PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NoMoR 4 raHuN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2OO8 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,
Menimbang
:
a.
bahwa Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim membutuhkan penataan ulang terhadap tugas dan fungsinya karena terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya dengan melakukan perubahan nomenklatur dan struktur Organisasi Dinas Daerah;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor L4 Tahun 2AO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;
Mengingat :
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah tingkat
II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
t82t)
3.
Nomor
;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
2
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$aa\; 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7al) ;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 537); 7.
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM
dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN
Daerah
3
MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2OO8 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim (I.embaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 200s Nomor 24 Seri D) diubah sebagai berikut
:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut
:
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah Daerah yang terdiri dari :
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1.
ini, dibentuk organisasi
Dinas
Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Peternakan dan Perikanan; Dinas Perkebunan; Dinas Kehutanan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pertambangan dan Energi; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
m. Dinas Pekerjaan Umum CiPta Karya;
n. o. p. q. 2.
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Ketentuan Bagian Pertama Pasal 3 ayat (1) dan ayat (21diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
:
4
Bagian Kesatu Dinas Pendapatan Daerah Pasal 3
(1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otsnomi daerah di bidang pendapatan daerah. (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3.
Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
:
Pasal 4
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.
4.
Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
:
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi
a. b.
:
perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum
di bidang pendapatan daerah;
c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pendapatan daerah; d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan I atau penunjang di bidang pendapatan daerah;
e.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
5.
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
(1) Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas
:
5
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi
:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan c. Bidang Pajak Daerah, membawahi
:
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
2. Seksi Perhitungan dan Penetapan; 3. Seksi Penyelesaian Keberatan dan Penagihan. d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi , membawahi 1. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data;
:
2. Seksi Penilaian dan Penetapan; 3. Seksi Penagihan dan Keberatan. e. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya,
membawahi
:
1. Seksi Koordinasi Data Teknis;
2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi; 3. Seksi Pelaporan.
f. Unit Pelaksana Teknis
Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional. {21
Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 10
(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi
:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi 1. Seksi Kesehatan Dasar;
:
:
6
2. Seksi Kesehatan Rujukan; 3. Seksi Kesehatan Khusus. d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi
:
1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
2. Seksi Wabah dan Bencana; 3. Seksi Kesehatan Lingkungan. e.
Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahi
Manusia
:
1. Seksi Perencanaan dan Pendayaguna.an;
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
f.
Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi
:
1. Seksi Jaminan Kesehatan;
2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; 3. Seksi Kefarmasian. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2). Bagan
struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana
tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.
7.
Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 11 ayat (1) dan ayat (21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
:
Bagian Ketiga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasal
(1) Dinas Pendidikan
11
dan Kebudayaan merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah
di bidang pendidikan
dan
kebudayaan.
(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi berikut:
sebagai
Pasal 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan
di bidang pendidikan
dan
kebudayaan.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi
sebagai
berikut: Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi
:
a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pendidikan
dan
kebudayaan;
d. pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional danl atau penunjang di bidang pendidikan dan kebudayaan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
:
Pasal 14
(1) Strr.rktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi
:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar;
:
8
2. Seksi Tenaga Kependidikan Dasar; 3. Seksi Pendidikan Kesetaraar, ( Paket A dan Paket B d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi
).
:
1. Seksi Pembinaan Pendidikan Menengah;
2. Seksi Tenaga Kependidikan Menengah; 3. Seksi Pendidikan Kesetaraan (Paket C
).
e. Bidang Sarana dan Prasarar,a, membawahi: 1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah; 3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Kebudayaan.
f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Informal dan Kesiswaan, membawahi 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
Formal,
:
3. Seksi Kesiswaan. g. Bidang Kebudayaan, membawahi
:
1. Seksi Sejarah, Budaya dan Kepurbakalaan;
2. Seksi Kesenian dan Perfilman h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
i. Kelompok
;
Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan
dan
Kebudayaan sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
:
Bagian Kesepuluh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasal 39
(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9
t2. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi
sebagai
berikut: Pasal 40
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
13. Ketentuan Pasal 4L diubah, sehingga berbunyi
sebagai
berikut: Pasal 4 1
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi
:
a. perumusan kebijakan teknis
di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil; b. penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan
pelayanan
umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan operasional dan lata.u penunjang di bidang
d. pengendalian,
kependudukan dan pencatatan sipil; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
14. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal42 (1) Strutrh-rr Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil terdiri dari
:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi
:
10
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang PendaJtaran Penduduk, membawahi 1.
