2009 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/538/KPTS/013/2009 TENTANG LEMBAGA PENERIMA HIBAH PROGRAM MUATAN LOKAL ANTI KKN DALAM BENTUK PEMBUATAN KANTIN KEJUJURAN MELALUI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah ditetapkan oleh Pemerintah dan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah ; b. bahwa dalam rangka mengembangkan kurikulum pendidikan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka perlu sejak dini ditanamkan nilai, sikap dan perilaku terpuji di Sekolah yang dilaksanakan pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) ; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b serta dalam rangka menggerakkan semua elemen pendidikan untuk menciptakan semangat dan dasar pendidikan anti KKN, perlu menetapkan Lembaga Penerima Hibah Program Muatan Lokal Anti KKN dalam bentuk pembuatan Kantin Kejujuran melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur ;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) ; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) ; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

Lembaran Negara Nomor 4286) ; 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nome Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D) ; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri A); 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 165 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2009 ; 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur; 15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/517/KPTS/013/ 2009 tentang Sekolah Model Pendidikan Anti KKN Tingkat Provinsi Jawa Timur ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

2

MEMUTUSKAN Menetapkan, PERTAMA

: a. Lembaga Penerima Hibah Program Muatan Lokal Anti KKN dalam bentuk pembuatan Kantin Kejujuran melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ; b. Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada Lembaga Pendidikan di 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota, masing-masing sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Menugaskan Lembaga Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mengandung prinsipprinsip nilai dan perilaku anti KKN dengan strategi pendalaman dan perluasan yang berbeda pad a setiap jenjang pendidikan ; b. melaksanakan prinsip dan setiap proses pembelajaran dapat dirancang dengan menggunakan metode, media dan sumber belajar yang mengandung muatan nilai dan perilaku anti KKN tertentu ; c. melaksanakan pendekatan integrative yang tidak mengganggu proses pembelajaran semakin aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan ; d. melaksanakan pendekatan integrasi pendidikan anti KKN yang tidak akan menambah beban materi, wktu belajar siswa dan guru yang cukup padat ; e. melaksanakan kegiatan kesiswaan yang dapat dirancang baik dengan muatan nilai dan perilaku anti KKN yang sangat efektif ; f. melaksanakan kegiatan kesiswaan yang memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa untuk melakukan penghayatan, pengalaman terhadap nilai sikap dan perilaku anti KKN dalam kehidupan sehari-hari.

KETIGA

: Membebankan Santuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA pada Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009, Siro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program Selanja Hibah untuk Fungsi Pendidikan, Kode Rekening 5.1.4.05.005.

KEEMPAT

: Dalam pelaksanaan Program Muatan Lokal Anti KKN Tingkat Satuan Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) Provinsi Jawa Timur, Lembaga Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan


3

Provinsi Jawa Timur.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

KEENAM

: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pada tanggal 28 Desember 2009

Tgl 28 - 12 - 2009 No. 538 Th 2009 / E2

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO


4

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR

: 188/538/KPTS/013/2009

TANGGAL

: 28 DESEMBER 2009

LEMBAGA PENERIMA HIBAH PROGRAM MUATAN LOKAL ANTI KKN DALAM BENTUK PEMBUATAN KANTIN KEJUJURAN MELALUI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009 NO

KAB/KOTA

SD

SMP

SMA

SMK

1

2

3

4

5

6

1

Kota Surabaya

SD Negeri Kertajaya I No. SMP Negeri 1 SMA Negeri 5 SMK Negeri 4 207 Surabaya Surabaya Surabaya

2

Kota Malang

SD Negeri Sumbersari 1 SMP Negeri 5 SMA Negeri 5 SMK Negeri 4 Malang Malang Malang Malang

3

Kota Madiun

SD Negeri Madiun

4

Kota Kediri

SD Negeri Kediri

Banjaran

IV SMP Negeri 1 SMA Negeri 2 SMK Negeri 1 Kediri Kediri Kediri

5

Kota Mojokerto

SD Negeri Mojokerto

Kranggan

1 SMP Negeri 2 SMA Negeri 2 SMK Negeri 1 Mojokerto Mojokerto Mojokerto

6

Kota Blitar

SD Negeri Sukorejo 3 Blitar SMP Negeri 3 SMA Negeri 1 SMK Negeri 2 Blitar Blitar Blitar

7

Kota Pasuruan

SD Negeri Tembokrejo 2 SMP Negeri 5 SMA Negeri 2 SMK Negeri 2 Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan

8

Kota Probolinggo

SD Negeri Probolinggo

9

Kota Batu

SD Negeri Ngaglik 1 Batu

SMP Negeri 4 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Batu Batu Batu

10

Kota Gresik

SD Negeri Petro

SMP Negeri 4 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Gresik Manyar Cerme

11

Kab. Sidoarjo

SD Negeri Cemengkalang SMP Negeri 3 SMA Negeri 4 SMK Negeri 1 Sidoarjo Waru Sidoarjo Sidoarjo

12

Kab. Mojokerto

SD Negeri Mojosari

13

Kab. Jombang

SD Negeri Kepanajen II SMP Negeri 1 SMA Negeri 2 SMK Negeri 1 Jombang Tembelang Jombang Jombang

