2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 147/BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang

:

Bahwa dalam rangka menindaklajuti program dan kegiatan penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2011 serta mempertimbangkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-2339/SJ/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan atas 53 Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP90/BC/2009 Tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755); 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PM.1/2007; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

tentang

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011; 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2008 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan, Serta Monitoring dan Evaluasi Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN…

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA

: Mengubah Lampiran I, V, VI, dan VII, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-115/BC/2011, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, V, VI dan VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada : 1. Menteri Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Pusat Kepatuhan Internal, para Direktur, dan para Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 5. Para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; 6. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2011 DIREKTUR JENDERAL, ttd AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001

STANDAR PROSEDUR OPERASI KANTOR PUSAT DJBC

NO. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

17. 18.

19.

20.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

Pemberitahuan Melanjutkan Pendidikan 001/SOP-BC/SEKRE/2009 Di Luar Kedinasan Pemberitahuan Selesai Melanjutkan 002/SOP-BC/SEKRE/2009 Pendidikan Di Luar Kedinasan Penunjukan Peserta Diklat 003/SOP-BC/SEKRE/2009 Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Penerbitan Surat Keputusan Kumandah di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pemindahan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Permohonan Pensiun yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil Usulan Pensiun Janda/Duda, Bagian/Hak Pensiun Janda/Duda, dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil Penerbitan Surat Izin Cerai/ Surat Keterangan Cerai Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan/atau Eselon III Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Eselon II Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan III Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan/atau Eselon III Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Eselon II Permohonan Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara Pegawai Negeri Sipil Pelaporan Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Setelah Cuti di Luar Tanggungan Negara Penerbitan dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Jabatan

004/SOP-BC/SEKRE/2009 005/SOP-BC/SEKRE/2009


UNIT KERJA Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal

008/SOP-BC/SEKRE/2009

Sekretariat Direktorat Jenderal


Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal

010/SOP-BC/SEKRE/2009 011/SOP-BC/SEKRE/2009 012/SOP-BC/SEKRE/2009

013/SOP-BC/SEKRE/2009 014/SOP-BC/SEKRE/2009 015/SOP-BC/SEKRE/2009 016/SOP-BC/SEKRE/2009


Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal





NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

21.




Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal

30.

Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Jabatan yang Berasal dari Kantor Penerbit SPPD Penerbitan dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah yang Berasal dari Kantor Penerbit SPPD berdasarkan SK Mutasi Entry Data dan Pengadministrasian Dokumen Kepegawaian Permohonan Penerbitan Kartu Istri/ Suami (KARIS/KARSU) Penerimaan dan Pengadministrasian Surat/Paket pada Kantor Pusat DJBC Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen pada Bagian Umum Penggunaan Auditorium pada Kantor Pusat DJBC Pelayanan Permohonan Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (Pre-Entry Classification) Pelayanan Permohonan Valuation Ruling

31.

Pelayanan Permohonan Customs Advice

0003/SOP-BC/TK/2008

32.

Pelayanan Atas Permohonan Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian “Basic Agreement On The Asean Industrial Cooperation” Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Pelayanan Atas Penerusan Usulan Peruntukan Barang Milik Negara Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan Yang Digunakan Untuk Pencegahan Pencemaran Lingkungan Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-Obatan Yang Dibiayai Dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah Yang Diperuntukan Bagi Kepentingan Masyarakat Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit dan Benih Untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor

001/SOP-BC/TK/2009

22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29.

33. 34. 35.

36.

37.

38.

39.


024/SOP-BC/SEKRE/2009 025/SOP-BC/SEKRE/2009 026/SOP-BC/SEKRE/2009 027/SOP-BC/SEKRE/2009 028/SOP-BC/SEKRE/2009 0001/SOP-BC/TK/2008

0002/SOP-BC/TK/2008

002/SOP-BC/TK/2009 001/SOP-BC/TK/2011 0001/SOP-BC/FK/2008

UNIT KERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan

Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Fasilitas Kepabeanan

0002/SOP-BC/FK/2008

Direktorat Fasilitas Kepabeanan

0003/SOP-BC/FK/2008


0004/SOP-BC/FK/2008


0006/SOP-BC/FK/2008


NO.

JUDUL SOP

40.

Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya UndangUndang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2003 Pelayanan Pemberian Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/ Industri Jasa Pelayanan Atas Permohonan Perizinan Impor Sementara Khusus Mesin/Peralatan dan Kapal Niaga Yang Digunakan Untuk Kegiatan Pertambangan Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Khusus Kaum Tuna Netra dan Penyandang Cacat Lainnya Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk Suku Cadang serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara Pelayanan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Contoh Pelayanan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Bahan Terapi Manusia, Pengelompokan Darah dan Bahan Penjenisan Jaringan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum (Revisi atas SOP no 007/SOP-BC/FK/2010)

41.

42.

43.

44.

45. 46. 47.

48.

49.

50. 51.

52.

NOMOR SOP

UNIT KERJA

0007/SOP-BC/FK/2008


0008/SOP-BC/FK/2008


0009/SOP-BC/FK/2008


0010/SOP-BC/FK/2008


0012/SOP-BC/FK/2008


001/SOP-BC/FK/2009

Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Fasilitas Kepabeanan

001/SOP-BC/FK/2010 002/SOP-BC/FK/2010

003/SOP-BC/FK/2010


004/SOP-BC/FK/2010


005/SOP-BC/FK/2010

Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Fasilitas Kepabeanan

006/SOP-BC/FK/2010

001/SOP-BC/FK/2011


NO.

JUDUL SOP

53.

Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Pelayanan Tatacara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA) Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Manual Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (CK-1A) Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan Di Kantor Pusat Yang Diajukan Secara Manual Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan Di Kantor Pusat Yang Diajukan Secara Elektronik

54.

55.

56.

57. 58.

59. 60.

61.

NOMOR SOP

UNIT KERJA

002/SOP-BC/FK/2011


003/SOP-BC/FK/2011


004/SOP-BC/FK/2011


001/SOPBC/CUKAI/2009

Direktorat Cukai

002/SOPBC/CUKAI/2009 003/SOPBC/CUKAI/2009

Direktorat Cukai

004/SOPBC/CUKAI/2009 001/SOPBC/CUKAI/2011

Direktorat Cukai

002/SOPBC/CUKAI/2011

Direktorat Cukai

Direktorat Cukai

62.

Penerbitan NHI Pada Penindakan dan Penyidikan

63.

0002/SOP-BC/P2/2008

Direktorat Penindakan Dan Penyidikan

0003/SOP-BC/P2/2008


001/SOP-BC/P2/2009

66.

Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Berdasarkan Rekomendasi Unit Kerja Terkait Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Karena Eksistensi Diragukan Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Penerimaan Perkara

67.

Penerimaan Dan Registrasi Tahanan

002/SOP-BC/P2/2011

68.

Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Penyusunan Rumusan Kebijakan Kerja Sama Bilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai

001/SOPBC/AUDIT/2009 001/SOP-BC/KI/2009

Direktorat Penindakan Dan Penyidikan Direktorat Penindakan Dan Penyidikan Direktorat Penindakan Dan Penyidikan Direktorat Audit

64.

65.

69. 70.

Direktorat 0001/SOP-BC/P2/2008

Direktorat Cukai

001/SOP-BC/P2/2011

001/SOP-BC/KI/2010


Direktorat Kepabeanan Internasional Direktorat Kepabeanan Internasional

NO.

JUDUL SOP

71.

002/SOP-BC/KI/2010

Direktorat Kepabeanan Internasional

003/SOP-BC/KI/2010


004/SOP-BC/KI/2010


005/SOP-BC/KI/2010


006/SOP-BC/KI/2010


007/SOP-BC/KI/2010


008/SOP-BC/KI/2010


009/SOP-BC/KI/2010


010/SOP-BC/KI/2010


001/SOP-BC/KI/2011


001/SOP-BC/PPKC/2009

Direktorat PPKC


Direktorat PPKC


Direktorat PPKC

84.

Penyusunan Rumusan Kebijakan Kerja Sama Multilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai Penyusunan Rumusan Kebijakan Kerja Sama Regional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Penyiapan Rumusan Awal Dokumen Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Bilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai Penyiapan Rumusan Awal Dokumen Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Multilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai Penyiapan Rumusan Awal Dokumen Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Regional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Finalisasi Rumusan Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Bilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai Finalisasi Rumusan Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Multilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai Finalisasi Rumusan Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Regional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Penyelenggaraan Meeting, Training/ Seminar dan Event Internasional Lainnya di Bidang Kepabeanan Proses Pengurusan Perizinan Bagi Calon Peserta Kegiatan Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanan Yang Diselenggarakan Di Luar Negeri Pelayanan Keberatan Kepabeanan Pada Direktorat PPKC Pelayanan Permohonan Penundaan Atau Pengangsuran Kewajiban Membayar Utang Bea Masuk Dan Denda Administrasi Pada Direktorat PPKC Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Tata Cara Pelaksanaan Pameran


Direktorat PPKC

85.

Pelaksanaan Analisis Berita Media Massa


Direktorat PPKC

86.

Penyelenggaraan Penyuluhan/ Sosialisasi


Direktorat PPKC

87.

Penanganan Perkara Permohonan 001/SOP-BC/PPKC/2011 Praperadilan Terhadap Seluruh Unit DJBC Pada Peradilan Umum

Direktorat PPKC

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81. 82.

83.

NOMOR SOP

UNIT KERJA

NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

88.

Penanganan Legal Drafting Dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Pelayanan Pengunggahan Informasi Kepabeanan Dan Cukai Ke Website DJBC


Direktorat PPKC


Direktorat PPKC

89. 90.

Pelayanan Importir

Registrasi 001/SOP-BC/IKC/2009

Direktorat IKC

91.

Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan 002/SOP-BC/IKC/2009 Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Permohonan Pengembangan Sistem 001/SOP-BC/IKC/2011 Aplikasi Pengembangan Sistem Aplikasi 002/SOP-BC/IKC/2011

Direktorat IKC

92. 93.

Permohonan

UNIT KERJA

Direktorat IKC Direktorat IKC

Keterangan : SOP secara detil dapat dilihat pada lembar lanjutan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini. DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001

STANDAR PROSEDUR OPERASI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B

NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

1.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA) Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Manual

001/SOP-BC/KPU B/2009

3.

Pelayanan Penyelesaian Barang Awak Sarana Pengangkut


4.

Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba Bersama Penumpang Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tidak Tiba Bersama Penumpang Dengan Menggunakan Customs Declaration Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur Hijau Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/ Atau Cukai (Vooruitslag) Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (PreNotification)


11.

Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II


12.

Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III


13.

Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan/atau Eselon III


14.

Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Eselon II


15.

Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II


16.

Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan III


17.

Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan/atau Eselon III


18.

Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Eselon II


19.

Permohonan Penerbitan Kartu Istri/ Suami (KARIS/KARSU)


20.

Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil


21.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala


2.

5.

6.

7.

8. 9.

10.





008/SOP-BC/KPU B/2009 009/SOP-BC/KPU B/2009


NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

22.

Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Jabatan


23.

Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah


24.

Tata Cara Penyegelan


25.

Pemblokiran Kegiatan Eksistensi Diragukan

26.

Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara


27.

Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)


28.

Pelayanan Pemberian Izin Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor (Re-Impor)


29.

Pelayanan Keberatan Kepabeanan


30.

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pemberian Izin Kawasan Berikat


31.

Pelayanan Impor Barang Yang Mendapatkan Kemudahan Pelayanan Segera (Rush Handling)


32.

Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Dalam Daerah Pabean


33.

Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean


34.

Pelayanan Permohonan Perizinan Returnable Package


35.

Pelayanan Penyelesaian Returnable Package


36.

Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Secara Manual (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)


37.

Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)


38.

Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)


39.

Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Outward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)


40.

Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Hasil Tembakau


41.

Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau


42.

Pelayanan Nota Kesepakatan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Ekspor


43.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Asil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik


44.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik


45.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal Secara Elektronik


Kepabeanan

Perusahaan

Karena


NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

46.

Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik


47.

Pelayanan Penerbitan Keputusan Pembayaran Secara Berkala


48.

Pelayanan Pengembalian Cukai Atas Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai


49.

Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat


50.

Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau


51.

Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yang Berasal Dari Peredaran Bebas


52.

Pelayanan Permohonan Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yg Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yg Masih Berada Di Dalam Pabrik (PBCK-7/PBCK-3)


53.

Pelayanan Permohonan Penetapan Tembakau Untuk Merek Baru

Hasil


54.

Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Etil Alkohol


55.

Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)


56.

Pelayanan Pemberian NPPBKC Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Minuman


57.

Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)


58.

Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik Etil Alkohol


59.

Pelayanan Pemberian NPPBKC Penyimpanan Etil Alkohol

Tempat


60.

Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) Etil Alkohol


61.

Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)


62.

Penerbitan Surat Tugas Audit (Umum)


63.

Penerbitan Surat Tindak Lanjut Audit


64.

Penyusunan Daftar Rencana Obyek Audit (DROA)


65.

Evaluasi Dan Perekaman Hasil Audit Kepabeanan Dan Cukai


66.

Pelaksanaan Audit Kepabeanan Dan Cukai (Audit Umum)


67.



68.


69.

Pelayanan Pemberian Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Pengemas Yang Dipakai Berulangkali (Returnable Package) Pelayanan Pemecahan Pos BC 1.1

70.

Penetapan Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5)


71.

Pelayanan Reekspor BC 1.2


72.

Pelayanan Redress Manifest


73.

Pelayanan Penutupan Pos BC 1.1


Tarif

Cukai

Importir

Pengusaha


NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

74.


81.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) Pelayanan Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbunan Pabean Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Yangtelah Diselesaikan Kewajiban Kepabeanannya Oleh Pemilik Pelayanan Penyelesaian Barang Dinyatakan Tidak Dikuasai Dalam Hal BTD Dilelang Penerbitan Surat Usulan Peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) Kepada Direktur Jenderal Untuk Mendapat Persetujuan Peruntukkan BMN Dari Menteri Keuangan Pelayanan Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas Pelayanan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dengan Tulisan Di Atas Formulir (Manual) Pengumpulan, Penilaian Dan Analisis Data Atau Informasi Intelijen Penerbitan Nota Hasil Informasi (NHI)

82.

Penerbitan Rekomendasi Intelijen Lainnya


83.

Penerbitan Informasi Intelijen Lainnya


84.

Penyidikan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai


85.

Pengawasan Pembongkaran Crude Palm Oil Dan Turunannya


86.

Pengawasan Ship To Ship Dalam Rangka Ekspor


87.

Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara Hasil Penindakan


88.


89.

Evaluasi Kinerja Di Bidang Pelayanan, Pengawasan Dan Administrasi Kepabeanan Dan Cukai Penanganan Pengaduan Masyarakat

90.

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan


91.

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan


92.

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi


93.


95.

Pembayaran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Melalui Bank Devisa Persepsi Atau Pos Persepsi Pelayanan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Loket) Penyetoran PNBP (Bank)

96.

Penagihan Dengan SPKTNP/SPTNP/SPP/SPSA


97.

Administrasi Pelayanan Jaminan


98.

Penerbitan Surat Pencairan Jaminan (SPJ)


99.

Pelayanan Pengembalian Jaminan


100.

Pelayanan Keberatan Dengan Bukti Penyerahan Jaminan/Bukti Pelunasan Tagihan Penelitian Materiil Atas Keberatan Dengan Menyerahkan Jaminan Penolakan Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal Penerbitan Surat Teguran Dalam Rangka Penagihan


75.

76. 77.

78. 79.

80.

94.

101. 102. 103.

104. Monitoring Penagihan 105. Penerbitan Surat Paksa Dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak







040/SOP-BC/KPU B/2011 041/SOP-BC/KPU B/2011 042/SOP-BC/KPU B/2011 043/SOP-BC/KPU B/2011 044/SOP-BC/KPU B/2011

Keterangan : SOP secara detil dapat dilihat pada lembar lanjutan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini. DIREKTUR JENDERAL,

Ttd


STANDAR PROSEDUR OPERASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

1.

Penerbitan Nota Hasil Intelijen (NHI) Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

0001/SOP-BC/KPP MP/2008

2.

Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing Point) Impor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Pabean


3.

Pengawasan Larangan dan / atau Pembatasan (Analyzing Point) Ekspor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Pabean


4.

Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Pabean


5.

Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kasubsi Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Pabean


6.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)


7.

Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Manual


8.

Pelayanan Penyelesaian Barang Awak Sarana Pengangkut


9.

Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba Bersama Penumpang


10.

Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tidak Tiba Bersama Penumpang Dengan Menggunakan Customs Declaration


11.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)


12.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)


13.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Etil Alkohol


14.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penyimpanan Etil Alkohol


15.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol


16.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)


17.

Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur Hijau Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan


18.

Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan


NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

19.

Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak


20.

Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/ Atau Cukai (Vooruitslag)


21.

Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (PreNotification)


22.



23.

Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV


24.

Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Eselon III


25.



26.

Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV


27.

Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Eselon III


28.

Permohonan Penerbitan Kartu Istri/ Suami (KARIS/KARSU)


29.



30.



31.



32.



33.



34.

Pemblokiran Kegiatan Eksistensi Diragukan

35.



36.

Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)


37.



38.

Pelayanan Penerusan Keberatan Kepabeanan Ke Direktorat PPKC


39.

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemberian Izin Kawasan Berikat


40.



41.



42.



43.



44.



Kepabeanan

Perusahaankarena


NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

45.



46.



47.



48.



49.



50.



51.



52.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik


53.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik


54.



55.



56.



57.



58.



59.



60.



61.



62.

Pelayanan Permohonan Penetapan Tembakau Untuk Merek Baru

Hasil


63.



64.



65.

Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen PIB Jalur Merah


66.

Administrasi Surat Keluar


Tarif

Cukai

NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

67.

Administrasi Surat Masuk


68.

Pelayanan Permohonan Izin Penimbunan Barang Impor Di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA


69.

Penyelesaian Permohonan Pemeriksaan Fisik Barang Impor di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA


70.

Pelayanan Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean Oleh Petugas Gate Eskpor


71.

Administrasi Barang Contoh


72.

Tatakerja Pelayanan Impor dengan Menggunakan PIBK


73.

Pengembalian Barang Contoh


74.

Pelayanan Penyuluhan / Sosialisasi Atas Permohonan Mitra Kerja


75.

Pelayanan Sosialisasi Kepada Mitra Kerja


76.

Press Release


77.

Pelayanan Informasi Dan Bimbingan Kepatuhan Mitra Kerja


78.

Tindak Lanjut Atas Laporan Evaluasi Kinerja


79.

Penerbitan Surat Teguran Dalam Rangka Penagihan


80.

Penerbitan Surat Paksa Dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak


Keterangan : SOP secara detil dapat dilihat pada lembar lanjutan Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini. DIREKTUR JENDERAL,

Ttd.


STANDAR PROSEDUR OPERASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

1.

Penerbitan Nota Hasil Intelijen (NHI) Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

0001/SOP-BC/KPP MC/2008

2.

Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing Point) Impor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Cukai


3.

Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing Point) Ekspor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Cukai


4.

Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Cukai


5.

Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kasubsi Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Cukai

0005/SOP-BC/KPPMC/2008

6.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)


7.

Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Manual


8.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)


9.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)


10.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Etil Alkohol


11.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penyimpanan Etil Alkohol


12.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol


13.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)


14.

Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak


15.

Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/ Atau Cukai (Vooruitslag)


16.

Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (PreNotification)

011/SOP-BC/PKP MC/2009

17.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik


18.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil


NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik 19.



20.



21.

Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV


22.

Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Eselon III


23.



24.

Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV


25.

Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Eselon III


26.

Permohonan Penerbitan (KARIS/KARSU)


27.



28.



29.



30.



31.



32.

Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Perusahaan Karena Eksistensi Diragukan


33.



34.

Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)


35.



36.

Pelayanan Penerusan Keberatan Kepabeanan Ke Direktorat PPKC


37.

Pelayanan Penerbitan Kawasan Berikat

Izin


38.



39.



40.



41.



42.



Kartu

Rekomendasi

Istri/

Suami

Pemberian

NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

43.



44.



45.



46.



47.



48.



49.



50.



51.



52.



53.



54.



55.



56.



57.

Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru


58.



59.



60.

Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen PIB Jalur Merah


61.

Administrasi Surat Keluar


62.

Administrasi Surat Masuk


NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

63.

Pelayanan Permohonan Izin Penimbunan Barang Impor Di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA


64.

Penyelesaian Permohonan Pemeriksaan Fisik Barang Impor di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA


65.

Pelayanan Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean Oleh Petugas Gate Eskpor


66.

Administrasi Barang Contoh


67.

Tatakerja Pelayanan Impor dengan Menggunakan PIBK


68.

Pengembalian Barang Contoh


69.


78.

Penerbitan Surat Tugas Yang Ditandatangani Kepala Kantor Pembayaran SPPD Dengan Uang Persediaan Administrasi Daftar Kehadiran Pegawai dan Penyusunan Laporan Ketertiban Bulanan Pegawai Penatausahaan Berkas Pegawai Masuk (Mutasi) Pengajuan Pensiun Untuk Pegawai yang Mencapai Batas Usia Pensiun Administrasi mutasi keluar pegawai Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA/KL) Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

79.

Penyusunan Masukan Rencana Strategis (Renstra)


80.

Permintaan Barang Persediaan


81.

Administrasi BMN Pengadaan atas Beban APBN


82.

Administrasi BMN Transfer Masuk


83.

Distribusi Barang Persediaan


84.

Pengajuan Pembayaran Gaji Pegawai Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Penerbitan Nota Dinas Jadwal PPKP



90.

Laporan Lima Belas Harian Penyusunan Laporan Melanjutkan Pendidikan Di Luar Kedinasan atas inisiatif sendiri Penyusunan Laporan Selesai Melanjutkan Pendidikan Di Luar Kedinasan atas inisiatif sendiri Laporan bulanan data Kepegawaian

91.

Proses Pengajuan Permintaan Uang Persediaan (UP)


92.

Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa


93.

Pembuatan DP3 Pelaksana dan Eselon V


94.

Pembuatan DP3 Eselon IV


70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

85. 86. 87. 88. 89.

011/SOP-BC/KPP MC/2011 012/SOP-BC/KPP MC/2011 013/SOP-BC/KPP MC/2011 014/SOP-BC/KPP MC/2011 015/SOP-BC/KPP MC/2011 016/SOP-BC/KPP MC/2011 017/SOP-BC/KPP MC/2011 018/SOP-BC/KPP MC/2011 019/SOP-BC/KPP MC/2011

026/SOP-BC/KPP MC/2011 027/SOP-BC/KPP MC/2011 029/SOP-BC/KPP MC/2011 030/SOP-BC/KPP MC/2011 031/SOP-BC/KPP MC/2011

NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

95.

Penyusunan Laporan Bulanan SE-11


96.

Penyusunan Summary Report Pengembalian Cukai dan/ atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Pelayanan Pemasukan Barang Kena Cukai (Bkc) Yang Belum Dilunasi Cukainya Yang Akan Digunakan Sebagai Bahan Baku Atau Bahan Penolong Yang Hasil Akhirnya Berupa Bkc Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan Ke Pabrik Lainnya


Pelayanan Pengeluaran BKC dengan Dokumen PMBKC Pelunasan 100. Pelayanan Pengeluaran BKC dengan Dokumen PMBKC Tujuan Ekspor 101. Pelayanan Pengeluaran BKC yang Tidak Dipungut Cukai Ke/Dari Pabrik/ Tempat Penyimpanan Lainnya Berada dalam Pengawasan Satu KPPBC 102. Administrasi Pengembalian Pita Cukai Akhir Tahun


103. Penatausahaan dan Pelaporan Penerimaan 104. Penerbitan Surat Pemberitahunan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) 105. Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau 106. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1) berdasarkan Nota pengenaan Sanksi Administrasi (NPSA) 107. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-2)


108. Pelayanan Pendaftaran PMBKC Tujuan Ekspor 109. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1) berdasarkan CK-1 (Utang cukai) yang Tidak Dibayar pada saat Jatuh Tempo atau Kekurangan Pembayaran Cukai 110. Pelayanan Pembelian Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 111. Administrasi Kedatangan Pita Cukai 112. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (revisi atas yang sudah ditetapkan) 113. Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Informasi


114. Tatalaksana penindakan Kepabeanan dan Cukai


115. Pelaporan Data Penindakan


116. Tata Laksana Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 117. Tata Laksana Penanganan atas Dugaan Pelanggaran Administrasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai


118. Penatausahaan Barang Hasil Penindakan


119. Pelaporan Data Penyidikan dan BHP


120. Penanganan Perkara


121. Penerbitan NHI


122. Penerbitan Rekomendasi Lainnya


123. Penerbitan Informasi Intelijen Lainnya


97. 98.

99.