:
Seksi Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
2. Seksi Administrasi Kependudukan. d. Bidang Pencatatan Sipil membawahi
:
1. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
2. Seksi Administrasi Pencatatan Sipil. e. Bidang Data dan Evaluasi, membawahi
:
1. Seksi Data;
2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
f. Unit Pelaksana Teknis
Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(21 Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan Bagian Ketiga Belas Pasal 51 ayat (1) dan ayat (21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Belas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pasal 51
(1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum cipta karya. (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dipimpin oleh seorang
kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
16. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi berikut:
sebagai
11
Pasal 52
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan
di bidang pekerjaan
umum
cipta karya.
L7. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi
sebagai
berikut: Pasal 53
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai fungsi
:
a. perumusan kebijakan
teknis
di bidang pekerjaan umum
cipta karya; b. penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan
pelayanan
umum di bidang pekerjaan umum cipta karya; c. pelaksanaan dan pembinaan
di bidang pekerjaan umllm
cipta karya;
pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan operasional dan latau penunjang di bidang
d. pengendalian,
pekerjaan umum cipta karya;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 18. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54
(1) Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
terdiri dari
:
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi
:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Bangunan dan Lingkungan, membawahi 1. Seksi
Air Minum;
:
12
2. Seksi Persampahan dan Air Limbah; 3. Seksi Bangunan, Gedung dan Drainase. d. Bidang
membawahi
Perencanaan Teknis
dan
Pengawasan,
:
1. Seksi Perencanaan Teknis;
2. Seksi Survey dan Pendataan; 3. Seksi Pengawasan. e. Bidang Penataan Permukiman, membawahi
:
1. Seksi Pengembangan Kawasan;
2. Seksi Permukiman.
f.
Bidang Perumahan, membawahi
:
1. Seksi Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya;
2. Seksi Pembinaan Umum Perumahan; 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagarl struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Bagian Keempat Belas Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat Belas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Pasal 55
(1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupak€Ln unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata. (21 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh
seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
20. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi berikut:
sebagai
13
Pasal 56
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.
21. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi
sebagai
berikut: Pasal 57
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai
fungsi
:
a. perumusan kebijakan teknis
di bidang
pemuda, olahraga
dan pariwisata; b. penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan
pelayanan
umum di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata; c. pelaksanaan dan pembinaan
di bidang pemuda, olahraga
dan pariwisata;
pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan operasional dan f atalu penunjang di bidang
d. pengendalian,
pemuda, olahraga dan pariwisata;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
22.Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 58
(1)
Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata terdiri dari
dan
:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi
:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi
;
t4 1. Seksi Pariwisata;
2. Seksi Ekonomi Kreatif. d. Bidang Kepemudaan, membawahi
:
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
2. Seksi Organisasi dan Kepeloporan Pemuda. e. Bidang Olahraga, membawahi
:
1. Seksi Olahraga Non Prestasi dan Rekreasi
;
2. Seksi Olahraga Prestasi ; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(21 Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini. 23. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 62 (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari
:
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi
:
1. Sub Bagian Umurn;
2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Angkutan, membawahi
:
1. Seksi Angkutan Orang;
2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus; 3. Seksi Angkutan Sungai dan Pelabuhan.
d. Bidang Pengendalian Operasional, mebawahi
:
1. Seksi Bimbingan dan Pelatihan Usaha Angkutan;
2. Seksi Pengendalian Operasional Pengawasan dan Pemeriksaan;
3. Seksi Pengendalian Parkir. e. Bidang Teknis Sarana dan Prasararla Keselamatan Lalu
Lintas, membawahi
:
1. Seksi Sarana dan Prasarana;
15
2.
Seksi Pemeliharaan Sarana, Prasarana
dan
Perbengkelan; 3.
