BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pen3aisunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menyatakan bsihwa struktur satuan harga
peijalanan dinas mempedomani besarsin satuan biaya yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga Peraturan Bupati Karangasem Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan Biaya Peijalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan Biaya Peijalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peijalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem; Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958
Nomor
122,
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan
Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang
Nomor
17 Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400); 6.
Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
Peraturan
12
Tahun
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
8.
Undang-Undang Pemerintahan Indonesia
Nomor
Daerah
Tahun
23
Tahun
(Lembaran
2014
Nomor
2014
Negara 244,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentamg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Pen5rusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolasin Keusingan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah
Daerah
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan Kabupaten Karangasem.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Karangasem. 6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karangasem. 7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Peijalanan Dinas yang selanjutnya disebut dengan SPPD terkait dengan pelaksanaan peijalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
8. Pengguna Anggaran yaing selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Peijalanan Dinas adalah peijalanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Karangasem. 11. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang ditugasksin oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Karangasem. 12. Peijalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Karangasem, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. 13. Peijalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasaran keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali peijalanan dinas pindah atas permohonan sendiri. 14. Peijalanan Dinas Dalam Daerah adalah peijalanan dinas keluar dari kantor/instansi tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Karangasem atas perintah pejabat yang berwenang dalam wilayah Provinsi Bali. 15. Peijalanan Dinas Luar Daerah adalah peijalanan dinas keluar Wilayah Provinsi Bali, dalam wilayah RI atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Peijalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas baik perseorangan maupun secara bersama keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang. 17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
18. Biaya riil (real cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Bukti pengeluaran yang Sah adalah pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah, Surat Perintah Peijalanan Dinas dan kwitansi/tanda bukti penerimaan biaya peijalanan dinas atas nama yang melaksanakan peijalanan dinas. 20. Surat Permohonan ijin Peijalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalsih Surat Permohonan Peijalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem serta orang pribadi untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
21. Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap serta orang
pribadi oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat
negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan orang pribadi untuk melaksanakan peijalanan dinas.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya peijalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. BAB II
JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2
Peijalanan Dinas terdiri dari: a. Peijalanan dinas jabatan; dan b. Peijalanan dinas pindah. Pasal 3
(1) Peijalanan dinas jabatan merupakan peijalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Karangasem, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
(2) Peijalanan dinas jabatgin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
a.
pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya; c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas ;
e. f.
mengikuti pendidikan dan pelatihan; menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenasah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia dalaim melakukan perjalanan dinas. BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 4
Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut: a. uang harian; b. biaya transportasi; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau f. biaya menjemput dan mengantar jenasah Pasal 5
Besaran satuan biaya uang harian perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Passil 6
(1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
a. perjalanan dinas dari tempat kerja/kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan/pool kendaraan travel;
b. biaya transportasi bagi peijalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan dalam sehari, yang diberikan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan dan dirinci berdasarkan kebutuhan riil.
(2) Biaya transportasi tiket dan jenis kelas angkutan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini serta retribusi/airport tax dan sejenisnya yang di pungut di terminal bus/station/bandar udsira /pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu. (3) Besaran satuan biaya uang transportasi peijalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan sebagaimana tercatum dalam lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7
(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a.
di hotel; atau
b.
tidsik menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya.
(2) Ketentuan pemberian biaya penginapan adalah : a. diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan; b. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal peijalanan dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain;
c.
d.
diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan peijalanan dinas; dan diberikan kepada Pejabat/Pegawai dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/kursus / workshop /seminar /pelatihan/ bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapain.
(3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebessir 30 % (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan; dan
b.
Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara lumpsum,
(4) Besaran satuan biaya penginapan peijalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dsiri Peraturan Bupati ini. Pasal
8
Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, selama melakukan peijalanan dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagisin tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 9
(1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, hanya dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dengan satuan biaya sewa kendaraan, sebagaimana tercgintum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
(3) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk kegiatan yang bersifat insidentil dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. Pasal 10
(1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf f, meliputi : a.
biaya bagi penjemput/pengantar;
b.
biaya pemetian; dan
c.
biaya angkutan jenazah.
(2) Besaran satuan biaya pemetian dan angkutsin jenazah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dan
Peraturan Bupati ini. Pasal 11
(1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
a. tingkat A, untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekda
b. tingkat B, untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
c. tingkat C, untuk Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV;
d. tingkat D, untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan HI;
e. tingkat E, untuk Staf Golongan II, dan I.
(2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap/Non PNS/orang pribadi yang melakukan
perjalanan
dinas
untuk
kepentingan
Daerah,
ditentukan sebagai berikut:
a. Kepala Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa, dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan III
b. Tim Ahli Pemerintah Kabupaten Karangasem dan
Tim Ahli DPRD yang tidak Pegawai Negeri Sipil dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan III
c. Perangkat Desa lainnya, dan Pegawai Tidak Tetap / Non PNS / orang pribadi dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan II.
d. Jika Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD
bersamaan
dan Sekretaris
dengan
perjalanan dinas
Daerah berangkat
istri/suami
maka
biaya
dipersamakan dengan pejabat
yang bersangkutan. BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS Pasal 12
(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib
terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
(2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Tugas dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Vll-a dsin SPPD dari
pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 13
(1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Peijalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebagai berikut: a. Bupati bagi: 1. Bupati; 2.
Wakil Bupati;
b. Bupati/Wakil Bupati bagi Sekretaris Daerah c. Ketua DPRD bagi: 1. 2.
Ketua; Wakil Ketua;
d. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD bagi Anggota DPRD e. Sekretaris Daerah bagi: 1. 2.
Para Asisten Sekda; Staf Ahli;
f. Asisten Sekda atas nama Sekda bagi Kepala Bagian di Sekretariat Daerah;
g. Kepala Bagian
Setda atas
nama
Sekda bagi
bawahannya; dan
h. Kepala SKPD bagi: 1. Kepala SKPD;
2. Bawahan dilingkungan keijanya serta pihak lain yang diperlukan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem.
(2) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD untuk Peijalanan Dinas Luar Daerah adalah pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
(3) Bagi Pejabat dari eselon II,III,IV,Staf, pegawai tidak tetap serta orang pribadi dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah secara tertulis/ disposisi.
(4) Jika pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD diatas berhalangan, dapat ditandatangani oleh satu tingkat eselon pejabat dibawahnya atau pejabat eselon setingkat lebih tinggi sesuai hirarki.
(5) Perjalanan dinas yang melibatkan PNS/pegawai tidak tetap di SKPD lain maka SPT dan SPPD nya ditanda tangsini oleh Sekretaris Daerah, yang sebelumnya mendapat persetujuan Sekretaris Daerah secara tertulis/disposisi.
(6) Penggunaan dana di Sekretariat Daerah pada kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah penandatanganan SPT dan SPPD nya oleh Sekretaris Daerah, yang sebelumnya mendapat persetujuan Sekretaris Daerah secara tertulis/disposisi.
(7) Jika Sekretaris Daerah berhalangan maka untuk persetujuan tertulis dan penandatanganan yang dimaksud ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah. Pasal 14
(1) Pengesahan penandatanganan SPPD keberangkatan dari tempat kedudukan dilaksanakan oleh Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran.
