2009 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOLAKA NOMOR : 050/295/2009 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2009 - 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOLAKA Mengingat

: a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2002 - 2008 BAPPEDA Kabupaten Kolaka telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kolaka; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka dan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kolaka Tahun 2009-2014, maka terhadap Renstra BAPPEDA Kabupaten Kolaka dimaksud perlu diadakan revisi guna menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala BAPPEDA dan PM Kabupaten Kolaka tentang Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA dan PM Kabupaten Kolaka Tahun 2009 - 2014.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

i

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005 - 2025; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2009 - 2014; 12. Keputusan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka. MEMUTUSKAN : Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2009 - 2014. Pasal 1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Tahun 2009 - 2014, yang selanjutnya disebut RENSTRA BAPPEDA dan PM adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2009 sampai dengan 2014. Pasal 2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Tahun 2009 - 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kolaka pada tanggal, Juli 2009 KEPALA BAPPEDA dan PM KABUPATEN KOLAKA,

Ir. H. FACHRUDDIN RAHIM Pembina Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 19560110 198503 1 016 Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

ii

KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah membarikan petunjuk, kekuatan dan kesehatan pada kita semua sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (BAPPEDA dan PM) Kabupaten Kolaka Tahun 2009 – 2014 ini dapat di selesaikan. Renstra BAPPEDA dan PM ini disusun dan dirumuskan bersama Tim Penyusun yang terdiri dari Sekretaris, para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang serta Staf yang berkompeten dalam penyusunan ini. Renstra yang telah ditetapkan ini di harapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan dan pedoman penyusunan program dan kegiatan Tahunan BAPPEDA dan PM sesuai dengan pernyataan visi dan misi yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2009 - 2014. Sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih terfokus dan mencerminkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kolaka. Selain itu, Renstra BAPPEDA dan PM ini dapat menjadi bahan sekaligus merupakan tolak ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Kepala BAPPEDA dan PM Kabupaten Kolaka. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan hingga penyelesaian dokumen perencanaan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya. Selanjutnya saya menyampaikan bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan perencanaan pembangunan ini sangat ditentukan keinginan dan kemauan yang keras secara partisipatif dalam pengalokasiannya, khususnya dalam menciptakan sekaligus mewujudkan prinsip – prinsip pemerintah yang baik (Good Governance). Akhirnya saya menyadari sebagai manusia biasa memiliki berbagai keterbatasan. Dengan segala rendah hati, saya mengharapkan kritik saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya. Kolaka,

Juli 2009

KEPALA BAPPEDA dan PM KABUPATEN KOLAKA,

Ir. H. FACHRUDDIN RAHIM Pembina Utama Muda Gol. IV/c Nip. 19560110 198503 1 016

Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

iii

DAFTAR ISI Surat Keputusan Kepala Bappeda dan PM.................................................... Kata Pengantar .............................................................................................. Daftar Isi ........................................................................................................

i iii iv

BAB I.

PENDAHULUAN ....................................................................... A. Latar Belakang ...................................................................... B. Maksud dan Tujuan .............................................................. C. Landasan Hukum ................................................................. D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Lainnya………. E. Sistematika Penulisan…………………………………………..

1 1 2 4 3 5

BAB II.

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD……………………….. A. Struktur Organisasi ……......................................................... B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan…......................... C. Tugas dan Fungsi SKPD....................................................... D. Gambaran Umum Pelayanan SKPD………………………….

6 6 8 8 9

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD ……………………………………………………… A. Analisis Lingkungan Strategis................................................. B. Analisis Strategi Pilihan…………………………...................... C. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini…………...................... D. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan................... E. Indikator dan Target……………………………………………..

11 11 14 17 19 20

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD…………………………………………………. A. Visi dan Misi .......................................................................... B. Tujuan dan Sasaran.............................................................. C. Strategi dan Kebijakan..........................................................

22 22 26 29

BAB V.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD…………………………………………………..................... A. Program dan Kegiatan………………………………………….. B. Indikator Kinerja..................................................................... C. Kelompok Sasaran................................................................ D. Pendanaan Indikatif...............................................................

32 32 33 34 35

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD…………………………………………………................

36

BAB VII PENUTUP ............................................................................... LAMPIRAN – LAMPIRAN..............................................................................

38 39

BAB VI.


iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mewujudkan

pemerintahan

yang

baik

(good

governance)

merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang semakin kuat dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya tuntutan globalisasi. Pendekatan yang sangat birokratis dan kaku dalam penyelenggaraaan pemerintahan

tidak sesuai lagi dengan tatanan

masyarakat yang saat ini telah banyak mengalami perubahan. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut

adalah

meningkatkan

bahwa

kinerjanya

Pemerintah dalam

Daerah

harus

penyelenggaraan

dapat

lebih

pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam

sistem

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah.

Akuntabilitas

merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

pertanggungjawaban

yang

dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

Hal-1

arah

perkembangan

dalam

meningkatkan

kinerjanya,

yang

mampu

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda dan Penanaman Modal merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting

dengan

memperhitungan

kekuatan

(strenghts),

kelemahan

(weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu

lima

tahun,

dengan

tetap

memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka, dan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka, maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka perlu direvisi sesuai dengan perkembangan kebutuhan. B. Maksud dan Tujuan Maksud

penyusunan

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2009 - 2014 dapat tercapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

Hal-2

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan penanaman modal. Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka adalah : 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

pemerintahan dan pembangunan. 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 5. Memudahkan

para

pemangku

kepentingan

(stakeholders)

untuk

menghadapi masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders). C. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

Hal-3

Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan Daerah; 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005 – 2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2009 – 2014; 13. Keputusan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka. D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Lainnya Hubungan dokumen Rencana Strategis Bappeda dan Penanaman Modal

Kabupaten

Kolaka

Tahun

2009

-

2014

dengan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2009 2014 adalah bahwa Rencana Strategis Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 - 2014 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Bappeda dan Penanaman Modal, program lintas SKPD, dan program lintas wilayah. Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

Hal-4

E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009 - 2014 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Lainnya E. Sistematika Penulisan

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Struktur Organisasi SKPD B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan SKPD C. Tugas dan Fungsi SKPD D. Gambaran Umum Pelayanan SKPD

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS FUNGSI SKPD

BERDASARKAN TUGAS POKOK &

A. Kondisi Umum SKPD Saat Ini B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan C. Indikator dan Target BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD A. Visi dan Misi SKPD B. Tujuan dan Sasaran SKPD C. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD A. Program dan Kegiatan SKPD B. Indikator Kinerja SKPD C. Kelompok Sasaran SKPD D. Pendanaan Indikatif SKPD

BAB VI.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII.

PENUTUP


MENGACU

PADA

Hal-5

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN A. Struktur Organisasi Susunan organisasi Bappeda dan PM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah No 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, organisasi Bappeda dan Penanaman Modal terdiri dari : 1. Ketua Bappeda dan Penanaman Modal dengan jabatan eselon II/b membawahi satu Sekretaris dan empat (4) Kepala Bidang 2. Sekretaris Bappeda dan Penanaman Modal dengan jabatan Eselon III/a membawahi tiga (3) Kasubag Eselon IV/a 3. Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dengan jabatan eselon III/b membawahi dua (2) Kasubid eselon IV/a 4. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan dengan jabatan eselon III/b membawahi dua (2) Kasubid eselon IV/a 5. Kepala Bidang Penelitian, Data dan Pelaporan dengan jabatan eselon III/b membawahi dua (2) Kasubid eselon IV/a 6. Kepala

Bidang

Penanaman

Modal

dengan

jabatan

eselon

III/b

membawahi dua (2) Kasubid eselon IV/a Adapun Bagan Struktur organisasi Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut :


Hal-6


Hal-7

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Berdasarkan data jumlah pegawai yang bekerja di kantor Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka, jumlah pegawai sebanyak 47 orang yang terdiri dari 44 pegawai negeri sipil organik dan 3 orang pegawai honorer/kontrak. Dari segi tingkat pendidikan, dapat dirinci sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil 