038/SOP-BC/KPP MC/2011 039/SOP-BC/KPP MC/2011


043/SOP-BC/KPP MC/2011 045/SOP-BC/KPP MC/2011 046/SOP-BC/KPP MC/2011 047/SOP-BC/KPP MC/2011 048/SOP-BC/KPP MC/2011 050/SOP-BC/KPP MC/2011

051/SOP-BC/KPP MC/2011 052/SOP-BC/KPP MC/2011 053/SOP-BC/KPP MC/2011



NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

124. Pelayanan Penyuluhan/ Sosialisasi atas Permohonan Pengguna Jasa/ Stakeholder (sebagai Narasumber/ Pembicara) 125. Pelayanan Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Pengguna Jasa/ Stakeholder 126. Press release


127. Up date Web Site 128. Layanan Informasi dan Bimbingan Kepatuhan Pengguna Jasa 129. Pelaksanaan PKPT Pelayanan dan Administrasi


130. Pelaksanaan PKPT Pengawasan


131. Penanganan Informasi dan Laporan Kinerja 132. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan Secara Manual 133. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan Secara Elektronik


066/SOP-BC/KPP MC/2011 067/SOP-BC/KPP MC/2011 069/SOP-BC/KPP MC/2011 070/SOP-BC/KPP MC/2011


Keterangan : SOP secara detil dapat dilihat pada lembar lanjutan Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini. DIREKTUR JENDERAL,

Ttd


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- /BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor Revisi

: :

001/SOP-BC/CUKAI/2011

Tanggal : Tanggal :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT CUKAI STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT YANG DIAJUKAN SECARA MANUAL

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau pengajuan awal dan tambahan di Kantor Pusat DJBC yang diajukan secara manual, dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari tambahan oleh Direktur Cukai sampai dengan diserahkannya siap dikirimkannya pita cukai disertai Daftar Pengiriman Pita Cukai (DP2C). 2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1). 3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau. 4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Direktorat Cukai Kantor Pusat DJBC. PERSYARATAN: 1. KPPBC belum memiliki SAC Sentralisasi. 2. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal : a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan; b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan 3. P3C pengajuan awal dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk kebutuhan 1 bulan berikutnya kepada Kepala KPPBC. 4. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai. 5. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal : a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; b. pengusaha mengalami kenaikan golongan; c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE. 6. Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada Kepala KPPBC dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi 7. P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat pada tanggal 20 pada bulan pengajuan CK-1. 8. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan, sama dengan jenis pita cukai pada P3C pengajuan awal untuk periode yang sama.

9. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pita cukai : a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau b. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. 10. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar. 11. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkan jumlah ke bawah dan harus dalam kelipatan 10. 12. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3C pengajuan awal dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu: 1. Penerimaan P3C sampai dengan penerbitan Order Bea Cukai (OBC) paling lama 2 (dua) hari. 2. Pencetakan Pita Cukai dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari. 3. Penerimaan dan penyiapan pita cukai untuk dikirim ke KPPBC dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.

Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT CUKAI

NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL

STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT YANG DIAJUKAN SECARA MANUAL

NO.

AKTIVITAS

DIREKTUR CUKAI

KASUBDIT PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

KASI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

PELAKSANA PADA SEKSI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

KASI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

PELAKSANA PADA SEKSI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA/SAC

: 001/SOP-BC/CUKAI/2011 : 28 Desember 2011 : :

PENCETAK PITA CUKAI

MULAI 1. Direktur Cukai menerima P3C lembar ke-2 dari

KPPBC kemudian memberikan disposisi untuk diproses lebih lanjut kepada Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

MENERIMA DAN MENDISPOSISI

2

P3C MMEA

2 Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima P3C lembar ke-2 kemudian mendiposisikan kepada Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya


3 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima dan mendisposisikan P3C kepada pelaksana untuk diteliti dan dibukukan


4 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima disposisi dan P3C kemudian membukukan dalam buku bambu P3C

MENERIMA DAN MEMBUKUKAN

BUKU BAMBU P3C MMEA

5 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya melakukan perekaman P3C ke dalam komputer serta menyimpan berkasnya

MEREKAM DATA P3C MMEA

DATA BASE

2 P3C MMEA

D

6 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya meneliti ulang kembali data P3C yang telah disimpan dalam komputer dengan berkas hard copy P3C kemudian membuat usulan pesanan pita cukai (konsep OBC) asal impor berdasar P3C secara berjenjang diserahkan kepada Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

MENELITI ULANG & MEMBUAT OBC

KONSEP OBC

7 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep OBC

8 Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya meneliti dan menandatangani OBC

MENELITI DAN MEMPARAF

MENELITI DAN MENANDATANGANI

OBC

9 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima OBC yang telah ditandatangani Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya kemudian mendisposisikan kepada pelaksana untuk melakukan pengecekan ulang, mengarsip urut tanggal, dan mengirim ke penyedia pita cukai

MENERIMA DAN MENDISPOSI SI

menerima OBC, 10 Pelaksana mengadministrasikan dan mengirimkan OBC kepada Pencetak Pita Cukai

MENERIMA DAN MENGADMINISTRASIKAN

D

11 Pencetak Pita Cukai menerima, mencetak pita cukai sesuai dengan OBC, Setelah selesai kemudian mengirimkan pita cukai ke Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya dengan Berita Acara Serah Terima

OBC

BAST DARI PENYEDIA PC

PITA CUKAI

12 Kepala Seksi Penyediaan menerima pita cukai, Berita Acara dan mendisposisikan kepada pelaksana untuk memeriksa

2

MENERIMA, MEMERIKSA PC & MEMBUAT BAST

1

KPPBC/KPU

NO.

AKTIVITAS

DIREKTUR CUKAI




KASI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

PELAKSANA PADA SEKSI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA/SAC

PENCETAK PITA CUKAI

1

2

13 pelaksana melakukan pemeriksaan - dalam hal tidak sesuai, pelaksana membuat BA hasil pemeriksaan agar BAST disesuaikan - dalam hal sesuai, meneruskan kepada Kepala Seksi penyediaan

Y

KPPBC/KPU


SESUAI? N

MEMBUAT BA HASIL PEMERIKSA AN

BA

14 Kepala seksi penyediaan menandatangani BAST dan menyampaikan pita cukai disertai BA kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan pendistribusian Pita Cukai dan TPCL (Kepala Seksi Penyimpanan)

MENANDATANGANI BAST

BA


PITA CUKAI

15 Kepala Seksi Penyimpanan menerima pita cukai dan BA

MENERIMA, MEMERIKSA & MENANDA TANGANI

BA

PITA CUKAI

16 pelaksana melakukan pemeriksaan - dalam hal tidak sesuai, pelaksana membuat BA hasil pemeriksaan agar BA disesuaikan - dalam hal sesuai, merekam BA ke dalam SAC

MENERIMA & MEMERIKSA,

Y SESUAI?

N MEMBUAT BA HASIL PEMERIKSA AN

BA

17 Pelaksana pada Seksi Penyimpanan menerima dan memeriksa disposisi, BA, pita cukai kemudian mengirim tembusan BA ke Seksi Penyediaan, dan menyimpan pita cukai di Gudang Pita Cukai. Pita Cukai yang diterima akan direkam di komputer untuk diperhitungkan dengan CK-1A yang diajukan oleh importir

MEREKAM

PEMISAHAN LOKASI PENYEDIAAN

PENYEDIA AN KPPBC

PENYEDIA AN KP

- Dalam hal penyediaan kantor Pita Cukai disimpan di gudang pita cukai MENYIMPAN PC

- dalam hal penyediaan KPPBC, pita cukai dikirimkan ke KPPBC yang bersangkutan dengan disertai DP2C END

MEMBUAT DP2C DAN MENGIRIM KAN PC

DP2C DP2C

PITA CUKAI PITA CUKAI

SELESAI


Nomor Revisi

: :

002/SOP-BC/CUKAI/2011

Tanggal : Tanggal :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT CUKAI STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau pengajuan awal dan tambahan di Kantor Pusat DJBC yang diajukan secara manual, dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari tambahan oleh Direktur Cukai sampai dengan diserahkannya siap dikirimkannya pita cukai disertai Daftar Pengiriman Pita Cukai (DP2C). 2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1). 3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau. 4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Direktorat Cukai Kantor Pusat DJBC. PERSYARATAN: 1. KPPBC belum memiliki SAC Sentralisasi. 2. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal : a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan; b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan 3. P3C pengajuan awal dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk kebutuhan 1 bulan berikutnya kepada Kepala KPPBC. 4. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai. 5. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal : a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; b. pengusaha mengalami kenaikan golongan; c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE. 6. Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada Kepala KPPBC dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi 7. P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat pada tanggal 20 pada bulan pengajuan CK-1. 8. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan, sama dengan jenis pita cukai pada P3C pengajuan awal untuk periode yang sama.

9. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pita cukai : a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau b. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. 10. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar. 11. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkan jumlah ke bawah dan harus dalam kelipatan 10. 12. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3C pengajuan awal dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu: 1. Penerbitan Order Bea Cukai (OBC) paling lama 2 (dua) hari. 2. Pencetakan Pita Cukai dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari. 3. Penerimaan dan penyiapan pita cukai untuk dikirim ke KPPBC dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT CUKAI


STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK

NO.

AKTIVITAS

SISTEM APLIKASI CUKAI (SAC)




PELAKSANA PADA SEKSI KASI PENYEDIAAN PITA CUKAI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN DAN TANDA PELUNASAN TANDA PELUNASAN CUKAI CUKAI LAINNYA LAINNYA/SAC

: 002/SOP-BC/CUKAI/2011 : 28 Desember 2011 : :

PENCETAK PITA CUKAI

MULAI 1. Sistem Aplikasi Cukai (SAC) meneruskan data

P3C dari KPPBC

MENERUSKAN P3C SECARA ELEKSTRONIK

DATA P3C

6 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya meneliti ulang kembali data P3C kemudian membuat usulan pesanan pita cukai (konsep OBC) asal impor berdasar P3C secara berjenjang diserahkan kepada Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

MENELITI ULANG & MEMBUAT OBC

KONSEP OBC

7 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep OBC

8 Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya meneliti dan menandatangani OBC

MENELITI DAN MEMPARAF


OBC

9 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima OBC yang telah ditandatangani Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya kemudian mendisposisikan kepada pelaksana untuk melakukan pengecekan ulang, mengarsip urut tanggal, dan mengirim ke penyedia pita cukai

MENERIMA DAN MENDISPOSI SI

10 Pelaksana menerima OBC, mengadministrasikan dan mengirimkan OBC kepada Pencetak Pita Cukai

MENERIMA DAN MENGADMINISTRASIKAN

D 11 Pencetak Pita Cukai menerima, mencetak pita cukai sesuai dengan OBC, Setelah selesai kemudian mengirimkan pita cukai ke Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya dengan Berita Acara Serah Terima

OBC


PITA CUKAI

12 Kepala Seksi Penyediaan menerima pita cukai, Berita Acara dan mendisposisikan kepada pelaksana untuk memeriksa


13 pelaksana melakukan pemeriksaan - dalam hal tidak sesuai, pelaksana membuat BA hasil pemeriksaan agar BAST disesuaikan - dalam hal sesuai, meneruskan kepada Kepala Seksi penyediaan


Y SESUAI?


BA

1

KPPBC/KPU

NO.

AKTIVITAS

SISTEM APLIKASI CUKAI (SAC)




14 Kepala seksi penyediaan menandatangani BAST dan menyampaikan pita cukai disertai BA kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan pendistribusian Pita Cukai dan TPCL (Kepala Seksi Penyimpanan)

PELAKSANA PADA SEKSI KASI PENYEDIAAN PITA CUKAI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN DAN TANDA PELUNASAN TANDA PELUNASAN CUKAI CUKAI LAINNYA LAINNYA/SAC

PENCETAK PITA CUKAI

KPPBC/KPU

1

MENANDATANGANI BAST

BA BAST DARI PENYEDIA PC

PITA CUKAI

15 Kepala Seksi Penyimpanan menerima pita cukai dan BA

MENERIMA, MEMERIKSA & MENANDA TANGANI

BA

PITA CUKAI

16 pelaksana melakukan pemeriksaan - dalam hal tidak sesuai, pelaksana membuat BA hasil pemeriksaan agar BA disesuaikan - dalam hal sesuai, merekam BA ke dalam SAC

MENERIMA & MEMERIKSA,

Y SESUAI?


BA

17 Pelaksana pada Seksi Penyimpanan menerima dan memeriksa disposisi, BA, pita cukai kemudian melakukan perekaman pada SAC SAC akan melakukan pemisahan lokasi penyediaan

MEREKAM

PEMISAHAN LOKASI PENYEDIAAN

PENYEDIA AN KPPBC

PENYEDIA AN KP

- Dalam hal penyediaan kantor Pita Cukai disimpan di gudang pita cukai - dalam hal penyediaan KPPBC, pita cukai dikirimkan ke KPPBC yang bersangkutan dengan disertai DP2C

MENYIMPAN PC

END

MEMBUAT DP2C DAN MENGIRIM KAN PC

DP2C DP2C PITA CUKAI PITA CUKAI

SELESAI


Nomor

: 001/SOP-BC/TK/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal

:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ATAS PENERUSAN USULAN PERUNTUKAN BARANG MILIK NEGARA DASAR HUKUM : 1. 2. 3. 4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010 tentang ........................................................................ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Dikuasai Negara dan Milik Negara.

DESKRIPSI : 1.

2.

3.

SOP ini menjelaskan proses penerusan usulan peruntukan Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan / Kantor Wilayah DJBC / KPU BC / KPPBC kepada Menteri Keuangan, dimulai sejak penerimaan usulan peruntukan BMN sampai dengan terbitnya surat usulan peruntukan BMN dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai siap didistribusikan; Penerusan usulan peruntukan BMN adalah penyampaian daftar BMN beserta usulan peruntukan antara lain : dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, ditetapkan status penggunaannnya, dan/atau dihapuskan kepada Menteri Keuangan; Unit Pelaksana SOP ini adalah Subdirektorat Impor Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PERSYARATAN : 1.

2.

Direktur Penindakan dan Penyidikan / Kepala Kanwil DJBC / Kepala KPU BC / Kepala KPPBC mengajukan surat usulan peruntukan BMN yang dilengkapi dengan daftar BMN beserta usulan dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, ditetapkan status penggunaannya, dan/atau dihapuskan; Surat usulan dilampiri dengan Surat Keputusan Penetapan BMN serta perkiraan nilai barang.

BIAYA : Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN : Usulan peruntukan BMN diselesaikan selama-lamanya dalam waktu 14 hari kerja sejak usulan diterima lengkap dan benar.

Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd. Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

: 001/SOP-BC/TK/2011 : 28 Desember 2011 : :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERUSAN USULAN PERUNTUKAN BMN

NO

AKTIVITAS

1

TU Direktur Teknis Kepabeanan menerima dan mengadministrasikan surat usulan peruntukan BMN yang dilengkapi dengan SKEP BMN dan dokumen pendukung lainnya dari Kantor Pabean

DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

KASUBDIT IMPOR

KASI TPS DAN TPP

PELAKSANA SEKSI TPS dan TPP

TU DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

TU SUBDIT IMPOR

DIREKTUR JENDERAL

MULAI

SKEP BMN, SURAT USULAN

SOP ADM. SURAT MASUK

2

3

4

5

6

Direktur Teknis Kepabeanan menerima dan mendisposisikan kepada Kasubdit Impor

TELITI & DISPOSISI

TU Subdit Impor menerima dan mengadministrasikan surat usulan BMN yang telah didisposisi oleh Direktur Teknis Kepabeanan

SOP ADM. SURAT MASUK

Kasubdit Impor menerima dan mendisposisi kepada Kasi TPS dan TPP

TELITI & DISPOSISI

Kasi TPS dan TPP menerima dan mendisposisi kepada pelaksana Seksi TPS dan TPP untuk dilakukan update pada sistem aplikasi BMN

TELITI & DISPOSISI

Pelaksana Seksi TPS dan TPP melakukan penelitian atas surat usulan BMN dan dokumen lampirannya, - dalam hal usulan belum lengkap dan benar, membuat konsep surat permintaan dokumen atau data yang dibutuhkan kepada Kantor Pabean - dalam hal usulan sudah lengkap, melakukan update database .

TELITI & DISPOSISI

BUAT KONSEP

T

LENGKAP ?

Y PERMINTAAN DOKUMEN CEK DATABASE

Y ADA?

T

7

Pelaksana Seksi TPS dan TPP melakukan update database aplikasi BMN dan membuat konsep surat penerusan dan surat usulan BMN

UPDATE DATABASE

DATABASE

BUAT KONSEP SURAT PENERUSAN

KONSEP SURAT PENERUSAN & USULAN BMN

8

9

Kasi TPS dan TPP meneliti dan memaraf konsep surat penerusan usulan BMN kemudian meneruskan ke Kasubdit Impor

TELITI & PARAF

Kasubdit Impor meneliti dan memaraf konsep surat penerusan usulan BMN kemudian menerukan ke Direktur Teknis Kepabeanan

10 Direktur Teknis Kepabeanan meneliti dan memaraf konsep surat penerusan usulan BMN dan menandatangani nota dinas ke Direktur Jenderal kemudian diteruskan ke Direktur Jenderal untuk keputusan lebih lanjut

TELITI & PARAF

TELITI & PARAF

NOTA DINAS DIREKTUR

11 TU Direktur Teknis Kepabeanan mengadministrasikan surat penerusan usulan BMN

SOP ADM. SURAT KELUAR

SELESAI

Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd,Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

KONSEP SURAT PENERUSAN & USULAN BMN

Nomor : 001/SOP-BC/P2/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

Tanggal

:

:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA

DASAR HUKUM : 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan. 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan. 10. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.

DESKRIPSI : 1.

2.

3. 4.

5.

SOP ini menggambarkan tentang tata cara penerimaan Laporan Pelanggaran (LP) dari Unit Penindakan atau laporan dugaan pelanggaran pidana lainnya dari hasil pengembangan penyidikan, hasil penelitian dari unit lainnya, hasil tertangkap tangan atau penyerahan dari instansi lain, dimulai sejak diterimanya LP / laporan dugaan tindak pidana dari unit lainnya / surat pelimpahan perkara dari instansi lain oleh Kasubdit Penyidikan sampai dengan penunjukan dan penyampaian Lembar Penerimaan Perkara (LPP) kepada Tim Peneliti. Tindak pidana Kepabeanan dan Cukai adalah setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penerimaan perkara dilaksanakan berdasarkan LP oleh Unit Penindakan atau laporan dugaan pelanggaran pidana lainnya. Pelaksanaan penerimaan perkara meliputi kegiatan : a. penerimaan LP dari unit penindakan atau instansi lain; b. penyampaian tanda terima atau respon elektronis; c. penuangan dalam LPP. Unit Pelaksana SOP ini adalah Subdirektorat Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PERSYARATAN : 1.

2.

3.

Laporan Pelanggaran dari unit penindakan diterima dalam hal dilengkapi dengan : a. Surat Bukti Penindakan, b. Laporan Tugas Penindakan, c. Dokumen lain yang terkait. Laporan dugaan tindak pidana dari hasil pengembangan penyidikan, hasil penelitian dari unit lainnya dan hasil tertangkap tangan oleh Pejabat diterima dalam hal dilengkapi dengan sekurang-kurangnya dokumen hasil penelitian atau pemeriksaan yang terkait dengan dugaan pelanggaran pidana; Surat pelimpahan perkara dari instansi lain diterima dalam hal dilengkapi dengan : a. Laporan Kejadian / Laporan Polisi, b. Hasil pemeriksaan (dituangkan dalam BAW) c. Terdapat kelengkapan / keberadaan barang hasil penindakan, dokumen / surat terkait saksi-saksi.


NORMA WAKTU LAYANAN : Proses penghitungan waktu penerimaan perkara memerlukan waktu 1 (satu) hari.

Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd,Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

: 001/SOP-BC/P2/2011 : 28 Desember 2011 : :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERIMAAN PERKARA

NO

AKTIVITAS

1

Kasubdit Penyidikan menerima dan mendisposisi Laporan Pelanggaran (LP) dari unit penindakan / penelitian unit lain / tertangkap tangan / instansi lain kepada Kasi Penyidikan

KASUBDIT PENYIDIKAN

KASI PENYIDIKAN

PENELITI PERKARA

TIM PENELITI

MULAI

Lamp. LP dari unit penindakan : - Surat Bukti Penindakan - Laporan Tugas Penindakan - Dokumen terkait penindakan lainnya Lamp. Laporan tindak pidana lainnya - Dokumen hasil penelitian / pemeriksaan terkait dugaan TP

LP / Laporan dari Unit Lain + Lampiran

TERIMA & DISPOSISI

Lamp. Pelimpahan perkara dari instansi lain - Laporan Kejadian / Laporan Polisi - Hasil pemeriksaan awal (BAW) - Resume Perkara / Hasil Penindakan 2

Kasi Penyidikan menerima dan mendisposisi LP dari unit lain kepada Peneliti Perkara TERIMA & DISPOSISI

3

Peneliti Perkara menuangkan LP dari unit lain kedalam Lembar Penerimaan Perkara (LPP) sebagai dasar untuk melakukan penelititan pendahuluan serta membuat tanda terima penerimaan perkara / respon elektronik

BUAT & TANDA TANGAN LPP

LPP, TANDA TERIMA / RESPON ELEKTRONIK

4

Kepala Seksi Penyidikan meneliti dan menandatangani LPP dan menyampaikannya kepada Kasubdit Penyidikan

TELITI, TANDA TANGAN

LPP

5

Kasubdit Penyidikan meneliti dan menandatangani LPP kemudian mendisposisikannya kepada Kasi Penyidikan

TELITI, TANDA TANGAN, DISPOSISI

LPP

6

7

Kasi Penyidikan menerima LPP, menunjuk Tim Peneliti dan mendisposisi LPP kepada Tim Peneliti melalui Peneliti Perkara

Peneliti Perkara menerima dan meneruskan LPP kepada Tim Peneliti disertai berkas-berkas kemudian mengarsipkan LPP.

TERIMA, TUNJUK TIM, DISPOSISI

TERIMA, TERUSKAN LPP, ARSIP

N

SELESAI


LPP + BERKAS-BERKAS

Nomor : 002/SOP-BC/P2/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

Tanggal

:

:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DAN REGISTRASI TAHANAN

DASAR HUKUM : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.10-PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan Pada Kantor Pusat DJBC Departemen Keuangan RI Sebagai Cabang Rutan. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.

DESKRIPSI : 1.

2.

3. 4. 5. 6.

SOP ini menggambarkan tentang proses penerimaan dan registrasi tahanan dimulai dari penerimaan berkas permohonan penitipan tahanan dari PPNS DJBC sampai dimasukkannya tahanan ke ruang sel tahanan cabang Rutan. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP); Cabang Rumah Tahanan Negara DJBC adalah cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba); Tahanan yang dapat ditempatkan di Cabang Rutan DJBC adalah tersangka tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai; Penerimaan dan registrasi tahanan ini merupakan bagian dari tata cara penatausaan tahanan; Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Tempat Tahanan Subdirektorat Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PERSYARATAN : 1. 2. 3.

Penahanan dilakukan oleh PPNS DJBC sesuai Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) dari atasannya; Penempatan Tahanan pada Cabang Rutan DJBC, dilakukan oleh PPNS DJBC berdasarkan surat perintah penahanan dan dituangkan dalam Berita Acara; Permohonan dilampiri : a. Surat Perintah Tugas Penyidikan b. Surat Perintah Penangkapan c. Berita Acara Penangkapan d. Surat Perintah Penahanan e. Berita Acara Penahanan f. Laporan Kejadian (LK) g. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)


NORMA WAKTU LAYANAN : Sejak permohonan diterima sampai tahanan dimasukkan ke ruang sel tahanan cabang Rutan, memerlukan waktu selama-lamanya 1 (satu) hari kerja.

Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd,Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

: 002/SOP-BC/P2/2011 : 28 Desember 2011 : :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DAN REGISTRASI TAHANAN

NO

AKTIVITAS

PPNS DJBC

KASI TEMPAT TAHANAN (KEPALA CAB. RUTAN)

PELAKSANA SEKSI TEMPAT TAHANAN

MULAI

1

Penyidik (PPNS DJBC) KWBC atau KPPBC mengajukan surat permohonan penitipan tahanan kepada Kasi Tempat Tahanan BERKAS PERMOHONAN

2

3

MENERIMA

Kasi Tempat Tahanan meneliti dan mendisposisi surat permohonan kepada Pelaksana untuk melakukan penelitian berkas.

TELITI & DISPOSISI

Pelaksana melakukan penelitian berkas, dalam hal berkas belum lengkap melakukan konfirmasi ke Penyidik, dalam hal berkas telah lengkap melakukan pencatatan dalam Buku Daftar Tahanan, membuat dan/atau menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Penitipan tahanan

TELITI BERKAS

T

LENGKAP ?

Y MENCATAT, MEMBUAT BA, MELAPOR

BA PENITIPAN

4

Kepala Cabang Rutan meneliti BA Penerimaan dan Penitipan serta berkas kelengkapan, - dalam hal setuju memerintahkan pelaksana membawa dan memasukkan tahanan ke ruang sel tahanan - dalam hal tidak setuju berkas dikembalikan kepada PPNS DJBC

MNELITI

T SETUJU?

Y MEMERINT AHKAN

5

Pelaksana menempatkan dan menerima tahanan. MENEMPAT KAN TAHANAN

SELESAI


DATABASE TAHANAN


LAMPIRAN V

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-

/BC/2011

TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TUGAS AUDIT (UMUM)

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai. DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan Surat Tugas Audit yang dimulai sejak adanya perintah untuk menyusun Surat Tugas Audit sampai dengan pengarsipan dan distribusi Surat Tugas Audit. 2. Penerbitan Surat Tugas Audit adalah pemberian penugasan kepada tim audit untuk melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan/cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan perundangundangan di bidang kepabeanan/cukai. 3. Penerbitan Surat Tugas Audit Umum bertujuan untuk menunjuk pelaksana audit kepabeanan dan audit cukai sesuai Daftar Rencana Obyek Audit (DROA) yang telah mendapat Nomor Penugasan Audit (NPA) dari Direktorat Audit, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan memperhatikan beban kerja dan ketersediaan dana perjalanan dinas. 4. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. PERSYARATAN : Adanya DROA yang telah mendapat Nomor Penugasan Audit (NPA) dari Direktorat Audit. BIAYA : Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja. Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B

: 001/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 Desember 2011 : :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TUGAS AUDIT (UMUM)

NO.

AKTIVITAS

1

Kepala Seksi Pelaksanaan Audit Memerintahkan Pelaksana untuk membuat Konsep Surat Tugas Audit sesuai DROA yang telah mendapatkan NPA dari Direktur Audit.

2

KEPALA KANTOR

KEPALA BIDANG AUDIT

KASI PELAKSANAAN AUDIT

PELAKSANA

MULAI

MEMERINTAHK AN MENYUSUN KONSEP ST

Pelaksana menyusun Konsep Surat Tugas Audit dan Nota Dinas Pengantar ke Kepala Kantor.

MENYUSUN KONSEP ST

KONSEP ST

KONSEP ND

3

Kepala Seksi Pelaksanaan Audit meneliti dan memaraf. MENELITI DAN MEMARAF

4

Kepala Bidang Audit meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas serta menandatangani Nota Dinas Pengantar.

MENELITI, MEMARAF ST, MENANTANGAN I ND

KONSEP ST

NOTA DINAS

5

Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Konsep Surat Tugas Audit.

MENELITI DAN MENANTANGA NI ST

ST

6

Pelaksana mengarsip dan mendistribusikan Surat Tugas Audit, dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal 2. Direktur Audit 3. Auditee

MENGARSIP DAN MENDISTRIBUSI KAN

N

SELESAI

Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TINDAK LANJUT AUDIT

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan Surat Tindak Lanjut yang dimulai sejak adanya Laporan Hasil Audit yang memerlukan penerbitan Surat Tindak Lanjut sampai dengan pengarsipan dan pendistribusian Surat Tindak lanjut. 2. Penerbitan Surat tindak lanjut dilakukan dalam hal: a.

Tidak terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;

b.

Nilai Pabean tidak dapat diterima berdasarkan Nilai Transaksi dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali nilai pabean kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit;

c.

Nilai Pabean tidak dapat diterima berdasarkan Nilai Transaksi dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali nilai pabean kepada unit yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk audit yang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama;

d.

Terdapat perbedaan penafsiran tentang tarif dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali tarif kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit; dan/atau

e.

Terdapat perbedaan penafsiran tentang tarif dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali tarif kepada unit yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk audit yang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama; dan/atau

f.

Terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B

PERSYARATAN : Adanya Laporan Hasil Audit yang memerlukan penerbitan Surat Tindak Lanjut. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja. Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B

NOMOR : 002/SOP-BC/KPU B/2011 TANGGAL : 28 Desember 2011 REVISI : TANGGAL :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TINDAK LANJUT AUDIT

NO.

AKTIVITAS

1

Tim audit berdasarkan rekomendasi LHA yang bersangkutan menyiapkan konsep surat tindak lanjut

KEPALA KANTOR

KEPALA BIDANG AUDIT

KASI PELAKSANAAN AUDIT

TIM AUDIT

PELAKSANA

MULAI

MEMBUAT KONSEP SURAT TL

KONSEP SURAT TL

2

3

4

Kepala Seksi Pelaksanaan Audit Meneliti dan Memaraf Konsep Surat Tindak Lanjut.

MENELITI DAN MEMARAF

Kepala Bidang Audit Meneliti dan Memaraf Konsep Surat Tindak Lanjut.

Kepala Kantor Meneliti dan Menandatangani Konsep Surat Tindak Lanjut.


MENELITI DAN MENANDATANG ANI

SURAT TL

5

Pelaksana mengarsip dan mendistribusikan Surat Tindak Lanjut, dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal 2. Direktur Audit 3. Auditee


N

SELESAI


Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA OBYEK AUDIT (DROA)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai.

6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011.

7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai. DESKRIPSI :

1. SOP ini menggambarkan proses penyusunan DROA yang dimulai sejak adanya Surat Tugas dari Kepala Bidang Audit sampai dengan dikirimkannya DROA kepada Direktur Audit. 2. Penyusunan DROA adalah proses penyusunan Obyek Audit yang diusulkan kepada Direktur Audit berdasarkan Database Obyek Audit yang disusun secara selektif untuk periode 6 (enam) bulan berdasarkan manajemen risiko. 3. Penyusunan DROA bertujuan untuk merencanakan audit terhadap obyek audit tertentu disertai alasan dan rencana waktu pelaksanaannya. 4. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : Adanya Surat Tugas Penyusunan DROA. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Tugas Penyusunan DROA. Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA OBYEK AUDIT (DROA)

NO.

AKTIVITAS

1

Kepala Bidang Audit menerbitkan Surat Tugas (ST) Penyusunan DROA

KEPALA KANTOR

KEPALA BIDANG AUDIT

KASI PERENCANAAN AUDIT

PELAKSANA

MULAI MENERBITK AN SURAT TUGAS PENYUSUNA N DROA

SURAT TUGAS

2

3

Kepala Seksi Perencanaan Audit menerima mendisposisikan ST Penyusunan DROA ke pelaksana

MENERIMA DAN MENDISPO-SISI

Pelaksana menganalisa Database Objek Audit berdasarkan manajemen risiko, dan menyusun konsep DROA, Konsep Surat Penyampaian DROA ke Direktur Audit dan Konsep Nota Dinas Ke Kepala Kantor.

MENGANALISA DATABASE OBYEK AUDIT & KONSEP DROA

KONSEP DROA KONSEP SURAT KONSEP ND

4

5

6

Kepala Seksi Perencanaan Audit meneliti, menganalisa, memaraf konsep DROA, Surat Penyampaian DROA dan Nota Dinas.


Kepala Bidang Audit meneliti dan memaraf Konsep DROA dan Surat Penyampaian DROA, serta meneliti dan menandatangani Nota Dinas. Kepala Kantor Meneliti dan menandatangani Konsep DROA dan Surat Penyampaian DROA.

MENELITI, MEMARAF, DAN MENANDATANG ANI

MENELITI, DAN MENANDATANG ANI

DROA SURAT PENYAMPAIAN DROA

7

Pelaksana mengarsipkan dan mendistribusikan DROA dan Surat Penyampaian DROA kepada Direktur Audit dengan tembusan Direktur Jenderal.


N

SELESAI


Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI DAN PEREKAMAN HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses evaluasi dan perekaman hasil audit kepabeanan dan cukai yang dimulai sejak adanya Laporan Hasil Audit (LHA) sampai dengan penyampaian Laporan Perekaman kepada Kepala Bidang Audit. 2. Evaluasi Hasil Audit merupakan proses evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai. 3. Evaluasi Hasil Audit bertujuan untuk : a. menilai pemenuhan prosedur pelaksanaan audit sesuai tata laksana audit di bidang kepabeanan dan cukai. b. menilai pemenuhan pelaksanaan audit sesuai standar audit dan program audit di bidang kepabeanan dan cukai. c. menilai kinerja pegawai yang melaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai. d. membuat profil auditee yang telah diaudit. 4. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.

PERSYARATAN : Adanya Laporan Hasil Audit. BIAYA : Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya LHA sampai dengan penyampaian laporan hasil perekaman ke Kepala Bidang Audit. Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002



: 004/SOP-BC/KPU B/2011 : 28 DESEMBER 2011 : :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI DAN PEREKAMAN HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI

NO.

AKTIVITAS

1

Pelaksana menyerahkan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Kasi Evaluasi Audit

KEPALA BIDANG AUDIT

KASI EVALUASI AUDIT

PELAKSANA

MULAI

LHA

2

3

Kasi Evaluasi Audit meneliti dan mengevaluasi kelengkapan Kertas Kerja Audit (KKA) dan lampiranlampiran LHA berdasarkan kesesuaian dengan peraturan yang digunakan

TELITI & EVALUASI

Pelaksana melakukan perekaman data LHA ke dalam aplikasi SIMAUDI, termasuk menscanning bagian LHA tertentu untuk di upload ke dalam aplikasi SIMAUDI dan membuat konsep laporan perekaman data dan menyerahkannya kepada Kasi Evaluasi Audit

MELAKUKAN PEREKAMAN DAN MEMBUAT KONSEP LAPORAN

DATA BASE

KONSEP LAPORAN PEREKAMAN

4

Kasi Evaluasi Audit meneliti dan mengevaluasi kemudian menandatangani konsep laporan perekaman, dan memerintahkan pelaksana untuk mengarsipkan dan menyerahkan laporan perekaman kepada Kepala Bidang Audit

TELITI & EVALUASI

LAPORAN PEREKAMAN

5

Pelaksana mengarsipkan dan menyampaikan Laporan Perekaman kepada Kepala Bidang Audit.

MENGARSIP DAN MENDISTRIBUSI KAN LAPORAN PEREKAMAN

N

SELESAI


Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI (AUDIT UMUM)

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai yang dimulai sejak adanya Surat Tugas Audit sampai dengan selesainya penyusunan Laporan Hasil Audit. 2. Pelaksanaan Audit merupakan proses kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan/cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan di bidang kepabeanan/cukai. 3. Pelaksanaan Audit bertujuan untuk menguji kepatuhan: a. Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, dan/atau pengusaha pengangkutan atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan/atau b. Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan/atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. 4. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Utama Tipe B. PERSYARATAN : Adanya Surat Tugas Audit BIAYA : Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat tugas/surat perintah dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala Kantor. Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002





STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAKSANAAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI (AUDIT UMUM)

NO.

AKTIVITAS

1

a. Tim Audit menerima Surat Tugas Audit, kemudian mendatangi lokasi auditee.

AUDITEE

KEPALA KANTOR

KEPALA BIDANG AUDIT

TIM AUDIT

MULAI

SURAT TUGAS

b. Tim Audit melakukan penyampaian surat tugas dan observasi.

PENYAMPAIAN ST DAN OBSERVASI

c. Tim Audit membuat dan menyampaian surat permintaan data dan informasi sesuai ruang lingkup audit.

MEMBUAT DAN MENYAMPAIKA N SURAT PERMINTAAN DATA

SURAT PERMINTAAN DATA

SURAT PERMINTAAN DATA

d. Dalam hal data belum dapat diserahkan setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Permintaan Data diterima Auditee maka Tim Audit membuat Surat Peringatan (SP) I.

N LEWAT WAKTU?

1

Y MEMBUAT SP I

SURAT PERINGATAN I

SURAT PERINGATAN I

e. Dalam hal data belum dapat diserahkan setelah lewat waktu 3 (hari) hari kerja sejak Surat Peringatan I diterima Auditee maka Tim Audit membuat Surat Peringatan II.

N LEWAT WAKTU?

2

Y MEMBUAT SP II

SURAT PERINGATAN II

SURAT PERINGATAN II

f. Dalam hal data belum dapat diserahkan setelah lewat waktu 3 (hari) hari kerja sejak Surat Peringatan II diterima Auditee maka Tim Audit membuat Berita Acara Penghentian Audit (BAPA) dan membuat konsep Surat Permintaan Blokir kepada Bidang P2.

N LEWAT WAKTU?

Y MEMBUAT BAPA DAN KONSEP PERMINTAAN BLOKIR

KONSEP PERMINTAAN BLOKIR BAPA

4

1

3

2

Kepala Bidang Audit meneliti dan menandatangani Permintaan Blokir untuk disampaikan kepada Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2)

1

TELITI DAN TANDA TANGAN

PERMINTAAN BLOKIR

MENGIRIMKAN KE BIDANG P2

END

3

a. Apabila data telah diserahkan auditee, Tim Audit menganalisa, mengolah data, melakukan stock opname barang dan menyusun kertas kerja audit berdasarkan program audit yang telah ditetapkan serta membuat Daftar Temuan Sementara (DTS)

1 2

3

ANALISA , OLAH DATA, MEMBUAT KKA DAN DTS

KKA DTS

b. Tim Audit membuat bahan presentasi pelaksanaan audit untuk Kepala Kantor disertai dengan Konsep Surat Pengantar (SP) DTS

MEMBUAT BAHAN PRESENTASI DAN KONSEP SURAT PENGANTAR DTS

BAHAN PRESENTASI KONSEP SP DTS

4

Kepala Kantor mendengarkan presentasi dari Tim Audit, dan menandatangani SP DTS. Untuk selanjutnya DTS diserahkan kepada auditee.

MENDENGARKAN PRESENTASI DAN MENANDATANGAN I SP DTS

DTS DTS

SP DTS

SP DTS

5

Auditee menganalisa DTS dan membuat tanggapan atas DTS tersebut.

DTS TANGGAPAN DTS

6

a. Tim Audit menganalisa tanggapan DTS dan membuat undangan untuk pembahasan akhir

MENGANALISA DAN MEMBUAT UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR

UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR

2

UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR

b. Apabila Auditee tidak dapat memenuhi undangan pembahasan akhir, maka auditee dianggap menyetujui seluruh isi DTS dan Tim Audit dapat langsung membuat Berita Acara Hasil Audit (BAHA)

2

N HADIR?

Y

MENYUSUN BAHA

BAHA

5

c. Apabila auditee dapat memenuhi undangan pembahasan akhir, maka dilakukan pembahasan akhir sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

d. Berdasarkan pembahasan dengan Auditee, maka Tim Audit membuat BAHA dan lampiran BAHA kemudian menandatanganinya bersama dengan auditee.

PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

MEMBUAT RPA, BAHA DAN DAFTAR HADIR

LAMPIRAN BAHA

BAHA

4

5

e. Tim Audit menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA) berdasarkan BAPA atau BAHA

MENYUSUN LHA

LHA

SELESAI


Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B STANDAR OPERASI PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Impor Sementara. DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan permohonan izin impor sementara yang dimulai sejak sejak pemohon mengajukan permohonan izin impor sementara sampai dengan pemohon menerima Keputusan Kepala Kantor tentang pemberian izin Impor Sementara. 2. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam Daerah Pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 3. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Fasilitas dan Seksi Pabean dan Cukai. PERSYARATAN: Pemohon mengajukan surat permohonan izin Impor Sementara yang memuat: a) rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai Barang Impor Sementara; b) pelabuhan tempat pemasukan Barang Impor Sementara; c) lokasi penggunaan Barang Impor Sementara; d) tujuan penggunaan Barang Impor Sementara; dan e) jangka waktu Impor Sementara. Permohonan izin Impor Sementara harus dilampiri dengan: 1. dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan/atau identitas barang, dan jangka waktu Impor Sementara; 2. dokumen yang menjelaskan tentang kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen semacam itu yang masih berlaku; 3. pernyataan tertulis mengenai barang tersebut akan Diekspor Kembali; 4. pernyataan tertulis bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya; 5. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin Impor Sementara; dan 6. dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan. BIAYA: Pelayanan fasilitas ini tidak di pungut biaya.

1

NORMA WAKTU LAYANAN: Pelayanan fasilitas izin Impor Sementara ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B



STANDAR PROSEDUR OPERASI IZIN IMPOR SEMENTARA NO.

AKTIVITAS

1

Pemohon mengajukan permohonan impor sementara secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor dilampiri dengan persyaratan impor sementara, dan menyampaikan kepada Petugas Pelaksana di Front Desk.

PEMOHON

KEPALA KANTOR

KEPALA BIDANG PFPC

KEPALA SEKSI FASILITAS

PFPD

PELAKSANA

MULAI

2

3

4

5

Petugas Pelaksana di Front Desk meneruskan berkas permohonan impor sementara kepada Kepala Bidang PFPC serta membuat dan menyerahkan tanda terima kepada pemohon.

BERKAS PERMOHONAN

TANDA TERIMA

Kepala Bidang PFPC menerima berkas permohonan impor sementara, meneliti dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC untuk diteliti dan diproses lebih lanjut.

BERKAS PERMOHONAN

TELITI & DISPOSISI

Kepala Seksi Fasilitas PC menerima permohonan impor sementara dan menugaskan pelaksana pada Seksi Fasilitas PC untuk memeriksa dan meneliti persyaratan pengajuan impor sementara.

TELITI & DISPOSISI

Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC i iktidakd liti a. apabila lengkap, mengkonfirmasikan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. b. apabila lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada PFPD dengan Nota Dinas (ND) untuk dilakukan penetapan Nilai Pabean dan Klasifikasi Barang.

TELITI KELENGKAP AN

T

SURAT KONFIRMASI

Y KONSEP NOTA DINAS KE

TANDA TANGAN

6

7

PFPD menerima berkas permohonan dan melakukan penelitian dan penetapan Nilai Pabean dan Klasifikasi Barang, dan selanjutnya mengembalikan berkas permohonan beserta hasil penetapan Nilai Pabean dan Klasifikasi Barang kepada Seksi Fasilitas PC.

LENGKAP ?

TELITI & TETAPKAN NILAI PABEAN

Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC : a. menerima dan meneliti disposisi Kepala Seksi Fasilitas PC serta penetapan NP dan Klasifikasi dari PFPD. b. membuat Nota Pendapat (NP) dan konsep surat keputusan persetujuan impor sementara (SKEP) serta menyerahkan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC. c. menerima kembali NP dan konsep surat keputusan persetujuan impor sementara yang tidak disetujui dan diajukan kembali kepada Kepala Seksi Fasilitas PC.

TELITI DISPOSISI & PENETAPAN N. PABEAN

KONSEP NOTA PENDAPAT & KONSEP SKEP/ PENOLAKAN

1

AKTIVITAS

NO. 8

9

PEMOHON

KEPALA KANTOR

KEPALA BIDANG PFPC

Kepala Seksi Fasilitas PC menandatangani konsep NP serta memaraf konsep surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara.

KEPALA SEKSI FASILITAS

PFPD

PELAKSANA

1 TELITI, TANDA TANGANI/ PARAF

Kepala Bidang PFPC menerima, memeriksa, meneliti NP dari Kepala Seksi Fasilitas PC memaraf NP, konsep surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara dan mengajukannya ke Kepala Kantor

TELITI, PARAF

10 Kepala Kantor menerima, memeriksa, meneliti NP dari Kepala Bidang PFPC, menandatangani konsep surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara, serta menyampaikan kepada Kepala Bidang PFPC.

TELITI, TANDA TANGANI

SKEP IMPOR SEMENTARA/ SURAT PENOLAKAN

11 Kepala Bidang PFPC menerima surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC untuk mendistribusikan


12 Kepala Seksi Fasilitas PC menerima surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara, kemudian menugaskan pelaksana pada Seksi Fasilitas PC untuk mendistribusikan.


13 Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC menerima surat keputusan persetujuan impor sementara, mengadministrasikan dan mendustribusikan kepada Pengguna Jasa.

ADMINSTRA SI & DISTRIBUSI

N

12 Pemohon menerima surat keputusan persetujuan impor sementara.

SKEP IMPOR SEMENTARA

SELESAI


Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PENGEMAS YANG DIPAKAI BERULANGKALI (RETURNABLE PACKAGE) DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 3. Surat Edaran Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor SE-516/KPU.02/2009 tanggal 08 April 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pengemas Yang Dipakai Berulang-Ulang (Returnable Package) dan Petikemas Kosong (Empty Container) Ke dan Dari Kawasan Bebas Batam; DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan permohonan izin penggunaan returnable package yang dimulai sejak sejak eksportir/pengirim barang mengajukan permohonan izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali (returnable package) sampai dengan pemohon menerima Keputusan Kepala Kantor tentang pemberian izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali (returnable package). 2. Pemasukan dan Pengeluaran Pengemas Yang Dipakai Berulang-Ulang (Returnable Package) Ke dan Dari Kawasan Bebas Batam 3. Karena pengemas tersebut akan digunakan berulangkali, maka eksportir/pengirim barang mengajukan permohonan izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali (returnable package) dalam kualitas dan jumlah yang sama. 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai, Seksi Administrasi Manifest dan Seksi Pabean dan Cukai. PERSYARATAN: Permohonan untuk memperoleh izin Returnable Package paling sedikit harus memuat: a. b.

Jumlah dan jenis pengemas. Asal barang.

c.

Jangka waktu pemakaian barang.

Permohonan untuk memperoleh izin Returnable Package harus dilampiri: a. Fotocopy NPWP. b. Fotocopy Surat Pemberitahuan Registrasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. Fotocopy Angka Pengenal Impor- Umum. d. Fotocopy Persetujuan Ekspor(PPFTZ-01). e. Fotocopy Pemberitahuan Pabean(PPftz-01). f. Fotocopy Invoice/Packing List. g. Foto Barang. 1

BIAYA: Pelayanan fasilitas ini tidak di pungut biaya. NORMA WAKTU LAYANAN: Pelayanan fasilitas persetujuan izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali (returnable package) ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

2


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B BATAM


STANDAR PROSEDUR OPERASI IZIN PENGGUNAAN RETURNABLE PACKAGE

NO.

AKTIVITAS

1

Pemohon mengajukan permohonan penggunaan returnable package secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor dilampiri dengan persyaratan permohonan penggunaan returnable package, dan menyampaikan kepada Petugas Pelaksana di Front Desk.

2

3

4

5

6

Petugas Pelaksana di Front Desk meneruskan berkas permohonan penggunaan returnable package kepada Kepala Bidang PFPC serta membuat dan menyerahkan tanda terima kepada pemohon.

PEMOHON

KEPALA SEKSI INTELIJEN

PELAKSANA

MULAI

BERKAS PERMOHONAN

TANDA TERIMA

Kepala Bidang PFPC menerima berkas permohonan penggunaan returnable package, meneliti dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC untuk diteliti dan diproses lebih lanjut.

BERKAS PERMOHONAN

TELITI & DISPOSISI

Kepala Seksi Fasilitas PC menerima permohonan penggunaan returnable package dan menugaskan pelaksana pada Seksi Fasilitas PC untuk memeriksa dan meneliti persyaratan penggunaan returnable package.

Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC menerima, memeriksa, dan meneliti kelengkapan berkas permohonan penggunaan returnable package. Apabila tidak lengkap, mengkonfirmasikan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Apabila lengkap diproses lebih lanjut.

KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI PFPC FASILITAS

TELITI & DISPOSISI

TELITI KELENGKA PAN

T

SURAT KONFIRMASI

LENGKAP ?

Y

Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC membuat konsep Nota Dinas (ND) Penelitian Profil Importir/Pemohon dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Fasilitas

BUAT ND PENELITIAN PROFIL

KONSEP ND PENELITIAN

7

Kepala seksi Fasilitas menandatangani konsep ND Penelitian profil Importir/ Pemohon dan menyampaikan kepada pelaksana untuk meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Intelijen disertai dengan Nota Dinas (ND) untuk dilakukan penelitian profil importir/pemohon.

8

Pelaksana Pemeriksa meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Intelijen disertai dengan Nota Dinas (ND) untuk dilakukan penelitian profil importir/pemohon.

9

Kepala Seksi Intelijen menerima berkas permohonan dan melakukan penelitian profil pemohon, dan selanjutnya mengembalikan berkas permohonan beserta Nota Dinas Hasil Penelitian Profil Importir kepada Kepala Seksi Fasilitas PC.

10

Kepala Seksi Fasilitas menerima ND Hasil Penelitian dari Kepala seksi Intelijen beserta berkas permohonan untuk selanjutnya diteliti dan didisposisikan kepada pelaksana pemeriksa untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

TANDA TANGANI

ND PENELITIAN IMPORTIR

TERUSKAN ND KE SEKSI INTELIJEN

TELITI PROFIL IMPORTIR

ND HASIL PENELITIAN IMPORTIR

TELITI & DISPOSISI

1

INSTANSI TERKAIT/KP DJBC

AKTIVITAS

NO.

11

PEMOHON

KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI PFPC FASILITAS

Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC : a.

menerima dan meneliti disposisi Kepala Seksi Fasilitas PC serta hasil penelitian profil dari Keala Seksi Intelijen.

b.

membuat konsep surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package (SKEP) serta menyerahkan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC.


PELAKSANA

INSTANSI TERKAIT/KP DJBC

1

TELITI & BUAT KONSEP SKEP

KONSEP NOTA PENDAPAT KONSEP SKEP PERSETUJUAN/ SRT

13

14

15

16

Kepala Seksi Fasilitas PC meneliti konsep SKEP dari Pelaksana dan memaraf konsep surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package Kepala Bidang PFPC menerima, memeriksa, meneliti konsep SKEP dari Kepala Seksi Fasilitas PC, dan menandatangani konsep surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package yang disetujui, serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC untuk didistribusikan

TELITI & PARAF

TELITI & TANDA TANGANI

SKEP PERSETUJUAN/ SRT PENOLAKAN

Kepala Seksi Fasilitas PC menerima surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package, kemudian menugaskan pelaksana pada Seksi Fasilitas PC untuk mendistribusikan.


Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC menerima surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package, mengadministrasikan, memberikan SKEP kepada Petugas Pelaksana di Front Desk (untuk diberikan kepada pemohon) serta mendistribusikan kepada : a.

Direktur Teknis Kepabeanan;

b.

Direktur Penindakan dan Penyidikan;

c.

Direktur Audit.

Pemohon menerima surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package.


N

12


SELESAI



Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMECAHAN POS BC 1.1

DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Penegasan Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses Pemecahan Pos adalah perincian lebih lanjut atas Inward Manifes yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari barang yang dikirim secara konsolidasi. 2. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,,diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis 3. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik, seperti disket, flashdisk. 4. Unit pelaksana administrasi pada SOP pemecahan pos BC 1.1 ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifest 5. Berkas dokumen terdiri dari surat permohonan pemecahan pos, PNBP dan copy berkas dokumen, dan dokumen pelengkap. 6. Dokumen pelengkap terdiri dari House Bill of Lading/Airway Bill, Invoice, Packing List, dan data pendukung lainnya.

7. SOP pelayanan pemecahan pos BC 1.1 dimulai sejak diterimanya berkas dokumen dan Media Penyimpan Data Elektronik yang berisi data elektronik sub pos manifes dan berakhir dengan pengembalian Media Penyimpan Data Elektronik dan copy berkas dokumen sebagai tanda terima pemecahan pos. PERSYARATAN 1. Pengangkut atau pihak lain yang bertanggungjawab atas barang (konsolidator) mempunyai Modul Pengangkut versi 4.07. 2. Surat permohonan pemecahan pos beserta dokumen pelengkap antara lain House Bill of Lading/Airway Bill, Invoice, Packing List, dan data pendukung lainnya dalam hal diperlukan. BIAYA PNBP sejumlah Rp.50.000,00 JANJI LAYANAN Pelayanan pemecahan pos BC 1.1 dilaksanakan dalam jangka waktu 49 menit terhitung sejak berkas dokumen dan Media Penyimpan Data Elektronik diterima dengan lengkap dan benar serta tidak ada kendala pada Sistem Aplikasi RKSP&Manifes. Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMECAHAN POS BC 1.1

NO

AKTIVITAS

1

Pengangkut/Importir/ Perusahaan Jasa Titipan mengajukan berkas permohonan yang terdiri dari: - surat permohonan pemecahan pos - PNBP - Dokumen Pelengkap - Copy berkas dokumen - Media Penyimpan Data Elektronik (berisi data elektronik sub pos manifes)

2

PENGANGKUT/ IMPORTIR/ PJT

MULAI

MDPE PNBP DOKAP & COPY

SURAT PERMOHONAN & COPY

Pelaksana Administrasi menerima berkas dokumen dan melakukan penelitian. Jika terdapat kesalahan maka dokumen dikembalikan kepada Importir/Perusahaan Jasa Titipan untuk diperbaiki

TELITI KELENGKAP AN

T PERBAIKI/ LENGKAPI?

3

PELAKSANA

SESUAI ?

Y

Jika berkas dokumen benar dan lengkap maka pemecahan pos pada Sistem Aplikasi RKSP dan Manifes dilakukan

PECAH POS

SISTEM APLIKASI RKSP & MANIFEST

4

Pengangkut/Importir/ Perusahaan Jasa Titipan menerima kembali Copy surat permohonan, dokap dan PNBP yang telah diparaf oleh Pelaksana Pemeriksa dan Media Penyimpan Data Elektronik

MDPE COPY BERKAS PERMOHONAN YG DINYATAKAN PECAH POS

SELESAI


A

Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR PENETAPAN BARANG TIDAK DIKUASAI (BCF 1.5)

DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.. 9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-06/BC/2003 tentang Tatakerja Penatausahaan Dokumen Impor, Penatausahaan Barang yang Tidak Dikuasai, Dikuasai Negara, dan Milik Negara dan Penatausahaan Penerimaan Negara. DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan penetapan BCF 1.5 ini dimulai sejak pelaksana pemeriksa melakukan pengecekan dan pencetakan Pos terbuka pada Sistem Aplikasi Manifes dan berakhir dengan Kasi Tempat Penimbunan menerima Nota Dinas Penetapan BCF 1.5 dari Kasi Administrasi Manifes 2. Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. 3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan computer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis 4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik,

seperti disket, flashdisk. 5. Unit pelaksana administrasi pada SOP Penetapan Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5) ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai yaitu Seksi Administrasi Manifest dan Seksi Pabean serta berkoordinasi dengan Bidang Pencegahan dan Penyidikan. 6. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah : a. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya; b. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya; c. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau d. Barang yang dikirim melalui Pos : 1) yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean; 2) dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak dapat diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pemberitahuan dari Kantor Pos. 7. Daftar BCF 1.5 adalah daftar Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai. 8. Tim Pengawalan BCF 1.5 adalah kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari petugas Bea dan Cukai Bidang Pabean dan Fasilitas Pabean dan Cukai serta Bidang Penindakan dan Penyidikan yang ditunjuk berdasarkan surat tugas guna melakukan pengawalan barangbarang yang terdaftar pada daftar BCF 1.5 dari TPS menuju TPP. PERSYARATAN Sistem browse menu pos terbuka pada Aplikasi Manifes dapat dijalankan BIAYA Tidak dipungut Biaya JANJI LAYANAN Pelayanan penetapan BCF 1.5 dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengecekan Pos Terbuka pada Sistem Aplikasi Manifes pada minggu pertama tiap bulan.

Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002





STANDAR PROSEDUR OPERASI PENETAPAN BARANG TIDAK DIKUASAI (BCF 1.5)

NO

AKTIVITAS

1

Pelaksana Pemeriksa melakukan pengecekan Pos terbuka pada Sistem Aplikasi Manifes, dan mencetak daftar Pos Terbuka serta membuat konsep Nota Dinas kepada Kasi Penindakan untuk pengecekan fisik barang.

KABID PFPC

KASI ADM. MANIFES

KASI PENINDAKAN

SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN

PELAKSANA PEMERIKSA

MULAI

TAMPILAN

MASUKKAN PARAMETER POS TERBUKA

CEK POS TERBUKA

KONSEP NOTA DINAS DAFTAR POS TERBUKA

2

Kasi Adm. Manifes menandatangani konsep nota dinas

TANDA TANGAN

NOTA DINAS DAFTAR POS TERBUKA

3

4

5

Nota Dinas dan Daftar Pos Terbuka dikirim kepada Kasi Penindakan untuk diteliti keberadaan barang.

TELITI KEBERADAAN BARANG

Hasil pengecekan fisik: - Kedapatan ada, Kasi Penindakan mengirim Nota Dinas dan data keberadaan fisik pada Daftar Pos Terbuka. -Kedapatan tidak ada, Kasi Penindakan melakukan meneruskan ke seksi penyidikan untuk proses lebih lanjut.

Kepala seksi administrasi manifes menerima nota dinas pengecekan fisik barang dan mendisposisi ke pelaksana

Y

FISIK BARAN G ADA? N

TELITI

ND HASIL CEK FISIK KEBERADAAN BARANG

TELITI DISPOSISI

6

Pelaksana Pemeriksa menerima data keberadaan fisik pada pos terbuka dari Kasi Penindakan dan membuat konsep Surat Tugas Pengawalan BCF 1.5

MEMBUAT KONSEP ST PENGAWALA N

KONSEP ST PENGAWALAN BCF 1.5

7

Kasi Adm. Manifes memberi paraf pada Surat Tugas Tim Pengawalan BCF 1.5 ke TPP

TELITI, & PARAF

1

TIM PENGAWALAN BCF 1.5

NO

8

AKTIVITAS

Kabid PFPC memberi tanda tangan pada Surat Tugas Tim Pengawalan BCF 1.5 ke TPP

KABID PFPC

KASI ADM. MANIFES

KASI PENINDAKAN

SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN

PELAKSANA PEMERIKSA

TIM PENGAWALAN BCF 1.5

1

TELITI, & TANDA TANGAN ST

ST PENGAWALAN BCF 1.5

9

Tim Pengawalan BCF 1.5 melakukan pengawalan BCF 1.5 ke TPP dan membuat Berita Acara Serah Terima

KAWAL & BUAT BA SERAH TERIMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA

10

Pelaksana Pemeriksa menerima Berita Acara Serah Terima dan membuat konsep Daftar Barang BCF 1.5

TERIMA BA ST & BUAT KONSEP DAFTAR BRG BCF 1.5

KONSEP DAFTAR BRG BCF 1.5.

11

Kasi Adm. Manifest meneliti dan menandatangani Daftar Barang BCF 1.5

TERIMA KONSEP DAFTAR BRG BCF 1.5

DAFTAR BRG BCF 1.5.

12

Pelaksana Pemeriksa menutup pos terbuka pada Sistim Aplikasi RKSP dan Manifes dengan daftar barang BCF 1.5 yang telah ditanda tangani Kasi Adm. Manifest

Penutupan Pos TUTUP POS

A

Data Base

13

Kasi Tempat Penimbunan menerima Daftar Barang BCF 1.5

DAFTAR BRG BCF 1.5.

SELESAI


Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REEKSPOR BC 1.2

DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.. DESKRIPSI 1. SOP menggambarkan pelayanan reekspor BC 1.2 yang dimulai sejak diterimanya berkas permohonan reekspor dan berakhir dengan penomoran dokumen pabean untuk reekspor dan Nota Dinas Pemeriksaan dan Pemuatan. 2. Reekspor adalah kegiatan pengeluaran kembali barang impor yang masih berada di dalam Kawasan Pabean dikarenakan: a. tidak sesuai pesanan; b. tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan; c. salah kirim; d. rusak; atau e. tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis. 3. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data

elektronik, seperti disket, flashdisk. 4. Unit pelaksana pada SOP pelayanan pemberitahuan manifes ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifest. PERSYARATAN 1. Importir memiliki ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam 2. Barang tidak dapat diimpor dikarenakan: a tidak sesuai pesanan; b. tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan; c. salah kirim; d. rusak; atau e. tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis. BIAYA Tidak dikenakan biaya NORMA WAKTU LAYANAN Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN RE EKSPOR BC 1.2

NO

AKTIVITAS

1

Pengangkut/Importir Mengajukan Permohonan Reekspor disertai alasan reekspor dan membuat dan mengisi Pemberitahuan Pabean berupa BC 1.2 (3 lembar) dalam hal barang impor belum diajukan PIB atau BC 3.0 dalam hal barang impor telah diajukan PIB Kepada Kepala Kantor melalui petugas penerima dokumen di Front Desk

2

3

4

5

Petugas penerima dokumen menerima, merekam ke dalam aplikasi penerimaan surat, membuat dan menyerahkan tanda terima kepada pemohon. Petugas penerima dokumen mengirimkan permohonan Reekspor kepada Kabid PFPC Kabid PFPC menerima berkas permohonan reekspor dan meneliti, memberi disposisi kepada Kasi Administrasi Manifest

KABID PFPC

KASI INTELIJEN

PELAKSANA

BERKAS PERMOHONAN & BC 1.2/ BC 3.0

MEREKAM KE DALAM APLIKASI

TANDA TERIMA

REKAM

TELITI & DISPOSISI

TELITI & DISPOSISI

TELITI & BUAT KONSEP ND

Apabila barang impor belum diajukan PIB, dibuatkan konsep nota dinas ke kepala seksi intelejen terkait masalah lartas dan pemblokiran

T

1

Apabila barang impor telah diajukan PIB, dibuatkan konsep nota dinas ke kepala seksi pabean untuk proses lebih lanjut

Kepala Seksi Administrasi Manifes menandatangani nota dinas ke kepala seksi intelejen atau ke kepala seksi pabean

KONSEP NOTA DINAS/

TELITI & TANDATAN GAN

DISPOSISIN D JAWABAN

Pelaksana pemeriksa pada seksi Administrasi Manifest menerima, disposisi Kepala seksi Manifes dan melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya membuat konsep nota pendapat atas permohonan untuk dipertimbangkan/ ditolak.

Kasi Administrasi Manifest meneliti dan menandatangani konsep nota pendapat kepada Kabid PFPC

SUDAH AJU PIB?

Y

Kepala seksi manifes menerima nota dinas jawaban dari kepala seksi intelejen dan mendisposisi ke pelaksana

8

KASI PENINDAKAN

Pelaksana pemeriksa pada seksi Administrasi Manifest menerima disposisi dari Kasi Administrasi Manifes dan melakukan penelitian.

b.

7

KASI ADMINISTRASI MANIFES

MULAI

Kasi Administrasi Manifest menerima berkas permohonan reekspor, memberi disposisi kepada Pelaksana Pemeriksa untuk meneliti lebih lanjut

a.

6

PENGANGKUT/ IMPORTIR

TELITI

KONSEP NP SETUJU/ TIDAK

1

TELITI, TANDATAN GANI

1

AKTIVITAS

NO

9

PENGANGKUT/ IMPORTIR

Kabid PFPC memberi persetujuan pada nota pendapat bahwa permohonan ybs dapat dipertimbangkan; atau menandatangani konsep surat pemberitahuan bahwa permohonan reekspor ybs tidak dapat dipertimbangkan.

KABID PFPC

KASI ADMINISTRASI MANIFES

KASI PENINDAKAN

KASI INTELIJEN

PELAKSANA

1

TELITI, TANDATAN GANI

NP PERSETUJUAN/ S. P'BERITAHU TOLAK

10

Petugas administrasi pada seksi administrasi manifest menerima persetujuan reekspor serta: a. membukukan BC 1.2 ke dalam BCP- BC 1.2 dan memberikan nomor pendaftaran pada BC 1.2; b. meneliti BC 1.2 serta mencocokkannya dengan BC 1.1 apabila kedapatan sesuai menutup pos BC 1.1; apabila kedapatan tidak sesuai dikembalikan kepada importir atau pengangkut untuk diperbaiki

ADMINISTRA SI & DISTRIBUSI

MEMBUKUKAN DALAM BCP BC1.2

T PERBAIKI

Y KONSEP NP PERSETUJUAN PENGAWASAN PEMUATAN

c. Konsep Nota Dinas ke Kasi Penindakan untuk Pengawsan Pemuatan

11

Kasi Administrasi Manifest memberikan persetujuan pemuatan pada BC 1.2

SESUAI BC 1.1

TANDA TANGANI

NP PERSETUJUAN PENGAWASAN

12

13

Kasi Penindakan memproses NP Persetujuan Pengawasan Pemuatan BC 1.2 dan menerbitkan salinan - BA Penyegelan - BA Pemuatan - BC 1.2 (3 Lembar)

Petugas administrasi pada seksi administrasi manifest menadministrasikan dan mendistribusikan : - BC 1.2 lbr 1 peruntukkan bersama barang - BC 1.2 lbr 2 peruntukkan Kantor Pabean Tujuan - BC 1.2 lbr 3 Kantor Pabean Asal (arsip)


TINDAK LANJUT

NP PERSETUJUAN PENGAWASAN

ADMINISTRA SI & DISTRIBUSI

SELESAI




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN PERBAIKAN BC 1.1 (RE DRESS MANIFEST )

NO

1

AKTIVITAS

Pemohon Mengajukan Permohonan perbaikan BC 1.1 beserta dokumen pendukung lainnya termasuk bukti pembayaran PNBP.

PEMOHON (PENGANGKUT)

KABID PFPC

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI MANIFEST

PELAKSANA SEKSI ADMINISTRASI MANIFEST

KEPALA SEKSI TERKAIT

MULAI

AJU DOKUMEN, BAYAR PNBP

TERIMA PNBP, MENERBITK AN SSPCP

BUKTI PEMBAYARA N PNBP

BERKAS PERMOHONAN

2

Pelaksana seksi Administrasi Manifest menerima, dan meneliti kelengkapan permohonan re dress manifest.

TELITI KELENGKAP AN

T

a. Jika terdapat tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. b. Jika terdapat lengkap maka pelaksana seksi manifets merekam ke dalam aplikasi penerimaan surat, membuat dan menyerahkan tanda terima kepada pemohon. Selanjutnya menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala seksi Administrasi Manifest 4

5

Kepala seksi Administrasi Manifest meneliti dan mendisposisikan berkas permohonan kepada pelaksana pemeriksa seksi Administrasi Manifest.

b. membuat konsep nota pendapat dan konsep surat persetujuan/ penolakan re dress dan menyampaikannya ke Kepala seksi Administrasi Manifest 6

Kepala seksi Administrasi Manifest menerima, meneliti dan menandatangani konsep nota pendapat serta memaraf konsep surat persetujuan/ penolakan re dress manifes

LENGKAP ?

Y TANDA TERIMA

TELITI DAN DISPOSISI

Pemeriksa seksi Administrasi Manifest menerima disposisi dari Kepala seksi Administrasi Manifest dan melakukan penelitian atas berkas permohonan yang diajukan a. meneliti kesesuaian berkas permohonan re dress BC 1.1 terkait kelebihan/ kekurangan bongkar atau hal - hal lain yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Jika terdapat kondisi dimaksud, dibuat nota dinas permintaan masukan dari seksi terkait sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk melakukan persetujuan/ penolakan re dress manifes

PELAKSANA SEKSI PERBEND/ BANK DEVISA

TELITI KEBENARAN

Y

KONSEP NOTA DINAS MASUKAN

PRTMBNGN TERTENTU

T TANDA TANGAN KONSEP ND MASUKAN

NOTA DINAS JAWABAN

NOTA DINAS MINTA MASUKAN

TELITI & BERI MASUKAN

TELITI DAN DISPOSISI KONSEP SPSA KONSEP NP

KONSEP SURAT SETUJU/ TOLAK REDRESS

TELITI, PARAF/ TANDA TANGANI NOTA PENDAPAT

KONSEP SURAT SETUJU/ TOLAK REDRESS

1

SOP SPSA

AKTIVITAS

NO

8

9

10

Kepala Bidang PFPC menerima, meneliti dan memaraf nota pendapat serta menandatangani konsep surat persetujuan/ penolakan re dress manifes serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC untuk didistribusikan

-ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

KEPALA SEKSI TERKAIT

PELAKSANA SEKSI ADMINISTRASI MANIFEST

TELITI, PARAF/ TANDA TANGANI

SURAT SETUJU/ TOLAK REDRESS

SURAT SETUJU/ TOLAK REDRESS


SKEP IMPOR SEMENTARA

SELESAI

Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI MANIFEST

1

Kepala seksi Administrasi Manifest menerima surat persetujuan/ penolakan re dress manifest kemudian menugaskan pelaksana seksi administrasi manifes untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan Pelaksana seksi Administrasi Manifest menerima surat persetujuan/ penolakan re dress manifes dan mengadministrasikannya ke dalam sistem, serta menyampaikannya kepada pemohon

Pemohon menerima surat keputusan persetujuan re dress BC 1.1

KABID PFPC

N

7

PEMOHON (PENGANGKUT)

PELAKSANA SEKSI PERBEND/ BANK DEVISA

Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REDRES MANIFES

DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Penegasan Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan re dress manifes, yang dimulai sejak pemohon mengajukan permohonan perbaikan (re dress) BC 1.1 beserta dokumen pelengkap dan SSPCP sebagai bukti pembayaran PNBP sampai dengan pemohon menerima surat persetujuan/ penolakan perbaikan BC 1.1. 2. Redres manifes adalah perbaikan terhadap kesalahan data pada manifes. 3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan computer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis 4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik, seperti disket, flashdisk. 5. Unit pelaksana administrasi dan pelaksana pemeriksa pada SOP pelayanan redress manifes ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifest 6. Berkas dokumen terdiri dari surat permohonan redress manifes, PNBP, dan dokumen pelengkap.

7. Dokumen pelengkap terdiri dari Bill of Lading atau Airway Bill, Invoice, Packing List, surat pernyataan, dan dokumen pendukung lainnya. PERSYARATAN 1. Importir/pengangkut mengajukan berkas dokumen yang terdiri dari surat permohonan redress, dokumen pelengkap dan PNBP. 2. Redres manifes dapat dilakukan sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung dan disetujui oleh Kepala Kantor Pabean. BIAYA PNBP sejumlah Rp.50.000,00 NORMA WAKTU LAYANAN Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011


KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENUTUPAN POS BC 1.1

DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.. DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan pelayanan penutupan pos BC 1.1 ini dimulai sejak diterimanya berkas dokumen dan berakhir dengan penyerahan kembali berkas dokumen . 2. Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. 3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis. 4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik, seperti disket, flashdisk. 5. Unit pelaksana pemeriksa pada SOP penutupan pos BC 1.1 ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifes. 6. Berkas dokumen terdiri dari SPPB, dokumen pabean terdaftar, dan dokumen pelengkap.

7. SPPB adalah tanda bukti bahwa barang diberi ijin untuk dikeluarkan dari Kawasan Pabean. 8. Dokumen pabean terdaftar adalah dokumen pabean yang telah diisi dengan lengkap dan benar dan telah mendapatkan nomor pendaftaran dari petugas Bea dan Cukai. 9. Dokumen pelengkap antara lain adalah Bill of Lading/Airways Bill, Invoice, Packing List, dan dokumen lainnya. PERSYARATAN 1. Importir/PPJK telah menyelesaikan pengurusan dokumen pabean, dibuktikan dengan SPPB dan/atau dokumen pabean terdaftar. 2. Penutupan pos BC 1.1 dapat dilakukan apabila data pada berkas dokumen dengan data elektronik manifes pada Sistem Aplikasi RKSP Manifes benar dan relatif sama. BIAYA Tidak dipungut biaya JANJI LAYANAN Pelayanan penutupan pos BC 1.1 dilaksanakan dalam jangka waktu 15 menit terhitung sejak berkas dokumen diterima serta tidak ada kendala pada Sistem Aplikasi RKSP dan Manifes.. Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENUTUPAN POS BC 1.1

NO 1

2

3

AKTIVITAS Importir/PPJK menyerahkan berkas dokumen yang terdiri dari: - berkas dokumen penyelesaian pabean yang telah mendapat nomor pendaftaran; -dokumen pelengkap; -SPPB. Pelaksana Administrasi Manifest menerima berkas dokumen dan melakukan pencocokan dengan data elektronik manifest pada Sistem Aplikasi Manifest & RKSP. Jika hasil pencocokan data adalah tidak sesuai maka berkas dikembalikan untuk diproses lebih lanjut. Jika hasil pencocokan data adalah sesuai, maka dilakukan penutupan pos dan berkas dokumen dikembalikan kepada Importir/PPJK. Importir/PPJK menerima kembali berkas dokumen

PENGANGKUT/ IMPORTIR MULAI

SPPB DOKAP DOK. PABEAN TERDAFTAR

MENCOCOKK AN BERKAS DOKUMEN

T PERBAIKI/ LENGKAPI?

PENUTUPAN POS

SISTEM APLIKASI RKSP & MANIFEST

SPPB DOKAP

SELESAI

-ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

SESUAI ?

Y

DOK. PABEAN TERDAFTAR


PELAKSANA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI No

AKTIVITAS

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI MANIFES

KEPALA BIDANG PFPC

KEPALA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN

PELAKSANA PADA SEKSI TP


PEMERIKSA PADA SEKSI TP

PEMILIK BARANG

MULAI

1 Kepala Seksi Administrasi Manifest menyampaikan Daftar Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BCF 1.5) dengan tembusan Kepala Seksi Penindakan.

BCF 1.5

2 Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana pada Seksi Tempat Penimbunan untuk: - membukukan kedalam Buku Catatan Pabean BTD. - membuat Surat Tugas Penarikan BTD kedalam TPP

MENDISP OSISI

3 Pelaksana Pada Seksi Tempat Penimbunan : - melakukan pembukuan ke BCP BTD; - membuat konsep Surat Tugas Pemindahan BTD

MEMBUKUKAN

MEMBUAT ST

KONSEP ST

4 Kepala Seksi meneliti dan memaraf Konsep ST MENELITI DAN MEMARAF

5 Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai meneliti dan menandatangani ST

MENELITI & MENANDAT ANGANI

SURAT TUGAS

6 Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Tempat Penimbunan melakukan pencacahan dan menuangkan dalam Nota Hasil Pencacahan, kemudian : - dalam hal jumlah dan jenis barang sesuai dengan BCF1.5, memindahkan BTD ke TPP; - dalam hal tidak sesuai, melaporkan kepada Kasi Tempat Penimbunan untuk dikonfirmasi kepada Kasi Administrasi Manifest

PENCACAH AN

MENUANG KAN

NHA

7 Kepalas Seksi Tempat Penimbunan menerima nota hasil pencacahan : - dalam hal sesuai, menugaskan Pelaksana pada Seksi tempat Penimbunan untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan kepada Pemilik Barang; - dalam hal tidak sesuai, menugaskan Pelaksana pada Seksi tempat Penimbunan untuk membuat konsep Nota Dinas Konfirmasi kepada Kepala Seksi Administrasi Manifest.

MENELITI DAN MENDISPO

8 Pelaksana Pada Seksi TP membuat : - Konsep ND Konfirmasi kepada Kasi Administrasi Manifest, atau - konsep Surat Pemberitahuan kepada Pemilik Barang

MENELITI DAN MENDISPO

KONSEP ND/ SP

9 Kepala Seksi TP : - meneliti dan menandatangani ND Konfirmasi; atau - meneliti dan memaraf Surat Pemberitahuan BTD

MENELITI DAN MEMARAF/M ENANDATAN GANI

NOTA DINAS KONFIRMASI

10 Kepala Bidang PFPC meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan BTD (u.b Kepala kantor) dan menugaskan pelaksana untuk mengirim kepada pemilik barang.


MENELITI DAN MEMARAF/M ENANDATAN GANI

SURAT PEMBERITAHUAN

SURAT PEMBERITAHUAN

SELESAI


Nomor

:

Revisi

:


Tanggal

:

Tanggal

:

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (BTD)

DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat pemberitahuan barang yang dinyatakan barang tidak dikuasai kepada consignee/pemilik barang, dimulai sejak penerbitan daftar barang-barang impor yang dinyatakan tidak dikuasai (BCF 1.5) dari Kepala Seksi Administrasi Manifest sampai dengan diterbitkannya kepada consignee/importer/pemilik barang. 2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disingkat dengan BTD adalah Barang yang tidak dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari dari TPS di dalam area pelabuhan sejak penimbunannya, 60 (enam puluh hari) dari TPS diluar area pelabuhan sejak penimbunannya, 30 (tiga puluh) hari dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sejak pencabutan izin TPBnya, dan barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di Luar Daerah Pabean (LDP) atau tujuan LDP yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan pada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos. 3. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. 4. Menunggu penyelesaian/penetapan lebih lanjut atas BTD: a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari BTD dapat diselesaikan oleh pemilik barang; b. Dalam hal tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dapat dilelang, dimusnahkan, atau ditetapkan sebagai BMN. 5. Buku Catatan Pabean Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan daftar barangbarang yang dinyatakan tidak dikuasai. 6. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh

pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 7. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) ini adalah Seksi Tempat Penimbunan Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai.

PERSYARATAN 1. Adanya daftar barang-barang impor yang dinyatakan tidak dikuasai (BCF 1.5) dari Kepala Seksi Administrasi Manifest 2. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD). 3. Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk menimbun Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD).

BIAYA Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan paling lama tiga hari kerja.


Nomor

:

Revisi

:


Tanggal

:

Tanggal

:

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI YANGTELAH DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA OLEH PEMILIK


DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pengeluaran Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) dimulai dari Tempat Penimbunan Pabean yang sudah diselesaikan kewajiban kepabeanannya dimulai dari diajukannya permohonan pembatalan terhadap BTD ke Kepala Kantor oleh pemilik barang sampai dengan barang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Pabean (TPP). 2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disingkat dengan BTD adalah Barang yang tidak dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari dari TPS di dalam area pelabuhan sejak penimbunannya, 60 (enam puluh hari) dari TPS diluar area pelabuhan sejak penimbunannya, 30 (tiga puluh) hari dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sejak pencabutan izin TPBnya, dan barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di Luar Daerah Pabean (LDP) atau tujuan LDP yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan pada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos. 3. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. 4. Menunggu penyelesaian/penetapan lebih lanjut atas BTD: a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari BTD dapat diselesaikan oleh pemilik barang; b. Dalam hal tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dapat dilelang, dimusnahkan, atau ditetapkan sebagai BMN. 5. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan daftar barang-

barang yang dinyatakan tidak dikuasai. 6. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 7. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) ini adalah Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai yaitu Seksi Tempat Penimbunan berkoordinasi dengan Seksi Administrasi Manifes.

PERSYARATAN 1. Adanya permohonan pembatalan BTD ke Kepala Kantor dari pemilik barang. 2. Adanya bukti penyelesaian kewajiban pabean yang berupa dokumen penyelesaian BTD (PPFTZ, invoice, packing lis, B/L, SPPB, dll.). 3. Diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB). 4. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD). 5. Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk menimbun Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD).


NORMA WAKTU : Norma waktu layanan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu : 1. sejak diterimanya permohonan pembatalan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) s.d. penerbitan nota dinas konfirmasi kepada Kepala Seksi Penindakan paling lama 2 (dua) hari 2. sejak diterimanya nota dinas konfirmasi dari Kepala Seksi penindakan sampai dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD paling lama 2 (dua) hari kerja. 3. Sejak diterimanya dokumen penyelesaian BTD sampai dengan diterbitkannya SIPB: 3 (tiga) hari Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGELUARAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI YANG TELAH DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA OLEH PEMILIK BARANG

No

AKTIVITAS

PEMILIK BARANG

KEPALA BIDANG PFPC


KEPALA SEKSI PENINDAKAN

KEPALA SEKSI ADM MANIFEST



MULAI

1

Pemilik Barang mengajukan surat permohonan pembatalan BTD beserta dokumen pendukung kepada Kepala Kantor u.p. Kepala Bidang PFPC

2

Kepala Bidang PFPC menerima surat permohonan pembatalan dari Pemilik Barang kemudian meneliti dan mendisposisi ke Kepala Seksi Tempat

3

Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerima dan meneliti surat permohonan beserta dokumen pendukung :

4

a. Dalam hal dokumen belum lengkap, Kepala Seksi Tempat Penimbunan menugaskan Pelaksana Pada Seksi TP untuk membuat Surat Permintaan b. dalam hal dokumen telah lengkap, namun memerlukan konfirmasi mengenai pemenuhan kewajiban pabean dan tanggung jawab lain yang harus dipenuhi dari Seksi Penindakan diperlukan, menugaskan Pelaksana Pada Seksi TP untuk membuat konsep Nota Dinas konfirmasi

5

6

SURAT PERMOHONAN DAN


MENERIMA DAN MENELITI

N lengkap?

Y konfirmasi

Y

N 1

Pelaksana Seksi TP membuat konsep Nota Dinas Konfirmasi atau konsep Surat Permintaan Kelengkapan

MEMBUAT KONSEP

KONSEP SURAT/ND

7

Kepala seksi : - meneliti dan memaraf konsep Surat; atau -meneliti dan menandatangani ND konfirmasi kepada Seksi Penindakan

MEMARAF/ MENANDATA NGANI


8

9

Kepala Bidang PFPC meneliti dan menandatangani Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen, dan menugaskan pelaksana untuk mengirimkan kepada pemilik barang.

MENELITI DAN MENANDATA NGANI

SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN

Kepala Seksi penindakan menerima, meneliti dan menyampaikan nota dinas konfirmasi status BTD kepada Kasi TP 1 NOTA DINAS KONFIRMASI

10 Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerbitkan Nota Dinas kepada Kepala Seksi Administrasi Manifes untuk pembukaan pos BC 1.1. Kepala Seksi Administrasi Manifes memberikan konfirmasi atas pembukaan pos BC 1.1

11 Kepala Seksi Tempat Penimbunan menugaskan pelaksana pada Seksi TP untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD. 12 Pelaksana pada Seksi TP membuat konsep Surat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD.

MENERBITKA N

ND BUKA POS BC 1.1

ND BUKA POS BC 1.1

MENDISPOSI SIKAN

MENDISPOSI SIKAN

KONSEP SURAT PERSETUJUAN

1

PELAKSANA PEMERIKSA PADA TPP

No

AKTIVITAS

PEMILIK BARANG

KEPALA BIDANG PFPC


13 Kasi TP meneliti dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD.


KEPALA SEKSI ADM MANIFEST


PELAKSANA PEMERIKSA PADA TPP

1


14 Kepala Bidang PFPC meneliti dan mendandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD dan meminta pelaksana untuk menyampaikan kepada Pemilik Barang

MENELITI DAN MENANDATA NGANI

SURAT PERSETUJUAN

15 Pemilik barang mengurus dokumen penyelesaian barang BTD (PPFTZ, invoice, packing lis, B/L, SPPB, dll) kepada Kasi Pabean, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Tempat Penimbunan Dokumen Impor dan kelengkapannya

16 Kepala Seksi TP menerima dan meneliti : -dalam hal dokumen tidak lengkap (tidak menunjukkan pemenuhan kewajiban pabean) dikembalikan kepada Pemilik Barang untuk dilengkapi; -dalam hal dokumen telah lengkap (menunjukkan pemenuhan kewajiban pabean) : i. Kepala Seksi Tempat Penimbunan menutup / membatalkan status BTD dimaksud dengan menggunakan dokumen penyelesaian BTD kemudian ii. menerbitkan Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB), kemudian menyerahkan kepada Pemilik barang

MENELITI

N lengkap?

Y MENUTUP BCP BTD

MENERBITKA N SIPB

SIPB

17 Pemilik Barang menyerahkan SIPB kepada Pemeriksa yang bertugas pada TPP sebagai bukti pengeluaran barang

18 Petugas Pemeriksa di TPP mengawasi Pengeluaran Barang dengan membandingkan dengan dokumen SIPB.

MENGAWASI PENGELUARA N BARANG

SELESAI


AKTIVITAS

Kepala Seksi menugaskan Pelaksana Pemeriksa untuk melakukan pencacahan atas BTD yang ditimbun di TPP

Pelaksana Pemeriksa melakukan pencacahan dan menuangkannya dalam Nota Hasil Pencacahan dan diserahkan kepada Kepala Seksi Penimbunan

Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerima dan menugaskan pelaksana untuk membuat nota dinas permintaan penilaian BTD kepada Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen

Pelaksana pada Seksi TP membuat konsep ND

Kepala Seksi TP : - meneliti dan menandatangani ND dan menyampaikan kepada PFPD - menugaskan pelaksana untuk mengirimkan permintaan penilaian BTD kepada PFPD

PFPD melakukan penilaian atas Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, kemudian menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Seksi TP

No.

1

2.

3.

5.

6.

7.

KEPALA KANTOR

KEPALA BIDANG PFPC

PERMINTAAN PENILAIAN BTD

MENELITI DAN MENANDAT ANGANI

MENUGASK AN

MENUGASK AN

MULAI


1

HASIL PENILAIAN BTD

PROSES PENILAIAN

PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DOKUMEN

NHP

MENUANGK AN HASIL PENCACAHA N

PENCACAHA N

PELAKSANA PEMERIKSA PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN

KONSEP PERMINTAAN PENILAIAN BTD

MEMBUAT KONSEP

PELAKSANA ADMINISTRASI PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENYELESAIAN BARANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (BTD) DALAM HAL BTD DILELANG PANITIA LELANG

KPKNL



PESERTA LELANG


Pelaksana : - mengompilasi Hasil Pencacahan dan hasil penilaian BTD - membuat konsep usulan lelang BTD dan konsep SKEP BTD Lelang

Kepala Seksi meneliti dan memaraf konsep ND usulan lelang dan konsep SKEP BTD;

Kepala Bidang PFPC meneliti dan menandatangani usulan lelang BTD, memaraf konsep SKEP BTD;

Kepala Kantor meneliti dan Menandatangani SKEP BTD lelang dan menyerahkan kepada K

Berdasarkan SKEP BTD Untuk Dilelang, Kepala Bidang PFPC mengajukan usulan daftar nama Panitia Lelang kepada Kepala Kantor yang disertai konsep SKEP Penunjukan Panitia Lelang BTD

10.

10.

11.

12.

- membuat konsep nota dinas usulan lelang BTD yang disertai dengan Konsep SKEP BTD Untuk Dilelang beserta nilainya kepada Kepala Bidang PFPC untuk mendapatkan keputusan

Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerima dan menugaskan pelaksana untuk : - mengompilasi Hasil Pencacahan dan hasil penilaian BTD

AKTIVITAS

9.

8.

No.

SKEP BTD LELANG

MENELITI DAN MEMERIKSA

KEPALA KANTOR

2

KONSEP SKEP PANITIA LELANG

MENGAJUKA N USULAN

ND USULAN

MENELITI, MENANDA TANGANI, MEMARAF

KEPALA BIDANG PFPC


MENELITI DAN MENUGASK AN

1



KONSEP USULAN LELANG BTD DAN KONSEP SKEP BTD LELANG

MEMBUAT KONSEP

MENGOM PILASI


PELAKSANA ADMINISTRASI PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN PANITIA LELANG

KPKNL

PESERTA LELANG


Panitia Lelang membuat dan menandatangani Surat Permohonan Pelaksanaan Lelang BTD yang ditujukan kepada Kepala KPKNL setempat

KPKNL memproses permohonan pelaksanaan lelang BTD

Panitia lelang melakukan persiapan lelang yaitu: a. Penunjukan Balai Lelang;

14

15

16

Pelaksanaan Lelang / Pengesahan Pemenang Lelang (sebelumnya peserta lelang menyetor jaminan yang telah ditetapkan kepada KPKNL/Balai Lelang)

Pemenang Lelang membayar / melunasi uang lelang kepada KPKNL / Balai Lelang

KPKNL menyerahkan hasil lelang kepada Panitia Lelang setelah dikurangi Bea Lelang Penjual

17

18

19

c. Mempersiapkan BTD lelang;

b. Pengumuman Lelang;

Kepala Kantor meneliti dan menandatangani usulan daftar panitia lelang:

AKTIVITAS

13.

No.

SKEP PANITIA LELANG

MENELITI DAN MENANDATAN GANI

2

KEPALA KANTOR

KEPALA BIDANG PFPC





MELAKSANA KAN PELELANGAN

MENYIAPKAN LELANG BTD

PERMOHONAN PELAKSAAAN LELANG

MEMBUAT PERMOHONA N LELANG BTD

PANITIA LELANG

3

HASIL LELANG

MELAKSANAKA N PELELANGAN

PERSETUJUAN PELAKSANAAN LELANG

KPKNL

MELAKSANAK AN PELELANGAN

PESERTA LELANG


Kepala Seksi Tempat Penimbunan meneliti kelengkapan bukti pemenang lelang:

22

Pemeriksa meneliti SIPB dan mengawasi pengeluaran BTD dari TPP.

24

Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

-ttd-


Pemenang lelang menyerahkan SIPB kepada Pemeriksa yang bertugas pada TPP sebagai bukti pengeluaran barang

23

b. Dalam hal bukti pemenang lelang lengkap, Kepala Seksi Tempat Penimbunan menyerahkan SIPB kepada pemenang lelang sebagai bukti pengeluaran barang dari TPP

a. Dalam hal bukti pemenang lelang yang dilampirkan tidak lengkap, Kepala Seksi Tempat Penimbunan mengembalikan bukti pemenang lelang untuk dilengkapi

Pemenang lelang menyerahkan bukti pemenang lelang (kuitansi lelang, kuitansi pembayaran lelang, konfirmasi penetapan pemenang lelang, dan persyaratan impor) kepada Kepala Seksi Tempat Penimbunan

c. Mengembalikan sisa hasil pelelangan setelah dikurangi BM dan PDRI, sewa gudang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan kepada consignee (pemilik barang)

b. Membayar sewa gudang serta biayabiaya yang dikeluarkan;

a. Menyetorkan Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 ke Kas Negara;

Panitia Lelang :

AKTIVITAS

21

20

No.

KEPALA KANTOR

KEPALA BIDANG PFPC

SIPB

MENER BITKAN SIPB

Y

LENGKAP ?

MENELITI BUKTI PEMENANG LELANG


N




END

MENGEMBALI KAN SISA HASIL LELANG

MEMBAYAR SEWA GUDANG

MENYETOR BM, PPnBM, dan PPh PASAL 22

3

PANITIA LELANG

KPKNL

SIPB

BUKTI PEMENANG LELANG

PESERTA LELANG

SELESAI

MENELITI DAN MENGAW ASI


Nomor

:

Revisi

:


Tanggal

:

Tanggal

:

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENYELESAIAN BARANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI DALAM HAL BTD DILELANG


DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) dalam hal BTD tersebut dilelang, dimulai dari dibuatnya surat tugas pencacahan BTD tersebut sampai dengan diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB). 2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disingkat dengan BTD adalah Barang yang tidak dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari dari TPS di dalam area pelabuhan sejak penimbunannya, 60 (enam puluh hari) dari TPS diluar area pelabuhan sejak penimbunannya, 30 (tiga puluh) hari dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sejak pencabutan izin TPBnya, dan barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di Luar Daerah Pabean (LDP) atau tujuan LDP yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan pada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos. 3. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. 4. Dapat dilakukan lelang terhadap BTD yang : a. tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari; atau b. karena sifatnya: 1) tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk, misalnya buah segar dan sayur segar; 2) merusak, antara lain asam sulfat dan belerang; 3) berbahaya; atau 4) pengurusannya memerlukan biaya tinggi, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor. 5. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan daftar barangbarang yang dinyatakan tidak dikuasai.

6. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 7. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) dalam hal BTD tersebut dilelang adalah Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai yaitu Seksi Tempat Penimbunan.

PERSYARATAN 1. Adanya Surat Keputusan Lelang atas BTD dan Surat Penunjukan Panitia Lelang dari Kepala Kantor Pabean; 2. Adanya Surat Keputusan Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh KPKNL. 3. Adanya bukti pemenang lelang (kuitansi lelang, kuitansi pembayaran lelang, konfirmasi penetapan pemenang lelang, dan persyaratan impor). 4. Diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB). 5. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD). 6. Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk menimbun Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD)

BIAYA 1. Uang jaminan pelaksanaan lelang, disetor kepada KPKNL/Balai Lelang. 2. Jasa Pra Lelang, disetor kepada Balai Lelang oleh Pemenang Lelang. 3. Uang lelang berdasarkan harga yang terbentuk pada saat lelang, disetor ke kas negara. 4. Bea lelang dan uang miskin, untuk disetor ke kas negara. 5. Sewa gudang serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan.

NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan dengan 4 (empat) tahap : 1. Sejak diterbitkannya Surat Tugas pencacahan hingga dikirimkannya nota dinas permintaan penilaian paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 2. Sejak diterimanya hasil penilaian hingga dikirimkannya usulan lelang paling lama 5 (lima) hari kerja. 3. Penyiapan lelang paling lama 5 (lima) hari kerja; 4. Sejak diterimanya hasil lelang hingga diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang : 5 (lima) hari kerja.


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT USULAN PERUNTUKAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA (BMN) KEPADA DIREKTUR JENDERAL UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKKAN BMN DARI MENTERI

No

AKTIVITAS

KEPALA KANTOR

KEPALA BIDANG PFPC


PELAKSANA PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN




DIREKTUR JENDERAL U.B DIREKTUR TEKNIS KEPABENAN

MULAI

1.

2.

Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerima Surat Keputusan Penetapan BMN dari Kepala Kantor melalui Kepala Bidang PFPC kemudian mendisposisi kepada Pelaksana untuk : - membukukan SKEP BMN dalam BCP BMN; - membuat konsep ND permohonan penilaian BMN kepada PFPD

SKEP BMN

MENDISPOSI SI

Pelaksana pada Seksi TP : - membukukan SKEP BMN dalam BCP BMN; - membuat konsep ND permohonan penilaian BMN kepada PFPD (kepala bidang PFPC ub kepala seksi TP)

MEMBUKUK AN

MEMBUAT KONSEP

KONSEP ND

3

Kepala Seksi menandatangani penilaian

TP meneliti dan ND permohonan

MENELITI & MENANDATA NGANI

ND PENILAIAN

4

Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen memberikan hasil penilaian BMN kepada Kepala Bidang PFPC up Kasi TP)

ND PENILAIAN

5

6

Kepala Seksi TP menerima dan mendisposisi kepada pelaksana pada Seksi TP untuk membuat konsep Surat Usulan peruntukan BMN kepada Menkeu melalui Direktur Jenderal

MENDISPOSI SI

Pelaksana pada Seksi TP membuat konsep surat Usulan peruntukan BMN kepada Menkeu melalui Direktur Jenderal

MEMBUAT KONSEP

KONSEP USULAN

7

Kepala Seksi Tempat Penimbunan meneliti dan memaraf konsep surat Usulan peruntukan BMN kepada Menkeu melalui Direktur Jenderal

8

Kepala Bidang PFPC meneliti dan memaraf konsep surat Usulan peruntukan BMN kepada Menkeu melalui Direktur Jenderal

9

Kepala Kantor meneliti menandatangani Surat Usulan Peruntukan BMN ke Menteri Keuangan melalui Dirjen BC

MENELITI & MEMARAF

MENELITI & MEMARAF

MENELITI & MENANDATAN GANI

USULAN PERUNTUKAN

10

Surat Usulan Peruntukan BMN dikirimkan ke Dirjen BC u.p. Dir. Teknis Kepabeanan, untuk kemudian diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan

USULAN PERUNTUKAN

SELESAI


Nomor

:

Revisi

:


Tanggal

:

Tanggal

:

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT USULAN PERUNTUKAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA (BMN) KEPADA DIREKTUR JENDERAL UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKKAN BMN DARI MENTERI KEUANGAN


DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat usulan peruntukan barang yang menjadi milik Negara (BMN) kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan peruntukkan BMN dari Menteri Keuangan, dimulai sejak diterimanya Surat Keputusan BMN dari Kepala Kantor hingga diterbitkannya surat usulan peruntukan BMN kepada Menteri Keuangan. 2. Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMN adalah: a. BMN yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundangundangan; b. BMN yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean; c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal; d. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean; e. BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau f.

barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.

3. Penetapan BMN dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan BMN. 4. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada Menteri daftar mengenai BMN beserta usulan penyelesaian BMN untuk dilelang, dihibahkan,

dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau ditetapkan status peruntukannya. 5. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Negara 6. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) ini adalah Seksi Tempat Penimbunan Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai

PERSYARATAN 1. Adanya Surat Keputusan Penetapan BMN dari Kepala Kantor; 2. Buku Catatan Pabean Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN). 3. Adanya penilaian BMN dari PFPD atau instansi terkait/penilai independen.


NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja (diluar waktu penilaian PFPD atau instansi terkait/ penilai independen)


: NOMOR : 017/SOP-BC/KPU B/2011 TANGGAL : 28 Desember 2011 : REVISI : : TANGGAL : :


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS NO

AKTIFITAS

1 Pengusaha mengajukan Pemberitahuan Pabean (PPFTZ 03) dengan mengisi formulir secara lengkap, beserta dokumen pelengkap pabean (invoice, P/L, Faktur Pajak, B/L) kepada pelaksana penerima dokumen di seksi pabean 2 Pejabat penerima dokumen menerima dan meneliti : - apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen tidak lengkap, dokumen dikembalikan kepada pemilik barang untuk dilengkapi atau dibenarkan. - apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen telah lengkap, memberikan nomor pendaftaran padadokumen PPFTZ 03

Pengusaha

PELAKSANA PENERIMA DOKUMEN PADA SEKSI PABEAN

KANTOR PAJAK

PETUGAS GATE

MULAI

PPFTZ 03 DAN DOKUMEN PENDUKUNG


Lengkap

MEMBERIKAN NOMOR PENDAFTARA N

PPFTZ - 03, DOKAP,B/L, BC 1.1

3 Pengusaha menerima dokumen PPFTZ 03 yang telah diberi nomor pendaftaran untuk selanjutnya diajukan kepada petugas pajak untuk diendorse.

