2011 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1971/2011 TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur mengenai Informasi yang Dikecualikan; b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Pr::winsi Daerah Kl,usus Ibukota Jakarta;

1.

Undang-Undang Nomor 32 Trlhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informa,.i dan Transaksi Elektronik;

4.

Ulldang-Undang 'Nomor 14 Tahun Infonnasi Publik;

5.

Undang-Undang NornN 43 Tahun 2009 tentang Kcarsipan;

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-lindangan;

2008 tentan:;)

Keteibukaan

tenlang Perr,benlukan

2

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; .

8. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Ookumentasi di Lingkungan Kementerian Oalam Negeri dan Pemerintahan Oaerah; 9.

Peraturan Oaerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Oaerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG INFORMASI YANG OIKECUALIKAN 01 L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU

Menetapkan Informasi yang Oikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEOUA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2011

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Para Oeputi Gubernur Pemerintah Provinsi OKI Jakarta Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta Inspektur Provinsi OKI Jakarta Para Kepala Badan Provinsi OKI Jakarta Para Walikota Provinsi OKI Jakarta Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi OKI Jakarta 9. Para Kepala Oinas Provinsi OKI Jakarta 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi OKI Jakarta 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi OKI Jakarta 12. Para Asisten Oeputi Gubernur Pemerintah Provinsi OKI Jakarta 13. Para Oirektur BUMO Provinsi OKI Jakarta 14. Para Camat Provinsi OKI Jakarta 15. Para Lurah Provinsi OKI Jakarta

Lampiran:

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal

1971/2011 29 Desember 2011

1. In:!pektorat Provinsi OKI Jakarta Tugas

Fungsi

1. In sJektorat 1. Pelaporan hasH pengawasan Prainsi DKI kepada Gubernur; Jaklrta 2. Pelaporan dan menpunyai tugas pertanggungjawaban pelaksanaan mellksanakan tugas dan fungsi; peryawasan 3. Pengelolaan kepegawaian, funlsional keuangan, barang,dan terladap peryelenggaraan ketatausahaan inspektorat. Pe nerintahan Daffah dan pergelolaan Ba.an Usaha Milt Daerah seri! Usaha Dall"ah lainnya.

Jenis Permintaan Informasi Publik

Jenis Informasi yang Dikecualikan

1. RKA & Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);

1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah;

2. Rencana Umum Pengadaan Sarangl Jasa.

2. Laporan keuangan sebelum di audit; 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar; 4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Saperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasH rapat; 8. Laporan HasH Pengawasan, Evaluasi, Review, dan monitoring baik untuk Kegiatan Reguler, Kasus dan Khusus beserta Kertas Kerja Pengawasan (KKP), Serita Acara Pemeriksaan dan seluruh dokumen pendukung laporan hasH pengawasan tersebut; 2. Informasi yang terkait dengan pribadi: 1) SK Hukuman Disiplin (termasuk SK Pemberhentian

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

2

Tugas

Fungsi


Jenis Informasi yang Dikecualikan Sementara dari PNS); 2) SK Izin Perkawinan dan Perceraian; 3) Laporan assesment center; 4) Laporan psikotes; 5) Laporan mapping kompetensi pegawai; 6) Riwayat kesehatan pegawai; 7) SK kenaikan pangkat; 8) SK kenaikan gaji berkala; 9) SK mutasi/ kenaikan jabatan fungsional; 10) SK Pengangkatan CPNS;

11) SK pengangkatan PNS; 12) SK penyesuaian gaji pokok; 13) SK pemindahanl mulasi pegawai 14)SK pemberhenlian pegawai/ pemberhenlian dari jabatan; 15) Berkas Kepegawaian; 16) Daftar Rekening Bank Pegawai; 17) Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan alas penanganan kasus.

Dasar Hukum

3

2. Balan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta Tugas

Fungsi

1. Me n}elenggarakan pengelolaan kepegawaian daerah

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKD; 2. Perumusan Kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pengadaan. pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan. disiplin serta pemberhentian pegawai; 3. Penyusunan Formasi Pegawai; 4. Penyelenggaraan Pengadaan dan seleksi calon pegawai; 5. Penyelenggaraan penempatan dan mutasi pegawai; 6. Penyusunan kebijakan pengembangan pegawai, termasuk dalam rangka pendidikan dan pelalihan pegawai; 7.

Penyelenggaraan penilaian/ pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi





2. Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa;

2. Laporan keuangan sebelum di audit;

3. Laporan penyelenggaraan manajemen kepegawaian (mulai dari penerimaan CPNS s.d. pensiun);

3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar;

4. Informasi yang berkaitan dengan data pegawai dan keluarga; 5. Anggaran dan belanja kepegawaian.

4. Perbal Sural Kepulusan; 5.

Usulan Baperjab;

6.

Nota dinas;

7.

Laporan hasil rapat;

8.

Biodata Pegawai beserta Keluarga Pegawai Pemerintah PreYinsi OKI Jakarta dalam bentuk Ookumen/ Berkas/ Arsip (hardcopy) maupun softcopy;

9. Usting Gaji Pegawai Pemerintah ProYinsi OKI Jakarta; 10. Biodata Pegawai Pemerintah ProYinsi OKI Jakarta yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal30; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kelerbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf c;

11. Dokumen Surat Panggilan Pegawai yang mendapat hukuman disipiin;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaa n Informasi Publik, Pasal 17 huruf a;

12. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Peaawai vana

5. Undang-Undang Republik Indonesia

4

Tugas

Fungsi pegawai;


Jenis Informasi yang Dikecualikan mendapat hukuman disiplin;

8. Penyelenggaraan konseling pegawai;

13. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pegawai yang mendapat hukuman disiplin;

9. Pembinaan kinerja, disiplin dan mental spiritual pegawai;

14. Surat Keputusan Hukuman Disiplin;

10. Pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;

15. Biodata Pegawai Pemerintah Provinsl DKI Jakarta yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan lebih dari satu;

11. Penyusunan petunjuk teknis administrasi kepegawaian; 12. Penyusunan dan evaluasi peraturan perundangundangan daerah di bidang kepegawaian; 13. Penyelenggaraan administrasi pemberhentian dan pensiunan pegawai; 14. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; 15. Penyediaan penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja; 16. Penaelolaan dokumen dan

16. Dokumen Surat Panggilan Pegawai yang mendapatkan izin/ penolakan perceraian atau perkawinan lebih dari satu; 17. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang mendapatkan izin/ penolakan perceraian atau perkawinan lebih dari satu; 18. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pegawai yang mendapatkan izin/ penolakan perceraian atau perkawinan lebih dari satu; 19. Perkara yang sedang ditangani oleh PPPNSLH (Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup); 20. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan

Dasar Hukum Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin

5

Tugas

Fungsi sistem informasi manajemen kepegawaian kepada perangkat daerah; 17. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepegawaian kepada perangkat daerah; 18. Pengelolaan kepegawaian keuangan, barang dan ketatausahaan BKD; 1g. PeJaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungs/.


Jenis lnformasi yang Dikecualikan psikis Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 21. Identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 22. Dokumen Rencana Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; 23. Daftar nilai DP-3 PNS; 24. Perencanaan dan hasH sidang Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab); 25. Daftar nama usuJan pengangkatan PNS dalam jabatan strukturaJ; 26. IP (Internet Protocol) Address; 27. HasH dari: a. b. c. d. e. f.

g. h. /. i.

Pemeriksaan Reguler Pemeriksaan Kasus Pemeriksaan Khusus Review Laporan Keuangan Evaluasi / Pemantauan Hasil/ Nilai uji Kompetensi Pegawai (Assessment Psikologi, TPA) Hasil Konseling Pegawai; HasH Penilaian Kinerja Pejabat Nilai hasH tes subtantif Nilai hasH koreksi seleksi

Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2 008 tentang Kode Etik Pengawasan; 11. Peraturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2 008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah; 12. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 13. Peratura n Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2009 tentang Pembentukan

6

Tugas

Fungsi


Jenis Informasi yang Dikecualikan CPNS dari Perguruan Tinggi k. Nilai rekomendasi calon peserta tugas belajar I. Nilai rekomendasi calon praja IPDN m. Nilai Hasil Seleksi Pegawai berprestasi

Dasar Hukum Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai.

28. Posisi Pejabatl Pegawai dalam Matriks Kompetensi.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi OKI Jakarta Tugas Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Kesbangpol

Fungsi

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbangpol; 2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangs, politik, demokrasi dan hak asasi manusia; 3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaran

Janis Permintaan Informasi Publik

Janis Informasi yang Dikecualikan



2. Rencana Umum Pengadaan Barangl Jasa;


3. Data pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dan LSM (UU. NO.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan);


4. Data rekomendasi perijinan Riset

atau Penelitian (Pergub 98 Tahun 2009 tentang OTK Bangkesbangpol); 5. Data perpanjangan Rekomendasi

4. Perbal Surat Keputusan;

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas;

7. Laporan hasil rapat; 8. Data tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia sebaaai

Dasar Hukum 1. Ketetapan MPR Nomor I/MPRJ2003 tentang Peninjauan Terhadap Maten dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapa n MPR RI Tahun 1960 s.d. Tahun 2002, Pasal 2 menyatakan bahwa tetap diberlakukannya ketetapan MPRS Nomor

7

Tugas

Fungsi pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, polotik, demokrasi, dan hak asasi manusia; 4. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia; 5. Fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa; 6.

Fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat, dan antar organisasi tersebut;

Jenis Permintaan Informasi Publik perijinan Riset atau Penelitian (Pergub 98 Tahun 2009 tentang aTK Bangkesbangpol); 6. Data rekomendasi Pertunjukan

Artis Asing (Permendagri 49 dan 50 Tahun 2011); 7. Dala rekomendasi Keramaian.

Jenis Informasi yang Dikecualikan organisasi terlarang seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Larangan setiap kegialan untuk menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis/ MarxismeLeninisme; 9. Data tentang Pembinaan dan

Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI; 10. Data-data Eks Tahanan Politik G.30.S/ PKI serta Ekstrim Kanan Ekslreim Kiri; 11. Data-data Komunitas Intelijen Daerah.

Dasar Hukum XXVlMPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Larangan setiap kegiatan untuk menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis/ MarxismeLeninisme; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c;

7. Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi dibidang kesatuan bangsa dan politik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pubiik, Pasal 17 huruf h;

8. Pengoordinasian dan

4. Undang-Undang

15

Tugas tLJ91s menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pellgkeerdinasian pelayanan penanaman rno;ial, serta kegiatan prOl11osi.

Fungsi


2. Perumusan kebijakan teknis;

2. Rencana Umum Pengadaan Sarang/ Jasa;

3. Perencanaan, monitoring

3. Tupoksi SPMP;

dan evaluasi Penanaman Modal;

4. Renstra SPMP;

4. Mengevaluasi kebijakan penanaman modal;

5. Pembinaan dan pengembangan iklim penanaman modal;

5. Data Kepegawaian (Jumlah dan

kompesisi pegawai di Iingkungan SPMP);

11.Perumusan dan penyusunan bahan kebijakan umum oenanaman modal dan

Keluar; 4. Perbal Surat Keputusan;

5. Usulan Saperjab; 6. Nota dinas;

7. Data PMDN;

8.

Dokumen rahasia perusahaan SUMD;

9.

Dokumen rahasia perusahaan penanaman modal;

8. Jenis dan syarat pelayanan;

11. Siaya Pelayanan;

10. Pembinaan pengelolaan Sadan Usaha Milik Daerah;

3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan


7. Pelayanan terpadu bidang penanaman modal;

evaluasi atas pelaksanaan kerjasama penanaman modal dengan pihak ketiga;

Laporan keuangan sebelum di audit;

7.

9. Prosedur Pelayanan;

9. Pembinaan, monitoring dan

2.

6. Data PMA;

6. Pengerdinasian fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan promosi;

8. Fasilitasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi dan/atau perizinan penanaman modal;


10. Tata cara Pelayanan;

12.Daftar Negatif Investasi; 13.Pembinaan SUMD; 14.Pengembangan SUMD.

10. Dokumen pendukung realisasi penyerapan anggaran; 11. Dokumen kepengurusan SUMD yang sedang dalam proses.

Dasar Hukum Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

16

Tugas

Fungsi promosi; 12.Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 13. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi penanaman modal; 14. Penyediaan. penatausahaan, penggunaan. pemeJiharaan dan perawatan prasarana dan sarana 15.Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Penanaman Modal dan Promosi; dan 16. Pelaporan dan

pelaksanaan tugas dan fungsi.



Dasar Hukum

17

6.

a,dan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi OKI Jakarta

Tugas Me lalsanakan penddikan dan pelatihan pegaltai daerah.

Fungsi 1. Penyusunan. dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pendidikan dan pelatihan; 2. Perencanaan calon peserta pendidikan dan pelatihan pegawai; 3. Penyusunan materi dan kurikulum program pendidikan dan pelatihan; 4. Pengkajian dan pengembangan materi dan kurikulum program, metode dan alat bantu pendidikan dan pelatihan; 5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 6. Pembinaan dan pengembangan tenaga pengajar dan widyaiswara pendidikan dan pelatihan; 7. Penyusunan metode pendidikan dan pelatihan pegawai; 8. Penyediaan dan standarisasi alat bantu pendidikan dan pelatihan; 9. Pemberian sertifikasi

Jenis Permintaan Informasi Publik 1. RKA & Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);

Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah;



3. Urusan Kediklatan:


- Jenis-jenis diklat; - Jadwal diklat; - Tata cara dan syarat mengikuti diklat; - Informasi sarana dan prasarana diklat.

4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Data-data peserta diklat; 9. HasH evaluasi kegiatan diklat.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomnasi Publik. Pasal 17 huruf i.

18

Tugas

Fungsi pendidikan dan pelatihan;

o.

Pemberian, pembina an dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau izin pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh satuan kerja perangkat daerah/ unit kerja perangkat daerah;

1. Pengembangan hubungan antar lembaga pendidikan dan/ atau pelatihan;

2. Pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh satuan kerja perangkat daerah/ unit kerja perangkat daerah; 3. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja; 4. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan pendidikan dan pelatihan; dan 5. Pelaporan, dan perlanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.



Dasar Hukum

19

7. S adan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi OKI Jakarta Tuaas 1. rvlenyusun, rnengendalikan dan rnengevaluasi peiaksanaan rencana peflbangunan daerah. peryelenggaraan penelitian dan per:gembangan, dan per:gelolaan stalistik daerah.

Funasi 1. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statislik daerah; 2. Penyusunan pengoordinasian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 3. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah; 4. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah; 5. Pengendalian kesesuaian anlara indikalor, kinerja





3. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (1 Tahun) :


- Hasil Pra Musrenbang Kelurahan; - Hasil Musrenbang Kelurahan;

-

Hasil Musrenbang Kecamatan;

-

RKPD Provinsi DKI Jakarta;

-

RAPBD Provinsi DKI Jakarta;

- APBD Provinsi DKI Jakarta. dan - LKPJ Provinsi DKI Jakarta. 4. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (5 Tahun) :

Keluar; 4. Perbal Surat Keputusan;

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapal ; 8. Data proses penyusunan APBD :

-

Data Renja;

- Data RKA;

-

Supervisi RKA SKPD;

- Rakorbid; - Finalisasi Rakorbid;

- Hasil Musrenbang RPJMD;

- Pra RAPBD;

-

RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2007 - 2012, dan

- Finalisasi RAPBD;

-

Renslra-SKPD.