Strata dua (S2)

: 13 orang



Strata satu (S1)

: 14 orang



Diploma tiga (D3)

: 2 orang



SLTA

: 14 orang



SLTP

: 1 orang

Jumlah

: 44 orang

b. Pegawai Honorer/Kontrak 

SLTA

3 orang

Dari segi tingkat penjenjangan struktural, jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat penjenjangan struktural adalah sebagai berikut : 

Spamen (Diklatpim Tingkat II) : 2 orang



Spama (Diklatpim Tingkat III): 4 orang



Adum (Diklatpim Tingkat IV) : 10 orang

C. Tugas dan Fungsi Tugas dan fungsi Bappeda dan PM seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Kolaka nomor 25 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut : 1. Tugas

: Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

2. Fungsi

: a. Menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD),


Hal-8

rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana penanaman modal daerah; b. Menyusun

rencana

kerja

pemerintah

daerah

sebagai

pelaksanaan program-program tahunan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat sebagai program nasional; c. Melakukan koordinasi perencanaan diantara satuan kerja perangkat daerah dan satuan-satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka; d. Menyusun rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan koordinasi Sekretaris Kabupaten; e. Mengikuti

persiapan

dan

perkembangan

pelaksanaan

rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut; f. Memonitor pelaksanaan pembangunan daerah; g. Melakukan kerjasama dalam rangka sinkronisasi; keserasian dan

atau

mengadakan

penelitian

untuk

kepentingan

perencanaan Pembangunan Daerah; h. Melakukan

koordinasi,

identifikasi

sumberdaya

potensi

daerah di bidang perencanaan pembangunan penanaman modal dan promosi/investasi daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah di bidang penanaman modal; i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk Bupati

D. Gambaran Umum Pelayanan Kegiatan utama Bappeda dan PM adalah menyusun perencanaan pembangunan daerah, berupa perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan

pembangunan

jangka

menengah

dan

perencanaan

pembangunan tahunan.


Hal-9

Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, merupakan perencanaan pembangunan daerah periode 20 tahunan. Proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah melalui tahapan : a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, merupakan perencanaan pembangunan daerah periode 5 tahunan. Proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah melalui tahapan : a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. Penyiapan rancangan rencana kerja; c. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Perencanaan pembangunan tahunan daerah, proses pentahapannya dimulai dari Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Musrenbang Tingkat Kabupaten,

penyusunan

rencana

kerja

pemerintah

daerah

(RKPD),

penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA), penyusunan prioritas plafon anggaran (PPA).


Hal-10

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah.

pembangunan daerah juga dimaksudkan dan

konsistensi

antara

Penyusunan untuk

menjamin

perencanaan keterkaitan

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan.

Salah satu proses dalam konsep manajemen perencanaan adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Kolaka. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan. A. Analisis Lingkungan Strategis Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan

organisasi

pada

posisi

strategis

sehingga

dalam

perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).


Hal-11

1. Analisis Lingkungan Internal a. Faktor Kekuatan (Strong) 1. Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang ditindaklanjuti dengan Praturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2007 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Penanaman Modal. 2. Struktur organisasi pada Bappeda dan Penanaman Modal telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Bappeda sebagai Badan Perencana Pembangunan di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai. 3. Aparat Bappeda dan Penanaman Modal bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi. 4. Pola kerja di Bappeda dan Penanaman Modal yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif. 5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Bappeda dan Penanaman Modal sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman. 6. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk

kelancaran

pelaksanaan

tugas

–

tugas

Bappeda

dan

Penanaman Modal Kab. Kolaka.

b. Faktor Kelemahan (Weakness) 1. Belum

tersedianya

tenaga

fungsional/

tenaga

teknis

secara

kelembagaan baik tenaga fungsional perencanaan, penelitian dan pengkajian, dan pendataan dan pelaporan. 2. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan. Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

Hal-12

3. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis

dan

akurat

sehingga

menimbulkan

kendala

dalam

perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. 4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan. 5. Belum optimalnya kegiatan pemeliharaan dan pengujian sebagai bahan merumuskan keputusan dalam perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal a. Faktor Peluang ( Opportunity ) 1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka yang sudah tertata dengan baik 2. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kabupaten Kolaka. 3. Penerapan

otonomi

daerah

yang

memberikan

kesempatan

berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders) 5. Ditetapkannya Menengah

Perda

(RPJM)

tentang

Rencana

2009-2014yang

Pembangunan

merupakan

Jangka

pedoman

bagi

perencanaan pembangunan di Kabupaten Kolaka. 6. Komitmen yang kuat dari pemerintah didalam mengetantaskan kemiskinan dan ketertinggalan daerah menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, berbudaya, dan religius melalui kebijakan Gerakan Pembangunan masyarakat sejahtera (Germang Mastra). 7.

Pemanfaatan sistem informasi manajemen yang cukup memadai sehingga dapat dihasilkan data akurat dan akuntabel sebagai bahan dalam proses penetapan kebijakan pembangunan.


Hal-13

b. Faktor Ancaman ( Threat ) 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan. 2. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan. 3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif. 4. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kabupaten Kolaka. 5. Masih adanya kebijakan yang kadang – kadang tidak berpihak pada masyarakat. B. Analisis Strategi Pilihan 1. Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O) Kekuatan (S)

Peluang (O)

7. 1. Telah

ditetapkannya Perda Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang ditindaklanjuti dengan Praturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2007 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Penanaman Modal.

2. Struktur organisasi pada Bappeda dan Penanaman Modal telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai Badan Perencana Pembangunan di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.

3. Aparat

Penanaman

Bappeda Modal

dan bekerja

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka yang sudah tertata dengan baik 2. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kabupaten Kolaka. 3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders)


Strategi S-O

1. Peningkatan kemampuan teknis perencanaan bidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya, dan penanaman modal. 2. Peningkatan peran, hubungan kerja, dan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka singkronisasi perencanaan sesuai dengan RPJPD 2005-2025 dan RPJM 2009-2014. 3. Pemanfaatan media Teknologi Informatika (IT) untuk pendataan dan pelaporan, penelitian, dan perencanaan berbasis komputer. Hal-14

secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.

4. Pola kerja di Bappeda dan

Penanaman Modal yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.

5. Hubungan kerja dan koordinasi

yang baik antara pimpinan dan staf Bappeda dan Penanaman Modal sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

6. Tersedianya sarana / prasarana

dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Kolaka.

5. Ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Kolaka. 6. Komitmen yang kuat dari pemerintah didalam mengetantaskan kemiskinan dan ketertinggalan daerah menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, berbudaya, dan religius melalui kebijakan Gerakan Pembangunan masyarakat sejahtera (Germang Mastra). 7. Pemanfaatan sistem informasi manajemen yang cukup memadai sehingga dapat dihasilkan data akurat dan akuntabel sebagai bahan dalam proses penetapan kebijakan pembangunan.

2. Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O) Kelemahan (W) 1.

Belum tersedianya tenaga fungsional/ tenaga teknis secara kelembagaan baik tenaga fungsional perencanaan, penelitian dan pengkajian dan pendataan dan pelaporan.

2.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.

3.

Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Peluang (O)

Strategi W-O

1.Penyediaan tenaga 1. Sistem dan birokrasi fungsional perencanaan Pemerintah Kabupaten secara kelembagan Kolaka yang sudah tertata sesuai dengan kebutuhan dengan baik bidang fisik, ekonomi, 2. Kepemimpinan kepala daerah sosial dan budaya serta yang visioner, berkomitmen penanaman modal. dan berintegritas sehingga 2.Penerapan jadwal menciptakan pembangunan perencanaan secara yang berpatisipatif di konsisten dan tepat Kabupaten Kolaka. waktu. 3. Penerapan otonomi daerah 3.Pembentukan kelompok kerja pendataan secara yang memberikan terpadu dengan kesempatan berprakarsa melibatkan SKPD terkait. seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan 4. Penyediaan Time Series Bank data secara on line pelaksanaan pembangunan. lintas SKPD 4. Terjadinya hubungan yang 5.Meningkatkan monitoring harmonis dengan SKPD lain dan evaluasi program dan dan juga dengan para kegiatan pembangunan pemangku kepentingan SKPD secara terpadu. (stake holders) 5. Ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014yang merupakan pedoman bagi perencanaan


Hal-15

4.

