PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang kuat perlu dilakukan penguatan struktur perbankan melalui upaya-upaya konsolidasi perbankan;
b.
bahwa
upaya
percepatan
konsolidasi
perbankan
membutuhkan pendekatan yang menyeluruh terhadap segala aspek sehingga diharapkan akan tercipta konsolidasi perbankan yang lebih solid sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia; c.
bahwa sehubungan dengan upaya percepatan konsolidasi perbankan pada bank–bank yang melakukan merger atau konsolidasi perlu diberikan insentif yang berguna sebagai stimulus (sweetener);
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menyusun ketentuan mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia;
Mengingat:
1.
Undang-Undang Perbankan
Nomor
(Lembaran
7
Tahun
Negara
1992
Republik
tentang Indonesia Tahun …
-2Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.
PBI Nomor 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005
tentang
Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507); MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN INSENTIF
BANK DALAM
INDONESIA RANGKA
TENTANG
KONSOLIDASI
PERBANKAN.
Pasal 1 …
-3Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1.
Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak termasuk kantor cabang bank asing.
2. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi lebih dahulu. 3. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi lebih dahulu. Pasal 2 (1) Bank Indonesia memberikan insentif kepada Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi. (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.
Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
b.
Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah;
c.
Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi;
d.
Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang Bank; dan atau
e.
Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan due diligence. Pasal 3 …
-4Pasal 3 (1) Kemudahan pemberian izin menjadi bank devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan dalam hal: a.
Bank bukan devisa yang melakukan Merger atau Konsolidasi dengan 1 (satu) bank bukan devisa lainnya; dan
b.
Menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan modal disetor bank bukan devisa untuk menjadi bank devisa, modal inti bank hasil Merger atau Konsolidasi paling kurang Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2) Persyaratan lainnya untuk menjadi bank devisa tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan devisa menjadi bank umum devisa. Pasal 4 (1) Kelonggaran sementara atas
kewajiban
pemenuhan GWM Rupiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa pengurangan sebesar 1% (satu perseratus) dari kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan GWM. (2) Kelonggaran sementara atas
kewajiban
pemenuhan GWM Rupiah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak: a.
Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau
b.
Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.
Pasal 5 …
-5Pasal 5 Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak: a.
Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau
b.
Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang. Pasal 6
(1) Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bagi Bank hasil Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dalam hal tingkat kesehatan, hanya didasarkan pada penilaian tingkat kesehatan posisi terakhir. (2) Persyaratan lainnya untuk pemberian izin pembukaan kantor cabang tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai bank umum. Pasal 7 Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan due diligence sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah mengganti sebagian dana (on reimbursement) pelaksanaan biaya konsultan due diligence Merger atau Konsolidasi yang disepakati para pihak dengan penggantian sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari biaya due diligence setelah: a. Tanggal …
-6a.
Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau
b.
Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang. Pasal 8
(1) Bank yang merencanakan Merger atau Konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh Direksi masing-masing Bank. (2) Rencana pemanfaatan insentif oleh Bank wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sebelum melakukan Merger atau Konsolidasi dengan alamat: a.
Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
b.
Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
(3) Rencana pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank. Pasal 9 Pemegang Saham Pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang layak untuk melakukan Merger atau Konsolidasi namun tidak bersedia untuk melakukan Merger atau Konsolidasi dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis serta mempengaruhi penilaian integritas dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Pasal 10 …
-7Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Oktober 2006 GUBERNUR BANK INDONESIA,
BURHANUDDIN ABDULLAH
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 74 DPNP/DPbS
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN
UMUM Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang kuat, sehat, dan efisien guna mendorong kestabilan sistem keuangan diperlukan penguatan struktur dan permodalan bank-bank nasional. Disamping akan mendorong pertumbuhan kredit perbankan, penguatan permodalan bank-bank nasional dinilai sangat penting untuk meningkatkan kapasitas bank-bank dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat serta mengantisipasi rencana penerapan Basel II yang menuntut investasi di bidang teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk memperkuat struktur dan permodalan bank-bank adalah dengan mendorong terjadinya konsolidasi bankbank di Indonesia melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Alternatif yang dapat dilakukan bank untuk memperkuat permodalan antara lain melalui merger atau konsolidasi. Oleh karena itu, untuk mempercepat terjadinya konsolidasi perbankan tersebut, disamping upaya-upaya lain yang telah dilakukan, Bank Indonesia menganggap perlu memberikan insentif bagi bankbank yang melakukan merger atau konsolidasi.
PASAL …
-2PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 sampai dengan angka 3. Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)…
-3Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 5 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Pasal 8 …
-4Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Yang dimaksud dengan layak untuk melakukan Merger atau Konsolidasi adalah Bank yang memiliki modal inti dibawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dan pemegang saham pengendali tidak memiliki kemampuan untuk menambah modal inti. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4643 DPNP/DPbS