14

Kab. Bojonegoro

SD Negeri 1 Kadipaten SMP Negeri 1 SMA Negeri 2 SMK Negeri 1 Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro

15

Kab. Tuban

SD Negeri 2 Kebonsari SMP Negeri 3 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Tuban Tuban Tuban Tuban

16

Kab. Lamongan

SDN Sidoarjo 1 Lamongan

17

Kab. Madiun

SD Negeri Babadan 01 SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Madiun Balerejo Geger Wonosari

18

Kab. Ngawi

SD Negeri Gemarang 6 SMP Negeri 2 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Kedunggalar Ngawi Ngawi Ngawi

19

Kab. Magetan

SD Muhammadiyah

SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Magetan Magetan Magetan

20

Kab. Ponorogo

SD Negeri 1 Mangkujayan

SMP Negeri 2 SMA Negeri SMK Negeri 1 Balong Jetis Ponorogo Slahung

1

II

Klegen SMP Negeri 4 SMA Negeri 2 SMK Negeri 5 Madiun Madiun Madiun

Sukabumi SMP Negeri 3 SMA Negeri 4 SMK Negeri 1 Probolinggo Probolinggo Probolinggo

Kebondalem SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Puri Mojokerto Sooko Sooko Mojokerto

SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Lamongan Lamongan Lamongan


1

NO

KAB/KOTA

SD

SMP

SMA

SMK

1

2

3

4

5

6

Ponorogo 21

Kab. Pacitan

SD Negeri 1 Pacitan

SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 SMK Negeri 2 Pacitan Pacitan Pacitan

22

Kab. Kediri

SD Negeri Pare Kediri

SMP Negeri 2 SMA Negeri 1 SMK Chanda Pare Kediri Papar Kediri Birawa Pare

23

Kab. Nganjuk

SD Negeri Nganjuk

24

Kab. Blitar

SD Negeri Babadan 01 SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 SMK Negeri Blitar Gandungsari Srengat Blitar Udanawu Blitar Blitar

25

Kab. Tulungagung SD Negeri I Kampung SMP Negeri 1 SMA Katolil St. SMK Negeri 2 Dalem Tulungagung Tulungagung Aquino Boyolangu Tulungagung

26

Kab. Trenggalek

SD Negeri Trenggalek

27

Kab. Malang

SDN Panggungrejo Kepanjen

28

Kab. Pasuruan

SD Negeri Kalirejo Bangil SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 SMK Negeri Pasuruan Pandaan Bangil Pasuruan Purwosari Pasuruan

29

Kab. Probolinggo

SD Negeri Muneg Leres 1

30

Kab. Lumajang

SD Negeri Ditrotunan 1 SMP Negeri 2 SMA Negeri SMK Negeri 1 Lumajang Lumajang Lumajang Tempeh Lumajang

31

Kab. Bondowoso

SD Negeri Curah Poh 1 SMP Negeri 1 SMA Negeri 2 SMK Negeri 2 Curahdami Bondowoso Bondowoso Bondowoso

32

Kab. Situbondo

SD Negeri Situbondo

33

Kab. Jember

SD Negeri Jember Lor 3 SMP Negeri 1 SMA Negeri 2 SMK Negeri 2 Patrang Jember Jember Jember

34

Kab. Banyuwangi

SD Negeri Banyuwangi

35

Kab. Sumenep

SD Negeri Sumenep

36

Kab. Pamekasan

SD Negeri Jungcangcang

37

Kab. Sampang

SD Negeri Rongtengah 1 SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Sampang Sampang Sampang Sampang

38

Kab. Bangkalan

SD Negeri Kemayoran 1

Ganung

1

1 SMP Negeri 1 SMA Negeri 2 SMK Negeri 2 Nganjuk Nganjuk Nganjuk

Ngantru SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Trenggalek Trenggalek Trenggalek 4 SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Singosari Kepanjen Turen

SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Kraksaan Kraksaan Kraksaan

Dawuhan SMP Negeri 1 SMA Negeri 2 SMK Negeri 1 Situbondo Situbondo Panji

Model SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Banyuwangi Giri Banyuwangi Banyuwangi

Pajagalan

1 SMP Negeri SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Pajagalan 1 Sumenep Sumenep SMP Negeri 1 SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Pamekasan Galis Pakong

SMP Negeri 2 SMA Negeri 2 SMK Negeri 1 Bangkalan Bangkalan Bangkalan

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

Tgl 28 - 12 - 2009 No. 538 Th 2009 / E2

Dr. H. SOEKARWO


ttd

2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta. 3. Sdr. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta. 4. Sdr. Dirjen Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Dikdasmen di Jakarta. 5. Sdr. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta. 6. Sdr. Direktur Dikdasmen, Direktorat TK/SD, PLP, SMA, SMK dan PLB di Jakarta. 7. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 9. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 10. Sdr.Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 12. Sdr.Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 13. Sekolah Model Pendidikan Anti KKN dimaksud.


3

2009 TENTANG

Recommend Documents