5.

Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan. Belum optimalnya kegiatan pemeliharaan dan pengujian sebagai bahan merumuskan keputusan dalam perencanaan pembangunan.

pembangunan di Kabupaten Kolaka. 6. Ditetapkannya Keputusan Walikota tentang Sistem Manajemen Pembangunan Parsitipatif yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

7. Pemanfaatan

sistem informasi manajemen yang cukup memadai sehingga dapat dihasilkan data akurat dan akuntabel sebagai bahan dalam proses penetapan kebijakan pembangunan.

3. Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T) Kekuatan (S)

Ancaman (T)

1. Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang ditindaklanjuti dengan Praturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2007 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Penanaman Modal.

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

2. Struktur organisasi pada Bappeda dan Penanaman Modal telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Bappeda sebagai Badan Perencana Pembangunan di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.

3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif.

3. Aparat Bappeda dan Penanaman Modal bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.

2. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan.

4. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kab, Kolaka.

Strategi S-T

1.Penyusunan perencanaan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) 2.Peningkatan koordinasi Bappeda & PM dengan pihak legislatif didalam membahas suatu kebijakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. 3.Peningkatan sosialisasi sistem perencanaan pada SKPD lingkup pemkab kolaka 4.Penyusunan master plan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kab. Kolaka

5. Masih adanya kebijakan yang kadang – kadang tidak berpihak pada masyarakat.

4. Pola kerja di Bappeda dan Penanaman Modal yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif. Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

Hal-16

5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Bappeda dan Penanaman Modal sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman. 6. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Kolaka.

C. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini Lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikatoryang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Meningkatnya

intensitas

kepentingan pembangunan

keterlibatan antara

berbagai

lain :

DPRD,

unsur

pemangku

LSM,

Lembaga

masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta; 2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif; 3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD; 4. Meningkatnya

konsistensi

antara

dokumen

perencanaan

dengan

mekanisme penyusunan anggaran; 5. Meningkatnya

intensitas

pendampingan

perencanaan

di

tingkat

kecamatan oleh Bappeda dan Penananan Modal serta SKPD terkait. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari

meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA dan PM meliputi

kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional; 2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

Hal-17

design, RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan; 3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya; 4. Meningkatnya

koordinasi perencanaan intern

yang mantap, sinergis,

dan terpadu) 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi. Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda da PM sebagai lembaga perencanaan; 3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD; 4. Mengendurnya

semangat

masyarakat

akibat

dari

menurunnya

kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting); 6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Desa; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap); 7. Internal BAPPEDA dan PM : belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan,

alat-alat

praktis

analisis

kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data,

teknologi

informasi

dan

komunikasi,

penelitian

dan

pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.


Hal-18

D. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Dalam kurun waktu empat tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA dan PM diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan tantangan

untuk

mengedepankan meningkatkan kapasitas

mewujudkan

pendekatan

kualitas

perencanaan

perencanaan

perencanaan

lingkungan

dan

berkualitas dengan

partisipatif

teknokratik

diawali

melalui

dengan

peningkatan

dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan

perencanaan di tingkat basis, serta pemangku

koordinasi

dan

komunikasi

antar

kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa

kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut: 1. Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan empat tahun ke depan tidak

lagi

sering

terjadi

perubahan

peraturan

/

pedoman

penyelenggaraan perencanaan pembangunan, namun karena peraturan dibawah UU dimaksud belum terbit, maka perlu disikapi secara arif dan cerdas

agar

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

tidak

menyimpang dari peraturan yang akan diterbitkan. 2. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran,

pemberlakuan

dengan

peraturan

menyikapi

perundangan

secara tentang

arif

dan

cerdas

perencanaan

dan

keuangan negara. 3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana. 4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan. 5. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan

Desa

guna

mendukung

terwujudnya

perencanaan

yang

terintegrasi dan sinergis. 6. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD. 7. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

Hal-19

yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan. 8. Tersusunnya standard operating procedure (SOP) perencanaan. 9. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan. 10. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA dan PM. 11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal. 12. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi,

penelitian

dan

pengembangan, serta

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. E. Indikator dan Target MATRIKS INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KAB. KOLAKA TAHUN 2009 - 2014 No

PROGRAM URAIAN

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM (%) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran

55

65

75

85

95

100

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

55

65

75

85

95

100

3

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

55

65

75

85

95

100

4

Pengembangan Data/Informasi

Tingkat Ketersediaan Data / Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

55

65

75

85

95

100

5

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

55

65

75

85

95

100


Hal-20

KET

6

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

55

65

75

85

95

100

7

Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

55

65

75

85

95

100

8

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA

55

65

75

85

95

100

9

Pengembangan Wilayah Perbatasan

Tingkat Pengembangan Wilayah Perbatasan

75

0

0

100

0

0

10

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tingkat Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah

55

65

75

85

95

100

11

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Tingkat Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Daerah

55

65

75

85

95

100

12

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SDM Perencanaan

55

0

75

85

95

100

13

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Tingkat Ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah

55

65

75

85

95

100


Hal-21

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi 1. Visi Visi Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka adalah selaras dengan Visi Kabupaten Kolaka yaitu “Kolaka Emas 2010” sehingga Visi Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka dirumuskan sebagai:

“Terwujudnya Bappeda dan Penanaman Modal yang Kredibel, Profesional, dan Proaktif untuk Pencapaian Kolaka Emas 2010 - 2014” Bappeda dan Penanaman Modal sebagai lembaga perencanaan yang mempunyai fungsi perencanaan dalam rangka mencapai visi dan misi daerah, Bappeda dan Penanaman Modal merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dalam menyusun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu profesionalitas baik secara kelembagaan maupun aparatur perencana secara proaktif sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan mampu menjawab permasalahan dan tantangan secara lokal. Dalam mencapai tujuannya secara lokal, perencanaan pembangunan juga di diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional serta mengakomodir dinamika globalisasi. Selain itu, pemantapan penanaman modal juga diperlukan agar tercipta suatu kondisi yang kondusif bagi pihak swasta untuk melakukan investasi yang akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1.1. Makna Visi Kredibel : Bappeda dan PM merupakan lembaga yang mempunyai kapabilitas dan kemampuan

dalam

mengemban

tugas

menyusun

perencanaan

dan

pengendalian pembangunan yang di dukung oleh aparat yang profesional dan kapabel serta sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan koordinasi perencanaan pembangunan.


Hal-22

Profesional : Struktur

kelembagaan

pelaksanaan

Bappeda

perencanaan

dan

Penanaman

pembangunan

dan

Modal

mendukung

penanaman

modal

di

Kabupaten Kolaka. Proaktif : Perencanaan

pembangunan

gagasan-gagasan memberikan

strategis,

kontribusi

dan

yang

dilaksanakan

inovatif solusi

dan

selalu

challengging,

nyata

menghasilkan yang

dapat

terhadap

permasalahan

adalah

perencanaan

pembangunan di Kabupaten Kolaka. Perencanaan yang Mantap: Perencanaan

pembangunan

yang

mantap

pembangunan yang dilakukan mengikuti kaidah yang sistematik dan terstruktur sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan memiliki kualitas yang baik. Perencanaan yang berkualitas adalah perencanaan yang memenuhi beberapa persyaratan yaitu: -

Berbasis kondisi lokal Perencanaan yang didasarkan kepada potensi lokal yang bertujuan untuk menjawab masalah dan tantangan lokal.

