81. 82.
83.
NOMOR SOP
UNIT KERJA
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
88.
Penanganan Legal Drafting Dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Pelayanan Pengunggahan Informasi Kepabeanan Dan Cukai Ke Website DJBC
002/SOP-BC/PPKC/2011
Direktorat PPKC
003/SOP-BC/PPKC/2011
Direktorat PPKC
89. 90.
Pelayanan Importir
Registrasi 001/SOP-BC/IKC/2009
Direktorat IKC
91.
Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan 002/SOP-BC/IKC/2009 Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Permohonan Pengembangan Sistem 001/SOP-BC/IKC/2011 Aplikasi Pengembangan Sistem Aplikasi 002/SOP-BC/IKC/2011
Direktorat IKC
92. 93.
Permohonan
UNIT KERJA
Direktorat IKC Direktorat IKC
Keterangan : SOP secara detil dapat dilihat pada lembar lanjutan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini. DIREKTUR JENDERAL,
Ttd
AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
STANDAR PROSEDUR OPERASI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
1.
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA) Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Manual
001/SOP-BC/KPU B/2009
3.
Pelayanan Penyelesaian Barang Awak Sarana Pengangkut
003/SOP-BC/KPU B/2009
4.
Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba Bersama Penumpang Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tidak Tiba Bersama Penumpang Dengan Menggunakan Customs Declaration Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur Hijau Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/ Atau Cukai (Vooruitslag) Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (PreNotification)
004/SOP-BC/KPU B/2009
11.
Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
011/SOP-BC/KPU B/2009
12.
Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III
012/SOP-BC/KPU B/2009
13.
Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan/atau Eselon III
013/SOP-BC/KPU B/2009
14.
Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Eselon II
014/SOP-BC/KPU B/2009
15.
Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
015/SOP-BC/KPU B/2009
16.
Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan III
016/SOP-BC/KPU B/2009
17.
Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan/atau Eselon III
017/SOP-BC/KPU B/2009
18.
Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Eselon II
018/SOP-BC/KPU B/2009
19.
Permohonan Penerbitan Kartu Istri/ Suami (KARIS/KARSU)
019/SOP-BC/KPU B/2009
20.
Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
001/SOP-BC/KPU B/2010
21.
Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
002/SOP-BC/KPU B/2010
2.
5.
6.
7.
8. 9.
10.
002/SOP-BC/KPU B/2009
005/SOP-BC/KPU B/2009
006/SOP-BC/KPU B/2009
007/SOP-BC/KPU B/2009
008/SOP-BC/KPU B/2009 009/SOP-BC/KPU B/2009
010/SOP-BC/KPU B/2009
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
22.
Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Jabatan
003/SOP-BC/KPU B/2010
23.
Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah
004/SOP-BC/KPU B/2010
24.
Tata Cara Penyegelan
005/SOP-BC/KPU B/2010
25.
Pemblokiran Kegiatan Eksistensi Diragukan
26.
Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara
007/SOP-BC/KPU B/2010
27.
Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)
008/SOP-BC/KPU B/2010
28.
Pelayanan Pemberian Izin Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor (Re-Impor)
009/SOP-BC/KPU B/2010
29.
Pelayanan Keberatan Kepabeanan
010/SOP-BC/KPU B/2010
30.
Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pemberian Izin Kawasan Berikat
011/SOP-BC/KPU B/2010
31.
Pelayanan Impor Barang Yang Mendapatkan Kemudahan Pelayanan Segera (Rush Handling)
012/SOP-BC/KPU B/2010
32.
Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Dalam Daerah Pabean
013/SOP-BC/KPU B/2010
33.
Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean
014/SOP-BC/KPU B/2010
34.
Pelayanan Permohonan Perizinan Returnable Package
015/SOP-BC/KPU B/2010
35.
Pelayanan Penyelesaian Returnable Package
016/SOP-BC/KPU B/2010
36.
Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Secara Manual (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
017/SOP-BC/KPU B/2010
37.
Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
018/SOP-BC/KPU B/2010
38.
Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
019/SOP-BC/KPU B/2010
39.
Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Outward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
020/SOP-BC/KPU B/2010
40.
Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Hasil Tembakau
021/SOP-BC/KPU B/2010
41.
Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau
022/SOP-BC/KPU B/2010
42.
Pelayanan Nota Kesepakatan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Ekspor
023/SOP-BC/KPU B/2010
43.
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Asil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik
024/SOP-BC/KPU B/2010
44.
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik
025/SOP-BC/KPU B/2010
45.
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal Secara Elektronik
026/SOP-BC/KPU B/2010
Kepabeanan
Perusahaan
Karena
006/SOP-BC/KPU B/2010
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
46.
Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik
027/SOP-BC/KPU B/2010
47.
Pelayanan Penerbitan Keputusan Pembayaran Secara Berkala
028/SOP-BC/KPU B/2010
48.
Pelayanan Pengembalian Cukai Atas Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai
029/SOP-BC/KPU B/2010
49.
Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat
030/SOP-BC/KPU B/2010
50.
Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
031/SOP-BC/KPU B/2010
51.
Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yang Berasal Dari Peredaran Bebas
032/SOP-BC/KPU B/2010
52.
Pelayanan Permohonan Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yg Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yg Masih Berada Di Dalam Pabrik (PBCK-7/PBCK-3)
033/SOP-BC/KPU B/2010
53.
Pelayanan Permohonan Penetapan Tembakau Untuk Merek Baru
Hasil
034/SOP-BC/KPU B/2010
54.
Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Etil Alkohol
035/SOP-BC/KPU B/2010
55.
Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
036/SOP-BC/KPU B/2010
56.
Pelayanan Pemberian NPPBKC Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
Minuman
037/SOP-BC/KPU B/2010
57.
Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
038/SOP-BC/KPU B/2010
58.
Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik Etil Alkohol
039/SOP-BC/KPU B/2010
59.
Pelayanan Pemberian NPPBKC Penyimpanan Etil Alkohol
Tempat
040/SOP-BC/KPU B/2010
60.
Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) Etil Alkohol
041/SOP-BC/KPU B/2010
61.
Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
042/SOP-BC/KPU B/2010
62.
Penerbitan Surat Tugas Audit (Umum)
001/SOP-BC/KPU B/2011
63.
Penerbitan Surat Tindak Lanjut Audit
002/SOP-BC/KPU B/2011
64.
Penyusunan Daftar Rencana Obyek Audit (DROA)
003/SOP-BC/KPU B/2011
65.
Evaluasi Dan Perekaman Hasil Audit Kepabeanan Dan Cukai
004/SOP-BC/KPU B/2011
66.
Pelaksanaan Audit Kepabeanan Dan Cukai (Audit Umum)
005/SOP-BC/KPU B/2011
67.
Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara
006/SOP-BC/KPU B/2011
68.
007/SOP-BC/KPU B/2011
69.
Pelayanan Pemberian Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Pengemas Yang Dipakai Berulangkali (Returnable Package) Pelayanan Pemecahan Pos BC 1.1
70.
Penetapan Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5)
009/SOP-BC/KPU B/2011
71.
Pelayanan Reekspor BC 1.2
010/SOP-BC/KPU B/2011
72.
Pelayanan Redress Manifest
011/SOP-BC/KPU B/2011
73.
Pelayanan Penutupan Pos BC 1.1
012/SOP-BC/KPU B/2011
Tarif
Cukai
Importir
Pengusaha
008/SOP-BC/KPU B/2011
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
74.
013/SOP-BC/KPU B/2011
81.
Penerbitan Surat Pemberitahuan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) Pelayanan Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbunan Pabean Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Yangtelah Diselesaikan Kewajiban Kepabeanannya Oleh Pemilik Pelayanan Penyelesaian Barang Dinyatakan Tidak Dikuasai Dalam Hal BTD Dilelang Penerbitan Surat Usulan Peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) Kepada Direktur Jenderal Untuk Mendapat Persetujuan Peruntukkan BMN Dari Menteri Keuangan Pelayanan Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas Pelayanan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dengan Tulisan Di Atas Formulir (Manual) Pengumpulan, Penilaian Dan Analisis Data Atau Informasi Intelijen Penerbitan Nota Hasil Informasi (NHI)
82.
Penerbitan Rekomendasi Intelijen Lainnya
021/SOP-BC/KPU B/2011
83.
Penerbitan Informasi Intelijen Lainnya
022/SOP-BC/KPU B/2011
84.
Penyidikan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
023/SOP-BC/KPU B/2011
85.
Pengawasan Pembongkaran Crude Palm Oil Dan Turunannya
024/SOP-BC/KPU B/2011
86.
Pengawasan Ship To Ship Dalam Rangka Ekspor
025/SOP-BC/KPU B/2011
87.
Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara Hasil Penindakan
026/SOP-BC/KPU B/2011
88.
027/SOP-BC/KPU B/2011
89.
Evaluasi Kinerja Di Bidang Pelayanan, Pengawasan Dan Administrasi Kepabeanan Dan Cukai Penanganan Pengaduan Masyarakat
90.
Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan
029/SOP-BC/KPU B/2011
91.
Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
030/SOP-BC/KPU B/2011
92.
Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi
031/SOP-BC/KPU B/2011
93.
032/SOP-BC/KPU B/2011
95.
Pembayaran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Melalui Bank Devisa Persepsi Atau Pos Persepsi Pelayanan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Loket) Penyetoran PNBP (Bank)
96.
Penagihan Dengan SPKTNP/SPTNP/SPP/SPSA
035/SOP-BC/KPU B/2011
97.
Administrasi Pelayanan Jaminan
036/SOP-BC/KPU B/2011
98.
Penerbitan Surat Pencairan Jaminan (SPJ)
037/SOP-BC/KPU B/2011
99.
Pelayanan Pengembalian Jaminan
038/SOP-BC/KPU B/2011
100.
Pelayanan Keberatan Dengan Bukti Penyerahan Jaminan/Bukti Pelunasan Tagihan Penelitian Materiil Atas Keberatan Dengan Menyerahkan Jaminan Penolakan Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal Penerbitan Surat Teguran Dalam Rangka Penagihan
039/SOP-BC/KPU B/2011
75.
76. 77.
78. 79.
80.
94.
101. 102. 103.
104. Monitoring Penagihan 105. Penerbitan Surat Paksa Dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak
014/SOP-BC/KPU B/2011
015/SOP-BC/KPU B/2011 016/SOP-BC/KPU B/2011
017/SOP-BC/KPU B/2011 018/SOP-BC/KPU B/2011
019/SOP-BC/KPU B/2011 020/SOP-BC/KPU B/2011
028/SOP-BC/KPU B/2011
033/SOP-BC/KPU B/2011 034/SOP-BC/KPU B/2011
040/SOP-BC/KPU B/2011 041/SOP-BC/KPU B/2011 042/SOP-BC/KPU B/2011 043/SOP-BC/KPU B/2011 044/SOP-BC/KPU B/2011
Keterangan : SOP secara detil dapat dilihat pada lembar lanjutan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini. DIREKTUR JENDERAL,
Ttd
AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
STANDAR PROSEDUR OPERASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
1.
Penerbitan Nota Hasil Intelijen (NHI) Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
0001/SOP-BC/KPP MP/2008
2.
Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing Point) Impor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Pabean
0002/SOP-BC/KPP MP/2008
3.
Pengawasan Larangan dan / atau Pembatasan (Analyzing Point) Ekspor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Pabean
0003/SOP-BC/KPP MP/2008
4.
Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Pabean
0004/SOP-BC/KPP MP/2008
5.
Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kasubsi Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Pabean
0005/SOP-BC/KPP MP/2008
6.
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)
001/SOP-BC/KPP MP/2009
7.
Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Manual
002/SOP-BC/KPP MP/2009
8.
Pelayanan Penyelesaian Barang Awak Sarana Pengangkut
003/SOP-BC/KPP MP/2009
9.
Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba Bersama Penumpang
004/SOP-BC/KPP MP/2009
10.
Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tidak Tiba Bersama Penumpang Dengan Menggunakan Customs Declaration
005/SOP-BC/KPP MP/2009
11.
Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
006/SOP-BC/KPP MP/2009
12.
Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
007/SOP-BC/KPP MP/2009
13.
Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Etil Alkohol
008/SOP-BC/KPP MP/2009
14.
Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
009/SOP-BC/KPP MP/2009
15.
Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol
010/SOP-BC/KPP MP/2009
16.
Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
011/SOP-BC/KPP MP/2009
17.
Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur Hijau Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan
012/SOP-BC/KPP MP/2009
18.
Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan
013/SOP-BC/KPP MP/2009
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
19.
Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak
014/SOP-BC/KPP MP/2009
20.
Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/ Atau Cukai (Vooruitslag)
015/SOP-BC/KPP MP/2009
21.
Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (PreNotification)
016/SOP-BC/KPP MP/2009
22.
Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
017/SOP-BC/KPP MP/2009
23.
Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV
018/SOP-BC/KPP MP/2009
24.
Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Eselon III
019/SOP-BC/KPP MP/2009
25.
Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
020/SOP-BC/KPP MP/2009
26.
Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV
021/SOP-BC/KPP MP/2009
27.
Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Eselon III
022/SOP-BC/KPP MP/2009
28.
Permohonan Penerbitan Kartu Istri/ Suami (KARIS/KARSU)
023/SOP-BC/KPP MP/2009
29.
Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
001/SOP-BC/KPP MP/2010
30.
Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
002/SOP-BC/KPP MP/2010
31.
Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Jabatan
003/SOP-BC/KPP MP/2010
32.
Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah
004/SOP-BC/KPP MP/2010
33.
Tata Cara Penyegelan
005/SOP-BC/KPP MP/2010
34.
Pemblokiran Kegiatan Eksistensi Diragukan
35.
Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara
007/SOP-BC/KPP MP/2010
36.
Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)
008/SOP-BC/KPP MP/2010
37.
Pelayanan Pemberian Izin Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor (Re-Impor)
009/SOP-BC/KPP MP/2010
38.
Pelayanan Penerusan Keberatan Kepabeanan Ke Direktorat PPKC
010/SOP-BC/KPP MP/2010
39.
Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemberian Izin Kawasan Berikat
011/SOP-BC/KPP MP/2010
40.
Pelayanan Impor Barang Yang Mendapatkan Kemudahan Pelayanan Segera (Rush Handling)
012/SOP-BC/KPP MP/2010
41.
Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Dalam Daerah Pabean
013/SOP-BC/KPP MP/2010
42.
Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean
014/SOP-BC/KPP MP/2010
43.
Pelayanan Permohonan Perizinan Returnable Package
015/SOP-BC/KPP MP/2010
44.
Pelayanan Penyelesaian Returnable Package
016/SOP-BC/KPP MP/2010
Kepabeanan
Perusahaankarena
006/SOP-BC/KPP MP/2010
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
45.
Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Secara Manual (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
017/SOP-BC/KPP MP/2010
46.
Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
018/SOP-BC/KPP MP/2010
47.
Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
019/SOP-BC/KPP MP/2010
48.
Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Outward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
020/SOP-BC/KPP MP/2010
49.
Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Hasil Tembakau
021/SOP-BC/KPP MP/2010
50.
Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau
022/SOP-BC/KPP MP/2010
51.
Pelayanan Nota Kesepakatan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Ekspor
023/SOP-BC/KPP MP/2010
52.
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik
024/SOP-BC/KPP MP/2010
53.
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik
025/SOP-BC/KPP MP/2010
54.
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal Secara Elektronik
026/SOP-BC/KPP MP/2010
55.
Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik
027/SOP-BC/KPP MP/2010
56.
Pelayanan Penerbitan Keputusan Pembayaran Secara Berkala
028/SOP-BC/KPP MP/2010
57.
Pelayanan Pengembalian Cukai Atas Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai
029/SOP-BC/KPP MP/2010
58.
Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat
030/SOP-BC/KPP MP/2010
59.
Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
031/SOP-BC/KPP MP/2010
60.
Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yang Berasal Dari Peredaran Bebas
032/SOP-BC/KPP MP/2010
61.
Pelayanan Permohonan Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yg Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yg Masih Berada Di Dalam Pabrik (PBCK-7/PBCK-3)
033/SOP-BC/KPP MP/2010
62.
Pelayanan Permohonan Penetapan Tembakau Untuk Merek Baru
Hasil
034/SOP-BC/KPP MP/2010
63.
Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Etil Alkohol
035/SOP-BC/KPP MP/2010
64.
Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
036/SOP-BC/KPP MP/2010
65.
Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen PIB Jalur Merah
001/SOP-BC/KPP MP/2011
66.
Administrasi Surat Keluar
002/SOP-BC/KPP MP/2011
Tarif
Cukai
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
67.
Administrasi Surat Masuk
003/SOP-BC/KPP MP/2011
68.
Pelayanan Permohonan Izin Penimbunan Barang Impor Di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA
004/SOP-BC/KPP MP/2011
69.
Penyelesaian Permohonan Pemeriksaan Fisik Barang Impor di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA
005/SOP-BC/KPP MP/2011
70.
Pelayanan Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean Oleh Petugas Gate Eskpor
006/SOP-BC/KPP MP/2011
71.
Administrasi Barang Contoh
007/SOP-BC/KPP MP/2011
72.
Tatakerja Pelayanan Impor dengan Menggunakan PIBK
008/SOP-BC/KPP MP/2011
73.
Pengembalian Barang Contoh
009/SOP-BC/KPP MP/2011
74.
Pelayanan Penyuluhan / Sosialisasi Atas Permohonan Mitra Kerja
010/SOP-BC/KPP MP/2011
75.
Pelayanan Sosialisasi Kepada Mitra Kerja
011/SOP-BC/KPP MP/2011
76.
Press Release
012/SOP-BC/KPP MP/2011
77.
Pelayanan Informasi Dan Bimbingan Kepatuhan Mitra Kerja
013/SOP-BC/KPP MP/2011
78.
Tindak Lanjut Atas Laporan Evaluasi Kinerja
014/SOP-BC/KPP MP/2011
79.
Penerbitan Surat Teguran Dalam Rangka Penagihan
015/SOP-BC/KPP MP/2011
80.
Penerbitan Surat Paksa Dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak
016/SOP-BC/KPP MP/2011
Keterangan : SOP secara detil dapat dilihat pada lembar lanjutan Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini. DIREKTUR JENDERAL,
Ttd.
AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
STANDAR PROSEDUR OPERASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
1.
Penerbitan Nota Hasil Intelijen (NHI) Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
0001/SOP-BC/KPP MC/2008
2.
Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing Point) Impor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Cukai
0002/SOP-BC/KPP MC/2008
3.
Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing Point) Ekspor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Cukai
0003/SOP-BC/KPP MC/2008
4.
Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Cukai
0004/SOP-BC/KPP MC/2008
5.
Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kasubsi Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Cukai
0005/SOP-BC/KPPMC/2008
6.
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)
001/SOP-BC/KPP MC/2009
7.
Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Manual
002/SOP-BC/KPP MC/2009
8.
Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
003/SOP-BC/KPP MC/2009
9.
Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
004/SOP-BC/KPP MC/2009
10.
Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Etil Alkohol
005/SOP-BC/KPP MC/2009
11.
Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
006/SOP-BC/KPP MC/2009
12.
Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol
007/SOP-BC/KPP MC/2009
13.
Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
008/SOP-BC/KPP MC/2009
14.
Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak
009/SOP-BC/KPP MC/2009
15.
Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/ Atau Cukai (Vooruitslag)
010/SOP-BC/KPP MC/2009
16.
Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (PreNotification)
011/SOP-BC/PKP MC/2009
17.
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik
012/SOP-BC/KPP MC/2009
18.
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil
013/SOP-BC/KPP MC/2009
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik 19.
Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik
014/SOP-BC/KPP MC/2009
20.
Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
015/SOP-BC/KPP MC/2009
21.
Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV
016/SOP-BC/KPP MC/2009
22.
Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Eselon III
017/SOP-BC/KPP MC/2009
23.
Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
018/SOP-BC/KPP MC/2009
24.
Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV
019/SOP-BC/KPP MC/2009
25.
Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Eselon III
020/SOP-BC/KPP MC/2009
26.
Permohonan Penerbitan (KARIS/KARSU)
021/SOP-BC/KPP MC/2009
27.
Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
001/SOP-BC/KPP MC/2010
28.
Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
002/SOP-BC/KPP MC/2010
29.
Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Jabatan
003/SOP-BC/KPP MC/2010
30.
Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah
004/SOP-BC/KPP MC/2010
31.
Tata Cara Penyegelan
005/SOP-BC/KPP MC/2010
32.
Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Perusahaan Karena Eksistensi Diragukan
006/SOP-BC/KPP MC/2010
33.
Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara
007/SOP-BC/KPP MC/2010
34.
Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)
008/SOP-BC/KPP MC/2010
35.
Pelayanan Pemberian Izin Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor (Re-Impor)
009/SOP-BC/KPP MC/2010
36.
Pelayanan Penerusan Keberatan Kepabeanan Ke Direktorat PPKC
010/SOP-BC/KPP MC/2010
37.
Pelayanan Penerbitan Kawasan Berikat
Izin
011/SOP-BC/KPP MC/2010
38.
Pelayanan Impor Barang Yang Mendapatkan Kemudahan Pelayanan Segera (Rush Handling)
012/SOP-BC/KPP MC/2010
39.
Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Dalam Daerah Pabean
013/SOP-BC/KPP MC/2010
40.
Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean
014/SOP-BC/KPP MC/2010
41.
Pelayanan Permohonan Perizinan Returnable Package
015/SOP-BC/KPP MC/2010
42.
Pelayanan Penyelesaian Returnable Package
016/SOP-BC/KPP MC/2010
Kartu
Rekomendasi
Istri/
Suami
Pemberian
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
43.
Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Secara Manual (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
017/SOP-BC/KPP MC/2010
44.
Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
018/SOP-BC/KPP MC/2010
45.
Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
019/SOP-BC/KPP MC/2010
46.
Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Outward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
020/SOP-BC/KPP MC/2010
47.
Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Hasil Tembakau
021/SOP-BC/KPP MC/2010
48.
Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau
022/SOP-BC/KPP MC/2010
49.
Pelayanan Nota Kesepakatan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Ekspor
023/SOP-BC/KPP MC/2010
50.
Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal Secara Elektronik
024/SOP-BC/KPP MC/2010
51.
Pelayanan Penerbitan Keputusan Pembayaran Secara Berkala
025/SOP-BC/KPP MC/2010
52.
Pelayanan Pengembalian Cukai Atas Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai
026/SOP-BC/KPP MC/2010
53.
Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat
027/SOP-BC/KPP MC/2010
54.
Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
028/SOP-BC/KPP MC/2010
55.
Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yang Berasal Dari Peredaran Bebas
029/SOP-BC/KPP MC/2010
56.
Pelayanan Permohonan Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yg Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yg Masih Berada Di Dalam Pabrik (PBCK-7/PBCK-3)
030/SOP-BC/KPP MC/2010
57.
Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru
031/SOP-BC/KPP MC/2010
58.
Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Etil Alkohol
032/SOP-BC/KPP MC/2010
59.
Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
033/SOP-BC/KPP MC/2010
60.
Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen PIB Jalur Merah
001/SOP-BC/KPP MC/2011
61.
Administrasi Surat Keluar
002/SOP-BC/KPP MC/2011
62.
Administrasi Surat Masuk
003/SOP-BC/KPP MC/2011
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
63.
Pelayanan Permohonan Izin Penimbunan Barang Impor Di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA
004/SOP-BC/KPP MC/2011
64.
Penyelesaian Permohonan Pemeriksaan Fisik Barang Impor di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA
005/SOP-BC/KPP MC/2011
65.
Pelayanan Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean Oleh Petugas Gate Eskpor
006/SOP-BC/KPP MC/2011
66.
Administrasi Barang Contoh
007/SOP-BC/KPP MC/2011
67.
Tatakerja Pelayanan Impor dengan Menggunakan PIBK
008/SOP-BC/KPP MC/2011
68.
Pengembalian Barang Contoh
009/SOP-BC/KPP MC/2011
69.
010/SOP-BC/KPP MC/2011
78.
Penerbitan Surat Tugas Yang Ditandatangani Kepala Kantor Pembayaran SPPD Dengan Uang Persediaan Administrasi Daftar Kehadiran Pegawai dan Penyusunan Laporan Ketertiban Bulanan Pegawai Penatausahaan Berkas Pegawai Masuk (Mutasi) Pengajuan Pensiun Untuk Pegawai yang Mencapai Batas Usia Pensiun Administrasi mutasi keluar pegawai Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA/KL) Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
79.
Penyusunan Masukan Rencana Strategis (Renstra)
020/SOP-BC/KPP MC/2011
80.
Permintaan Barang Persediaan
021/SOP-BC/KPP MC/2011
81.
Administrasi BMN Pengadaan atas Beban APBN
022/SOP-BC/KPP MC/2011
82.
Administrasi BMN Transfer Masuk
023/SOP-BC/KPP MC/2011
83.
Distribusi Barang Persediaan
024/SOP-BC/KPP MC/2011
84.
Pengajuan Pembayaran Gaji Pegawai Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Penerbitan Nota Dinas Jadwal PPKP
025/SOP-BC/KPP MC/2011
028/SOP-BC/KPP MC/2011
90.
Laporan Lima Belas Harian Penyusunan Laporan Melanjutkan Pendidikan Di Luar Kedinasan atas inisiatif sendiri Penyusunan Laporan Selesai Melanjutkan Pendidikan Di Luar Kedinasan atas inisiatif sendiri Laporan bulanan data Kepegawaian
91.
Proses Pengajuan Permintaan Uang Persediaan (UP)
032/SOP-BC/KPP MC/2011
92.
Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa
033/SOP-BC/KPP MC/2011
93.
Pembuatan DP3 Pelaksana dan Eselon V
034/SOP-BC/KPP MC/2011
94.
Pembuatan DP3 Eselon IV
035/SOP-BC/KPP MC/2011
70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
85. 86. 87. 88. 89.
011/SOP-BC/KPP MC/2011 012/SOP-BC/KPP MC/2011 013/SOP-BC/KPP MC/2011 014/SOP-BC/KPP MC/2011 015/SOP-BC/KPP MC/2011 016/SOP-BC/KPP MC/2011 017/SOP-BC/KPP MC/2011 018/SOP-BC/KPP MC/2011 019/SOP-BC/KPP MC/2011
026/SOP-BC/KPP MC/2011 027/SOP-BC/KPP MC/2011 029/SOP-BC/KPP MC/2011 030/SOP-BC/KPP MC/2011 031/SOP-BC/KPP MC/2011
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
95.