5 Dokumen Perencanaan Jangka Panjang (20 Tahun) : -

Pengumpulan data dan informasi dalam ranQka

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;

- Persiapan penyusunan RPJMD;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informas'i Publik. Pasal 17 huruf i;

- Penyusunan rancangan awal

5. Peraturan

- Finalisasi Akhir RAPBD. 9. Dala proses penyusunan RPJMD :

20

Tugas

Fungsi RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plalon Anggaran (PPA), outpuVhasil kegiatan di Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD); 6. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar Iintas pelaku lainnya; 7. Pengoordinasian kebijakan perencanaan dibidang pembangunan perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan keuangan;

Jenis Permintaan Informasi Publik penyusunan RTRW;

Jenis Informasi yang Dikecualikan RPJMD;

- RTRW Provinsi DKI Jakarta 2010 - 2030;

-

Penyusunan rancangan RPJMD, dan

- Hasil Musrenbang RPJPD, dan

-

Perumusan rancangan akhir RPJMD.

- RPJPD Provinsi DKI Jakarta. 6. Hasil penelitian/ kajian.

10. Data proses penyusunan RPJPD : -

Persiapan penyusunan RPJPD;

-

Penyusunan rancangan awal RPJPD, dan

-

Penyusunan rancangan akhir RPJPD.

11. Tahapan Penyusunan RTRW Provinsi

-

Persia pan penyusunan; Peninjauan kembali RTRW Provinsi Sebelumnya;

-

Analisis, dan

-

Konsepsi atau perumusan konsep rencana.

Dasar Hukum Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

21

Tugas

Fungsi 8. Pemberian dukungan leknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah.


Dasar Hukum



Dasar Hukum





3. Hasil pemantauan kualitas lingkungan;

3. Lembar Disposisi Sural Masuk dan Keluar;

4. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



8. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Oaerah Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Pergub 165 Tahun 2009: BPLHD mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidupdaerah.

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Lingkungan Hidup daerah; 2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pengelolaan Iingkungan hidup, Iimbah bahan berbahaya dan beracun dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah; 3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan serta fasilitas pelaksanaan pengelo!aan Iingkungan hidup; 4 Penyelenggaraan system penanqqulanqan dan

5. Perijinan Lingkungan Hidup; 6. Status Lingkungan Hidup Daerah; 7. Hasi! penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan hidup; 8. Informasi kualitas Air Bawah Tanah (ABT).

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Kegiatan-kegiatan yang dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggar Iingkungan hidup; 9. Hasil analisa laboratorium Iingkungan; 10. Kegiatan dalam proses

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tenlang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,

22

Tugas

Fungsi pengolahan Iimbah bahan berbahaya dan beracun;

5. Pengelolaan air Iimbah;

6. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan air permukaan;

7. Pengoordinasian perumusan kebijakan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan energi perkotaan;

8. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan energi perkotaan; 9. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak Iingkungan;

10. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan Iingkungan dan pemulihan kualitas Iingkungan; 11. Pembinaan dan penqendalian teknis


Jenis Informasi yang Dikecualikan pengawasan yang belum ditetapkan hasilnya (taat) atau tidak taat.

Dasar Hukum Pasal 17 huruf i.

23

Tugas

Fungsi analisis mengenai dampak lingkungan; 12. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian Unit Pengelola Limbah, Instalasi Pengelola Air Limbah dan UKL termasuk pada industri; 13. Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan; 14. Pengoordinasian pembinaan teknis laboratorium Iingkungan hidup; 15. Pengujian/analisa secara laboratorium pengelolaan Iingkungan hidup; 16. Pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penertiban pemanfaatan air bawah tanah, lim bah industri dan pemulihan sumber daya air permukaan; 17. Pelayanan dan pembinaan dan pengendalian rekomendasi standarisasi dan/atau perizinan



Dasar Hukum

24

Tugas

Fungsi pemanfaatan air bawah tanah, Iimbah industri dan pemulihan sumber daya air permukaan, termasuk Iimbah bahan berbahaya dan beracun; 18. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Iingkungan hidup dan pengendalian air bawah tanah; 19. Pemungutan, penalausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggunmawaban penerimaan retribusi di bidang lingkungan hidup dan pemanfaatan air bawah tanah; 20. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 21. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeJiharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja; 22. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Penoelola Linokunoan



Dasar Hukum

25

Tugas

Fungsi



Dasar Hukum

Hidup Daerah; dan 23. Pelaporan dan

pelaksanaan lugas dan fungsi.

9. Badan Perpustakaan dan Arsip Oaerah Provins; OKI Jakarta Tuaas 1. BPAD menyelenggarakan urusan perpuslakaan dan kearsipan daerah.

Funasi 1. Pembinaan perpuslakaan dan arsip lerhadap perangkal daerah; 2. Pelaksanaan relensi arsip dan! alau buku;

Jenis Permintaan Informasi Publik 1. RKA & Ookumen Pelaksana Anggaran (OPA);

Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. Ookumen pertanggungjawaban keuangan daerah;

2.

Rencana Umum Pengadaan Barang! Jasa;

2. Laporan keuangan sebelum di audil;

3.

Urusan Perpuslakaan:

3. Lembar Oisposisi Sural Masuk dan Keluar;

3. Pengeloiaan sislem informasi perpuslakaan dan kearsipan;

a. Slalislik perpuslakaan (jumlah pengunjung, jumlah buku, jumlah anggola, jenis buku);

4. Penggalian dan penelusuran arsip dan bahan perpuslakaan; 5. Pengelolaan dan pelayanan perpuslakaan dan kearsipan daerah; 6. Pembinaan pemasyarakalan perpustakaan dan kearsipan.

b. Tala cara menjadi anggola; c. Tala cara pemanfaalan perpuslakaan. 4.

Urusan kearsipan: a. Jenis dan jumlah arsip yang disimpan; b. Arsip milik pemohon.

4. Perbal Sural Kepulusan; 5. UsuJan Baperjab; 6. Nola dinas; 7. Laporan hasil rapat; Berdasarkan UU NO.14 Tahun 2008 lenlang Kelerbukaan Informasi Publik, khususnya pasal 6 dan UU No.43 Tahun 2009 tenlang kearsipan, khususnya pasal 44 bahwa Badan Publik dapal menolak memberikan informasi alas:

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 lahun 2007 lenlang Perpuslakaan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tenlang Kelerbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tenlang Kelerbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;

26

TUQas

Fungsi Pasal3 UU No.43 lahun 2009 lentang Kearsipan Penyelenggaraan, kearsipan bertujuan untuk :

1. Menjamin lerciplanya arsip dari kegialan yang diiakukan oleh lembaga Negara, pemerinlahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi polilik, organisasi kemasyarakalan. dan perseorangan. serta ANRI sebagaipenyenggara kearsipan nasional; 2. Menjamin kelersediaan arsip yang autentik dan lerpercaya sebagai aial bukli yang sah; 3. Menjamin lerwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaalan arsip sesuai dengan kelenluan peraluran perundang-undangan;

4. Menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdalaan rakyal meialui pengelolaan dan pemanfaalan arsip vane:) aulenlik dan


Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. Menghambat proses penegakan hukum (lidak ada); 2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak alas kekayaan inleleklual dari pelindungan dan persaingan usaha lidak sehat (lidak ada); 3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara (Arsip kelerlibalan G 30 S PKI. arsip Lilsus); 4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk daiam kalegori diiindungi (Tidak ada); 5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional (Tidak ada); 6. Menugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri (Tidak ada);

7. Mengungkapkan isi fakla aulentik yang bersifal pribadi dan kemauan lerakhir alaupun waksial seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum (Arsip 1MB, Sertifikasi); 8. Mengungkapkan rahasia atau dala pribadi (personal fiie pegawai, kompelensi pegawai); 9. Mengungkap memorandum alau sural-sural yang menurul sifalnya

Dasar Hukum 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

27

Tugas

Fungsi terpercaya; 5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; 6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa da n bernegara; 7. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;dan 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.


Jenis Informasi yang Dikecualikan perlu dirahasiakan. Pasal 65 UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan: (1) Arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum; (2) Apabila akses terhadap arsip statls yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesua i dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip terse but.

Dasar Hukum

28

10. E3ldan Pusat Statistik Provinsi OKI Jakarta Tugas

1. BPS Provinsi OKI Jakarta rTlenpunyai tugas rTleaksanakan penyelenggaraan statistik d asar, neraca wi/ayah, a nalisis dan pergembangan, koqdinasi dan kerjasama sta!slik, serta pembinaan statistik.

FunQsi Oalam melaksanakan tugas di atas BPS Provinsi OKI Jakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan pengolahan, serta evaluasi dan laporan statislik dasar yang meliputi stalislik kependudukan stalistik produksi, statistik distribusi, dan neraca wilayah;

2. Koordinasi dan kerjasama statistik dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga, organisasi, perseorangan atau unsur masyarakat lain; 3. Penghimpunan, pengolahan dan pengembangan rujukan statistik, serta pemberian rekomendasi penyelenggaraan statistik kepada instansi pemerintah di tingkat provinsi;

4. Penyiapan bahan unluk pengembangan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung penyelenggaraan statistik;


Jenis Informasi vanQ Oikecualikan 1. Ookumen pertanggungjawaban keuangan daerah;

2. Rencana Umum Pengadaan

2. Laporan keuangan sebeium di

Barang/ Jasa; 3. Statistik Ekonomi, meliputi hargaharga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dll;

4. Statistik ketenagakerjaan, meJiputi jumlah Angkatan Kerja, jumlah Angkatan Kerja menurut kelompok umur, dll; 5. Statistik Kependudukan, meliputi jumlah Penduduk menurut kelompok umur, menurut Jenis Kelamin, menurut wilayah administrasi, dll; 6. Statistik Kesejahteraan Rakyat, meliputi Angka Kemiskinan, garis kemiskinan, dll.

audit; 3. Lembar Oisposisi Surat Masuk dan Keluar;

4. Perbal Surat Kepulusan; 5. Usulan Baperjab;

6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapal; 8. Seluruh data individual record.

Oasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, Pasal 21. Penyelenggaraan kegiatan Statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kelerbukaan Informasi Publik, Pasal 17 hunuf h;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

29

TUQas

Fungsi 5. Pelayanan informasi slatislik dan penyebarluasan hasH slatistik kepada pemerintah dan masyarakat serta upaya peningkatan sadar statistik bagi masyarakat;



Dasar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistlk, Pasal 21 Ayat 2: Sajian statistik dasar hanya disampaikan dalam bentuk data agregasi dan bukan data individu.

6. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan stalistik, responden dan pengguna statistik; 7.Penyusunan rencana dan program serta urusan administrasi dan kerumahtanggaan BPS Provinsi.

11. Badan Penanggulangan Bencana Oaerah Provinsi OKI Jakarta TUQas 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana penanganan tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

2. MenetaDkan standarisasi

Fungsi 1. Penyusunan rencana dan anggaran BPBD;

2. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yanQ Dikecualikan 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. RKA & Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA); keuangan daerah; Rencana Umum Pengadaan Barangl Jasa.

2.

3.

Peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana;

3. Lembar Disposisi Sural Masuk

4.

Peta Rawan Bencana;

4.

Perbal Surat Kepulusan;

5.

Informasi Akibat Bencana;

5

Usulan Baperjab;

3. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsidengan


2.

dan Keluar;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

30

Tugas sere kebutuhan pelljelenggaraan peranggulangan bencana berdasarkan peraturan penndang-undangan; 3. Menyusun, menetapkan d anmeng/nformasikan pet. rawan bencana temasuk dokumen yang terkait dengan area rawan bencana; 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat; 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

I

!

Fungsi bertindak cepat. tepat, efektif dan efisien;

4. Pengoordinasian pelaksanaan keg/atan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh;

5. Pelaparan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Jenis Permintaan InfDrmasi PubJik ! Jenis InfDrmasi vane Oikecualikan 6. Informasi Pengertian dan Jenis 6. Nota dinas; Bencana; 7. Laporan hasil rapat; 7. Rencana dan Sosialisasi 8. Hal-hal yang sifatnya belum pasti Pengurangan Resiko Bencana; tentang bencana; 8. Prosedur pember/an Bantuan; 9. Secure private Area (Iokasi pengamanan tingkat tinggi); 9. Prosedur tetap penanganan bencana; 10. Proses investigasi penyebab terjadinya bencana. 10. Prosedur Rehabilitasi dan Rekanstruksi Pasca Bencana; 11. Early Warning System (EWS); 12. Data penyalur dan penerima bantuan; 13. Hasil investigasi penyebab terjad/nya bencana.

Oasar Hukum 2008 Tentang Keterbukaan Infarmasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

31

12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta Tugas Mel
1.

2.

Fungsi Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas komunikasi, informatika dan kehumasan; Perumusan kebijakan teknis pe/aksanaan urusan komunikasi, informatika dan kehumasan;

3.

Pelaksanaan kehumasan;

4.

Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan teknologi informasi;

5.

Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan komunikasi;

6.

Pembinaan pas dan telekomunikasi;

7.

Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional pranata kehumasan dan pranata komputer;

8. g.

Pengembangan jejaring kerja kehumasan; Publikasi, pelayanan informasi dan pendokumentasian



2.

Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa;

2.


3.

Prosedur pelayanan publik;

3.

4.

Fasi/itas dan pe/ayanan publik di OKI Jakarta (pariwisata, kesehatan);

Lembar Disposisi Surat Masuk dan Ke/uar;

4.

Perbal Surat Keputusan:

5.

Peraturan Gubernur/ Peraturan Oaerah terkait kebijakan Pemprov OKI Jakarta;

5. Usulan Baperjab; 6.

Nota Oinas;

7.

Laporan hasi/ rapat;

Informasi tentang kebijakan Pemprov OK! Jakarta (pendidikan, kesehatan);

8.

Bahan pidatol sambutanl wawancara yang belum dibaca atau disetujui pejabat;

7.

Prosedur pemasangan media publikasi/ sosialisasi di wi/ayah OKI Jakarta;

9. Ookumentasi visual dan audiovisual intelijen yang masih masuk ranah proses hukum;

8.

Data pemberitaan melalui media online www.beritajakarta.com;

10. Materi agenda rapim yang be/um dibahas pimpinan;

9.