Perencanaan pembangunan

dimaksudkan untuk mengakomodasi dinamika dan aspirasi kebutuhan masyarakat sehingga dapat memenuhi visi dan misi daerah secara efektif dan efisien. -

Mendukung perencanaan pembangunan nasional Perencanaan pembangunan yang disusun tetap dalam kerangka dan arah pembangunan nasional yang mendukung pencapaian tujuan secara nasional.

-

Akomodatif terhadap globalisasi Perencanaan pembangunan yang disusun mengakomodasi dinamika masyarakat global, sehingga mampu meningkatkan kemampuan daerah dan pemangku kepentingan memasuki era globalisasi dengan menerapkan prinsip “Think globally and act locally”.


Hal-23

Selain berkualitas, perencanaan yang disusun juga harus memenuhi beberapa prinsip dasar perencanaan pembangunan yaitu: 1. Equity Yaitu

bahwa

perencanaan

yang

dilakukan

menekankan

kepada

pemerataan baik wilayah, sektor, kelompok masyarakat dan lain sebagainya yang berfokus pada target dan proses untuk meningkatkan distribusi pendapatan. 2. Equality Yaitu bahwa perencanaan yang disusun memenuhi asas keadilan baik status sosial, gender, suku, dan lain sebagainya yang berfokus kepada target dan proses untuk mencapai keadilan sosial 3. Efficacy Yaitu bahwa perencanaan yang diformulasikan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab permasalahan melalui fokus pada outcomes dan benefit dari perencanaan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas perencanaan 4. Empowerment Yaitu

bahwa

proses

perencanaan

yang

dilakukan

akan

mampu

memberdayakan masyarakat di dalam sistem perencanaan yang bersifat partisipatoris yang menitikberatkan kepada proses untuk mencapai kemandirian Oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat pendekatan di dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan daerah, yaitu: 1. Pendekatan teknokratik 2. Pendekatan politik 3. Pendekatan partisipatif, dan 4. Pendekatan top down-bottom up 2. Misi Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka dirumuskan beberapa misi yaitu: Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

Hal-24

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia. Mengandung makna: Meningkatkan kapabilitas dan kemampuan aparat perencana melalui peningkatan jenjang pendidikan formal dan pelatihan teknis perencanaan serta pengembangan wawasan aparat perencana. Aparat dengan kemampuan intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif akan sangat menentukan kualitas perencanaan yang dihasilkan. Peningkatan profesionalisme berkait dengan kesetiaan, logika dan etika. Sumber daya manusia yang memahami strategi peningkatan penanaman modal akan mendorong

peningkatan

investasi

di

daerah

dan

menentukan

keberlanjutan investasi di masa yang akan datang. 2. Memantapkan

sistem

perencanaan

pembangunan

daerah

dan

penanaman modal. Mengandung makna : Mengembangkan pola perencanaan pembangunan daerah yang mampu mengakomodir

aspirasi

masyarakat

dan

mampu

mengantisipasi

perubahan yang terjadi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Perundangundangan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengedepankan perencanaan partisipatif. Penerapan

perencanaan

partisipatif

yaitu

dengan

meningkatkan

partisipasi aktif seluruh stakeholder agar tercapai perencanaan yang mantap, yang bersifat komprehensif dan holistik yang merupakan sinergi perencanaan pembangunan lintas fungsi, bidang, kawasan dan lintas unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten. Peningkatan sistem penanaman modal ditempuh melalui pelembagaan prosedur penanaman modal yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku investasi. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan dan penanaman modal. Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

Hal-25

Mengandung makna : Meningkatkan

peran

sebagai

institusi

yang

menjalankan

fungsi

manajemen pembangunan dan penanaman modal. Peningkatan peran tersebut

dilakukan

melalui

peningkatan

koordinasi

perencanaan

pembangunan daerah dan penanaman modal secara komprehensif yang akan meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah secara lebih efisien dan efektif sesuai dengan konsep rencana yang ditetapkan sebelumnya. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan dan penanaman modal. Mengandung makna : Bahwa

peningkatan

pelayanan

perencanaan

pembangunan

dan

penanaman modal harus memenuhi standar pelayanan prima melalui peningkatan kemampuan menyediakan data yang tepat dan akurat dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal ditempuh melalui penataan kelembagaan penanaman modal serta pemberian insentif sesuai kewenangan pemerintah daerah yang didukung oleh infrastruktur pelayanan yang memadai yang memberikan jaminan bahwa investasi akan terus mengalami peningkatan dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan merupakan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, oleh karena itu tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin di raih dari masing-masing misi. Misi Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia

Tujuan 1. Meningkatkan SDM perencana pembangunan dan PM 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana dan penanaman modal


Hal-26

Misi Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal

Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan dan penanaman modal Meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan dan penanaman modal

Tujuan 1. Mengimplementasikan sistem perencanaan dan penanaman modal nasional yang sesuai dengan kondisi lokal 2. Memantapkan implementasi sistem perencanaan pembangunan dan penanaman modal daerah Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan dan penanaman modal 1. Mewujudkan pelayanan prima 2. Meningkatkan pelayanan investasi

2. Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan: No 1

Tujuan Misi Kesatu: 1. Meningkatkan SDM perencana pembangunan dan penanaman modal

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana dan penanaman modal 2

Misi Kedua: 1. Mengimplementasikan sistem perencanaan dan penanaman modal nasional yang sesuai dengan kondisi lokal

2. Memantapkan implementasi sistem perencanaan

Uraian

Sasaran

Indikator

Meningkatkan kualitas SDM Prosentase melalui pendidikan formal meningkatnya SDM dan diklat teknis fungsional perencana pembangunan dan penanaman modal a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pekerjaan di Bappeda dan PM b. Meningkatkan koordinasi internal

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan pekerjaan di Bappeda & PM Meningkatnya koordinasi internal

Menyusun rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan dan penanaman modal di daerah

Tersusunnya produk hukum derah yang mengatur perencanaan pembangunan dan penanaman modal di daerah

a. Melaksanakan sosialisasi sistem perencanaan pembangunan dan

a. Terlaksananya sosialisasi sistem perencanaan


Hal-27

No

Tujuan pembangunan dan penanaman modal daerah

Sasaran Uraian Indikator penanaman modal di pembangunan dan daerah penanaman modal di daerah b. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

b. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

c. Meningkatkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal

c.Meningkatnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan

3

Misi Ketiga: Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan dan penanaman modal

4

Misi Keempat: 1. Mewujudkan pelayanan a. Meningkatkan sarana prima dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders

2. Meningkatkan pelayanan investasi

Meningkatkan sosialisasi produk-produk perencanaan pembangunan

Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pemerintah serta seluruh stakeholder terhadap produkproduk perencanaan pembangunan Meningkatnya sarana dan prasarana serta kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders

b. Meningkatkan fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan

Meningkatnya fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan

a. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang investasi

Tersusunnya peraturan daerah tentang investasi


Hal-28

No

Tujuan

Uraian

Sasaran

b. Menyusun standar pelayanan minimal dan standar operasional investasi c. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan serta ketersediaan data investasi

Indikator

Tersedianya standar pelayanan minimal dan standar operasional di bidang investasi Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan serta ketersediaan data investasi bagi investor.