Seksi Manajemen Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas.
c. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini.
24.Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 (1)
Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah terdiri dari
dan
:
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi
:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Fasilitasi Pembiayaan, membawahi
:
1. Seksi Permodalan Non Simpan Pinjam;
2. Seksi Permodalan Simpan Pinjam; 3. Seksi Penilaian. d. Bidang Koperasi, membawahi
:
1. Seksi Usaha dan Pembinaan;
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan dan Penyuluhan; 3. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan. e. Bidang
Bina Usaha, Usaha Kecil dan
membawahi 1. Seksi
Menengah,
:
Bina Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Seksi Bina Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah; 3. Seksi Bina Teknologi, Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah.
f. Unit Pelaksana Teknis
Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
16
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. 25. Ketentuan Pasal
70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 70
(1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
terdiri dari a. Kepala
:
;
b. Sekretariat, membawahi
:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Perindustrian, membawahi 1.
:
Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kecil dan Menengah;
2. Seksi Pembinaan Produksi dan Promosi; d. Bidang Perdagangan, membawahi
:
1. Seksi Usaha Perdagangan Dalam dan
Luar Negeri;
2. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan. e. Bidang Perlindungan KonsLlmen, membawahi 1.
:
Seksi Pembinaan dan pengawasan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan;
2. Seksi Pengawasan dan Kelembagaan Usaha; 3.
Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Barang Beredar.
f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi; 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Perindustrian.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. {2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Daerah ini.
l7 Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda-ngarl Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Muara Enim
di Muara
Di pada
25,
Enim
drug tlrtS
aa
TI MUARA ENIM'
MUZAKIR SAI SOHAR
Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 27 Jt-tr 2l'11 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,
t
.
TAUFIK RAHMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM TAHUN /
2013
NOMOR
4
-n
Ssft C) tD ;-.
UEd tr] 0
c/)>Y
F> >z
FEF
a
>7 EdC
CX r: -l 'U
rq ru
Ge
:c 'u EIH TSHE'
z2a
"d
2z
z
zon
>z 15
ru
tq
z EU
c-
>u, l={ H
28.
]U v> fra
U-JE
E6A 5Hil P>H >2 D3 zo
rguu 2pF
>q ')fr
FA P> -a 2 2Y LTJ H
'A)
^z
FJr
a
z
'U
15
z U
*l
z
E'o
'.#z[5
Hsg
zia rq>t{
ze cz
EEA 4',a H Dg
EEA
EEe rPX D2E
'0
xE t5>
z
rd
2g
z
H Ed
zoP
T'Ptr A4H 4cuY
EHE EHO U
EE *)Z
z
x-lt
42 'u H>tsrqH tro '4> dzF FiF ,d< c:rc so >'u 'UPEd >.<> ZN -:/-ir o fiz E.u 4FJZ> -b. Z-
<<>
\J
CEO:J
n26 > d'u
C N
fr v)
a A
fr
t5
+ fr
-Ctr' J. 3>> z ?z-J
t\)
fr
xg
Do
A>,-
E!
z
U
=
rd
t5
'U
t5
fa TE' 'u ld
YA .A) H
z
H
z o
,{
o
'uF v:z
z>
LJ
FU
>15
pidld
e3, !2u EUF'
:JSU PEUD
FFE 22
83(, 1>
r+{
U
z
xzE
zna aYH tr *l
P-H
EO
'E
(, -l
15
z
frE
C
UEE
'.1)
+K
z
7,N
=
>z zo EO
Xs Erl
4>Z
P; >A
=.>
2z Zsr
fEz
FJr
>o aa
Um r, fr :E
XIE
wo q> fr2
Ern
#+ <X C-J
nfr D6
t! i0 ZQ EE a 2
iE
x
X
(,
\.! (/)
*a ptl
Ho Pt{
t! @
EN nul q h a
t5
Eh *t., EX
EN
ha St
!*'
h
F ts
E
Eu S*. Etr hL E= Ho
U
br-
D,
s
a i\
=
trl a tq
A -l
2 :E
ai F]
(n
t! BU
s
Er
w
H
SA Eer
fx zt/I
F\
0D
Vt{ Ex BA
Q'-i
E\ o
O =
E
h o a ! E >
F:
t!
EN
ra fi C5
H
S
EHur
ts;?
il6tr pEX 'n2\ t!s 2V S< x
ETU $Eb
EBct V) r-
:E Ffl
eo
H* =ii P=a
xx ?ra
RFN (EU)
x
Itr
Nx E H
$
{Rtn
3t\ *p
E E
*o ttrtr
i?Rx EiFu BEU ir$=
EEo (/) U
=E
a o
tt
z =
x-l"u-lz'utUISEF!.it!>
wz7z>fr= FEEEBEE dO'r,O frP*
?eE
-u <<> -*2=
ngt, . E :EE Efi 2? ( r- X
=
C
N
53u 8V*
(/)
n a FJr
\trl
E= EHa
r!
= U
ha
e = N
t! o =
!
=
F1
IJ
tJ
-
H
2,2fr = B iBf5 6E dL,/ H
p ai
5Ul
B
xb, t!*o)
frt{ Sx itA
BEr{
ts
=>S
s:h Eda >hEr
{S
?
!
=
F"
3t GX 2a []
s '* S
?
&
h
nBr i;?\
l.: t-r U
tr,tr L
uEx -B F
N) -1
=X
z
?flE trrfr -f
*P
zo +3
z
'ai
=
FE +
E \/ J
Pi >A 2z
Z Fo u)a
r..>
u00 E
H
IU
EE
t>> lza
leE lcd a lrl rl
IEE -l{
a
EEg,,
IEH
eiIEo E*uts*
ln; lE! o
"d>u({ DlEu
lc> lnz l=s
d{z L! '.1
Ea,
z
IEH l> "o Itt 15
9w Eu 2D
l=s IU
E
lzz
lE
Ez
Zd t! z o
l=
Q
z
tsU
lo 'u>
frz ho 2
X =l'u + z'U t* UrtF!El nl!F
wzf,z>N=
EEEEEEE r!'uts 'o E
H H
U
x12
(_./
U
5o
3
ZU
z
zF1
tr\
frz 3g
2ut
C N
>(, =H (4*
fr a a
fr
C N
A
z
:ba
J3t'r cZx uEo
X
2N2az>v
{FX> Pt'cu
289" 2z E2 >o 22
L-,
,l
H
a
C-
a
z
E= EfiE' <=> sE = EEH :EE Ef
t{
ZEE
;E 8E E 5o =>
afrEfr
},f,
xE
a
z
n> t!h 'Eb
0 tt 4(h
urd
Ex ,g@ l{H 4
t-
z
r/\ 5
r!
cro P-u
>Hx
Suq, fi>H
zd 2
Eu Su E>
;jz >o z
4
[JsHP
zo -l<
n
gN
E'. Pi >A -C
Zp =z >o ao
ue Fq
&
H
Z ,>
UEU
ZQ
dz za O-) >n -lC
PX HFI
>i zil
Aa
nfr
!
U
\z
a 4)
S
*Ur
ri6 Hx vr, ti,2 U
r
]J
t
l!t-i b
$= -> ;a #-lU
t5
z b
3u, Etq
Hn IJ\ b = x f,)
0
FO
rd
Xu E'(t Eu EZ Eo
z;,
CX =a >r5 frn
C
>15
x
6Z z9
=
Hr:
=E z t = u N
Nta
EAH E:h r.duj 2ll -i
{ ts
N
E
iU
trl
= ?a dt{
Fil li :r ,5
ts{
Ru X,Fts
5L
E= oO ^U
F
? U)
r
i(-l'U*J2fr? UEqrqrS.i 15>
dzfrz>N= FEEEBEE -lObQ FE
ZeE -*z; t5
S
p
tr,
C N
fr
fA
S b
Nts
Ets
EU
rui =x
sE FO
:* r,
t*i
E
a o FJr
fr
d h =
VEr
6b S
l/)
u\
=<>
nga
.E
TEg EN 1EE EH YiU o; dD ># 5E N)-t
^(<
2V
w
EE frEF
t-j
A
L./
if
A)
zo -)=
H
Z
FE = NA tg
F} >
Flr
-C Zx: Fo ao UE trI
ts
XEU
wo C> az
Ee =fr sX F >(--j Fn F9 H'-
FF ZQ
NH
A =
S
g 4
(t)
\Jb.Ur
r..R(a
EoN ASo
=Etq FHX (tso)
S"ts tr
'=
o U
b.
z2
tr b,.
Er" 3tq
a 2 g
==tr RHE
Bx
Sf,I
=U) F,-
EEo 2
d==
z a
=
*U
E 4
=
a
! 4 :E
t! h t! = dXu E3..
tsSu
s=L
Hu= >xo
z=(t) \J
=
-z
i,},1
I I
-l'u -1 5t415E!r-rF!P
dz4z>fr<
FEEEBEE +obo F3
2ez *_22 <<> -u
>r':p frZV
\
q N N
a
a i,li
n
TdS
rd
A>\
J
-AN'i<
a(V,fr
d>
C =
n
zQ =>
g
-P EE EH w
L)-t
OH
6E -4
#,fr F
E
z F
HP t-,/ -J
zo +< dts h\ SU FL E=
Eo
7(+ E +iH
lw> -ir >F!
-C aN)
>O aa
u@ 15
+r
4)
' E
z
UW
ZQ H> ;,2
Eq
1fr
a\1
>X +-l >c 5E >o wn
CO p> P2 1J
#
v1a 2>
il
tq
Fa Htr Sx
fia B*
sE >= sfi,
tsf,
N
IJ
E" 3tq EN
B*
rj
ku G:U >vL
CU
Elr*.
H?T 't5 ?c
Lrl H
zd ==C
a
o =
J>
o E tfi
n :U
C \.J
TIJ
H8
sw r!
QB"
3,
#*N 4(hu2 NE* 5"D
EN 2a)
Q=E
F> tl
5tt r!
Hu Eu
€r Ea
b.O
=
S
X*l'U*lZ'UtEtrlHI!nl{}
dznz>72. EEEEBEE .JOftO Fa t5-'E >4
zdz *z< <<> ' E ,"* C = N H
N
a
a L
tr
^B Fua *>tt,
H:r(
Xta lrlr{ PoD
(n
o FJi
tu
U
2
b I:
fa ot{ >x So
|Il\
(n
s;b (n
xgd
o t-3 L
uH =o?, h>ts HRx
EEa
E!\ qfi h El
(t)
OE
f,*. htr hL
kz *o
XdS 2?E
.E EE
ZP ?tr5 FX YN o H frD t>o 65E EW
^Lq
=>
lS-t
2g* u* 2o +3 l.\S
r!
77 >A -C Zro
Po
QO U@ B
F +
4
sfr rq
z
XEE
tEo q> ,nz Ee t4=
<X >C
C-l
frn !s
t5E
ZQ
=Ea 2 g
b = -i
Fo E
z
=
L}
t',
caN
>(a
:
xS(a E=tq
3Rx shol UJ>\ ? o
EE
sE Ex n(2
ET
X"
!
b=o
Ect
Eil N
=o
E
z
o
o = trl
HEFg ESEx
tBpa P=r!\
ri
E
LJ
= t! 3
n!! d=
Yu E-.
fFb
E?O b,pt{
EE :L H2
frEil EH* NH D-! ?=+i *,b
HO
dzfrz>Fz
= tr
FEEEEEE na -IOt.O
GI c
FJr
fr
tE) tr t-r
EF lhz t!5
U$
tE z
=
NEi
(a
B3tq
=ffN f,hrt Fa*. CS trc, BH CD=
zxE -Z:i *o < >
CWJ =
Ed
H
.u-lz'utx-l Sl!E!14rrtdF
V)
o
=
tr"
15
Ed
z
EHil =po2
4
a
H
=
:9>U
El
C
ru
Ht
)U\
N
o =
fr a
trJ
=
t
cN
H
L)
U
b =
=
a
N
ti
(/)
>
xX Ef;
Hr
P
E=g
EH
EW
EE
=C=E ^q
l$-r
;E AE 2o g
#cot{
5ra >tq
ilEu
gF
=bua XF*
#a brq
=UL EE?