Data penyebarluasan informasi kebijakan Pemprov. OKI Jakarta melalui kegiatan tatap muka dan majelis taklim;

11. Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan;

6.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan !nformasi Publik, Pasal 17 hunuf c;

10. Data rekapitulasi permohonan informasi;

13. Materi sinopsis dan tanggapan berita yang belum disahkan pimpinan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;

11. Update nama pejabat OKI Jakarta pada situs

14. Analisis hasil kliping media;

5 Undang-Undang

12. Hasil keputusan rapim;

Reoublik Indonesia

32

Tugas

Fungsi kegiatan kebijakan pemerintah daerah; 10. Fasilitasi dan pengoordinasian akses publik terhadap pemerintah daerah; 11. Pengumpulan. pengolahan. penyajian dan klarifikasi sikap masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; 12. Pengelolaan media cetak dan elektronik; 13. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan danl atau rekomendasi usaha pos, telekomunikasi dan informatika; 14. Pemungutan. penatausahaan, penyetoran, pelaporan. dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang komunikasl dan informatika; 15. Pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan usaha pos, telekomunikasi dan

Oasar Hukum Jenis Permintaan Informasi Publik! Jenis Informasi yana Oikecualikan : Nomor 14 Tahun 15. Strategi pemilihan media terkait www.jakarta.go.id; 2008 tentang program dan kebijakan Pemprov 12. Informasi alamat e-mail dan Keterbukaan DKl Jakarta; nomor telepon instansi Informasi Publik, pemerintahan; 16. Strategi pemilihan narasumber Pasal 17 huruf i; dan content materi; 13. Permintaan press release 6. Peraturan Presiden kegiatan yang ada Humas Dinas 17. Hak akses masuk ke ruang data Republik Indonesia center; Komunikasi. Informatika dan Nomor 54 tahun Kehumasan Provinsi DKI 18. Konfigurasi tata letak perangkat 2010 tentang Jakarta; keras; Pengadaan 14. Permintaan data SKPD untuk BaranglJasa 19. Hasil produk operator; (Menjaga pembuatan skripsi; Pemerintah; kerahasiaan kedinasan. UU 15. Informasi tentang Laporan Kepegawaian) 7. Peraturan Daerah Keuangan Daerah; Nomor 14 Tahun 20. Data penggunaan content 2008 tentang 16. Informasi tentang retribusi perangkat keras; Organisasi daerah; 21. Konfigurasi Database; Perangkat Daerah 17. Bahan pidato. sambutan. Pasal6; 22. User 10 dan Password; wawancara, pointers pejabat; 8. ISO/lEG 23. Topologi Jaringan Komputer; 18. Foto dan video dokumentasi 27002:2007· 24. Konfigurasi Jaringan Komputer; pejabat; Information technology 25. IP Address dan Range IP 19. Data-data dari SKPD yang Security techniques Address yang digunakan; bukan merupakan jenis of practice Gode informasi yang dikecualikan; 26. User 10 dan Password; for information 20. Perkembangan pemberitaan security 27. Konfigurasi perangkat lunak dan opini publik terkait kebijakan management. teknologi informasi; dan program Pemprov DKI 28. Struktur Database Aplikasi; Jakarta yang aktual; 21. Daftar informasi surat kabar; 22. SOP kerjasama dengan media cetak;

29. Recordl lsi Database; (data bukan milik Diskominfomas, data adalah milik SKPD lain dan perlu

33

Tugas

Fungsi informatika; 16. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;

Jenis Permintaan Informasi Publik 23. Data kliping audiovisual dan media cetak;

Jenis Informasi vang Dikecualikan izin yang bersangkutan) 30. Source Code Aplikasi;

24. Data kerjasama media massa dan LSM;

31. Spesifikasi Program;

17. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan dinas komunikasi, informatika, dan kehumasan; dan

25. Data perangkat keras (data fisik) termasuk informasi yang terbuka untuk publik;

33. Password-password (Database, Aplikasi, Server, Jaringan);

18. Pelaporan dan pertanggunmawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

27. Pelayanan masyarakat yang bersifat fisik dan administratif;

26. Data inventaris merk/ produsen perangkat keras (mainframe, server, dll);

28. Informasi kegiatan Walikota.

32. Detail Design Sistem;

34. Semua hal terkait SPSE sesuai ketentuan LKPP; 35. Konfigurasi SPSE dan infrastruktur LPSE; 36. Biodata pengguna SPSE; 37. Data dan/ informasi transaksi di SPSE; 38. Dokumen yang belum dikuasai/ didokumentasikan; 39. Dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Lelang; 40. Dokumen yang berkaitan dengan Perizinan; 41. Dokumen yang berkaitan dengan Aset Pemda; 42. Dokumen yang berkaitan dengan Pelepasan Hak; 43. Dokumen yang berkaitan dengan Masalah Tanah; 44. Telaahan Staf;

Dasar Hukum

34

Tugas

Fungsi

I


Jenis Informasi yang Dikecualikan 45. Notulen Rapat;

Dasar Hukum

46. Penanganan Keamanan Negara yang bersifat rahasia, Walikota selaku Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kota.

13. Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta

Tugas Melaksanakan urusan kependudukan dan pencalatan sipil.

Fungsi 1. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk; 2.

3.

Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, kematian, kedatangan, kepindahan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk; Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban Anggaran (DPA); keuangan daerah; 2. Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa;

2

3.

Informasi tentang persyaratan, 3. mekanisme dan retribusi pelayanan pendaftaran penduduk 4. dan pencatatan sipil; 5. 4. Informasi tentang data 6. kependudukan (data agregat) hasil pelayananf registrasi) 7. penduduk dan hasil pencatatan 8. sipil; 5.

Informasi tentang peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

6.

Informasi tentang keabsahan dokumen kependudukan dan

9

Laporan keuangan sebelum di audit; Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar; Perbal Surat Keputusan; Usulan Baperjab; Nota dinas; Laporan hasil rapat; Data pribadi penduduk yang meliputi: Nomor KK, BIK, tanggalf bulan/ tahun lahir, cacat fisik, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan catatan peristiwa penting; Register Akta Catatan Sipil.

Dasar Hukum 1. Undang Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 Ayat 1, Catatan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara negara; 2.Sesuaidengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang

35

Tugas

!

Fungsi Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Penduduk Semenlara (NIPS), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akla Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akla Kemalian dan Akla Pengangkalan Anak serta sural-sural kelerangan Pendaftaran dan Pencalalan Penduduk lainnya;

4. Penyelenggaraan kegiatan perubahan dan perbaikan lerhadap penerbilan hasil pendaftaran dan pencalalan penduduk yang disebabkan mulasi/ Akla Pengangkalan Anak, mulasi/ perubahan biodata penduduk, serta sural-sural keterangan Pendaftaran Pencalalan Penduduk lainnya; 5. Penyuluhan peraluran dafdukcapil dalam rangka pengendalian mobililas penduduk;

j6

Pengawasan, pengusulan dan pemeriksaan terhadap

Jenis Permintaan Informasi Publik catalan sipil; 7.

Konsullasi kasus keperdalaan yang berkailan dengan pendaftaran penduduk dan pencalalan sipi!.

Jenis Informasi yang Dikecualikan !

!

Dasar Hukum Adminislrasi Kependudukan, Pasal 85 Ayal 1 Dala pribadi, biodala penduduk harus dijaga dan dilindungi kerahasiannya oleh penyelenggara dan inslansi pelaksana sesuaidengan kelenluan peraluran perundangundangan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tenlang Kelerbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tenlang Kelerbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

36

!

Tugas

Fungsi pelanggaran peraturan pendaftaran dan pencatatan penduduk; 7. Penyelesaian sengketa pendaftaran dan pencatatan penduduk; 8.

Pengumpulan, pengolahan, anal/sa serta penyajian data /nformasi hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk keperluan instansllain dan masyarakat.



Dasar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 6. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 ten tang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur NO.1 08 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Khusus Daerah Ibukota Jakarta, Pasal 56 sId Pasal 67.

37

14. Dhas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tugas MeJaklanakan urusan perhubungan

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Perhubungan; 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perhubungan;

Jenis Permintaan Informasi Publik 1. RKA & Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA); 2.

3. Permintaan informasi publik tentang persyaratan, biayal retribusi dan proses penyelesaian perizinan angkutan umum;

3. Penyelenggaraan di bidang perhubungan darat, perairan dan laut;

4.

4. Pembinaan dan pengembangan sistem perhubungan darat, perairan, laut dan udara; 5. Pengawasan dan pengendalian sistem usaha dan kegiatan perhubungan darat, perairan, laut dan udara; 6.

Pengembangan sistem transportasi perkotaan;

7.

Pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan, standarisasil sertifikasi danl atau rekomendasi di bidang perhubungan;

8.

Penetapan lokasi, pengelolaan dan pembinaan usaha

Rencana Umum Pengadaan Barangl Jasa;

Permintaan informasi publik tentang persyaratan, biayal retribusi dan proses penyelesaian pengujian kendaraan bermotor untuk angkutan umum dan angkutan barang;

5. Data jumlah angkutan umum dan angkutan barang yang telah melakukan uji kelayakan jalan;

6. Permintaan informasi publik tentang persyaratan, biayal retribusi dan proses penyelesaian pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT); 7.

Data nama perusahaan pemegang SIUPJPT;

8.

Permintaan informasi publik

Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah; 2. Laporan keuangan sebelum di audit; 3.

Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar;


5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasH rapat; 8. Data perusahaan pemegang SIUPJPT;

9. Data sarana dan prasarana teknologi informasi lalu lintas.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

38

Tugas

Fungsi perparkiran;

9. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.


Jenis Permintaan Informasi Publik tentang persyaratan, biaya/ retribusi dan proses penyelesaian pengurusan perijinan parkir; 9.

Dasar Hukum

Data dan informasi saranaprasarana lalu Iintas;

10. Data trayek angkutan umum; 11. Data informasi jadwal kapal penyebrangan ke Kepulauan Seribu; 12. Data informasi tentang layanan busway; 13. Data nama perusahaan yang memiliki izin perparkiran; 14. Data dan informasi perparkiran.

15. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi OKI Jakarta Tugas Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan jalan, jembatan, pengelolaan

Funasi 1. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum;

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pengaturan, pembinaan, Dembanounan, dan

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. RKA & Dokumen Pelaksana keuangan daerah; Anggaran (DPA); 2.


3.

Data pelaksanaan kegiatan di lapangan yang sudah dipihak ketigakan;

2.

( i

Laporan keuangan sebelum di audit; Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undano

39

Tugas SUrnbEr daya air, dan sarana jaringan utilitas.

Fungsi pengamanan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas;

3. Penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan sumber daya manusia; 4. Penelitian dan pengembangan di bidang jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas; 5.

6.

5.

Pedoman dan standar teknis pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan sumber daya manusia;

6.

Hasil penelitian dl bidang jalan, jembatan, pengeloaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas;

7.

Laporan hasil pelaksanaan kegialan;

Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, prasarana dan sarana sumber daya air;

8.

Data tentang jalan,

9.

Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian jaringan utilitas;

Data spesifikasi teknis jalan yang telah selesai dikerjakan;

10. Data-data tekait FO, UP, jembatan;

7. Pengamanan jalan, jembatan, prasarana dan sarana sumber daya air dan sarana jaringan utilitas; 8. Penyediaan dan pelayanan alat-alat teknis dan alata/at berat;

9

Jenis Permintaan Informasi Publik 4. Rumusan kebijakan teknis pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengamanan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas;

Pelavanan oenelitian

11. Data spesifikasi teknis jembatan, FO dan UP yang telah selesai dikerjakan; 12. Data Hidrologi (curah hujan, debit, dan catchment area); 13. Data konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai;

Jenis Informasi yana Dikecualikan 4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat;

Dasar Hukum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;

8. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan 3. Undang-Undang gambar-gambar teknis sebelum Republik Indonesia menjadi kontrak untuk pengadaan Nomor 14 Tahun barangl jasa; 2008 Tentang Keterbukaan 9. Informasi pribadi pegawai; Informasi Publik, 10. Dokumen pelaksanaan pengadaan Pasal 17 huruf i; lahan; 4. Peraturan Presiden 11. Daftar Urut kepangkatan (DUK). Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

40

Tugas

Fungsi laboratorium; 10. Pengukuran dan pengujian; 11. Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian rekomendasi dan/ atau perizinan di bidang pekerjaan umum; 12. Penyelenggaraan reklamasi pantai; 13. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas; 14. Pembinaan dan pengembangantenaga fungsional dan teknis pekerjaan umum; 15. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pekerjaan umum; 16. Penegakan perundangundangan di bidang pekerjaan umum;

Jenis Permintaan Informasi Publik 14. Data-data terkait Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air (contoh : pompa, waduk, saringan sampah, dimensi saluran dan kali); 15. Rencana pemeliharaan jalan provinsi; 16. Informasi umum mengenai proses pengadaan lahan.


Dasar Hukum

41

Tugas

Fungsi 17. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pekerjaan umum;

Jenis Informasi yang DikecuaJikan


Dasar Hukum

18. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;

19. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang,dan ketatausahaan Oinas Pekerjaan umum, dan 20. Pelaporan dan pertanggunruawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

16.Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta Tugas Melaksanakan urusan Pendidikan

Fungsi 1. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas pendidikan; 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pendidikan;

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. RKA & Ookumen Pelaksana 1. Ookumen pertanggungjawaban Anggaran (OPA); keuangan daerah;


2.


3. Semua SK Kepala Oinas Pendidikan terkait pembinaan oendidikan TK, SO/PLB, SMP,

3.

Lembar Oisposisi Surat Masuk dan Keiuar;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c;

42

TUQas

Fungsi 3. Pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; 4. Pembinaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; 5. Pelayanan pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; 6. Pengkajian dan pengembangan pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; 7. Pengawasan dan pengendalian pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; 8. Pembinaan dan pengembangan tenaga

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi vanQ Dikecualikan SMA, SMK dan PNFI; 4. Perbal Surat Keputusan;

4. Kalender pendidikan;

5. Usulan Baperjab;

5. Hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada sekolah negeri;

6. Nota dinas;

6. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di semua jenjang pendidikan; 7. Daftar sekolah, PKBM dan kursus yang berhak melaksanakan ujian mandiri/bergabung; 8. Data pendidikan yang berkaitan dengan jumlah sekolah tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik beserta lembagalsatuan pendidikan;

9. Daftar nama lembaga/sekolah penerima BOS, BOP, Block grant, Bantuan lain/Hibah; 10. Mekanisme dan hasil akreditasi sekolah formal dan non formal; 11. Mekanisme seleksi kualifikasi dan sertifikasi tenaga pendidik; 12.Mekanisme seleksi calon kepala sekolah dan pengawas/pemilik;

7. Laporan hasil rapat; 8. Dokumen yayasan (Akte Yayasan, 1MB, Surat Tanah, Surat Tanda Daftar Yayasan) dalam rangka pengajuan izin penyelenggaraan satuan pendidikan;

9. Nilai pribadi siswa hanya boleh diketahui siswa yang bersangkutan; 10. Pero/ehan nilai siswa sebelum penetapan kepada nilai raportlSTTB/ljazah; 11. Perolehan nilai akhir/kelulusan sebelum diumumkan resmi oleh pihak sekolah; 12. Hasil pembinaan guru bimbingan konseling terhadap siswa; 13. Data pribadi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan; 14. Nilai hasil seleksi calon kepala sekolah dan pengawas/pemilik; 15. Nilai seleksi guru, tutor, kepala sekolah, pengawas berprestasi, Pamong Belajar, dan Widyaiswara;

13.Mekanisme dan hasil seleksi guru/pamong belajar/tutor, kepala 16. DP3 dan hasil penilaian kinerja sekolah, pengawas berprestasi;

Dasar Hukum Undang-Undang 2. Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informas! Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

43

Tugas

Fungsi fungsional kependidikan dan tenaga teknis pendidikan; 9. Fasilitasi pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan; 10. Pemberian rekomendasi pendirian dan penutupan satuan pendidikan tinggi; 11. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan di bidang pendidikan; 12. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan; 13. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan perlanggunillawaban penerimaan retribusi pendidikan; 14. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan,dan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pendidikan;

I Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan 14.Mekanisme mutasi peserla didik, tenaga pendidik dan kependidikan; tenaga pendidik dan 17. Data perusahaan pemegang SIUP; kependidikan; 18. Proses/hasil evaluasi pengadaan 15.Mekanisme pemberian bantuan barang dan jasa sebelum adanya bagi pamong belajar, BPKB pengumuman. (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar) tutor dan instruktur; 16.Mekanisme dan daftar penerima beasiswa/bantuan pendidikan bagi PAUOfrK, SO, SMP, SMAlSMK, PKBM, Lembaga Kursus, dan Perguruan Tinggi; 17.lnformasi tentang harga tiket masuk dan jadwal pertunjukan di planetarium dan observatorium; 18. Oaftar pelaksana/perusahaan yang mengerjakan perencanaan atau pengawasan rehab; 19. Oaftar pelaksana/perusahaan yang mengerjakan rehab; 20. Daftar gedung/sekolah yang sedang di rehab; 21. Daftar pelaksana/perusahaan yang melaksanakan pengadaan barang; 22. Hasil pengumuman Ielang pengadaan barang dan jasa; 23. Daftar sekolah penerima hasil pengadaan barang jasa.

Dasar Hukum

44

Tugas


Fungsi

I


Dasar Hukum

15. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 16. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan 17. Ketatausahaan dinas pendidikan; dan pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungs/.