C. Strategi dan Kebijakan 1. Strategi Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan. Cara atau langkah tersebut dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program. No Tujuan 1 Misi Kesatu: 1. Meningkatkan SDM perencana pembangunan dan penanaman modal

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana dan penanaman modal 2

Misi Kedua: 1. Mengimplementasikan sistem perencanaan dan penanaman modal nasional yang sesuai dengan kondisi lokal

Strategi a. Meningkatkan kegiatan orientasi perencanaan dan penanaman modal serta meningkatkan wawasan aparatur perencana dan penanaman modal b. Melaksanakan capacity building SDM perencana pembangunan dan penanaman modal a. Meningkatkan kualitas pengelolaan program dan kegiatan perencanaan dan penanaman modal b. Meningkatkan kinerja aparatur perencana dan penanaman modal Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan


Hal-29

No

3

4

Tujuan 2. Memantapkan implementasi sistem perencanaan pembangunan dan penanaman modal daerah

Strategi Melaksanakan evaluasi pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan dan penanaman modal daerah

Misi Ketiga: Meningkatkan fungsi perencanaan a. Meningkatkan peran untuk pembangunan dan penanaman modal melaksanakan fungsi manajemen pembangunan daerah dan penanaman modal serta melakukan evaluasi terhadap hasil sebagai bagian dari manajemen pembangunan b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan nilai penanaman modal untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mencapai tujuan nasional dan memasuki era globalisasi c. Meningkatkan fungsi penelitian untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan serta untuk meningkatkan nilai investasi berdasarkan potensi yang tersedia Misi Keempat: 1. Mewujudkan pelayanan prima Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders 2. Meningkatkan pelayanan investasi

Meningkatkan prosedur pelayanan dan fasilitasi penanaman modal

2. Kebijakan Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. No 1.

Strategi Kebijakan Misi Kesatu: Meningkatkan kegiatan orientasi Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan perencanaan dan penanaman pelatihan fungsional perencanaan dan


Hal-30

No

Strategi Kebijakan modal serta meningkatkan wawasan penanaman modal aparatur perencana dan penanaman modal

2.

Melaksanakan capacity building Melaksanakan capacity building bagi SDM perencana pembangunan dan aparat perencana dan penanaman penanaman modal modal

3.

Meningkatkan kualitas pengelolaan Melaksanakan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan perencanaan pengelolaan program dan kegiatan dan penanaman modal Meningkatkan kinerja aparatur a. Meningkatkan sinkronisasi, perencana dan penanaman modal keselarasan dan koordinasi kegiatan b. Meningkatkan kualitas konsep perencanaan pembangunan Misi Kedua: Meningkatkan efektivitas koordinasi a. Melaksanakan sosialisasi desain perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan daerah b. Melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan di tingkat SKPD, Kecamatan dan Desa Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem perencanaan pembangunan pelaksanaan rencana pembangunan dan dan penanaman modal daerah penanaman modal yang telah ditetapkan

4.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

Misi Ketiga: Meningkatkan peran untuk melaksanakan fungsi manajemen pembangunan daerah dan penanaman modal serta melakukan evaluasi terhadap hasil sebagai bagian dari manajemen pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan nilai penanaman modal untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mencapai tujuan nasional dan memasuki era globalisasi Meningkatkan fungsi penelitian untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan serta untuk meningkatkan nilai investasi berdasarkan potensi yang tersedia

a. Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah b. Menyusun rekomendasi dan tindak lanjut atas hasil-hasil penelitian dan kajian Mengembangkan hubungan antar pelaku pembangunan

jaringan

Melaksanakan kajian dan penelitian yang aplikatif terhadap perencanaan pembangunan

Misi Keempat : Meningkatkan kualitas fasilitasi Mengadakan pembuatan perpustakaan perencanaan dengan stakeholders Bappeda dan PM


Hal-31

No 2.

Strategi Kebijakan Meningkatkan prosedur pelayanan Melaksanakan penyusunan prosedur dan fasilitasi penanaman modal pelayanan dan fasilitasi penanaman modal

Adapun Matriks Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014 dapat dilihat pada lampiran 1.


Hal-32

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka No. 25 tahun 2007, dalam pencapaian tujuan tugas pokok dan fungsi tersebut, telah dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Misi 2 yaitu mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik, maka perlu penjabaran lebih lanjut dalam berbagai program ke dalam dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) SKPD. Renstra SKPD akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan berbagai kegiatan tahunan dari Bappeda dan Penanaman Modal. Dalam dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Perencanan

Pelaksanaan

Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa dalam RENSTRA SKPD harus membuat Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan

Pendanaan

Indikatif,

dimaksudkan

agar

pelaksanaan

pembangunan yang dilaksanakan di daerah oleh SKPD dapat lebih terencana, terarah, terukur, dan berkesinambungan dengan skala prioritas pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun dapat dengan jelas diketahui secara transparan oleh masyarakat. A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan SKPD dan Penanaman Modal yang merupakan kerangka regulasi untuk memfasilitasi, mendorong, maupun menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kolaka. Program dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud terdiri dari :


Hal-33

a) Program SKPD 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b) Program Lintas SKPD 1. Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3. Perencanaan Pembanguan Sosial dan Budaya 4. Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA 5. Pengembangan Data/Informasi 6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 7. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 8. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah c) Program Lintas Wilayah 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pengembangan Wilayah Perbatasan

B. Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah alat ukur untuk mengukur kinerja kegiatan pembangunan daerah secara kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dapat transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas) baik dari aspek administrasi pemerintahan maupun manfaatnya dimasyarakat. Indikator kinerja juga berfungsi (1) sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan, pelaksanaan atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi. (2) sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang telah ditentukan. (3) Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

Hal-34

sebagai

dasar

untuk

menilai

tingkat

kinerja

dalam

perencanaan

pembangunan, penanaman modal, yang telah dicapai dari tujuan sasaran yang telah ditentukan. Secara operasional penilaian indikator kinerja terhadap berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan indikator yang digunakan sebagai berikut : 1. Indikator

masukan

(inputs)

adalah

suatu

yang

dibutuhkan

agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi. 2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik. 3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. 4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. C. Kelompok Sasaran 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. 2. Perencanaan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, Perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya

alam

dan

peningkatan

kapasitas

kelembagaan,

perencanaan pembangunan daerah. 3. Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam rangka pelayanan publik kesejahteraan masyarakat. 4. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan swasta dalam pembangunan di daerah.


Hal-35

5. Peningkatan promosi kerjasama investasi, iklim investasi, dan realisasi investasi di daerah serta penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

D. Pendanaan Indikatif Untuk lebih jelasnya mengenai Target dan Pendanaan Indikatif masing-masing program dan kegiatan Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009 - 2014 dapat dilihat pada lampiran 2.


Hal-36

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam rangka menyelaraskankan program kerja yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014 dengan program kerja yang ada pada Kantor Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka, maka Renstra Bappeda dan Penanaman tahun 2009-2014 berpedoman pada tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMD. Untuk itu indikator kinerja yang ditetapkan pada renstra ini dapat mendorong tercapainya tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMD. Adapun rincian indikator kinerja Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA

RPJMD

RENSTRA

RENSTRA

1. Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Aparatur : a. Meningkatnya Efesiensi dan Efektifitas Birokrasi, b. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah,

1. Meningkatkan kualitas 2. Prosentase meningkatnya SDM melalui pendidikan SDM perencana formal dan diklat teknis pembangunan dan fungsional: penanaman modal a. Meningkatkan efektivitas a. Meningkatnya dan efisiensi efektivitas dan efisiensi pengelolaan pekerjaan pengelolaan pekerjaan di Bappeda dan PM di Bappeda & PM b. Meningkatkan koordinasi b. Meningkatnya internal koordinasi internal

2. Meningkatkan Peran 2. Menyusun rancangan Serta Stakeholder produk hukum daerah yang dalam Penyelenggaraan mengatur perencanaan Pemerintahan dan pembangunan dan Pembangunan: penanaman modal di a. Meningkatnya daerah : Partisipasi a. Melaksanakan Masyarakat dan sosialisasi sistem Swasta dalam perencanaan Penyusunan pembangunan dan Perencanaan dan penanaman modal di Kebijakan Daerah daerah b. Meningkatnya b. Melaksanakan Partisipasi penyusunan dokumen Masyarakat dan perencanaan Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014

2. Tersusunnya produk hukum derah yang mengatur perencanaan pembangunan dan penanaman modal di daerah a. Terlaksananya sosialisasi sistem perencanaan pembangunan dan penanaman modal di daerah b. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Hal-37