(2) Pengesahan penandatanganan SPPD tiba kembali dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD. Pasal 15
(1) Surat Perintah Tugas, SPPD dan laporan pelaksanaan peijalanan dinas merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan peijalanan dinas. (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacatcacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahanperubahan dilakukan dengan coretan dan harus dibubuhi paraf oleh PPTK.
(3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD.
(4) Pembebanan pembayaran biaya peijalanan dinas dicantumkan pada SPPD, bukti tanda terima uang
muka
peijalanan
dibubuhi
tanda
bersangkutan
dinas
dalam
tangan
serta
bentuk kwitansi
bendahara
tanda
pengeluaran
tangan
yang
akan
melakukan peijalanan dinas.
(5) Untuk perhitungan jumlah hari peijalanan dinas dalam SPPD dicantumkan :
a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh PPTK/KPA/PA;
b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat di tempat yang dituju; dan
c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang.
(6) Paling lama 5 (lima) hari keija setelah peijalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba
kembali
dan
tanda
tangan
pejabat
yang
berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera dipertanggungjawabkan.
(7) Biaya peijalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan at cost/real cost serta diperhitungkan sesuai
jumlah hari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang dibuktikan dengan melampirkan tiket,
boarding pass, bukti biaya penginapan diperhitungkan sesuai jumlah hari menginap dan merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
(8) Biaya peijalanan dinas dalam daerah hanya dibayar maximal 10 (sepuluh) kali peijalanan dinas dalam satu bulan menggunakan SPPD dari satu kegiatan.
(9) Dalam memberikan peijalanan dinas, iintuk seorang pegawai hanya dapat diberikan SPPD satu kali dalam sehari. Pasal 16
(1) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas bertanggungjawab atas efisiensi, efektivitas dan ekonomis terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
(2) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas, menerbitkan SPPD, dan yang melakukan peijalanan
dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Karangasem sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
(3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
a. Tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. Hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 17
Biaya peijalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya peijalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan ketentuan sebagai berikut: a.
uang harian, sebagaimsma dimaksud dalam pasal 5, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
b. biaya transportasi, dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi;
c.
biaya penginapan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
d. uang representasi, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; e.
sewa kendaraan dalam kota, dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
f.
biaya pemetisin jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
g.
biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Pasal 18
(1) Peijalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b, apabila ditanggung Panitia Penyelenggara tidak dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPPD.
(2) Peijalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditanggung sebagian panitia penyelenggara maka
sebagiannya dibebankan
pada
DPA/DPPA SKPD
pelaksana SPPD
(3) Dalam hal biaya peijalanan dinas jabatan untuk
mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Pelaksana SPPD.
(4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama imtuk melaksanakan suatu kegiatan
rapat, semineir, pertemuan, kunjungan, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
(5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginap^ yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran Il-b Peraturan Bupati ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
(6) Dalam hal tidak terdapat alat anglmtan dan/atau penginapan yang sesuai dengan tingkat pegawai bersangkutan dapat dipergunakan alat angkutan dan/atau penginapan yang diperuntukkan bagi pegawai setingkat lebih tinggi. Pasal 19
(1) Biaya peijalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum pelaksanaan perjalanan dinas jabatan.
(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan hams segera dilaksanakan,
biaya
peijalanan
dinas
jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. Pasal 20
(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah/SPPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan dokumen berupa:
a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan Jasa Transportasi; dan/atau b. surat keterangan perpanjangan tugas dari Pemberi Tugas.
(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebankan biaya tambaihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan
dalam
kota
pada
DPA/DPPA-SKPD
berkenaan.
(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk peijalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud daleim Pasal 3 ayat (2), huruf d, huruf e dan huruf f.
(5) Dalam hal jumlah hari peijalanan dinas jabatan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan
dalam SPPD,
Pelaksana SPPD harus mengembsdikan kelebihan uang
harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pasal 21
Biaya
peijsdanan
dinas
jabatan
dibebankan
pada
DPA/DPPA-SKPD. BAB V
PERJALANAN DINAS PINDAH Pasal 22
(1) Peijalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.
(2) Peijalanan dinas pindah dilakukan dalam rangka: a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
b. pemulangan PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
c. pemulangan keluarga yang sah dari PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; dan d. pengembalian PNS yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, yang ditentukan untuk dipekeijakan kembali. (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. anak kandung belum pemah menikah, dan tidak mempimyai penghasilan sendiri; c. anak kandung yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu berangkat dan/atau belum pemsih menikah dan/atau tidak mempunyai penghasilan; dan d. anak kandung yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab dia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri. Pasal 23
(1) Peijalanan dinas pindah oleh Pelaksana dilakukan berdasarkan Keputusan Pindah.
SPPD
(2) Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPPD. (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam LampiranVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 24
(1) Biaya peijalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut: a. biaya transportasi Pegawai;
b. biaya transportasi keluarga; c. biaya pengepakan barang.
(2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
(3) Biaya
transport
dan
biaya
transport
keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari/ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan.
(4) Komponen biaya peijalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.a dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 25
Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberiksin biaya perjalanan dinas. Pasal 26
(1) Biaya peijalanan
dinas
pindah
dibebankan
pada
DPA/DPPA-SKPD
(2) Satuan volume pengepakan barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VI
PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 27
(1) Dalam hal teijadi pembatalan pelaksanaan peijalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
(2) Dokumen yang hams dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah, yang dibuat sesuai
format sebagaimana tercantum d^am Lampiran XIII, sebagai bagian yang Peraturan Bupati ini;
tidak
terpisahkan
dari
b. Surat Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Peijalanan Dinas Jabatan, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xlll-a, sebagai bagisin yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
c. Pemyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPASKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; dan/atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refiind.
BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 28
Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari keija setelah peijalanan dinas dilaksanakan, Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan : a. pelaksanaan peijalanan dinas kepada Pemberi Tugas; dan
b. biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA. Pasal 29
(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dilampiri dokumen :
a. Surat Perintah yang sah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat pelaksanaan peijalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan peijalanan dinas;
c. bukti tiket, boarding pass pesawat/kapal air/kereta/bus, bukti biaya masuk/retribusi/aiTpori tax bandar udaraj pelabuhan/stasiun
kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran modal transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
d. bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kuitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh PA/KPA; e. bukti pembayaran biaya transportasi untuk angkutan dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan sebaliknya diluar tiket dan biaya masuk/retribusi/airport tax bandara pergi pulang mempergunakan kwitansi ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas dilampiri dengan surat pemyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota atau sewa kendaraan ke luar kota,
berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, termasuk biaya pengemudi, bahan bakar dan pajeik; g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya; dan
h. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Dalam hal bukti pengeluaran penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperoleh/ hilang/ rusak/ mengalami musibah/pencurian/kondisi tertentu lainnya sehingga bukti-bukti pengeluaran riil sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kwitansi, maka pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan menyatakan bahwa daftar pengeluaran dimaksud adalah pengganti bukti pengeluaran yang hilang/rusak dan/atau yang sulit diperoleh, yang disetujui oleh PA/KPA. Pasal 30
Pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas pindah dilampiri dokumen :
a. fotocopy Keputusan Pindah; b. SPPD yang telah ditandatangani
Pejabat
yang
berwenang;
c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang heirian; d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan
e.
kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan barang. Pasal 31
(1) PA/KPA/PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(2) PA/KPA/PPTK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum daleim daftar pengeluaran.
