Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU
Keprh Badan Perencanarn Pembangunan Nasional SALINAN KEPT]TUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.97 / M.PW / Hw 06 / 20 7 5 TENTANG PERUBAHAN IGTIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 57IM.PPN/HW 04 / 2O7 3 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK HIBAH TRADE COOPERA NON FA CIATY $ Cf) MXNTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menimbang
a
bahwa dalant rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Tim Koordinasi Proyek Hibah Trade Cooperation Faciliry CCD, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Proyek Hibah Trade Crnperation Facility OCD,
b.
bahwa pejabat dan pegawai yans namany^ tercantum dalam Lamprran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai an1g,ota Tim Koordinasi Proyek Hibah Trade Cooperation Facility (TCD;
MenSinSat
1.
Undang-UndanS Nomor 27 Tahun 2074 tentanS An8Saran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggatan 2Ol5 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahsn 2074 Nomor 259, Tambahan l*mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan UndanS-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan lenlbatan Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2.
Peratwan Penterintah Nomor
Tahun 2071 tentan8 Tata Cara Pengadazn Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 1O
3. Peratutan ...
3.
Peralvran Presiden Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentan9 Tata Cara Pelaksanazn Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.
Petah$an Presiden Nomor
7 Tahun
2O15 tentang Organisasi
Kementerian Negara;
5.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentanE Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.
Petaturan Presiden Nomor
66 Tahun 2075
tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasionall
7. Perattran Menteri Negara Petencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2OO7 tentang Organisasi dan Tatz Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Petattoran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahutr 2014:-
8. Peraturan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentanS Pedoman Petencana n, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan AnBg r^n; MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPAI/, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
Menetapkan
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 57IM.PPN/HK/O4/2O73 TENTANG Pf,MBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK HIBAH TRADE COOPERANON FACIATY CTCF).
Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Prcyek Hlbah Trude Coopration Facility (fCI), untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi TCF, dengan susunan keanggotaan rebagaimana tercantum dalam tampiran Keputusan ini.
PERTAMA
:
KEDUA
: Tim Koordinasi
TCF terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung jawab, Tim Pelaksana, d anTenaga Pendukung.
KETIGA: ...
-J-
:
KETIGA
Tena9a Pendukung bertugas
:
a.
mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
b.
melaksanakan tuEas-tu8as
lain yang ditugaskan oleh
Tim
Pelaksana.
:
KEEMPAT
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tuSas Tim Koordinasi TCF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
:
KELIMA
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 201,5.
DitetapkAn di Jakafia pada tanggal 22 Juni 2Ol5 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPAI.A, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd ANDRINOFA. CHANIAGO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,,
-/ t"'/ a-
-/ Emmy Suparmlhtun
SALINAN LAMPIRAN KEruTUSANMXNTERI PPN,/ KEPAIA BAPPENAS NOMOR KEP.97 / M.PPrl / HW 06 / 20 1 5 TANGGAL 22NNt2075
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PROYEK HIBAH TRADE COOPERANON FA CILITY (I CF) A.
TIM PENGARAH Ketua
Deputi
Wakil Ketua
Direktur
Anggota
1.
Sekretaris Kementerian
2.
UtamaBapPnas; Deputi Bidarg Pendanaan Pembangunan,
Ekonomi,
Bida4g PPN/ Bappenas.
Jenderal Kementerian Keuangan.
3.
Kementerian
Pengelolaan Ubng,
PPN/Sekretaris
Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risikq Kementerian Keua4gan; Kementerian Perdagangan; Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Sekretaris Kementerian Perindustrian;
4. Sekretaris Jenderal 5. 6. 7.
Jenderal
Sekretaris Utama Kementerian Riset dan Teknolqgi; Sekretaris Utama BPPT; Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 10. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTE); 1 1 . Sekretaris Utama Badan Koordinasi PenanamanModal.
8. 9.
B.
PENANGGUNGJAWAB
Deputi Bidang
Ekonomi,
Kenrenterian
PPN/Bappenas.