ulr
n =
EH
b
FB 2t s>
S
(/)
tse
z
>( dEa
=
EHN
3N
2> ' tt) >
(/)
Rpts
trr:o >>u
> =
a,
H
zo +3 iE+ EN
?>
>A -C 2z Z rr:
tso ao
E'O E Jr
{
t4
=
H>
OQ
=>
>yj zfi
=c z= tq Sl r5 7!
zN
QO
>n
EO H
h
o
Sa =ts Ex Ea
=\
!o
tstI Qt{ Ra
Sr ? N
I
:E
t! b
br
sF
H
EE cn
gz
S (./)
*Ea
ptr fix :U
H=N >^ra
Sr
U
ELt{
C> fra *lU EH
dr
=H lt)
F
Ho s
s ?
=
2" 7a
Cx >/1
>d 19
20
2>
-u) 7-
a rJi
H
$
R=r,
rH Vu)
UA
E5x >Prrr
=t{ En
Ea
ai [q "fft*
HFtq
S=\ >Fr ?x =
-{
F H H
ts
UJ
5qts
o\ NE
!tr f:*
NL
h;
B* >' =
ze? u= <<> -Ei
?
EVi, - E
Ed
(n F
n
Li
-F-
r,J
n a
TEE Ef >.?( ;t(
C rd
C
X-l"trJZEr Sr!t rS.i r^l> dzFz>N= C+e-l=>'d EEBZXAF -lC)+O fra
H
H
F93 EW at-
Yfr
>Z tr)-i
OH
A> i**J# Y1
c {
&
n rq
z
E
s r trl EX b= @go)
Hotq >QX f,.^ a
- X'BF \2 ib
w
EE OF
EB
UE,
tg-
EHto
Ut!ut EHr"
=tsx EHa
=PX ET,
9Fr E;o
E:tr
6=* ec RT -\t
ox HCI
EE* >cd
Ir>
b
=
= r a
2o -D
g
af
{
#FE Ef
UN -GH
zo sZ ,/E
=HUEr Rcu EFU trl
o \ t*'
U
?
4
EO
7,n i..i + tq
77 >A
gE 4N) >o ao
u00 tr F
pt
=
F =
UEE
zc) EE V@ HEI
>N oq >X
VZ >N zO J ts
iuLra
33to RXrr 9Qo <XEr
>,o
w>
EE
}o til
HE" Fdt{ pEx E
;7t
U
!t!\ bX f] 6g=
ts
=o BQ
x (h
x2U
Eu
.U
)ilu
E\ Uts
CD
HA
Zg C> =2 >a
fir =? $o
fr* >d
=
HE
ts
a
=l
E
z ln
r\d F!= Xbua NE: XS.tr
Q>x
EIa VUir <:Fs
Fr
>!
J
SEe,
HU U\ Ats
E=ro Q x',-
Ho
FE" hBx P= (5
NL
FI =
t-.
b
!(.lt42-UUirjt!t!at!F
aznz>Fz tt!
iU
PX >v
dE ruU >>u
?Eo Fotr
c =
FPN
N
OU\ HS
x fr a a
Eq t!b
x[ti *
fd BU
wNa
Ast{ EHx tEut <2*
CU
ts ,b
fa cVt{ XEx -Nu, l) =\
HE
sah
>= 'fr
EBFEg=H
t E tI1
Ets =h OU
{u xt Qo CN
E
nv6 .E
:EE L^JHH
?EZ nt< UH -NvE
*.> \)2,
Efi I
?fr, w
ll)-r
i; rr3
Es grt{
,>
=
s ?
AEF
t5
n
6;6 FZ 2: zeE u/., <<> P C Ed:] E
z z
LJ tA
(h
.B
)U
rHF
h*a >v.
ue$ S:* YJ#a BE* =Hb. 2 S
5
:U
D
},
EE" E>H 0=N
E#ra
BB* tse
t, b tu b AE =
U,-
$u *dD p? 6o
(J
E
F
4
zo +E
A)
rd
z
FE = i\+ E
P# >A -C v,) Zp
>o ao
u00 $J
w F