(3) PA/KPA/PPTK mengesaihkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP, TU atau bukti pengesahan SPM/SP2D LS perjalanan dinas.
BAB VIII
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 32
(1) Peijalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka : a. Pendidikan dan pelatihan (training); b. c. d. e. f.
Studi banding; Seminar/loka karya/konfrensi atau sejenisnya; Promosi potensi daerah; Kerjasama daerah dengan pihak lusir negeri; dan Kunjungan persahabatan/kebudayaan.
(2) Peijalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan Intemasional dan penandatanganan peijanjian Internasional harus mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
BAB IX
DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 33
(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Karangasem dokumen peijalainan dinas luar negeri.
hams
memiliki
(2) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Surat Ijin Pemerintah;
b. Paspor dinas {service passport) yang diterbitkan oleh instansi berwenang; c. Exit Permit; dan
d. Visa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BABX
TATA CARA PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 34
(1) Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri bagi pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang akan melakukan peijalsinan dinas luar negeri.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimeiksud pada ayat (1) memuat:
a. Nama, NIP dan Jabatan PNS; b. Nama dan Profesi bagi orang pribadi;
c. Tujuan perjalanan dinas luar negeri; d. Negaira dan Kota yang dituju; e. Waktu pelaksanaan; dan f. Sumber pembiayaan. Pasal 35
(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi yang melakukan peijalanan dinas luar negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan peijalanan dinas luar negeri. Pasal 36
(1) Untuk mendapat rekomendasi peijalanan dinas luar negeri Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 diterima oleh Menteri Dalam Negeri
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari keija sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak.
(2) Rekomendasi peijalainan dinas luar negeri sebagimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin pemerintah. Pasal 37
(1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang.
(2) Dalam hal tertentu peijalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung. Pasal 38
Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung. Pasal 39
Pelaksanaan peijalanan dinas luar negeri dengan jumlah peserta sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 dapat dilakukan dengan pihak ketiga.
BAB XI
PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 40
(1) Biaya perjalanan dinas luar negeri dibebankan pada APBD Kabupaten Karangasem pada pos masing-masing SKPD dari pegawai bersangkutan/SKPD penyelenggara kegiatan.
(2) Biaya peijalsinan dinas luar negeri terdiri dari : a. Biaya angkutan/transportasi; b. Biaya airport tax; c. Biaya Pasport dan/atau biaya Visa; d. Biaya Fiscal; dan
e. Uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal dan penginapan). Pasal 41
Biaya peijalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya menjadi beban pemerintah dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan peijalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya peijalanan dinas luar negeri atas beban APBD, kecuali ditentukan lain. Pasal 42
Biaya peijalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh
pihak
swasta,
kecuali
ditetapkan
d^am
dokumen
pendukung. Pasal 43
Biaya tiket pesawat peijalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 44
Uang harian peijalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB XII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 45
(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil peijalanan dinas luar negeri.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati, dan Pengguna Anggaran.
Pasal 46
(1) Surat Ijin Pemerintah, Surat Tugas, SPPD, Exit Permit, Visa, bukti pembayaran fiscal, tiket pesawat, boarding pass, airport tax, biaya akomodasi serta laporan pelaksanaan peijalanan dinas luar negeri, merupaksin
bukti pertanggungjawaban
pelaksanaan peijiansin
dinas luar negeri.
(2) Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan peijalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peijanjian/kontrak keija dengsin pihak ketiga, disertai laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri. Pasal 47
Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenamya (mark up) dan/atau melaksanakan peijalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat pada kerugian Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. BAB XIII PENGENDALIAN INTERNAL Pasal 48
(1) PA/KPA/PPTK menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelakssmaain peijalanan dinas. (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 49
(1) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat memerintahkan
pihak lain untuk melakukan peijalanan dinas.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan peijalanan dinas untuk kepentingan Daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(3) Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas bagi pihak lain yang dilibatkan dalam peijalanan dinas, berpedoman pada tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(4) PNS Golongan I dapat melakukan peijalanan dinas dalam hal mendesak/khusus. BAB XV
KETENTUAN PENUTUP Pasal 50
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 9);
b. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor
9
Tahun
2013
tentang
Ketentuan
Biaya
Peijalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 21),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 51
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura Pada tanggal 30 Desember 2014 LPUPATI KARANGASEM,
^ IWAYAN GEREDEG Diundangkan di Amlapura pada tanggal 30 Desember 2014
SEKRETARIS D^RAH KABUPATEN KARANGASEM,
I CEDE ADNYyi MULYADI BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 NOMOR 52
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 30 DESEMBER 2014
NOMOR 50
TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
Jenis dan Kelas Angkutan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil URAIAN
NO.
KELAS
BISNIS / EKONOMI A.
PEJABAT NEGARA
1.
Bupati Wakil Bupati
2 B.
Bisnis Bisnis
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
1
Ketua DPRD
2
WakU Ketua DPRD
3
Anggota DPRD
C.
Bisnis Bisnis Ekonomi
PEGAWAI NEGERI SIPIL
1
Sekda
2 3
Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III
Ekonomi
4
Pejabat Eselon IV/Staf dan atau Pegawai Tidak Tetap
Ekonomi
Bisnis Ekonomi
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ( dalam rupiah ) KELAS
KOTA TUJUAN
NO. 1.
Denpasar - Jakarta
2.
Denpasar - Jakarta -Medan Denpasar - Jakarta - Batam
3. 4. 5.
6.
Denpasar - Yogyakarta Denpasar - Makasar Denpasar - Jakarta - Biak
KETERANGAN
EKONOMI*
BISNIS*
3.262.000
PP/Real Cost
12.557.000
7.070.000
PP/Real Cost
10.172.000
6.150.000
PP/Real Cost
3.861.000
2.481.000
PP/Real Cost
4.182.000
2.631.000
PP/Real Cost
5.305.000
19.370.000
10.781.000
PP/Real Cost
11.680.000
6.845.000
PP/Real Cost
12.963.000
7.444.000
PP/Real Cost
9.
Denpasar - Jayapura Denpasar - Jakarta - Kendari Denpasar - Mataram
1.840.000
1.390.000
PP/Real Cost
10.
Denpasar - Jakarta -Padang
10.835.000
6.214.000
PP/Real Cost
10.289.000
6.246.000
PP/Real Cost
9.166.000
5.530.000
PP/Real Cost
10.888.000
6.278.000
PP/Real Cost
9.658.000
6.043.000
PP/Real Cost
5.091.000
2.952.000
PP/Real Cost
10.140.000
6.129.000
PP/Real Cost
9.509.000
5.540.000
PP/Real Cost
7. 8.
Denpasar - Jakarta - Palangkaraya 12. Denpasar- Jakarta - Palembang 13. Denpasar - Jakarta - Pakanbaru 11.
Denpasar - Jakarta - Pontianak 15. Denpasar - Kupang
14.
16.
Denpasar - Timika
17.
