MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 03/PERMEN/M/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 02/PERMEN/M/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Menimbang
: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi operasionalisasi kebijakan di bidang perumahan rakyat dan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat; b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat;
Mengingat
: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2005. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 171/M Tahun 2005. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 80 Tahun 2005. 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 02/PERMEN/M/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/955/M.PAN/4/2006 Perihal : Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Perumahan Rakyat, Tanggal 17 April 2006. MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 02/PERMEN/M/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 02/PERMEN/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Negara Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan nasional di bidang perumahan rakyat; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat; c pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Negara Perumahan Rakyat; d. pelaksanaan operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya; e. pengawasan atas pelaksanaan tugas Kementerian Negara Perumahan Rakyat; f. penyampaian hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Kementerian Negara Perumahan Rakyat kepada Presiden”. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 4 Kementerian Negara Perumahan Rakyat terdiri dari : a. Sekretariat Kementerian Negara; b. Deputi Bidang Pembiayaan; c. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan; d. Deputi Bidang Perumahan Swadaya; e. Deputi Bidang Perumahan Formal; f. Staf Ahli; g. Pusat Pengembangan Perumahan; h. Inspektorat”. 3. Diantara Bab VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”BAB VIII A PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 389 A (1) Pusat Pengembangan Perumahan, adalah unsur pelaksana Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat (2) Pusat Pengembangan Perumahan dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berkoordinasi dengan Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Pasal 389 B 2
Pusat Pengembangan Perumahan, mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan penyediaan perumahan dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum. Pasal 389 C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 389 B, Pusat Pengembangan Perumahan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan perumahan; b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan perumahan; c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan perumahan; d. pelaksanaan administrasi Pusat. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 389 D Pusat Pengembangan Perumahan terdiri dari; a. Bagian Tata Usaha. b. Bidang Fasilitasi Pembiayaan. c. Bidang Pengembangan Kawasan. d. Bidang Penyediaan Perumahan. Pasal 389 E Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata persuratan, administrasi kepegawaian, penyiapan penyusunan informasi dan pelaporan, tata laksana kerja serta pengelolaan peralatan di lingkungan Pusat Pengembangan Perumahan. Pasal 389 F Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 E di atas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan program dan anggaran; b. pengelolaan tata laksana kerja, penyusunan informasi dan pelaporan; c. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan peralatan. Pasal 389 G Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan. b. Sub Bagian Informasi dan Tata Laksana. c. Sub Bagian Umum. Pasal 389 H (1) Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran. (2) Sub Bagian Informasi dan Tata Laksana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan informasi, pelaporan dan tata laksana kerja. (3) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan tata persuratan, administrasi kepegawaian, keuangan, dan peralatan.
3
Pasal 389 I Bidang Fasilitasi Pembiayaan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian fasilitasi pembiayaan/bantuan pembiayaan perumahan formal, dan perumahan Swadaya. Pasal 389 J Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 I Bidang Fasilitasi Pembiayaan, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan fasilitasi pembiayaan/bantuan pembiayaan perumahan formal, dan perumahan Swadaya; b. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan/bantuan pembiayaan perumahan formal, dan perumahan Swadaya; c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi pembiayaan/bantuan pembiayaan perumahan formal dan perumahan Swadaya. Pasal 389 K Bidang Fasilitasi Pembiayaan terdiri dari : a. Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Formal. b. Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Swadaya. Pasal 389 L (1) Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Formal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian fasilitasi pembiayaan/bantuan pembiayaan perumahan Formal melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Bersubsidi (2) Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Swadaya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian fasilitasi pembiayaan/bantuan pembiayaan perumahan swadaya melalui kredit Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya (KPRS) dan Kredit Mikro Perumahan Swadaya Bersubsidi. Pasal 389 M Bidang Pengembangan Kawasan, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan pengembangan kawasan perumahan.
fasilitasi
Pasal 389 N Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 M, Bidang Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi : a. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar; b. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. Pasal 389 O Bidang Pengembangan Kawasan terdiri dari: a. Sub Bidang Kawasan Skala Besar b. Sub Bidang Kawasan Khusus.
4
Pasal 389 P (1) Sub Bidang Skala Besar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana teknis, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kawasan Skala Besar; (2) Sub Bidang Kawasan Khusus, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana teknis, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kawasan khusus.
Pasal 389 Q Bidang Penyediaan Perumahan, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan perumahan formal, perumahan swadaya, beserta lingkungan perumahan. Pasal 389 R Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 389Q, Bidang Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi: a. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan perumahan formal. b. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan perumahan swadaya, serta pemberdayaan dan penguatan lembaga keswadayaan masyarakat; c. fasilitasi pembangunan, pengelolaan prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum. Pasal 369 S Bidang Penyediaan Perumahan terdiri dari: a. Sub Bidang Penyediaan Perumahan Formal. b. Sub Bidang Penyediaan Perumahan Swadaya. Pasal 389T (1) Sub Bidang Penyediaan Perumahan Formal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana teknis, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, penyediaan perumahan formal, beserta prasarana sarana lingkungan dan utilitasnya. (2) Sub Bidang Penyediaan Perumahan Swadaya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana teknis, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pemberdayaan dan penguatan lembaga keswadayaan masyarakat dalam penyediaan perumahan swadaya, beserta prasarana, sarana lingkungan dan utilitasnya . 4. Menambah Pasal diantara Pasal 404 dan Pasal 405, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 404 A Dengan dibentuknya Pusat Pengembangan Perumahan, maka seluruh fungsi teknis operasional yang ada pada masing-masing Deputi di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, dialihkan menjadi fungsi Pusat Pengembangan Perumahan.
5
Pasal 404 B Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dibentuknya Pusat Pengembangan Perumahan, rumusan tugas dan fungsi serta susunan organisasi masing-masing Deputi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 02/PERMEN/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat segara dilakukan penyesuaian dan disampaikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan. Pasal 404 C Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 02/PERMEN/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat tetap masih berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
Jakarta
Pada tanggal : MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI
6