Penyusunan Laporan Bulanan SE-11
036/SOP-BC/KPP MC/2011
96.
Penyusunan Summary Report Pengembalian Cukai dan/ atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Pelayanan Pemasukan Barang Kena Cukai (Bkc) Yang Belum Dilunasi Cukainya Yang Akan Digunakan Sebagai Bahan Baku Atau Bahan Penolong Yang Hasil Akhirnya Berupa Bkc Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan Ke Pabrik Lainnya
037/SOP-BC/KPP MC/2011
Pelayanan Pengeluaran BKC dengan Dokumen PMBKC Pelunasan 100. Pelayanan Pengeluaran BKC dengan Dokumen PMBKC Tujuan Ekspor 101. Pelayanan Pengeluaran BKC yang Tidak Dipungut Cukai Ke/Dari Pabrik/ Tempat Penyimpanan Lainnya Berada dalam Pengawasan Satu KPPBC 102. Administrasi Pengembalian Pita Cukai Akhir Tahun
040/SOP-BC/KPP MC/2011
103. Penatausahaan dan Pelaporan Penerimaan 104. Penerbitan Surat Pemberitahunan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) 105. Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau 106. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1) berdasarkan Nota pengenaan Sanksi Administrasi (NPSA) 107. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-2)
044/SOP-BC/KPP MC/2011
108. Pelayanan Pendaftaran PMBKC Tujuan Ekspor 109. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1) berdasarkan CK-1 (Utang cukai) yang Tidak Dibayar pada saat Jatuh Tempo atau Kekurangan Pembayaran Cukai 110. Pelayanan Pembelian Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 111. Administrasi Kedatangan Pita Cukai 112. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (revisi atas yang sudah ditetapkan) 113. Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Informasi
049/SOP-BC/KPP MC/2011
114. Tatalaksana penindakan Kepabeanan dan Cukai
055/SOP-BC/KPP MC/2011
115. Pelaporan Data Penindakan
056/SOP-BC/KPP MC/2011
116. Tata Laksana Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 117. Tata Laksana Penanganan atas Dugaan Pelanggaran Administrasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai
057/SOP-BC/KPP MC/2011
118. Penatausahaan Barang Hasil Penindakan
059/SOP-BC/KPP MC/2011
119. Pelaporan Data Penyidikan dan BHP
060/SOP-BC/KPP MC/2011
120. Penanganan Perkara
061/SOP-BC/KPP MC/2011
121. Penerbitan NHI
062/SOP-BC/KPP MC/2011
122. Penerbitan Rekomendasi Lainnya
063/SOP-BC/KPP MC/2011
123. Penerbitan Informasi Intelijen Lainnya
064/SOP-BC/KPP MC/2011
97. 98.
99.
038/SOP-BC/KPP MC/2011 039/SOP-BC/KPP MC/2011
041/SOP-BC/KPP MC/2011 042/SOP-BC/KPP MC/2011
043/SOP-BC/KPP MC/2011 045/SOP-BC/KPP MC/2011 046/SOP-BC/KPP MC/2011 047/SOP-BC/KPP MC/2011 048/SOP-BC/KPP MC/2011 050/SOP-BC/KPP MC/2011
051/SOP-BC/KPP MC/2011 052/SOP-BC/KPP MC/2011 053/SOP-BC/KPP MC/2011
054/SOP-BC/KPP MC/2011
058/SOP-BC/KPP MC/2011
NO.
JUDUL SOP
NOMOR SOP
124. Pelayanan Penyuluhan/ Sosialisasi atas Permohonan Pengguna Jasa/ Stakeholder (sebagai Narasumber/ Pembicara) 125. Pelayanan Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Pengguna Jasa/ Stakeholder 126. Press release
065/SOP-BC/KPP MC/2011
127. Up date Web Site 128. Layanan Informasi dan Bimbingan Kepatuhan Pengguna Jasa 129. Pelaksanaan PKPT Pelayanan dan Administrasi
068/SOP-BC/KPP MC/2011
130. Pelaksanaan PKPT Pengawasan
071/SOP-BC/KPP MC/2011
131. Penanganan Informasi dan Laporan Kinerja 132. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan Secara Manual 133. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan Secara Elektronik
072/SOP-BC/KPP MC/2011
066/SOP-BC/KPP MC/2011 067/SOP-BC/KPP MC/2011 069/SOP-BC/KPP MC/2011 070/SOP-BC/KPP MC/2011
073/SOP-BC/KPP MC/2011 074/SOP-BC/KPP MC/2011
Keterangan : SOP secara detil dapat dilihat pada lembar lanjutan Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini. DIREKTUR JENDERAL,
Ttd
AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- /BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Nomor Revisi
: :
001/SOP-BC/CUKAI/2011
Tanggal : Tanggal :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT CUKAI STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT YANG DIAJUKAN SECARA MANUAL
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau pengajuan awal dan tambahan di Kantor Pusat DJBC yang diajukan secara manual, dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari tambahan oleh Direktur Cukai sampai dengan diserahkannya siap dikirimkannya pita cukai disertai Daftar Pengiriman Pita Cukai (DP2C). 2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1). 3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau. 4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Direktorat Cukai Kantor Pusat DJBC. PERSYARATAN: 1. KPPBC belum memiliki SAC Sentralisasi. 2. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal : a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan; b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan 3. P3C pengajuan awal dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk kebutuhan 1 bulan berikutnya kepada Kepala KPPBC. 4. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai. 5. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal : a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; b. pengusaha mengalami kenaikan golongan; c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE. 6. Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada Kepala KPPBC dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi 7. P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat pada tanggal 20 pada bulan pengajuan CK-1. 8. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan, sama dengan jenis pita cukai pada P3C pengajuan awal untuk periode yang sama.
9. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pita cukai : a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau b. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. 10. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar. 11. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkan jumlah ke bawah dan harus dalam kelipatan 10. 12. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3C pengajuan awal dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu: 1. Penerimaan P3C sampai dengan penerbitan Order Bea Cukai (OBC) paling lama 2 (dua) hari. 2. Pencetakan Pita Cukai dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari. 3. Penerimaan dan penyiapan pita cukai untuk dikirim ke KPPBC dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT CUKAI
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT YANG DIAJUKAN SECARA MANUAL
NO.
AKTIVITAS
DIREKTUR CUKAI
KASUBDIT PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
KASI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
KASI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA/SAC
: 001/SOP-BC/CUKAI/2011 : 28 Desember 2011 : :
PENCETAK PITA CUKAI
MULAI 1. Direktur Cukai menerima P3C lembar ke-2 dari
KPPBC kemudian memberikan disposisi untuk diproses lebih lanjut kepada Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
MENERIMA DAN MENDISPOSISI
2
P3C MMEA
2 Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima P3C lembar ke-2 kemudian mendiposisikan kepada Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
MENERIMA DAN MENDISPOSISI
3 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima dan mendisposisikan P3C kepada pelaksana untuk diteliti dan dibukukan
MENERIMA DAN MENDISPOSISI
4 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima disposisi dan P3C kemudian membukukan dalam buku bambu P3C
MENERIMA DAN MEMBUKUKAN
BUKU BAMBU P3C MMEA
5 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya melakukan perekaman P3C ke dalam komputer serta menyimpan berkasnya
MEREKAM DATA P3C MMEA
DATA BASE
2 P3C MMEA
D
6 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya meneliti ulang kembali data P3C yang telah disimpan dalam komputer dengan berkas hard copy P3C kemudian membuat usulan pesanan pita cukai (konsep OBC) asal impor berdasar P3C secara berjenjang diserahkan kepada Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
MENELITI ULANG & MEMBUAT OBC
KONSEP OBC
7 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep OBC
8 Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya meneliti dan menandatangani OBC
MENELITI DAN MEMPARAF
MENELITI DAN MENANDATANGANI
OBC
9 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima OBC yang telah ditandatangani Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya kemudian mendisposisikan kepada pelaksana untuk melakukan pengecekan ulang, mengarsip urut tanggal, dan mengirim ke penyedia pita cukai
MENERIMA DAN MENDISPOSI SI
menerima OBC, 10 Pelaksana mengadministrasikan dan mengirimkan OBC kepada Pencetak Pita Cukai
MENERIMA DAN MENGADMINISTRASIKAN
D
11 Pencetak Pita Cukai menerima, mencetak pita cukai sesuai dengan OBC, Setelah selesai kemudian mengirimkan pita cukai ke Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya dengan Berita Acara Serah Terima
OBC
BAST DARI PENYEDIA PC
PITA CUKAI
12 Kepala Seksi Penyediaan menerima pita cukai, Berita Acara dan mendisposisikan kepada pelaksana untuk memeriksa
2
MENERIMA, MEMERIKSA PC & MEMBUAT BAST
1
KPPBC/KPU
NO.
AKTIVITAS
DIREKTUR CUKAI
KASUBDIT PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
KASI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
KASI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA/SAC
PENCETAK PITA CUKAI
1
2
13 pelaksana melakukan pemeriksaan - dalam hal tidak sesuai, pelaksana membuat BA hasil pemeriksaan agar BAST disesuaikan - dalam hal sesuai, meneruskan kepada Kepala Seksi penyediaan
Y
KPPBC/KPU
MENERIMA, MEMERIKSA PC & MEMBUAT BAST
SESUAI? N
MEMBUAT BA HASIL PEMERIKSA AN
BA
14 Kepala seksi penyediaan menandatangani BAST dan menyampaikan pita cukai disertai BA kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan pendistribusian Pita Cukai dan TPCL (Kepala Seksi Penyimpanan)
MENANDATANGANI BAST
BA
BAST DARI PENYEDIA PC
PITA CUKAI
15 Kepala Seksi Penyimpanan menerima pita cukai dan BA
MENERIMA, MEMERIKSA & MENANDA TANGANI
BA
PITA CUKAI
16 pelaksana melakukan pemeriksaan - dalam hal tidak sesuai, pelaksana membuat BA hasil pemeriksaan agar BA disesuaikan - dalam hal sesuai, merekam BA ke dalam SAC
MENERIMA & MEMERIKSA,
Y SESUAI?
N MEMBUAT BA HASIL PEMERIKSA AN
BA
17 Pelaksana pada Seksi Penyimpanan menerima dan memeriksa disposisi, BA, pita cukai kemudian mengirim tembusan BA ke Seksi Penyediaan, dan menyimpan pita cukai di Gudang Pita Cukai. Pita Cukai yang diterima akan direkam di komputer untuk diperhitungkan dengan CK-1A yang diajukan oleh importir
MEREKAM
PEMISAHAN LOKASI PENYEDIAAN
PENYEDIA AN KPPBC
PENYEDIA AN KP
- Dalam hal penyediaan kantor Pita Cukai disimpan di gudang pita cukai MENYIMPAN PC
- dalam hal penyediaan KPPBC, pita cukai dikirimkan ke KPPBC yang bersangkutan dengan disertai DP2C END
MEMBUAT DP2C DAN MENGIRIM KAN PC
DP2C DP2C
PITA CUKAI PITA CUKAI
SELESAI
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: :
002/SOP-BC/CUKAI/2011
Tanggal : Tanggal :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT CUKAI STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau pengajuan awal dan tambahan di Kantor Pusat DJBC yang diajukan secara manual, dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari tambahan oleh Direktur Cukai sampai dengan diserahkannya siap dikirimkannya pita cukai disertai Daftar Pengiriman Pita Cukai (DP2C). 2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1). 3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau. 4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Direktorat Cukai Kantor Pusat DJBC. PERSYARATAN: 1. KPPBC belum memiliki SAC Sentralisasi. 2. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal : a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan; b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan 3. P3C pengajuan awal dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk kebutuhan 1 bulan berikutnya kepada Kepala KPPBC. 4. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai. 5. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal : a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; b. pengusaha mengalami kenaikan golongan; c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE. 6. Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada Kepala KPPBC dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi 7. P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat pada tanggal 20 pada bulan pengajuan CK-1. 8. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan, sama dengan jenis pita cukai pada P3C pengajuan awal untuk periode yang sama.
9. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pita cukai : a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau b. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. 10. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar. 11. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkan jumlah ke bawah dan harus dalam kelipatan 10. 12. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3C pengajuan awal dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu: 1. Penerbitan Order Bea Cukai (OBC) paling lama 2 (dua) hari. 2. Pencetakan Pita Cukai dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari. 3. Penerimaan dan penyiapan pita cukai untuk dikirim ke KPPBC dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT CUKAI
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK
NO.
AKTIVITAS
SISTEM APLIKASI CUKAI (SAC)
KASUBDIT PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
KASI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI KASI PENYEDIAAN PITA CUKAI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN DAN TANDA PELUNASAN TANDA PELUNASAN CUKAI CUKAI LAINNYA LAINNYA/SAC
: 002/SOP-BC/CUKAI/2011 : 28 Desember 2011 : :
PENCETAK PITA CUKAI
MULAI 1. Sistem Aplikasi Cukai (SAC) meneruskan data
P3C dari KPPBC
MENERUSKAN P3C SECARA ELEKSTRONIK
DATA P3C
6 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya meneliti ulang kembali data P3C kemudian membuat usulan pesanan pita cukai (konsep OBC) asal impor berdasar P3C secara berjenjang diserahkan kepada Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
MENELITI ULANG & MEMBUAT OBC
KONSEP OBC
7 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep OBC
8 Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya meneliti dan menandatangani OBC
MENELITI DAN MEMPARAF
MENELITI DAN MENANDATANGANI
OBC
9 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima OBC yang telah ditandatangani Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya kemudian mendisposisikan kepada pelaksana untuk melakukan pengecekan ulang, mengarsip urut tanggal, dan mengirim ke penyedia pita cukai
MENERIMA DAN MENDISPOSI SI
10 Pelaksana menerima OBC, mengadministrasikan dan mengirimkan OBC kepada Pencetak Pita Cukai
MENERIMA DAN MENGADMINISTRASIKAN
D 11 Pencetak Pita Cukai menerima, mencetak pita cukai sesuai dengan OBC, Setelah selesai kemudian mengirimkan pita cukai ke Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya dengan Berita Acara Serah Terima
OBC
BAST DARI PENYEDIA PC
PITA CUKAI
12 Kepala Seksi Penyediaan menerima pita cukai, Berita Acara dan mendisposisikan kepada pelaksana untuk memeriksa
MENERIMA, MEMERIKSA PC & MEMBUAT BAST
13 pelaksana melakukan pemeriksaan - dalam hal tidak sesuai, pelaksana membuat BA hasil pemeriksaan agar BAST disesuaikan - dalam hal sesuai, meneruskan kepada Kepala Seksi penyediaan
MENERIMA, MEMERIKSA PC & MEMBUAT BAST
Y SESUAI?
N MEMBUAT BA HASIL PEMERIKSA AN
BA
1
KPPBC/KPU
NO.
AKTIVITAS
SISTEM APLIKASI CUKAI (SAC)
KASUBDIT PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
KASI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
14 Kepala seksi penyediaan menandatangani BAST dan menyampaikan pita cukai disertai BA kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan pendistribusian Pita Cukai dan TPCL (Kepala Seksi Penyimpanan)
PELAKSANA PADA SEKSI KASI PENYEDIAAN PITA CUKAI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN DAN TANDA PELUNASAN TANDA PELUNASAN CUKAI CUKAI LAINNYA LAINNYA/SAC
PENCETAK PITA CUKAI
KPPBC/KPU
1
MENANDATANGANI BAST
BA BAST DARI PENYEDIA PC
PITA CUKAI
15 Kepala Seksi Penyimpanan menerima pita cukai dan BA
MENERIMA, MEMERIKSA & MENANDA TANGANI
BA
PITA CUKAI
16 pelaksana melakukan pemeriksaan - dalam hal tidak sesuai, pelaksana membuat BA hasil pemeriksaan agar BA disesuaikan - dalam hal sesuai, merekam BA ke dalam SAC
MENERIMA & MEMERIKSA,
Y SESUAI?
N MEMBUAT BA HASIL PEMERIKSA AN
BA
17 Pelaksana pada Seksi Penyimpanan menerima dan memeriksa disposisi, BA, pita cukai kemudian melakukan perekaman pada SAC SAC akan melakukan pemisahan lokasi penyediaan
MEREKAM
PEMISAHAN LOKASI PENYEDIAAN
PENYEDIA AN KPPBC
PENYEDIA AN KP
- Dalam hal penyediaan kantor Pita Cukai disimpan di gudang pita cukai - dalam hal penyediaan KPPBC, pita cukai dikirimkan ke KPPBC yang bersangkutan dengan disertai DP2C
MENYIMPAN PC
END
MEMBUAT DP2C DAN MENGIRIM KAN PC
DP2C DP2C PITA CUKAI PITA CUKAI
SELESAI
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 001/SOP-BC/TK/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal
:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ATAS PENERUSAN USULAN PERUNTUKAN BARANG MILIK NEGARA DASAR HUKUM : 1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010 tentang ........................................................................ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Dikuasai Negara dan Milik Negara.
DESKRIPSI : 1.
2.
3.
SOP ini menjelaskan proses penerusan usulan peruntukan Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan / Kantor Wilayah DJBC / KPU BC / KPPBC kepada Menteri Keuangan, dimulai sejak penerimaan usulan peruntukan BMN sampai dengan terbitnya surat usulan peruntukan BMN dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai siap didistribusikan; Penerusan usulan peruntukan BMN adalah penyampaian daftar BMN beserta usulan peruntukan antara lain : dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, ditetapkan status penggunaannnya, dan/atau dihapuskan kepada Menteri Keuangan; Unit Pelaksana SOP ini adalah Subdirektorat Impor Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PERSYARATAN : 1.
2.
Direktur Penindakan dan Penyidikan / Kepala Kanwil DJBC / Kepala KPU BC / Kepala KPPBC mengajukan surat usulan peruntukan BMN yang dilengkapi dengan daftar BMN beserta usulan dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, ditetapkan status penggunaannya, dan/atau dihapuskan; Surat usulan dilampiri dengan Surat Keputusan Penetapan BMN serta perkiraan nilai barang.
BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU LAYANAN : Usulan peruntukan BMN diselesaikan selama-lamanya dalam waktu 14 hari kerja sejak usulan diterima lengkap dan benar.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal,
ttd. Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
: 001/SOP-BC/TK/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERUSAN USULAN PERUNTUKAN BMN
NO
AKTIVITAS
1
TU Direktur Teknis Kepabeanan menerima dan mengadministrasikan surat usulan peruntukan BMN yang dilengkapi dengan SKEP BMN dan dokumen pendukung lainnya dari Kantor Pabean
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN
KASUBDIT IMPOR
KASI TPS DAN TPP
PELAKSANA SEKSI TPS dan TPP
TU DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN
TU SUBDIT IMPOR
DIREKTUR JENDERAL
MULAI
SKEP BMN, SURAT USULAN
SOP ADM. SURAT MASUK
2
3
4
5
6
Direktur Teknis Kepabeanan menerima dan mendisposisikan kepada Kasubdit Impor
TELITI & DISPOSISI
TU Subdit Impor menerima dan mengadministrasikan surat usulan BMN yang telah didisposisi oleh Direktur Teknis Kepabeanan
SOP ADM. SURAT MASUK
Kasubdit Impor menerima dan mendisposisi kepada Kasi TPS dan TPP
TELITI & DISPOSISI
Kasi TPS dan TPP menerima dan mendisposisi kepada pelaksana Seksi TPS dan TPP untuk dilakukan update pada sistem aplikasi BMN
TELITI & DISPOSISI
Pelaksana Seksi TPS dan TPP melakukan penelitian atas surat usulan BMN dan dokumen lampirannya, - dalam hal usulan belum lengkap dan benar, membuat konsep surat permintaan dokumen atau data yang dibutuhkan kepada Kantor Pabean - dalam hal usulan sudah lengkap, melakukan update database .
TELITI & DISPOSISI
BUAT KONSEP
T
LENGKAP ?
Y PERMINTAAN DOKUMEN CEK DATABASE
Y ADA?
T
7
Pelaksana Seksi TPS dan TPP melakukan update database aplikasi BMN dan membuat konsep surat penerusan dan surat usulan BMN
UPDATE DATABASE
DATABASE
BUAT KONSEP SURAT PENERUSAN
KONSEP SURAT PENERUSAN & USULAN BMN
8
9
Kasi TPS dan TPP meneliti dan memaraf konsep surat penerusan usulan BMN kemudian meneruskan ke Kasubdit Impor
TELITI & PARAF
Kasubdit Impor meneliti dan memaraf konsep surat penerusan usulan BMN kemudian menerukan ke Direktur Teknis Kepabeanan
10 Direktur Teknis Kepabeanan meneliti dan memaraf konsep surat penerusan usulan BMN dan menandatangani nota dinas ke Direktur Jenderal kemudian diteruskan ke Direktur Jenderal untuk keputusan lebih lanjut
TELITI & PARAF
TELITI & PARAF
NOTA DINAS DIREKTUR
11 TU Direktur Teknis Kepabeanan mengadministrasikan surat penerusan usulan BMN
SOP ADM. SURAT KELUAR
SELESAI
Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd,Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KONSEP SURAT PENERUSAN & USULAN BMN
Nomor : 001/SOP-BC/P2/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
Tanggal
:
:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA
DASAR HUKUM : 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan. 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan. 10. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.
DESKRIPSI : 1.
2.
3. 4.
5.
SOP ini menggambarkan tentang tata cara penerimaan Laporan Pelanggaran (LP) dari Unit Penindakan atau laporan dugaan pelanggaran pidana lainnya dari hasil pengembangan penyidikan, hasil penelitian dari unit lainnya, hasil tertangkap tangan atau penyerahan dari instansi lain, dimulai sejak diterimanya LP / laporan dugaan tindak pidana dari unit lainnya / surat pelimpahan perkara dari instansi lain oleh Kasubdit Penyidikan sampai dengan penunjukan dan penyampaian Lembar Penerimaan Perkara (LPP) kepada Tim Peneliti. Tindak pidana Kepabeanan dan Cukai adalah setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penerimaan perkara dilaksanakan berdasarkan LP oleh Unit Penindakan atau laporan dugaan pelanggaran pidana lainnya. Pelaksanaan penerimaan perkara meliputi kegiatan : a. penerimaan LP dari unit penindakan atau instansi lain; b. penyampaian tanda terima atau respon elektronis; c. penuangan dalam LPP. Unit Pelaksana SOP ini adalah Subdirektorat Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PERSYARATAN : 1.
2.
3.
Laporan Pelanggaran dari unit penindakan diterima dalam hal dilengkapi dengan : a. Surat Bukti Penindakan, b. Laporan Tugas Penindakan, c. Dokumen lain yang terkait. Laporan dugaan tindak pidana dari hasil pengembangan penyidikan, hasil penelitian dari unit lainnya dan hasil tertangkap tangan oleh Pejabat diterima dalam hal dilengkapi dengan sekurang-kurangnya dokumen hasil penelitian atau pemeriksaan yang terkait dengan dugaan pelanggaran pidana; Surat pelimpahan perkara dari instansi lain diterima dalam hal dilengkapi dengan : a. Laporan Kejadian / Laporan Polisi, b. Hasil pemeriksaan (dituangkan dalam BAW) c. Terdapat kelengkapan / keberadaan barang hasil penindakan, dokumen / surat terkait saksi-saksi.
BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU LAYANAN : Proses penghitungan waktu penerimaan perkara memerlukan waktu 1 (satu) hari.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd,Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
: 001/SOP-BC/P2/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERIMAAN PERKARA
NO
AKTIVITAS
1
Kasubdit Penyidikan menerima dan mendisposisi Laporan Pelanggaran (LP) dari unit penindakan / penelitian unit lain / tertangkap tangan / instansi lain kepada Kasi Penyidikan
KASUBDIT PENYIDIKAN
KASI PENYIDIKAN
PENELITI PERKARA
TIM PENELITI
MULAI
Lamp. LP dari unit penindakan : - Surat Bukti Penindakan - Laporan Tugas Penindakan - Dokumen terkait penindakan lainnya Lamp. Laporan tindak pidana lainnya - Dokumen hasil penelitian / pemeriksaan terkait dugaan TP
LP / Laporan dari Unit Lain + Lampiran
TERIMA & DISPOSISI
Lamp. Pelimpahan perkara dari instansi lain - Laporan Kejadian / Laporan Polisi - Hasil pemeriksaan awal (BAW) - Resume Perkara / Hasil Penindakan 2
Kasi Penyidikan menerima dan mendisposisi LP dari unit lain kepada Peneliti Perkara TERIMA & DISPOSISI
3
Peneliti Perkara menuangkan LP dari unit lain kedalam Lembar Penerimaan Perkara (LPP) sebagai dasar untuk melakukan penelititan pendahuluan serta membuat tanda terima penerimaan perkara / respon elektronik
BUAT & TANDA TANGAN LPP
LPP, TANDA TERIMA / RESPON ELEKTRONIK
4
Kepala Seksi Penyidikan meneliti dan menandatangani LPP dan menyampaikannya kepada Kasubdit Penyidikan
TELITI, TANDA TANGAN
LPP
5
Kasubdit Penyidikan meneliti dan menandatangani LPP kemudian mendisposisikannya kepada Kasi Penyidikan
TELITI, TANDA TANGAN, DISPOSISI
LPP
6
7
Kasi Penyidikan menerima LPP, menunjuk Tim Peneliti dan mendisposisi LPP kepada Tim Peneliti melalui Peneliti Perkara
Peneliti Perkara menerima dan meneruskan LPP kepada Tim Peneliti disertai berkas-berkas kemudian mengarsipkan LPP.
TERIMA, TUNJUK TIM, DISPOSISI
TERIMA, TERUSKAN LPP, ARSIP
N
SELESAI
Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd,Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
LPP + BERKAS-BERKAS
Nomor : 002/SOP-BC/P2/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
Tanggal
:
:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DAN REGISTRASI TAHANAN
DASAR HUKUM : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.10-PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan Pada Kantor Pusat DJBC Departemen Keuangan RI Sebagai Cabang Rutan. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.
DESKRIPSI : 1.
2.
3. 4. 5. 6.
SOP ini menggambarkan tentang proses penerimaan dan registrasi tahanan dimulai dari penerimaan berkas permohonan penitipan tahanan dari PPNS DJBC sampai dimasukkannya tahanan ke ruang sel tahanan cabang Rutan. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP); Cabang Rumah Tahanan Negara DJBC adalah cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba); Tahanan yang dapat ditempatkan di Cabang Rutan DJBC adalah tersangka tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai; Penerimaan dan registrasi tahanan ini merupakan bagian dari tata cara penatausaan tahanan; Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Tempat Tahanan Subdirektorat Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PERSYARATAN : 1. 2. 3.
Penahanan dilakukan oleh PPNS DJBC sesuai Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) dari atasannya; Penempatan Tahanan pada Cabang Rutan DJBC, dilakukan oleh PPNS DJBC berdasarkan surat perintah penahanan dan dituangkan dalam Berita Acara; Permohonan dilampiri : a. Surat Perintah Tugas Penyidikan b. Surat Perintah Penangkapan c. Berita Acara Penangkapan d. Surat Perintah Penahanan e. Berita Acara Penahanan f. Laporan Kejadian (LK) g. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU LAYANAN : Sejak permohonan diterima sampai tahanan dimasukkan ke ruang sel tahanan cabang Rutan, memerlukan waktu selama-lamanya 1 (satu) hari kerja.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd,Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
: 002/SOP-BC/P2/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DAN REGISTRASI TAHANAN
NO
AKTIVITAS
PPNS DJBC
KASI TEMPAT TAHANAN (KEPALA CAB. RUTAN)
PELAKSANA SEKSI TEMPAT TAHANAN
MULAI
1
Penyidik (PPNS DJBC) KWBC atau KPPBC mengajukan surat permohonan penitipan tahanan kepada Kasi Tempat Tahanan BERKAS PERMOHONAN
2
3
MENERIMA
Kasi Tempat Tahanan meneliti dan mendisposisi surat permohonan kepada Pelaksana untuk melakukan penelitian berkas.
TELITI & DISPOSISI
Pelaksana melakukan penelitian berkas, dalam hal berkas belum lengkap melakukan konfirmasi ke Penyidik, dalam hal berkas telah lengkap melakukan pencatatan dalam Buku Daftar Tahanan, membuat dan/atau menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Penitipan tahanan
TELITI BERKAS
T
LENGKAP ?
Y MENCATAT, MEMBUAT BA, MELAPOR
BA PENITIPAN
4
Kepala Cabang Rutan meneliti BA Penerimaan dan Penitipan serta berkas kelengkapan, - dalam hal setuju memerintahkan pelaksana membawa dan memasukkan tahanan ke ruang sel tahanan - dalam hal tidak setuju berkas dikembalikan kepada PPNS DJBC
MNELITI
T SETUJU?
Y MEMERINT AHKAN
5
Pelaksana menempatkan dan menerima tahanan. MENEMPAT KAN TAHANAN
SELESAI
Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd,Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
DATABASE TAHANAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-
/BC/2011
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Nomor Revisi
: :
001/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TUGAS AUDIT (UMUM)
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai. DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan Surat Tugas Audit yang dimulai sejak adanya perintah untuk menyusun Surat Tugas Audit sampai dengan pengarsipan dan distribusi Surat Tugas Audit. 2. Penerbitan Surat Tugas Audit adalah pemberian penugasan kepada tim audit untuk melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan/cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan perundangundangan di bidang kepabeanan/cukai. 3. Penerbitan Surat Tugas Audit Umum bertujuan untuk menunjuk pelaksana audit kepabeanan dan audit cukai sesuai Daftar Rencana Obyek Audit (DROA) yang telah mendapat Nomor Penugasan Audit (NPA) dari Direktorat Audit, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan memperhatikan beban kerja dan ketersediaan dana perjalanan dinas. 4. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. PERSYARATAN : Adanya DROA yang telah mendapat Nomor Penugasan Audit (NPA) dari Direktorat Audit. BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja. Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
: 001/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TUGAS AUDIT (UMUM)
NO.
AKTIVITAS
1
Kepala Seksi Pelaksanaan Audit Memerintahkan Pelaksana untuk membuat Konsep Surat Tugas Audit sesuai DROA yang telah mendapatkan NPA dari Direktur Audit.
2
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG AUDIT
KASI PELAKSANAAN AUDIT
PELAKSANA
MULAI
MEMERINTAHK AN MENYUSUN KONSEP ST
Pelaksana menyusun Konsep Surat Tugas Audit dan Nota Dinas Pengantar ke Kepala Kantor.
MENYUSUN KONSEP ST
KONSEP ST
KONSEP ND
3
Kepala Seksi Pelaksanaan Audit meneliti dan memaraf. MENELITI DAN MEMARAF
4
Kepala Bidang Audit meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas serta menandatangani Nota Dinas Pengantar.
MENELITI, MEMARAF ST, MENANTANGAN I ND
KONSEP ST
NOTA DINAS
5
Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Konsep Surat Tugas Audit.
MENELITI DAN MENANTANGA NI ST
ST
6
Pelaksana mengarsip dan mendistribusikan Surat Tugas Audit, dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal 2. Direktur Audit 3. Auditee
MENGARSIP DAN MENDISTRIBUSI KAN
N
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: :
002/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TINDAK LANJUT AUDIT
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan Surat Tindak Lanjut yang dimulai sejak adanya Laporan Hasil Audit yang memerlukan penerbitan Surat Tindak Lanjut sampai dengan pengarsipan dan pendistribusian Surat Tindak lanjut. 2. Penerbitan Surat tindak lanjut dilakukan dalam hal: a.
Tidak terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
b.
Nilai Pabean tidak dapat diterima berdasarkan Nilai Transaksi dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali nilai pabean kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit;
c.
Nilai Pabean tidak dapat diterima berdasarkan Nilai Transaksi dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali nilai pabean kepada unit yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk audit yang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama;
d.
Terdapat perbedaan penafsiran tentang tarif dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali tarif kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit; dan/atau
e.
Terdapat perbedaan penafsiran tentang tarif dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali tarif kepada unit yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk audit yang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama; dan/atau
f.
Terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B
PERSYARATAN : Adanya Laporan Hasil Audit yang memerlukan penerbitan Surat Tindak Lanjut. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja. Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
NOMOR : 002/SOP-BC/KPU B/2011 TANGGAL : 28 Desember 2011 REVISI : TANGGAL :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TINDAK LANJUT AUDIT
NO.
AKTIVITAS
1
Tim audit berdasarkan rekomendasi LHA yang bersangkutan menyiapkan konsep surat tindak lanjut
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG AUDIT
KASI PELAKSANAAN AUDIT
TIM AUDIT
PELAKSANA
MULAI
MEMBUAT KONSEP SURAT TL
KONSEP SURAT TL
2
3
4
Kepala Seksi Pelaksanaan Audit Meneliti dan Memaraf Konsep Surat Tindak Lanjut.
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Bidang Audit Meneliti dan Memaraf Konsep Surat Tindak Lanjut.
Kepala Kantor Meneliti dan Menandatangani Konsep Surat Tindak Lanjut.
MENELITI DAN MEMARAF
MENELITI DAN MENANDATANG ANI
SURAT TL
5
Pelaksana mengarsip dan mendistribusikan Surat Tindak Lanjut, dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal 2. Direktur Audit 3. Auditee
MENGARSIP DAN MENDISTRIBUSI KAN
N
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: :
003/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA OBYEK AUDIT (DROA)
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai. DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses penyusunan DROA yang dimulai sejak adanya Surat Tugas dari Kepala Bidang Audit sampai dengan dikirimkannya DROA kepada Direktur Audit. 2. Penyusunan DROA adalah proses penyusunan Obyek Audit yang diusulkan kepada Direktur Audit berdasarkan Database Obyek Audit yang disusun secara selektif untuk periode 6 (enam) bulan berdasarkan manajemen risiko. 3. Penyusunan DROA bertujuan untuk merencanakan audit terhadap obyek audit tertentu disertai alasan dan rencana waktu pelaksanaannya. 4. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : Adanya Surat Tugas Penyusunan DROA. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Tugas Penyusunan DROA. Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 003/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA OBYEK AUDIT (DROA)
NO.
AKTIVITAS
1
Kepala Bidang Audit menerbitkan Surat Tugas (ST) Penyusunan DROA
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG AUDIT
KASI PERENCANAAN AUDIT
PELAKSANA
MULAI MENERBITK AN SURAT TUGAS PENYUSUNA N DROA
SURAT TUGAS
2
3
Kepala Seksi Perencanaan Audit menerima mendisposisikan ST Penyusunan DROA ke pelaksana
MENERIMA DAN MENDISPO-SISI
Pelaksana menganalisa Database Objek Audit berdasarkan manajemen risiko, dan menyusun konsep DROA, Konsep Surat Penyampaian DROA ke Direktur Audit dan Konsep Nota Dinas Ke Kepala Kantor.
MENGANALISA DATABASE OBYEK AUDIT & KONSEP DROA
KONSEP DROA KONSEP SURAT KONSEP ND
4
5
6
Kepala Seksi Perencanaan Audit meneliti, menganalisa, memaraf konsep DROA, Surat Penyampaian DROA dan Nota Dinas.
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Bidang Audit meneliti dan memaraf Konsep DROA dan Surat Penyampaian DROA, serta meneliti dan menandatangani Nota Dinas. Kepala Kantor Meneliti dan menandatangani Konsep DROA dan Surat Penyampaian DROA.
MENELITI, MEMARAF, DAN MENANDATANG ANI
MENELITI, DAN MENANDATANG ANI
DROA SURAT PENYAMPAIAN DROA
7
Pelaksana mengarsipkan dan mendistribusikan DROA dan Surat Penyampaian DROA kepada Direktur Audit dengan tembusan Direktur Jenderal.
MENGARSIP DAN MENDISTRIBUSI KAN
N
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: :
004/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI DAN PEREKAMAN HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses evaluasi dan perekaman hasil audit kepabeanan dan cukai yang dimulai sejak adanya Laporan Hasil Audit (LHA) sampai dengan penyampaian Laporan Perekaman kepada Kepala Bidang Audit. 2. Evaluasi Hasil Audit merupakan proses evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai. 3. Evaluasi Hasil Audit bertujuan untuk : a. menilai pemenuhan prosedur pelaksanaan audit sesuai tata laksana audit di bidang kepabeanan dan cukai. b. menilai pemenuhan pelaksanaan audit sesuai standar audit dan program audit di bidang kepabeanan dan cukai. c. menilai kinerja pegawai yang melaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai. d. membuat profil auditee yang telah diaudit. 4. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
PERSYARATAN : Adanya Laporan Hasil Audit. BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya LHA sampai dengan penyampaian laporan hasil perekaman ke Kepala Bidang Audit. Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 004/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 DESEMBER 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI DAN PEREKAMAN HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
NO.
AKTIVITAS
1
Pelaksana menyerahkan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Kasi Evaluasi Audit
KEPALA BIDANG AUDIT
KASI EVALUASI AUDIT
PELAKSANA
MULAI
LHA
2
3
Kasi Evaluasi Audit meneliti dan mengevaluasi kelengkapan Kertas Kerja Audit (KKA) dan lampiranlampiran LHA berdasarkan kesesuaian dengan peraturan yang digunakan
TELITI & EVALUASI
Pelaksana melakukan perekaman data LHA ke dalam aplikasi SIMAUDI, termasuk menscanning bagian LHA tertentu untuk di upload ke dalam aplikasi SIMAUDI dan membuat konsep laporan perekaman data dan menyerahkannya kepada Kasi Evaluasi Audit
MELAKUKAN PEREKAMAN DAN MEMBUAT KONSEP LAPORAN
DATA BASE
KONSEP LAPORAN PEREKAMAN
4
Kasi Evaluasi Audit meneliti dan mengevaluasi kemudian menandatangani konsep laporan perekaman, dan memerintahkan pelaksana untuk mengarsipkan dan menyerahkan laporan perekaman kepada Kepala Bidang Audit
TELITI & EVALUASI
LAPORAN PEREKAMAN
5
Pelaksana mengarsipkan dan menyampaikan Laporan Perekaman kepada Kepala Bidang Audit.
MENGARSIP DAN MENDISTRIBUSI KAN LAPORAN PEREKAMAN
N
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: :
005/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI (AUDIT UMUM)
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai yang dimulai sejak adanya Surat Tugas Audit sampai dengan selesainya penyusunan Laporan Hasil Audit. 2. Pelaksanaan Audit merupakan proses kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan/cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan di bidang kepabeanan/cukai. 3. Pelaksanaan Audit bertujuan untuk menguji kepatuhan: a. Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, dan/atau pengusaha pengangkutan atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan/atau b. Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan/atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. 4. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Utama Tipe B. PERSYARATAN : Adanya Surat Tugas Audit BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat tugas/surat perintah dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala Kantor. Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
: 005/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAKSANAAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI (AUDIT UMUM)
NO.
AKTIVITAS
1
a. Tim Audit menerima Surat Tugas Audit, kemudian mendatangi lokasi auditee.
AUDITEE
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG AUDIT
TIM AUDIT
MULAI
SURAT TUGAS
b. Tim Audit melakukan penyampaian surat tugas dan observasi.
PENYAMPAIAN ST DAN OBSERVASI
c. Tim Audit membuat dan menyampaian surat permintaan data dan informasi sesuai ruang lingkup audit.
MEMBUAT DAN MENYAMPAIKA N SURAT PERMINTAAN DATA
SURAT PERMINTAAN DATA
SURAT PERMINTAAN DATA
d. Dalam hal data belum dapat diserahkan setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Permintaan Data diterima Auditee maka Tim Audit membuat Surat Peringatan (SP) I.
N LEWAT WAKTU?
1
Y MEMBUAT SP I
SURAT PERINGATAN I
SURAT PERINGATAN I
e. Dalam hal data belum dapat diserahkan setelah lewat waktu 3 (hari) hari kerja sejak Surat Peringatan I diterima Auditee maka Tim Audit membuat Surat Peringatan II.
N LEWAT WAKTU?
2
Y MEMBUAT SP II
SURAT PERINGATAN II
SURAT PERINGATAN II
f. Dalam hal data belum dapat diserahkan setelah lewat waktu 3 (hari) hari kerja sejak Surat Peringatan II diterima Auditee maka Tim Audit membuat Berita Acara Penghentian Audit (BAPA) dan membuat konsep Surat Permintaan Blokir kepada Bidang P2.
N LEWAT WAKTU?
Y MEMBUAT BAPA DAN KONSEP PERMINTAAN BLOKIR
KONSEP PERMINTAAN BLOKIR BAPA
4
1
3
2
Kepala Bidang Audit meneliti dan menandatangani Permintaan Blokir untuk disampaikan kepada Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2)
1
TELITI DAN TANDA TANGAN
PERMINTAAN BLOKIR
MENGIRIMKAN KE BIDANG P2
END
3
a. Apabila data telah diserahkan auditee, Tim Audit menganalisa, mengolah data, melakukan stock opname barang dan menyusun kertas kerja audit berdasarkan program audit yang telah ditetapkan serta membuat Daftar Temuan Sementara (DTS)
1 2
3
ANALISA , OLAH DATA, MEMBUAT KKA DAN DTS
KKA DTS
b. Tim Audit membuat bahan presentasi pelaksanaan audit untuk Kepala Kantor disertai dengan Konsep Surat Pengantar (SP) DTS
MEMBUAT BAHAN PRESENTASI DAN KONSEP SURAT PENGANTAR DTS
BAHAN PRESENTASI KONSEP SP DTS
4
Kepala Kantor mendengarkan presentasi dari Tim Audit, dan menandatangani SP DTS. Untuk selanjutnya DTS diserahkan kepada auditee.
MENDENGARKAN PRESENTASI DAN MENANDATANGAN I SP DTS
DTS DTS
SP DTS
SP DTS
5
Auditee menganalisa DTS dan membuat tanggapan atas DTS tersebut.
DTS TANGGAPAN DTS
6
a. Tim Audit menganalisa tanggapan DTS dan membuat undangan untuk pembahasan akhir
MENGANALISA DAN MEMBUAT UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR
UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR
2
UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR
b. Apabila Auditee tidak dapat memenuhi undangan pembahasan akhir, maka auditee dianggap menyetujui seluruh isi DTS dan Tim Audit dapat langsung membuat Berita Acara Hasil Audit (BAHA)
2
N HADIR?
Y
MENYUSUN BAHA
BAHA
5
c. Apabila auditee dapat memenuhi undangan pembahasan akhir, maka dilakukan pembahasan akhir sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.
d. Berdasarkan pembahasan dengan Auditee, maka Tim Audit membuat BAHA dan lampiran BAHA kemudian menandatanganinya bersama dengan auditee.
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
MEMBUAT RPA, BAHA DAN DAFTAR HADIR
LAMPIRAN BAHA
BAHA
4
5
e. Tim Audit menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA) berdasarkan BAPA atau BAHA
MENYUSUN LHA
LHA
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: :
006/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B STANDAR OPERASI PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Impor Sementara. DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan permohonan izin impor sementara yang dimulai sejak sejak pemohon mengajukan permohonan izin impor sementara sampai dengan pemohon menerima Keputusan Kepala Kantor tentang pemberian izin Impor Sementara. 2. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam Daerah Pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 3. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Fasilitas dan Seksi Pabean dan Cukai. PERSYARATAN: Pemohon mengajukan surat permohonan izin Impor Sementara yang memuat: a) rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai Barang Impor Sementara; b) pelabuhan tempat pemasukan Barang Impor Sementara; c) lokasi penggunaan Barang Impor Sementara; d) tujuan penggunaan Barang Impor Sementara; dan e) jangka waktu Impor Sementara. Permohonan izin Impor Sementara harus dilampiri dengan: 1. dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan/atau identitas barang, dan jangka waktu Impor Sementara; 2. dokumen yang menjelaskan tentang kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen semacam itu yang masih berlaku; 3. pernyataan tertulis mengenai barang tersebut akan Diekspor Kembali; 4. pernyataan tertulis bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya; 5. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin Impor Sementara; dan 6. dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan. BIAYA: Pelayanan fasilitas ini tidak di pungut biaya.
1
NORMA WAKTU LAYANAN: Pelayanan fasilitas izin Impor Sementara ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
2
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 006/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR PROSEDUR OPERASI IZIN IMPOR SEMENTARA NO.
AKTIVITAS
1
Pemohon mengajukan permohonan impor sementara secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor dilampiri dengan persyaratan impor sementara, dan menyampaikan kepada Petugas Pelaksana di Front Desk.
PEMOHON
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG PFPC
KEPALA SEKSI FASILITAS
PFPD
PELAKSANA
MULAI
2
3
4
5
Petugas Pelaksana di Front Desk meneruskan berkas permohonan impor sementara kepada Kepala Bidang PFPC serta membuat dan menyerahkan tanda terima kepada pemohon.
BERKAS PERMOHONAN
TANDA TERIMA
Kepala Bidang PFPC menerima berkas permohonan impor sementara, meneliti dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC untuk diteliti dan diproses lebih lanjut.
BERKAS PERMOHONAN
TELITI & DISPOSISI
Kepala Seksi Fasilitas PC menerima permohonan impor sementara dan menugaskan pelaksana pada Seksi Fasilitas PC untuk memeriksa dan meneliti persyaratan pengajuan impor sementara.
TELITI & DISPOSISI
Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC i iktidakd liti a. apabila lengkap, mengkonfirmasikan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. b. apabila lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada PFPD dengan Nota Dinas (ND) untuk dilakukan penetapan Nilai Pabean dan Klasifikasi Barang.
TELITI KELENGKAP AN
T
SURAT KONFIRMASI
Y KONSEP NOTA DINAS KE
TANDA TANGAN
6
7
PFPD menerima berkas permohonan dan melakukan penelitian dan penetapan Nilai Pabean dan Klasifikasi Barang, dan selanjutnya mengembalikan berkas permohonan beserta hasil penetapan Nilai Pabean dan Klasifikasi Barang kepada Seksi Fasilitas PC.
LENGKAP ?
TELITI & TETAPKAN NILAI PABEAN
Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC : a. menerima dan meneliti disposisi Kepala Seksi Fasilitas PC serta penetapan NP dan Klasifikasi dari PFPD. b. membuat Nota Pendapat (NP) dan konsep surat keputusan persetujuan impor sementara (SKEP) serta menyerahkan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC. c. menerima kembali NP dan konsep surat keputusan persetujuan impor sementara yang tidak disetujui dan diajukan kembali kepada Kepala Seksi Fasilitas PC.
TELITI DISPOSISI & PENETAPAN N. PABEAN
KONSEP NOTA PENDAPAT & KONSEP SKEP/ PENOLAKAN
1
AKTIVITAS
NO. 8
9
PEMOHON
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG PFPC
Kepala Seksi Fasilitas PC menandatangani konsep NP serta memaraf konsep surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara.
KEPALA SEKSI FASILITAS
PFPD
PELAKSANA
1 TELITI, TANDA TANGANI/ PARAF
Kepala Bidang PFPC menerima, memeriksa, meneliti NP dari Kepala Seksi Fasilitas PC memaraf NP, konsep surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara dan mengajukannya ke Kepala Kantor
TELITI, PARAF
10 Kepala Kantor menerima, memeriksa, meneliti NP dari Kepala Bidang PFPC, menandatangani konsep surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara, serta menyampaikan kepada Kepala Bidang PFPC.
TELITI, TANDA TANGANI
SKEP IMPOR SEMENTARA/ SURAT PENOLAKAN
11 Kepala Bidang PFPC menerima surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC untuk mendistribusikan
SKEP IMPOR SEMENTARA/ SURAT PENOLAKAN
12 Kepala Seksi Fasilitas PC menerima surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara, kemudian menugaskan pelaksana pada Seksi Fasilitas PC untuk mendistribusikan.
SKEP IMPOR SEMENTARA/ SURAT PENOLAKAN
13 Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC menerima surat keputusan persetujuan impor sementara, mengadministrasikan dan mendustribusikan kepada Pengguna Jasa.
ADMINSTRA SI & DISTRIBUSI
N
12 Pemohon menerima surat keputusan persetujuan impor sementara.
SKEP IMPOR SEMENTARA
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: :
007/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PENGEMAS YANG DIPAKAI BERULANGKALI (RETURNABLE PACKAGE) DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 3. Surat Edaran Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor SE-516/KPU.02/2009 tanggal 08 April 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pengemas Yang Dipakai Berulang-Ulang (Returnable Package) dan Petikemas Kosong (Empty Container) Ke dan Dari Kawasan Bebas Batam; DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan permohonan izin penggunaan returnable package yang dimulai sejak sejak eksportir/pengirim barang mengajukan permohonan izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali (returnable package) sampai dengan pemohon menerima Keputusan Kepala Kantor tentang pemberian izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali (returnable package). 2. Pemasukan dan Pengeluaran Pengemas Yang Dipakai Berulang-Ulang (Returnable Package) Ke dan Dari Kawasan Bebas Batam 3. Karena pengemas tersebut akan digunakan berulangkali, maka eksportir/pengirim barang mengajukan permohonan izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali (returnable package) dalam kualitas dan jumlah yang sama. 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai, Seksi Administrasi Manifest dan Seksi Pabean dan Cukai. PERSYARATAN: Permohonan untuk memperoleh izin Returnable Package paling sedikit harus memuat: a. b.
Jumlah dan jenis pengemas. Asal barang.
c.
Jangka waktu pemakaian barang.
Permohonan untuk memperoleh izin Returnable Package harus dilampiri: a. Fotocopy NPWP. b. Fotocopy Surat Pemberitahuan Registrasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. Fotocopy Angka Pengenal Impor- Umum. d. Fotocopy Persetujuan Ekspor(PPFTZ-01). e. Fotocopy Pemberitahuan Pabean(PPftz-01). f. Fotocopy Invoice/Packing List. g. Foto Barang. 1
BIAYA: Pelayanan fasilitas ini tidak di pungut biaya. NORMA WAKTU LAYANAN: Pelayanan fasilitas persetujuan izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali (returnable package) ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
2
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B BATAM
: 007/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR PROSEDUR OPERASI IZIN PENGGUNAAN RETURNABLE PACKAGE
NO.
AKTIVITAS
1
Pemohon mengajukan permohonan penggunaan returnable package secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor dilampiri dengan persyaratan permohonan penggunaan returnable package, dan menyampaikan kepada Petugas Pelaksana di Front Desk.
2
3
4
5
6
Petugas Pelaksana di Front Desk meneruskan berkas permohonan penggunaan returnable package kepada Kepala Bidang PFPC serta membuat dan menyerahkan tanda terima kepada pemohon.
PEMOHON
KEPALA SEKSI INTELIJEN
PELAKSANA
MULAI
BERKAS PERMOHONAN
TANDA TERIMA
Kepala Bidang PFPC menerima berkas permohonan penggunaan returnable package, meneliti dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC untuk diteliti dan diproses lebih lanjut.
BERKAS PERMOHONAN
TELITI & DISPOSISI
Kepala Seksi Fasilitas PC menerima permohonan penggunaan returnable package dan menugaskan pelaksana pada Seksi Fasilitas PC untuk memeriksa dan meneliti persyaratan penggunaan returnable package.
Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC menerima, memeriksa, dan meneliti kelengkapan berkas permohonan penggunaan returnable package. Apabila tidak lengkap, mengkonfirmasikan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Apabila lengkap diproses lebih lanjut.
KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI PFPC FASILITAS
TELITI & DISPOSISI
TELITI KELENGKA PAN
T
SURAT KONFIRMASI
LENGKAP ?
Y
Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC membuat konsep Nota Dinas (ND) Penelitian Profil Importir/Pemohon dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Fasilitas
BUAT ND PENELITIAN PROFIL
KONSEP ND PENELITIAN
7
Kepala seksi Fasilitas menandatangani konsep ND Penelitian profil Importir/ Pemohon dan menyampaikan kepada pelaksana untuk meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Intelijen disertai dengan Nota Dinas (ND) untuk dilakukan penelitian profil importir/pemohon.
8
Pelaksana Pemeriksa meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Intelijen disertai dengan Nota Dinas (ND) untuk dilakukan penelitian profil importir/pemohon.
9
Kepala Seksi Intelijen menerima berkas permohonan dan melakukan penelitian profil pemohon, dan selanjutnya mengembalikan berkas permohonan beserta Nota Dinas Hasil Penelitian Profil Importir kepada Kepala Seksi Fasilitas PC.
10
Kepala Seksi Fasilitas menerima ND Hasil Penelitian dari Kepala seksi Intelijen beserta berkas permohonan untuk selanjutnya diteliti dan didisposisikan kepada pelaksana pemeriksa untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
TANDA TANGANI
ND PENELITIAN IMPORTIR
TERUSKAN ND KE SEKSI INTELIJEN
TELITI PROFIL IMPORTIR
ND HASIL PENELITIAN IMPORTIR
TELITI & DISPOSISI
1
INSTANSI TERKAIT/KP DJBC
AKTIVITAS
NO.
11
PEMOHON
KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI PFPC FASILITAS
Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC : a.
menerima dan meneliti disposisi Kepala Seksi Fasilitas PC serta hasil penelitian profil dari Keala Seksi Intelijen.
b.
membuat konsep surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package (SKEP) serta menyerahkan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC.
KEPALA SEKSI INTELIJEN
PELAKSANA
INSTANSI TERKAIT/KP DJBC
1
TELITI & BUAT KONSEP SKEP
KONSEP NOTA PENDAPAT KONSEP SKEP PERSETUJUAN/ SRT
13
14
15
16
Kepala Seksi Fasilitas PC meneliti konsep SKEP dari Pelaksana dan memaraf konsep surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package Kepala Bidang PFPC menerima, memeriksa, meneliti konsep SKEP dari Kepala Seksi Fasilitas PC, dan menandatangani konsep surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package yang disetujui, serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC untuk didistribusikan
TELITI & PARAF
TELITI & TANDA TANGANI
SKEP PERSETUJUAN/ SRT PENOLAKAN
Kepala Seksi Fasilitas PC menerima surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package, kemudian menugaskan pelaksana pada Seksi Fasilitas PC untuk mendistribusikan.
SKEP PERSETUJUAN/ SRT PENOLAKAN
Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC menerima surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package, mengadministrasikan, memberikan SKEP kepada Petugas Pelaksana di Front Desk (untuk diberikan kepada pemohon) serta mendistribusikan kepada : a.
Direktur Teknis Kepabeanan;
b.
Direktur Penindakan dan Penyidikan;
c.
Direktur Audit.
Pemohon menerima surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package.
ADMINSTRA SI & DISTRIBUSI
N
12
SKEP PERSETUJUAN/ SRT PENOLAKAN
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
SKEP PERSETUJUAN/ SRT PENOLAKAN
Nomor Revisi
: :
008/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMECAHAN POS BC 1.1
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Penegasan Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses Pemecahan Pos adalah perincian lebih lanjut atas Inward Manifes yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari barang yang dikirim secara konsolidasi. 2. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,,diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis 3. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik, seperti disket, flashdisk. 4. Unit pelaksana administrasi pada SOP pemecahan pos BC 1.1 ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifest 5. Berkas dokumen terdiri dari surat permohonan pemecahan pos, PNBP dan copy berkas dokumen, dan dokumen pelengkap. 6. Dokumen pelengkap terdiri dari House Bill of Lading/Airway Bill, Invoice, Packing List, dan data pendukung lainnya.
7. SOP pelayanan pemecahan pos BC 1.1 dimulai sejak diterimanya berkas dokumen dan Media Penyimpan Data Elektronik yang berisi data elektronik sub pos manifes dan berakhir dengan pengembalian Media Penyimpan Data Elektronik dan copy berkas dokumen sebagai tanda terima pemecahan pos. PERSYARATAN 1. Pengangkut atau pihak lain yang bertanggungjawab atas barang (konsolidator) mempunyai Modul Pengangkut versi 4.07. 2. Surat permohonan pemecahan pos beserta dokumen pelengkap antara lain House Bill of Lading/Airway Bill, Invoice, Packing List, dan data pendukung lainnya dalam hal diperlukan. BIAYA PNBP sejumlah Rp.50.000,00 JANJI LAYANAN Pelayanan pemecahan pos BC 1.1 dilaksanakan dalam jangka waktu 49 menit terhitung sejak berkas dokumen dan Media Penyimpan Data Elektronik diterima dengan lengkap dan benar serta tidak ada kendala pada Sistem Aplikasi RKSP&Manifes. Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B
: 008/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMECAHAN POS BC 1.1
NO
AKTIVITAS
1
Pengangkut/Importir/ Perusahaan Jasa Titipan mengajukan berkas permohonan yang terdiri dari: - surat permohonan pemecahan pos - PNBP - Dokumen Pelengkap - Copy berkas dokumen - Media Penyimpan Data Elektronik (berisi data elektronik sub pos manifes)
2
PENGANGKUT/ IMPORTIR/ PJT
MULAI
MDPE PNBP DOKAP & COPY
SURAT PERMOHONAN & COPY
Pelaksana Administrasi menerima berkas dokumen dan melakukan penelitian. Jika terdapat kesalahan maka dokumen dikembalikan kepada Importir/Perusahaan Jasa Titipan untuk diperbaiki
TELITI KELENGKAP AN
T PERBAIKI/ LENGKAPI?
3
PELAKSANA
SESUAI ?
Y
Jika berkas dokumen benar dan lengkap maka pemecahan pos pada Sistem Aplikasi RKSP dan Manifes dilakukan
PECAH POS
SISTEM APLIKASI RKSP & MANIFEST
4
Pengangkut/Importir/ Perusahaan Jasa Titipan menerima kembali Copy surat permohonan, dokap dan PNBP yang telah diparaf oleh Pelaksana Pemeriksa dan Media Penyimpan Data Elektronik
MDPE COPY BERKAS PERMOHONAN YG DINYATAKAN PECAH POS
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
A
Nomor Revisi
: :
009/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR PENETAPAN BARANG TIDAK DIKUASAI (BCF 1.5)
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.. 9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-06/BC/2003 tentang Tatakerja Penatausahaan Dokumen Impor, Penatausahaan Barang yang Tidak Dikuasai, Dikuasai Negara, dan Milik Negara dan Penatausahaan Penerimaan Negara. DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan penetapan BCF 1.5 ini dimulai sejak pelaksana pemeriksa melakukan pengecekan dan pencetakan Pos terbuka pada Sistem Aplikasi Manifes dan berakhir dengan Kasi Tempat Penimbunan menerima Nota Dinas Penetapan BCF 1.5 dari Kasi Administrasi Manifes 2. Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. 3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan computer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis 4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik,
seperti disket, flashdisk. 5. Unit pelaksana administrasi pada SOP Penetapan Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5) ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai yaitu Seksi Administrasi Manifest dan Seksi Pabean serta berkoordinasi dengan Bidang Pencegahan dan Penyidikan. 6. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah : a. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya; b. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya; c. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau d. Barang yang dikirim melalui Pos : 1) yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean; 2) dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak dapat diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pemberitahuan dari Kantor Pos. 7. Daftar BCF 1.5 adalah daftar Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai. 8. Tim Pengawalan BCF 1.5 adalah kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari petugas Bea dan Cukai Bidang Pabean dan Fasilitas Pabean dan Cukai serta Bidang Penindakan dan Penyidikan yang ditunjuk berdasarkan surat tugas guna melakukan pengawalan barangbarang yang terdaftar pada daftar BCF 1.5 dari TPS menuju TPP. PERSYARATAN Sistem browse menu pos terbuka pada Aplikasi Manifes dapat dijalankan BIAYA Tidak dipungut Biaya JANJI LAYANAN Pelayanan penetapan BCF 1.5 dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengecekan Pos Terbuka pada Sistem Aplikasi Manifes pada minggu pertama tiap bulan.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
: 009/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENETAPAN BARANG TIDAK DIKUASAI (BCF 1.5)
NO
AKTIVITAS
1
Pelaksana Pemeriksa melakukan pengecekan Pos terbuka pada Sistem Aplikasi Manifes, dan mencetak daftar Pos Terbuka serta membuat konsep Nota Dinas kepada Kasi Penindakan untuk pengecekan fisik barang.
KABID PFPC
KASI ADM. MANIFES
KASI PENINDAKAN
SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
PELAKSANA PEMERIKSA
MULAI
TAMPILAN
MASUKKAN PARAMETER POS TERBUKA
CEK POS TERBUKA
KONSEP NOTA DINAS DAFTAR POS TERBUKA
2
Kasi Adm. Manifes menandatangani konsep nota dinas
TANDA TANGAN
NOTA DINAS DAFTAR POS TERBUKA
3
4
5
Nota Dinas dan Daftar Pos Terbuka dikirim kepada Kasi Penindakan untuk diteliti keberadaan barang.
TELITI KEBERADAAN BARANG
Hasil pengecekan fisik: - Kedapatan ada, Kasi Penindakan mengirim Nota Dinas dan data keberadaan fisik pada Daftar Pos Terbuka. -Kedapatan tidak ada, Kasi Penindakan melakukan meneruskan ke seksi penyidikan untuk proses lebih lanjut.
Kepala seksi administrasi manifes menerima nota dinas pengecekan fisik barang dan mendisposisi ke pelaksana
Y
FISIK BARAN G ADA? N
TELITI
ND HASIL CEK FISIK KEBERADAAN BARANG
TELITI DISPOSISI
6
Pelaksana Pemeriksa menerima data keberadaan fisik pada pos terbuka dari Kasi Penindakan dan membuat konsep Surat Tugas Pengawalan BCF 1.5
MEMBUAT KONSEP ST PENGAWALA N
KONSEP ST PENGAWALAN BCF 1.5
7
Kasi Adm. Manifes memberi paraf pada Surat Tugas Tim Pengawalan BCF 1.5 ke TPP
TELITI, & PARAF
1
TIM PENGAWALAN BCF 1.5
NO
8
AKTIVITAS
Kabid PFPC memberi tanda tangan pada Surat Tugas Tim Pengawalan BCF 1.5 ke TPP
KABID PFPC
KASI ADM. MANIFES
KASI PENINDAKAN
SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
PELAKSANA PEMERIKSA
TIM PENGAWALAN BCF 1.5
1
TELITI, & TANDA TANGAN ST
ST PENGAWALAN BCF 1.5
9
Tim Pengawalan BCF 1.5 melakukan pengawalan BCF 1.5 ke TPP dan membuat Berita Acara Serah Terima
KAWAL & BUAT BA SERAH TERIMA
BERITA ACARA SERAH TERIMA
10
Pelaksana Pemeriksa menerima Berita Acara Serah Terima dan membuat konsep Daftar Barang BCF 1.5
TERIMA BA ST & BUAT KONSEP DAFTAR BRG BCF 1.5
KONSEP DAFTAR BRG BCF 1.5.
11
Kasi Adm. Manifest meneliti dan menandatangani Daftar Barang BCF 1.5
TERIMA KONSEP DAFTAR BRG BCF 1.5
DAFTAR BRG BCF 1.5.
12
Pelaksana Pemeriksa menutup pos terbuka pada Sistim Aplikasi RKSP dan Manifes dengan daftar barang BCF 1.5 yang telah ditanda tangani Kasi Adm. Manifest
Penutupan Pos TUTUP POS
A
Data Base
13
Kasi Tempat Penimbunan menerima Daftar Barang BCF 1.5
DAFTAR BRG BCF 1.5.
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: :
010/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REEKSPOR BC 1.2
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.. DESKRIPSI 1. SOP menggambarkan pelayanan reekspor BC 1.2 yang dimulai sejak diterimanya berkas permohonan reekspor dan berakhir dengan penomoran dokumen pabean untuk reekspor dan Nota Dinas Pemeriksaan dan Pemuatan. 2. Reekspor adalah kegiatan pengeluaran kembali barang impor yang masih berada di dalam Kawasan Pabean dikarenakan: a. tidak sesuai pesanan; b. tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan; c. salah kirim; d. rusak; atau e. tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis. 3. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data
elektronik, seperti disket, flashdisk. 4. Unit pelaksana pada SOP pelayanan pemberitahuan manifes ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifest. PERSYARATAN 1. Importir memiliki ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam 2. Barang tidak dapat diimpor dikarenakan: a tidak sesuai pesanan; b. tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan; c. salah kirim; d. rusak; atau e. tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis. BIAYA Tidak dikenakan biaya NORMA WAKTU LAYANAN Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 010/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN RE EKSPOR BC 1.2
NO
AKTIVITAS
1
Pengangkut/Importir Mengajukan Permohonan Reekspor disertai alasan reekspor dan membuat dan mengisi Pemberitahuan Pabean berupa BC 1.2 (3 lembar) dalam hal barang impor belum diajukan PIB atau BC 3.0 dalam hal barang impor telah diajukan PIB Kepada Kepala Kantor melalui petugas penerima dokumen di Front Desk
2
3
4
5
Petugas penerima dokumen menerima, merekam ke dalam aplikasi penerimaan surat, membuat dan menyerahkan tanda terima kepada pemohon. Petugas penerima dokumen mengirimkan permohonan Reekspor kepada Kabid PFPC Kabid PFPC menerima berkas permohonan reekspor dan meneliti, memberi disposisi kepada Kasi Administrasi Manifest
KABID PFPC
KASI INTELIJEN
PELAKSANA
BERKAS PERMOHONAN & BC 1.2/ BC 3.0
MEREKAM KE DALAM APLIKASI
TANDA TERIMA
REKAM
TELITI & DISPOSISI
TELITI & DISPOSISI
TELITI & BUAT KONSEP ND
Apabila barang impor belum diajukan PIB, dibuatkan konsep nota dinas ke kepala seksi intelejen terkait masalah lartas dan pemblokiran
T
1
Apabila barang impor telah diajukan PIB, dibuatkan konsep nota dinas ke kepala seksi pabean untuk proses lebih lanjut
Kepala Seksi Administrasi Manifes menandatangani nota dinas ke kepala seksi intelejen atau ke kepala seksi pabean
KONSEP NOTA DINAS/
TELITI & TANDATAN GAN
DISPOSISIN D JAWABAN
Pelaksana pemeriksa pada seksi Administrasi Manifest menerima, disposisi Kepala seksi Manifes dan melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya membuat konsep nota pendapat atas permohonan untuk dipertimbangkan/ ditolak.
Kasi Administrasi Manifest meneliti dan menandatangani konsep nota pendapat kepada Kabid PFPC
SUDAH AJU PIB?
Y
Kepala seksi manifes menerima nota dinas jawaban dari kepala seksi intelejen dan mendisposisi ke pelaksana
8
KASI PENINDAKAN
Pelaksana pemeriksa pada seksi Administrasi Manifest menerima disposisi dari Kasi Administrasi Manifes dan melakukan penelitian.
b.
7
KASI ADMINISTRASI MANIFES
MULAI
Kasi Administrasi Manifest menerima berkas permohonan reekspor, memberi disposisi kepada Pelaksana Pemeriksa untuk meneliti lebih lanjut
a.
6
PENGANGKUT/ IMPORTIR
TELITI
KONSEP NP SETUJU/ TIDAK
1
TELITI, TANDATAN GANI
1
AKTIVITAS
NO
9
PENGANGKUT/ IMPORTIR
Kabid PFPC memberi persetujuan pada nota pendapat bahwa permohonan ybs dapat dipertimbangkan; atau menandatangani konsep surat pemberitahuan bahwa permohonan reekspor ybs tidak dapat dipertimbangkan.
KABID PFPC
KASI ADMINISTRASI MANIFES
KASI PENINDAKAN
KASI INTELIJEN
PELAKSANA
1
TELITI, TANDATAN GANI
NP PERSETUJUAN/ S. P'BERITAHU TOLAK
10
Petugas administrasi pada seksi administrasi manifest menerima persetujuan reekspor serta: a. membukukan BC 1.2 ke dalam BCP- BC 1.2 dan memberikan nomor pendaftaran pada BC 1.2; b. meneliti BC 1.2 serta mencocokkannya dengan BC 1.1 apabila kedapatan sesuai menutup pos BC 1.1; apabila kedapatan tidak sesuai dikembalikan kepada importir atau pengangkut untuk diperbaiki
ADMINISTRA SI & DISTRIBUSI
MEMBUKUKAN DALAM BCP BC1.2
T PERBAIKI
Y KONSEP NP PERSETUJUAN PENGAWASAN PEMUATAN
c. Konsep Nota Dinas ke Kasi Penindakan untuk Pengawsan Pemuatan
11
Kasi Administrasi Manifest memberikan persetujuan pemuatan pada BC 1.2
SESUAI BC 1.1
TANDA TANGANI
NP PERSETUJUAN PENGAWASAN
12
13
Kasi Penindakan memproses NP Persetujuan Pengawasan Pemuatan BC 1.2 dan menerbitkan salinan - BA Penyegelan - BA Pemuatan - BC 1.2 (3 Lembar)
Petugas administrasi pada seksi administrasi manifest menadministrasikan dan mendistribusikan : - BC 1.2 lbr 1 peruntukkan bersama barang - BC 1.2 lbr 2 peruntukkan Kantor Pabean Tujuan - BC 1.2 lbr 3 Kantor Pabean Asal (arsip)
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
TINDAK LANJUT
NP PERSETUJUAN PENGAWASAN
ADMINISTRA SI & DISTRIBUSI
SELESAI
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
: 011/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN PERBAIKAN BC 1.1 (RE DRESS MANIFEST )
NO
1
AKTIVITAS
Pemohon Mengajukan Permohonan perbaikan BC 1.1 beserta dokumen pendukung lainnya termasuk bukti pembayaran PNBP.
PEMOHON (PENGANGKUT)
KABID PFPC
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI MANIFEST
PELAKSANA SEKSI ADMINISTRASI MANIFEST
KEPALA SEKSI TERKAIT
MULAI
AJU DOKUMEN, BAYAR PNBP
TERIMA PNBP, MENERBITK AN SSPCP
BUKTI PEMBAYARA N PNBP
BERKAS PERMOHONAN
2
Pelaksana seksi Administrasi Manifest menerima, dan meneliti kelengkapan permohonan re dress manifest.
TELITI KELENGKAP AN
T
a. Jika terdapat tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. b. Jika terdapat lengkap maka pelaksana seksi manifets merekam ke dalam aplikasi penerimaan surat, membuat dan menyerahkan tanda terima kepada pemohon. Selanjutnya menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala seksi Administrasi Manifest 4
5
Kepala seksi Administrasi Manifest meneliti dan mendisposisikan berkas permohonan kepada pelaksana pemeriksa seksi Administrasi Manifest.
b. membuat konsep nota pendapat dan konsep surat persetujuan/ penolakan re dress dan menyampaikannya ke Kepala seksi Administrasi Manifest 6
Kepala seksi Administrasi Manifest menerima, meneliti dan menandatangani konsep nota pendapat serta memaraf konsep surat persetujuan/ penolakan re dress manifes
LENGKAP ?
Y TANDA TERIMA
TELITI DAN DISPOSISI
Pemeriksa seksi Administrasi Manifest menerima disposisi dari Kepala seksi Administrasi Manifest dan melakukan penelitian atas berkas permohonan yang diajukan a. meneliti kesesuaian berkas permohonan re dress BC 1.1 terkait kelebihan/ kekurangan bongkar atau hal - hal lain yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Jika terdapat kondisi dimaksud, dibuat nota dinas permintaan masukan dari seksi terkait sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk melakukan persetujuan/ penolakan re dress manifes
PELAKSANA SEKSI PERBEND/ BANK DEVISA
TELITI KEBENARAN
Y
KONSEP NOTA DINAS MASUKAN
PRTMBNGN TERTENTU
T TANDA TANGAN KONSEP ND MASUKAN
NOTA DINAS JAWABAN
NOTA DINAS MINTA MASUKAN
TELITI & BERI MASUKAN
TELITI DAN DISPOSISI KONSEP SPSA KONSEP NP
KONSEP SURAT SETUJU/ TOLAK REDRESS
TELITI, PARAF/ TANDA TANGANI NOTA PENDAPAT
KONSEP SURAT SETUJU/ TOLAK REDRESS
1
SOP SPSA
AKTIVITAS
NO
8
9
10
Kepala Bidang PFPC menerima, meneliti dan memaraf nota pendapat serta menandatangani konsep surat persetujuan/ penolakan re dress manifes serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC untuk didistribusikan
-ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEPALA SEKSI TERKAIT
PELAKSANA SEKSI ADMINISTRASI MANIFEST
TELITI, PARAF/ TANDA TANGANI
SURAT SETUJU/ TOLAK REDRESS
SURAT SETUJU/ TOLAK REDRESS
ADMINSTRA SI & DISTRIBUSI
SKEP IMPOR SEMENTARA
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI MANIFEST
1
Kepala seksi Administrasi Manifest menerima surat persetujuan/ penolakan re dress manifest kemudian menugaskan pelaksana seksi administrasi manifes untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan Pelaksana seksi Administrasi Manifest menerima surat persetujuan/ penolakan re dress manifes dan mengadministrasikannya ke dalam sistem, serta menyampaikannya kepada pemohon
Pemohon menerima surat keputusan persetujuan re dress BC 1.1
KABID PFPC
N
7
PEMOHON (PENGANGKUT)
PELAKSANA SEKSI PERBEND/ BANK DEVISA
Nomor Revisi
: :
011/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REDRES MANIFES
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Penegasan Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan re dress manifes, yang dimulai sejak pemohon mengajukan permohonan perbaikan (re dress) BC 1.1 beserta dokumen pelengkap dan SSPCP sebagai bukti pembayaran PNBP sampai dengan pemohon menerima surat persetujuan/ penolakan perbaikan BC 1.1. 2. Redres manifes adalah perbaikan terhadap kesalahan data pada manifes. 3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan computer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis 4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik, seperti disket, flashdisk. 5. Unit pelaksana administrasi dan pelaksana pemeriksa pada SOP pelayanan redress manifes ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifest 6. Berkas dokumen terdiri dari surat permohonan redress manifes, PNBP, dan dokumen pelengkap.
7. Dokumen pelengkap terdiri dari Bill of Lading atau Airway Bill, Invoice, Packing List, surat pernyataan, dan dokumen pendukung lainnya. PERSYARATAN 1. Importir/pengangkut mengajukan berkas dokumen yang terdiri dari surat permohonan redress, dokumen pelengkap dan PNBP. 2. Redres manifes dapat dilakukan sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung dan disetujui oleh Kepala Kantor Pabean. BIAYA PNBP sejumlah Rp.50.000,00 NORMA WAKTU LAYANAN Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: :
012/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENUTUPAN POS BC 1.1
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.. DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan pelayanan penutupan pos BC 1.1 ini dimulai sejak diterimanya berkas dokumen dan berakhir dengan penyerahan kembali berkas dokumen . 2. Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. 3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis. 4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik, seperti disket, flashdisk. 5. Unit pelaksana pemeriksa pada SOP penutupan pos BC 1.1 ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifes. 6. Berkas dokumen terdiri dari SPPB, dokumen pabean terdaftar, dan dokumen pelengkap.
7. SPPB adalah tanda bukti bahwa barang diberi ijin untuk dikeluarkan dari Kawasan Pabean. 8. Dokumen pabean terdaftar adalah dokumen pabean yang telah diisi dengan lengkap dan benar dan telah mendapatkan nomor pendaftaran dari petugas Bea dan Cukai. 9. Dokumen pelengkap antara lain adalah Bill of Lading/Airways Bill, Invoice, Packing List, dan dokumen lainnya. PERSYARATAN 1. Importir/PPJK telah menyelesaikan pengurusan dokumen pabean, dibuktikan dengan SPPB dan/atau dokumen pabean terdaftar. 2. Penutupan pos BC 1.1 dapat dilakukan apabila data pada berkas dokumen dengan data elektronik manifes pada Sistem Aplikasi RKSP Manifes benar dan relatif sama. BIAYA Tidak dipungut biaya JANJI LAYANAN Pelayanan penutupan pos BC 1.1 dilaksanakan dalam jangka waktu 15 menit terhitung sejak berkas dokumen diterima serta tidak ada kendala pada Sistem Aplikasi RKSP dan Manifes.. Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 012/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENUTUPAN POS BC 1.1
NO 1
2
3
AKTIVITAS Importir/PPJK menyerahkan berkas dokumen yang terdiri dari: - berkas dokumen penyelesaian pabean yang telah mendapat nomor pendaftaran; -dokumen pelengkap; -SPPB. Pelaksana Administrasi Manifest menerima berkas dokumen dan melakukan pencocokan dengan data elektronik manifest pada Sistem Aplikasi Manifest & RKSP. Jika hasil pencocokan data adalah tidak sesuai maka berkas dikembalikan untuk diproses lebih lanjut. Jika hasil pencocokan data adalah sesuai, maka dilakukan penutupan pos dan berkas dokumen dikembalikan kepada Importir/PPJK. Importir/PPJK menerima kembali berkas dokumen
PENGANGKUT/ IMPORTIR MULAI
SPPB DOKAP DOK. PABEAN TERDAFTAR
MENCOCOKK AN BERKAS DOKUMEN
T PERBAIKI/ LENGKAPI?
PENUTUPAN POS
SISTEM APLIKASI RKSP & MANIFEST
SPPB DOKAP
SELESAI
-ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
SESUAI ?
Y
DOK. PABEAN TERDAFTAR
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
PELAKSANA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI No
AKTIVITAS
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI MANIFES
KEPALA BIDANG PFPC
KEPALA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
PELAKSANA PADA SEKSI TP
: 013/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
PEMERIKSA PADA SEKSI TP
PEMILIK BARANG
MULAI
1 Kepala Seksi Administrasi Manifest menyampaikan Daftar Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BCF 1.5) dengan tembusan Kepala Seksi Penindakan.
BCF 1.5
2 Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana pada Seksi Tempat Penimbunan untuk: - membukukan kedalam Buku Catatan Pabean BTD. - membuat Surat Tugas Penarikan BTD kedalam TPP
MENDISP OSISI
3 Pelaksana Pada Seksi Tempat Penimbunan : - melakukan pembukuan ke BCP BTD; - membuat konsep Surat Tugas Pemindahan BTD
MEMBUKUKAN
MEMBUAT ST
KONSEP ST
4 Kepala Seksi meneliti dan memaraf Konsep ST MENELITI DAN MEMARAF
5 Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai meneliti dan menandatangani ST
MENELITI & MENANDAT ANGANI
SURAT TUGAS
6 Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Tempat Penimbunan melakukan pencacahan dan menuangkan dalam Nota Hasil Pencacahan, kemudian : - dalam hal jumlah dan jenis barang sesuai dengan BCF1.5, memindahkan BTD ke TPP; - dalam hal tidak sesuai, melaporkan kepada Kasi Tempat Penimbunan untuk dikonfirmasi kepada Kasi Administrasi Manifest
PENCACAH AN
MENUANG KAN
NHA
7 Kepalas Seksi Tempat Penimbunan menerima nota hasil pencacahan : - dalam hal sesuai, menugaskan Pelaksana pada Seksi tempat Penimbunan untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan kepada Pemilik Barang; - dalam hal tidak sesuai, menugaskan Pelaksana pada Seksi tempat Penimbunan untuk membuat konsep Nota Dinas Konfirmasi kepada Kepala Seksi Administrasi Manifest.
MENELITI DAN MENDISPO
8 Pelaksana Pada Seksi TP membuat : - Konsep ND Konfirmasi kepada Kasi Administrasi Manifest, atau - konsep Surat Pemberitahuan kepada Pemilik Barang
MENELITI DAN MENDISPO
KONSEP ND/ SP
9 Kepala Seksi TP : - meneliti dan menandatangani ND Konfirmasi; atau - meneliti dan memaraf Surat Pemberitahuan BTD
MENELITI DAN MEMARAF/M ENANDATAN GANI
NOTA DINAS KONFIRMASI
10 Kepala Bidang PFPC meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan BTD (u.b Kepala kantor) dan menugaskan pelaksana untuk mengirim kepada pemilik barang.
NOTA DINAS KONFIRMASI
MENELITI DAN MEMARAF/M ENANDATAN GANI
SURAT PEMBERITAHUAN
SURAT PEMBERITAHUAN
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
:
Revisi
:
013/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
:
Tanggal
:
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (BTD)
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat pemberitahuan barang yang dinyatakan barang tidak dikuasai kepada consignee/pemilik barang, dimulai sejak penerbitan daftar barang-barang impor yang dinyatakan tidak dikuasai (BCF 1.5) dari Kepala Seksi Administrasi Manifest sampai dengan diterbitkannya kepada consignee/importer/pemilik barang. 2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disingkat dengan BTD adalah Barang yang tidak dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari dari TPS di dalam area pelabuhan sejak penimbunannya, 60 (enam puluh hari) dari TPS diluar area pelabuhan sejak penimbunannya, 30 (tiga puluh) hari dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sejak pencabutan izin TPBnya, dan barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di Luar Daerah Pabean (LDP) atau tujuan LDP yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan pada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos. 3. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. 4. Menunggu penyelesaian/penetapan lebih lanjut atas BTD: a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari BTD dapat diselesaikan oleh pemilik barang; b. Dalam hal tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dapat dilelang, dimusnahkan, atau ditetapkan sebagai BMN. 5. Buku Catatan Pabean Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan daftar barangbarang yang dinyatakan tidak dikuasai. 6. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh
pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 7. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) ini adalah Seksi Tempat Penimbunan Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai.
PERSYARATAN 1. Adanya daftar barang-barang impor yang dinyatakan tidak dikuasai (BCF 1.5) dari Kepala Seksi Administrasi Manifest 2. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD). 3. Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk menimbun Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD).
BIAYA Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan paling lama tiga hari kerja.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
:
Revisi
:
014/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
:
Tanggal
:
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI YANGTELAH DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA OLEH PEMILIK
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pengeluaran Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) dimulai dari Tempat Penimbunan Pabean yang sudah diselesaikan kewajiban kepabeanannya dimulai dari diajukannya permohonan pembatalan terhadap BTD ke Kepala Kantor oleh pemilik barang sampai dengan barang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Pabean (TPP). 2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disingkat dengan BTD adalah Barang yang tidak dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari dari TPS di dalam area pelabuhan sejak penimbunannya, 60 (enam puluh hari) dari TPS diluar area pelabuhan sejak penimbunannya, 30 (tiga puluh) hari dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sejak pencabutan izin TPBnya, dan barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di Luar Daerah Pabean (LDP) atau tujuan LDP yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan pada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos. 3. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. 4. Menunggu penyelesaian/penetapan lebih lanjut atas BTD: a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari BTD dapat diselesaikan oleh pemilik barang; b. Dalam hal tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dapat dilelang, dimusnahkan, atau ditetapkan sebagai BMN. 5. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan daftar barang-
barang yang dinyatakan tidak dikuasai. 6. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 7. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) ini adalah Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai yaitu Seksi Tempat Penimbunan berkoordinasi dengan Seksi Administrasi Manifes.
PERSYARATAN 1. Adanya permohonan pembatalan BTD ke Kepala Kantor dari pemilik barang. 2. Adanya bukti penyelesaian kewajiban pabean yang berupa dokumen penyelesaian BTD (PPFTZ, invoice, packing lis, B/L, SPPB, dll.). 3. Diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB). 4. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD). 5. Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk menimbun Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD).
BIAYA Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU : Norma waktu layanan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu : 1. sejak diterimanya permohonan pembatalan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) s.d. penerbitan nota dinas konfirmasi kepada Kepala Seksi Penindakan paling lama 2 (dua) hari 2. sejak diterimanya nota dinas konfirmasi dari Kepala Seksi penindakan sampai dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD paling lama 2 (dua) hari kerja. 3. Sejak diterimanya dokumen penyelesaian BTD sampai dengan diterbitkannya SIPB: 3 (tiga) hari Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGELUARAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI YANG TELAH DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA OLEH PEMILIK BARANG
No
AKTIVITAS
PEMILIK BARANG
KEPALA BIDANG PFPC
KEPALA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
KEPALA SEKSI PENINDAKAN
KEPALA SEKSI ADM MANIFEST
: 014/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
PELAKSANA PADA SEKSI TP
MULAI
1
Pemilik Barang mengajukan surat permohonan pembatalan BTD beserta dokumen pendukung kepada Kepala Kantor u.p. Kepala Bidang PFPC
2
Kepala Bidang PFPC menerima surat permohonan pembatalan dari Pemilik Barang kemudian meneliti dan mendisposisi ke Kepala Seksi Tempat
3
Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerima dan meneliti surat permohonan beserta dokumen pendukung :
4
a. Dalam hal dokumen belum lengkap, Kepala Seksi Tempat Penimbunan menugaskan Pelaksana Pada Seksi TP untuk membuat Surat Permintaan b. dalam hal dokumen telah lengkap, namun memerlukan konfirmasi mengenai pemenuhan kewajiban pabean dan tanggung jawab lain yang harus dipenuhi dari Seksi Penindakan diperlukan, menugaskan Pelaksana Pada Seksi TP untuk membuat konsep Nota Dinas konfirmasi
5
6
SURAT PERMOHONAN DAN
MENERIMA DAN MENDISPOSISI
MENERIMA DAN MENELITI
N lengkap?
Y konfirmasi
Y
N 1
Pelaksana Seksi TP membuat konsep Nota Dinas Konfirmasi atau konsep Surat Permintaan Kelengkapan
MEMBUAT KONSEP
KONSEP SURAT/ND
7
Kepala seksi : - meneliti dan memaraf konsep Surat; atau -meneliti dan menandatangani ND konfirmasi kepada Seksi Penindakan
MEMARAF/ MENANDATA NGANI
NOTA DINAS KONFIRMASI
8
9
Kepala Bidang PFPC meneliti dan menandatangani Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen, dan menugaskan pelaksana untuk mengirimkan kepada pemilik barang.
MENELITI DAN MENANDATA NGANI
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN
Kepala Seksi penindakan menerima, meneliti dan menyampaikan nota dinas konfirmasi status BTD kepada Kasi TP 1 NOTA DINAS KONFIRMASI
10 Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerbitkan Nota Dinas kepada Kepala Seksi Administrasi Manifes untuk pembukaan pos BC 1.1. Kepala Seksi Administrasi Manifes memberikan konfirmasi atas pembukaan pos BC 1.1
11 Kepala Seksi Tempat Penimbunan menugaskan pelaksana pada Seksi TP untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD. 12 Pelaksana pada Seksi TP membuat konsep Surat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD.
MENERBITKA N
ND BUKA POS BC 1.1
ND BUKA POS BC 1.1
MENDISPOSI SIKAN
MENDISPOSI SIKAN
KONSEP SURAT PERSETUJUAN
1
PELAKSANA PEMERIKSA PADA TPP
No
AKTIVITAS
PEMILIK BARANG
KEPALA BIDANG PFPC
KEPALA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
13 Kasi TP meneliti dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD.
KEPALA SEKSI PENINDAKAN
KEPALA SEKSI ADM MANIFEST
PELAKSANA PADA SEKSI TP
PELAKSANA PEMERIKSA PADA TPP
1
MENELITI DAN MEMARAF
14 Kepala Bidang PFPC meneliti dan mendandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD dan meminta pelaksana untuk menyampaikan kepada Pemilik Barang
MENELITI DAN MENANDATA NGANI
SURAT PERSETUJUAN
15 Pemilik barang mengurus dokumen penyelesaian barang BTD (PPFTZ, invoice, packing lis, B/L, SPPB, dll) kepada Kasi Pabean, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Tempat Penimbunan Dokumen Impor dan kelengkapannya
16 Kepala Seksi TP menerima dan meneliti : -dalam hal dokumen tidak lengkap (tidak menunjukkan pemenuhan kewajiban pabean) dikembalikan kepada Pemilik Barang untuk dilengkapi; -dalam hal dokumen telah lengkap (menunjukkan pemenuhan kewajiban pabean) : i. Kepala Seksi Tempat Penimbunan menutup / membatalkan status BTD dimaksud dengan menggunakan dokumen penyelesaian BTD kemudian ii. menerbitkan Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB), kemudian menyerahkan kepada Pemilik barang
MENELITI
N lengkap?
Y MENUTUP BCP BTD
MENERBITKA N SIPB
SIPB
17 Pemilik Barang menyerahkan SIPB kepada Pemeriksa yang bertugas pada TPP sebagai bukti pengeluaran barang
18 Petugas Pemeriksa di TPP mengawasi Pengeluaran Barang dengan membandingkan dengan dokumen SIPB.
MENGAWASI PENGELUARA N BARANG
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
AKTIVITAS
Kepala Seksi menugaskan Pelaksana Pemeriksa untuk melakukan pencacahan atas BTD yang ditimbun di TPP
Pelaksana Pemeriksa melakukan pencacahan dan menuangkannya dalam Nota Hasil Pencacahan dan diserahkan kepada Kepala Seksi Penimbunan
Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerima dan menugaskan pelaksana untuk membuat nota dinas permintaan penilaian BTD kepada Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen
Pelaksana pada Seksi TP membuat konsep ND
Kepala Seksi TP : - meneliti dan menandatangani ND dan menyampaikan kepada PFPD - menugaskan pelaksana untuk mengirimkan permintaan penilaian BTD kepada PFPD
PFPD melakukan penilaian atas Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, kemudian menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Seksi TP
No.
1
2.
3.
5.
6.
7.
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG PFPC
PERMINTAAN PENILAIAN BTD
MENELITI DAN MENANDAT ANGANI
MENUGASK AN
MENUGASK AN
MULAI
KEPALA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
1
HASIL PENILAIAN BTD
PROSES PENILAIAN
PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DOKUMEN
NHP
MENUANGK AN HASIL PENCACAHA N
PENCACAHA N
PELAKSANA PEMERIKSA PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
KONSEP PERMINTAAN PENILAIAN BTD
MEMBUAT KONSEP
PELAKSANA ADMINISTRASI PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENYELESAIAN BARANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (BTD) DALAM HAL BTD DILELANG PANITIA LELANG
KPKNL
PELAKSANA PEMERIKSA PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
: 015/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
PESERTA LELANG
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
Pelaksana : - mengompilasi Hasil Pencacahan dan hasil penilaian BTD - membuat konsep usulan lelang BTD dan konsep SKEP BTD Lelang
Kepala Seksi meneliti dan memaraf konsep ND usulan lelang dan konsep SKEP BTD;
Kepala Bidang PFPC meneliti dan menandatangani usulan lelang BTD, memaraf konsep SKEP BTD;
Kepala Kantor meneliti dan Menandatangani SKEP BTD lelang dan menyerahkan kepada K
Berdasarkan SKEP BTD Untuk Dilelang, Kepala Bidang PFPC mengajukan usulan daftar nama Panitia Lelang kepada Kepala Kantor yang disertai konsep SKEP Penunjukan Panitia Lelang BTD
10.
10.
11.
12.
- membuat konsep nota dinas usulan lelang BTD yang disertai dengan Konsep SKEP BTD Untuk Dilelang beserta nilainya kepada Kepala Bidang PFPC untuk mendapatkan keputusan
Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerima dan menugaskan pelaksana untuk : - mengompilasi Hasil Pencacahan dan hasil penilaian BTD
AKTIVITAS
9.
8.
No.
SKEP BTD LELANG
MENELITI DAN MEMERIKSA
KEPALA KANTOR
2
KONSEP SKEP PANITIA LELANG
MENGAJUKA N USULAN
ND USULAN
MENELITI, MENANDA TANGANI, MEMARAF
KEPALA BIDANG PFPC
MENELITI DAN MEMARAF
MENELITI DAN MENUGASK AN
1
KEPALA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DOKUMEN
KONSEP USULAN LELANG BTD DAN KONSEP SKEP BTD LELANG
MEMBUAT KONSEP
MENGOM PILASI
PELAKSANA PEMERIKSA PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
PELAKSANA ADMINISTRASI PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN PANITIA LELANG
KPKNL
PESERTA LELANG
PELAKSANA PEMERIKSA PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
Panitia Lelang membuat dan menandatangani Surat Permohonan Pelaksanaan Lelang BTD yang ditujukan kepada Kepala KPKNL setempat
KPKNL memproses permohonan pelaksanaan lelang BTD
Panitia lelang melakukan persiapan lelang yaitu: a. Penunjukan Balai Lelang;
14
15
16
Pelaksanaan Lelang / Pengesahan Pemenang Lelang (sebelumnya peserta lelang menyetor jaminan yang telah ditetapkan kepada KPKNL/Balai Lelang)
Pemenang Lelang membayar / melunasi uang lelang kepada KPKNL / Balai Lelang
KPKNL menyerahkan hasil lelang kepada Panitia Lelang setelah dikurangi Bea Lelang Penjual
17
18
19
c. Mempersiapkan BTD lelang;
b. Pengumuman Lelang;
Kepala Kantor meneliti dan menandatangani usulan daftar panitia lelang:
AKTIVITAS
13.
No.
SKEP PANITIA LELANG
MENELITI DAN MENANDATAN GANI
2
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG PFPC
KEPALA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DOKUMEN
PELAKSANA PEMERIKSA PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
PELAKSANA ADMINISTRASI PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
MELAKSANA KAN PELELANGAN
MENYIAPKAN LELANG BTD
PERMOHONAN PELAKSAAAN LELANG
MEMBUAT PERMOHONA N LELANG BTD
PANITIA LELANG
3
HASIL LELANG
MELAKSANAKA N PELELANGAN
PERSETUJUAN PELAKSANAAN LELANG
KPKNL
MELAKSANAK AN PELELANGAN
PESERTA LELANG
PELAKSANA PEMERIKSA PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
Kepala Seksi Tempat Penimbunan meneliti kelengkapan bukti pemenang lelang:
22
Pemeriksa meneliti SIPB dan mengawasi pengeluaran BTD dari TPP.
24
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
-ttd-
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
Pemenang lelang menyerahkan SIPB kepada Pemeriksa yang bertugas pada TPP sebagai bukti pengeluaran barang
23
b. Dalam hal bukti pemenang lelang lengkap, Kepala Seksi Tempat Penimbunan menyerahkan SIPB kepada pemenang lelang sebagai bukti pengeluaran barang dari TPP
a. Dalam hal bukti pemenang lelang yang dilampirkan tidak lengkap, Kepala Seksi Tempat Penimbunan mengembalikan bukti pemenang lelang untuk dilengkapi
Pemenang lelang menyerahkan bukti pemenang lelang (kuitansi lelang, kuitansi pembayaran lelang, konfirmasi penetapan pemenang lelang, dan persyaratan impor) kepada Kepala Seksi Tempat Penimbunan
c. Mengembalikan sisa hasil pelelangan setelah dikurangi BM dan PDRI, sewa gudang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan kepada consignee (pemilik barang)
b. Membayar sewa gudang serta biayabiaya yang dikeluarkan;
a. Menyetorkan Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 ke Kas Negara;
Panitia Lelang :
AKTIVITAS
21
20
No.
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG PFPC
SIPB
MENER BITKAN SIPB
Y
LENGKAP ?
MENELITI BUKTI PEMENANG LELANG
KEPALA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
N
PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DOKUMEN
PELAKSANA PEMERIKSA PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
PELAKSANA ADMINISTRASI PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
END
MENGEMBALI KAN SISA HASIL LELANG
MEMBAYAR SEWA GUDANG
MENYETOR BM, PPnBM, dan PPh PASAL 22
3
PANITIA LELANG
KPKNL
SIPB
BUKTI PEMENANG LELANG
PESERTA LELANG
SELESAI
MENELITI DAN MENGAW ASI
PELAKSANA PEMERIKSA PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
Nomor
:
Revisi
:
015/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
:
Tanggal
:
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENYELESAIAN BARANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI DALAM HAL BTD DILELANG
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) dalam hal BTD tersebut dilelang, dimulai dari dibuatnya surat tugas pencacahan BTD tersebut sampai dengan diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB). 2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disingkat dengan BTD adalah Barang yang tidak dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari dari TPS di dalam area pelabuhan sejak penimbunannya, 60 (enam puluh hari) dari TPS diluar area pelabuhan sejak penimbunannya, 30 (tiga puluh) hari dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sejak pencabutan izin TPBnya, dan barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di Luar Daerah Pabean (LDP) atau tujuan LDP yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan pada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos. 3. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. 4. Dapat dilakukan lelang terhadap BTD yang : a. tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari; atau b. karena sifatnya: 1) tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk, misalnya buah segar dan sayur segar; 2) merusak, antara lain asam sulfat dan belerang; 3) berbahaya; atau 4) pengurusannya memerlukan biaya tinggi, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor. 5. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan daftar barangbarang yang dinyatakan tidak dikuasai.
6. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 7. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) dalam hal BTD tersebut dilelang adalah Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai yaitu Seksi Tempat Penimbunan.
PERSYARATAN 1. Adanya Surat Keputusan Lelang atas BTD dan Surat Penunjukan Panitia Lelang dari Kepala Kantor Pabean; 2. Adanya Surat Keputusan Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh KPKNL. 3. Adanya bukti pemenang lelang (kuitansi lelang, kuitansi pembayaran lelang, konfirmasi penetapan pemenang lelang, dan persyaratan impor). 4. Diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB). 5. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD). 6. Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk menimbun Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD)
BIAYA 1. Uang jaminan pelaksanaan lelang, disetor kepada KPKNL/Balai Lelang. 2. Jasa Pra Lelang, disetor kepada Balai Lelang oleh Pemenang Lelang. 3. Uang lelang berdasarkan harga yang terbentuk pada saat lelang, disetor ke kas negara. 4. Bea lelang dan uang miskin, untuk disetor ke kas negara. 5. Sewa gudang serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan.
NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan dengan 4 (empat) tahap : 1. Sejak diterbitkannya Surat Tugas pencacahan hingga dikirimkannya nota dinas permintaan penilaian paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 2. Sejak diterimanya hasil penilaian hingga dikirimkannya usulan lelang paling lama 5 (lima) hari kerja. 3. Penyiapan lelang paling lama 5 (lima) hari kerja; 4. Sejak diterimanya hasil lelang hingga diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang : 5 (lima) hari kerja.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT USULAN PERUNTUKAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA (BMN) KEPADA DIREKTUR JENDERAL UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKKAN BMN DARI MENTERI
No
AKTIVITAS
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG PFPC
KEPALA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
PELAKSANA PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 016/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DOKUMEN
DIREKTUR JENDERAL U.B DIREKTUR TEKNIS KEPABENAN
MULAI
1.
2.
Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerima Surat Keputusan Penetapan BMN dari Kepala Kantor melalui Kepala Bidang PFPC kemudian mendisposisi kepada Pelaksana untuk : - membukukan SKEP BMN dalam BCP BMN; - membuat konsep ND permohonan penilaian BMN kepada PFPD
SKEP BMN
MENDISPOSI SI
Pelaksana pada Seksi TP : - membukukan SKEP BMN dalam BCP BMN; - membuat konsep ND permohonan penilaian BMN kepada PFPD (kepala bidang PFPC ub kepala seksi TP)
MEMBUKUK AN
MEMBUAT KONSEP
KONSEP ND
3
Kepala Seksi menandatangani penilaian
TP meneliti dan ND permohonan
MENELITI & MENANDATA NGANI
ND PENILAIAN
4
Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen memberikan hasil penilaian BMN kepada Kepala Bidang PFPC up Kasi TP)
ND PENILAIAN
5
6
Kepala Seksi TP menerima dan mendisposisi kepada pelaksana pada Seksi TP untuk membuat konsep Surat Usulan peruntukan BMN kepada Menkeu melalui Direktur Jenderal
MENDISPOSI SI
Pelaksana pada Seksi TP membuat konsep surat Usulan peruntukan BMN kepada Menkeu melalui Direktur Jenderal
MEMBUAT KONSEP
KONSEP USULAN
7
Kepala Seksi Tempat Penimbunan meneliti dan memaraf konsep surat Usulan peruntukan BMN kepada Menkeu melalui Direktur Jenderal
8
Kepala Bidang PFPC meneliti dan memaraf konsep surat Usulan peruntukan BMN kepada Menkeu melalui Direktur Jenderal
9
Kepala Kantor meneliti menandatangani Surat Usulan Peruntukan BMN ke Menteri Keuangan melalui Dirjen BC
MENELITI & MEMARAF
MENELITI & MEMARAF
MENELITI & MENANDATAN GANI
USULAN PERUNTUKAN
10
Surat Usulan Peruntukan BMN dikirimkan ke Dirjen BC u.p. Dir. Teknis Kepabeanan, untuk kemudian diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan
USULAN PERUNTUKAN
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
:
Revisi
:
016/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
:
Tanggal
:
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT USULAN PERUNTUKAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA (BMN) KEPADA DIREKTUR JENDERAL UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKKAN BMN DARI MENTERI KEUANGAN
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat usulan peruntukan barang yang menjadi milik Negara (BMN) kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan peruntukkan BMN dari Menteri Keuangan, dimulai sejak diterimanya Surat Keputusan BMN dari Kepala Kantor hingga diterbitkannya surat usulan peruntukan BMN kepada Menteri Keuangan. 2. Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMN adalah: a. BMN yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundangundangan; b. BMN yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean; c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal; d. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean; e. BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau f.
barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.
3. Penetapan BMN dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan BMN. 4. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada Menteri daftar mengenai BMN beserta usulan penyelesaian BMN untuk dilelang, dihibahkan,
dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau ditetapkan status peruntukannya. 5. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Negara 6. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) ini adalah Seksi Tempat Penimbunan Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai
PERSYARATAN 1. Adanya Surat Keputusan Penetapan BMN dari Kepala Kantor; 2. Buku Catatan Pabean Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN). 3. Adanya penilaian BMN dari PFPD atau instansi terkait/penilai independen.
BIAYA Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja (diluar waktu penilaian PFPD atau instansi terkait/ penilai independen)
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
: NOMOR : 017/SOP-BC/KPU B/2011 TANGGAL : 28 Desember 2011 : REVISI : : TANGGAL : :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS NO
AKTIFITAS
1 Pengusaha mengajukan Pemberitahuan Pabean (PPFTZ 03) dengan mengisi formulir secara lengkap, beserta dokumen pelengkap pabean (invoice, P/L, Faktur Pajak, B/L) kepada pelaksana penerima dokumen di seksi pabean 2 Pejabat penerima dokumen menerima dan meneliti : - apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen tidak lengkap, dokumen dikembalikan kepada pemilik barang untuk dilengkapi atau dibenarkan. - apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen telah lengkap, memberikan nomor pendaftaran padadokumen PPFTZ 03
Pengusaha
PELAKSANA PENERIMA DOKUMEN PADA SEKSI PABEAN
KANTOR PAJAK
PETUGAS GATE
MULAI
PPFTZ 03 DAN DOKUMEN PENDUKUNG
MENERIMA DAN MENELITI
Lengkap
MEMBERIKAN NOMOR PENDAFTARA N
PPFTZ - 03, DOKAP,B/L, BC 1.1
3 Pengusaha menerima dokumen PPFTZ 03 yang telah diberi nomor pendaftaran untuk selanjutnya diajukan kepada petugas pajak untuk diendorse.
4 Petugas Pajak melakukan endorsement atas dokumen PPFTZ 03, kemudian menyerahkan kepada Pelaksana penerima dokumen untuk dilakukan pengarsipan dan petugas gate untuk pengawasan pengeluaran barang 5 Petugas penerima dokumen menerima PPFTZ 03 yang telah diendorse oleh Petugas Pajak kemudian dilakukan pengarsipan
PPFTZ 03 DAN DOKUMEN PENDUKUNG
PPFTZ 03 DAN DOKUMEN PENDUKUNG
N
SELESAI
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: :
017/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS DASAR HUKUM: 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006). 2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang – Undang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor dengan Nomor 240/PMK.03/2009. 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.04/2009. 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009.
DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pemasukan barang dari tempat lain di dalam daerah pabean ke kawasan bebas dengan menggunakan tulisan diatas formulir (manual), dimulai dari penerimaan dokumen PPFTZ 03 sampai dengan diberikannya nomor pendaftaran atas dokuemen tersebut. 2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai. 3. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang selanjutnya disingkat dengan PPFTZ 03 adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagai pemberitahuan pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas. 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pabean dan Cukai.
1
PERSYARATAN: Pengusaha mengajukan formulir PPFTZ – 03 dengan dengan dokumen pelengkap seperti B/L atau AWB, Invoice, Packing List dan Faktur Pajak, Copy BC 1.1 BIAYA: Pelayanan pemberitahuan pemasukan Barang Asal tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU LAYANAN: Sejak diterima dokumen PPFTZ – 03 dengan lengkap sampai dengan penyerahan berkas dokumen kepada pengusaha paling lama 1 (satu) jam kerja.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
2
Nomor Revisi
: :
018/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DENGAN TULISAN DI ATAS FORMULIR (MANUAL) DASAR HUKUM: 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006). 2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang – Undang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor dengan Nomor 240/PMK.03/2009. 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.04/2009. 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009. 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152/PMK.04/2010 Tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain di dalam daerah pabean dengan menggunakan tulisan diatas formulir (manual), dimulai dari penerimaan dokumen PPFTZ 01 sampai dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. 2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai. 3. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang yang selanjutnya disingkat dengan PPFTZ – 01 adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagai pemberitahuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean. 4. Penggunaan PPFTZ – 01 dengan kode PPFTZ – 01 dalam rangka Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dibuat oleh pengusaha berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri Bea 1
Masuk, Cukai dan pajak yang seharusnya dibayar. 5. Konversi adalah uraian bahan baku yang menjadi elemen dasar barang yang diproduksi meliputi asal barang, jenis barang, jumlah unit satuan, harga barang, Nilai Pabean, jumlah Bea Masuk, jumlah pungutan pajak, Harmonized System dan ketentuan barang larangan/pembatasan (lartas) 6. Unit pelaksana SOP adalah Seksi Pabean dan Cukai. PERSYARATAN: 1. Pemberitahuan Pabean PPFTZ – 01 dengan tulisan di atas formulir diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan melampirkan Surat Jalan dari Kepolisian, bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (kendaraan bermotor fasilitas FTZ), BPKB dan STNK;
b. Barang hasil produksi Kawasan Bebas dengan melampirkan Invoice/Packing List dan konversi yang telah mendapat persetujuan Badan Pengusahaan Kawasan dalam hal barang atau bahan baku tersebut berasal dari Luar Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat dan/atau Kawasan Bebas Lain;
c. Barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang akan dikeluarkan kembali ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean lainnya dengan melampirkan Invoice/Packing List dan pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas;
d. Barang yang diajukan oleh perorangan dengan melampirkan faktur pembelian dan dokumen pemasukan barang tersebut. 2. Dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas, barang yang akan dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Bebas lain, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean. 3. Atas pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain di dalam daerah pabean dengan menggunakan tulisan diatas formulir (manual) dikenakan pungutan negara (bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BIAYA: Pelayanan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan tulisan di atas formulir ini dipungut biaya PNBPsebesar Rp. 50.000,NORMA WAKTU LAYANAN: SOP ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap: -
Sejak diterimanya dokumen kepabenanan secara lengkap s.d. terbitnya Instruksi Pemeriksaan (IP), paling lama 2 (dua) jam kerja. Pemeriksaan fisik dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya IP. Sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) s.d. diterbitkannya SPPB paling lama 8 (delapan) jam kerja dengan ketentuan jumlah item barang tidak melebihi 10 jenis tiap dokumennya
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
2
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
: 018/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
PELAYANAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN SECARA DENGAN TULISAN DI ATAS FORMULIR AKTIFITAS
NO
1 Pemilik barang mengajukan dokumen PPFTZ- 01 (man ual), dan
buktipembayaran pungutan negara (SSPCP, dan SSP), beserta dokumen pendukung kepada penerima dokumen
PEMILIK BARANG
KEPALA SEKSI PABEAN DAN CUKAI
PELAKSANA PENERIMA DOKUMEN PADA SEKSI PABEAN
ANALYZING POINT
PEMERIKSA BARANG
UNIT PENGAWASAN
MULAI
PPFTZ 0I, BUKTI BAYAR, DOKUMEN PENDUKUNG
2
Pelaksana Penerima dokumen menerima dan meneliti kelengkapan dokumen dan pengisian data yang meliputi : a. Ada atau tidaknya pemblokiran pengusaha dan PPJK; b. Kelengkapan pengisian data PPFTZ - 01; c. Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam hal terdapat pungutan negara; d. Kesesuaian PPFTZ - 01 dengan pemberitahuan pabean pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas; e. Bukti Penerimaan Jaminan dalam hal memerlukan jaminan; f. Kode dan nilai tukar valuta asing dalam data NDPBM; g. Nomor pokok PPJK (NP-PPJK), dalam hal menggunakan PPJK h. Pembayaran PNBP ,
MENERIMA DAN MENELITI
T LENGKAP ?
Y Y
dengan hasil penelitian : ANALYZIN G POINT?
- apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen tidak lengkap, dokumen dikembalikan kepada pemilik barang untuk dilengkapi atau dibenarkan.
T
- apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen telah lengkap : i) apabila barang bukan merupakan kendaraan bermotor atau barang eks Tempat lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) maka dokumen diteruskan kepada Petugas Analizing Point. 3
Petugas Analyzing Point melakukan penelitian Abarang yang diajukan termasuk barang larangan atau pembatasan:
PENELITIAN
- apabila termasuk barang larangan pembatasan (lartas), meneliti kelengkapan dokumen lartas atas barang tersebut : i) apabila lengkap, dikembalikan kepada petugas penerima dokumen untuk diberikan nomor pendaftaran, ii) apabila tidak lengkap, menerbitkan nota pemberitahuan barang larangan (NPBL) kepada pemilik barang untuk pemenuhan dokumen lartas dengan tembusan unit pengawasan (bidang P2)
T LARTAS?
Y - apabila bukan termasuk barang larangan pembatassan (lartas), dikembalikan kepada petugas penerima dokumen untuk diberikan nomor pendaftaran. LENGKAP?
Y
T
MENERBITAKAN NPBL
T
4
5
NPBL
NPBL
NPBL
Petugas Penerima dokumen memberikan nomor pendaftaran kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pabeam
MEMBERIKAN NOMOR
Y
Kepala Seksi pabean mengeluarkan Instuksi Pemeriksaan (IP) yang berfungsi untuk memberi tugas kepada Pelaksana Pemeriksa untuk memeriksa barang.
MENERBIITKAN IP
IP
Pemeriksa barang menerima IP dan invoice/packing list , melakukan pemeriksaan fisik barang kemudian menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) dan menyerahkan IP dan LHP kepada Kasi Pabean.
MEMERIKSA
MENUANGKAN PADA LHP
LHP
6
Kepala Seksi Pabean dan Cukai menerima berkas PPFTZ - 01 yang telah dilengkapi dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemudian meneliti : - Apabila telah sesuai dengan pemberitahuan, maka diterbitkan SPPB atas dokumen PPFTZ - 01 tersebut. - Apabila tidak sesuai dengan pemberitahuan maka dokumen tersebut diterbitkan Surat Penteapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) kepada pemilik barang untuk dilakukan pembayaran.
MENELITI
SPTNP
SESUAI?
MENERBITKAN
SPPB
7
Pengusaha menerima SPPB untuk pengeluaran barang.
SPPB
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 020/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
PELAKSANA (ANALIS INTELIJEN)
PENERIMA NHI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN NOTA HASIL INFORMASI (NHI)
AKTIVITAS
NO.
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG P2
KEPALA SEKSI INTELIJEN
MULAI
1
Pelaksana (Analis Intelijen) menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan NHI.
LKAI-NHI
Menyajikan hasil analisis kedalam NHI sesuai petunjuk pengisian NHI TERIMA & SUSUN NHI
KONSEP NHI
2
Kasi Intelijen meneliti dan memaraf NHI TELITI & PARAF
3
Kabid P2 meneliti dan menandatangani NHI Menyerahkan NHI kepada Kasi Intelijen untuk ditindaklanjuti
TELITI & TANDA TANGAN
NHI
4
Kasi Intelijen menugaskan untuk menindaklanjuti NHI
pelaksana TUGASKAN
5
-
Pelaksana memberi nomor urut dan tanggal pada NHI Mengirimkan NHI kepada Penerima NHI secara manual dan elektronik, serta tembusan kepada Kepala Kantor Pelaksana membukukan NHI dalam LMI
NHI
NOMORI, SAMPAIKAN & BUKUKAN DALAM LMI
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
NHI
Nomor Revisi
: 020/SOP-BC/KPU B/2011 :
Tanggal : 28 Desember 2011 Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN NOTA HASIL INFORMASI (NHI)
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan Nota Hasil Informasi, dimulai sejak diterimanya Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) oleh pelaksana analis intelijen sampai dengan dibukukannya NHI ke dalam Lembar Monitoring Informasi (LMI). 2. SOP ini merupakan tindak lanjut atas SOP Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Data atau Informasi Intelijen. 3. NHI memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat spesifik dan mendesak dari Unit Intelijen, untuk segera dilakukan penindakan oleh Unit Penindakan Kantor Pelayanan. 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Penindakan dan Penyidikan. PERSYARATAN : Diterimanya LKAI yang mendapat persetujuan penerbitan NHI dari Kepala Seksi Intelijen. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak diterimanya LKAI sampai dengan dibukukannya NHI ke dalam LMI.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
: 021/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI INTELIJEN LAINNYA
AKTIVITAS
NO.
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG P2
KEPALA SEKSI INTELIJEN
PELAKSANA
UNIT PENERIMA INFORMASI
MULAI
1
Pelaksana (Analis Intelijen) menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan rekomendasi lainnya.
LKAI-REKOMENDASI LAINNYA
Dalam hal rekomendasi lain diperuntukkan bagi unit internal di dalam satu kantor pelayanan, maka menyusun konsep Nota Dinas Kasi Intelijen dan Penindakan
PENELITIAN
T
dalam hal rekomendasi lainnya ditujukan bagi unit eksternal (Kanwil), maka menyusun konsep Surat Kepala Kantor
INTERNAL?
Y SUSUN NOTA DINAS
KONSEP NOTA DINAS
SUSUN SURAT
KONSEP SURAT
2
3
Kepala Seksi Intelijen meneliti dan memaraf Konsep Nota Dinas atau Konsep Surat
TELITI & PARAF
Kepala Bidang P2 meneliti dan: a. menandatangani ND; atau b. memaraf dan menyampaikan konsep surat kepada Kepala Kantor
TELITI & PARAF
TELITI & TANDA TANGAN
NOTA DINAS
4
Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat rekomendasi intelijen lainnya
TELITI & TANDA TANGAN
SURAT
5
Pelaksana memberi nomor urut dan tanggal pada ND/Surat Rekomendasi Intelijen lainnya
NOMORI, SAMPAIKAN & BUKUKAN DALAM LMI
Mengirimkannya kepada unit penerima informasi secara manual dan elektronik ND/SURAT
Pelaksana membukukan lainnya ke dalam LMI
rekomendasi
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
ND/SURAT
Nomor Revisi
: 021/SOP-BC/KPU B/2011 :
Tanggal : 28 Desember 2011 Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI INTELIJEN LAINNYA
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan rekomendasi intelijen lainnya yang dimulai sejak diterimanya Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) oleh pelaksana analis intelijen sampai dengan dibukukannya rekomendasi lainnya ke dalam Lembar Monitoring Informasi (LMI). 2. SOP ini merupakan langkah tindak lanjut atas SOP Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Data atau Informasi Intelijen. 3. Rekomendasi Intelijen Lain dapat berupa rekomendasi untuk audit, perbaikan sistem dan prosedur atau lainnya. 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Penindakan dan Penyidikan. PERSYARATAN : Diterimanya LKAI yang mendapat persetujuan penerbitan rekomendasi lainnya dari Kepala Seksi Intelijen BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak diterimanya LKAI sampai dengan dibukukannya ke dalam LMI.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: 022/SOP-BC/KPU B/2011 :
Tanggal : 28 Desember 2011 Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN INFORMASI INTELIJEN LAINNYA
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan informasi intelijen lainnya yang dimulai sejak diterimanya Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) oleh pelaksana analis intelijen sampai dengan dibukukannya informasi lainnya ke dalam Lembar Monitoring Informasi (LMI). 2. SOP ini merupakan tindak lanjut atas SOP Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Data atau Informasi Intelijen. 3. Informasi Intelijen Lain meliputi kecenderungan pelanggaran yang bersifat umum atau peta kerawanan yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan patroli. 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Penyidikan dan Penindakan. PERSYARATAN : Diterimanya LKAI yang mendapat persetujuan penerbitan informasi lainnya dari Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: Proses penerbitan informasi intelijen lainnya memerlukan waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya LKAI.
.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
: 022/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN INFORMASI INTELIJEN LAINNYA
NO.
AKTIVITAS
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG P2
KEPALA SEKSI PENINDAKAN
KEPALA SEKSI INTELIJEN
PELAKSANA
START
1
Pelaksana (Analis Intelijen) menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan informasi lainnya dan menyusun konsep Nota Dinas Kepala Seksi Intelijen
LKAI-INFORMASI LAINNYA
SUSUN NOTA DINAS
KONSEP NOTA DINAS
2
3
Kepala Seksi Intelijen meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep Nota Dinas
TELITI & TTD
Kepala Bidang P2 meneliti dan menandatangani TELITI & TTD
NOTA DINAS
4
Pelaksana memberi nomor urut dan tanggal pada Nota Dinas
NOMORI, SAMPAIKAN & BUKUKAN DLM LMI
NOTA DINAS
Mengirimkannya kepada unit penerima informasi (diantaranya adalah unit penindakan) secara manual dan elektronik, dan menyampaikan tembusan kepada Kepala Kantor Pelaksana membukukan informasi lainnya ke dalam LMI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
NOTA DINAS END
Nomor Revisi
: 023/SOP-BC/KPU B/2011 :
Tanggal : 28 Desember 201 Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANGERANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49/2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/2009 tentang tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 8. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, dimulai sejak diterimanya SPTP oleh Tim Penyidik dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran pidana sampai dengan diserahkannya berkas perkara ke Kejaksaan 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 4. Tindak pidana Kepabenan dan Cukai adalah setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang -undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 Tentang Cukai. 5. Pelaksanaan penyidikan meliputi kegiatan : a. pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undangundang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 17 tahun 2006 dan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007; b. penelitian dan analisis terhadap pelanggaran c.
pelaksanaan gelar perkara untuk memperoleh pendapat secara lebih komprehensif
d. pengajuan permintaan audit investigasi dalam rangka mendukung proses penyidikan dalam hal diperlukan e. pembuatan resume perkara dengan kesimpulan, dan f.
penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara.
6. Kesimpulan hasil penelitian berupa : a. unsur-unsur tindak pidana terpenuhi b. unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi. 7. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana 8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri 9. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana 10. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh pegawai Bea Cukai tentang terjadinya suatu tindak pidana kejahatan baik yang diketahui langsung maupun karena adanya laporan yang kemudian ditutup dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan 11. Pemberkasan adalah kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan. Dasar pelaksanaan pemberkasan ini adalah Petunjuk Pelaksanaan Nomor KEP-57/BC/1997 tanggal 2 Juni 1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai 12. Pemberkasan alat bukti (Pasal 185 KUHAP), ialah : a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. c.
Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
d. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli. e. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. f.
Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (sesuai KUHAP)
13. Yang dimaksud alat bukti Surat dalam pemberkasan, adalah : a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c.
surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 14. Pemberkasan untuk Petunjuk ( Pasal 188 KUHAP ): a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena pesesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. b. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi; surat; keterangan terdakwa. c.
Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
d. Untuk menjadikan petunjuk tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu tindak pidana, maka petunjuk tersebut harus dirangkaikan dengan alat bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi sehingga dengan petunjuk tersebut semakin jelas tindak pidananya dan siapa pelakunya 15. Keterangan terdakwa ( Pasal 189 KUHAP ) a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. c.
Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 16. Penyusunan lembaran kelengkapan administrasi penyidikan (penyusunan isi berkas disusun sesuai urutan di bawah ini dikurangi lembaran yang tidak ada, atau yang tidak diperlukan) yang merupakan berkas perkara disusun sesuai urutan sebagai berikut : Sampul Berkas Perkara Daftar Isi Berkas Perkara Resume Laporan Kejadian SPTP Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Berita Acara / B.A. Pemeriksaan Saksi/ahli B.A. Pemeriksaan Tersangka B.A. Penyumpahan Saksi/ahli Surat/Berita Acara hasil pemeriksaan oleh saksi/ahli B.A. Konfrontasi B.A. Penangkapan B.A. Penahanan B.A. Penangguhan Penahanan B.A. Pengalihan jenis penahanan B.A. Perpanjangan Penahanan B.A. Pengeluaran dariTahanan B.A. Penggeledahan B.A. Penyerahan Barang Bukti B.A. Penerimaan Hasil Lelang B.A. Penyisihan Barang Bukti B.A. Pengembalian Barang Bukti B.A. Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti B.A. Pemeriksaan Surat B.A. Penyitaan Surat B.A. Tindakan-Tindakan Lain Surat Perintah / S.P. Penahanan S.P. Perpanjangan Penahanan S.P. Penangguhan Penahanan S.P. Pengalihan Jenis Penahanan Surat permohonan Perpanjangan Penahanan S.P. Pengeluaran Tahanan Surat Panggilan Surat Perintah Membawa Surat Izin Penggeledahan/Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat S.P. Penangkapan S.P. Penggeledahan S.P. Penyitaan Dokumen-dokumen bukti Daftar Tersangka Daftar Saksi Daftar Barang Bukti Petikan Surat Putusan Pemidanaan
14 Pelaksanaan pembuatan Resume pada dasamya berupa pengisian materi ke dalam kerangka yang urut-urutannya disusun sebagai berikut. a. Dasar Dasar disini disampaikan atas dasar apa dilakukan penyidikan tersebut. Dalam dasar penyidikan sekurang-kurangnya ditulis Laporan Kejadian, Surat Perintah Tugas Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Undang-Undang yang dilanggar dan Aturan lain yang terkait dngan Tindak Pidana tersebut. b. Perkara Berisi uraian secara singkat tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan : ~ Pasal yang dipersangkakan. ~ Pelakunya. ~ Tempat dan waktu kejadian. ~ Tafsiran Belum Terpenuhinya Hutang Negara / Kerugian Negara (bila ada). c.
Fakta-fakta. ~ Pemanggilan Tersangka / Saksi ~ Penangkapan. ~ Penahanan. ~ Penangguhan Penahanan. ~ Pengalihan jenis penahanan. ~ Perpanjangan Penahanan. ~ Pengeluaran Tahanan. ~ Penggeledahan. ~ Penyitaan. ~ Keterangan Saksi. ~ Keterangan Tersangka. ~ Barang Bukti. Memuat nomor dan tanggal Surat Panggilan serta nama yang dipanggil dan kapan yang bersangkutan telah memenuhi panggilan.
17. Kesimpulan Resume Hasil Penyidikan. a. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dapat dijadikan satu berkas perkara, akan tetapi dapat pula masing-masing tersangka dibuatkan berkas perkara sendiri. b. Dalam hal-masing-masing tersangka dibuatkan berkas perkaranya sendiri-sendiri (Splitsing) maka mereka yang pada mulanya tersangka dijadikan saksi terhadap tersangka yang lain. c.
Cara pembuatan Resume untuk tiap-tiap berkas, sistematikanya sesuai dengan ketentuan pembuatan Resume di atas.
d. Pada penguraian fakta-fakta hanya memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses penyidikannya. 18. Gelar perkara ini untuk dapat diketahui adanya peristiwa yang terjadi, waktu terjadinya tindak pidana, tempat kejadian perkara, pasal yang dilanggarnya, uraian singkat perkara yang terjadi, pelaku, korban, saksi, barang bukti, modus operandi yang sering disebut sebagai motif perbuatan pidana, wilayah hukum terjadinya tindak pidana. 19. Unit pelaksana SOP ini adalah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan. PERSYARATAN : 1. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan dari atasan penyidik 2. Atasan Penyidik yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan adalah Kepala Kantor selaku Penyidik. Dalam hal Kepala Kantor bukan Penyidik, Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh salah satu Penyidik berpangkat tertinggi dengan diketahui Kepala Kantor. 3. Terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. 4. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Berkas Perkara, dan Pemberitahuan Penghentian Penyidikan disampaikan /diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan di wilayah kerja Penyidik.
5. Penyidik menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana, dalam hal : a. tidak terdapat cukup bukti untuk melakukan penyidikan; atau b. perkara yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau c. demi hukum. BIAYA : Tidak dikenakan biaya. NORMA WAKTU LAYANAN: SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hingga disampaikannya berkas penyidikan kepada Kejaksaan.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
: 024/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PEMBONGKARAN CPO DAN TURUNANNYA AKTIVITAS
No
KEPALA SEKSI PENINDAKAN
1 Pelaksana menerima BC. 1.1 beserta dokumen pelengkapnya dari agen pelayaran, kemudian melakukan kegiatan sebagai berikut:
PEMERIKSA
PELAKSANA
MULAI
BC 1.1
- Melakukan pencatatan ke dalam buku bambu PENCATATAN PD BUKU BAMBU
- Melakukan penelitian terhadap BC 1.1. dan dokumen pelengkapnya dengan membandingkan data yang terdapat pada BC 1.1 dan dokumen pelengkap antara lain Stowage Plane, loading list
PENELITIAN BC 1.1 DAN DOK. KAP
- Mengikuti kegiatan sounding yang dilakukan oleh pihak surveyor (sounding before discharging )
-
-
MENGIKUTI SOUNDING
melakukan pengawasan pembongkaran CPO dan/atau produk turunannya dari atas sarana pengangkut dan mengikuti kegiatan sounding (sounding after discharging)
PENGAWASAN PEMBONGKARA N
Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis dan menyerahkan laporan dilampiri dokumen pendukung kepada Kepala Seksi Penindakan
MEMBUAT LAPORAN
LAPORAN DOK. PENDUKUNG
2 Kepala Seksi Penindakan menerima dan meneliti laporan pengawasan pembongkaran dan mendisposisi kepada Pelaksana Staf untuk meneruskan kepada Pelaksana Analis sebagai bahan data analisa, memerintahkan staf untuk membuat konsep Radiogram ke Kantor asal dan mengarsipkan.
3 Pelaksana Staf menerima, meneruskan serta mengarsipkan laporan sesuai dengan disposisi Kepala Seksi Penindakan
MENERIMA; MENELITI DAN MENDISPOSISI
DISPOSISI
MENERIMA; MENERUSKAN; MENGARSIPKAN
D
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal - ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 024/SOP-BC/KPU B/2011 Revisi : ……………
Tanggal : Tanggal :
28 Desember 2011
……………
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PEMBONGKARAN CRUDE PALM OIL DAN TURUNANNYA DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 47/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.04/2009; 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan; 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: SE-2/BC/2011 tentang Optimalisasi Pengawasan Pengangkutan Ekspor Dan/Atau Antar Pulau Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) Dan Produk Turunannya. DESKRIPSI : 1. Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya adalah minyak dan/atau komoditi lain yang dihasilkan oleh buah kelapa sawit. 2. Pengawasan Pembongkaran CPO dan Turunannya merupakan proses penelitian terhadap kebenaran jumlah dan jenis CPO dan Produk Turunannya yang diberitahukan dengan yang dibongkar. 3. Pengawasan Pembongkaran CPO dan Turunannya dimulai pada saat Pelaksana Lapangan menerima BC 1.1 dari pengangkut dan berkahir pada saat Pelaksana Staf mengarsipkan Laporan pengawasan sesuai disposisi Kepala Seksi Penindakan. PERSYARATAN : Dokumen BC 1.1 BIAYA : Tidak Dipungut Biaya NORMA WAKTU LAYANAN: Sejak diperolehnya BC 1.1 sampai dengan selesainya kegiatan pembongkaran.
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
: 024/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PEMBONGKARAN CPO DAN TURUNANNYA AKTIVITAS
No
KEPALA SEKSI PENINDAKAN
1 Pelaksana menerima BC. 1.1 beserta dokumen pelengkapnya dari agen pelayaran, kemudian melakukan kegiatan sebagai berikut:
PEMERIKSA
PELAKSANA
MULAI
BC 1.1
- Melakukan pencatatan ke dalam buku bambu PENCATATAN PD BUKU BAMBU
- Melakukan penelitian terhadap BC 1.1. dan dokumen pelengkapnya dengan membandingkan data yang terdapat pada BC 1.1 dan dokumen pelengkap antara lain Stowage Plane, loading list
PENELITIAN BC 1.1 DAN DOK. KAP
- Mengikuti kegiatan sounding yang dilakukan oleh pihak surveyor (sounding before discharging )
-
-
MENGIKUTI SOUNDING
melakukan pengawasan pembongkaran CPO dan/atau produk turunannya dari atas sarana pengangkut dan mengikuti kegiatan sounding (sounding after discharging)
PENGAWASAN PEMBONGKARA N
Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis dan menyerahkan laporan dilampiri dokumen pendukung kepada Kepala Seksi Penindakan
MEMBUAT LAPORAN
LAPORAN DOK. PENDUKUNG
2 Kepala Seksi Penindakan menerima dan meneliti laporan pengawasan pembongkaran dan mendisposisi kepada Pelaksana Staf untuk meneruskan kepada Pelaksana Analis sebagai bahan data analisa, memerintahkan staf untuk membuat konsep Radiogram ke Kantor asal dan mengarsipkan.
3 Pelaksana Staf menerima, meneruskan serta mengarsipkan laporan sesuai dengan disposisi Kepala Seksi Penindakan
MENERIMA; MENELITI DAN MENDISPOSISI
DISPOSISI
MENERIMA; MENERUSKAN; MENGARSIPKAN
D
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal - ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 025/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN SHIP TO SHIP DALAM RANGKA EKSPOR
No
AKTIVITAS
KEPALA SEKSI PENINDAKAN
PEMERIKSA
1 Pelaksana (Staf) menerima permohonan kegiatan ship to ship dalam rangka ekspor dari Agen Pelayaran, mengagendakan surat permohonan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penindakan
PELAKSANA
MULAI
PERMOHONAN
MENERIMA; MENGAGENDAK AN; MENERUSKAN
2 Kepala Seksi Penindakan menerima, meneliti dan mendisposisi permohonan kepada Staf untuk membuat konsep Surat Tugas
MENERIMA; MENELITI DAN DISPOSISI
DISPOSISI
3 Pelaksana (Staf) menerima disposisi Kepala Seksi Penindakan dan membuat konsep Surat Tugas untuk ditandatangani Kepala Seksi Penindakan
MENERIMA DAN MEMBUAT KONSEP ST
KONSEP ST
4 Kepala Seksi Penindakan menerima, menandatangani konsep Surat Tugas dan menyerahkan kepada Pelaksana Lapangan yang ditunjuk melalui Staf
MENERIMA DAN MENANDATANG ANI
SURAT TUGAS
5 Pelaksana (Lapangan) menerima surat Tugas dan melaksanakan tugas pengawasan meliputi:
- Melakukan pengawasan terhadap jumlah dan jenis kemasan yang akan dimuat.
- Melakukan pengawasan pemuatan barang ke atas sarana pengangkut serta membuat Berita Acara Pengawasan Pemuatan yang ditandatangani Nakhoda atau Agen Pelayaran
MENERIMA SURAT TUGAS
PENGAWASAN JUMLAH/JENIS
PENGAWASAN PEMUATAN
BA PENGAWASAN PEMUATAN
- Melakukan pengawalan pengiriman barang ekspor dari sarana pengangkut yang mambawa barang ekspor ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke Luar Daerah Pabean (LDP).
PENGAWALAN
- Melakukan pengawasan pemuatan dari sarana pengangkut yang mambawa barang ekspor ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke Luar Daerah Pabean.
PENGAWASAN PEMUATAN
- membuat Berita Acara Pengawasan Pemuatan yang ditandatangani Nakhoda atau Agen Pelayaran sarana pengangkut yang akan berangkat ke LDP
MEMBUAT BA & LAPORAN
- Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis dan menyerahkan laporan dilampiri dokumen pendukung kepada Kepala Seksi Penindakan
LAPORAN BA PENGAWASAN PEMUATAN
1
AKTIVITAS
No
KEPALA SEKSI PENINDAKAN
PEMERIKSA
PELAKSANA
1 6 Kepala Seksi Penindakan menerima, meneliti dan mendisposisi laporan pelaksanaan tugas kepada Staf untuk diarsipkan
MENERIMA, MENELITII DAN DISPOSISI
DISPOSISI
7 Staf menerima laporan yang telah didisposisi Kepala Seksi Penindakan dan mengarsipkan laporan tersebut
MENERIMA DAN MENGARSIPKAN
D
SELESAI
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: :
025/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN SHIP TO SHIP DALAM RANGKA EKSPOR
DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 tahun 2006; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 47/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.04/2009; 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2011. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan kegiatan pengawasan ship to ship, dimulai sejak saat Pelaksana menerima permohonan dari pengangkut sampai dengan selesainya kegiatan pemuatan dan permohonan diarsipkan. 2. Ship to ship adalah kegiatan pemuatan barang dari satu kapal ke kapal lain dengan tujuan ekspor yang dilakukan di luar kawasan pabean yang telah ditetapkan dikarenakan kapal dengan tujuan ekspor tersebut tidak dapat sandar di pelabuhan tempat pemuatan barang
PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan; 2. Surat Tugas. BIAYA : Tidak Dipungut Biaya NORMA WAKTU LAYANAN: SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama……, terhitung sejak diterimanya permohonan dari pengangkut sampai dengan selesainya kegiatan pemuatan dan permohonan diarsipkan.
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
:
Revisi
:
026/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal : 28 Desember 2011 Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA HASIL PENINDAKAN
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Perlakukan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara; 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses penetapan barang yang dikuasai negara hasil penindakan, dimulai sejak penerimaan berkas penindakan dari Seksi Penindakan kepada Seksi Penyidikan sampai dengan ditetapkannya sebagai barang yang dikuasai negara. 2. Barang yang Dikuasai Negara adalah a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk dimasukkan atau dikeluarkan yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean; b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal. 3. Barang larangan dan/atau pembatasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean berdasarkan peraturan larangan dan / atau pembatasan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu. 4. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Penyidikan pada Bidang Penindakan dan Penyidikan. PERSYARATAN: 1. Berkas penindakan telah diterima secara lengkap oleh seksi penyidikan yang meliputi Laporan Pelanggaran (LP), Surat Bukti Penindakan (SBP), Laporan Tugas Penindakan (LTP), dan dokumen lain terkait penindakan (LPHP). 2. Telah dilakukan penerimaan berkas penindakan dengan dibuatkan Laporan Penerimaan Perkara (LPP) dan Lembar Penelitian Formal (LPF); 3. Barang hasil penindakan telah diserahkan kepada Seksi Penyidikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang hasil Penindakan; 4. Telah diterbitkan surat perintah penelitian (SPLIT) apabila diduga terjadi pelanggaran atau diperlukan penelitian lebih mendalam atas indikasi pelanggaran. Hasil penelitian dituangkan dalam lembar resume penelitian (LRP-1); 5. Barang hasil penindakan telah dilakukan pencacahan bersama-sama antara petugas seksi penindakan dan seksi penyidikan dengan dibuatkan berita acara pencacahan; BIAYA: Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berkas penindakan diterima secara lengkap dan benar, sampai dengan penerbitan surat penetapan sebagai Barang yang Dikuasai Negara oleh Kepala Kantor.
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 027/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal
:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM STANDARD PROSEDUR OPERASI EVALUASI KINERJA DI BIDANG PELAYANAN, PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI
DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755). 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-19/BC/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. Evaluasi kinerja adalah kegiatan penilaian hasil kerja menurut indikator tertentu atas dasar target hasil kerja yang telah ditetapkan. 2. Pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang dievaluasi kinerjanya meliputi sebagai berikut: a. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun; c.
Pelaksanaan tugas di bidang administrasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun;
d. Pelaksanaan tugas yang terget kinerjanya telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Road Map, dan Rencana Kerja Tahunan; e. Pelaksanaan tugas yang target kinerjanya telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan manajemen kinerja berbasis balanced score card. 3. SOP evaluasi kinerja dimulai sejak petugas melakukan pengumpulan data-data dan informasi kinerja sampai dengan konsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Kantor. 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.
PERSYARATAN : 1. Data base telah tersedia dan dapat diunduh untuk diolah. 2. Tersedianya laporan secara periodik dari masing-masing unit kerja (bidang/bagian). BIAYA : Tidak dipungut biaya NORMA WAKTU : -
Evaluasi kinerja berdasarkan Balanced Scorecard diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
-
Evaluasi kinerja lainnya diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah data diterima lengkap.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: 028/SOP-BC/KPU B/2011 :
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.4/2008 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penanganan pengaduan masyarakat, dimulai sejak petugas yang mengelola pengaduan menerima laporan atau pengaduan masyarakat sampai dengan tindak lanjut hasil penelitian dan pemeriksaan pengaduan (tanggapan/respon) disampaikan kepada masyarakat. 2. Laporan atau pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat secara lisan, tertulis, atau elektronik kepada pejabat bea dan cukai berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan atau pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan/atau tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. 3. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan. 4. Pengaduan berkadar pengawasan adalah laporan atau pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai dan/atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. 5. Pengaduan tidak berkadar pengawasan adalah laporan atau pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan/atau tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. 6. Investigasi internal adalah serangkaian tindakan pejabat pada Bidang Kepatuhan Internal untuk melakukan penyelidikan dalam bentuk meminta keterangan dari pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam dan sumber-sumber lainnya serta mengumpulkan data dan fakta-fakta guna menemukan ada tidaknya indikasi pelanggaran Kode
Etik Pegawai dan/atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaran maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pegawai terkait menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pelanggaran yang terjadi beserta identitas pegawai yang melakukan pelanggaran. 7. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.
PERSYARATAN : 1. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui petugas front desk pengaduan pada Bidang Kepatuhan Internal, telepon, pesan layanan singkat (short message service), laman (website), pos-el (email), kotak pengaduan, atau pemberitaan mass media dengan memenuhi unsur-unsur materi sebagai berikut: a. Identitas pelapor; b. Identitas terlapor; dan c. Bentuk kasus yang diadukan, waktu dan tempat kejadian kasus. 2. Jenis kasus yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: a. Ketidakberadaan pegawai di tempat tugas pelayanan; b. Sikap dan perilaku pegawai tidak simpatik atau tidak responsif; c. Penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang pegawai yang merugikan masyarakat dan negara; d. Penyelesaian pemenuhan kewajiban di bidang kepabeanan dan cukai yang berbelit-belit, tidak jelas, dan/atau tidak pasti; e. Penyelesaian pengurusan perizinan dan/atau pemberian fasilitas yang berbelit-belit, tidak memberikan kepastian, dan/atau tidak transparan; f. Pungutan liar, penyuapan, kolusi, dan/atau pemerasan dalam pelayanan atau penindakan di bidang kepabeanan dan cukai; g. Penatausahaan dan pengelolaan barang inventaris atau barang bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; h. Kebocoran dalam penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya; i. Penyelundupan impor dan ekspor; j. Penyimpangan atau manipulasi dalam pelayaanan atau pengelolaan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, seperti Tempat Penimbunan Berikat dan lain-lain; k. Penyimpangan dan manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa; l. Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian; m. Masalah dalam kehidupan rumah tangga pegawai; n. Masalah sikap, perilaku, dan perbuatan serta gaya hidup pegawai yang tidak sesuai dengan norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma hukum; dan/atau o. Bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Pelapor dapat melampirkan bukti/dokumen yang berkaitan dengan hal yang dilaporkan. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak berkas pengaduan diterima sampai dengan tanggapan/respon disampaikan kepada pelapor.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: 029/SOP-BC/KPU B/2011 :
Tanggal Tanggal
: 28 Desember 2011 :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN
DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755). 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses Pengawasan Kepatuhan Pelaksanan Tugas (KPT) pelayanan, dimulai sejak petugas melakukan tugas pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sampai dengan konsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Kantor 2. Pengawasan KPT dilakukan terhadap kegiatan unit kerja dan/atau sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas yang terdiri dari atas pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 3. Tujuan KPT adalah untuk memastikan, menjamin, atau memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, dan peraturan perundangundangan dan kesesuain sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atau peraturan disiplin pegawai. 4. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pemantauan, pemeriksaan, peninjauan, dan/atau penilaian. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal. PERSYARATAN : 1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal berdasarkan: a. Analisis manajemen risiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas menunjukkan adanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara;
b. Laporan atau pengaduan masyarakat tentang terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara dalam pelaksanaan tugas; c.
Perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B;
d. Permintaan dari Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai. 2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas, tim atau petugas yang ditunjuk pada Bidang Kepatuhan Internal berwenang untuk meminta data, informasi dan bukti-bukti yang diperlukan. BIAYA : Tidak dipungut biaya NORMA WAKTU: Norma waktu pelaksanaan SOP ini terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu :
-
Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dimulai saat surat tugas diterbitkan sampai dengan berakhirnya peroide surat tugas.
-
Nota dinas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas disampaikan ke Kepala Kantor / unit terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan.
Mengetahui Sekretraris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: 030/SOP-BC/KPU B/2011 :
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN
DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755). 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses Pengawasan Kepatuhan Pelaksanan Tugas (KPT) pengawasan, dimulai sejak petugas melakukan tugas pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sampai dengan konsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Kantor 2. Pengawasan KPT dilakukan terhadap kegiatan unit kerja dan/atau sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas yang terdiri dari atas pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 3. Tujuan KPT adalah untuk memastikan, menjamin, atau memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, dan peraturan perundangundangan dan kesesuain sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atau peraturan disiplin pegawai. 4. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pemantauan, pemeriksaan, peninjauan, dan/atau penilaian. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal. PERSYARATAN : 1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal berdasarkan: a. Analisis manajemen risiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas menunjukkan adanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara;
b. Laporan atau pengaduan masyarakat tentang terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara dalam pelaksanaan tugas; c.
Perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B;
d. Permintaan dari Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai. 2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas, tim atau petugas yang ditunjuk pada Bidang Kepatuhan Internal berwenang untuk meminta data, informasi dan bukti-bukti yang diperlukan. BIAYA : Tidak dipungut biaya NORMA WAKTU: Norma waktu pelaksanaan SOP ini terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu :
-
Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dimulai saat surat tugas diterbitkan sampai dengan berakhirnya peroide surat tugas.
-
Nota dinas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas disampaikan ke Kepala Kantor / unit terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan.
Mengetahui Sekretraris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor Revisi
: 031/SOP-BC/KPU B/2011 :
Tanggal Tanggal
: :
28 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI
DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755). 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses Pengawasan Kepatuhan Pelaksanan Tugas (KPT) administrasi, dimulai sejak petugas melakukan tugas pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sampai dengan konsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Kantor 2. Pengawasan KPT dilakukan terhadap kegiatan unit kerja dan/atau sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas yang terdiri dari atas pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 3. Tujuan KPT adalah untuk memastikan, menjamin, atau memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, dan peraturan perundangundangan dan kesesuain sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atau peraturan disiplin pegawai. 4. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pemantauan, pemeriksaan, peninjauan, dan/atau penilaian. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal. PERSYARATAN : 1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal berdasarkan: a. Analisis manajemen risiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas menunjukkan adanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara;
b. Laporan atau pengaduan masyarakat tentang terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara dalam pelaksanaan tugas; c.
Perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B;
d. Permintaan dari Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai. 2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas, tim atau petugas yang ditunjuk pada Bidang Kepatuhan Internal berwenang untuk meminta data, informasi dan bukti-bukti yang diperlukan. BIAYA : Tidak dipungut biaya NORMA WAKTU: Norma waktu pelaksanaan SOP ini terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu :
- Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dimulai saat surat tugas diterbitkan sampai dengan berakhirnya peroide surat tugas. - Nota dinas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas disampaikan ke Kepala Kantor / unit terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan.
Mengetahui Sekretraris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 032/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal
:
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR MELALUI BANK DEVISA PERSEPSI ATAU POS PERSEPSI DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan,Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 242/PMK.04/2009. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 43/BC/2011. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan tata cara pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor melalui bank devisa persepsi atau pos persepsi oleh Petugas Bidang Perbendaharaan dan Keberatan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak Pemohon mengisi formulir SSPCP sampai dengan perekaman formulir SSPCP. 2. Unit pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : Pemohon mengajukan permohonan perekaman dengam melampirkan SSPCP sebagai bukti pembayaran dari Bank Devisa Persepsi Atau Pos Persepsi. BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU : -
Sejak diterimanya formulir SSPCP dari pemohon dan KPPN sampai dengan penelitian dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) menit.
-
Pencocokan antara formulir SSPCP dengan dokumen pabean terlampir dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) menit.
-
Perekamana SSPCP dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) menit.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 033/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal
:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (LOKET) DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/2003; 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 11. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 12. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Caukai Nomor P- 20/BC/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan,Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
16. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 43/BC/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 Tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan pelayanan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (loket), dimulai sejak Pemohon yang menyerahkan SSPCP, Dokumen Pelengkap dan uang PNBP sampai dengan Penyerahan kembali SSPCP kepada pemohon; 2. PNBP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Penerimaan Negara atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pelayanan kegiatan Impor, Ekspor dan Cukai. 3. Pembayaran PNBP dilaksanakan atas : a. Jasa pelayanan impor untuk barang impor yang tidak dikenakan pungutan impor; b. Jasa pelayanan dari kawasan bebas ke kawasan bebas/kawasan berikat; c.
Jasa pelayanan inward dan outward manifes;
d. Jasa pelayanan ekspor untuk barang ekspor yang tidak dikenakan bea keluar; e. Pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai; f.
Pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan;
g. Jasa lainnya sesuai KMK Nomor 118/KMK.04/2004 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1.
SSPCP rangkap 4 yang telah di isi secara lengkap dan benar;
2.
Copy dokumen pabean sebagai dasar pembuatan SSPCP;
3.
Uang PNBP.
BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) menit, terhitung sejak diterimanya uang PNBP disertai dengan SSPCP yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 034/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal
:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYETORAN PNBP (BANK) DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/2003; 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 11. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 12. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Caukai Nomor P- 20/BC/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan,Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 16. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 43/BC/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 Tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu.
DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan pelayanan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke bank, dimulai sejak pelaksana membuat konsep rekapitulasi SSPCP sampai dengan diadministrasikannya SSPCP yang telah divalidasi bank beserta bukti penyetoran. 2. PNBP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Penerimaan Negara atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pelayanan kegiatan Impor, Ekspor dan Cukai.
3. Pembayaran PNBP dilaksanakan atas : a. Jasa pelayanan impor untuk barang impor yang tidak dikenakan pungutan impor; b. Jasa pelayanan dari kawasan bebas ke kawasan bebas/kawasan berikat; c.
Jasa pelayanan inward dan outward manifes;
d. Jasa pelayanan ekspor untuk barang ekspor yang tidak dikenakan bea keluar; e. Pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai; f.
Pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan;
g. Jasa lainnya sesuai KMK Nomor 118/KMK.04/2004 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1.
SSPCP rangkap 4 yang telah di isi secara lengkap dan benar;
2.
Copy dokumen pabean sebagai dasar pembuatan SSPCP;
3.
Uang PNBP.
4.
Laporan Rekapitulasi Penyetoran SSPCP Harian Rangkap 3 (kecuali untuk hari jumat sabtu dan minggu direkap ke hari senin) yang terdiri dari : a. Penyetoran SSPCP untuk PNBP PPFTZ-01 b. Penyetoran SSPCP untuk PNBP PPFTZ-02 c. Penyetoran SSPCP untuk PNBP Manifest
BIAYA : Tidak dipungut biaya. JANJI LAYANAN : SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam, terhitung sejak pelaksana membuat konsep rekapitulasi SSPCP, sampai dengan disetorkannya uang PNBP ke bank.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 035/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal
:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAGIHAN DENGAN SPKTNP/SPTNP/SPP/SPSA DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor 7. Peraturan Pemerinah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di bidang Kepabeanan 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai 9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
DESKRIPSI : 1. Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan. 2. Penagihan tersebut meliputi Penagihan Administratif dan Penagihan Aktif. Penagihan administratif dilakukan dengan menerbitkan SPTNP, SPP, SPKTNP, SPSA. Sedangkan Penagihan Aktif dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. 3. Penagihan sebagaimana pada uraian diatas meliputi : a. Surat Penetapan Tarip dan Nilai Pabean / SPTNP (sesuai pasal 5 PMK No. 51 Tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) b. Surat Penetapan Pabean / SPP (sesuai pasal 6 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi / SPSA (sesuai pasal 8 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) d. Surat Penetapan Kembali Tarip dan/atau Nilai Pabean / SPKTNP (sesuai pasal 10 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) e. Surat Teguran (sesuai pasal 16 ayat 1 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
f.
Surat Paksa (sesuai pasal 16 ayat 2 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) 4. Standard Prosedur Operasi Administrasi Penagihan dengan SPKTNP/SPTNP/SPP/SPSA ini dimulai sejak diterimanya SPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP sampai dengan penerbitan Surat Paksa. 5. Unit pelaksana Standard Prosedur Operasi Administrai Penagihan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam PERSYARATAN : Tidak ada Persyaratan BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: Proses penagihan administratif sejak diterbitkannya SPP, SPTNP, SPKTNP, SPSA dalam jangka waktu paling lama 60 hari; Proses penagihan aktif dengan penerbitan Surat Teguran paling lama 7 hari sejak tanggal jatuh tempo SPP, SPTNP, SPKTNP, SPSA; Proses penagihan aktif dengan penerbitan Surat Paksa paling lama 21 hari sejak tanggal jatuh tempo surat teguran.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 036/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal
:
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PELAYANAN JAMINAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan dalam rangka Kepabeanan DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangka mempertaruhkan jaminan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 2. SOP ini dimulai sejak pengajuan permohonan mempertaruhkan Jaminan diterima secara lengkap sampai dengan terbitnya Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) kepada pemohon. 3. Unit pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 2. Pengajuan jaminan ini dilampiri dengan : a. Surat Keputusan tentang pemberian fasilitas dengan menggunakan Jaminan (jika ada). b. Draft Dokumen Pabean yang akan diajukan. c. Jaminan Asli. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU LAYANAN : Pelayanan atas SOP ini : a. Sejak pengajuan permohonan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan diterbitkannya tanda terima dokumen jaminan dilaksanakan dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) jam. b. Sejak konfirmasi dari pihak penjamin diterima sampai dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) jam.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 037/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal
:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENCAIRAN JAMINAN (SPJ) DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangka pencairan jaminan yang jatuh tempo tidak diselesaikan oleh pengguna jasa dengan menerbitkan Surat Pencairan Jaminan (SPJ) oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 2. Standar Operasional Prosedur ini dimulai sejak jatuh temponya dasar pencairan jaminan sampai dengan menerbitkan Surat Pencairan Jaminan. 3. Unit pelaksana Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Pencairan Jaminan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : Dasar pencairan jaminan yang jatuh tempo namun belum diselesaikan oleh pihak terjamin.
BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : Penerbitan Surat Pencairan Jaminan (SPJ) dilaksanakan sejak dasar pencairan jaminan jatuh tempo sampai dengan penerbitan surat permintaan pencairan jaminan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) hari kerja.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 038/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal
:
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGEMBALIAN JAMINAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan dalam rangka Kepabeanan DESKRIPSI : 1. Standar Operasional Prosedur ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangka pengembalian jaminan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak pengajuan permohonan Penarikan Jaminan diterima secara lengkap sampai dengan pengembalian jaminan kepada yang bersangkutan. 2. Unit pelaksana Standard Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1. Permohonan pengembalian jaminan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 2. Permohonan pengembalian jaminan dilampiri dengan : a. Bukti penerimaan jaminan lembar ke-1. b. Dokumen pabean terkait penyelesaian jaminan. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : Pelayanan pengembalian jaminan, sejak permohonan diterima secara lengkap sampai dengan pengembalian jaminan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama lamanya 1 (satu) hari kerja.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
ka
Nomor
: 039/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal
:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEBERATAN DENGAN BUKTI PENYERAHAN JAMINAN/BUKTI PELUNASAN TAGIHAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi serta penetapan direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan. 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan. 9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengajuan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak pengajuan keberatan diterima secara lengkap sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan. 2. Keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang meliputi : a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atau c. pengenaan sanksi administrasi berupa denda. 3. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan.
2. Pengajuan keberatan dilampiri dengan : a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan b. Fotokopi surat penetapan pejabat bea dan cukai. 3. Pengajuan keberatan dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : Pelayanan keberatan, sejak pengajuan keberatan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 040/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal
:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN MATERIIL ATAS KEBERATAN DENGAN MENYERAHKAN JAMINAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi serta penetapan direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan. 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan. 9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan penelitian materiil yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengajuan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon yang telah memenuhi persyaratan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak konfirmasi atas jaminan diterima dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan penerbitan Keputusan atas keberatan. 2. Keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang meliputi : a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atau c. pengenaan sanksi administrasi berupa denda. 3. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan. 2. Pengajuan keberatan dilampiri dengan : a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan b. Fotokopi surat penetapan pejabat bea dan cukai. 3. Pengajuan keberatan dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.
BIAYA : Tidak dipungut biaya. JANJI LAYANAN : Penelitian Materiil atas keberatan, sejak diterimanya konfirmasi dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama lamanya 55 (lima puluh lima) hari.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 041/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal
:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENOLAKAN KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi serta penetapan direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan. 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan. 9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan penolakan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengajuan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak konfirmasi atas jaminan diterima dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan penerbitan keputusan Direktur Jenderal atas keberatan 2. Keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai meliputi : a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atau c. pengenaan sanksi administrasi berupa denda. 3. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan Kepabeanan. 2. Pengajuan keberatan dilampiri dengan : a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan b. Fotokopi surat penetapan pejabat bea dan cukai. 3. Pengajuan keberatan dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: Pelayanan keberatan, sejak diterimanya konfirmasi dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama lamanya 55 (lima puluh lima) hari.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENOLAKAN KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL
NO
AKTIVITAS
PEMOHON
PELAKSANA PK
PEMERIKSA PK
KEPALA SEKSI KEBERATAN
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KEBERATAN
: 041/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
KEPALA KANTOR
DIREKTUR JENDERAL
MULAI 1 Kepala Seksi Keberatan menerima jaminan Tidak Valid dan/atau persyaratan formal lainnya tidak dipenuhi dari Kepala Seksi PP yang telah dikonfirmasi serta menugaskan Pelaksana Pemeriksa untuk penelitian lebih lanjut
BERKAS KEBERATAN DAN HASIL KONFIRMASI
MENERIM A DAN DISPOSIS I
2 Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Keberatan meneliti dan membuat konsep Nota Pendapat serta Konsep Keputusan Direktur Jenderal tentang penolakan atas keberatan.
MENELITI DAN MEMBUA T KONSEP NOTA PENDAPAT
KONSEP KEPUTUSAN
3 Kepala Seksi Keberatan meneliti dan memaraf konsep nota pendapat dan konsep keputusan Direktur Jenderal tentang penolakan atas keberatan.
MENELITI DAN MEMARAF
4 Kepala Bidang PK meneliti, menandatangani Nota Pendapat dan memaraf konsep keputusan direktur jenderal tentang penolakan atas keberatan.
MENELITI, MEMARAF DAN TANDATANG AN
NOTA PENDAPAT
5 Kepala Kantor Meneliti dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal tentang Penolakan atas Keberatan. Selanjutnya diserahkan kepada pelaksana untuk diadministrasi dan didistribusi.
MENELITI DAN TANDATA NGAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
6 Pelaksana Bidang PK Mengadministrasi dan Mendistribusi Keputusan Direktur Jenderal tentang Penolakan atas Keberatan yang telah ditandatangani oleh kepala kantor
MENGAD MINISTRA SI DAN MENDIST RIBUSI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
kEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
D
SELESAI
Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Page 1 of 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 042/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN
NO.
AKTIVITAS
PENANGGUNG PAJAK
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KEBERATAN
KEPALA SEKSI PENAGIHAN
PELAKSANA
MULAI 1
Pelaksana meneliti SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP, Keputusan Direktur Jenderal (KDJ), yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atau banding, dan membuat Konsep Surat Teguran
SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP, KDJ, YANG JATUH TEMPO
MENELITI & BUAT KONSEP
KONSEP SURAT TEGURAN
2
3
4
Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran (ST).
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran (ST).
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Teguran.
MENELITI DAN MENANDATANGANI
SURAT TEGURAN
5
Pelaksana mengarsip dan mengirimkan Surat Teguran Kepada Penanggung Pajak dengan tembusan Direktur Jenderal dan Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan.
MENGARSIP DAN MENGIRIMKAN SURAT TEGURAN
SURAT TEGURAN
N
SELESAI
Mengetahui: Kepala Kantor -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 042/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa. DESKRIPSI : 1.
2. 3.
4.
SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampai dengan diterbitkannyanya Surat Teguran. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakan Keputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan
PERSYARATAN : Adanya Surat SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari ditambah 7 (tujuh) hari namun belum dilunasi kewajiban pembayaran oleh Penanggung Pajak dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atau banding. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran. Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 043/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal
: 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal
:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING PENAGIHAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor 7. Peraturan Pemerinah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di bidang Kepabeanan 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai 9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses monitoring surat penagihan, baik berupa SPTNP, SPP, SPKTNP atau SPSA, dimulai sejak diterimanya tembusan surat tagihan dimaksud sampai dengan perekaman bukti pelunasan dalam hal penagihan dilunasi. 2. Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan. 3. Penagihan tersebut meliputi Penagihan Administratif dan Penagihan Aktif. Penagihan administratif dilakukan dengan menerbitkan SPTNP, SPP, SPKTNP, SPSA. Sedangkan Penagihan Aktif dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. 4. Penagihan sebagaimana pada uraian diatas meliputi : a. Surat Penetapan Tarip dan Nilai Pabean / SPTNP (sesuai pasal 5 PMK No. 51 Tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) b. Surat Penetapan Pabean / SPP (sesuai pasal 6 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi / SPSA (sesuai pasal 8 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) d. Surat Penetapan Kembali Tarip dan/atau Nilai Pabean / SPKTNP (sesuai pasal 10 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) e. Surat Teguran (sesuai pasal 16 ayat 1 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) f. Surat Paksa (sesuai pasal 16 ayat 2 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan
PERSYARATAN : Tidak ada Persyaratan BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit, terhitung sejak diterimanya bukti pelunasan sampai dengan selesainya perekaman bukti pelunasan, dalam hal penagihan dilunasi.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
: 043/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING PENAGIHAN
NO
AKTIVITAS
PENANGGUNG BEA DAN CUKAI
PELAKSANA
MULAI 1 Pelaksana menerima tembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP dari unit terkait dan melakukan monitoring: - dalam hal tidak diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak ditetapkan, maka akan diterbitkan surat teguran, yang prosesnya lebih lanjut akan dijelaskan dalam SOP PENERBITAN SURAT TEGURAN. - dalam hal surat di atas diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, dibuktikan dengan diterimanya bukti pelunasan atas SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP dari pihak Penanggung Bea dan Cukai, maka Pelaksana akan melakukan penelitian dengan mencocokan antara bukti pelunasan dengan tembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP.
TEMBUSAN SPTNP, SPP, SPSA DAN SPKTNP
TERIMA & MONITOR
BUKTI PELUNASAN SPTNP
T
Y
LUNAS DALAM 60
SOP PENERBITAN SURAT TEGURAN
2 Dalam hal penelitian menunjukkan bukti pelunasan tidak sesuai dengan tembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP, maka pelaksana mengembalikan bukti pelunasan kepada penanggung.
TELITI
T BUKTI PELUNASAN SPTNP
SESUAI ?
Y
3 Dalam hal penelitian menunjukkan bukti pelunasan sesuai dengan tembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP, maka pelaksana melakukan perekaman dan menyatukan berkas.
SATUKAN BERKAS
D REKAM BUKTI PELUANASAN
SELESAI
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Page 1 of 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 044/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK
NO.
AKTIVITAS
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KEPALA KANTOR
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KEBERATAN
KEPALA SEKSI PENAGIHAN
JURU SITA
PELAKSANA
MULAI 1
a. Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah melewati jangka waktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran dan Penanggung Pajak belum melunasinya.
SURAT TEGURAN JATUH TEMPO
MENELITI
b. Pelaksana membuatkan konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP). Selanjutnya mengajukan konsep Surat Paksa (yang dilampiri Surat Teguran (ST) dan SPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP/Keputusan Direktur Jenderal) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepada Kasubsi Penagihan dengan.
2
3
4
MEMBUAT KONSEP SP & SPPP
KONSEP SPPP KONSEP SP DILAMPIRI ST & SPTNP/SPP/SPSA/
Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Paksa (SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
MENELITI DAN MENANDATANGANI
SPPP SURAT PAKSA
5
a. Pelaksana mengarsip copy Surat Paksa (SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
MENGARSIP DAN MENGIRIMKAN
b. Pelaksana mengirimkan asli Surat Paksa kepada Juru Sita, tembusan Surat Paksa dikirimkan kepada Direktur Jenderal dan Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan.
c. Pelaksana mengirimkan asli Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah domisili Penanggung Pajak, tembusan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) dikirimkan kepada Direktur Jenderal dan Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
SURAT PAKSA
N
SELESAI SPPP
Nomor
: 044/SOP-BC/KPU B/2011
Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa. DESKRIPSI : 1.
2.
3.
4.
SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat paksa, dimulai sejak adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya sampai dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran orang yang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus menerbitkan Surat Paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada orang yang berutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan.
PERSYARATAN : Adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : Norma waktu layanan SOP ini adalah 1 (Satu) hari kerja sejak Surat Teguran jatuh tempo.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- /BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Nomor
: 015/SOP-BC/KPP MP/2011
Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA PABEAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa. DESKRIPSI : 1.
2. 3.
4.
SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampai dengan diterbitkannyanya Surat Teguran. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakan Keputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.
PERSYARATAN : Adanya Surat SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari ditambah 7 (tujuh) hari namun belum dilunasi kewajiban pembayaran oleh Penanggung Pajak dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atau banding. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran. Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 015/SOP-BC/KPP MP/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN
NO.
AKTIVITAS
PENANGGUNG PAJAK
KEPALA KANTOR
KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN
KASUBSI PENAGIHAN
PELAKSANA
MULAI 1
Pelaksana meneliti SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP, Keputusan Direktur Jenderal (KDJ), yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atau banding, dan membuat Konsep Surat Teguran
SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP, KDJ, YANG JATUH TEMPO
MENELITI & BUAT KONSEP
KONSEP SURAT TEGURAN
2
3
4
Kasubsi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran (ST).
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran (ST).
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Teguran.
MENELITI DAN MENANDATANGANI
SURAT TEGURAN
5
Pelaksana mengarsip dan mengirimkan Surat Teguran Kepada Penanggung Pajak dengan tembusan Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah
MENGARSIP DAN MENGIRIMKAN SURAT TEGURAN
SURAT TEGURAN
N
SELESAI
Mengetahui: Kepala Kantor ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 016/SOP-BC/KPP MP/2011
Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa. DESKRIPSI : 1.
2.
3.
4.
SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat paksa, dimulai sejak adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya sampai dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran orang yang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus menerbitkan Surat Paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada orang yang berutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.
PERSYARATAN : Adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : Norma waktu layanan SOP ini adalah 1 (Satu) hari kerja sejak Surat Teguran jatuh tempo.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA PABEAN
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 016/SOP-BC/KPP MP/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK
NO.
AKTIVITAS
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KEPALA KANTOR
KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN
KASUBSI PENAGIHAN
JURU SITA
PELAKSANA
MULAI 1
a. Pelaksana Sub Seksi Penagihan meneliti Surat Teguran yang telah melewati jangka waktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran dan Penanggung Pajak belum melunasinya.
SURAT TEGURAN JATUH TEMPO
MENELITI
b. Pelaksana membuatkan konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP). Selanjutnya mengajukan konsep Surat Paksa (yang dilampiri Surat Teguran (ST) dan SPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP/Keputusan Direktur Jenderal) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepada Kasubsi Penagihan dengan.
2
3
4
MEMBUAT KONSEP SP & SPPP
KONSEP SPPP KONSEP SP DILAMPIRI ST & SPTNP/SPP/SPSA/
Kasubsi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Paksa (SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
MENELITI DAN MENANDATANGANI
SPPP SURAT PAKSA
5
a. Pelaksana mengarsip copy Surat Paksa (SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
MENGARSIP DAN MENGIRIMKAN
b. Pelaksana mengirimkan asli Surat Paksa kepada Juru Sita, tembusan Surat Paksa dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah.
c. Pelaksana mengirimkan asli Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah domisili Penanggung Pajak, tembusan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
SURAT PAKSA
N
SELESAI SPPP
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-
/BC/2011
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Nomor Revisi
: 073/SOP-BC/KPP MC/2011 :
Tanggal Tanggal
: 28 Desember 2011 :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA CUKAI STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA MANUAL DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau pengajuan awal dan tambahan secara manual, dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau sampai dengan diserahkannya tanda terima P3C Pengajuan Awal kepada pemohon. 2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1). 3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau. 4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). PERSYARATAN: 1. KPPBC belum memiliki SAC Sentralisasi. 2. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal : a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan; b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan 3. P3C pengajuan awal dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk kebutuhan 1 bulan berikutnya kepada Kepala KPPBC. 4. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai. 5. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal : a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; b. pengusaha mengalami kenaikan golongan; c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE. 6. Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada Kepala KPPBC dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi 7. P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat pada tanggal 20 pada bulan pengajuan CK-1.
8. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan, sama dengan jenis pita cukai pada P3C pengajuan awal untuk periode yang sama. 9. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pita cukai : a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau b. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. 10. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar. 11. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkan jumlah ke bawah dan harus dalam kelipatan 10. 12. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3C pengajuan awal dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU LAYANAN : Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja, yang terbagi dalam dua tahapan, yaitu: 1. Penerimaan P3C sampaid dengan pengiriman P3C secara manual kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai dan TPCL paling lama 1 (satu) hari kerja. 2. Penerimaan dan pemeriksaan pita cukai yang dikirim dari Kantor Pusat DJBC paling lama 1 (satu) hari kerja.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA CUKAI
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 073/SOP-BC/KPP MC/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA MANUAL
NO.
AKTIVITAS
PENGUSAHA
KEPALA KANTOR
KANTOR PUSAT KEPALA SEKSI (DIREKTUR CUKAI U.P. KASUBSI PERBENDAHARAAN/ PERBENDAHARAAN DAN KASUBDIT PITA CUKAI KASUBSI DAN TANDA PELAYANAN/ PERBENDAHARAAN DAN PELUANASAN CUKAI PELAKSANA PELAYANAN LAINNYA
MULAI 1. Pengusaha
mengisi dengan lengkap dan mengajukan P3C kepada Kantor Bea dan Cukai.
MENGISI & MENGAJUKAN P3C
P3C
2 Kepala Seksi menerima dan mendisposisi P3C MENERIMA & DISPOSISI
3 pelaksana menerima dan meneliti P3C MENERIMA DAN MENELITI
dalam hal tidak sesuai, membaut konsep nota penolakan
Y SESUAI ?
N MEMBUAT KONSEP NOTA PENOLAKAN
KONSEP NOTA PENOLAKAN & P3C
4 Kepala Seksi meneliti dan menandatangani nota penolakan, pengusaha
dan
menyampaikannya
kepada
MENELITI & MENANDATANGANI
NOTA PENOLAKAN & P3C
NOTA PENOLAKAN & P3C
5 dalam hal P3C sesuai, pelaksana menomori dan membukukan
MENOMOR I& MEMBUKU KAN
6 kepala Seksi meneliti dan menandatangani P3C TELITI & TTD
P3C
7 pelaksana mengarsipkan dan mendistribusikan P3C kepada pengusaha dan menyampaikan ke Kantor Pusat P3C
ARSIP & DISTRIBUS IKAN
N
P3C
1
NO.
AKTIVITAS
PENGUSAHA
KEPALA KANTOR
KANTOR PUSAT KEPALA SEKSI (DIREKTUR CUKAI U.P. KASUBSI PERBENDAHARAAN/ PERBENDAHARAAN DAN KASUBDIT PITA CUKAI KASUBSI DAN TANDA PELAYANAN/ PERBENDAHARAAN DAN PELUANASAN CUKAI PELAKSANA PELAYANAN LAINNYA
8 P3C diterima di kantor pusat dan lebih lanjut
1
dijelaskan ke dalam SOP Pelayanan P3C di Kantor Pusat Kantor Pusat mengirimkan pita cukai disertai dengan Daftar Pengiriman Pita Cukai (DP2C)
SOP P3C KANTOR PUSAT
DP2C
PITA CUKAI
9 kepala Kantor menerima pita cukai dan DP2C, serta mendisposisikan kepada Kepala Seksi TERIMA & DISPOSISI
10 kepala Seksi menerima dan mendisposisikan pita cukai dan DP2C kepada pelaksana TERIMA & DISPOSISI
11 pelaksana meneliti jumlah dan jenis pita cukai serta DP2C TELITI
dalam hal sesuai, menandatangani DP2C, menyampaikannya kembali ke kantor pusat, dan menyimpan pita cukai
N SESUAI ?
Y
TTD DP2C
DP2C
DP2C
SIMPAN PITA CUKAI
SELESAI dalam hal tidak sesuai, membuat konsep surat pemberitahuan dan berita acara ke Kantor Pusat
MEMBUAT KONSEP SURAT PEMBERITA HUAN & BA
BERITA ACARA
KONSEP SURAT PEMBERITAHUAN
12 Kepala Seksi meneliti dan membubuhkan paraf pada surat pemberitahuan TELITI & PARAF
13 kepala kantor menerima dan menandatangani surat pemberitahuan TELITI & TTD
SURAT PEMBERITAHUAN
14 Pelaksana mengirimkan surat pemberitahuan beserta seluruh pita cukai dalam hal terjadi kekurangan dan atau ketidaksesuaian jenis, atau sisa pita cukai dalam hal hanya terjadi kelebihan jumlah.
DISTRIBUS I
PITA CUKAI
SELESAI
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal
ttd Azhar Rasyidi
SURAT PEMBERITAHUAN
NO.
AKTIVITAS
NIP 19630321 199103 1 002
PENGUSAHA
KEPALA KANTOR
KANTOR PUSAT KEPALA SEKSI (DIREKTUR CUKAI U.P. KASUBSI PERBENDAHARAAN/ PERBENDAHARAAN DAN KASUBDIT PITA CUKAI KASUBSI DAN TANDA PELAYANAN/ PERBENDAHARAAN DAN PELUANASAN CUKAI PELAKSANA PELAYANAN LAINNYA
Nomor Revisi
: 074/SOP-BC/KPP MC/2011 :
Tanggal Tanggal
: 28 Desember 2011 :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA CUKAI STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA ELEKTRONIK DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau pengajuan awal secara elektronik, dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau sampai dengan diserahkannya tanda terima P3C Pengajuan Awal kepada pemohon. 2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1). 3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau. 4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai. PERSYARATAN: 1. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal : a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan; b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan 2. Selain persyaratan tersebut pada Butir 1, juga ditambahkan ketentuan harus memiliki Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran yang masih berlaku. 3. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan 1 (satu) bulan berikutnya. 4. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal : a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; b. pengusaha mengalami kenaikan golongan; c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE. 5. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pita cukai : a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan
memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau b. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. 6. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU LAYANAN : Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) menit.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA CUKAI
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 074/SOP-BC/KPP MC/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA ELEKTRONIK
NO.
AKTIVITAS
PENGUSAHA
PEJABAT PENERIMA DOKUMEN
SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI
KASI PERBENDAHARAAN
PELAKSANA PADA SEKSI PERBENDAHARAAN
MULAI
1. Pengusaha
mengisi dengan mengajukan P3C Pengajuan Kantor Bea dan Cukai.
lengkap dan Awal kepada
MENGISI & MENGAJUKAN P3C PENGAJUAN AWAL
P3C PENGAJUAN AWAL
2 Pejabat Penerima Dokumen menerima P3C Pengajuan Awal dari pengusaha, meneliti kelengkapan pengisian P3C Pengajuan Awal
MENERIMA DAN MENELITI
P3C PENGAJUAN AWAL
3 Dalam hal lengkap Pejabat Penerima Dokumen
N
merekam data P3C Pengajuan Awal di aplikasi cukai, dalam hal tidak lengkap Pejabat Penerima Dokumen mengembalikan hard copy P3C Pengajuan Awal kepada pengusaha dengan Nota Penolakan
LENGKAP ?
Y
4 Pejabat Penerima Dokumen merekam data P3C Pengajuan Awal di aplikasi cukai dan membandingkan pengisian hard copy P3C Pengajuan Awal dengan data P3C Pengajuan Awal yang telah direkam, sistem aplikasi cukai akan meneliti dan memberi respon menerima atau menolak data P3C Pengajuan Awal. Dalam hal berkas permohonan diterima, sistem aplikasi cukai mengirimkan respons tanda terima dan memberikan nomor P3C Pengajuan Awal, dalam hal tidak diterima sistem aplikasi cukai mengirimkan respon penolakan dan Pejabat Penerima Dokumen mengembalikan hard copy P3C Pengajuan Awal kepada pengusaha dengan nota penolakan
MEREKAM DATA P3C PENGAJUAN AWAL
MONITOR
MENELITI DAN MERESPON
DITERIMA ?
Y
N RESPON PENOLAKAN
5 Pejabat Penerima Dokumen membuat konsep
MEMBUAT KONSEP NOTA PENOLAKAN
nota penolakan dan menyampaikan Konsep Nota Penolakan beserta P3C Pengajuan Awal kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk ditandatangani
KONSEP NOTA PENOLAKAN & P3C PENGAJUAN AWAL
MENELITI & MENANDATANGANI
6 Pejabat Penerima Dokumen mengembalikan hard copy P3C Pengajuan Awal pengusaha dengan nota penolakan
kepada
N
SETU JU ?
Y
7 Pengusaha
mengajukan kembali P3C Pengajuan Awal setelah dilengkapi/diperbaiki
NOTA PENOLAKAN DAN P3C PENGAJUAN AWAL
NOTA PENOLAKAN DAN P3C PENGAJUAN AWAL
MELENGKAPI DAN MENGAJUKAN
N
NOTA PENOLAKAN DAN P3C PENGAJUAN AWAL
1
NO.
AKTIVITAS
PENGUSAHA
PEJABAT PENERIMA DOKUMEN
SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI
RESPON TANDA TERIMA
MERESPON TANDA TERIMA
KASI PERBENDAHARAAN
PELAKSANA PADA SEKSI PERBENDAHARAAN
8 Sistem aplikasi cukai mengirimkan respon tanda
1
terima
9 Pejabat Penerima Dokumen meneruskan hard
RESPON TANDA TERIMA
MENERUSKAN KE KASI
copy P3C Pengajuan Awal ke Kepala Seksi Perbendaharaan
P3C PENGAJUAN AWAL
10 Kasi Perbendaharaan menerima hard copy P3C
MENERIMA DAN MENDISPO SISI
Pengajuan Awal dari Pejabat Penerima Dokumen dan mendisposisi kepada pelaksana
DISPOSISI
P3C PENGAJUAN AWAL
11 Pelaksana
pada Seksi Perbendaharaan menerima P3C Pengajuan Awal dan membandingkan pengisian hard copy P3C Pengajuan Awal dengan data P3C Pengajuan Awal yang telah direkam, kemudian mencetak tanda terima untuk diberrikan kepada pengusaha untuk ditandatangani apabila data P3C Pengajuan Awal telah lengkap
MEMBANDINGKAN & MENCETAK TANDA TERIMA
TANDA TERIMA P3C PENGAJUAN AWAL
12 Pengusaha menerima respons berupa tanda
MENERIMA terima P3C Pengajuan Awal dalam hal data telah & lengkap, memeriksa dan mencocokkan data MENANDAT P3C Pengajuan Awal dengan data yang tertera ANGANI pada tanda terima, menandatangani tanda terima dalam hal data P3C Pengajuan Awal dan data TANDA TERIMA yang tertera pada tanda terima telah sesuai dan kemudian menyerahkan kembali tanda terima untuk mendapatkan nomor P3C Pengajuan Awal P3C PENGAJUAN AWAL
13 Sistem aplikasi cukai memberi nomor P3C
MEMBERI NOMOR P3C PENGAJUAN AWAL
Pengajuan Awal. SAC Sentralisasi akan meneruskan data P3C Pengajuan Awal yang telah diberi nomor secara elektronik ke kantor Pusat.
NOMOR P3C PENGAJUAN AWAL
14 Pelaksana
pada Seksi Perbendaharaan menerima tanda terima dan P3C Pengajuan Awal, memberi nomor P3C Pengajuan Awal, kemudian menyerahkan kepada Kasi Perbendaharaan untuk ditandatangani
MEMBERI NOMOR
TANDA TERIMA P3C PENGAJUAN AWAL
15 Kasi Perbendaharaan menandatangani P3C Pengajuan Awal, kemudian kembali kepada pelaksana
menyerahkan MENANDAT ANGANI
TANDA TERIMA P3C PENGAJUAN AWAL
16 Pelaksana
pada Seksi Perbendaharaan membukukan P3C Pengajuan Awal dalam buku bambu P3C Pengajuan Awal dan mengarsipkan hard copy P3C Pengajuan Awal, serta menyerahkan tanda terima dan P3c lembar kedua kepada pemohon/pengusaha
TANDA TERIMA P3C PENGAJUAN AWAL
MEMBUKU KAN DAN MENYERAHK AN TANDA TERIMA BUKU BAMBU P3C PENGAJUA N AWAL
SELESAI
P3C PENGAJUAN AWAL
N
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 015/SOP-BC/KPP MP/2011
Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA PABEAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa. DESKRIPSI : 1.
2. 3.
4.
SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampai dengan diterbitkannyanya Surat Teguran. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakan Keputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.
PERSYARATAN : Adanya Surat SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari ditambah 7 (tujuh) hari namun belum dilunasi kewajiban pembayaran oleh Penanggung Pajak dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atau banding. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran. Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 015/SOP-BC/KPP MP/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN
NO.
AKTIVITAS
PENANGGUNG PAJAK
KEPALA KANTOR
KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN
KASUBSI PENAGIHAN
PELAKSANA
MULAI 1
Pelaksana meneliti SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP, Keputusan Direktur Jenderal (KDJ), yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atau banding, dan membuat Konsep Surat Teguran
SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP, KDJ, YANG JATUH TEMPO
MENELITI & BUAT KONSEP
KONSEP SURAT TEGURAN
2
3
4
Kasubsi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran (ST).
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran (ST).
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Teguran.
MENELITI DAN MENANDATANGANI
SURAT TEGURAN
5
Pelaksana mengarsip dan mengirimkan Surat Teguran Kepada Penanggung Pajak dengan tembusan Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah
MENGARSIP DAN MENGIRIMKAN SURAT TEGURAN
SURAT TEGURAN
N
SELESAI
Mengetahui: Kepala Kantor ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor
: 016/SOP-BC/KPP MP/2011
Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi
:
Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa. DESKRIPSI : 1.
2.
3.
4.
SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat paksa, dimulai sejak adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya sampai dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran orang yang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus menerbitkan Surat Paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada orang yang berutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.
PERSYARATAN : Adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : Norma waktu layanan SOP ini adalah 1 (Satu) hari kerja sejak Surat Teguran jatuh tempo.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA PABEAN
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
: 016/SOP-BC/KPP MP/2011 : 28 Desember 2011 : :
STANDAR PROSEDUR OPERASI PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK
NO.
AKTIVITAS
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KEPALA KANTOR
KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN
KASUBSI PENAGIHAN
JURU SITA
PELAKSANA
MULAI 1
a. Pelaksana Sub Seksi Penagihan meneliti Surat Teguran yang telah melewati jangka waktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran dan Penanggung Pajak belum melunasinya.
SURAT TEGURAN JATUH TEMPO
MENELITI
b. Pelaksana membuatkan konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP). Selanjutnya mengajukan konsep Surat Paksa (yang dilampiri Surat Teguran (ST) dan SPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP/Keputusan Direktur Jenderal) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepada Kasubsi Penagihan dengan.
2
3
4
MEMBUAT KONSEP SP & SPPP
KONSEP SPPP KONSEP SP DILAMPIRI ST & SPTNP/SPP/SPSA/
Kasubsi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
MENELITI DAN MEMARAF
Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Paksa (SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
MENELITI DAN MENANDATANGANI
SPPP SURAT PAKSA
5
a. Pelaksana mengarsip copy Surat Paksa (SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
MENGARSIP DAN MENGIRIMKAN
b. Pelaksana mengirimkan asli Surat Paksa kepada Juru Sita, tembusan Surat Paksa dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah.
c. Pelaksana mengirimkan asli Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah domisili Penanggung Pajak, tembusan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
SURAT PAKSA
N
SELESAI SPPP