Denpasar - Makasar - Manado
18. Denpasar - Surabaya
3.198.000
1.979.000
PP/Real Cost
19. Denpasar - Jakarta- Banda Aceh
12.824.000
7.754.000
PP/Real Cost
Denpasar - Jakarta - Banjarmasin 21. Denpasar - Bandung 22. Denpasar - Jakarta - Lampung 23. Retribusi/airport tax dan sejenisnya yang
10.557.000
6.257.000
PP/Real Cost
5.626.000
3.252.000
PP/Real Cost
7.712.000
4.845.000
PP/Real Cost
200.000
200.000
PP/Real Cost
20.
dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan
kepulangan
Keterangan : Biaya tiket dibayarkan secara "AT COST/REAL COST' untuk semua daerah tujuan *Dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu. Retribusi airport tax dan sejenisnya dibayarkan secara real cost
l^BUPATI KARANGASEM d
I WAYAN GEREDEG
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
I.
GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS
URAIAN
NO.
(dalam rupiah)
A
B
C
D
E
KET
KE LUAR DAERAH BALI
A. Uang Harian : Lumpsum Lumpsum
1
Aceh
360.000
350.000
340.000
330.000
320.000
2
Sumatra Utara
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
3
Riau
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
4
Kepulauan Riau
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
5
Jambi
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
Lumpsum Lumpsum Lumpsum
360.000
350.000
340.000
Lumpsum
6
Sumatera Barat
380.000
370.000
7
Sumatera Selatan
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
Lumpsum
8
Lampung
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
Lumpsum
9
Bengkulu
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
Lumpsum
10
Bangka Belitung
410.000
400.000
390.000
380.000
370.000
11
Banten
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
Lumpsum Lumpsum
12
Jawa Barat
430.000
420.000
410.000
400.000
390.000
Lumpsum
13
DKI Jakarta
530.000
520.000
510.000
500.000
490.000
Lumpsum
14
Jawa Tengah
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
Lumpsum
15
D.I. Yogyakarta
420.000
410.000
400.000
390.000
380.000
16
Jawa Timur
410.000
400.000
390.000
380.000
370.000
17
Nusa Tenggara Barat
440.000
430.000
420.000
410.000
400.000
18
Nusa Tenggara Timur
430.000
420.000
410.000
400.000
390.000
Lumpsum Lumpsum Lumpsum Lumpsum
19
Kalimantan Barat
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
20
Kalimantan Tengah
360.000
350.000
340.000
330.000
320.000
Lumpsum Lumpsum
21
Kalimantan Selatan
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
Lumpsum
22
Kalimantan Timur
430.000
420.000
410.000
400.000
390.000
Lumpsum
23
Kalimantan Utara
430.000
420.000
410.000
400.000
390.000
Lumpsum Lumpsum Lumpsum
24
Sulawesi Utara
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
25
Gorontalo
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
26
Sulawesi Barat
410.000
400.000
390.000
380.000
370.000
27
Sulawesi Selatan
430.000
420.000
410.000
400.000
390.000
28
Sulawesi Tengah
370.000
360.000
350.000
340.000
330.000
29
Sulawesi Tenggara
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
30
Maluku
380.000
370.000
360.000
350.000
340.000
Lumpsum Lumpsum Lumpsum Lumpsum
31
Maluku Utara
430.000
420.000
410.000
400.000
390.000
32
Papua
580.000
570.000
560.000
550.000
540.000
Lumpsum Lumpsum Lumpsum
33
Papua Barat
480.000
470.000
460.000
450.000
440.000
Lumpsum
Ketereingan :
1. Tingkat Golongan A
: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD ,Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah
2. Tingkat Golongan B
: An^ota DPRD, dan Fejabat Eselon II
3. Tingkat Golongan C
: Pejabat Eselon 111/ PNS Golongan IV
4. Tingkat Golongan D
: Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III
5. Tingkat Golongan E
: Staf Golongan II/I
^^UPATI KARANGASE
I WAYAN GEREDEG
LAMPIRAN Il.a PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
Satuan Biaya Transportasi/ Biaya Taxi Peijalanan Dinas Luar Daerah dari tempat kedudukan sampai tempat keberangkatan dan kepulangan. 1
Angkutan dari kantor tempat kedudukein menuju bandara/pelabuhan/teminal/stasiun keberangkatan
Rp. 500.000,00
2
Dari Bandara/pelabuhan/teminal/ stasiun keberangkatan menuju ke tempat tujuan (hotel/penginapan/Kantor) di
Rp. 250.000,00
daerah tujuan
3
Dari Hotel/penginapan/Kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan
Rp. 250.000,00
4
Dari Bandara/pelabuhan/terminal /stasiun keberangkatan menuju ke tempat kedudukan semula
Rp. 500.000,00
BUPATI KARANGASE^, d
I WAYAN GEREDEG
LAMPIRAN Il.b
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (dalam Rupiah) —^ *
NO.
V—«A T
T
/nT T
TT T A
GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS
XT
DAERAH TUJUAN
A
C
B
D
KET E
1
Aceh
4.420.000
1.308.000
1.080.000
410.000
370.000
Real Cost
2
Sumatra Utara
4.960.000
1.214.000
703.000
505.000
310.000
Real Cost
3
Riau
3.817.000
1.168.000
868.000
450.000
380.000
Real Cost
4
Kepulauan Riau
4.275.000
1.285.000
650.000
502.000
280.000
Real Cost
390.000
Real Cost
5 6
Jambi
4.000.000
1.176.000
697.000
382.000
Sumatera Barat
4.240.000
1.155.000
884.000
477.000
370.000
Real Cost Real Cost
7
Sumatera Selatan
4.680.000
1.228.000
605.000
514.000
310.000
8
Lampung
3.960.000
1.299.000
790.000
374.000
356.000
Real Cost
9
1.300.000
790.000
712.000
599.000
510.000
Real Cost
10
Bengkulu Bangka Belitung
3.335.000
1.310.000
850.000
533.000
304.000
Real Cost
11
Banten
3.808.000
1.430.000
1.024.000
797.000
400.000
Real Cost
463.000
Real Cost
12
Jawa Barat
3.664.000
1.753.000
949.000
515.000
800.000
610.000
400.000
Real Cost
13
DKI Jakarta
8.720.000
1.086.000
14
Jawa Tengah
4.146.000
1.478.000
1.024.000
497.000
350.000
Real Cost
629.000
461.000
Real Cost
15
D.I. Yogyakarta
4.620.000
1.334.000
747.000
16
Jawa Timur
4.400.000
1.359.000
841.000
499.000
329.000
Real Cost
360.000
Real Cost
400.000
Real Cost
17 18 19
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat
3.429.000
2.738.000
737.000
540.000
3.000.000
1.000.000
700.000
662.000
2.400.000
1.130.000
866.000
430.000
361.000
Real Cost
558.000
436.000
Real Cost
20
Kalimantan Tengah
3.000.000
1.596.000
923.000
21
Kalimantan Selatan
4.250.000
1.679.000
816.000
500.000
379.000
Real Cost
450.000
Real Cost
22
Kalimantan Timur
4.000.000
3.021.000
1.596.000
550.000
23
Kalimantan Utara
4.000.000
3.021.000
1.596.000
550.000
342.000
Real Cost
Real Cost
24
Sulawesi Utara
3.200.000
1.553.000
640.000
549.000
240.000
25
Gorontalo
1.320.000
1.134.000
910.000
423.000
360.000
Real Cost
26
Sulawesi Barat
1.260.000
1.030.000
910.000
425.000
378.000
Real Cost
539.000
389.000
Real Cost
493.000
420.000
Real Cost Real Cost Real Cost
27
Sulawesi Selatan
4.820.000
1.912.000
968.000
28
Sulawesi Tengah
2.030.000
1.298.000
894.000
29
Sulawesi Tenggara
1.850.000
1.070.000
802.000
488.000
420.000
30
Maluku
3.000.000
1.030.000
680.000
545.000
414.000
31
Maluku Utara
3.110.000
1.512.000
600.000
478.000
380.000
Real Cost
460.000
414.000
Real Cost
798.000
370.000
Real Cost
32 33
Papua
2.850.000
1.668.000
754.000
Papua Barat
2.750.000
1.482.000
976.000
Keterangan:
-Biaya penginapan dibayar sesuai dengan jumlah hari menginap. -Biaya penginapandibayarkan sesuai dengan biaya nH/real cost.