C.TIM
n
C.
TIM PELAKSANA Ketua
Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama
Ekonomi Internasional,
Kementerian
PPN/Bappenas.
Anggota
1.
Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan UbW, Kementerian Keuangan1'
2.
Direktur Pinjaman dan Hlbah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuargan;
3. Direktur Pendanaan Lu 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 74. 15.
16. 17.
18.
Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan T atz l,aksana., Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdaga.ngan; Sekretaris Direklorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian; Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Riset dan Teknolqgi; Kepala Biro Perencanaan BPPT; Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknolqgi, Kementerian Riset dan Teknolqgi; Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Sekretaris Je nderal Dewan Energi Nasional; Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kepala Biro Perencanaan Prqgram dan Anggaran) Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatlhan, Badan Koordinasi Penanaman Modal; Direktur Kerjasama Regional, Badan Koordinasi Penanaman Modall
Direktur Pendanaan Luar
Nqeri
Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur ...
-J-
19. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan
Ekonomi
K.reatif,
Kementerian
PPN/Bappenas;
21. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas; 22. Direktur Perencanazn Makro, Kementerian PPN/Bappenas;
dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas; 24. Kepala Sub Direktorat Investasi, Direllorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas; 23. Direktur Jasa Keuangan
25. Kepala Sub Direktorat Akuntansi dan Pela.pran, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keu ng n; 26. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hlbah
Luar Negeri Multilateral l,
Direktorat
Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Kevangan;
27. Kepala Seksi Akuntansi Pinjaman dan Hibah, Direktor at Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan;
28.
ft. Imaritz
Trlhanda, MS, Kementerian
PPN/Bappenas;
29.
Drs. Florentinus Kristiartonq
MM,
Kementerian PPN/Bappenas;
30. Rolly Rochmad Purnomq ST,
MM, Ph.q
Kementerian PPN/Bappenas; 31. Yunus Gastantq SE, PG.Dipl, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Arianto Christian Hartono, SE, MA, Kementerian PPN/ Bappenas; 33. Dr. Yulius, MA, Kementerian PPN/Bappenas; 34. Crlt Sawalina, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
35.
Dr.
Muhammad Cholifihani, SE, MA,
Kementerian PPN/ Bappenas; 36. Muhammad Fahlely, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas; 37 . Toni Priyanto J, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas; 38. Oktorika, SE.Ak, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Drs.Onny ...
-439.
Rosy Wediawaty, SE, MSE,
M.Sc,
Kementerian PPN/Bappenas;
40.
Drs. Onny Noyoronq MIA,
MA,
Kementerian PPN/Bappenas; 41. Dr. Moh. Mustajab, SE, MBA, Kementerian PPN/Bappenas; 42, Dr. lr. Taufiek Bawazier, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
43.
Noor Arifin Muhammad, ST,
MSIE,
Kementerian PPN/Bappenas;
44. lndra
Ni Tua, Sl M.Com,
Kementerian
PPN/Bappenas;
45. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas; 46. Br$itta Ratih Esthi Aryanti, SE, Kementerian PPN/Bappenas; 47
. Octal Pramudito, SE,
Kementerian
PPN/Bappenas;
48.
Erwin Fahrudin, SE,
Kementerian
PPN/Bappenas;
49.
Ari
Prasetyo, SH,
Kementerian
PPN/Bappenas;
50.
Dewi Kania,, SH, M.Si,
Kementerian
PPN/Bappenas.
D.
TENAGAPENDUKUNG
1. Tulus Sujadi, Kementerian PPN/Bappenas; 2, Imam Musadad, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Mfuan,Kementerian PPN/Bappenas; 4. Indira Widiesa, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Rufita Sri
Hasanah, SE, Kementerian
PPN/Bappenas;
6.
Yeni Oktavia Mulyonq SE, Kementerian PPN/Bappenas.
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONA],,
ftd ANDRINOFA. CHANIAGO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Emmy Su
k