17.Dinas Pelayanan Pajak Provinsi OKI Jakarta Tugas Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pajak daerah. (Pergub Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak).

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pelayanan Pajak;

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pelayanan pajak daerah; 3. Pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;

I

I

4. Pemeriksaan Pajak Daerah;

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban Anggaran (DPA); keuangan daerah; 2. Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa;


3.


Persyaratan pendaftaran;

4. Persyaratan Perolehan NPWPD; 5. Tarif Pajak Daerah; 6.

Dasar Pengenaan Pajak;

7. Cara Penghitungan Pajak;

8. Data Kelas Jalan Reklame;

4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6.

Nota Dinas;

7. Laporan hasH rapat;

Oasar Hukum 1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dinyatakan bahwa " Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain

45

Tugas

Fungsi 5. Penetapan pajak daerah;

6. Penagihan pajak daerah; 7. Penyeiesaian sengketa pajak daerah;

8. Penggalian dan pengembangan potensi pajak daerah;

9. Penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan pajak daerah; 10.Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pelayanan pajak daerah; 11. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah; 12. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja peiayanan pajak; 13. Pemberian dukungan teknis dan administratif kepada masyarakat; 14.Pengelolaan kepegawaian, keuangan,barang, dan ketatausahaan Dinas

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan 9. Jenis Formulir Pemungutan 8. Identitas wajib pajak; Pajak Daerah; 9. Pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah; 10. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; 10. Hasillaporan pemeriksaan pajak; 11. Data penerimaan Pajak Asli 11. Hasil penetapan pajak daerah; Daerah (PAD). 12. Data penagihan pajak daerah.

Dasar Hukum segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah"; 2. Undang-Undang RepubJik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,

46

Tugas

Fungsi Pelayanan Pajak; dan



Dasar Hukum Pasal 17 huruf h; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

15. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

18.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provins; OKI Jakarta Tugas Fungsi I BJDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN-DISPARBUD 1.

Melaksanakan urusan kepariwisataan dan kebudayaan

1. Penyusunan dan pelaksanaan Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 2. Perumusan Kebijakan teknis pelaksanaan urusan kepariwisataan dan kebudayaan; 3. Penyelenggaraan urusan kepariwisataan dan kebudayaan; 4. Pembinaan dan pengembangan industri

I Jenis

Permintaan Informasi Publik

I


1. RKA & Dokumen Pelaksana Anggaran (OPA);

1. Ookumen pertanggungjawaban keuangan daerah;



3.

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Pengkajian dan Pengembangan;

3.

Lembar Oisposisi Surat Masuk dan Keluar;

4.

Perbal Surat Keputusan;

4.

Data dan informasi kepariwisataan dan kebudayaan seperti:

5.

Usulan Baperjab;

6.

Nota dinas;

• •

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a;

jumlah kedatangan wisman & wisnus

7.

Laporan hasil rapat.

8.

Hak cipta;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infarmasi Publik Pasal 17 Huruf b;

jumlah PAD pariwisata

g.

Ookumen kekayaan alam;

3. Undang-Undang

47

Tugas

Fungsi pariwisata dan budaya;

5. Pemberdayaan masyarakat kepariwisataan dan kebudayaan; 6. Pengkajian dan pengembangan urusan kepariwisataan dan kebudayaan; 7. Pengawasan, pengendalian dan penindakan di bidang urusan kepariwisataan dan kebudayaan; 8. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi sertifikasi dan/ atau perizinan usaha di bidang kepariwisataan dan kebudayaan; 9. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan

penerimaan retribusi di bidang kepariwisataan dan kebudayaan; 10. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis di bidang kepariwisataan dan

Jenis Permintaan Informasi Publik • jumlah industri pariwisata

•

jumlah obyek wisata

•

hasil surveil analisa pasar.

5. Permintaan informasi publik tentang persyaratan, biaya/ retribusi dan proses penyelesaian perizinan industri pariwisata; 6. Data informasi tentang kepariwisataan dan kebudayaan Jakarta seperti brosur, leaflet, city map, film, dan photo; 7. Data dan informasi jadwal acara kegiatan museum; 8. Jadwal pelatihan kesenian; 9. Evaluasi pelatihan kesenian; 10. Informasi tentang pelatihan kesenian; 11. Data sarana dan prasarana kesenian; 12. Jadwal pelaksanaan promosi pariwisata dan kebudayaan dalam dan luar negeri; 13. Data pelaksanaan pelatihan SDM Kepariwisataan; 14. Data nama perusahaan yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP);

Jenis Informasi yang Dikecualikan 10. Rencana perubahan kebijakan pendapatan asli daerah dari urusan pariwisata dan budaya; 11. Perjanjian bersama;

12. User id & password Database/admin website; 13. Softcopy brosur/bahan informasi pariwisata; 14. Rencana anggaran yang masih diusulkan; 15. Kunjungan tamu Negara WIP; 16. Penggunaan ruang museum sebagai salah satu POS keamanan Negara; 17. Lokasi detil penyimpanan koleksi master piece; 18. Deskripsi rinci koleksi; 19. Hilangnya koleksi; 20. Data tentang sasaran, waktu, lokasi pemantauan monitoring/monitoring industri pariwisata.

Dasar Hukum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf c; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf d; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf e Angka 3; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf e; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

48

Tugas

Fungsi kebudayaan; 11. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Iingkungan dan benda eagar budaya. 12. Pemanfaatan, pelestarian, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan dan benda eagar budaya; 13. Pengembangan hubungan kepariwisataan dan kebudayaan dalam dan luar negeri; 14. Penyelenggaraan pelayanan kepariwisataan dan kebudayaan; 15. Pengembangan kawasan destinasi pariwisata; 16. Promosi dan pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan; 17. Pengelolaan prasarana & sarana kepariwisataan dan kebudayaan; 18. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan; 19. Penyediaan, oenatausahaan,

Jenis Permintaan Informasi Publik 15. Informasi retribusi urusan pariwisata dan kebudayaan; 16. Data museum Uumlah pengunjung, koleksi, harga tiket); 17. Data balai konservasi; 18. Data taman arkeologi.

Jenis Informasi yanq Dikeeualikan

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

49

Fungsi penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana & sarana kepariwisataan dan kebudayaan;

i



!

Dasar Hukum

!

20. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 21. Pengeiolaan kepegawaian, keuangan, barang & ketatausahaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;dan 22. Pelaporan dan pertanggunmawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Tugas

Fungsi



Dasar Hukum

UPT. PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN INFORMASI PARIWISATA Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelayanan informasi kepariwisataan

1.

2.

3.

4.

Penyusunan program dan rencana kegiatan operasional; Penyediaan dan pemeliharaan fasililas, maupun bahan informasi kepariwisataan;

1. Pelaksanaan program kegiatan UPT. PPPIP;

1. Arsip yang terkait dengan

dokumen pegawai:

2. Data informasi tentang kepariwisataan dan kebudayaan Jakarta seperti brosur, leafiet, city map, film, dan photo.

-

Database pegawai

-

Daftar Penilaian Pegawai (DP3) individu

.

Penilaian E-TKD

.

Absensi secara eiektronik

Pemberian dan peningkatan mutu pelayanan informasi kepariwisataan.

2.

User id & password Database/admin website;

Keriasama dena an

3.

Softcopy bahan informasi

I

50

Tugas

Fungsi lembaga lain dalam rangka pengembangan dan pelayanan informasi;

Jenis Permintaan Informasi Publik I Jenis Informasi yang Dikecualikan pariwisata.

Dasar Hukum


Dasar Hukum

5. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional; Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. Tugas

Fungsi


UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK

3. Melaksanakan pengelolaan Museum Seni Rupa dan Keramik

1.

PenyusunanReneana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola;

1. Administrasi terkait individu pegawai; 2. Reneana anggaran yang masih diusulkan; .

3. Kunjungan tamu Negara WIP;

2. Pelaksanaan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola;

4. Penggunaan ruang museum sebagai salah satu POS keamanan negara;

3. Penyusunan reneana dan

5. Lokasi deti' penyimpanan koleksi

pengusulan pengadaan koleksi serta sarananya;

master piece;

4. Penyelenggaraan

6. Oeskripsi rinei koleksi;

publikasi, pameran koleksi dan pemasaran;

7.

Hilangnya koleksi.

5. Pelaksanaan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi;

6. Penyimpanan. penataan dan perawatan koleksi;

,I

I I

51

Tugas

Fungsi 7. Penelitian koleksi;

8. Pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif cultural kepada masyarakat; 9. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan museum; 10. Pelayanan informasi tentang seni rupa dan keramik; 11. Pelaksanaan publikasi kegiatan Unit Pengelola; 12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan teknologi informasi; 13. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; 14. Pelaksanaan pengaturan acara Unit Pengelola; 15. Penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola; dan 16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tug as dan fungsi Unit Pengelola.



Dasar Hukum

52

Tugas

I

Fungsi


I


Dasar Hukum

UN {fPENGELOLA MUSEUM WAYANG

4.

N1elaksanakan pengelolaan Museum Wlyang

1. Pelaksanaan program kegiatan Museum Wayang.

1.

Administrasi terkait individu pegawai;

2. Rencana anggaran yang masih diusulkan; 3. Kunjungan tamu Negara (WIP);

4. Penggunaan ruang museum sebagai salah satu POS keamanan Negara; 5. Lokasi detil penyimpanan koleksi master piece;

6. Deskripsi rinci koleksi; 7. Hilangnya koleksi. Tugas

Fungsi

Jenis Permintaan informasi Publik


UNIT PENGELOLA MUSEUM TEKSTIL

5. Melaksanakan pengelolaan Museum Tekstil

1. Pelayanan informasi tentang pertekstilan; dan 2. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang.

1. Pelaksanaan program kegiatan

Museum Tekstil

1. Informasi tentang tekstil (koJeksi) secara khusus;

2. Data tentang kepegawaian (DP3).

Casar Hukum

53

Tugas

!

Fungsi

I Jenis


! Jenis Informasi yang Dikecualikan

Dasar Hukum

UNITPELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KESENIAN JAKARTA SELATAN

6.

Melaksanakan pelatihan kesenian dan evaluasi pealihan kesenian serta pe'1yediaan fasilitas kesenian

1. Penyusunan program dan rencana kerja kegiatan operasional;

2. Perencanaan. pelaksanaan dan evaluasi pelalihan kesenian;

3. Pemberian pelayanan dan

1. Jadwal pelatihan kesenian;

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

2. Evaluasi pelalihan kesenian; 3. Pelayanan lentang pelatihan kesenian;

4. Informasi peJalihan kesenian; 5. Penggunaan peralalan kesenian.

informasi lenlang pelalihan kesenian;

4. Pelayanan kegialan pelatihan kesenian; 5.

Penggunaan dan perawalan peralalan kesenian;

6. Pelaksanaan kegialan. Tugas

Fungsi

Jenis Permintaan informasi Publik


SUKU O/NAS KEBUOAYAAN JAKARTA SELATAN

7. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat. pergelaran, pameran. pengelolaan prasarana dan sarana kebudayaan, peJayanan dan monitoring kebudayaan

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas;

2

Pelaksanaan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas;

3. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Program kegialan Sudin Kebudayaan Jakarta Selatan.

1.

Mutasi dan promosi jabalan pegawai Sudin Pariwisata.

Dasar Hukum

54

Tugas

Fungsi pemberdayaan masyarakat kebudayaan; 4. Pelaksanaan pergelaran

dan pameran;

5. Pengadaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kebudayaan;

6. Pelaksanaan dan pelayanan moniloring lerhadap kegialan kebudayaan; 7.

Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas;

8.

Pelaksanaan kegialan kerumahtanggaan dan kelatausahaan Suku Dinas;

9.

Pelaksanaan publikasi kegialan dan pengaluran acara Suku Dinas;

10. Penyiapan bahan laporan dinas yang berkailan dengan lugas dan fungsi Suku Dinas; dan 11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan lugas dan fungsi Suku Dinas.



Dasar Hukum

55

TUQas I SUOIN PARIWISATA JAKARTA UTARA

8.

""eaksanakan penbinaan dan peayanan, pengelolaan atnksi dan penberdayaan masyarakat serta menitoring kegiatan kepariwisataan di kota adll1inistrasi

Fungsi

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas; 2.

Pelaksanaan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Suku Oinas;

3. Pengelolaan atraksi dan pemberdayaan masyarakat;

4. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan terhadap industri pariwisata;

5. Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan kepariwisataan; 6. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Oinas;

7. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Oinas;

8. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Oinas;

9. Penyiapan bahan laporan dinas vanq berkaitan

I Jenis


I

Jenis Informasi yang Dikecualikan 1.

Data tentang sasaran, waktu, lokasi pemantauan monitoring/monitoring industri pariwisata;

2.

Oaffar

OP3 para PNS.

I

Dasar Hukum

56

Tugas

Fungsi dengan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan



Dasar Hukum

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

19.Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan pengelolaan pertamanan dan pemakaman.

Fungsi

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman;

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan pertamanan dan pemakaman; 3.

Pembangunan taman, jalur hijau, pemakaman dan keindahan kota;

4. Penataan, pemeliharaan dan perawatan taman, jalur hijau, keindahan kota dan makam;

5

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan

Jenis Permintaan Informasi Publik RKA & Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);

1.

2.


2.


3.

Data taman, jaJur hijau, pemakaman yang sudah terbangun;

3.


4.


5.

Usulan Baperjab;

1.

Jenis Informasi yang Dikecualikan Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah;

4.

Data progress/ kemajuan pekerjaan;

5.

Data taman, jalur hijau, makam yang dipelihara;

6.

Nota dinas;

7.

Laporan hasH rapat;

6.

Petunjuk informasi pembinaan;

8.

7.

Jenis-jenis kegiatan pembinaan;

RAB, spesifikasi teknis, gam bargambar teknis, rincian HPS;

9.

Hasil kajian kebijakan teknis;

8.

Prosedur perizinan;

9.

Data badan hukum yang mendapat rekomendasi di

10. Rencana awal pembelian tanah; 11. Rencana awal pembangunan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

57

Tugas

Fungsi makam, taman jalur hijau dan keindahan kola; 6. Pelayanan pembinaan dan pengendalian rekomendasi, perizinan, standarisasi dan/alau sertifikasi di bidang pertamanan dan pemakaman; 7. Pengembangan peran serta masyarakat di bidang pertamanan, keindahan kota dan pemakaman; 8. Penyediaan tanah makam, pemetakan tanah makam dan lata keindahan taman pemakaman umum;

9. Pelayanan, perawatan/pengurusan, pengangkutan dan pemakaman jenazah lenmasuk jenazah orang terlantar; 10. Penyelenggaraan penggalian dan/atau pemindahan jenazah; 11. Pemungulan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi

Jenis Permintaan Informasi PubJik bidang pertamanan dan pemakanan; 10. Data kegiatan pembina an yang sedang dan akan dilaksanakan 11. Data luasan lahan yang diperlukan; 12. Data informasi benluk dan jenis pelayanan pemakaman: 13. Prosedur dan persyaratan pelayanan, perawatan/pengurusan, pengangkutan dan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar; 14. Data informasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk; 15. Tata cara pemungutan relribusi pemakamanl pertamanan; 16. Data informasi lentang identitas orang yang sudah dimakamkan; 17. HasH penerimaan retribusi daerah; 18. Laporan penerimaan retribusi; 1g. Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pertamanan dan Pemakaman:

Jenis Informasi yang Dikecualikan taman; 12. HasH invenlarisasi pengadaan lahan; 13. Dokumen otentik kepemHikan lahanl tanah; 14. HasH pemeriksaan. 15. Hasil penyidikan; 16. Hasil barang sitaan; 17. Hasil bimbingan teknis pemohon.