^BUPATI KARANGAS^, a
I WAYAN GEREDEG
LAMPIRAN ILc
PERATURAN BUPATI KARANGASEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
(dalam Rupiah)
GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS A
1.
II.
KETERANGA
URAIAN
NO.
D
C
B
N
E
DI DALAM DAERAH BALI
1. Penginapan
750.000
600.000
500.000
400.000
300.000
Real Cost
2. Uang Harian
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
Lumpsum
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
Lumpsum
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
Lumpsum
PERJALANAN PULANG PERGI
1, Ke Luar Kabupaten Karangasem
2. Ke Kecamatan di Kabupaten Karangasem
Keterangan:
1. Tingkat Golongan A
Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekda
2. Tingkat Golongan B 3. Tingkat Golongan C 4. Tingkat Golongan D
Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III
5. Tingkat Golongan E
Staf Golongan II/I
6. Biayapenginapan dibayar sesuai dengan jumlah hari menginap. 7. Biayapenginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil/real cost BUPATI KARANGASEM,
A I WAYAN GEREDEG
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH No.
Orang / hari
Uraian
Dalam Kota
Luar Kota
Keterangan
A. 1.
Bupati
Rp.
250.000,00
Rp.
125.000,00
Lumpsum
2.
Waldl Bupati
Rp.
250.000,00
Rp.
125.000,00
Lumpsum
3.
Ketua DPRD
Rp.
250.000,00
Rp.
125.000,00
Lumpsum
4.
Wakil Ketua DPRD
Rp.
250.000,00
Rp.
125.000,00
Lumpsum
5.
Sekretaris Daerah
Rp.
250.000,00
Rp.
125.000,00
Lumpsum
Pejabat Eselon 11/
Rp.
150.000,00
Rp.
75.000,00
Lumpsum
B. 1.
Anggota DPRD
I^BUPATI KARANGASEM,
^^VVVvAAVvS I WAYAN GEREDEG
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL, 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
PROVINSI
NO.
1
Aceh
SATUAN
Per hari
(dalam rupiah)
RODA4
RODA 6/BUS
RODA6/BUS
SEDANG
BESAR
766.000
2.050.000
3.670.000
702.000
1.950.000
2.920.000
2
Sumatra Utara
Per hari
3
Riau
Per hari
788.000
2.160.000
3.130.000
2.160.000
3.560.000
4
Kepulauan Riau
Per hari
820.000
5
Jambi
Per hari
702.000
1.950.000
3.020.000
6
Sumatera Barat
Per hari
691.000
1.840.000
2.920.000
7
Sumatera Selatan
Per hari
691.000
1.950.000
3.670.000
8
Lampung
Per hari
691.000
1.840.000
2.920.000
Per hari
702.000
1.950.000
3.020.000
Per hari
766.000
2.050.000
3.130.000 2.920.000
9 10
Bengkulu Bangka Belitung Banten
Per hari
691.000
1.840.000
12 Jawa Barat
Per hari
702.000
2.050.000
3.020.000
702.000
1.950.000
3.020.000
11
13
DKI Jakarta
Per hari
14
Jawa Tengah D.I. Yogyakarta
Per hari
691.000
1.840.000
2.920.000
Per hari
702.000
1.950.000
2.920.000
Per hari
691.000
1.840.000
2.920.000
Per hari
788.000
2.270.000
3.020.000
18
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
799.000
2.380.000
3.240.000
19
Kalimantan Barat
Per hari
777.000
2.050.000
3.350.000
820.000
2.590.000
3.670.000
15
16 Jawa Timur 17
Per hari
20
Kalimantan Tengah
Per hari
21
Kalimantan Selatan
Per hari
702.000
1.950.000
3.130.000
Per hari
809.000
2.160.000
3.560.000
22
Kalimantan Timur
23
Kalimantan Utara
Per hari
809.000
2.160.000
3.560.000
24
Sulawesi Utara
Per hari
799.000
2.050.000
3.460.000
25
Gorontalo
Per hari
734.000
1.950.000
3.020.000
26
Sulawesi Barat
Per hari
702.000
1.950.000
3.020.000
2.270.000
3.020.000
27
Sulawesi Selatan
Per hari
691.000
28
Per hari
766.000
1.950.000
3.130.000
29
Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara
766.000
2.050.000
3.130.000
30
Maluku
Per hari
885.000
2.700.000
3.780.000
Per hari
896.000
2.810.000
3.890.000
Per hari
1.025.000
3.780.000
4.860.000
Per hari
971.000
3.240.000
4.210.000
31
Maluku Utara
Papua 33 Papua Barat 32
Per hari
Keterangan :
- Biaya sewa kendaraan dibayarkan secara " RllL/REAL COST'untuk semua daerah tujuan - Hanya dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati
[^BUPATI KARANGASE^^ ^ IWAYAN GEREDEG
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
SATUAN BIAYA PENGEPAKAN BARANG
I.
TINGKAT PERJALANAN DINAS
URAIAN
NO.
A
B
KET.
D
C
E
Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan 1.
Pegawai
yang
berkeluarga
25
m3
25
m3
15
m3
10
m3
7
m3
Riil Cost
berkeluarga
15
ni3
15
m3
9
m3
6
m3
4
m3
RiS Cost
berkeluarga
5
m3
4
m3
3
in3
2
m3
2
m3
JJiilCosf
52.500
Rp.
52.500
Rp.
52.500
Rp.
52.500
Rp.
52.500
RiMCost
210
Riil Cost
52.500
Riil Cost
330
Riil Cost
dengan Anak 2.
Pegawai
yang
dengan Anak
3.
11.
Pegawai yang dengan Anak
Dasar Perhitungan Biaya: Truk: a.
Jawa
Pengepakan dan Pergudangan per m3
Rp.
Angkutan per m3/kni b.
210
210
210
210
Luar Jawa
Pengepakan dan Pergudangan per m3
Angkutan per m3/km
Rp.
52.500
330
Rp.
52.500
330
Rp.
52.500
330
Rp.
52.500
Rp.
330
BUPATI KARANGASE
h
I WAYAN GEREDEG
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KARANGASEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014
NOMOR 50 TAHUN
2014
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH ( dalam Rupiah)
No.
Tingkat Perjalanan
Uraian
Tingkat A
1.
Biaya Pemetian
2.