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA

RPJMD

RENSTRA

RENSTRA

Swasta dalam Pelaksanaan Pembangunan c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam Pengawasan Pembangunan

pembangunan daerah c. Meningkatkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal d. Meningkatkan sosialisasi produkproduk perencanaan pembangunan

3. Meningkatkan Kualitas 3. Meningkatkan sarana dan dan Ketersediaan prasarana serta fasilitasi Sarana dan Prasarana perencanaan pembangunan Wilayah : dengan stakeholders : a. Meningkatnya Sarana a. Meningkatkan fasilitas dan Prasarana pendukung data Perhubungan perencanaan b. Meningkatnya Sarana pembangunan dan Prasarana b. Menyusun rancangan Pengairan peraturan daerah c. Meningkatnya Sarana tentang investasi dan Prasarana c. Menyusun standar Perumahan dan pelayanan minimal dan Permukiman standar operasional d. Meningkatnya investasi Pengendalian dan d. Meningkatkan sarana Pemanfaatan Ruang dan prasarana pelayanan serta ketersediaan data investasi


pembangunan daerah c. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan d. Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pemerintah serta seluruh stakeholder terhadap produkproduk perencanaan pembangunan 3. Meningkatnya sarana dan prasarana serta kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders a. Meningkatnya fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan b. Tersusunnya peraturan daerah tentang investasi c. Tersedianya standar pelayanan minimal dan standar operasional di bidang investasi d. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan serta ketersediaan data investasi bagi investor.

Hal-38

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009 - 2014 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda

dan

penyelenggaraan

Penanaman

Modal

pemerintahan,

dalam

melaksanakan

pengelolaan

pembangunan,

tugas dan

pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda dan Penanaman Modal yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda dan Penanaman Modal, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial

merupakan

pencerminan

tuntutan

pembangunan

yang

memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Kolaka,

Juli 2009

KEPALA BAPPEDA dan PM KABUPATEN KOLAKA,

Ir. H. FACHRUDDIN RAHIM Pembina Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 19560110 198503 1 016


Hal-39

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

: Matriks Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 20092014

LAMPIRAN 2

: Target dan Pendanaan Indikatif masing-masing program dan kegiatan Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Tahun 2009 - 2014


Hal-40

LAMPIRAN 1.

MATRIKS RENSTRA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2009 - 2014

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA APARATUR No

TUJUAN

SASARAN URAIAN

INDIKATOR

TARGET TAHUNAN DAN SATU TAHUN TRANSISI 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Meningkatkan SDM Perencana 1 Meningkatnya kualitas SDM Pembangunan dan Penanaman Modal Melalui Pendidikan Formal dan Diklat Teknis Fungsional

1 Prosentase meningkatnya SDM perencana pembangunan dan penanaman modal (%)

55

65

75

85

95

100

2 Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas 1 Meningkatkan efektifitas Kinerja SDM Perencana dan dan efesiensi pengelolaan Penanaman Modal pekerjaan di Bappeda dan PM

1 Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan pekerjaan di Bappeda dan PM

55

65

75

85

95

100

1 Meningkatnya koordinasi internal

55

65

75

85

95

100

2 Meningkatkan koordinasi internal

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 1. Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan 1 Peningkatan kapasitas kelembagaan fungsional perencanaan dan penanaman modal perencanaan pembangunan daerah 2. Melaksanakan capacity building bagi aparat 2 Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemda perencana dan penanaman modal 3. Melaksanakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan program dan kegiatan 4. Meningkatkan sinkronisasi, keselarasan dan koordinasi kegiatan 5. Meningkatkan kualitas konsep perencanaan pembangunan

MISI 2 : MEMANTAPKAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL No

TUJUAN

SASARAN URAIAN

INDIKATOR


1 Mengimplementasikan Sistem 1 Menyusun rancangan produk Perencanaan dan Penanaman Modal hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan dan penanaman modal di daerah

1 Tersusunnya produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan dan penanaman modal di daerah

55

65

75

85

95

100

2 Memantapkan Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal

1 Melaksanakan sosialisasi sistem perencanaan pembangunan dan penanaman modal di daerah

1 Terlaksanannya sosialisasi sistem perencanaan pembangunan dan penanaman modal di daerah

55

65

75

85

95

100

2 Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

2 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

55

65

75

85

95

100

55

65

75

85

95

100

3 Meningkatkan konsistensi antara 3 Meningkatnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan partisipasi meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam perencanaan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan dan penanaman pembangunan dan penanaman modal modal

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 1. Melaksanakan sosialisasi desain perencanaan 1 pembangunan daerah 2 2. Melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan 3 di tingkat SKPD, Kecamatan dan Desa 4 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 5 rencana pembangunan dan penanaman modal yang 6 telah ditetapkan 7 8

Perencanaan pembangunan daerah Perencanaan pembangunan ekonomi Perencanaan pembangunan sosial & budaya Perencanaan pembangunan praswil dan SDA Pengembangan data/informasi Pengembangan data/informasi/statistik daerah Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

MISI 3 : MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL No

TUJUAN

SASARAN URAIAN

INDIKATOR

1 Meningkatkan Fungsi Perencanaan 1 Meningkatkan sosialisasi produk- 1 Meningkatnya pemahaman masyarakat dan Pembangunan dan Penanaman Modal produk perencanaan pembangunan pemerintah serta seluruh stakeholder terhadap produk-produk perencanaan pembangunan

TARGET TAHUNAN DAN SATU TAHUN TRANSISI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 55

65

75

85

95

100

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 1. Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah1 2. Menyusun rekomendasi dan tindak lanjut atas hasil-hasil penelitian dan kajian 2 3. Mengembangkan hubungan jaringan antar pelaku 3 pembangunan 4. Melaksanakan kajian dan penelitian yang aplikatif terhadap perencanaan pembangunan

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Perencanaan pembangunan daerah Pengembangan data/informasi

MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL No

TUJUAN

1 Menwujudkan Pelayanan Prima

2 Meningkatkan Pelayanan Investasi

SASARAN URAIAN

INDIKATOR

1 Meningkatkan sarana dan 1 prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders

Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders


CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM

55

65

75

85

95

100

2 Meningkatkan fasilitas pendukung 2 Meningkatnya fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan data perencanaan pembangunan

55

65

75

85

95

100

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah

1 Menyusun rancangan peraturan daerah tentang investasi

55

65

75

85

95

100

1 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

1 Terusunnya rancangan peraturan daerah tentang investasi

1. Mengadakan pembuatan perpustakaan Bappeda dan PM 2. Melaksanakan penyusunan prosedur pelayanan dan fasilitasi penanaman modal

Kolaka,

Juli 2009

KEPALA BAPPEDA DAN PM KABUPATEN KOLAKA,

Ir. H. FACHRUDDIN RAHIM Pembinan Utama Muda, Gol. IV/c Nip. 19560110 198503 1 016

1

LAMPIRAN 2.