Dasar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 6. Peraluran Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Nomor 1 lahun 2006 tentang Retribusi Daerah;

20. Pengecekan sural masuk.

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman;

21. Bimbingan teknis perencanaan

9 Peraturan Daerah

58

Tugas

!

Fungsi pertamanan dan pemakaman; 12. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pertamanan dan pemakaman; 13. Penyediaan penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pertamanan dan pemakaman; 14. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Pertamanan dan Pemakaman; 16. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi.

Jenis Permintaan Informasi Publik taman; 22. Jumlah pegawai; 23 Komposisi pegawai; 24. Hasil pembangunan (taman, jalur hijau dan makam) secara umum.


Dasar Hukum Nomer 10 Tahun 2008 tentang Organisas! Perangkat Daerah, Pasal 39 tentang Inspektorat.

59

20 Onas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi OKI Jakarta Tugas

21.

Fungsi

Jenis Permintaan (nformasi Publik Tidak ada

Jenis Informasi yang Dikecualikan Tidak ada

Dasar Hukum

Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi OKI Jakarta

Tugas 1. Melaksanakan Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Funasi 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan; 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan; 3. Pemeriksaan, penelitian, penilaian dokumen rencana teknis perencanaan termasuk bangunan pelestarian;

4. Pemeriksaan, penelitian, penilaian teknis peiaksanaan bangunan termasuk bangunan


Jenis Informasi vana Dikecualikan 1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah;



3. Informasi mengenai prosedur pelayanan 1MB (Izin Mendirikan Bangunan), SLF (Sertifikat Laik Fungsi), Izin Bongkar dan IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan);


5. Usulan Baperjab;

4. Informasi mengenai persetujuan

6. Nota dinas;

teknis (PT) rencana teknis bangunan meliputi nomor, tanggal PT, lokasi bangunan dan kesimpulan hasil penilaian teknis;

5. Informasi mengenai rekomendasi pengawasan bangunan meliputi nomor,


7. Laporan hasil rapat; 8.

Seluruh data pemeriksaan, penelitian, penilaian dokumen rencana teknis perencanaan bangunan (kecuali nom or, tanggal PT, lokasi bangunan dan kesimpulan hasil penilaian teknis);

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Repu bli k Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

60

Tugas

Fungsi pelestarian dan kesesuaian pelaksanaannya;

5. Pemeriksaan, penelitian dan penilaian dokumen pemeliharaan, pengkajian teknis, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung termasuk bangunan pelestarian; 6. Pemeriksaan dan penilaian kelaikan dan persyaratan teknis bangunan pada tahap pemanfaatan termasuk bangunan pelestarian;

7. Pemberian pertimbangan teknis dan persyaratan bangunan menjadi bangunan pelestarian;

8. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan, pemeliharaan dan pembongkaran gedung;

9. Penegakan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan bangunan gedung;

10. Penyediaan penggunaan dan pemeliharaan peralatan bongkar bangunan gedung;

Jenis Permintaan Informasi Publik tanggal rekomendasi, lokasi bangunan dan kesimpulan hasil penilaian teknis; 6.

Informasi mengenai persetujuan teknis (PT) kelaikan bangunan melipuli nom or dan tanggal PT, lokasi bangunan dan kesimpulan hasil penilaian teknis;

7. Informasi mengenai prosedur tindakan penertiban;

8. Informasi data mengenai 1MB, SLF, Izin Bongkar meliputi jum/ah, nomor, tanggal, nama pemilik dan lokasi bangunan;

9. Informasi data mengenai IPTB meliputi jumlah IPTB, nomor IPTS, bidang keahlian, bidang pekerjaan, g%ngan, masa berlaku, tang gal terbit, dan tanggal kadaluarsa IPTS.

Jenis Informasi yang Dikecualikan 9. Seluruh data pemeriksaan, penelitian, penilaian teknis pelaksanaan bangunan gedung dan kesesuaian pelaksanaannya (kecuali nomor, tanggal rekomendasi, lokasi bangunan dan kesimpulan hasil penilaian teknis);

10. Data 1MB, SLF, Izin Bongkar selain data nornor dan tanggal, nama pemilik dan /okasi bangunan;

11. Seluruh data hasil pemeriksaan, penilaian kelaikan dan pengawasan teknis bangunan gedung pada tahap pemanfaatan (kecuali nomor dan tanggal PT ke/aikan bangunan, lokasi bangunan dan kesimpulan hasil penilaian teknis);

12. Seluruh informasi data mengenai Jumlah IMS, SLF, Izin Bongkar selain jumlah, nornor, tanggal, nama pemilik dan lokasi bangunan.

Dasar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

61

Tugas

Fungsi 11. Pendataan, pengolahan dan penyajian data dan informasi bangunan;

12. Pembinaan dan pengembangantenaga teknis di bidang bangunan gedung; 13. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian persetujuan teknis, standarisasi dan/ atau perizinan bangunan gedung; 14. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bangunan; 15. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan dan penertiban bangunan gedung; 16. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 17. Pengeiolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas



Dasar Hukum

62

Tugas

Fungs; Pengawasan dan Penertiban Bangunan; dan



Dasar Hukum


22. Oinas Kebersihan Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. l\Aelaksanakan Pengelolaan Kebersihan.

Fungsi 1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebersihan; 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan kebersihan; 3. Pengelolaan sampah padat dan air Iimbah septik tank; 4. Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebersihan;

Jenis Permintaan Informasi Publik 1. RKA & Dokumen Pelaksana Anggaran (OPA);


2. Rencana Umum Pengadaan· Barang/ Jasa;

2.


3. Data volume sampah Provinsi DKI Jakarta;

3.

Lembar Oisposisi Surat Masuk dan KeJuar;

4. Data sarana dan prasarana kebersihan;

4.


5. Data jumlah personil petugas kebersihan;

6. Data tentang pengelolaan sampah padat dan air Iimbah septic tank;

5. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kebersihan lingkungan dan

7

Informasi tentang prosedur pelayanan kebersihan;

8. Mekanisme pengendalian

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7.

Laporan hasil rapat

8.

Dokumen Proses Lelang (Dokumen Kualifikasi. Berita Acara. dll);

9. Informasi/ Ookumen Kepegawaian (Promosi. Mutasi. Disiplin);

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

63

Tugas

Fungsi pemukiman:

6. Pembinaan pengelolaan sampah padat dan air limbah septik tank; 7. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standardisasi, dan/ atau perizinan di bidang jasa kebersihan; 8.

Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kebersihan;

9. Pemungutan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kebersihan:

10. Penyediaan, penatausahaan. penggunaan. pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kebersihan; 11. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan Perangkat Daerah: 12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas

Jenis Permintaan Informasi Publik kebersihan.

Jenis Informasi yang Dikecualikan 10. Informasi/ Dokumen Perencanaan (Analisa Harga Satuan yang belum di appraisal, Spesifikasi Teknik, Gambar Teknik, dll).

Dasar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.

64

Tugas

Fungsi Kebersihan;

Jenis Permintaan Informasi Publikl Jenis Informasi yang Dikecualikan

Dasar Hukum


23. Dinas Sosial Provinsi OKI Jakarta

1.

2.

3.

Tugas Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Warga Binaan Sosial. Proses Adopsi anak terlantar.

1.

2.

Fun!:lsi Untuk memenuhl hak-hak dasar Warga Sinaan Soslal yang dibina di Panti Sosial. Untuk memenuhi kesejahteraan anak.


Jenis Informasi vana OikecuaJikan 1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah;

2. Rencana Umum Pengadaan Sarang! Jasa;


3. Data dan informasi jumlah Warga Blnaan yang ada dl Panti sosial;

3.

3. Jumlah anak yang akan Melaksanakan registrasl, diadopsi. 4. Data dan informasi tentang identiflkasi, rujukan, 4. Menginventarisasi data dan kegiatan pembinaan yang ada di perlindungan, bantuan, identitas orang terlantar panti sosial. penampungan, dan korban tindak 5. Informasi jadwal sidang Tim pengawasan kekerasan. PIPA; pengendalian dan 5. Memberikan perlindungan 6. Data jumlah anak yang diadopsi; koordlnasi terhadap orang terhadap orang terlantar terlantar dan korban 7. Data jumlah rata-rata umur anak dan korban tlndak tindak kekerasan. yang diadopsi; kekerasan. 6.

Menghimpun masukan dari unsur terkait dalam upaya penanganan masalah


5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Data Warga Binaan Sosial yang bersifat pribadi.

9. Identltas para Calon Orang Tua Angkat (COTA);

8. Data jumlah anak yang diadopsi menurut jenis kelamin.

9. Pelayanan terhadap orang


I

10. Identitas para Calon Anak Angkat (CAA);

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,

65

TUQas

Fungsi orang terlantar dan korban tindak kekerasan.

Jenis Permintaan Informasi Publik ter/antar dan korban tindak kekerasan; 10. Data jumlah orang terlantar dan korban tindak kekerasan; 11. Data jumlah orang terlantar yang sudah dikembalikan ke daerah asal; 12. Data panti pemerintah, non pemerintah dan yayasan Provinsi DKI Jakarta;

Jenis Informasi yang Oikecualikan 11. Data materi sidang Tim PIPA;

Oasar Hukum Pasal 17 huruf i.

12. Identitas orang tua kandung dari anak yang diadopsi (kecuali diminta o/eh anak yang bersangkutan). 13. Identitas korban tindak kekerasan; 14. Identitas orang terlantar (kecuali diminta oleh keluarga yang bersangkutan).

13. Data jumlah orang ter/antar dan tindak kekerasan menurut umur dan jenis kelamin.

24. Dinas Kesehatan Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan urusan kesehatan.

1.

2.

3.

FunQsi Penyusunan,dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas kesehatan; Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kesehatan; Penyelenggaraan kesehatan Iingkungan, kesehatan masyarakat,


Jenis Informasi yang Oikecualikan 1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah;



3. Alokasi Anggaran secara Umum & per Program;


4. Syarat-syarat Perizinan;


5. Data Fasilitas Pelayanan

5. Usulan Baperjab;

Kesehatan;

Oasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,

66

Tugas

Fungsi kesehatan perseorangan, rUjukan, khusus, tradisional, dan keahlian; 4,

5,

Pembinaan dan - Data Puskemas dan Rumah pengembangan kesehatan Sakit; lingkungan, kesehatan - Data ambulance dan Gawat masyarakat, kesehatan Darurat. perseorangan, rujukan, 6, Profil Kesehatan, Profil Promosi khusus, tradisional, dan Kesehatan; keahlian; 7, LAKIP; Penanggulangan kegawatdaruratan, bencana, dan kejadian luar biasa berkoordinasi dengan pihak terkait;

6,

Pencegahan pemberantasan, dan/atau pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;

7,

Pembinaan dan pengendalian ketersediaan kefarmasian;

8,

Pembinaan, pengembangan, dan pendayagunaantenaga fungsional kesehatan dan satuan pendidikan kesehatan;

9,

Jenis Permintaan Informasi Publik - Fasilitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);

Penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah;

8, Laporan Kinerja Tahunan; 9, Capaian SPM (Standard Pelayanan Minimal); 10, Bahan Pemberitaan (Informasi di atas diakses melalui Permohonan ); 11, Informasi tentang Epidemi Penyakit (Informasi terse but dapat diakses di berbagai media),

Jenis Informasi yang Dikecualikan 6, Nota dinas; 7,


8, Data Informasi Rekaman Medis Pasien; 9, Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG KEDOKTERAN; 10, Sera Survey HIVI AIDS yang bersifat Unlink Anonymus; 11, Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah; 12, Laporan keuangan sebelum di audit; 13, Data Kasus Demam Berdarah Dengue yang belum dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE); 14, Penderita HIV/AIDS; 15, Dokumen Klaim Rumah Sakit rujukan Jamkesda; 16, Hasil Verifikasi Rumah Sakit (UPT Jamkesda), dengan alasan sebagai berikut: 17, Ada diagnose penyakit peserta yang tidak boleh diketahui umum; 18, Ada tindakan yang tidak boleh diketahui umum; 19, Hasil Berita Acara Pemeriksaan

Casar Hukum Pasal 17 huruf c; 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

67

Tugas

I

Fungsi 10. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan di bidang kesehatan; 11. Penyelenggaraan surveilans kesehatan; 12. Pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat; 13. Pengelolaan sistem infarmasi kesehatan; 14. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan; 15. Pemungutan, penatausahaan, penyetaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan; 16. Penyediaan, penatausaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kesehatan; 17. Pemberian dukungan teknis kepada masvarakat


Jenis Informasi yang Dikecualikan (BAP) Klaim Rumah Sakit rujukan Jamkesda; 20. Data Penderita yang menimbulkan stigma di masyarakat seperti TB, Kusta; 21. Data Individual orang miskin; 22. Data Deviasi kelamin.

Dasar Hukum

68

Tugas

Fungsi dan perangkat daerah;



Dasar Hukum

18. Pengelolaan kepegawaian. keuangan, barang. dan ketatausahaan dinas kesehatan; dan

19. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

25. Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi OKI Jakarta Tuqas 1. Melaksanakan rumpun urusan bidang pertanian dan ketahanan pangan

1.

2.

Funasi Penyusunan dan pelaksanaan Reneana kerja dan Anggaran Dinas Kelautan dan Pertanian; Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan rumpun urusan bidang pertanian yang meJiputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan. perikanan, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan dan pengelolaan taman margasatwa;



2.

Reneana Umum Pengadaan Barangl Jasa;

2.


3.

Peraturan-peraturan terkait dengan perurusan kebijakan teknis pelaksanaan rumpun dan bidang pertanian yang meliput; pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan. kelautan, kehutanan, ketahanan pangan dan pengelolaan dan margasatwa;

3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar; 4.


5.

Usulan Baperjab;

6.

Nota dinas;

i 7. 1

I


8 . Rineian Harga Perkiraan Sendiri

Dasar Hukum 1. Undang-Undang RepubJik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;

I

69

Tugas 3.

4.

5.

6.

7.

Fungsi Penyelenggaraan usaha peningkalan produktivitas pertanian lanaman pangan dan holtikultura, peternakan, peri kanan, kelautan, kehutanan dan ketahanan pangan; Pembinaan, bimbingan, pengembangan usaha produksi dan pasca produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; Pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, keJautan dan kehutanan;

Pengendalian kesehatan hewan dan perlindungan sumber daya kelautan, perikanan, pelernakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura; Pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan

Jenis Permintaan Informasi Publik 4. Data petani; 5.

Data produktifitas pangan dan pertanian tanaman pangan;

6.

Data dan informasi serangan hama penyakit tanaman;

7.

Data holtikutura;

8.

Data peternakan;

9.

Data perikanan;

Jenis Informasi yang Dikecualikan (HPS); 9. Rencana Mutasi Pegawai; 10. Identitas perusahaan pemegang izin usaha di bidang pangan, hortikultura, peternakan, perikanan. kelautan dan kehutanan; 11. Letak server;

10. Data kelautan;

12. Source code aplikasi sistem informasi;

11. Jenis-jenis pohon yang dikernbangkan dan ditanam;

13. Proses penyidikan terhadap pelanggaran;

12. Data rehabilitasi, reboisasi dan penghijauan;

14. Dala hasil pengujian laboratorium;

13. Data luas kawasan hutan dan hutan kota; 14. Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi DKI Jakarta; 15. Data Industri kehutanan dan jasa pemanfaatan hasil hulan; 16. Data hasil hulan kayu dan hasil hulan non kayu di Provinsi DKI Jakarta; 17. Informasi penatausahaan hasil hutan di DKI Jakarta; 18. Informasi proses perijinan usaha sarang burung wallet; 19. Data ketahanan pangan;

15. Evaluasi hasil pengujian laboratorium.

Dasar Hukum 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tenlang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

70

Tugas

Fungsi dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan;

I

8.

9.

Perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bahan asal hewan, pangan dan ikan; Peiayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi dan/ atau perizinan usaha di bidang pangan, hortikultura, peternakan, peri kanan, kelautan dan kehutanan;

10. Pengujian dan pengawasan mutu di bidang peternakan, perikanan, pertanian, kehutanan dan kelautan; 11. Pengoordinasian, pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan kecukupan bahan pangan dalam rangka ketahanan pangan; 12. Pengelolaan sistem informasi bidang peternakan, perikanan, kelautan, pertanian, kehutanan, dan ketahanan

Jenis Permintaan Informasi Publik 20 Data potensi kelautan;

21. Bentuk dan jenis fasilitasi pemasaran hasH pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 22. Bentuk dan jenis fasilitasi pengembangan kerjasama antar komunitas usaha pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 23. Informasi retribusi; 24. Perjanjian dengan pihak ketiga; 25. Data nama perusahaan pemegang izin usaha di bidang pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 26. Hasil pengujian dan pengawasan mutu di bidang peternakan, perikanan, pertanian, kehutanan dan kelautan; 27. Data pemasaran hasH pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan


Dasar Hukum

71

Tugas

Fungsi pangan; 13, Pengawasan dan pengendalian peredaran benih, bibit, komoditas dan olahan hasil pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 14, Fasilitasi pemasaran hasil pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, petemakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 15, Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan teknis di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 16, Fasilitasi pengembangan kerjasama antar komunitas usaha pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 17, Pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan; 18, Penyelenggaraan standarisasi di bidang

Jenis Permintaan Informasi Publik kehutanan; 28, Penerimaan retribusi pertanian,

tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan,


Dasar Hukum

72

Tugas

Fungsi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, pelernakan, perikanan, kelautan dan kehulanan;

19. Pemungulan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggunmawaban penerimaan retribusi di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikullura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 20. Perlindungan dan konservasi hutan kola, hutan Iindung, ekosistem laut, pes/sir dan pulaupulau keeil; 21. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, kelautan dan kehutanan; 22. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja pertanian, kelaulan dan kehutanan; 23. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;


Jenis Informasi yang Dikeeualikan

Dasar Hukum

73

Tugas

Fungsi 24. Pengelalaan kepegawaian. keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Kelautan dan Pertanian; dan



Dasar Hukum

25. Pelaparan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

26. Oinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan pembinaan, perlindungan, dan pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian koperasi, usaha mikro, kedl dan menengah, dan perdagangan.

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kedl dan Menengah, dan Perdagangan; 2.

Perumusan kebifakan teknis peJaksanaan tugas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perpasaran;

3. Pembinaan dan pengawasan usaha

Jenis Permintaan Informasi Publik 1. RKA & Dakumen Pelaksana Anggaran (DPA);


2.

2. Laparan keuangan sebelum di audit;


3. Data pertumbuhan ekonomi berdasarkan kontribusi Koperasi dan UMKM; 4.

Data hasil pengawasan barang beredar;

5. Data nama perusahaan pemegang SIUPI TOP dan SKA; 6. Prosedur dan persyaratan permohonan izin usaha koperasi, usaha mikro, ked I dan

Dasar Hukum 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infarmasi Publik, Pasal 17 huruf b;

3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar; 4. Perbal Surat Keputusan;

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat;

8

Permintaan salinan SIUP harus atas dasar permohonan pihak yang berwajibJ berwenang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infarmasi Publik, Pasal 17 huruf c; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Namor 14 Tahun

74

Tugas

Fungsi perdagangan barang dan jasa, koperasi. usaha mikro, keell dan menengah. perdagangan dan perpasaran; 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha koperasi, usaha mikro, keell dan menengah dan perdagangan barang dan jasa;

5. Pemantauan dan pengawasan ketersediaan, distribusi, harga. standar dan mutu barang dan jasa serta perlindungan konsumen;

6. Pembinaan kemetrologian. pengawasan, pemeriksaan dan pengujian alat ukur. takar. tim bang dan perlengkapannya, serta barang dalam keadaan terbungkus; 7. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang koperasi, usaha mikro,

Jenis Permintaan Informasi Publik menengah dan perdagangan barang dan jasa; 7. Data harga kebutuhan sembiIan bahan pokok; 8. Data ketersediaan sembi/an bahan pokok;

9. Prosedur dan tata eara pengujian alat ukur. takar. timbangan dan perlengkapannya yang dilakukan oleh Balai Metrologi;

Dasar Hukum 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;


9. Identitas pemohon SIUPI TDP dan SKA; 10. Data hasil pemantauan dan pengawasan standar dan mutu barang dan jasa;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf i.

11. Data hasil pengawasan dan pemeriksaan kemetrologian; 12. Data hasil pemeriksaan terhadap koperasi. Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan yang bermasalah.

10. Data hasil bimbingan teknis dan penyuJuhan di bidang koperasi, usaha mikro, keell dan menengah dan perdagangan barang dan jasa; 11. Data hasil pembinaan dan pengembangan perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah dan perdagangan; 12. Data fasilitas yang diberikan kepada Koperasi, UMKM; 13. Prosedur dan tata eara Pelayanan rekomendasi, sertifikasi danl atau perizinan koperasi. usaha mikro, keell dan menengah. dan perdagangan; 14. Data dan bentuk Pengembangan dan penyelenggaraan promosi

I

75

Tugas

8.

Fungsi keeil dan menengah dan perdagangan barang dan jasa;

Jenis Permintaan lnformasi Publik perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan;

Perlindungan, pembinaan dan pengembangan perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah dan perdagangan;

15. Data jumlah penerimaan retribusi.

9. Fasilitasi pengembangan kemilraan usaha mikro, keeii dan menengah dan koperasi dan! alau dengan perusahaan besar; 10. Pe!ayanan pembinaan dan pengenda!ian rekomendasi, sertifikasi dan! atau perizinan koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan; 11. Pengembangan dan penyelenggaraan promosi perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan; 12. Pemungulan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan relribusi di


Dasar Hukum

76

Fungsi bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan.

Tuaas

27.


Dasar Hukum


[)inas Olahraga dan Pemuda Provinsi OKI Jakarta Funasi 1. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan kepemudaan;

Tuaas 1. Melaksanakan urusan keolahragaan dan kepemudaan

2. Pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga; 3.

Pemungutan, penatausahaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi keolahragaan dan kepemudaan.



2.



3.

Pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan baik lingkat Kecamatan, Kota Administrasi, Provinsi, Nasional dan International yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda;

3.

4.

Data Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pernuda di bawah pengelolaan Dinas Olahraga dan Pemuda;

5. Data organisasi keolahragaan

I

dan kepemudaan di bawah koordinasi Dinas Olahraga dan Pemuda;



Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republlk Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2

Undang-Undang Republlk Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infarmasi Publik, Pasal 17 huruf h;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publlk,

5. Usulan Baperjab; 6.

Nota dinas;

7.

Laporan hasH rapat.

77

Tugas

Fungsi

Jenis Permintaan Informas; Publik 6. Informasi tarif relribusi keolahragaan dan kepemudaan pada sarana dan prasarana yang dike/ola Dinas Olahraga dan Pemuda.

Jenis Informasi vang Dikecualikan

Dasar Hukum Pasal 17 huruf i.

28. Oinas Perindustrian dan Energi Provinsi OKI Jakarta

1.

Tugas Penyelenggaraan Industri dan Energi.

Fungsi 1. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan usaha industri dan energi; 2. Penelitian geologi perkolaan dan pengembangan rancang bangun, perekayasaan, alih teknoiogi dan penerapan tekn%gi tepat guna dibidang industri dan energi termasuk energ; terbarukan; 3. Penataan dan penyerasian pencahayaan kola; 4. Pemungutan. penatausahaan. penyetoran. pelaporan dan pertanggungjawaban I penerimaan retribusi di

Jenis Permintaan Informasi Publik 1. RKA & Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA); 2.

Rencana Umum Pengadaan

Barangl Jasa; 3. Peraluran-peraturan yang berhubungan dengan perizinan bidang Industri dan Energi; 4.

Renstra Dinas. LAKIP. Laporan Tahunan;

5. Tupoksi dan Profil Dinas; 6.

Rencana Kerja Dinas;

7. Sural Kepulusan. Instruksi. Surat Edaran; 8. Standar Operasional Prosedur (SOP); 9.

Jenis dan persyaratan perizinan;

10. Mekanisme perizinan usaha di

Jenis Informas; yang Dikecualikan 1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah; 2. Laporan keuangan sebelum di audit; 3.


4.


5.

Usulan Baperjab;

6.

Nota dinas;

7.


8.

Dokumen Proses Pelelangan yang belum selesai.

Dasar Hukum 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 lentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal17 huruf c; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

78

Tugas

Fungsi Bidang Industri dan Energi.

Jenis Permintaan Informasi Publik bidang Industri dan Energi; 11. Surat Perjanjian Kerjasamal Kontrak; 12. Laporan keuangan; 13. Data penurunan tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta; 14. Data pembangunan Sumur Resapan; 15. Data penggunaan energi terbarukan; 16. Data retribusi usaha Migas; 17. Data industril usaha Migas (SPBG/SPBU) ketenagalistrikan (Genset); 18. Data existing Bidang Industri dan Energi; 19. Data pertumbuhan usaha industri, termasuk industri kecil dan menengah; 20. Data retribusi usaha industri; 21. Data lampu PJU terpasang; 22. Data kWH Meter PJU terpasang; 23. Data tagihan rekening PJU; 24. Data retribusi pelayanan perbekalan dan peralatan PJU (Mobil Tangga).


Dasar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasa117 huruf i.

79

29. Dhas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Meaksanakan Pelgelolaan Rumah SUlun (Sesuai Pergub Nomor 1 43 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organ/sasi dan Tata kerja Unit Rumah Susun)

Fungsi 1. Penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Rumah Susun; 2. Pemantauan, monitoring, dan evaluasi kelayakan penghunian/ penggunaan rumah susun; 3. Pengelolaan retribusi penghunian/ penggunaan rumah susun; 4. Pelaksanaan pengembangan teknis pengelolaan rumah sus un; 5. Pemeliharaan dan perawatan kebersihan, keindahan, dan keamanan Iingkungan rumah susun; 6. Pelaksanaan inventarisasi dan seleksi para calon penghun/ rumah susun; 7. Pelaksanaan bimbingan. penyuluhan dan kansultasi teknis bagi calon atau penghuni rumah susun; 8. Pengawasan, pengendalian, dan penertiban penghunian/ penggunaan satuan rumah susun baik dari seqi



2.


2. Laporan keuangan sebe/um di audit;

3.

Data dan Informasi Ketersediaan Unit Rumah Susun Sederhana Sewa;


4.

Informasi Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa;

5.

Data dan Infarmas/ Sarana dan Prasarana Rumah Susun yang difasilitasi;

6.

Infarmasi persyaratan sewa unit hunian rumah susun;

4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Infarmasi identitas penghuni rumah sus un; 9. Infarmasi perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun;

7.

Infarmas; Tata Tertib Penghunian Rumah Susun;

8.

Informasi Lakasi Rumah Susun;

1O.lnfarmasi biaya Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun;

9.

Infarmasi Tipe Hun/an;

11. Data Proses Perencanaan;

10. Infarmasi Prasedur Penertiban;

12. Dakumen Surat Izin Peru mahan;

11. Peraturan Perundang-undangan tentang perumahan;

13.Dakumen Buku Tanda Pemilikan Peru mahan (BTPP);

12. Data jumlah penghuni rumah susun;

14. Dokumen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Rumah Susun);

13. Penerimaan Retribusi Sewa Rumah Susun;

15. Dakumen Penghunian Tanpa Hak;

14. Peraturan-peraturan tentang

16. Dakumen Pelaksanaan

Dasar Hukum Undang-Undang 1. Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publ/k, Pasal 17 huruf e; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Namor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Namar 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 5. Untuk Point 9 dan 10 masuk ke Jenis

80

Tugas

I

Fungsi peruntukan maupun dari segi status haknya;

9. Pengelolaan prasarana dan sarana rumah susun. (Sesuai Pergub Nomor 143 Tahun 2010) 2. Menyelenggarakan Perumahan, permukiman dan pembinaan teknis Gedung Pemerintah Daerah.

Pergub Nomor 139/2009 tentang Organisasi dan Tala Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

3. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Teknis dalam hal Pengadaan lahan, Pernbangunan Peru mahan dan Perawatan Rumah Susun:

Pergub Nomor 139/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

a. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Bangunan Perumahan sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. Menyiapkan pelaksanaan

Jenis Permintaan Informasi Publik Perencanaan Bangunan Gedung Pemerintahan;

15. Tahapan Asistensi & Pengesahan Gambar; 16. Project-project inhouse: a. Pembangunan Gedung DPRD; b. Pembangunan Islamic Center; c. Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan; d. Pembangunan Gedung Rancho Indah. 17. Project-project outhouse: a. Pembangunan Kantor Lurah dan Camat; b. Pembangunan Gedung Sekolah; c. Pembangunan Puskesmas; d. Pembangunan Balai Warga, dll. 18. Persyaratan perencanaan (untuk Konsultan): a. Surat Pengantar dari KPA, Kepala Dinas; b. Advice Planning;

Jenis Infarmas; yang Oikecualikan Pengosongan Tanpa Hak;

17.Rencana awal pembelian tanah; 18. Rencana awal pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan; 19.Penawaran tanah; 20.Musyawarah Harga; 21.Pelepasan Hakl Pembayaran; 22.Sertifikat.

Oasar Hukum Informasi yang dikecualikan dikarenakan unluk peraturannya masih dalam proses pembahasan dengan dewan. Untuk saat ini masih menggunakan data yang lama.

81

Fungsi

Tugas koordinasi pengadaan lahan untuk perumahan;

d. Sondir.

19. Peraturan-peraturan tentang

c. Melakukan penelitian legal aspek pengadaanlahan untuk pembangunan perumahan;

perumahan dan permukiman;

20. Peraturan-peraturan tentang rumah susun;

21. Program kegiatan Dinas

Peru mahan dan Gedung Pemda;

d. Melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan;

22. Pelayanan penghunian perumahan;

23. Protap pelayanan penghunian

e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengadaanlahan untuk pembangunan perumahan; f.

peru mahan dan rumah susun sederhana sewa yang· dibangun Dinas Perumahan dan Gedung Pemda;

24. Persyaratan surat izin perumahan;

Menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembangunan perumahan;

25. SK/Izin Prinsip Gubernur; 26. Program Pembangunan Rumah Susun;

27. Hasil Pembangunan Rumah Susun;

g. Melaksanakan Pembangunan Perumahan; h. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan konstruksi

Jenis Permintaan Informasi Publik c. Pei! Banjir;

28. Lokasi Pembangunan Rumah Susun;

29. Lokasi Perbaikan Rumah Susun;

I


;

Dasar Hukum

82

Tugas pembangunan perumahan; i.

j.

Fungsi

Menyiapkan pelaksanaan koordinasi perawatan dan perbaikan bangunan rumah susun;

31, Data jumlah lahan yang sudah dibebaskan untuk peru mahan,

Melaksanakan perawatan dan perbaikan rumah susun.

4. Melaksanakan perencanaan penataan Ii ngkungan perumahan dan permukiman, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan pembangunan perumahan dan pelayanan atas penghunian perumahan, melaksanakan perencanaan, pengawasan, bimbingan teknis pengawasan pembangunan perawatan bangunan gedung pemerintah daerah di wilayah Kota Administrasi.

Jenis Permintaan Informasi Publik 30, Data jumlah lokasi yang sudah dibebaskan untuk perumahan;

Pergub Nomor 139/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.


Dasar Hukum

83

30.