Pengangkutan
1.000.000
Tingkat B
900.000
Tingkat C
800.000
Keterangan Tingkat D
700.000
Tingkat E
600.000 Reed Cost
Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
Real Cost
BUPATI KARANGASEM
I WAYAN GEREDEG
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARANGASEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BENTUK SURAT TUGAS DARI BUPATI
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR
TAHUN
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Dasar
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmrnmmmmmmmmrnmmmm
MEMERINTAHKAN :
Kepada
Nama
Nip Jabatan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Untuk
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrn mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmitimmmmmmmmmmmmmmmmmm
Dikeluarkan di Amlapura pada tanggal BUPATI KARANGASEM, NAMA JELAS
Tembusan : 1,
Mmmmmmmmmmmmmmm
2.
Mmmmmmmmmmmmmmm
I^BUPATI KARANGASEM,
I WAYAN GEREDEG
LAMPIRAN Vll-a PERATURAN BUPATI KARANGASEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
Bentuk Surat Tugas dari Pejabat yang Berwenang
LAMBANG DAERAH
KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR
TAHUN
MninimninimmninimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrQ
Dasar
nirnrnrnnimninimnirnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nirnmmrnmnirnrnninimmmmmmmmmmmmmmmmmmmnimmmm
MEMERINTAHKAN :
Kepada
Nama
Nip Jabatan
Untuk
Mrnmnimrnninimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mrnmrnmrnrnrnrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mrnrammmmmrnmnimnirnnimrnnirnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnimm
Dikeluarkan di Amlapura pada tanggal NAMA JABATAN YANG BERWENANG,
NAMA JELAS PEJABAT YANG BERWENANG
Pangkat NIP.
Tembusan : 1.
Mmmmmmmmmmmmmmm
2.
Mmmmmmmmmmmmmmm
1,BUPATI KARANGASE|l4, ^^^Wvwvv^ I WAYAN GEREDEG
LAMPIRAN Vlll-a
PERATURAN KABUPATEN KARANGASEM
TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM KARANGASBA
KOP SKPD
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS NOMOR:
1. Pejabat Berwenang yang Memberi Perintah
1
2. Nama Pegawai yang diperintah
2
3. a. Pangkat & Golongan Menumt PGSD 1968 b. Jabatan
b
c. Gajipokok
c
d. TingkatmenumtperaturanPeijalanan Dinas
d
4. Maksud Peijalanan Dinas
4.
5. Alat Angkutanyang Dipergunakan
5
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan 7. a. Lamanya Peijalanan Dinas
b
7.
b. Tanggal Berangkat
a b
c. Tanggal Hams Kembali
8. Pengikut Nama
Umur, Hubimgan Keluarga / Keterangan
1• 999i9ii9i9i9ii99ii9i9n>»99y99999i9ii9i9
9. Pembebanan Anggaran
9.
a. Instansi
b. Mata Anggaran 10. Keterangan Lain-lain
b 10.
Dikeluarkan di : Amlapura PadaTanggal
:
NAMA JABATAN YANG BERWENANG KABUPATEN KARANGASEM
NAMA JELAS PEJABAT BERWENANG PANGKAT NIP
Pegawai yang Diperintahkan
Berangkat dari
: Amlapura
(Tempat Kedudukan ) Nip
Pada Tanggal Ke
Nip
PA/KPA/PPTK
Tiba di
Berangkat dari
Pada Tanggal
Ke
Amlapura
Pada Tanggal
Tiba di
Amlapura
Pada Tanggal
NAMA JABATAN YANG BERWENANG KABUPATEN KARANGASEM
NAMA JELAS PEJABAT BERWRNANO PANGKAT NIP
I. Catatan Lain-lain. IV. PERHATIAN ;
Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat /tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan yang berlaku.
BUPATI KARANGASEM,
IWAYAN GEREDEG
LAMPIRAN VIII
PERATURAN KABUPATEN KARANGASEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014
NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BUPATI KARANGASEM SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS NOMOR:
1. Pejabat Berwenang yang Memberi Perintah
1.
2. Nama Pegawai yang diperintah
2.
3. a. Pangkat & Golongan Menurut PGSD 1968
3.
a.
b. Jabatan
b.
c. Gajipokok
c.
d. Tingkat menurut peraturan Peijalanan Dinas
d.
4. Maksud Peijalanan Dinas
4.
5. Alat Angkutan yang Dipergunakan
5,
6. a. b» 7. a. b. c.
6.
Tempat Berangkat Tempat Tujuan Lamanya Peijalanan Dinas Tanggal Berangkat Tanggal Hams Kembali
a.
b. 7.
a.
b. c.
Umur, Hubungan Keluarga / Keterangan
8. Pengikut Nama 1.
2.
9. Pembebanan Anggaran
9.
a. Instansi
a
b. Mata Anggaran
b
10. Keterangan Lain-lain
10.
Dikeluarkan di Pada Tanggal
: Amlapura : BUPATI KARANGASEM
yang diperintahkan
Berangkat dari
: Amlapura
( Tempat Kedudukan ) Nip
Pada Tanggal Ke
PA/KPA/PPTK
Nip
Ke
Pada Tanggal :
Berangkat dari
Tiba di
:
Amlapura
Pada Tanggal
n. Tibadi : Amlapura Pada Tanggal : BUPATIKARANGASEM
in. Catalan Lain-lain.
IV. PERHATIAN :
^
Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, Pegawai yang melakukan Peqalanan Dmas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat /tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan yang berlaku. BUPATI KARANGASEM,
IWAYAN GEREDEG
LAMPIRANIX PERATURAN BUPATI KARANGASEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
A.
DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.
I.
Pendidikan dan Pelatihan/Traning
1. Dokumen program pendidikan SI, S2 dan S3 meliputi: a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MoU/kontrak/peijanjian. b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari
perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
c. Surat pemyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan. d. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : Sister City/ Sister Provice.
2. Dokumen program pelatihan (training) meliputi: a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain Rencana DPA/DIPA Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/peijanjian. b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara
yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut. c. Surat pemyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan. d. MoU keijasama Daerah dengan pihak luar negeri. e. Proposal/ Kerangka Acuan Keija. II. Studi Banding Dokumen studi banding meliputi:
1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/ kontrak/peijanjian.
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara
yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan
studi banding. 3. MoU keijasama Daerah dengan pihak luar negeri. 4. Proposal/ Kerangka Acuan Keija. III. Seminar/ lokakarya/ konferensi Dokumen seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya meliputi: 1. Surat undangan dari penyelenggara Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/peijanjian. IV. Promosi Potensi Daerah
Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi: 1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/peijanjiain.
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi. 4. Proposal/kerangka Acuan keija. 5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.
V. Keijasama daerah dengan Pihak Luar Negeri Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi: 1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antaira lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU / kontrak/ perjanjian.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan
bahwa pihak Pemerintah Daerah telah melsiksanakan kerjasama. 4. Rencama kerjasama/kerangka Acuan kerja.
diterima
untuk
dapat
VI. Kunjungan Persahabatan/kebudayaan. Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi: 1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan
selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian. 2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri. 3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara
yang dituju dan Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.