No I

MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2009 - 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN URAIAN

Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM / PAGU INDIKATIF (Rp) 2009

2010

2011

2012

2013

KET

2014

persen

100

55,00

65,00

75,00

85,00

95,00

100,00

paket paket

1 1

4.125.000,00 15.280.000,00

13.800.000,00

4.537.500,00 15.180.000,00

4.991.250,00 16.698.000,00

5.490.375,00 18.367.800,00

6.039.412,50 20.204.580,00

paket

1

93.835.000,00

70.800.000,00

77.880.000,00

85.668.000,00

94.234.800,00

103.658.280,00

paket

1

5.405.000,00

3.950.000,00

4.345.000,00

4.779.500,00

5.257.450,00

5.783.195,00

Tersedianya alat tulis kantor Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kegiatan 7 Penyed. Bahan Bacaan & perundang-undangan Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan Makanan & Minuman tersedianya kebutuhan makan dan minum pegawai 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Meningkatnya kelancaran pelaksanaan program daerah dan kegiatan 10 Penyusunan jasa tekhnis administrasi perkantoran tercapainya pelayanan tenaga teknis perkantoran

paket paket

1 1

12.281.000,00 9.740.000,00

10.006.000,00 13.420.000,00

11.006.600,00 14.762.000,00

12.107.260,00 16.238.200,00

13.317.986,00 17.862.020,00

14.649.784,60 19.648.222,00

paket

1

5.000.000,00

5.500.000,00

6.050.000,00

6.655.000,00

paket

1

15.600.000,00

13.200.000,00

14.520.000,00

15.972.000,00

17.569.200,00

19.326.120,00

paket

1

232.650.000,00

227.950.000,00

250.745.000,00

275.819.500,00

303.401.450,00

333.741.595,00

paket

1

7.200.000,00

11 Koordinasi & konsultasi dalam daerah

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Perencanaan Meningkatnya tugas-tugas aparat

paket

1

64.000.000,00

46.300.000,00

50.930.000,00

56.023.000,00

61.625.300,00

67.787.830,00

paket

1

24.920.000,00

30.300.000,00

33.330.000,00

36.663.000,00

40.329.300,00

44.362.230,00

Tersedianya Jasa Kegiatan Tender

paket

1

9.859.000,00

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor

persen

100

paket paket

1 1

-

paket

1

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

persen

100

1

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1

6.945.000,00

7.400.000,00

8.140.000,00

Penyusunan RKA / DPA / SKPD

Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya RKA/DPA SKPD

dokumen

2

dokumen

1

25.505.000,00

14.950.000,00

16.445.000,00

Tingkat Ketersediaan Data / Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya buku profil Kabupaten Kolaka Tersedianya buku program dan kegiatan pembangunan di Kab. Kolaka Tersajikannya informasi tentang Bappeda & PM Kab. Kolaka pada Situs Internet Terlaksanannya Koordinasi Program Bidang Penelitian, Data dan Pelaporan Terlaksananya Survey Potensi Riil PDRB Kab. Kolaka Tersedianya Perpustakaan dan Arsip Dokumen Perencanaan Pembangunan Tersedianya Data Visual Pelaksanaan Pembangunan

persen

100

55,00

65,00

75,00

85,00

95,00

100,00

buku buku

30 70

73.915.000,00 36.970.000,00

80.710.000,00 27.854.000,00

88.781.000,00 30.639.400,00

97.659.100,00 33.703.340,00

107.425.010,00 37.073.674,00

118.167.511,00 40.781.041,40

Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Program dan Kebijakan Layanan Publik

persen

100

paket

1

32.020.000,00

Tersedianya bahan RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD Tersedianya buku RPJMD Kab. Kolaka Terlaksananya Musrenbang RPJMD Kab. Kolaka

dokumen paket buku paket

1 1 100 1

22.860.000,00 134.740.000,00 171.155.000,00 50.000.000,00

13.504.000,00 61.375.000,00 -

14.854.400,00 67.512.500,00 -

16.339.840,00 74.263.750,00 -

17.973.824,00 81.690.125,00 -

19.771.206,40 89.859.137,50 196.828.250,00 57.500.000,00

buku

20

59.492.500,00

42.282.000,00

46.510.200,00

51.161.220,00

56.277.342,00

61.905.076,20

buku

80

65.027.500,00

45.380.000,00

49.918.000,00

54.909.800,00

60.400.780,00

66.440.858,00

kecamatan

20

41.730.000,00

38.800.000,00

42.680.000,00

46.948.000,00

51.642.800,00

56.807.080,00

paket

1

366.350.000,00

290.015.000,00

319.016.500,00

350.918.150,00

386.009.965,00

424.610.961,50

1 2 3

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa dan Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa dan Administrasi Keuangan

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5 6

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang, Cetakan dan Penggandaan

12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional 13 Penyediaan Jasa Kegiatan Tender II

Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran Meningkanya pengiriman surat Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya jasa tenaga pengelola administrasi keuangan Tersedianya jasa pemeliharaan lingkungan kantor

SATUAN TARGET

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 2 3

III

IV

Pengembangan Data/Informasi

1 2

Penyusunan profile daerah Kab. Kolaka Penyusunan Paket Informasi Wilayah (PIW)

3

Pengelolaan Situs Internet Bappeda dan PM

4

Koordinasi Program Bidang Penelitian, Data dan Pelaporan Survey Potensi Riil PDRB Kab. Kolaka

5 6 7

V

Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Data Visual Pelaksanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyusunan Rancangan RPJMD Kab. Kolaka Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kab. Kolaka Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pemda Kab. Kolaka Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dn Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya informasi hasil pengukuran kinerja Pemkab. Kolaka Tersedianya buku LKPJ Bupati Kolaka

Terlaksananya Program dan kegiatan Pembangunan 9 Terlaksananya pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien 10 Penyusunan LAKIP Bappeda dan PM Kabupaten Tersedianya informasi hasil pengukuran kinerja Kolaka Bappeda dan PM 11 Forum SKPD Musrenbang Tingkat Kabupaten Tersedianya dokumen hasil forum SKPD musrenbang tingkat kabupaten 12 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Tersedianya dokumen laporan Dana Dekon dan Pelaporan Dana Dekon. dan Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan di Kab. Kolaka 13 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Kab. Kolaka 14 Penyusunan Renstra Bappeda dan PM Kab. Kolaka 15 Asistensi Renstra SKPD Kab. Kolaka 16 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Kab. Kolaka

VI 1 2 3 4 5

VII

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Pelaksanaan Minapolitan dan Prima Tani Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agroekowisata Penyusunan Laporan Pelaksanaan Milenium Development Goals (MDGs) Koordinasi Pelaksanaan Agropolitan

Tersedianya buku Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Kab. Kolaka Tersedianya buku Renstra Bappeda dan PM Kab. Kolaka Terasistensinya Renstra SKPD Kab. Kolaka Tersedianya buku Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Kab. Kolaka

Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Adanya keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pemb. Bidang ekonomi Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan berusahatani Tersedianya Kawasan Agrowisata Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Milenium Development Goals (MDGs) Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Agropolitan

1 X 1 2 3 4 5 6 7

XI 1 2 3

XII 1

XIII 1 2

Pengembangan Wilayah Perbatasan

Tingkat Pengembangan Wilayah Perbatasan

Pelacakan Batas Kecamatan

Tersedianya Batas Kecamatan

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

15.000.000,00

16.500.000,00

18.150.000,00

19.965.000,00

55,00

65,00

75,00

85,00

95,00

100,00

8.954.000,00

9.849.400,00

10.834.340,00

18.089.500,00

19.898.450,00

21.888.295,00

199.589.000,00 -

15.000.000,00

16.500.000,00

18.150.000,00

19.965.000,00

219.547.900,00

241.502.690,00

265.652.959,00

292.218.254,90

-

-

-

-

-

-

100.000.000,00

110.000.000,00

121.000.000,00

133.100.000,00

-

-

100.000.000,00

110.000.000,00

121.000.000,00

133.100.000,00

-

-

-

-

-

10.000.000,00

7.750.000,00

8.525.000,00

9.377.500,00

10.315.250,00

11.346.775,00

42.950.000,00

19.230.000,00

21.153.000,00

23.268.300,00

25.595.130,00

28.154.643,00

dokumen

40

21.070.000,00

46.435.000,00

51.078.500,00

56.186.350,00

61.804.985,00

67.985.483,50

buku

40

106.200.000,00

-

buku

30

20.000.000,00

-

SKPD buku

62 50

15.000.000,00 -

-

persen

100

paket

1

paket paket

116.820.000,00 300.000.000,00

-

128.502.000,00

-

-

-

22.000.000,00

-

-

16.500.000,00 -

55,00

65,00

75,00

85,00

95,00

100,00

205.222.000,00

151.050.000,00

166.155.000,00

182.770.500,00

201.047.550,00

221.152.305,00

1

19.142.500,00

36.998.500,00

40.698.350,00

44.768.185,00

49.245.003,50

54.169.503,85

1

165.025.000,00

dokumen

1

29.770.000,00

paket

1

41.624.500,00

Terkoordinasinya Pembangunan bidang prasarana wilayah dan lingkungan Tersedianya Sistem Informasi Tata Ruang (Simtaru) Tercapainya pembangunan wilayah perkotaan Tercapainya sasaran pembangunan wilayah perkotaan Tercapainya pembangunan sarana & prasarana wilayah secara terpadu dan serasi Tercapainya pembangunan ruang terbuka hijau dan bangunan serta lingkungan yang terarah dan teratur Tersedianya arahan pembangunan sistem drainase kota Kolaka Tercapainya pembangunan sarana & prasarana air minum dan lingkungan yang sehat Tersedianya Master Plan Persampahan Kota Kolaka