Onas Tata Ruang Provinsi OKI Jakarta

Tugas 1. Mdaksanakan peencanaan penanfaatan dan peJgendalian tata ruang seta penyelenggaraan urusan pertanahan; 2.

Mengkaji dan mengevaluasi serta merencanakan fasililas sosial dan fasilitas umum serta penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;

3. Mengkaji dan mengeva/uasi serta merencanakan penyediaan ruang terbuka publik, ruang terbuka non hijau, ruang untuk miligasi bencana dan ruang keselamatan serta sarana pelengkapnya; 4. Melakukan koordinasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan sarana kota dengan unit terkait;

5. Menyusun standardisasi

Fungsi 1. Penyusunan dan pe/aksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tata Ruang; 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyelenggaraan tugas perencanaan. pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota serta penyelenggaraan urusan pertanahan; 3. Perencanaan tata ruang kota; 4. Pemanfaatan tata ruang kota;

5. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota;





3. Kontrak/ perjanjian dengan pihak ketiga

3. Lembar Disposisi Sura! Masuk dan Keluar;

4. RTRW (Rencana Tala Ruang Wilayah);

4. Perbal Sural Keputusan;

5. UDGL (Panduan Rancang Kola);

7. Laporan hasil rapat;

7. RDTR (Rencana Detail Tata

8. Kepemilikan menara Telekomunikasi Makrocell.

Ruang Kecamatan)/ RRTRWC (Rencana Rinci Tata Ruang Wi/ayah Kecamatan); 8. Master Plan;

9. Lembar Rencana Kota skala 1:1000; 10.Rencana Trace Infrastruktur;

7. Fasilitasi pengadaan tanah

11. Rencana Trace Utilitas Kota;

8. Pelayanan di bidang tata ruang kota dan pertanahan;

9. Penyelenggaraan sistem informasi tata ruang kota dan pertanahan;

6. Nola dinas;

6. Peraturan-peraturan ketataruangan.

6. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan; untuk kepentingan umum;

5. Usulan Baperjab;

12.Pola persebaran menara Telekomunikasi Makrocel/; 13.Data menara telekomunikasi Makrocell. 14.Jenis dan penggunaan

9. Letak server; 10. /P Address; 11. Source code aplikasi sistem informasi. 12. Proses pengadaan barang dan jasa.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

84

Tugas sa-ana kola.

Fungsi 10. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggunruawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, penerimaan retribusi tata ruang kota dan pertanahan; 11. Pembina an dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis bidang tata ruang kota dan pertanahan; 12. Pengembangan kawasan sentra primer; 13. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana tata ruang dan pertanahan; 14. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan daerah; 15. Pengelolaan kepegawaian. keuangan. barang dan ketatausahaan Dinas Tata Ruang;dan 16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

Jenis Permintaan Informasi Publik bangunan; 15.lntensitas bangunan; 16.Status kepemilikan; 17. Data peruntukan pemanfaatan tata ruang; 18. Rencana peruntukan dan intensitas bangunan. 19. Data jumlah sengketa tanah yang telah terselesaikan; 20.Jenis dan prosedur pelayanan ketataruangan; 21.Status berkas permohonan; 22.Data lokasi dan luas RTH existing; 23. Peta Dasar; 24. Persyaratan Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT); 25. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT); 26. Peta Lembar Rencana Kota (LRK); 27. Koordinat KPI 8M; 28.lnformasi retribusi tata ruang; 29. Penerimaan retribusi tata ruang; 30. Data dan informasi tentang Urban Desion Guide Line


Dasar Hukum

I

85

Tugas

Fungsi fungsi.

, Jenis Permintaan Informasi PubJik (UDGL);


Dasar Hukum

31. MasterPlan sentra primer.

31.

Sablan Polisi Pamong Praja Provinsi OKI Jakarta

Tugas 1. Memelihara dan m61yelenggarakan kelenteraman dan kelertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Fungsi

1. PenyusunanRencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bagian Tata Usaha; 2. Pelaksanaan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Usaha;

3. Perumusan kebijakan teknis peiaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;

4. Pelaksanaan kelenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;

Jenis Permintaan Informasi Publik 1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasil Kabupaten Administrasi;

3. Rencana Umum Pengadaan Barangl Jasa; 4. Peraturan Perundang-undangan tenlang Satpol PP;

5. Pedoman dan petunjuk teknis kelertiban masyarakal, prasarana dan sarana kota serta teknis penanganan pengaduan masyarakal, dan penyuluhan;

6. Data hasil kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sesuai

Jenis Informasi yang DikecuaJikan 1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah; 2. Laporan keuangan sebelum di audit;

Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Oaerah;

3. Lembar Disposisi Sural Masuk dan Keluar; 4. Perba I Surat Keputusan;

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasH rapat 8. Biodata Pegawai beserta Keluarga Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Dokurnenl Berkasl Arsip (hardcopy) maupun softcopy;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf c;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Pravinsi DKI Jakarta; Nomer 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf 1D. Perbal Tindak Lanjut Pelanggaran i; Disiolin Peqawai Pemerintah

9. Listing Gaji Pegawai Pemerintah

86

Tugas

Fungsi 5. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 6. Pelaksanaan kaordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan aparat kepelisian negara • penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; 7. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan metaati peraturan daerah dan peraturan gubernur;

8. Pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat; 9. Pembinaan dan pengembangan PPNS Satpal PP; 10. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 11. Penyediaan.

Jenis Permintaan Informasi Publik dengan bidang tugasnya; 7.

Data hasil pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

8. Laporan Hasil Penelitian dan pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

5.

11. Siadata Pegawai Pemerintah PraYinsi DKI Jakarta yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin; 12. Dokumen Surat Panggilan Pegawai yang mendapat hukuman disiplin;

Peraturan Pemerintah Nemer 10 Tahun 1983 je Peraturan Pemerintah Nemer 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

7.

Peraturan Pemerintah Nemer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

13. Dokumen Serita Acara Pemerlksaan Pegawai yang mendapat hukuman disiplin;

15. Surat Keputusan Hukuman Disiplin; 16. Siedata Pegawai Satpol PP Prayinsi DKI Jakarta yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan lebih dari satu;

10. Hasil penelitian dan pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

17. Dekumen Surat Panggilan Pegawai yang mendapatkan izin/ penalakan perceraian lebih dari satu; 18. Daftar nilai DP-3 PNS;

!

19. Dekumen Serita Acara Pemeriksaan Pegawai yang mendapatkan izin/ penalakan perceraian atau perkawinan lebih

Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Namar 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i;

6.

14. Dekumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pegawai yang mendapat hukuman disiplin;

9. Data hasil pengawasan dan pengendalian terhadap ketertiban masyarakat. prasarana dan sarana perkotaan. serta menangani penyelesaian sengketa dan pengaduan masyarakat;

11. Pedoman juknis pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan peraturan protekaler dan objek yital serta kerja sama dengan aparat ketertiban dan instansi terkait;

Jenis Informasi yang Dikecualikan ProYinsi DKI Jakarta;

87

Tugas

FunQsi penatausahaaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja; 12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang,dan ketatausahaan satpol pp; 13. Pelaporan dan pertanggunruawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Jenis Permintaan Infarmasi Publik 12. Data operasi penegakan peraturan; 13. Pelaksanaan operasional penertiban serta kerjasama antar aparat penertiban;

Jenis Informasi yang Dikecualikan dari satu; 20. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pegawai yang mendapatkan izinl penolakan perceraian atau perkawinan lebih dari satu;

14. Hasil penyelidikan, penyidikan dan pengajuan berkas perkara pelanggaran Perda untuk diadukan ke pengadilan;

21. Strategi teknis Ketertiban Masyarakat, Prasarana dan Sarana Kota;

15. Standar kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

22. Laporan berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Ketertiban Masyarakat dan Sarana Kota;

16. Data hasil diklat Pembentukan Polisi Pamong Praja Tingkat Dasar;

23. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ketertiban Masyarakat dan Sarana Kota;

17. Data hasil diklat pembentukan Polisi Pamong Praja Tingkat Lanjutan; 18. Data hasil kegiatan Mental, Fisik dan Disiplin (MFD); 19. Data hasil diklat Scuba Diving Dasar; 20. Data hasil diklat Scuba Diving Lanjutan; 21. Data hasil kegiatan sosial; 22. Data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan Pemolisian masyarakat bagi Aparat;

24. Proses penyelidikan dan penyidikan; 25. Hasil pelaksanaan koordinasi kerjasama aparat ketertiban dan instansi terkait lainnya; 26. Data Identitas nama perusahaan yang memiliki izin UndangUndang Gangguan.

Dasar Hukum

88

Tugas

Fungsi

Jenis Permintaan Informasi Publik 23. Data hasil monitoring melalui CCTV seluruh kejadian baik banjir, tawuran maupun bencana sosial;

24. Pedoman. petunjuk teknis perlindungan masyarakat, kesiagaan, pengerahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;

25. Data hasil pendayagunaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi masyarakat;

26. Data hasil pemetaan daerah rawan bencana dan gangguan sosia!.

27. Pedoman petunjuk teknis dan pengadministrasi perizinan tempat usaha;

28. Pedoman petunjuk teknis penentraman, penertiban dan pengawasan tempat usaha. termasuk usaha hiburan dan rekreasi;

29. Pedoman petunjuk teknis penentraman, penertiban dan pengawasan tempat usaha, termasuk usaha hiburan dan rekreasi;

30. Tarif retribusi Undanq-Undanq


Dasar Hukum

89

,

I

Tugas

Fungsi

Jenis Permintaan Informasi Publik Gangguan;

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;

32. Surat Tugas; 33. Surat Teguran (Peringatan I. II dan III);

34. Data penutupan tempat usaha; 35. Data nama perusahaan yang memiliki izin Undang-Undang Gangguan;

36. Data pencabutan Izin usaha; 37. Persyaratan permohonan Izin Baru;

38. Persyaratan permohonan Daftar Ulang;

39. Persyaratan permohonan Balik Nama;

40. Data foto-foto tempat usaha yang melanggar;

41. Surat Penolakan terhadap pemohon Izin Usaha;

42. Surat Penyegelan / Penutupan Tempat Usaha;

43. Surat Pencabutan Izin Usaha; 44. Penerimaan Retribusi Daerah perkegiatan di Bidang oenqendalian dan Penqawasan


Dasar Hukum

90

Tugas

Fungsi

Jenis Perminlaan Informasi Publik Tempal Usaha.


Dasar Hukum



2. Rencana Umum Pengadaan Barangf Jasa;

2.

Laporan keuangan sebe/um di audit;

3. Peraturan yang berkaitan

3.


4.

Perbal Sural Keputusan;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c;

5.

Usulan Baperjab;

6.

Nota dinas;

7.


8.

Hasil monitoring pembinaan penyeienggaraan pemerintahan.

9.

Perjanjian kerjasama yang belum ditetapkan.

32. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

1.

Tugas Tupoksi Biro Tata Pel1lerintahan:

Fungsi Unluk menyelenggarakan lugasnya Biro Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

BiroTala Pemerintahan mempunyai tugas 1. Penyusunan, dan melaksanakan pelaksanaan rencana kerja perumusan kebijakan dan anggaran Biro Tata Pemerintahan; serta mengoordinasikan, mel1lantau, mengevaluasi 2. Perumusan kebijakan danmembina administrasi kependudukan, penanggulangan kebakaran pelaksanaan kebijakan dan bencana, kesatuan administrasi bangsa, politik, perlindungan kependudukan, masyarakat, ketentraman penanggulangan ketertiban, penegakan kebakaran dan bencana, peraturan perundangkesatuan bangsa, politik, undangan daerah, kerjasama dalam negeri, perlindungan dan kota administrasif masyarakat, kabupaten administrasi; ketenlraman, ketertiban, 3. Pengoordinasian penegakan peraturan pelaksanaan kebijakan perundang-undangan

dengan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain: a. Pergub lentang Tupoksi Walikota/ Bupali, Kecamatan dan Kelurahan; b. Pergub tentang RTf RW, LMK, dan Dewan Kota; c. Pergub tentang jumlah dan Luas wilayah; d. Data nama pejabat Kecamatan dan Kelurahan; e. Data jumlah RTf RW per kelurahan;

f. Data anggola LMK;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

91

TUQas d aerah, kerjasama dalam fl egeri, dan kola administrasil kabupaten a dministrasi.

Fungsi administrasi kependudukan, penanggulangan kebakaran dan bencana, kesatuan bangsa. politik. perlindungan masyarakat. ketentraman. ketertiban. penegakan peraluran perundangundangan daerah, kerjasama dalam negeri. dan kota administrasil kabupaten administrasi; 4. Pembinaan peJaksanaan tugas pemerintahan di kota administrasil kabupaten administrasi; 5.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, penanggulangan kebakaran dan bencana, kesatuan bang sa. politik, perlindungan masyarakat, ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan perundangundangan daerah, kerjasama dalam negeri, dan kota administrasil kabupaten administrasi;

6. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dalam negeri; 7.

Penelitian, pengkajian. dan Denvaiian bahan

Jenis Permintaan Informasi Publik g. Data perjanjian kerjasama antar kota dan daerah; (Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 1 huruf e) h. Data nama provinsi atau kola yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan bidang yang dikerjasamakan; i. Persyaratan dan prosedur permohonan izin penelitian; j. Data pelaksana tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.


Dasar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

92

Tugas

Fungsi pengembangan wilayah;



Dasar Hukum

8. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

9. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang. dan ketatausahaan Biro Tata Pemerintahan; dan

10. Pelaporan dan


33.

1.

Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Melaksanakan 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyusunan, penyerasian, dan anggaran Biro Hukum; penyelarasan, harmonisasi. 2. Penyiapan. perumusan, penyusunan, penyelarasan, pengundangan, pUblikasi harmonisasi dan dan dokumentasi pengundangan peraturan peraturan perundangperundang-undangan undangan daerah, serta daerah; pemberian pertimbangan, 3. Penelitian, pengembangan bantuan, perlindungan,


Jenis Informasi yang OikecuaJikan 1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah;


2.

3. Peraturan perundang-undangan


pusat; 4. Peraturan perundang-undangan daerah; 5. Data penyesuaian dan evaluasi

Laporan keuangan sebelum di audit; Keluar;

4.


5.

Usulan Baperjab;

i6 .

Nota dinas;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 14 Tahun 2008 Tentan,"

93

Tugas perelitian dan pengembangan hukum.

Fungsi dan evaluasi hukum;

Jenis Permintaan Informasi Publik naskah kerjasama;

4.

Penyusunan dan evaluasi naskah kerjasama;

5.

Pendokumentasian peraturan perundangundangan daerah;

6. Pendapat hukum mengenai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

6. Publikasi peraturan perundang-undangan daerah; 7. Penyelenggaraan kepustakaan hukum; 8. Pemberian pertimbangan, bantuan dan perlindungan hukum kepada pimpinan, perangkat daerah dan pegawai daerah;

9. Pengoordinasian pembinaan penyidik pegawai negeri sipil; 10. Pengelo/aan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro Hukum; 11. Pelaporan dan pertanggunmawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

7. Data jumlah sengketa tanah; 8. Data jumlah perkara umum dan TUN;

9. Pelaksanaan program Biro Hukum.

,

Jenis Informasi yang Dikecualikan 7. Laporan hasil rapat; 8

Perkara perdata dan TUN yang be/um ada putusan;

9.

Surat bersifat individual (personal);

10. Hasil penyidikan pegawai negeri sipil.

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infarmasi Publik, Pasal 17 huruf h; Undang-Undang 4. Republik Indonesia Nomar 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infarmasi Publik, Pasal 17 huruf i.