I^BUPATI KARANGASEM^ (^^VVVV\/VV\^ ^ IWAYAN GEREDEG
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KARANGASEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BIAYA TIKET PP
WILAYAH/NEGARA
1
KETERANGAN
EKSEKUTIF
BISNIS
EKONOMI
2
3
4
7
AMERIKA UTARA
1 Chicago
12.471
6.749
3.587 Real Cost
2 Houston
12.635
6.487
3.591
3 Los Angeles
11.187
5.809
3.178
4 New York
14.761
6.040
3.753
5 Ottawa
12.266
6.924
4.083
6 San Francisco
12.468
6.623
2.771
7 Toronto
11.750
8.564
3.201
8 Vancouver
10.902
7.458
3.277
9 Washington
14.428
9.240
3.743
AMERIKA SELATAN
10 Bogota
18.399
9.426
7.713
11 Brazilia
16.393
11.518
5.970
12 Buenos Aires
13.237
9.134
5.970
13 Caracas
17.832
10.399
5.130
14 Paramaribo
15.018
9.494
7.353
15 Santiago de Chile
21.874
15.539
8.900
16 Quito
17.325
16.269
12.127
AMERIKA TENGAH
17 Mexico City
11.822
7.831
3.966
18 Havana
14.702
11.223
7.335
19 Panama City
23.291
14.389
13.570
20 Vienna
10.520
4.177
3.357
21 Brussels
10.713
5.994
3.870
EROPA BARAT
22 Marseilles
10.850
5.074
3.541
23 Paris
10.724
6.085
3.331
24 Berlin
10.277
6.126
3.959
25 Bern
11.478
6.056
4.355
26 Bonn
10.945
5.023
3.753
27 Hamburg
7.464
6.031
3.825
28 Geneva
8.166
5.370
4.333
29 Amsterdam
8.216
5.898
3.331
USD$
BIAYA TIKET PP
WILAYAH/NEGARA
1
KETERANGAN
EKSEKUTIF
BISNIS
EKONOMI
2
3
4
7
EROPA UTARA
30 Copenhagen
9.696
4.920
3.730 Real Cost
10.023
5.931
3.681
9.917
5.506
3.433
10.980
5.446
4.153
9.856
4.773
4.049
35 Sarajevo 36 Zagreb
11.778
7.129
6.033
14.446
6.334
2.794
37 Athens
14.911
9.256
8.041
38 Lisbon
9.309
4.746
3.383
10.393
4.767
3.631
40 Rome
8.714
4.774
3.851
41 Beograd
9.921
6.158
5.350
42 Bratislava
6.993
4.341
3.771
43 Bucharest
8.839
4.982
4.113
10.860
6.029
5.193
45 Moscow
9.537
7.206
5.143
46 Praque
8.484
6.748
3.451
47 Sofia
7.473
6.346
3.612
10.777
5.052
3.447
49 Dakkar
12.900
9.848
8.555
50 Abuja
10.281
7.848
6.818
51 Addis Ababa
7.700
5.808
5.552
52 Nairobi
8.732
7.966
6.081
11.779
9.000
8.282
8.947
6.599
5.733
11.118
10.600
5.747
56 Windhoek
18.241
11.774
7.510
57 Cape Town 58 Johannesburg
14.491
8.438
7.330
11.255
8.524
6.275
9.536
6.593
5.710
60 Chairo
7.820
6.414
4.037
61 Khartoum
5.904
4.507
3.915
62 Rabbat
8.910
7.721
5.665
63 Tripoli
6.551
5.706
4.975
64 Tunisia
9.419
4.958
4.175
31 Helsinski 32 Stockholm 33 London 34 Oslo
BROPA SELATAN
39 Madrid
EROPA TMUR
44 Kiev
48 Warsaw
AFRIKA BARAT
AFRIKA TIMUR
53 Antananarive 54 Dar Es Salaam 55 Harare
AFRIKA SELATAN
AFRIKA UTARA
59 Algiers
USD$
BIAYA TIKET PP
WILAYAH/NEGARA
1
KETERANGAN
EKSEKUTIF
BISNIS
EKONOMI
2
3
4
7
ASIA B ARAT
65 Manama
6.400
5.992
4.700 Real Cost
66 Bagdad
5.433
4.148
3.545
67 Amman
7.561
6.431
3.545
68 Kuwait
6.771
4.273
3.110
69 Beirut
7.703
4.490
3.730
70 Doha
5.216
3.639
2.745
71 Damascus
8.684
5.390
3.325
72 Ankara
9.449
6.643
3.581
73 Abu Dhabi
5.283
4.976
2.727
74 Sanaa
8.205
5.878
3.679
75 Jeddah
6.446
3.785
3.321
76 Muscat
6.469
5.156
3.727
77 Riyadh
5.359
3.510
3.000
78 Tashkent
13.617
8.453
7.343
79 Astana
13.661
12.089
8.962
ASIA TENGAH
ASIA TIMUR
80 Beijing 81 Hongkong
2.595
2.140
1.623
3.028
2.633
1.257
82 Osaka
3.204
2.686
1.864
83 Tokyo 84 Pyongyang
3.734
2.675
1.835
2.421
1.999
1.737
85 Seoul
3.233
2.966
1.737
ASIA SELATAN 86 Kaboul
6.307
3.905
3.208
87 Teheran
4.475
3.416
2.920
88 Colombo
3.119
2.562
1.628
89 Dhaka
3.063
2.417
1.092
90 Islamabad
5.482
3.333
2.501
91 Karachi
4.226
3.633
2.321
92 New Delhi
3.380
2.009
1.673
1.628
1.147
919
ASIA TENGGARA
93 Bandar Seri Bagawan 94 Bangkok 95 Davao City
2.344
1.155
823
2.757
2.558
1.641
96 Hanoi
1.833
1.833
1.658
97 Ho Chi Minh
1.677
1.503
1.235
98 Johor Bahru
1.195
911
525
99 Kota Kinabalu
1.894
1.427
694
100 Kuala Lumpur
1.158
659
585
101 Manila
2.453
1.614
1.150
918
766
545
2.202
1.981
1.627
991
673
403
105 Vientiane
2.274
2.025
1.420
106 Yangon
1.468
1.212
1.053
102 Penang 103 Pnom Penh
104 Singapore
USD$
BIAYA TIKET PP
WILAYAH/NEGARA
1
KETERANGAN
EKSEKUTIF
BISNIS
EKONOMI
2
3
4
7
ASIA PASIFIK
107 Canberra
5.506
4.926
2.500 Real Cost
108 Darwin
6.689
4.900
3.964
109 Melbourne
4.886
3.814
2.858
110 Noumea
6.940
5.917
3.780
111 Perth
5.771
1.801
1.525
112 Port Moresby 113 Sydney
8.252
7.398
5.034
4.629
4.237
2.557
114 Vanimo
3.318
2.740
2.380
115 WelHnton
6.561
4.687
3.413
H^BUPATI KARANGASE
I WAYAN GEREDEG
USD $
LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 30 DESEMBER 2014
NOMOR 50 TAHUN
2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
WILAYAH/NEGARA
1
JUMLAH UANG HARIAN ($ US) TINGKAT PERJALANAN
A
B
C
D
2
3
4
5
KETERANGAN
7
AMERBKA UTARA
1 Amerika Serikat
527
473
417
343 satuan OH
2 Kanada
477
404
368
307
AMERIKA SELATAN
3 Argentina
395
277
242
241
4 Venezuela
464
323
287
286
5 Brazil
436
341
291
241
6 ChUe
415
316
270
222 221
7 Columbia
386
281
240
8 Peru
383
277
237
221
9 Suriname
398
295
252
207
385
273
242
241
11 Mexico
429
318
282
281
12 Kuba
406
305
261
221
13 Panama
414
307
272
271
14 Austria
504
453
318
317
15 Belgia
466
419
282
281
16 Perancis
512
464
382
381
17 Jerman
443
411
282
281
18 Belanda
463
416
272
271
19 Swiss
509
456
322
321
10 Ekuador AMERIKA TEN6AH
EROPA BARAT
EROPA UTARA 20 Denmark
472
427
275
241
21 Finlandia
453
409
354
313
22 Norwegia
517
465
288
286
23 Swedia
466
436
342
341
24 Inggris
587
534
432
431
25 Bosnia Herzegovina
456
420
334
333
26 Kroasia
483
444
353
352
27 Spanyol
457
413
387
286
28 Yunani
422
379
242
241
371
EROPA SELATAN
29 Italia
520
472
372
30 Portugal
425
382
242
241
31 Serbia
401
361
313
277
32 Bulgaria
406
367
320
284
33 Czech
426
390
331
293
34 Hongaria
421
381
339
300
EROPA TMUR
35 Polandia