IX

-

1

Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Sistem Informasi Tata Ruang (Simtaru)

9

-

10

1

Pembinaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Master Plan Persampahan Kota Kolaka

19.965.000,00 19.965.000,00

buku

Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA

Penyusunan Master Plan Drainase Kota Kolaka

18.150.000,00 18.150.000,00

paket

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

8

16.500.000,00 16.500.000,00

126.200.000,00

VIII

7

15.000.000,00 15.000.000,00

1

Terlaksananya Pembinaan dan Monev Tim Koordinasi DAK dan Ad Hock

Raperda RTH dan RTBL

-

1

paket

6

100,00

paket

paket

5

95,00

paket

Adanya keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang sosbud Terlaksananya Pembangunan Daerah tertinggal

Pendamping BLM PNPM Mandiri Perkotaan Penunjang Kelembagaan PNPM Mandiri Perkotaan Revisi dan Koordinasi RPIJM Kab. Kolaka

-

85,00

4.260.000,00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasi, Monev Pelaksanaan Pembangunan PDT Pembinaan dan Monev Tim Koordinasi DAK dan Ad Hock

3 4

-

75,00

177.795.000,00

100

2

-

-

1

-

-

-

1

persen

3

-

-

situs

Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

2

-

-

paket

Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

1

-

26.470.000,00 -

-

-

-

-

29.117.000,00

32.028.700,00

35.231.570,00

38.754.727,00

45.786.950,00

50.365.645,00

55.402.209,50

60.942.430,45

55,00

65,00

75,00

85,00

95,00

100,00

1

159.886.000,00

126.829.000,00

139.511.900,00

153.463.090,00

168.809.399,00

185.690.338,90

1

107.327.000,00

66.664.500,00

73.330.950,00

80.664.045,00

88.730.449,50

97.603.494,45

paket

1

67.003.000,00

66.988.000,00

73.686.800,00

81.055.480,00

89.161.028,00

98.077.130,80

persen

100

55,00

65,00

75,00

85,00

95,00

100,00

paket

1

366.397.000,00

280.905.000,00

308.995.500,00

339.895.050,00

373.884.555,00

411.273.010,50

paket

1

91.430.000,00

84.930.000,00

93.423.000,00

102.765.300,00

113.041.830,00

124.346.013,00

paket paket

1 1

195.000.000,00 155.120.000,00

214.500.000,00 170.632.000,00

235.950.000,00 187.695.200,00

259.545.000,00 206.464.720,00

285.499.500,00 227.111.192,00

paket

1

113.700.000,00

92.581.500,00

101.839.650,00

112.023.615,00

123.225.976,50

paket

1

90.295.000,00

-

-

50.000.000,00

55.000.000,00

60.500.000,00

paket

1

345.098.000,00

-

-

50.000.000,00

55.000.000,00

60.500.000,00

paket

1

15.995.000,00

-

-

50.000.000,00

55.000.000,00

60.500.000,00

paket

1

198.880.000,00

-

-

-

-

84.165.000,00

-

-

-

-

-

persen

100

75,00

kecamatan

20

269.560.000,00

Tingkat Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

persen

100

55,00

paket

1

-

paket

1

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi Pameran Sulawesi Expo Penyelenggaraan Pameran Investasi Pendataan infrastruktur prasarana pendukung investasi di Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Penanaman Modal

Tercapainya kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi Terselenggaranya Pameran Sulawesi Expo Terselenggaranya Pameran Investasi Terlaksananya Pendataan infrastruktur prasarana pendukung investasi di Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Bidang Penanaman Modal

paket

1

paket paket paket

1 1 1

159.685.000,00

paket

1

42.985.000,00

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pemetaan Potensi Sektor Agribisnis Sosialisasi Perizinan PMDN dan PMA di Kabupaten Kolaka Penyusunan Raperda Investasi dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Tingkat Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Daerah Tersedianya Potensi Sektor Agribisnis Terlaksananya Sosialisasi Perizinan PMDN dan PMA di Kabupaten Kolaka Tersedianya Raperda Investasi dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

persen

100

paket paket

1 1

perda

1

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tingkat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah SDM Perencanaan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Meningkatnya kemampuan teknis Aparat penyusun rencana pembangunan

persen

100

55,00

orang

15

117.355.000,00

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

persen

100

55,00

65,00

75,00

85,00

95,00

100,00

buku

500

175.000.000,00

150.000.000,00

165.000.000,00

181.500.000,00

199.650.000,00

219.615.000,00

persen

100

25.000.000,00

27.500.000,00

30.250.000,00

33.275.000,00

36.602.500,00

2.925.000.585,00

4.581.801.775,00

4.981.480.080,00

5.333.129.994,50

6.017.918.994,45

Koordinasi forum data/statistik daerah Kab. Kolaka

JUMLAH

Tingkat Ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah Tersedianya Buku PDRB, Kabupaten dalam Angka, Kec. Dalam Angka, IPM, IKK dan Inflasi Daerah Kab. Kolaka Terakurasinya data/statistik daerah Kab. Kolaka

346.625.000,00 -

-

55,00 50.340.000,00 -

-

5.633.545.625,00

100,00 250.000.000,00

65,00

75,00

85,00

95,00

100,00

70.000.000,00

77.000.000,00

84.700.000,00

93.170.000,00

102.487.000,00

97.300.000,00

107.030.000,00

117.733.000,00

129.506.300,00

142.456.930,00

80.000.000,00

88.000.000,00

96.800.000,00

106.480.000,00

117.128.000,00

153.950.000,00 28.350.000,00

75.000.000,00 169.345.000,00 31.185.000,00

82.500.000,00 186.279.500,00 34.303.500,00

90.750.000,00 204.907.450,00 37.733.850,00

99.825.000,00 225.398.195,00 41.507.235,00

15.000.000,00

16.500.000,00

18.150.000,00

19.965.000,00

-

65,00 70.400.000,00

-

75,00

85,00

95,00

100,00

55.374.000,00 50.000.000,00

60.911.400,00 55.000.000,00

67.002.540,00 60.500.000,00

73.702.794,00 66.550.000,00

-

-

-

-

75,00

85,00

95,00

100,00

129.090.500,00

141.999.550,00

156.199.505,00

171.819.455,50

Kolaka,

Juli 2009

KEPALA BAPPEDA DAN PM KABUPATEN KOLAKA,

Ir. H. FACHRUDDIN RAHIM Pembinan Utama Muda, Gol. IV/c Nip. 19560110 198503 1 016

1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KOLAKA PERDA NO : 23 TH 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKHNIS

KEPALA BAPPEDA & PM

DAERAH KABUPATEN KOLAKA

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBAG. UMUM & PERLENGKAPAN

KASUBAG. PENYUSUNAN PROGRAM

KASUBAG. KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

KABID. PENELITIAN DATA DAN PELAPORAN

KABID. EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

KABID.PENANAMAN MODAL

KABID. PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN

KASUBID. PENELITIAN & PENGEMB.

KASUBid. EKONOMI

KASUBID. PEMETAAN POTENSI

KASUBID. PRASARANA WILAYAH

KASUBID. DATA DAN PELAPORAN

KASUBID. SOSIAL BUDAYA

KASUBID. PROMOSI INVESTASI

KASUBID. LINGKUNGAN

2009 TENTANG

Recommend Documents