4 Petugas Pajak melakukan endorsement atas dokumen PPFTZ 03, kemudian menyerahkan kepada Pelaksana penerima dokumen untuk dilakukan pengarsipan dan petugas gate untuk pengawasan pengeluaran barang 5 Petugas penerima dokumen menerima PPFTZ 03 yang telah diendorse oleh Petugas Pajak kemudian dilakukan pengarsipan



N

SELESAI

Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS DASAR HUKUM: 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006). 2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang – Undang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor dengan Nomor 240/PMK.03/2009. 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.04/2009. 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009.

DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pemasukan barang dari tempat lain di dalam daerah pabean ke kawasan bebas dengan menggunakan tulisan diatas formulir (manual), dimulai dari penerimaan dokumen PPFTZ 03 sampai dengan diberikannya nomor pendaftaran atas dokuemen tersebut. 2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai. 3. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang selanjutnya disingkat dengan PPFTZ 03 adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagai pemberitahuan pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas. 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pabean dan Cukai.

1

PERSYARATAN: Pengusaha mengajukan formulir PPFTZ – 03 dengan dengan dokumen pelengkap seperti B/L atau AWB, Invoice, Packing List dan Faktur Pajak, Copy BC 1.1 BIAYA: Pelayanan pemberitahuan pemasukan Barang Asal tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU LAYANAN: Sejak diterima dokumen PPFTZ – 03 dengan lengkap sampai dengan penyerahan berkas dokumen kepada pengusaha paling lama 1 (satu) jam kerja.


2

Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DENGAN TULISAN DI ATAS FORMULIR (MANUAL) DASAR HUKUM: 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006). 2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang – Undang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor dengan Nomor 240/PMK.03/2009. 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.04/2009. 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009. 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152/PMK.04/2010 Tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain di dalam daerah pabean dengan menggunakan tulisan diatas formulir (manual), dimulai dari penerimaan dokumen PPFTZ 01 sampai dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. 2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai. 3. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang yang selanjutnya disingkat dengan PPFTZ – 01 adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagai pemberitahuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean. 4. Penggunaan PPFTZ – 01 dengan kode PPFTZ – 01 dalam rangka Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dibuat oleh pengusaha berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri Bea 1

Masuk, Cukai dan pajak yang seharusnya dibayar. 5. Konversi adalah uraian bahan baku yang menjadi elemen dasar barang yang diproduksi meliputi asal barang, jenis barang, jumlah unit satuan, harga barang, Nilai Pabean, jumlah Bea Masuk, jumlah pungutan pajak, Harmonized System dan ketentuan barang larangan/pembatasan (lartas) 6. Unit pelaksana SOP adalah Seksi Pabean dan Cukai. PERSYARATAN: 1. Pemberitahuan Pabean PPFTZ – 01 dengan tulisan di atas formulir diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan melampirkan Surat Jalan dari Kepolisian, bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (kendaraan bermotor fasilitas FTZ), BPKB dan STNK;

b. Barang hasil produksi Kawasan Bebas dengan melampirkan Invoice/Packing List dan konversi yang telah mendapat persetujuan Badan Pengusahaan Kawasan dalam hal barang atau bahan baku tersebut berasal dari Luar Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat dan/atau Kawasan Bebas Lain;

c. Barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang akan dikeluarkan kembali ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean lainnya dengan melampirkan Invoice/Packing List dan pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas;

d. Barang yang diajukan oleh perorangan dengan melampirkan faktur pembelian dan dokumen pemasukan barang tersebut. 2. Dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas, barang yang akan dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Bebas lain, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean. 3. Atas pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain di dalam daerah pabean dengan menggunakan tulisan diatas formulir (manual) dikenakan pungutan negara (bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BIAYA: Pelayanan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan tulisan di atas formulir ini dipungut biaya PNBPsebesar Rp. 50.000,NORMA WAKTU LAYANAN: SOP ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap: -

Sejak diterimanya dokumen kepabenanan secara lengkap s.d. terbitnya Instruksi Pemeriksaan (IP), paling lama 2 (dua) jam kerja. Pemeriksaan fisik dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya IP. Sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) s.d. diterbitkannya SPPB paling lama 8 (delapan) jam kerja dengan ketentuan jumlah item barang tidak melebihi 10 jenis tiap dokumennya


2


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


PELAYANAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN SECARA DENGAN TULISAN DI ATAS FORMULIR AKTIFITAS

NO

1 Pemilik barang mengajukan dokumen PPFTZ- 01 (man ual), dan

buktipembayaran pungutan negara (SSPCP, dan SSP), beserta dokumen pendukung kepada penerima dokumen

PEMILIK BARANG

KEPALA SEKSI PABEAN DAN CUKAI

PELAKSANA PENERIMA DOKUMEN PADA SEKSI PABEAN

ANALYZING POINT

PEMERIKSA BARANG

UNIT PENGAWASAN

MULAI

PPFTZ 0I, BUKTI BAYAR, DOKUMEN PENDUKUNG

2

Pelaksana Penerima dokumen menerima dan meneliti kelengkapan dokumen dan pengisian data yang meliputi : a. Ada atau tidaknya pemblokiran pengusaha dan PPJK; b. Kelengkapan pengisian data PPFTZ - 01; c. Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam hal terdapat pungutan negara; d. Kesesuaian PPFTZ - 01 dengan pemberitahuan pabean pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas; e. Bukti Penerimaan Jaminan dalam hal memerlukan jaminan; f. Kode dan nilai tukar valuta asing dalam data NDPBM; g. Nomor pokok PPJK (NP-PPJK), dalam hal menggunakan PPJK h. Pembayaran PNBP ,


T LENGKAP ?

Y Y

dengan hasil penelitian : ANALYZIN G POINT?

- apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen tidak lengkap, dokumen dikembalikan kepada pemilik barang untuk dilengkapi atau dibenarkan.

T

- apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen telah lengkap : i) apabila barang bukan merupakan kendaraan bermotor atau barang eks Tempat lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) maka dokumen diteruskan kepada Petugas Analizing Point. 3

Petugas Analyzing Point melakukan penelitian Abarang yang diajukan termasuk barang larangan atau pembatasan:

PENELITIAN

- apabila termasuk barang larangan pembatasan (lartas), meneliti kelengkapan dokumen lartas atas barang tersebut : i) apabila lengkap, dikembalikan kepada petugas penerima dokumen untuk diberikan nomor pendaftaran, ii) apabila tidak lengkap, menerbitkan nota pemberitahuan barang larangan (NPBL) kepada pemilik barang untuk pemenuhan dokumen lartas dengan tembusan unit pengawasan (bidang P2)

T LARTAS?

Y - apabila bukan termasuk barang larangan pembatassan (lartas), dikembalikan kepada petugas penerima dokumen untuk diberikan nomor pendaftaran. LENGKAP?

Y

T

MENERBITAKAN NPBL

T

4

5

NPBL

NPBL

NPBL

Petugas Penerima dokumen memberikan nomor pendaftaran kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pabeam

MEMBERIKAN NOMOR

Y

Kepala Seksi pabean mengeluarkan Instuksi Pemeriksaan (IP) yang berfungsi untuk memberi tugas kepada Pelaksana Pemeriksa untuk memeriksa barang.

MENERBIITKAN IP

IP

Pemeriksa barang menerima IP dan invoice/packing list , melakukan pemeriksaan fisik barang kemudian menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) dan menyerahkan IP dan LHP kepada Kasi Pabean.

MEMERIKSA

MENUANGKAN PADA LHP

LHP

6

Kepala Seksi Pabean dan Cukai menerima berkas PPFTZ - 01 yang telah dilengkapi dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemudian meneliti : - Apabila telah sesuai dengan pemberitahuan, maka diterbitkan SPPB atas dokumen PPFTZ - 01 tersebut. - Apabila tidak sesuai dengan pemberitahuan maka dokumen tersebut diterbitkan Surat Penteapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) kepada pemilik barang untuk dilakukan pembayaran.

MENELITI

SPTNP

SESUAI?

MENERBITKAN

SPPB

7

Pengusaha menerima SPPB untuk pengeluaran barang.

SPPB

SELESAI





PELAKSANA (ANALIS INTELIJEN)

PENERIMA NHI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN NOTA HASIL INFORMASI (NHI)

AKTIVITAS

NO.

KEPALA KANTOR

KEPALA BIDANG P2


MULAI

1

Pelaksana (Analis Intelijen) menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan NHI.

LKAI-NHI

Menyajikan hasil analisis kedalam NHI sesuai petunjuk pengisian NHI TERIMA & SUSUN NHI

KONSEP NHI

2

Kasi Intelijen meneliti dan memaraf NHI TELITI & PARAF

3

Kabid P2 meneliti dan menandatangani NHI Menyerahkan NHI kepada Kasi Intelijen untuk ditindaklanjuti

TELITI & TANDA TANGAN

NHI

4

Kasi Intelijen menugaskan untuk menindaklanjuti NHI

pelaksana TUGASKAN

5

-

Pelaksana memberi nomor urut dan tanggal pada NHI Mengirimkan NHI kepada Penerima NHI secara manual dan elektronik, serta tembusan kepada Kepala Kantor Pelaksana membukukan NHI dalam LMI

NHI

NOMORI, SAMPAIKAN & BUKUKAN DALAM LMI

SELESAI


NHI

Nomor Revisi

: 020/SOP-BC/KPU B/2011 :

Tanggal : 28 Desember 2011 Tanggal :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN NOTA HASIL INFORMASI (NHI)

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan Nota Hasil Informasi, dimulai sejak diterimanya Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) oleh pelaksana analis intelijen sampai dengan dibukukannya NHI ke dalam Lembar Monitoring Informasi (LMI). 2. SOP ini merupakan tindak lanjut atas SOP Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Data atau Informasi Intelijen. 3. NHI memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat spesifik dan mendesak dari Unit Intelijen, untuk segera dilakukan penindakan oleh Unit Penindakan Kantor Pelayanan. 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Penindakan dan Penyidikan. PERSYARATAN : Diterimanya LKAI yang mendapat persetujuan penerbitan NHI dari Kepala Seksi Intelijen. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak diterimanya LKAI sampai dengan dibukukannya NHI ke dalam LMI.

Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002



KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI INTELIJEN LAINNYA

AKTIVITAS

NO.

KEPALA KANTOR

KEPALA BIDANG P2


PELAKSANA

UNIT PENERIMA INFORMASI

MULAI

1

Pelaksana (Analis Intelijen) menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan rekomendasi lainnya.

LKAI-REKOMENDASI LAINNYA

Dalam hal rekomendasi lain diperuntukkan bagi unit internal di dalam satu kantor pelayanan, maka menyusun konsep Nota Dinas Kasi Intelijen dan Penindakan

PENELITIAN

T

dalam hal rekomendasi lainnya ditujukan bagi unit eksternal (Kanwil), maka menyusun konsep Surat Kepala Kantor

INTERNAL?

Y SUSUN NOTA DINAS

KONSEP NOTA DINAS

SUSUN SURAT

KONSEP SURAT

2

3

Kepala Seksi Intelijen meneliti dan memaraf Konsep Nota Dinas atau Konsep Surat

TELITI & PARAF

Kepala Bidang P2 meneliti dan: a. menandatangani ND; atau b. memaraf dan menyampaikan konsep surat kepada Kepala Kantor

TELITI & PARAF


NOTA DINAS

4

Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat rekomendasi intelijen lainnya


SURAT

5

Pelaksana memberi nomor urut dan tanggal pada ND/Surat Rekomendasi Intelijen lainnya

NOMORI, SAMPAIKAN & BUKUKAN DALAM LMI

Mengirimkannya kepada unit penerima informasi secara manual dan elektronik ND/SURAT

Pelaksana membukukan lainnya ke dalam LMI

rekomendasi

SELESAI


ND/SURAT

Nomor Revisi

: 021/SOP-BC/KPU B/2011 :


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI INTELIJEN LAINNYA

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan rekomendasi intelijen lainnya yang dimulai sejak diterimanya Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) oleh pelaksana analis intelijen sampai dengan dibukukannya rekomendasi lainnya ke dalam Lembar Monitoring Informasi (LMI). 2. SOP ini merupakan langkah tindak lanjut atas SOP Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Data atau Informasi Intelijen. 3. Rekomendasi Intelijen Lain dapat berupa rekomendasi untuk audit, perbaikan sistem dan prosedur atau lainnya. 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Penindakan dan Penyidikan. PERSYARATAN : Diterimanya LKAI yang mendapat persetujuan penerbitan rekomendasi lainnya dari Kepala Seksi Intelijen BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak diterimanya LKAI sampai dengan dibukukannya ke dalam LMI.

Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

Nomor Revisi

: 022/SOP-BC/KPU B/2011 :


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN INFORMASI INTELIJEN LAINNYA

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan informasi intelijen lainnya yang dimulai sejak diterimanya Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) oleh pelaksana analis intelijen sampai dengan dibukukannya informasi lainnya ke dalam Lembar Monitoring Informasi (LMI). 2. SOP ini merupakan tindak lanjut atas SOP Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Data atau Informasi Intelijen. 3. Informasi Intelijen Lain meliputi kecenderungan pelanggaran yang bersifat umum atau peta kerawanan yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan patroli. 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Penyidikan dan Penindakan. PERSYARATAN : Diterimanya LKAI yang mendapat persetujuan penerbitan informasi lainnya dari Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: Proses penerbitan informasi intelijen lainnya memerlukan waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya LKAI.

.

Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal




KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN INFORMASI INTELIJEN LAINNYA

NO.

AKTIVITAS

KEPALA KANTOR

KEPALA BIDANG P2



PELAKSANA

START

1

Pelaksana (Analis Intelijen) menerima LKAI yang telah mendapat persetujuan penerbitan informasi lainnya dan menyusun konsep Nota Dinas Kepala Seksi Intelijen

LKAI-INFORMASI LAINNYA

SUSUN NOTA DINAS

KONSEP NOTA DINAS

2

3

Kepala Seksi Intelijen meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep Nota Dinas

TELITI & TTD

Kepala Bidang P2 meneliti dan menandatangani TELITI & TTD

NOTA DINAS

4

Pelaksana memberi nomor urut dan tanggal pada Nota Dinas

NOMORI, SAMPAIKAN & BUKUKAN DLM LMI

NOTA DINAS

Mengirimkannya kepada unit penerima informasi (diantaranya adalah unit penindakan) secara manual dan elektronik, dan menyampaikan tembusan kepada Kepala Kantor Pelaksana membukukan informasi lainnya ke dalam LMI



NOTA DINAS END

Nomor Revisi

: 023/SOP-BC/KPU B/2011 :


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANGERANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49/2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/2009 tentang tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 8. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, dimulai sejak diterimanya SPTP oleh Tim Penyidik dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran pidana sampai dengan diserahkannya berkas perkara ke Kejaksaan 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 4. Tindak pidana Kepabenan dan Cukai adalah setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang -undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 Tentang Cukai. 5. Pelaksanaan penyidikan meliputi kegiatan : a. pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undangundang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 17 tahun 2006 dan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007; b. penelitian dan analisis terhadap pelanggaran c.

pelaksanaan gelar perkara untuk memperoleh pendapat secara lebih komprehensif

d. pengajuan permintaan audit investigasi dalam rangka mendukung proses penyidikan dalam hal diperlukan e. pembuatan resume perkara dengan kesimpulan, dan f.

penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara.

6. Kesimpulan hasil penelitian berupa : a. unsur-unsur tindak pidana terpenuhi b. unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi. 7. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana 8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri 9. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana 10. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh pegawai Bea Cukai tentang terjadinya suatu tindak pidana kejahatan baik yang diketahui langsung maupun karena adanya laporan yang kemudian ditutup dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan 11. Pemberkasan adalah kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan. Dasar pelaksanaan pemberkasan ini adalah Petunjuk Pelaksanaan Nomor KEP-57/BC/1997 tanggal 2 Juni 1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai 12. Pemberkasan alat bukti (Pasal 185 KUHAP), ialah : a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. c.

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

d. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli. e. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. f.

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (sesuai KUHAP)

13. Yang dimaksud alat bukti Surat dalam pemberkasan, adalah : a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c.

surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 14. Pemberkasan untuk Petunjuk ( Pasal 188 KUHAP ): a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena pesesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. b. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi; surat; keterangan terdakwa. c.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

d. Untuk menjadikan petunjuk tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu tindak pidana, maka petunjuk tersebut harus dirangkaikan dengan alat bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi sehingga dengan petunjuk tersebut semakin jelas tindak pidananya dan siapa pelakunya 15. Keterangan terdakwa ( Pasal 189 KUHAP ) a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. c.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 16. Penyusunan lembaran kelengkapan administrasi penyidikan (penyusunan isi berkas disusun sesuai urutan di bawah ini dikurangi lembaran yang tidak ada, atau yang tidak diperlukan) yang merupakan berkas perkara disusun sesuai urutan sebagai berikut : Sampul Berkas Perkara Daftar Isi Berkas Perkara Resume Laporan Kejadian SPTP Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Berita Acara / B.A. Pemeriksaan Saksi/ahli B.A. Pemeriksaan Tersangka B.A. Penyumpahan Saksi/ahli Surat/Berita Acara hasil pemeriksaan oleh saksi/ahli B.A. Konfrontasi B.A. Penangkapan B.A. Penahanan B.A. Penangguhan Penahanan B.A. Pengalihan jenis penahanan B.A. Perpanjangan Penahanan B.A. Pengeluaran dariTahanan B.A. Penggeledahan B.A. Penyerahan Barang Bukti B.A. Penerimaan Hasil Lelang B.A. Penyisihan Barang Bukti B.A. Pengembalian Barang Bukti B.A. Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti B.A. Pemeriksaan Surat B.A. Penyitaan Surat B.A. Tindakan-Tindakan Lain Surat Perintah / S.P. Penahanan S.P. Perpanjangan Penahanan S.P. Penangguhan Penahanan S.P. Pengalihan Jenis Penahanan Surat permohonan Perpanjangan Penahanan S.P. Pengeluaran Tahanan Surat Panggilan Surat Perintah Membawa Surat Izin Penggeledahan/Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat S.P. Penangkapan S.P. Penggeledahan S.P. Penyitaan Dokumen-dokumen bukti Daftar Tersangka Daftar Saksi Daftar Barang Bukti Petikan Surat Putusan Pemidanaan

14 Pelaksanaan pembuatan Resume pada dasamya berupa pengisian materi ke dalam kerangka yang urut-urutannya disusun sebagai berikut. a. Dasar Dasar disini disampaikan atas dasar apa dilakukan penyidikan tersebut. Dalam dasar penyidikan sekurang-kurangnya ditulis Laporan Kejadian, Surat Perintah Tugas Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Undang-Undang yang dilanggar dan Aturan lain yang terkait dngan Tindak Pidana tersebut. b. Perkara Berisi uraian secara singkat tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan : ~ Pasal yang dipersangkakan. ~ Pelakunya. ~ Tempat dan waktu kejadian. ~ Tafsiran Belum Terpenuhinya Hutang Negara / Kerugian Negara (bila ada). c.

Fakta-fakta. ~ Pemanggilan Tersangka / Saksi ~ Penangkapan. ~ Penahanan. ~ Penangguhan Penahanan. ~ Pengalihan jenis penahanan. ~ Perpanjangan Penahanan. ~ Pengeluaran Tahanan. ~ Penggeledahan. ~ Penyitaan. ~ Keterangan Saksi. ~ Keterangan Tersangka. ~ Barang Bukti. Memuat nomor dan tanggal Surat Panggilan serta nama yang dipanggil dan kapan yang bersangkutan telah memenuhi panggilan.

17. Kesimpulan Resume Hasil Penyidikan. a. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dapat dijadikan satu berkas perkara, akan tetapi dapat pula masing-masing tersangka dibuatkan berkas perkara sendiri. b. Dalam hal-masing-masing tersangka dibuatkan berkas perkaranya sendiri-sendiri (Splitsing) maka mereka yang pada mulanya tersangka dijadikan saksi terhadap tersangka yang lain. c.

Cara pembuatan Resume untuk tiap-tiap berkas, sistematikanya sesuai dengan ketentuan pembuatan Resume di atas.

d. Pada penguraian fakta-fakta hanya memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses penyidikannya. 18. Gelar perkara ini untuk dapat diketahui adanya peristiwa yang terjadi, waktu terjadinya tindak pidana, tempat kejadian perkara, pasal yang dilanggarnya, uraian singkat perkara yang terjadi, pelaku, korban, saksi, barang bukti, modus operandi yang sering disebut sebagai motif perbuatan pidana, wilayah hukum terjadinya tindak pidana. 19. Unit pelaksana SOP ini adalah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan. PERSYARATAN : 1. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan dari atasan penyidik 2. Atasan Penyidik yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan adalah Kepala Kantor selaku Penyidik. Dalam hal Kepala Kantor bukan Penyidik, Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh salah satu Penyidik berpangkat tertinggi dengan diketahui Kepala Kantor. 3. Terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. 4. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Berkas Perkara, dan Pemberitahuan Penghentian Penyidikan disampaikan /diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan di wilayah kerja Penyidik.

5. Penyidik menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana, dalam hal : a. tidak terdapat cukup bukti untuk melakukan penyidikan; atau b. perkara yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau c. demi hukum. BIAYA : Tidak dikenakan biaya. NORMA WAKTU LAYANAN: SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hingga disampaikannya berkas penyidikan kepada Kejaksaan.







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PEMBONGKARAN CPO DAN TURUNANNYA AKTIVITAS

No


1 Pelaksana menerima BC. 1.1 beserta dokumen pelengkapnya dari agen pelayaran, kemudian melakukan kegiatan sebagai berikut:

PEMERIKSA

PELAKSANA

MULAI

BC 1.1

- Melakukan pencatatan ke dalam buku bambu PENCATATAN PD BUKU BAMBU

- Melakukan penelitian terhadap BC 1.1. dan dokumen pelengkapnya dengan membandingkan data yang terdapat pada BC 1.1 dan dokumen pelengkap antara lain Stowage Plane, loading list

PENELITIAN BC 1.1 DAN DOK. KAP

- Mengikuti kegiatan sounding yang dilakukan oleh pihak surveyor (sounding before discharging )

-

-

MENGIKUTI SOUNDING

melakukan pengawasan pembongkaran CPO dan/atau produk turunannya dari atas sarana pengangkut dan mengikuti kegiatan sounding (sounding after discharging)

PENGAWASAN PEMBONGKARA N

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis dan menyerahkan laporan dilampiri dokumen pendukung kepada Kepala Seksi Penindakan

MEMBUAT LAPORAN

LAPORAN DOK. PENDUKUNG

2 Kepala Seksi Penindakan menerima dan meneliti laporan pengawasan pembongkaran dan mendisposisi kepada Pelaksana Staf untuk meneruskan kepada Pelaksana Analis sebagai bahan data analisa, memerintahkan staf untuk membuat konsep Radiogram ke Kantor asal dan mengarsipkan.

3 Pelaksana Staf menerima, meneruskan serta mengarsipkan laporan sesuai dengan disposisi Kepala Seksi Penindakan

MENERIMA; MENELITI DAN MENDISPOSISI

DISPOSISI

MENERIMA; MENERUSKAN; MENGARSIPKAN

D

SELESAI

Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal - ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

Nomor : 024/SOP-BC/KPU B/2011 Revisi : ……………

Tanggal : Tanggal :

28 Desember 2011

……………


DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PEMBONGKARAN CRUDE PALM OIL DAN TURUNANNYA DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 47/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.04/2009; 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan; 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: SE-2/BC/2011 tentang Optimalisasi Pengawasan Pengangkutan Ekspor Dan/Atau Antar Pulau Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) Dan Produk Turunannya. DESKRIPSI : 1. Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya adalah minyak dan/atau komoditi lain yang dihasilkan oleh buah kelapa sawit. 2. Pengawasan Pembongkaran CPO dan Turunannya merupakan proses penelitian terhadap kebenaran jumlah dan jenis CPO dan Produk Turunannya yang diberitahukan dengan yang dibongkar. 3. Pengawasan Pembongkaran CPO dan Turunannya dimulai pada saat Pelaksana Lapangan menerima BC 1.1 dari pengangkut dan berkahir pada saat Pelaksana Staf mengarsipkan Laporan pengawasan sesuai disposisi Kepala Seksi Penindakan. PERSYARATAN : Dokumen BC 1.1 BIAYA : Tidak Dipungut Biaya NORMA WAKTU LAYANAN: Sejak diperolehnya BC 1.1 sampai dengan selesainya kegiatan pembongkaran.






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PEMBONGKARAN CPO DAN TURUNANNYA AKTIVITAS

No


1 Pelaksana menerima BC. 1.1 beserta dokumen pelengkapnya dari agen pelayaran, kemudian melakukan kegiatan sebagai berikut:

PEMERIKSA

PELAKSANA

MULAI

BC 1.1

- Melakukan pencatatan ke dalam buku bambu PENCATATAN PD BUKU BAMBU

- Melakukan penelitian terhadap BC 1.1. dan dokumen pelengkapnya dengan membandingkan data yang terdapat pada BC 1.1 dan dokumen pelengkap antara lain Stowage Plane, loading list

PENELITIAN BC 1.1 DAN DOK. KAP

- Mengikuti kegiatan sounding yang dilakukan oleh pihak surveyor (sounding before discharging )

-

-

MENGIKUTI SOUNDING

melakukan pengawasan pembongkaran CPO dan/atau produk turunannya dari atas sarana pengangkut dan mengikuti kegiatan sounding (sounding after discharging)

PENGAWASAN PEMBONGKARA N

Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis dan menyerahkan laporan dilampiri dokumen pendukung kepada Kepala Seksi Penindakan

MEMBUAT LAPORAN

LAPORAN DOK. PENDUKUNG

2 Kepala Seksi Penindakan menerima dan meneliti laporan pengawasan pembongkaran dan mendisposisi kepada Pelaksana Staf untuk meneruskan kepada Pelaksana Analis sebagai bahan data analisa, memerintahkan staf untuk membuat konsep Radiogram ke Kantor asal dan mengarsipkan.

3 Pelaksana Staf menerima, meneruskan serta mengarsipkan laporan sesuai dengan disposisi Kepala Seksi Penindakan

MENERIMA; MENELITI DAN MENDISPOSISI

DISPOSISI

MENERIMA; MENERUSKAN; MENGARSIPKAN

D

SELESAI

Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal - ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN SHIP TO SHIP DALAM RANGKA EKSPOR

No

AKTIVITAS


PEMERIKSA

1 Pelaksana (Staf) menerima permohonan kegiatan ship to ship dalam rangka ekspor dari Agen Pelayaran, mengagendakan surat permohonan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penindakan

PELAKSANA

MULAI

PERMOHONAN

MENERIMA; MENGAGENDAK AN; MENERUSKAN

2 Kepala Seksi Penindakan menerima, meneliti dan mendisposisi permohonan kepada Staf untuk membuat konsep Surat Tugas

MENERIMA; MENELITI DAN DISPOSISI

DISPOSISI

3 Pelaksana (Staf) menerima disposisi Kepala Seksi Penindakan dan membuat konsep Surat Tugas untuk ditandatangani Kepala Seksi Penindakan

MENERIMA DAN MEMBUAT KONSEP ST

KONSEP ST

4 Kepala Seksi Penindakan menerima, menandatangani konsep Surat Tugas dan menyerahkan kepada Pelaksana Lapangan yang ditunjuk melalui Staf

MENERIMA DAN MENANDATANG ANI

SURAT TUGAS

5 Pelaksana (Lapangan) menerima surat Tugas dan melaksanakan tugas pengawasan meliputi:

- Melakukan pengawasan terhadap jumlah dan jenis kemasan yang akan dimuat.

- Melakukan pengawasan pemuatan barang ke atas sarana pengangkut serta membuat Berita Acara Pengawasan Pemuatan yang ditandatangani Nakhoda atau Agen Pelayaran

MENERIMA SURAT TUGAS

PENGAWASAN JUMLAH/JENIS

PENGAWASAN PEMUATAN

BA PENGAWASAN PEMUATAN

- Melakukan pengawalan pengiriman barang ekspor dari sarana pengangkut yang mambawa barang ekspor ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke Luar Daerah Pabean (LDP).

PENGAWALAN

- Melakukan pengawasan pemuatan dari sarana pengangkut yang mambawa barang ekspor ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke Luar Daerah Pabean.

PENGAWASAN PEMUATAN

- membuat Berita Acara Pengawasan Pemuatan yang ditandatangani Nakhoda atau Agen Pelayaran sarana pengangkut yang akan berangkat ke LDP

MEMBUAT BA & LAPORAN

- Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis dan menyerahkan laporan dilampiri dokumen pendukung kepada Kepala Seksi Penindakan

LAPORAN BA PENGAWASAN PEMUATAN

1

AKTIVITAS

No


PEMERIKSA

PELAKSANA

1 6 Kepala Seksi Penindakan menerima, meneliti dan mendisposisi laporan pelaksanaan tugas kepada Staf untuk diarsipkan

MENERIMA, MENELITII DAN DISPOSISI

DISPOSISI

7 Staf menerima laporan yang telah didisposisi Kepala Seksi Penindakan dan mengarsipkan laporan tersebut

MENERIMA DAN MENGARSIPKAN

D

SELESAI

Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

Nomor Revisi

: :


Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN SHIP TO SHIP DALAM RANGKA EKSPOR

DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 tahun 2006; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 47/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.04/2009; 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2011. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.

DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan kegiatan pengawasan ship to ship, dimulai sejak saat Pelaksana menerima permohonan dari pengangkut sampai dengan selesainya kegiatan pemuatan dan permohonan diarsipkan. 2. Ship to ship adalah kegiatan pemuatan barang dari satu kapal ke kapal lain dengan tujuan ekspor yang dilakukan di luar kawasan pabean yang telah ditetapkan dikarenakan kapal dengan tujuan ekspor tersebut tidak dapat sandar di pelabuhan tempat pemuatan barang

PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan; 2. Surat Tugas. BIAYA : Tidak Dipungut Biaya NORMA WAKTU LAYANAN: SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama……, terhitung sejak diterimanya permohonan dari pengangkut sampai dengan selesainya kegiatan pemuatan dan permohonan diarsipkan.

Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal


Nomor

:

Revisi

:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA HASIL PENINDAKAN

DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Perlakukan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara; 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses penetapan barang yang dikuasai negara hasil penindakan, dimulai sejak penerimaan berkas penindakan dari Seksi Penindakan kepada Seksi Penyidikan sampai dengan ditetapkannya sebagai barang yang dikuasai negara. 2. Barang yang Dikuasai Negara adalah a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk dimasukkan atau dikeluarkan yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean; b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal. 3. Barang larangan dan/atau pembatasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean berdasarkan peraturan larangan dan / atau pembatasan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu. 4. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Penyidikan pada Bidang Penindakan dan Penyidikan. PERSYARATAN: 1. Berkas penindakan telah diterima secara lengkap oleh seksi penyidikan yang meliputi Laporan Pelanggaran (LP), Surat Bukti Penindakan (SBP), Laporan Tugas Penindakan (LTP), dan dokumen lain terkait penindakan (LPHP). 2. Telah dilakukan penerimaan berkas penindakan dengan dibuatkan Laporan Penerimaan Perkara (LPP) dan Lembar Penelitian Formal (LPF); 3. Barang hasil penindakan telah diserahkan kepada Seksi Penyidikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang hasil Penindakan; 4. Telah diterbitkan surat perintah penelitian (SPLIT) apabila diduga terjadi pelanggaran atau diperlukan penelitian lebih mendalam atas indikasi pelanggaran. Hasil penelitian dituangkan dalam lembar resume penelitian (LRP-1); 5. Barang hasil penindakan telah dilakukan pencacahan bersama-sama antara petugas seksi penindakan dan seksi penyidikan dengan dibuatkan berita acara pencacahan; BIAYA: Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berkas penindakan diterima secara lengkap dan benar, sampai dengan penerbitan surat penetapan sebagai Barang yang Dikuasai Negara oleh Kepala Kantor.



Nomor

: 027/SOP-BC/KPU B/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal

:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM STANDARD PROSEDUR OPERASI EVALUASI KINERJA DI BIDANG PELAYANAN, PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI

DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755). 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-19/BC/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. Evaluasi kinerja adalah kegiatan penilaian hasil kerja menurut indikator tertentu atas dasar target hasil kerja yang telah ditetapkan. 2. Pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang dievaluasi kinerjanya meliputi sebagai berikut: a. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun; c.

Pelaksanaan tugas di bidang administrasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun;

d. Pelaksanaan tugas yang terget kinerjanya telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Road Map, dan Rencana Kerja Tahunan; e. Pelaksanaan tugas yang target kinerjanya telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan manajemen kinerja berbasis balanced score card. 3. SOP evaluasi kinerja dimulai sejak petugas melakukan pengumpulan data-data dan informasi kinerja sampai dengan konsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Kantor. 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.

PERSYARATAN : 1. Data base telah tersedia dan dapat diunduh untuk diolah. 2. Tersedianya laporan secara periodik dari masing-masing unit kerja (bidang/bagian). BIAYA : Tidak dipungut biaya NORMA WAKTU : -

Evaluasi kinerja berdasarkan Balanced Scorecard diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

-

Evaluasi kinerja lainnya diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah data diterima lengkap.

Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal


Nomor Revisi

: 028/SOP-BC/KPU B/2011 :

Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.4/2008 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penanganan pengaduan masyarakat, dimulai sejak petugas yang mengelola pengaduan menerima laporan atau pengaduan masyarakat sampai dengan tindak lanjut hasil penelitian dan pemeriksaan pengaduan (tanggapan/respon) disampaikan kepada masyarakat. 2. Laporan atau pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat secara lisan, tertulis, atau elektronik kepada pejabat bea dan cukai berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan atau pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan/atau tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. 3. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan. 4. Pengaduan berkadar pengawasan adalah laporan atau pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai dan/atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. 5. Pengaduan tidak berkadar pengawasan adalah laporan atau pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan/atau tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. 6. Investigasi internal adalah serangkaian tindakan pejabat pada Bidang Kepatuhan Internal untuk melakukan penyelidikan dalam bentuk meminta keterangan dari pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam dan sumber-sumber lainnya serta mengumpulkan data dan fakta-fakta guna menemukan ada tidaknya indikasi pelanggaran Kode

Etik Pegawai dan/atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaran maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pegawai terkait menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pelanggaran yang terjadi beserta identitas pegawai yang melakukan pelanggaran. 7. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.

PERSYARATAN : 1. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui petugas front desk pengaduan pada Bidang Kepatuhan Internal, telepon, pesan layanan singkat (short message service), laman (website), pos-el (email), kotak pengaduan, atau pemberitaan mass media dengan memenuhi unsur-unsur materi sebagai berikut: a. Identitas pelapor; b. Identitas terlapor; dan c. Bentuk kasus yang diadukan, waktu dan tempat kejadian kasus. 2. Jenis kasus yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: a. Ketidakberadaan pegawai di tempat tugas pelayanan; b. Sikap dan perilaku pegawai tidak simpatik atau tidak responsif; c. Penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang pegawai yang merugikan masyarakat dan negara; d. Penyelesaian pemenuhan kewajiban di bidang kepabeanan dan cukai yang berbelit-belit, tidak jelas, dan/atau tidak pasti; e. Penyelesaian pengurusan perizinan dan/atau pemberian fasilitas yang berbelit-belit, tidak memberikan kepastian, dan/atau tidak transparan; f. Pungutan liar, penyuapan, kolusi, dan/atau pemerasan dalam pelayanan atau penindakan di bidang kepabeanan dan cukai; g. Penatausahaan dan pengelolaan barang inventaris atau barang bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; h. Kebocoran dalam penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya; i. Penyelundupan impor dan ekspor; j. Penyimpangan atau manipulasi dalam pelayaanan atau pengelolaan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, seperti Tempat Penimbunan Berikat dan lain-lain; k. Penyimpangan dan manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa; l. Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian; m. Masalah dalam kehidupan rumah tangga pegawai; n. Masalah sikap, perilaku, dan perbuatan serta gaya hidup pegawai yang tidak sesuai dengan norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma hukum; dan/atau o. Bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Pelapor dapat melampirkan bukti/dokumen yang berkaitan dengan hal yang dilaporkan. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak berkas pengaduan diterima sampai dengan tanggapan/respon disampaikan kepada pelapor.

Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal


Nomor Revisi

: 029/SOP-BC/KPU B/2011 :

Tanggal Tanggal

: 28 Desember 2011 :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN

DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755). 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses Pengawasan Kepatuhan Pelaksanan Tugas (KPT) pelayanan, dimulai sejak petugas melakukan tugas pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sampai dengan konsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Kantor 2. Pengawasan KPT dilakukan terhadap kegiatan unit kerja dan/atau sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas yang terdiri dari atas pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 3. Tujuan KPT adalah untuk memastikan, menjamin, atau memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, dan peraturan perundangundangan dan kesesuain sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atau peraturan disiplin pegawai. 4. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pemantauan, pemeriksaan, peninjauan, dan/atau penilaian. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal. PERSYARATAN : 1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal berdasarkan: a. Analisis manajemen risiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas menunjukkan adanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara;

b. Laporan atau pengaduan masyarakat tentang terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara dalam pelaksanaan tugas; c.

Perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B;

d. Permintaan dari Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai. 2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas, tim atau petugas yang ditunjuk pada Bidang Kepatuhan Internal berwenang untuk meminta data, informasi dan bukti-bukti yang diperlukan. BIAYA : Tidak dipungut biaya NORMA WAKTU: Norma waktu pelaksanaan SOP ini terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu :

-

Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dimulai saat surat tugas diterbitkan sampai dengan berakhirnya peroide surat tugas.

-

Nota dinas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas disampaikan ke Kepala Kantor / unit terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan.

Mengetahui Sekretraris Direktorat Jenderal


Nomor Revisi

: 030/SOP-BC/KPU B/2011 :

Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN

DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755). 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses Pengawasan Kepatuhan Pelaksanan Tugas (KPT) pengawasan, dimulai sejak petugas melakukan tugas pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sampai dengan konsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Kantor 2. Pengawasan KPT dilakukan terhadap kegiatan unit kerja dan/atau sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas yang terdiri dari atas pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 3. Tujuan KPT adalah untuk memastikan, menjamin, atau memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, dan peraturan perundangundangan dan kesesuain sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atau peraturan disiplin pegawai. 4. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pemantauan, pemeriksaan, peninjauan, dan/atau penilaian. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal. PERSYARATAN : 1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal berdasarkan: a. Analisis manajemen risiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas menunjukkan adanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara;




-

Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dimulai saat surat tugas diterbitkan sampai dengan berakhirnya peroide surat tugas.

-

Nota dinas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas disampaikan ke Kepala Kantor / unit terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan.



Nomor Revisi

: 031/SOP-BC/KPU B/2011 :

Tanggal Tanggal

: :

28 Desember 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI

DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755). 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses Pengawasan Kepatuhan Pelaksanan Tugas (KPT) administrasi, dimulai sejak petugas melakukan tugas pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sampai dengan konsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Kantor 2. Pengawasan KPT dilakukan terhadap kegiatan unit kerja dan/atau sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas yang terdiri dari atas pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 3. Tujuan KPT adalah untuk memastikan, menjamin, atau memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, dan peraturan perundangundangan dan kesesuain sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atau peraturan disiplin pegawai. 4. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pemantauan, pemeriksaan, peninjauan, dan/atau penilaian. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal. PERSYARATAN : 1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal berdasarkan: a. Analisis manajemen risiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas menunjukkan adanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara;




- Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dimulai saat surat tugas diterbitkan sampai dengan berakhirnya peroide surat tugas. - Nota dinas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas disampaikan ke Kepala Kantor / unit terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan.



Nomor

: 032/SOP-BC/KPU B/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal

:

KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR MELALUI BANK DEVISA PERSEPSI ATAU POS PERSEPSI DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan,Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 242/PMK.04/2009. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 43/BC/2011. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan tata cara pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor melalui bank devisa persepsi atau pos persepsi oleh Petugas Bidang Perbendaharaan dan Keberatan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak Pemohon mengisi formulir SSPCP sampai dengan perekaman formulir SSPCP. 2. Unit pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : Pemohon mengajukan permohonan perekaman dengam melampirkan SSPCP sebagai bukti pembayaran dari Bank Devisa Persepsi Atau Pos Persepsi. BIAYA : Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU : -

Sejak diterimanya formulir SSPCP dari pemohon dan KPPN sampai dengan penelitian dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) menit.

-

Pencocokan antara formulir SSPCP dengan dokumen pabean terlampir dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) menit.

-

Perekamana SSPCP dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) menit.



Nomor

: 033/SOP-BC/KPU B/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal

:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (LOKET) DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/2003; 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 11. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 12. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Caukai Nomor P- 20/BC/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan,Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

16. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 43/BC/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 Tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan pelayanan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (loket), dimulai sejak Pemohon yang menyerahkan SSPCP, Dokumen Pelengkap dan uang PNBP sampai dengan Penyerahan kembali SSPCP kepada pemohon; 2. PNBP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Penerimaan Negara atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pelayanan kegiatan Impor, Ekspor dan Cukai. 3. Pembayaran PNBP dilaksanakan atas : a. Jasa pelayanan impor untuk barang impor yang tidak dikenakan pungutan impor; b. Jasa pelayanan dari kawasan bebas ke kawasan bebas/kawasan berikat; c.

Jasa pelayanan inward dan outward manifes;

d. Jasa pelayanan ekspor untuk barang ekspor yang tidak dikenakan bea keluar; e. Pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai; f.

Pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan;

g. Jasa lainnya sesuai KMK Nomor 118/KMK.04/2004 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1.

SSPCP rangkap 4 yang telah di isi secara lengkap dan benar;

2.

Copy dokumen pabean sebagai dasar pembuatan SSPCP;

3.

Uang PNBP.

BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) menit, terhitung sejak diterimanya uang PNBP disertai dengan SSPCP yang telah diisi dengan lengkap dan benar.



Nomor

: 034/SOP-BC/KPU B/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal

:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYETORAN PNBP (BANK) DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/2003; 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 11. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 12. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Caukai Nomor P- 20/BC/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan,Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 16. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 43/BC/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 Tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu.

DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan pelayanan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke bank, dimulai sejak pelaksana membuat konsep rekapitulasi SSPCP sampai dengan diadministrasikannya SSPCP yang telah divalidasi bank beserta bukti penyetoran. 2. PNBP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Penerimaan Negara atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pelayanan kegiatan Impor, Ekspor dan Cukai.

3. Pembayaran PNBP dilaksanakan atas : a. Jasa pelayanan impor untuk barang impor yang tidak dikenakan pungutan impor; b. Jasa pelayanan dari kawasan bebas ke kawasan bebas/kawasan berikat; c.

Jasa pelayanan inward dan outward manifes;

d. Jasa pelayanan ekspor untuk barang ekspor yang tidak dikenakan bea keluar; e. Pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai; f.

Pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan;

g. Jasa lainnya sesuai KMK Nomor 118/KMK.04/2004 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1.

SSPCP rangkap 4 yang telah di isi secara lengkap dan benar;

2.

Copy dokumen pabean sebagai dasar pembuatan SSPCP;

3.

Uang PNBP.

4.

Laporan Rekapitulasi Penyetoran SSPCP Harian Rangkap 3 (kecuali untuk hari jumat sabtu dan minggu direkap ke hari senin) yang terdiri dari : a. Penyetoran SSPCP untuk PNBP PPFTZ-01 b. Penyetoran SSPCP untuk PNBP PPFTZ-02 c. Penyetoran SSPCP untuk PNBP Manifest

BIAYA : Tidak dipungut biaya. JANJI LAYANAN : SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam, terhitung sejak pelaksana membuat konsep rekapitulasi SSPCP, sampai dengan disetorkannya uang PNBP ke bank.

Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

Nomor

: 035/SOP-BC/KPU B/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal

:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAGIHAN DENGAN SPKTNP/SPTNP/SPP/SPSA DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor 7. Peraturan Pemerinah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di bidang Kepabeanan 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai 9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

DESKRIPSI : 1. Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan. 2. Penagihan tersebut meliputi Penagihan Administratif dan Penagihan Aktif. Penagihan administratif dilakukan dengan menerbitkan SPTNP, SPP, SPKTNP, SPSA. Sedangkan Penagihan Aktif dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. 3. Penagihan sebagaimana pada uraian diatas meliputi : a. Surat Penetapan Tarip dan Nilai Pabean / SPTNP (sesuai pasal 5 PMK No. 51 Tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) b. Surat Penetapan Pabean / SPP (sesuai pasal 6 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi / SPSA (sesuai pasal 8 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) d. Surat Penetapan Kembali Tarip dan/atau Nilai Pabean / SPKTNP (sesuai pasal 10 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) e. Surat Teguran (sesuai pasal 16 ayat 1 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)

f.

Surat Paksa (sesuai pasal 16 ayat 2 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) 4. Standard Prosedur Operasi Administrasi Penagihan dengan SPKTNP/SPTNP/SPP/SPSA ini dimulai sejak diterimanya SPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP sampai dengan penerbitan Surat Paksa. 5. Unit pelaksana Standard Prosedur Operasi Administrai Penagihan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam PERSYARATAN : Tidak ada Persyaratan BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: Proses penagihan administratif sejak diterbitkannya SPP, SPTNP, SPKTNP, SPSA dalam jangka waktu paling lama 60 hari; Proses penagihan aktif dengan penerbitan Surat Teguran paling lama 7 hari sejak tanggal jatuh tempo SPP, SPTNP, SPKTNP, SPSA; Proses penagihan aktif dengan penerbitan Surat Paksa paling lama 21 hari sejak tanggal jatuh tempo surat teguran.



Nomor

: 036/SOP-BC/KPU B/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal

:

KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PELAYANAN JAMINAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan dalam rangka Kepabeanan DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangka mempertaruhkan jaminan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 2. SOP ini dimulai sejak pengajuan permohonan mempertaruhkan Jaminan diterima secara lengkap sampai dengan terbitnya Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) kepada pemohon. 3. Unit pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 2. Pengajuan jaminan ini dilampiri dengan : a. Surat Keputusan tentang pemberian fasilitas dengan menggunakan Jaminan (jika ada). b. Draft Dokumen Pabean yang akan diajukan. c. Jaminan Asli. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU LAYANAN : Pelayanan atas SOP ini : a. Sejak pengajuan permohonan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan diterbitkannya tanda terima dokumen jaminan dilaksanakan dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) jam. b. Sejak konfirmasi dari pihak penjamin diterima sampai dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) jam.



Nomor

: 037/SOP-BC/KPU B/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal

:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENCAIRAN JAMINAN (SPJ) DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangka pencairan jaminan yang jatuh tempo tidak diselesaikan oleh pengguna jasa dengan menerbitkan Surat Pencairan Jaminan (SPJ) oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 2. Standar Operasional Prosedur ini dimulai sejak jatuh temponya dasar pencairan jaminan sampai dengan menerbitkan Surat Pencairan Jaminan. 3. Unit pelaksana Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Pencairan Jaminan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : Dasar pencairan jaminan yang jatuh tempo namun belum diselesaikan oleh pihak terjamin.

BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : Penerbitan Surat Pencairan Jaminan (SPJ) dilaksanakan sejak dasar pencairan jaminan jatuh tempo sampai dengan penerbitan surat permintaan pencairan jaminan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) hari kerja.



Nomor

: 038/SOP-BC/KPU B/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal

:

KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGEMBALIAN JAMINAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan dalam rangka Kepabeanan DESKRIPSI : 1. Standar Operasional Prosedur ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangka pengembalian jaminan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak pengajuan permohonan Penarikan Jaminan diterima secara lengkap sampai dengan pengembalian jaminan kepada yang bersangkutan. 2. Unit pelaksana Standard Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1. Permohonan pengembalian jaminan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. 2. Permohonan pengembalian jaminan dilampiri dengan : a. Bukti penerimaan jaminan lembar ke-1. b. Dokumen pabean terkait penyelesaian jaminan. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : Pelayanan pengembalian jaminan, sejak permohonan diterima secara lengkap sampai dengan pengembalian jaminan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama lamanya 1 (satu) hari kerja.



ka

Nomor

: 039/SOP-BC/KPU B/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal

:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEBERATAN DENGAN BUKTI PENYERAHAN JAMINAN/BUKTI PELUNASAN TAGIHAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi serta penetapan direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan. 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan. 9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengajuan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak pengajuan keberatan diterima secara lengkap sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan. 2. Keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang meliputi : a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atau c. pengenaan sanksi administrasi berupa denda. 3. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan.

2. Pengajuan keberatan dilampiri dengan : a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan b. Fotokopi surat penetapan pejabat bea dan cukai. 3. Pengajuan keberatan dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : Pelayanan keberatan, sejak pengajuan keberatan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.



Nomor

: 040/SOP-BC/KPU B/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal

:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN MATERIIL ATAS KEBERATAN DENGAN MENYERAHKAN JAMINAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi serta penetapan direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan. 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan. 9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan penelitian materiil yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengajuan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon yang telah memenuhi persyaratan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak konfirmasi atas jaminan diterima dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan penerbitan Keputusan atas keberatan. 2. Keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang meliputi : a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atau c. pengenaan sanksi administrasi berupa denda. 3. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan. 2. Pengajuan keberatan dilampiri dengan : a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan b. Fotokopi surat penetapan pejabat bea dan cukai. 3. Pengajuan keberatan dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.

BIAYA : Tidak dipungut biaya. JANJI LAYANAN : Penelitian Materiil atas keberatan, sejak diterimanya konfirmasi dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama lamanya 55 (lima puluh lima) hari.



Nomor

: 041/SOP-BC/KPU B/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal

:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENOLAKAN KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi serta penetapan direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan. 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan. 9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan penolakan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengajuan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak konfirmasi atas jaminan diterima dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan penerbitan keputusan Direktur Jenderal atas keberatan 2. Keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai meliputi : a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atau c. pengenaan sanksi administrasi berupa denda. 3. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B. PERSYARATAN : 1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Tata Cara

Pengajuan Keberatan Kepabeanan. 2. Pengajuan keberatan dilampiri dengan : a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan b. Fotokopi surat penetapan pejabat bea dan cukai. 3. Pengajuan keberatan dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU: Pelayanan keberatan, sejak diterimanya konfirmasi dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama lamanya 55 (lima puluh lima) hari.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENOLAKAN KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL

NO

AKTIVITAS

PEMOHON

PELAKSANA PK

PEMERIKSA PK

KEPALA SEKSI KEBERATAN

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KEBERATAN


KEPALA KANTOR

DIREKTUR JENDERAL

MULAI 1 Kepala Seksi Keberatan menerima jaminan Tidak Valid dan/atau persyaratan formal lainnya tidak dipenuhi dari Kepala Seksi PP yang telah dikonfirmasi serta menugaskan Pelaksana Pemeriksa untuk penelitian lebih lanjut

BERKAS KEBERATAN DAN HASIL KONFIRMASI

MENERIM A DAN DISPOSIS I

2 Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Keberatan meneliti dan membuat konsep Nota Pendapat serta Konsep Keputusan Direktur Jenderal tentang penolakan atas keberatan.

MENELITI DAN MEMBUA T KONSEP NOTA PENDAPAT

KONSEP KEPUTUSAN

3 Kepala Seksi Keberatan meneliti dan memaraf konsep nota pendapat dan konsep keputusan Direktur Jenderal tentang penolakan atas keberatan.


4 Kepala Bidang PK meneliti, menandatangani Nota Pendapat dan memaraf konsep keputusan direktur jenderal tentang penolakan atas keberatan.

MENELITI, MEMARAF DAN TANDATANG AN

NOTA PENDAPAT

5 Kepala Kantor Meneliti dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal tentang Penolakan atas Keberatan. Selanjutnya diserahkan kepada pelaksana untuk diadministrasi dan didistribusi.

MENELITI DAN TANDATA NGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

6 Pelaksana Bidang PK Mengadministrasi dan Mendistribusi Keputusan Direktur Jenderal tentang Penolakan atas Keberatan yang telah ditandatangani oleh kepala kantor

MENGAD MINISTRA SI DAN MENDIST RIBUSI


kEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL


D

SELESAI

Mengetahui

Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

Page 1 of 1




STANDAR PROSEDUR OPERASI PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN

NO.

AKTIVITAS

PENANGGUNG PAJAK

KEPALA KANTOR


KEPALA SEKSI PENAGIHAN

PELAKSANA

MULAI 1

Pelaksana meneliti SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP, Keputusan Direktur Jenderal (KDJ), yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atau banding, dan membuat Konsep Surat Teguran

SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP, KDJ, YANG JATUH TEMPO

MENELITI & BUAT KONSEP

KONSEP SURAT TEGURAN

2

3

4

Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran (ST).


Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran (ST).


Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Teguran.


SURAT TEGURAN

5

Pelaksana mengarsip dan mengirimkan Surat Teguran Kepada Penanggung Pajak dengan tembusan Direktur Jenderal dan Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan.

MENGARSIP DAN MENGIRIMKAN SURAT TEGURAN

SURAT TEGURAN

N

SELESAI

Mengetahui: Kepala Kantor -ttdAzhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

Nomor

: 042/SOP-BC/KPU B/2011

Tanggal : 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa. DESKRIPSI : 1.

2. 3.

4.

SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampai dengan diterbitkannyanya Surat Teguran. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakan Keputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan

PERSYARATAN : Adanya Surat SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari ditambah 7 (tujuh) hari namun belum dilunasi kewajiban pembayaran oleh Penanggung Pajak dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atau banding. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran. Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

Nomor

: 043/SOP-BC/KPU B/2011

Tanggal

: 28 Desember 2011

Revisi

:

Tanggal

:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING PENAGIHAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor 7. Peraturan Pemerinah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di bidang Kepabeanan 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai 9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses monitoring surat penagihan, baik berupa SPTNP, SPP, SPKTNP atau SPSA, dimulai sejak diterimanya tembusan surat tagihan dimaksud sampai dengan perekaman bukti pelunasan dalam hal penagihan dilunasi. 2. Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan. 3. Penagihan tersebut meliputi Penagihan Administratif dan Penagihan Aktif. Penagihan administratif dilakukan dengan menerbitkan SPTNP, SPP, SPKTNP, SPSA. Sedangkan Penagihan Aktif dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. 4. Penagihan sebagaimana pada uraian diatas meliputi : a. Surat Penetapan Tarip dan Nilai Pabean / SPTNP (sesuai pasal 5 PMK No. 51 Tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) b. Surat Penetapan Pabean / SPP (sesuai pasal 6 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi / SPSA (sesuai pasal 8 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) d. Surat Penetapan Kembali Tarip dan/atau Nilai Pabean / SPKTNP (sesuai pasal 10 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) e. Surat Teguran (sesuai pasal 16 ayat 1 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) f. Surat Paksa (sesuai pasal 16 ayat 2 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai) 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan

PERSYARATAN : Tidak ada Persyaratan BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit, terhitung sejak diterimanya bukti pelunasan sampai dengan selesainya perekaman bukti pelunasan, dalam hal penagihan dilunasi.

Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING PENAGIHAN

NO

AKTIVITAS

PENANGGUNG BEA DAN CUKAI

PELAKSANA

MULAI 1 Pelaksana menerima tembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP dari unit terkait dan melakukan monitoring: - dalam hal tidak diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak ditetapkan, maka akan diterbitkan surat teguran, yang prosesnya lebih lanjut akan dijelaskan dalam SOP PENERBITAN SURAT TEGURAN. - dalam hal surat di atas diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, dibuktikan dengan diterimanya bukti pelunasan atas SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP dari pihak Penanggung Bea dan Cukai, maka Pelaksana akan melakukan penelitian dengan mencocokan antara bukti pelunasan dengan tembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP.

TEMBUSAN SPTNP, SPP, SPSA DAN SPKTNP

TERIMA & MONITOR

BUKTI PELUNASAN SPTNP

T

Y

LUNAS DALAM 60

SOP PENERBITAN SURAT TEGURAN

2 Dalam hal penelitian menunjukkan bukti pelunasan tidak sesuai dengan tembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP, maka pelaksana mengembalikan bukti pelunasan kepada penanggung.

TELITI

T BUKTI PELUNASAN SPTNP

SESUAI ?

Y

3 Dalam hal penelitian menunjukkan bukti pelunasan sesuai dengan tembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP, maka pelaksana melakukan perekaman dan menyatukan berkas.

SATUKAN BERKAS

D REKAM BUKTI PELUANASAN

SELESAI


Page 1 of 1




STANDAR PROSEDUR OPERASI PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK

NO.

AKTIVITAS

KANTOR PELAYANAN PAJAK

KEPALA KANTOR


KEPALA SEKSI PENAGIHAN

JURU SITA

PELAKSANA

MULAI 1

a. Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah melewati jangka waktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran dan Penanggung Pajak belum melunasinya.

SURAT TEGURAN JATUH TEMPO

MENELITI

b. Pelaksana membuatkan konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP). Selanjutnya mengajukan konsep Surat Paksa (yang dilampiri Surat Teguran (ST) dan SPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP/Keputusan Direktur Jenderal) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepada Kasubsi Penagihan dengan.

2

3

4

MEMBUAT KONSEP SP & SPPP

KONSEP SPPP KONSEP SP DILAMPIRI ST & SPTNP/SPP/SPSA/

Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).


Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).


Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Paksa (SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).


SPPP SURAT PAKSA

5

a. Pelaksana mengarsip copy Surat Paksa (SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).

MENGARSIP DAN MENGIRIMKAN

b. Pelaksana mengirimkan asli Surat Paksa kepada Juru Sita, tembusan Surat Paksa dikirimkan kepada Direktur Jenderal dan Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan.

c. Pelaksana mengirimkan asli Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah domisili Penanggung Pajak, tembusan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) dikirimkan kepada Direktur Jenderal dan Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan.


SURAT PAKSA

N

SELESAI SPPP

Nomor

: 044/SOP-BC/KPU B/2011


Revisi

:

Tanggal :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa. DESKRIPSI : 1.

2.

3.

4.

SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat paksa, dimulai sejak adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya sampai dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran orang yang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus menerbitkan Surat Paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada orang yang berutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan.

PERSYARATAN : Adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU : Norma waktu layanan SOP ini adalah 1 (Satu) hari kerja sejak Surat Teguran jatuh tempo.



LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- /BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor

: 015/SOP-BC/KPP MP/2011


Revisi

:

Tanggal :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA PABEAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN


2. 3.

4.

SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampai dengan diterbitkannyanya Surat Teguran. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakan Keputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN


: 015/SOP-BC/KPP MP/2011 : 28 Desember 2011 : :


NO.

AKTIVITAS

PENANGGUNG PAJAK

KEPALA KANTOR

KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN

KASUBSI PENAGIHAN

PELAKSANA

MULAI 1





2

3

4

Kasubsi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran (ST).


Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran (ST).




SURAT TEGURAN

5

Pelaksana mengarsip dan mengirimkan Surat Teguran Kepada Penanggung Pajak dengan tembusan Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah


SURAT TEGURAN

N

SELESAI

Mengetahui: Kepala Kantor ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

Nomor



Revisi

:

Tanggal :



2.

3.

4.

SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat paksa, dimulai sejak adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya sampai dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran orang yang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus menerbitkan Surat Paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada orang yang berutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA PABEAN




NO.

AKTIVITAS


KEPALA KANTOR


KASUBSI PENAGIHAN

JURU SITA

PELAKSANA

MULAI 1

a. Pelaksana Sub Seksi Penagihan meneliti Surat Teguran yang telah melewati jangka waktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran dan Penanggung Pajak belum melunasinya.


MENELITI


2

3

4



Kasubsi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).


Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).




SPPP SURAT PAKSA

5



b. Pelaksana mengirimkan asli Surat Paksa kepada Juru Sita, tembusan Surat Paksa dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah.

c. Pelaksana mengirimkan asli Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah domisili Penanggung Pajak, tembusan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah.


SURAT PAKSA

N

SELESAI SPPP


LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-

/BC/2011

TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor Revisi

: 073/SOP-BC/KPP MC/2011 :

Tanggal Tanggal


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA CUKAI STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA MANUAL DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau pengajuan awal dan tambahan secara manual, dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau sampai dengan diserahkannya tanda terima P3C Pengajuan Awal kepada pemohon. 2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1). 3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau. 4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). PERSYARATAN: 1. KPPBC belum memiliki SAC Sentralisasi. 2. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal : a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan; b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan 3. P3C pengajuan awal dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk kebutuhan 1 bulan berikutnya kepada Kepala KPPBC. 4. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai. 5. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal : a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; b. pengusaha mengalami kenaikan golongan; c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE. 6. Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada Kepala KPPBC dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi 7. P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat pada tanggal 20 pada bulan pengajuan CK-1.

8. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan, sama dengan jenis pita cukai pada P3C pengajuan awal untuk periode yang sama. 9. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pita cukai : a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau b. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. 10. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar. 11. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkan jumlah ke bawah dan harus dalam kelipatan 10. 12. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3C pengajuan awal dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU LAYANAN : Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja, yang terbagi dalam dua tahapan, yaitu: 1. Penerimaan P3C sampaid dengan pengiriman P3C secara manual kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai dan TPCL paling lama 1 (satu) hari kerja. 2. Penerimaan dan pemeriksaan pita cukai yang dikirim dari Kantor Pusat DJBC paling lama 1 (satu) hari kerja.

Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA CUKAI


: 073/SOP-BC/KPP MC/2011 : 28 Desember 2011 : :

STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA MANUAL

NO.

AKTIVITAS

PENGUSAHA

KEPALA KANTOR

KANTOR PUSAT KEPALA SEKSI (DIREKTUR CUKAI U.P. KASUBSI PERBENDAHARAAN/ PERBENDAHARAAN DAN KASUBDIT PITA CUKAI KASUBSI DAN TANDA PELAYANAN/ PERBENDAHARAAN DAN PELUANASAN CUKAI PELAKSANA PELAYANAN LAINNYA

MULAI 1. Pengusaha

mengisi dengan lengkap dan mengajukan P3C kepada Kantor Bea dan Cukai.

MENGISI & MENGAJUKAN P3C

P3C

2 Kepala Seksi menerima dan mendisposisi P3C MENERIMA & DISPOSISI

3 pelaksana menerima dan meneliti P3C MENERIMA DAN MENELITI

dalam hal tidak sesuai, membaut konsep nota penolakan

Y SESUAI ?

N MEMBUAT KONSEP NOTA PENOLAKAN

KONSEP NOTA PENOLAKAN & P3C

4 Kepala Seksi meneliti dan menandatangani nota penolakan, pengusaha

dan

menyampaikannya

kepada

MENELITI & MENANDATANGANI

NOTA PENOLAKAN & P3C

NOTA PENOLAKAN & P3C

5 dalam hal P3C sesuai, pelaksana menomori dan membukukan

MENOMOR I& MEMBUKU KAN

6 kepala Seksi meneliti dan menandatangani P3C TELITI & TTD

P3C

7 pelaksana mengarsipkan dan mendistribusikan P3C kepada pengusaha dan menyampaikan ke Kantor Pusat P3C

ARSIP & DISTRIBUS IKAN

N

P3C

1

NO.

AKTIVITAS

PENGUSAHA

KEPALA KANTOR


8 P3C diterima di kantor pusat dan lebih lanjut

1

dijelaskan ke dalam SOP Pelayanan P3C di Kantor Pusat Kantor Pusat mengirimkan pita cukai disertai dengan Daftar Pengiriman Pita Cukai (DP2C)

SOP P3C KANTOR PUSAT

DP2C

PITA CUKAI

9 kepala Kantor menerima pita cukai dan DP2C, serta mendisposisikan kepada Kepala Seksi TERIMA & DISPOSISI

10 kepala Seksi menerima dan mendisposisikan pita cukai dan DP2C kepada pelaksana TERIMA & DISPOSISI

11 pelaksana meneliti jumlah dan jenis pita cukai serta DP2C TELITI

dalam hal sesuai, menandatangani DP2C, menyampaikannya kembali ke kantor pusat, dan menyimpan pita cukai

N SESUAI ?

Y

TTD DP2C

DP2C

DP2C

SIMPAN PITA CUKAI

SELESAI dalam hal tidak sesuai, membuat konsep surat pemberitahuan dan berita acara ke Kantor Pusat

MEMBUAT KONSEP SURAT PEMBERITA HUAN & BA

BERITA ACARA

KONSEP SURAT PEMBERITAHUAN

12 Kepala Seksi meneliti dan membubuhkan paraf pada surat pemberitahuan TELITI & PARAF

13 kepala kantor menerima dan menandatangani surat pemberitahuan TELITI & TTD

SURAT PEMBERITAHUAN

14 Pelaksana mengirimkan surat pemberitahuan beserta seluruh pita cukai dalam hal terjadi kekurangan dan atau ketidaksesuaian jenis, atau sisa pita cukai dalam hal hanya terjadi kelebihan jumlah.

DISTRIBUS I

PITA CUKAI

SELESAI


ttd Azhar Rasyidi

SURAT PEMBERITAHUAN

NO.

AKTIVITAS

NIP 19630321 199103 1 002

PENGUSAHA

KEPALA KANTOR


Nomor Revisi

: 074/SOP-BC/KPP MC/2011 :

Tanggal Tanggal


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA CUKAI STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA ELEKTRONIK DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011. DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau pengajuan awal secara elektronik, dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau sampai dengan diserahkannya tanda terima P3C Pengajuan Awal kepada pemohon. 2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1). 3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau. 4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai. PERSYARATAN: 1. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal : a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan; b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan 2. Selain persyaratan tersebut pada Butir 1, juga ditambahkan ketentuan harus memiliki Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran yang masih berlaku. 3. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan 1 (satu) bulan berikutnya. 4. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal : a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; b. pengusaha mengalami kenaikan golongan; c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE. 5. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pita cukai : a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan

memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau b. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. 6. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar. BIAYA : Tidak dipungut biaya. NORMA WAKTU LAYANAN : Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) menit.

Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA CUKAI


: 074/SOP-BC/KPP MC/2011 : 28 Desember 2011 : :

STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA ELEKTRONIK

NO.

AKTIVITAS

PENGUSAHA

PEJABAT PENERIMA DOKUMEN

SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI

KASI PERBENDAHARAAN

PELAKSANA PADA SEKSI PERBENDAHARAAN

MULAI

1. Pengusaha

mengisi dengan mengajukan P3C Pengajuan Kantor Bea dan Cukai.

lengkap dan Awal kepada

MENGISI & MENGAJUKAN P3C PENGAJUAN AWAL

P3C PENGAJUAN AWAL

2 Pejabat Penerima Dokumen menerima P3C Pengajuan Awal dari pengusaha, meneliti kelengkapan pengisian P3C Pengajuan Awal


P3C PENGAJUAN AWAL

3 Dalam hal lengkap Pejabat Penerima Dokumen

N

merekam data P3C Pengajuan Awal di aplikasi cukai, dalam hal tidak lengkap Pejabat Penerima Dokumen mengembalikan hard copy P3C Pengajuan Awal kepada pengusaha dengan Nota Penolakan

LENGKAP ?

Y

4 Pejabat Penerima Dokumen merekam data P3C Pengajuan Awal di aplikasi cukai dan membandingkan pengisian hard copy P3C Pengajuan Awal dengan data P3C Pengajuan Awal yang telah direkam, sistem aplikasi cukai akan meneliti dan memberi respon menerima atau menolak data P3C Pengajuan Awal. Dalam hal berkas permohonan diterima, sistem aplikasi cukai mengirimkan respons tanda terima dan memberikan nomor P3C Pengajuan Awal, dalam hal tidak diterima sistem aplikasi cukai mengirimkan respon penolakan dan Pejabat Penerima Dokumen mengembalikan hard copy P3C Pengajuan Awal kepada pengusaha dengan nota penolakan

MEREKAM DATA P3C PENGAJUAN AWAL

MONITOR

MENELITI DAN MERESPON

DITERIMA ?

Y

N RESPON PENOLAKAN

5 Pejabat Penerima Dokumen membuat konsep

MEMBUAT KONSEP NOTA PENOLAKAN

nota penolakan dan menyampaikan Konsep Nota Penolakan beserta P3C Pengajuan Awal kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk ditandatangani

KONSEP NOTA PENOLAKAN & P3C PENGAJUAN AWAL

MENELITI & MENANDATANGANI

6 Pejabat Penerima Dokumen mengembalikan hard copy P3C Pengajuan Awal pengusaha dengan nota penolakan

kepada

N

SETU JU ?

Y

7 Pengusaha

mengajukan kembali P3C Pengajuan Awal setelah dilengkapi/diperbaiki

NOTA PENOLAKAN DAN P3C PENGAJUAN AWAL


MELENGKAPI DAN MENGAJUKAN

N


1

NO.

AKTIVITAS

PENGUSAHA

PEJABAT PENERIMA DOKUMEN

SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI

RESPON TANDA TERIMA

MERESPON TANDA TERIMA

KASI PERBENDAHARAAN

PELAKSANA PADA SEKSI PERBENDAHARAAN

8 Sistem aplikasi cukai mengirimkan respon tanda

1

terima

9 Pejabat Penerima Dokumen meneruskan hard

RESPON TANDA TERIMA

MENERUSKAN KE KASI

copy P3C Pengajuan Awal ke Kepala Seksi Perbendaharaan

P3C PENGAJUAN AWAL

10 Kasi Perbendaharaan menerima hard copy P3C

MENERIMA DAN MENDISPO SISI

Pengajuan Awal dari Pejabat Penerima Dokumen dan mendisposisi kepada pelaksana

DISPOSISI

P3C PENGAJUAN AWAL

11 Pelaksana

pada Seksi Perbendaharaan menerima P3C Pengajuan Awal dan membandingkan pengisian hard copy P3C Pengajuan Awal dengan data P3C Pengajuan Awal yang telah direkam, kemudian mencetak tanda terima untuk diberrikan kepada pengusaha untuk ditandatangani apabila data P3C Pengajuan Awal telah lengkap

MEMBANDINGKAN & MENCETAK TANDA TERIMA

TANDA TERIMA P3C PENGAJUAN AWAL

12 Pengusaha menerima respons berupa tanda

MENERIMA terima P3C Pengajuan Awal dalam hal data telah & lengkap, memeriksa dan mencocokkan data MENANDAT P3C Pengajuan Awal dengan data yang tertera ANGANI pada tanda terima, menandatangani tanda terima dalam hal data P3C Pengajuan Awal dan data TANDA TERIMA yang tertera pada tanda terima telah sesuai dan kemudian menyerahkan kembali tanda terima untuk mendapatkan nomor P3C Pengajuan Awal P3C PENGAJUAN AWAL

13 Sistem aplikasi cukai memberi nomor P3C

MEMBERI NOMOR P3C PENGAJUAN AWAL

Pengajuan Awal. SAC Sentralisasi akan meneruskan data P3C Pengajuan Awal yang telah diberi nomor secara elektronik ke kantor Pusat.

NOMOR P3C PENGAJUAN AWAL

14 Pelaksana

pada Seksi Perbendaharaan menerima tanda terima dan P3C Pengajuan Awal, memberi nomor P3C Pengajuan Awal, kemudian menyerahkan kepada Kasi Perbendaharaan untuk ditandatangani

MEMBERI NOMOR


15 Kasi Perbendaharaan menandatangani P3C Pengajuan Awal, kemudian kembali kepada pelaksana

menyerahkan MENANDAT ANGANI


16 Pelaksana

pada Seksi Perbendaharaan membukukan P3C Pengajuan Awal dalam buku bambu P3C Pengajuan Awal dan mengarsipkan hard copy P3C Pengajuan Awal, serta menyerahkan tanda terima dan P3c lembar kedua kepada pemohon/pengusaha


MEMBUKU KAN DAN MENYERAHK AN TANDA TERIMA BUKU BAMBU P3C PENGAJUA N AWAL

SELESAI

P3C PENGAJUAN AWAL

N



Nomor



Revisi

:

Tanggal :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA PABEAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN


2. 3.

4.

SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampai dengan diterbitkannyanya Surat Teguran. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakan Keputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN




NO.

AKTIVITAS

PENANGGUNG PAJAK

KEPALA KANTOR


KASUBSI PENAGIHAN

PELAKSANA

MULAI 1





2

3

4

Kasubsi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran (ST).


Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran (ST).




SURAT TEGURAN

5

Pelaksana mengarsip dan mengirimkan Surat Teguran Kepada Penanggung Pajak dengan tembusan Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah


SURAT TEGURAN

N

SELESAI

Mengetahui: Kepala Kantor ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002

Nomor



Revisi

:

Tanggal :



2.

3.

4.

SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat paksa, dimulai sejak adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya sampai dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran orang yang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus menerbitkan Surat Paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada orang yang berutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA PABEAN




NO.

AKTIVITAS


KEPALA KANTOR


KASUBSI PENAGIHAN

JURU SITA

PELAKSANA

MULAI 1

a. Pelaksana Sub Seksi Penagihan meneliti Surat Teguran yang telah melewati jangka waktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran dan Penanggung Pajak belum melunasinya.


MENELITI


2

3

4



Kasubsi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).


Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsep Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).




SPPP SURAT PAKSA

5



b. Pelaksana mengirimkan asli Surat Paksa kepada Juru Sita, tembusan Surat Paksa dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah.

c. Pelaksana mengirimkan asli Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah domisili Penanggung Pajak, tembusan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon II yang menerbitkan Surat Penetapan dan Kepala Kantor Wilayah.


SURAT PAKSA

N

SELESAI SPPP

2011

Recommend Documents