401
361
313
277
36 Rumania
416
381
313
277
37 Rusia
556
512
407
406
38 Slovakia
429
387
335
297
39 Ukrania
425
382
328
290
WILAYAH/NEGARA
1
JUMLAH UANG HARIAN ($ US) TINGKAT PERJALANAN
A
B
C
D
2
3
4
5
KETERANGAN
7
AFRIKA BARAT
40 Nigeria
361
313
292
291
41 Senegal
334
276
206
201
AFRIKA TIMUR
42 Ethiopia 43 Kenya 44 Madagaskar
312
257
192
167
334
276
206
196
296
244
182
181
45 Tanzania
330
272
203
182
46 Zimbanwe
285
244
216
512
47 Mozambique
319
263
212
211
48 Namibia
300
247
185
161
49 Afrika Selatan
304
251
202
201
AFRIKA SBLATAN
AFRIKA UTARA
50 Aljazair
342
308
287
286
51 Mesir
368
273
212
190
52 Maroko
304
251
192
191
53 Tunisia
293
241
187
186
54 Sudan
342
282
210
184
55 Libya
308
254
189
165
264
ASIA BARAT
56 Azerbaijan
498
459
365
57 Bahrain
405
268
222
208
58 Irak
397
283
220
201
59 Yordania
365
254
197
196
60 Kuwait
406
283
257
256
61 Libanon
357
267
207
186
62 Qatar
386
276
215
196
63 Arab Suriah
358
257
200
196
64 Turki
365
270
210
188 301
65 Pst. Arab Emirat
459
323
302
66 Yaman
353
241
197
196
67 Saudi Arabia
391
276
215
201
68 Kesultanan Oman
359
254
197
185
ASIA TIMUR
69 Rep. Rakyat Cina 70 Hongkong 71 Jepang
378
238
207
206
472
320
287
286
519
303
262
261
72 Korea Selatan
421
326
297
296
73 Korea Utara
395
238
207
206
74 Afganistan 75 Bangladesh
385
226
173
172
339
196
167
166
76 India
352
263
242
241
ASIA SBLATAN
77 Pakistan
343
203
182
181
78 Srilangka
348
201
167
166
79 Iran
351
260
202
181
ASIA TENGAH
80 Uzbekistan
392
352
287
254
81 Kazakstan
456
420
334
333
ASIA TBNGGARA
82 Philipina 83 Singapura 84 Malaysia
412
278
222
221
424
290
224
221
381
253
212
211
85 Thailand
392
275
211
201
WILAYAH/NEGARA
1
JUMLAH UANG HARIAN ($ US) TINGKAT PERJALANAN
A
B
C
2
3
4
86 Majmiar
368
87 Laos 88 Vietman 89 Brunei Darusalam
KETERANGAN
D 5
7
250
197
196
380
262
202
196
383
265
204
196
374
256
197
196
90 Kamboja
296
223
197
196
91 Timor Leste
392
354
229
196
ASIA PASIPIK
92 Australia
439
403
272
271
93 Selandia Baru 94 Kaledonia Baru
392
264
222
221
95 Papua Nugini 96 Fiji
425
387
276
224
385
353
237
192
363
329
221
179
[^PATI KARANGASEM
(^^VXM/vVvJ^^/ k
I WAYAN GEREDEG
LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL, 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertandatangan di bawah ini: Nama
Pangkat/Gol NIP Jabatan
berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor
tanggal
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Biaya Penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti
1.
Jumlah
Uraian
No.
Biaya penginapan tidak menggunakan Rp. xxxxxxx hotel/fasilitas penginapan lainnya (30 % X Tingkat Perjalanan Dinas) Jumlah
Rp. xxxxxxx
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenamya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang (PPTK) dinas,
tanggal, bulan, tahun melaksanakan perjalanan
NIP.
NIP.
Disetujui/disahkan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran(PA/KPA),
NIP
LbUPATI KARANGASEl^, ^ IWAYAN GEREDEG
LAMPIRAN Xll.a
PERATURAN BUPATI KARANGASEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini/yang melaksanakan perjalanan dinas 1.
Nama
2.
NIP
3.
Jabatan
4.
Unit Kerja
Memang benar telah mempergunakan biaya perjalanan dinas untuk :
1. Angkutan dari kantor tempat kedudukan menuju
Rp.
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan
2. Dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
Rp.
keberangkatan menuju ketempat tujuan (hotel/penginapan/kantor)di daerah tujuan
3 dari hotel/penginapan/kantor tempat kedudukan
Rp.
menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan
4. Dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
Rp.
keberangkatan menuju ketempat kedudukan semula
Untuk melaksanakan tugas:
Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. #
Yang melaksanakan perjalanan dinas
NIP.
t^BUPATI KARANGASEf
^ IWAYAN GEREDEG
LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KARANGASEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN NOMOR :
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP.
Jabatan
Bidang/Bag/ UPTD / UPT Dinas / Badan/ Biro
Menyatakan dengan
sesungguhnya,
bahwa tugas
Perjalanan Dinas
Jabatan atas nama : Nama NIP. Jabatan
Bidang/ Bag/ UPTD / UPT Dinas/Badan/Biro
Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan
dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenanrnya dan apabila dikemudian
hari
ternyata surat pernyataan
ini
tidak benar,
saya
bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. TgL.., Bulan Th... Yang membuat Pernyataan,
\^BUPATI KARANGASEM, WAYAN GEREDEG
LAMPIRAN Xlll-a PERATURAN BUPATI KARANGASEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014 NOMOR 50TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN Nomor :
Yang bertanda tangan dibawah ini Nama NIP.
Jabatan
Bidang/ Bag/ UPTD / UPT Dinas / Badan/ Biro
Menyatakan
dengan
sesungguhnya,
bahwa
tugas
Perjalanan
Dinas
Jabatan atas nama ; Nama NIP.
Jabatan
Bidang/ Bag/ UPTD / UPT Dinas / Badan/ Biro
Dibatalkan sesuai dengan surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor
, tanggal,
Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa
dan
biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan/re/und fsebagian/seluruhnyaj sebesar Rp. tanggal,
sehingga dibebankan pada DPA/DPPA , Program, Kegiatan
Nomor
,
Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pemyataan ini tidak benar dan menimbulkan kemgian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah. ,Tgl..., Bulan Th... Yang membuat Pemyataan,
^BUPATI KARANGASEM,
(^^X/VXAAAAAa^^ I WAYAN GEREDEG
