GUBERNUR JAWA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 561.1/58
,
0arimr aotz
TENTANG
UPAH MINIMUM_PI?I 35 (TTGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA 'ENGAH TEUUru 2013 GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang :
a.
b.
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pem_ bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan peraturanPeraturan Negara Tahun lg5OAalam
"'g6_gi);
2.
3'
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4
pemerin-
tentang tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor I2S, Republik Indonesia Nomo diubah beberapa kali tera
Nomor 12 Tahun 2OOg ten Undang-Undang Irlomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan DlgraJr (Lembaran Nrg^r; Republik Indonesia Tahun 200g Nomor s6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSag);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2oo7 tentang Pembagian IJrusan Pemerintahan Antara pemerintah,
.
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OOg Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1O); 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah pro','insi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor i2);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor per-Ol/MEN/
1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-226lMEN/2ooo tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20 d,an Pasal 2I Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum; 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja: Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 20L2 tentang Komponen Dan p;laksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
(.,
(KHL);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2oog
tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi Dan Tata Kerja ' Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 65); 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2oog tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
a
Provinsi Jawa Tengah Tahr-rn 2OOg Nomor 24); 11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor s6ol22l2oog tentang Pembentukan Dewan pengupahan provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2oo9-2or2 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengJn Keputusa' Gubernur Jawa Tengah Nomor s6o I 6:2,1201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor s60l22l2oog rentang pembe.tukan Dewan Pengupahan provinsi Jawa tengih Masa Bhakti 2009-2012; MEMUTUSKA}I
:
Menetapkan KESATU
Upah Minimum pada 35 (Tiga puruh Lima) Kabupaten/Kora Di Provinsi Jawa Tenga.h Tahun 2OLg, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran x.pirt"Sun ini.
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
C.
Upah minimum sebagainrana dimaksud dalam diktum
KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari I (satu) tahun. Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksrrd dalam diktum KESATU, dapat mengajukan penangguhan upah minimum kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1O (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini.
KELIMA
Pengusaha yang telal: memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum- sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menuntnkan besarnya upah yang telah diberikan.
KEENAM
Pengawasan Pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensinya.
KETUJUH
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56L,4/73/2OLl tanggal 18 Nopember 2OI1 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OI2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013,
KEDELAPAN
Ditetapkan di Semarang 12
f,olrrler
2012
WA TENGAH,
SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada
yth.
:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia; ? 3' llen$ri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dierah provinsi Jawa Tengah; 4. Sekretaris Daerah provinsi Jawa Tengah; 5. Para Asisten sekretaris Daerah provinsi Jawa Tengah; 6' Para Kepala satuan Kerja perangkat Daerah provinsi Jawa Tengah; SETDA Provinsi Jawa Tengah; h; dustrial Kota Semarang; insi Jawa Tengah; 11' Ketua Dewan Pimpinan provinsi Asosiasi peniusaha Indonesia Jawa Tengah;
12.
rh.
.
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 561.1/58 [rIiIIr 2Ol2 TENTANG UPAH MINIMUM PF.DA 35 (TIGA PULUH D I PROVIN S I
3IYfl ffi RXif.TI 5$It
DAFTARUPAHY||TBV'fiI|j^i;J1'S$J^""'HX"',!X?T.^BUPATEN/K.rA NO
KABUPATEN/ KOTA
UPAH MINIMUM TAHUN 2OT3
I
2
3
1.
Kota Semarang
Rp. I.2O9.100,-
2.
Kabupaten Demak
Rp.
99s.000,
o,
Kabupaten Kendal
Rp.
953.100,-
4
Kabupaten Semarang
Rp. 1.051.000,
5.
Kota Salatiga
Rp,
974.OO0.-
6,
Kabupaten Grobogan
Rp,
842;000,
7.
Kabupaten Blora
Rp.
932.000,
8.
Kabupaten Kudus
Rp.
990.000,-
9.
Kabupaten Jepara
Rp.
875.000,-
10.
Kabupateh Pati
Rp.
927.600,
1i
Kabupaten Rembang
Rp,
896.000,-
t2,
Kabupaten Boyolali
13
Kota Surakarta
Rp, 895,000, Rp, 915,900,
L4
Kabupaten Sukoharjo
Rp.
902.000,-
15.
Kabupaten Sragen
Rp.
864.000,-
16.
Kibupaten Karanganyar
Rp. ,896.500,-
17.
Kabupaten Wonogiri
Rp. .830.000,
18.
Kabupaten Klaten
Rp.
19.
Kota Magelang
Rp.901.500,-
20.
Kabupaten Magelang
Rp.
942.000,-
2r.
Kabupaten Purworejo
Rp.
849.000,-
cc
Kabupaten Temanggung
Rp.
940.000,-
23.
Kabupaten Wonosobo
Rp.
880.000,-
\
871.500,
2
1
24.
Kabupaten Kebumen
Rp. 835.000,-
25.
Kabupaten Ban5rumas
Rp.877.500,
26.
Kabupaten Cilacap meliputi:
Wilayah Kota, meliputi
Rp.986.000,-
:
-
Kecamatan Cilacap Utara
-
Kecama.tan Cilacap Tengah
-
Kecamatan Cilacap Selatan
Wilayah Timur, meliputi
(-
:
-
Kecamatan Kesugihan
-
Kecamatan Maos
-
Kecamatan Sampang Kecamatan Binangun
-
Kecamatan Kroya
-
Kecamatan Adipala
-
Rp. 861.000,-
Kecamatan Nusawungu
Wilayah Barat, meliputi
:
Kecamatan Jeruk Legi Kecamatan Kawunganten
e
3
-
Kecamatan Bantarsari
-
Kecamatan Sidareja
-
Kecamatan Cipari
KecamatanKarangpucung
-
Kecamatan Cimanggu
-
Kgcamatan Majenang
KecamatanGandrungmangu
Kecamatan Kedungreja Kecamatan Patimuan
Kecamatan Wanareja
KecamatanDayeuhluhur Kecamatan Kampung Laut
Rp. 816.000,-
F ii. 2
1
3
27.
Kabupaten Banj arnegara
Rp, 835,000,-
28.
Kabupaten Purbalingga
Rp. 896,500,-
29.
Kabupaten Batang
Rp. 970.000,-
30.
Kota Pekalongan
Rp. 980.000,-
31.
Kabupaten Pekalongan
Rp. 962.000,-
32.
Kabupaten Pemalang
.Rp.908.000,-
33.
Kota Tegal
Rp. 860.000,-
34.
Kabupaten Tegal
Rp. 850.000,-
35.
Kabupaten Brebes
Rp. 859.000,-
AWA TDNGA
(^
POINTERS BAPAK GUBERNUR JAWA TENGAH DALAM RANGKA KONSULTASI DENGAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH MENGENAI PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 Semaran g, L2 Nopernber 2Ot2
1.
Semua Bupati/Walikota telah
mengusulkan Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Tengah
Upah Minimum
,
2. Mekanisme suruey KHL telah dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Kab/Kota dengan berpedoman pada Permenakeftrans No. 13 Tahun 20L3 untuk menentukan Nilai KHL dan angka usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota; (
3. Rata-rata Kenaikan
UMK Tahun 20L3 sebesar Rp. 80.020,00
(9,55% ) dari
UMK tahun 20L2.
4. Capaian rata-rata UMK terhadap KHL sebesar 97,32 o/o, dimana rata-rata UMK sebesar Rp. 9L4.275,68. Adapun rata-rata KHL sebesar
Rp.
940.239,90 5. Capaian UMK terhadap KHL dirinci, sebagai berikut L
o
e,
Diatas 100 o/o = 5 Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Klaten, Kota Pekalongan, Kab Sukoharjo, Kota Tegal, Kab Temanggurg, dan Kota Salatiga; sedangkan tahun sebelumnYa 2 Kabupaten/Kota;
o Sama dengan KHL (1000/o) = 8 Kabupaten/Kota, yaitu Kab
o o
Semarang, Kab Magelang, Kab Brebes, Kab Tegal, Kota Surakafta, Kab Karang anyar, Kab Boyolali, dan Kab Pati; sedangkan tahun sebelumnya 6 Kabupaten/Kota; 95 o/o ke atas = 17 Kibupaten/Kota; Antara 95 o/o = 3 Kabupaten/Kota dan Kab Cilacap
90
Wilavah Kota;
o
Dibawah 90
o/o
- Kab Cilacap Wilayah Timur dan Wilayah Barat;
6. Dengan ditetapkannya upah minimum tahun 2013 pada 35 Kab/Kota bagi
perusahaan yang
tidak mampu, dapat mengajukan penangguhan
pelaksanaan upah minimum sesuai dengan ketentubn yang berlaku.
3Z Jan. 2?,@9 9:31PM
FRi: NII.
FROM
P1
\.
GUBERNIJR KEPUTUSAN GUBE NOMOR
.
\,I
;
R I\ US.T
INGGARA TIMUR TENGGARA TIMUR
lt<.)PtHKl2}r2 ITI NG
UPAH MINIMUM PRO\/]NS]
GUBERNUR
e
]
bahwa denr dikqitkan dt daerah, perl Tenggara Ti'' sosial dalan
Menimbaug
r
mengurarrgi serta mcni tingkat palir b.
bahwa Kepu 239 /KEP /H
Tenggara 'f ciengan pe' keadaan pe kembali; G
Mengingat
bahwc berd dalam huru Gubernur t< Timur Tahui Undang-Unrl Pembentuka
Tenggara B: Negara Ref Tarnbahan 1649); 2.
Undang-Ur:r Ketenagaker Tahun 200
Republil
"c
A'
ENGOAIRA TIMUR TAHUN 2013
r'l
INGGATA TIMIIR,
arperhatikan ]<elrutuhan hidup layak p:oduktivitas dan perlumbuhan ekonomi --nt tapkan Upzrh Mininum Provinsi Nusa Ce rgan tujuan sebagai jaring pengaman 'rr perlindunfian aEar upah lidak merosot, c rrgir.u upah tcrendi'ti: dan upah tertinggi i n prenghasilarr pekerja/ buruh pada ;.ne
r
a.l
l;
C-
ubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
:
i tentang Upatr $inimum Provinsi Nusa I'rhr1n 2012, sudah tidak sesuai lagr lr:fdn harga kebuluhan hidup dan :.'.n dewasa.
irri sehingga perlu ditinjau
n pertimberrrgan sebagaimana di,maksud r htrruf b, ocrlu nienetapkan Keputusan L:pah Mii:imum Provinsi Nusa Tenggara
I,lornor 64 Tahun 1958
tentang
rah-daerah TingJ
I.lornor 13 Tahun 2003
tentang
I.:rnbaran Negara Republik Indoncsia -r''r 39, TambalAn Lembaran Negara r rlomor a279]l I lt
36 Jan. *!69 9:52F1'l
FROI4
3.
P3
Unda Pemc
Indor Nega:
diubr Nom<
Unda Peme
Indor Nega:
4,
Unda Perin Pemc
8 tentang Perubahan Kedua Atas ror 32 Tahun 2OO4 tcntang
r (l,embaran Negara
RePublik Lembaran Nomor 59, Thmbaharr sia Nomor 4844\i
crr 33 Tahun 2OO4 tentang n Anta:'a Per,rerintah Pusat dan L (Lembararr Negara ' RePublik Nomor 72, Tambalran Lembaran
Indot
f 6. 7.
Nega:
sia Nomor 38aB);
Perat Pemt Peme Kabu
Tahu
Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang emerintahan Antara Pcmerintah, lrovinsi dan Pemerlnrahan Daeratr )aran Negara Republik Indonesia 32, Tambahan Lembaran Negara
Repu
rcr 47371;
Perat r999
aga Kerj6 Nornor
Perat PER. Pe.ak La
8.
imum;
;
PER-OI/MEN/
ga Kerja dan Transmigrasi Nomor : tentang' I(omponen dan Pencapaian Kebutuhan Hidup
;
rcl
Kepu
Ker.2 Pa ral Mc ntt
aga Kerja dan Transmigrasi Nomor rtang Perubahan Pasal 1, Pgsal 3, 1, Pesal 20 ctan Pasal 21 Peraturen o'rror PER-O1/ MEN/1999 tentang
Up an
Memperhatikan
: I.
Surat
Tir:ur 2012 Mi:tin 2
Su:at Prc vir PH IW,
Perreti
Talrur
rlag& Kerja darr Tra4smigrasi 'jmur Norncr : TI{T.56712611 I Ortober' 2012 peril:al lJsulan
r Provinsi
Nusa Tenggara Timur
N:
Menetapkan KESATU
u.pahan Provinsi Nusa Tenggara |X/2OI2 tatggal 16 Oktober rjngkatan dan Penetapan Upah :rlggara Timur Tahun 2013; .OV
upfi 20 .3.
Nusa Te;nggara Timur Tahun
FROI
3E Jan. 2El69 9:31PM
:
Pz
{[
KEDUA
insi Nusa Tepggara Timur Tatrun 2013 rud dalarn Diktum KESATIJ KcPuilsar tsahaan dan usaha- usaha Sosial yang :eria/buruh dengan membaya.r uPah n bentuk lain, yang beroPerasi di sa Tenggara Timur baik milik swasta
upe Eeb
ini mer atar
wile mal KETIGA
UPs
seb
KEEMPAT
ini
I
Rib
,j
lan Usaha-usaha Sosial Yang
Dik
telah bih tinggi dari Upalr Mlnimum Provinsi nur scbagaimarra dimaksud dalam rutusan ini, dilararrg mengurangi atau
meI
:rsr:but.
Pad
n ini mulai berlaku, maka Keouhrsan :nggara Timur Nomor : 239/KEP/ rah Minimurn Pro'trinsi Nusa Tenggara icabut dan dinyatakan tidak berlalcu.
BaE
mcI Nus
KEI,IMA
insi Nusa Tenggara Tirnrrr Tahun 2013 ;ud dalam Diktum KEDUA KePutusan ar Rp.1.010.000,- (Satu Juta Sepuluh ) ln.
Gul HK, Tim
berlaku sejak tanggal
KeF
KEENAM
I Januari
2Ol3
esember 2013 dengan ketentrran akan
SAII
di kemudian hari
diti:
.pabila
terc
talam penetapannya.
ternyata
r,pkan di Kupang
tanggal 12 Noyrrvr 9ER. AXZ) ,
t U
{
Tenrbuean:
1, Menteri Ten rga Kerja dan 2. Menteri Dalrnr Negeri Rep 3. Wakil Gubernur Nusa Tcn 4. Kenla DPRE hovinsi Nusr 5, Para Bupati /Walikota oe-I 6, Para Ketua l)PRD Kabupa 7, Inspektur P: ovinsi Nuea T, 8. Kepala Dines Tenaga Kerjr 9. Para Kepala Dinae Nakert: 10,
I1.
12. 13.
di Tempat; Ketua Dewar Pengupahan Ketua DPD .\pindo NTT di Kehre DPD ( SPSI NTT di
Korwil SBSI NTT di Kupan
lblik Indonesia Iakarta;
fi Jd<arta;
,Dg; i Kupang; .g-masing di Tempat;
li
NTT masing-masing di Tempat;
uparxg;
Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
rta se-Provinsi NTT masing-masing ggara Timur di Kupangi
tr
')
'5e6Tr1t 23:O?
DJSN
notnor.
Lurnpirun $ilI:ot
Daiiar
?E?47 (i4
'
t ttt
Undurrg:rn ; 'j
t.t \I
An ggota Dcwsr r Jarninar
tl
I-
s!
Drs. l-{arisE Sunros(:,
2. Drs. F).ioko f ,ungkono, 1r' 3, lr, Tianggur Sinrga. lVl 4. Dr-r. Tinoer Soeurnto. Ir 5, Drs. Ridra,on Monrllr-l], Kerrr*ntcriLnlL
a
Dirr:krur'fcni*lo l(crja
-.f2-
Direkrur Pen lupalrirn d
4.
Diralstr,rr Pcn rarv:lssrn l. Direkrur Pert ncanaan ci
J
I
:m baga
L
lr rl rt' r.[
l(orrrullrrn
l.
Mundihanro
?. Lutjovjcus St rrsi Wontl. t) 3. Yan lCusylrmr,r 4, lnne Mulinti. World Bn
5
Jndnr Budi,
t'orld
6. Er-win Aryadl.ana 7. 'l'auvik. ILO
L L
Sinta $arriann.
EtarJ.
il,O
llarmein Hsn n. GIz 10, Cut Sri RoZtr.r.la, GIZ
Sckret:rrint tlJsi{ I
-
Z.
3,
Selcer^aris DJt;N Para Kcpajo Bugtan clun
Src.ff,Sekictanrr D.tSl{
;(
ll.f
rcg.
P,?
1c
al
i! )
|
?
Li.tt{ rrlil Scl 'r/irid
j
l.;
i
n s n.id
