/§~ P~·P2ia.wah ~ g9'k.Wz.~ KEPUTUSAN GUBE:~I'4UR.PROPI~:;IDAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA HOMOR 37TAHUH2001
TEHTAHG PEDOMAH PENVUSOHAH TATA TERTIBDEWAH KEI.URAHAH GUBERHUR PROPIHSIDAEIWiKHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
bahwa sebagai pelaksanaan l.ebih lanjut Pasal 13 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibuk()taJa.~rta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahiin, perlt.i91tet~p«anPedoman Penyusunan Tata Tertlb Dewan Kelurahan dengankeputusan Gubernur.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undcmg Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota NegaraRepublik Indonesia Jakarta; 3. Peraturan Daerah flr9pinsLDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentangDewan Kelurahan ; 4. Keputusan GubernurProplnsi Daerah KhuSllS Ibukota Jakarta Nomor 3. Tahun 200t tentang .Tat~ . Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemillhan Anggota Dewan Kelurahan.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAHGUBER~I.JRPROPI~'
DAEIWi KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TEHTAHG PEDOMAH'PENYUSUHAHTATA TERTIB DEWAH KELURAHAH BABI
KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2
2. Dewan Kota/Kabupaten Administrasl adalah Dewan Kota/Kabupaten Admlnistrasi di Proplnsi Daerah Khusus IbukotaJakarta. 3. Pemerlntah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Proplnsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Lurah adalah Kepala Pemerlntahan Kelurahan dl Proplnsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan dl Proplnsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Tata tertlb Dewan Kelurahan adalah ketentuan. yang mengatur leblh lanjut pelaksanaan tugas, hak, wewenangdan kewajlban D~'Nan Kelurahan yang berpedoman kepada dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 7. Rapat Pleno adalah Rapat Dewan Kelurahan yang dlhadiri oleh seluruh anggota Dewan Kelurahan. 8. Rapat Kerja adalah rapat yang dladakanoleh Oewan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan. 9. Rapat Dengar Pendapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Kelurahan dengan pihak tertentu guna memperoleh masukan.
BAa II MATER! TATA TE~T1BDEWANKELURAHAN pasal2 (1) Tata tertib Dewan Kelurahan memuat materi pokok sebagai berlkut. a. Tata cara penyusunan tata tertlb· Dewan Kelurahan ; b. Pemilihan plmpinan Dewan Kelurahan ; c. Hak dan wewenang Dewan Kelurahan ; d. Rapat-rapat Dewan Kelurahan ; e. Pemilihan calon anggota Dewan Kota/Kabupaten ;
f. Harl kerja, pakalankerja dan sekretarlat Dewan Kelurahan ; g. Pemberhentlan antar waktu anggota Dewan Kelurahan ; (2) Materi pokok tata tertib sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dapat dltambah dan atau dikura.ngi sesual dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
3
BABIII
TATA CARAPENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN KELURAHAN Pasal3 (1) Rancangan tata tertlb dapat diusulkan oleh Lurah atau Dewan Kelurahan. (2) Rancangan tata tertlb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno Dewan Kelurahan bersama Lurahuntuk ditetapkan menjadi keputusan. (3) Keputusan tentang tata tertlb ditandatanganLoleh Pimpinan Dewan Kelurahan dan Lurah paling lambat 6 bulan sejak keputusan ini ditetapkan. (4) Masa berlaku tata tertlb sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sarna dengan masa bakti anggota Dewan Kelurahan. (5) Perubahan tata tertlb dllakukan denganpersetujuan Dewan Kelurahan dan Lurah.
BABIV PEMILIHAN PIMPINANOEWAN KELURAHAN Pasal4 (1) Pemilihan Ketua danWakil KetuaDeW,an Kelurj:lhan dilaksanakan dalam rapat pleno Dewan Kelurahan yang dipimpin oleh pimpinan sementara. (2) Tata cara pemilihan Ketua .dan Wakil Ketua sebj:lgaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Tata Tertib Dewan Kelurahan.
BABV HAK DAN WEWENANG DEWAN KELURAHAN Pasal5 (1) Dewan Kelurahan mempunyai hak dan wewenang yang berkaltan dengan hal-hal sebagai berikut. a. menampung aspirasi masyarakat balk secara langsung maupun tidak langsung ; b. menyampaikan asplrasi masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan baik secara Lisan maupun tertulls ; . c. memberikan usul dan saran kepada Lurah, baik diminta maupun tidak diminta yang berkaltandengan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ; d. melakukan upaya-upaya dan kegiatan dalam rangka menjelaskan kebljakan Pemerintah KeLurahan kepada warga Kelurahan ; e. melaksanakan masyarakat ;
upaya-upaya
dan
kegiatan
dalam
rangka
pemberdayaan
f. melaksanakan konsultasi tentang hal·hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Kelurahan, kepada instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan lalnnya di wilayah Kelurahan ; g. memilih dan mengajUkan calon anggota Dewan Kota/Kabupaten Administrasi.
4
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai hak dan wewenang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dlatur dalam tata tertlb Dewan Kelurahan. (3) Pengaturan mengenal hak dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bertentangan dengan : a. tugas Dewan Kelurahan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 ; b. kedudukan Dewan Kelurah'lnsebagailembaga .konsultatif .dan mitra kerja Pemerlntah Kelurahan s~bagalmana dimaksud dalamPasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun2000. BAB VI RAPAT"RAPAT DEWAN KELURAHAN Pasal6 (1 ) Rapat· rapat Dewan Kelurahan terdiri dari : a. Rapat Pleno. b. Rapat Kerja. c. Rapat Dengar Pendapat. (2) Ketentuan dan tata cara mengenairlipat·rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib Dewan Kelurahan.
BAB VII PEMlLlHAN DEWAN KOTAIKABUPATEN Pasa[ 7 (1) Tata cara pemilihan calon anggota Dewan Kota/Kabupaten Administrasi diatur dalam Tata Tertib Dewan Kelurahan. (2) Pemilihan calon anggota Dewan Kota/Kabupaten Administrasi dikonsuLtasikan dengan Lurah. BAB VIII PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU PasaL 8 (1) Ketentuan dan tata cara pemberhentian antar waktu anggota Dewan KeLurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 diatur dalam tata tertib Dewan Kelurahan. (2) Pemberhentian antar waktu anggota Dewan KeLurahan diputuskan daLam rapat pLeno Dewan KeLurahan bersama-sama dengan Lurah, Ketua Rukun Warga (RW) dan para Ketua Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
,
5
.
BABIX
HARI KERJA, PAKAIANKER.JADAN S.EKR.ETARIAT Pasal9 (1) Ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja anggota Dewan Kelurahan diatur dalam Tata Tertib Dewan Kelurahan. (2) Pakaian kerja anggota Dewan Kelurahan diputuskan dalam rapat pleno Dewan Kelurahan. (3) Kantor Sekretariat Dewan Keluraharl. dapat I:>erlokasi di Kantor Lurah atau ditempat lain di Kelurahan bersangkutan yangdisepakati oleh Dewan Kelurahan bersama Lurah.
BABX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal10 Walikotamadya dan Camat melakukan upaya·upaya dalam kelancaran penyusunan tata tertib Dewan Kelurahan.
rangka
membantu
BABXI KETENTuAN PENUTUP Pasal11 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang. mengetiihuinya, rnernerintahkan. pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
~tilJ)kan diJakarta
GlJ.~YRP_~
!':~tlln.1 23 April 2001
••,•.
IBUt
DAERAH OMUSUS
JAKARTA,
ABDULKAHFI
Waldl Gubeml.lr Bidang Pemerintllhlln Dlundangkan dl Jakarta pada tan.1 26 April 2001 SEKRETARtS 0 KHUSUS
#EMB NOMOR 18
RAH PROPINSI DAERAH . KOTAJAKARTA,
t'.'?"'"
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001