94

34. Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi OKI Jakarta Fungsi Melaksanakan perumusan, 1. Penyusunan dan pem binaan, pemantauan dan pelaksanaan Rencana evaluasi kelembagaan, Kerja dan Anggaran (RKA) ketatalaksanaan, pelayanan Biro Organisasi dan publ i k, analisis jabatan, Tataiaksana; analisis beban kerja dan 2. Perumusan kebijakan pelaporan, pengelolaan penataan kelembagaan, kepegawaian Sekretariat ketatalaksanaan, Daerah, serta pelayanan publik, analisis pengoordinasian kebijakan jabatan, analisis beban pengeloiaan kepegawaian kerja dan pelaporan; dan sistem informasi daerah. 3. Pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, ana lisis jabatan, analisis beban kerja dan pelaporan; 4. Pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis jabatan, analisls beban kerja dan pelaporan; 5. Pemantauan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, ana lisis jabatan, analisis beban kerja dan pelaporan; 6. Evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan,

Jenis Permintaan Informasi PubJik 1. RKA & Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);




3. Peraturan perundang-undangan mengenai penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis jabatan, analisis beban kerja dan pelaporan;


4. Peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas, kode, stempel, kop naskah dinas dan papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPDI UKPD); 5. Peraturan perundang-undangan mengenai pakaian dinas dan atributnya;

6. Peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi perlengkapan/ peralatan kerja dan penataan ruang kantor; 7. Laporan akuntabilitas Sekretariat Daerah; 8

LaDoran penvelenqqaraan

4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab;

6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 5. Undang-Undang Republik Indonesia

95

!

,

Tugas

Fungsi pelayanan pubJik, anaJisis jabatan, anaJisls beban kerja dan pelaporan; 7 Penyusunan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi tata naskah dinas, kode, stempel, kop naskah dinas dan papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerahl Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPDI UKPD); Penyusunan, pembinaan. 8. pemantauan. dan evaluasi pakaian dinas dan atributnya; 9. Pembakuanl standardisasi perlengkapanl peralatan kerja dan penataan ruang kantor; 10. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah; 11. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah; 12. Pengoordinasian kebijakan pengelolaan kepegawaian dan sistem informasi daerah; 13. Pengoordinasian, penghimpunan dan penyusunanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Penqelolaan kepeqawaian,

Jenis Permintaan Informasi Publik Pemerintah Daerah.


I

,

Dasar Hukum Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kelerbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

96

Tugas

Fungsi keuangan, barang dan ketatausahaan Biro Organisasi dan Tatalaksana; 15. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan funqsi.



Dasar Hukum

35. Biro Kepala Oaerah dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Bagian Tata Usaha Pirnpinan mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan ketatausahaan;

Fungsi 1.

2. Terselenggaranya Korp Diplomatik. pengaturan dan pelayanan tamu resmi, penyiapan fasilitas pelayanan tamu resmi, serta pengurusan administrasi dan dokumen perjalanan dinas Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b. Menyusun naskah sambutanl pidato, makalah dan kertas kerja;

c. Menyiapkan kelengkapan dan fasilitas kerja serta pengelolaan keuangan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur.

Terselenggaranya ketatausahaan. dan kebutuhan pimpinan;

3.

Terselenggaranya Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta denqan Pemerintah Kotal





2. Rencana Umum Pengadaan

2. Laporan keuangan sebelum di

Barangl Jasa; 3. Data kegiatan pimpinan daerah; 4. Sambutan Pimpinan Daerah; 5. Data perjalanan dinas; 6. Data pelayanan tamu;

audit; 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar; 4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab;

7. Data kerjasama dan MOU internasional;

6.

Nota dinas;

7.


8. Data sister city;

8.

9. Data organisasi dan event internasional;

Kegiatan pimpinan yang sifatnya dirahasiakan;

9.

Korespondensi diplomatik antar negara;

10. Data pelayanan keprotokolan;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggunqjawab

97

Tugas 2.

Balian Pelayanan Korps D ipbmatik dan Perjalanan Dims mempunyai tugas: a_ Mengordinasikan pemberian pelayanan Ierhadap korps diplomatik sepanjang lIlerupakan kewenangan Daerah; b.

l,.1engatur dan lIlemberikan pelayanan tamu Pemerintah Provinsi DKJ Jakarta;

c.

Menyiapkan fasilitas tamu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

d.

Mengurus administrasi dan dokumen perjalanan dinas Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Bagian Kerjasama Luar Negeri dan Event International mempunyai tugas: a. Menghimpun bahan kajian; b. Menyiapkan proses

Fungsi Daerah di Luar Negeri; 4.

Terselenggaranya penjadwalan dan penyiapan acara Pimpinan Daerah.

Jenis Permintaan Informasi Publik 11. Data diklat dan seminar ke iuar negeri; 12. Data hibah internasional; 13. Data jamuan resmi.

Jenis Informasi yang Dikecualikan 10. Posisi daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil dalam hubungannya dalam negosiasi internasionai; 11. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; 12. Data aset dan pelayanan Korps diplomatik.

Dasar Hukum Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

98

Tugas

Fungsi


pengesahan dan pedoman pelaksanaan;

c.

Mengevaluasi dan melaporkan hubungan kerjasama yang d ijalin oleh Pernerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kotal Daerah Luar Negeri, keikutsertaan pada organisasi dan Event International;

d. Merumuskan Perjanjian Internasional serta bidang kerjasarna Teknik dan Jasa Ekonomi Luar Negeri.

4. Bagian Protokol rnempunyai tugas: a. Menjadwalkan dan menyiapkan acara; b. Mencetak, menggandakan dan mendistribusikan undangan acara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; c.

Menqanalisa dan

I


Dasar Hukum

99

Tugas mengevaluasi acara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah atau Pejabat yang mewakili; d. lAengoordinasikan dan menyelenggarakan acara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah atau Pejabat yang rnewakili; e. Menyelenggarakan kegiatan jamuan lesmi; f.

Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana acara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Fungsi



Dasar Hukum

I

100

36. Biro Perekonomian Setda Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. MeJa\sanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, menantau, mengevaluasi dan lIlembina penyelenggaraan kebijakan ke pariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah,perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi.

Fungsi 1.

2.

3.

Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biro perekonomian; Perumusan kebijakan penyeJenggaraan tugas kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modai, dan promosi; Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertan/an,




1.

Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah;


2.


3. Data penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta;

3.


4. Data potensi investasi;

4.


5. Data promosi investasi;

5.

Usulan Baperjab;

6. Data BUMD;

6.

Nota dinas;

7. Laporan keuangan SUMO;

7.


8. Laporan kinerja BUMO;

8.

Informasi mengenai Kebijakan Perusahaan Oaerah;

9.

Ident/tas pengurus SUMO;

9. Data penanaman modal; 10. Data Dana Bergulir; 11. Data Perpasaran Swasta; 12. Data produk kreatif daerah; 13. Data produk unggulan daerah; 14. Data Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 15. Data tentang energi; 16. Data perdagangan; 17. Data Pekan Produk Kreatif Oaerah. 18. Penanaanan dan oenaendalian

10. Data potensi energi (SDA); 11. Data pasokan bahan bakar untuk kebutuhan angkutan umum terbatas.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pubiik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

101

Tugas

Fungsi

kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal, dan promosi; 4.

5.

Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan kepariwisataan. kebudayaan. ketenagakerjaan. transmigrasi. usaha perhubungan. perindustrian. energi. koperasi, usaha mikro. kecil dan menengah. perdagangan, pertanian. kelautan. kehutanan. ketahanan pangan. penanaman modai. dan promosi; Pembinaan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan. kebudayaan. ketenagakerjaan. transmigrasi. usaha perhubungan, perindustrian. energi. koperasi. usaha mikro. keell dan menengah. perdagangan, pertan ian, kelautan, kehutanan. ketahanan panqan,


lalu Iintas di DKI Jakarta; 19. Data pelayanan angkutan umum; 20. Data lalu Iintas di DKI Jakarta; 21. Data jumlah kendaraan angkutan umum; 22. Data peremajaan angkutan umum; 23. Data moda transportasi pUblik; 24. Data pariwisata dan kebudayaan; 25. Data ketenagakerjaan; 26. Data Balai Latihan Kerja; 27. Data transmigrasi; 28. Data usaha perhubungan. 29. Data ekonomi makro dan mikro; 30. Data ketahanan pangan; 31. Data pertanian; 32. Data kelautan; 33. Data kehutanan.


Dasar Hukum

l

102

Tugas

Fungsi



,

Dasar Hukum

penanaman modal, dan promosi; 6.

Perumusan, pemantauan, dan pengendalian kebijakan ekonomi mikro dan ekonomi makro daerah;

7.

Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan biro perekonomian; dan

8.

Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

37.Biro Umum Setda Proyinsi OKf Jakarta Tugas 1. Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan,

FunQsi 1. Penyusunan, pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biro Umum; 2. Perumusan kebijakan ketalausahaan Pemerintah Daerah, pengelola keuangan, kerumahtanqqaan dan asel



2. Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa.



Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undanq-Undanq

103

,

Tugas kerumahtanggaan dan aset Sekrelarial Daerah seta pengamanan konpleks Balaikota (Pasa! 22 ayat (1) Pe:aturan Daerah Nanor 10 Tahun 2008).

Fungsi Selda serta pengamanan kompleks Balaikota: 3. Pelaksanaan kebijakan ketatausahaan Pemerintah Daerah, pengelola keuangan, kerumahtanggaan dan aset Setda serta pengamanan kompleks Balaikota; 4. Pembinaan ketatausahaan Perangkat Daerah; 5. Pengelolaan sandi dan telekomunikasi Balaikota dan Rumah Dinas; 6. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro Umum; 7. Pelaporan dan pertanggunruawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. (Pasa! 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomar 10 Tahun 2008).


Jenis Informasi yang Dikecualikan I 4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat 8. Kode akses elektronik (password);

9. Daftar nilai DP3 PNS; 10. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijaluhi hukuman disiplin; 11. Biodata elektronik PNS (database ); 12. Dokumen! Berkas! Arsip PNS; 13. Data dan identilas PNS yang mengajukan izin perceraian! perkawinan; 14. Arsip dinamis yang sifatnya rahasia; 15. Berita rahasia melalui proses persandian; 16. Data konfigurasi jaringan telekomunikasi bala/kota dan rumah dinas; 17. Database gedung komplek Balaikota.

Dasar Hukum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kete rbukaan Infarmasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

104

38. Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi OKI Jakarta 1.

Tuaas Fungsi rvIelaksanakan 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja perumusan kebijakan, dan anggaran Biro Prasaran rnengkoordinasikan, dan Sarana Kota; rnemantau, 2. Perumusan kebijakan rnengevaJuasi dan pembangunan prasarana rnembina pembangunan kota, sarana perumahan, presarana kota, sarana pemukiman, gedung perumahan, pemerintah daerah, pemukiman, gedung prasarana dan sarana pemerintah daerah, transportasi, utilitas dan sarana dan prasarana kelengkapan kota; transportasi, utilitas 3. Pengoordinasian serta kelengkapan kota. pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana kota, sarana perumahan, pemukiman, gedung pemerintah daerah, prasarana dan sarana transportasi, utilitas dan kelengkapan kota; 4. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pembangunan prasarana kota, sarana peru mahan, pemukiman, gedung pemerintah daerah, prasarana dan sarana transportasi, utilitas dan kelengkapan kola;




2.

3. Data perumahan dan pemukiman;


4. Data gedung pemerintah daerah; 5. Data sarana transportasi;

6. Data utilitas dan keiengkapan kota; 7. Data pembangunan prasarana kota.


4. Perbal Surat Keputusan; 5.

Usulan Baperjab;

6. Nota dinas; 7.

Laporan hasil rapat.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, PasaJ 17 huruf h;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2008 Tenlang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal17 huruf i.

105

Tuaas

Fungsi 5. Pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana kota, sarana perumahan, pemukiman, gedung pemerintah daerah, prasarana dan sarana transportasi, uti/itas dan kelengkapan kota;

Jenis Permintaan Informasi Publik!


I

Dasar Hukum

6. Pengelolaan kepegawaian, keuangan. barang dan ketatausahaan prasarana dan sarana kota; 7. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

39. Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Proyinsi OKI Jakarta

1.

Tugas Melaksanakan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kebijakan, mengevaluasi dan membina pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan lingkungan hid up.

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; 2. Mengoordinasikan kebijakan-kebijakan pembangunan tata ruang dan lingkungan hid up;

3. Pemantauan dan


Jenis fnformasi yang Dikecualikan 1. Ookumen pertanggungjawaban keuangan daerah;



3. Dokumen program kegiatan.


5. Usulan Baperjab;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

106

Tugas

Fungsi pengevaluasian peJaksanaan pembangunan tata ruang dan Jingkungan hid up;


Jenis Informasi yanCl Dikecualikan 6. Nota dinas;

7. Laporan hasil rapat; 8. Surat menyurat internal.

4. Pembinaan terhadap pelaksanaan pembangungan tata ruang dan Jingkungan hidup;

Dasar Hukum 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

5. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan;

6. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

40.Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi OKI Jakarta Tugas

1. Melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaJuasi dan membina administrasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Derempuan,

Fungsi

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Kesejahteraan Sosial; 2. Perumusan kebijakan;

3. Pengoordlnasian pelaksanaan kebijakan;

4. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan;


1. RKA & Dokumen Pelaksana


1. Ookumen pertanggungjawaban

Anggaran (OPA);

keuangan daerah;


2.

3. Kebijakan-kebijakan tentang

3. Lembar disposisi surat masuk dan

, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

Laporan keuangan sebelum di audit; keluar;

4.

Perbal surat keputusan/ surat-surat dinas;

5.

Usulan Baperjab;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

107

Tugas anak dan kelJarga berencana.

Fungsi

5. Pembinaan pelaksanaan kebijakan;

6. Penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan; 7. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan;

Jenis Permintaan 'nformasi Publik 4. Data dan informasi ten tang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.


6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Surat menyurat internal antar SKPD, antar pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta;

9. Data personal kepegawaian;

8. Pelaporan dan pertanggunruawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

10. Data dan informasi hasil evaluasi dan monitoring;

Oasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 hunuf i.

11. Kesimpulan-kesimpulan rapat internal dengan SKPD terkait.

41.8iro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi OKI Jakarta Tuaas 1. Melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina administrasi penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan,

Funasi 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; 2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan



2.



3.

Informasi persyaratan dan prosedur tentang Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Tempat Ibadat di Provinsi DKI Jakarta;

4.

Data dan infomasi tentang


5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas;

Oasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentana

108

Tugas perpustakaan daerah, k earsipan daerah dan mental spiritual.

Fungsi mental spiritual; 3. Pengoordinasia n pelaksanaan kebijakan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan mental spiritual; 4.

Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan mental spiritual;

5. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan mental spiritual;

Jenis Permintaan Informasi Publik Pendidikan Dasar dan Menengah; 5.

Data dan informasi tentang bantuan sosial dan keagamaan;

6.

Data dan informasi tentang penyelenggaraan olahraga Nasional;

7.

Data dan informasi tentang lembaga keagamaan;

8.

Data dan informasi tentang pelayanan haji;

9.

Data beasiswa pendidikan;

10. Data rumah ibadat; 11. Data atlet berprestasi; 12. Data perpustakaan daerah Provinsi DKI Jakarta; 13. Data dan informasi ten tang lembaga kepemudaan; 14. Data sarana dan prasarana olahraga;

6.

Fasilitas kegiatan mental spiritual;

15. Data sekolah dan perguruan tinggi;

7.

Penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan makro sistem pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, Deroustakaan daerah dan

16. Data siswa berprestasi; 17. Data arsip daerah.

Jenis Informasi yang Dikecualikan 7. Laporan hasH rapat.

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

I

109

Tugas

Fungsi mental spiritual;

8. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; dan 9. Pelaporan dan




Dasar Hukum

2011 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents