Doc.Majalah Jiwa Raga

Jiwaraga Edisi II Tahun 2010

RPJPD, RPJMD

Mengurai Permasalahan Menjaga Keseimbangan APBD

Foto Kegiatan DPRD

Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Pendapat Fraksi dan Persetujuan Bersama Terhadap Perubahan APBD Tahun 2010 di Ruang Sidang DPRD Kota Salatiga. (Foto/Doc.Majalah Jiwa Raga).

Daftar isi Majalah Jiwaraga

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Diterbitkan oleh : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SALATIGA. PENASEHAT Pimpinan DPRD : M. Teddy Sulistio, SE; Iwan Setyo Purbowo, SE., M.Si; M. Fathurrahman, SE., M.M; PEMBINA Walikota Salatiga, John M. Manoppo, SH; PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD : Drs. Harmanto; REDAKTUR PELAKSANA Kabag. Humas Rumah Tangga dan Perlengkapan: Agung Susetyo, SH; REDAKTUR Sri Sumarni, SE; Wahyudi Sumanto, S.Pd; KOORDINATOR LIPUTAN Spn. Joko Sutrisno AW., SH. PELIPUT/PENYUNTING Sumarno, S.Ag; Sasongko; Lukman Fahmi, S.HI; SETTING & LAY OUT Budi Susilo, S.Sos; DISTRIBUSI Mujiharjo; Lilik Eko Purwanto. ALAMAT REDAKSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA Jl. Letjen. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 Telp/Fax. (0298) 326674.

4

LAPORAN UTAMA RPJPD, RPJMD Mengurai Permasalahan; Kenaikan Belum Maksimal; Menjaga Keseimbangan APBD;

Redaksi menerima sumbangan naskah, tulisan, karikatur. Redaksi berhak mengubah atau mengedit tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan/naskah 3-4 halaman folio spasi rangkap dialamatkan ke Redaksi. Bagi yang dimuat, akan mendapat imbalan.

12

MIMBAR Kegiatan Badan Legislasi; Tunda Pembangunan Tugu; Perlu Dibentuk Tim Pembangunan.

15

WACANA Menakar Potensi Toleransi dan Intoleransi Agama

17

WARTA Kegiatan Anggota DPRD Kota Salatiga Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat

29 SOSOK Suhadi Usaha Penitipan Sepeda Motor Ketua DPRD Mengibarkan Bendera Start Jalan Sehat Dalam Rangkaian Peringatan HUT KORPRI 2010

P

ersoalan Pluralis cukup alot dalam pembahasan, sesuai realitas kondisi daerah maka saya menegaskan sikap bahwa pluralis harus menjadi nafas dan kebesaran serta hasanah bagi setiap aktifitas / kegiatan di kota salatiga, untuk itu kami sepakat bahwa persoalan pluralis menjadi bagian inti pada misi pembangunan jangka panjang. Terminal angkota termasuk masalah spesifik untuk kemajuan kota, maka pemkot harus berani mengambil kebijakan untuk pembaharuan dan penyempurnaan, karena sarana tersebut syarat kepentingan masyarakat. Wisata religius perlu direalisasikan terlebih kental dengan nuansa pluralisme yang didukung adanya Majelis Puasa yang harus di uri-uri dan

Laporan Utama

30

TEBAK WAJAH

dipelihara. TWS (Taman Wisata Salatiga) sesuai dengan fungsi kota, maka TWS harus segera dipercepat. Saya sepakat terhadap awal dilakukan pembebasan tanah melalui dana cadangan, kita berharap selalu mendukung adanya investasi masuk setelah pembebasan. Pembangunan wajah kota saya berharap bahwa dalam pembangunan diprioritaskan dengan bahan-bahan yang berkwalitas tinggi, sehingga bisa digunakan cukup lama, tidak sekedar bongkar pasang pembangunan. Sedangkan dalam rangka menghadapi Pemilukada 2011, kita alami suhu politik semakin menghangat, saya mengajak semua komponen terhadap fairplay. Saya menentang keras adanya intimidasi di lingkungan birokrasi, lurah, camat, kepala kantor, SKPD jangan terpengaruh iming-iming jabatan. Netralitas harus terpelihara, kita tidak ingin terjadi perpecahan di lingkungan birokrasi.

Jiwaraga Edisi II 2010

3

Laporan Utama

RPJPD, RPJMD Mengurai Permasalahan S

etiap mata kegiatan yang akan dibiayai dengan dana cadangan maka program/kegiatan tersebut harus memiliki DED (Detail Engenering Desain) disamping dana cadangan tersebut juga harus disahkan dalam peraturan daerah. Berkenaan hal tersebut apakah Walikota telah memiliki DED dari setiap program kegiatan untuk tahun 2011. Apakah dengan digunakannya keseluruhan dana cadangan yang dimiliki oleh pemerintah kota baik untuk tahun 2011 maupun tahun 2012 tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Jika terpaksa dikhawatirkan menjadi kendala, maka bisa saja ditinjau kembali. Selanjutnya mengenai RAPERDA tentang RPJPD (

4


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ) tahun 2005 s/d 2025, saya merasa prihatin karena pengesahan raperda ini boleh dibilang agak terlambat. Sehingga sederet program/kegiatan tahunan telah berjalan sementara RPJPD belum dilakukan kesepakatan bersama. RPJPD merupakan tolak ukur atau acuan dasar selain RPJMD maupun APBD oleh karena itu setiap mata kegiatan atau program pembangunan yang telah dilaksanakan dan atau yang akan direncanakan ditahun-tahun berikutnya harus sejalan dengan arah dan kebijakan dalam RPJPD maupun RPJMD sehingga program-program pembangunan yang telah dan akan dikerjakan akan berhasil guna dan berdaya guna demi kepentingan masyarakat kita.

Saya mengingatkan melalui kebijakan RPJPD, RPJMD dan APBD tahunan harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan daerah seperti yang dikenal apa masalah pokok daerah. Jika beberapa persoalan tersebut secara bertahap dapat diselesaikan maka harapan masyarakat bersama pemerintah untuk meraih kesejahteraan dan kemakmuran akan segera terwujud. Perlu dicatat bahwa realitas kondisi sekarang ini baru sebagian kecil persoalan pokok spesifik itu dapat dilakukan sehingga persoalan-persoalan tentang kesemrawutan, bangunan mangkrak, identitas kota, perwajahan kota, pendidikan murah, kesehatan murah atau terjangkau masih jauh dari harapan. Demikian pula persoalan kemiskinan, lapangan kerja, tidak semakin berkurang tapi justru terus bertambah. Disisi lain sikap dan tingkat kegotongroyongan makin pudar. Ini yang menjadi keprihatinan kita, untuk itu melalui landasan berpijak pada penentuan program atau kegiatan pada RPJPD RPJMD dan APBD harus sedikit demi sedikit mengurai berbagai permasalah pokok diatas. saya juga menilai untuk menuju tingkat kemakmuran bersama dan hakiki adalah menjadi harapan kita bersama dan mulai tahun anggaran 2011. Saya berharap agar kemajuan dapat pula direalisasikan. Sebab kita sadari bersama bahwa capaian tingkat kemajuan tentu belum kita rasakan kecuali baru sebagian kecil dari permasalahan pokok maupun spesifik yang dilakukan penyelesaiannya. Beberapa hal yang perlu dipedomani adalah: mengingat pentingnya pembiyaan yang besar maka pemerintah kota agar tetap pro aktif melakukan penjemputan bantuan-bantuan baik dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat maupun lembaga lainnya. Pos-pos pendapatan yang saat ini masih dilakukan secara konfensional maka kedepan harus bisa dilakukan lebih profesional menuju kemandirian daerah. Selanjutnya pembangunan pasar Rejosari melalui dana cadangan maka hasilnya diharapkan berpihak pada masyarakat artinya satuan harga kios harus lebih ringan dibanding kalau dibangun melalui pihak investor. Bahkan saya mengusulkan kalau dipandang memungkinkan calon penghuni tanpa dibebani biaya. Sedang pasar Jetis diharapkan juga dapat diselesaikan sebelum masa jabatan walikota berakhir. Jika perlu dilakukan peninjauan kembali adendum untuk selanjutnya bisa dilakukan pembangunan dengan APBD. Pentingnya air bersih bagi masyarakat terutama masyarakat di wilayah pemekaran dusun Ngronggo, Kumpulrejo, Randuacir dan sebagainya Maka saya dukung penuh pembangunan embung di wilayah tersebut. Rencana pembangunan SMK 04 telah disepakati tidak menggunakan dana cadangan tetapi akan dilakukan pendanaan melalui APBD. Rencana pembangunan tugu kota yang sempat memunculkan nada pro dan kontra dari sudut pembiyaan maupun penamaan tugu, maka fraksi

sepakat untuk ditinjau kembali. Nasib ratusan Kepala Keluarga penghuni RW 10 pasar sapi agar menjadi pemikiran bersama. Pemkot agar segera turun ke lokasi untuk turut serta membantu dan mencarikan solusi demi kenyamanan warga tersebut. Pembangunan SPBE di Noborejo yang siap pakai tetapi karena reaksi sebagian masyarakat akhirnya terbengkelai, hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak segera turun untuk mencari solusi terbaik, sehingga permasalahan sampai saat ini belum selesai. Persoalan Pluralis cukup alot dalam pembahasan, sesuai realitas kondisi daerah maka saya menegaskan sikap bahwa pluralis harus menjadi nafas dan kebesaran serta hasanah bagi setiap aktifitas / kegiatan di kota salatiga, untuk itu kami sepakat bahwa persoalan pluralis menjadi bagian inti pada misi pembangunan jangka panjang. Terminal angkota termasuk masalah spesifik untuk kemajuan kota, maka pemkot harus berani mengambil kebijakan untuk pembaharuan dan penyempurnaan, karena sarana tersebut syarat kepentingan masyarakat. Wisata religius perlu direalisasikan terlebih kental dengan nuansa pluralisme yang didukung adanya Majelis Puasa yang harus di uri - uri dan dipelihara. TWS (Taman Wisata Salatiga) sesuai dengan fungsi kota, maka TWS harus segera dipercepat. Saya sepakat terhadap awal dilakukan pembebasan tanah melalui dana cadangan, kita berharap selalu mendukung adanya investasi masuk setelah pembebasan. Pembangunan wajah kota saya berharap bahwa dalam pembangunan diprioritaskan dengan bahan - bahan yang berkwalitas tinggi, sehingga bisa digunakan cukup lama, tidak sekedar bongkar pasang pembangunan. Sedangkan dalam rangka menghadapi Pemilukada 2011, kita alami suhu politik semakin menghangat, saya mengajak semua komponen terhadap fairplay. Saya menentang keras adanya intimidasi di lingkungan birokrasi, lurah, camat, kepala kantor, SKPD jangan terpengaruh iming-iming jabatan. Netralitas harus terpelihara, kita tidak ingin terjadi perpecahan di lingkungan birokrasi.(bdi)


5

Laporan Utama PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2010

Kenaikan Belum Maksimal

M

enurut Fraksi PDI Perjuangan, pada bidang pendapatan kenaikkannya diakui belum maksimal karena dari berbagai pos belum terjadi kenaikkan yang signifikan, demikian juga pada pos belanja daerah masih harus memperhatikan prinsip dan anggaran yang baik. Namun demikian Fraksi PDI Perjuangan ijinkan menyatakan SETUJU untuk RABPD perubahan 2010 untuk disyahkan menjadi Perda. Pendapat akhir fraksi PDI perjuangan menyampaikan beberapa catatatan bahwa dengan pelaksanaan pembangunan bersamaan dengan moment idul fitri sangat mengganggu kesibukan masyarakat untuk melaksanakan merayakan idul fitri, contohnya jl. Kalinongko, jensudjln Kesambi demikian pula galian PDAM yang dalam pembangungan tidak dikembalikan seperti semula, sehingga pemerintah kota dirugikan. Masih terkait dengan PDAM sesuai hasil dengar pendapat dengan Badan Pengawas PDAM adanya surat dan informasi ketidak harmonisan di tubuh PDAM yakni terkait dengan pro kontra masa jabatan Direksi . Oleh karena itu kami berharap sdr walikota segera mengambil kebijaksanaan yang arif yang sesuai dengan permendagri no. 2 tahun 2007.

6


Pembangunan Pasar Rejosari, terkatung katungnya pembangunan pasar Rejosari ( pasar sapi ) maka fraksi betul-betul menyatakan keprihatinan dan apabila sampai saat ini tidak ada investor yang mau membangun, mohon pembangunan digunakan dengan anggaran APBD. Pemerintah juga diharapkan memperhatikan aspek dan pembangunan JLS yang menurut fraksi PDI Perjuangan pemkot belum memperhatikan kenyamanan dan keamanan masyarakat, proyek jls tersebut belum difasilitasi sarana prasarana yang memadai yang akan berdampak pada lingkungan yang berakibat kebanjiran kalau musim hujan. Kekeringan yang diakibatkan saluran yang tidak sesuai dengan keinginan petani terkait dengan posisi saluran yang ada sekarang, hal tersebut mohon dikoordinasi dengan masyarkat. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan selamat terhadap Dr. Kuncoro AP yang mendapat kepercayaan dari menteri kesehatan telah diangkat sekretaris dirjen di kementrian kesehatan, ini menunjukkan prestasi luar biasa, sebab itu keberadaan RSUD yang telah berubah statusnya menjadi BLU dan kini statusnya naik tingkat dan kedepan sudah seharusnya pemerintah memperhatikan terpenuhinya sarana dan sarana yan g dibutuhkan, baik itu alkes, bangsal pasien tidak mampu. Pemerintah kota harus juga memperhatikan warga RW 10 kelurahan Mangunsari dan sebagian kel Tegalrejo yang menempati bangunan milik TNI dan belakangan mereka diminta untuk mengosongkan rumah tersebut, untuk itu pemerintah kota agar secara serius dan bersungguh-sungguh untuk mencarikan solusi yang terbaik, tidak hanya soal status tanah yang masih pro kontra tentang status kepemilikannya melainkan keresahan warga yang harus betul-betul diperhatikan. Untuk menjaga kondusifitas menjelang pilkada tidak bisa kita pungkiri bahwa aroma pilkada sudah terasa, untuk itu fraksi PDI perjuangan berharap pilkada tanpa fitnah, pilkada yang berkwalitas, pilkada yang bermartabat, pilkada yang sehat dijauhkan dari isu sara dan dijauhkan dari caci maki, satu hal yang tidak bisa dihindari adalah Netralitas PNS.(lux)

Laporan Utama PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2010

Menjaga Keseimbangan APBD

P

erubahan APBD adalah merupakan suatu hal yang wajar untuk dilaksanakan dalam siklus manajemen keuangan daerah setelah penetapan APBD. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menjaga keseimbangan dan kelancaran APBD. Sebagai akibat mengatasi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, adanya porgeseran anggaran, keadaan darurat dan luar biasa, serta adanya program dan kegiatan baru yang bersumber dari dana pemerintah yang lebih luas. Dari perihal sebagaimana tersebut di atas, Fraksi Partai Golongan Karya dapat memahami atas rencana Pcnibahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010, yang telah disampaikan oleh Walikota Salatiga beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya setelah Fraksi

kami mempelajari dengan seksama subtansi perubahan yang diajukan oleh pihak eksekulif. Maka Fraksi Partai Golongan Karya menerima dan menyetujui Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010, dan segera diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. Menyertai pendapat akhir fraksi tersebut, Fraksi Partai Golkar menyarankan hal-hal sebagai berikut: Pertama, perjalanan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 relatif tinggal dua bulan, maka hendaknya kita manfaatkan waklu yang sedikit itu untuk melaksanakan semua program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak terjadi adanya kegiatan yang di luncurkan. Kedua, meskipun kita telah berhasil menetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, tetapi kita masih menyisakan beberapa kegiatan penting yang harus segera kita selesaikan, karena menyangkut berbagai kepentingan, antara lain : pertama, rehab pasar Rejosari, kedua, penataan pedagang di Pasar Ayam, eks Toko Hasil dan Blauran II yang hingga saat ini belum tuntas dan penatan jalan Jend. Sudirman yang kondisinya masih semruwut. Ketiga, jalur Lingkar Selatan yang diperkirakan hingga akhir Tahun 2010 ini belum dapat dioperasionalkan. Keempat, semetara pasar Jetis yang tak kunjung selesai, dan kelima, lokasi terminal bus yang hingga saat ini masih kabur. Selanjutnya masih banyaknya masyarakat Salatiga yang belum bisa terlayani PDAM Salatiga. Terhadap hal ini Fraksi kami menyarankan agar pada Tahun Anggaran 2011 dapat terealisir. Dengan demikian sebagian besar masayarakat akan dengan mudah mendapatkan fasilitas air yang baik.(jr)


7

Laporan Utama PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2010

Prestasi Pendapatan Asli Daerah

B

ahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 yang lalu, Walikota Salatiga telah menyampaikan nota pengantar rancangan perubahan APBD Kota Salatiga TA 2010, di mana oleh DPRD telah ditindaklanjuti dengan pembahasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di tingkat fraksi, komisi badan anggaran maupun antara badan anggaran dengan tim anggaran. Dari hasil pembahasan tersebut Fraksi Demokrat berpendapat akhir, proyeksi APBD perubahan Kota Salatiga TA 2010 terlihat sebagai berikut: pertama, pendapatan daerah yang pada penetapan sebesar Rp. 358.547.494.000,- pada perubahan ini menjadi Rp. 412.000.022.400,- sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 53.452.528.400,-. Kenaikan pendapatan daerah khususnya pada pos pendapatan asli daerah merupakan prestasi tersendiri yang harus diakui dan dihargai di mana pada penetapan sebesar Rp. 51.590.175.000,- pada perubahan naik menjadi Rp. 52.284.327.000,-. Meskipun kenaikannya relatif kecil, Fraksi Demokrat optimis untuk tahun depan akan lebih bisa ditingkatkan lagi. Seperti misalnya keberadaan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum atau SPBU dan beberapa tower provider selular di wilayah Salatiga yang dapat dijadikan aset pemasukan pada pos pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Untuk SPBU koordinasi dapat dilakukan dengan pihak terkait dalam hal ini Pertamina Jawa Tengah, sementara untuk tower provider selular dapat dilakukan dengan cara pembuatan peraturan daerah tentang pendirian towertower tersebut. Kedua, belanja daerah pada penetapan sebesar Rp. 403.923.537.000-, pada perubahan menjadi Rp. 471.946.831.200,- sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 68.023.294.200,-. Anggaran belanja daerah sebesar Rp. 471. 946.831.200,- terdiri dari: Pertama, Belanja tidak langsung sebesar Rp. 259.665.658.000,- yang semula pada penetapan sebesar Rp.241.166.303.000,-. Jadi terdapat kenaikan sebesar Rp. 18.499.355.000.kami Fraksi Demokrat sangat menghargai adanya kenaikan belanja tidak langsung pada pos belanja bantuan sosial sebesar Rp. 1.360.000.000,- hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap kepentingan sosial masyarakat. Kedua, belanja langsung sebesar Rp.212.281.173.200,- yang semula pada penetapan sebesar Rp. 162.757.234.000,- sehingga terdapat

8


kenaikan sebesar Rp. 51.749.309.200, hal ini menunjukkan pemerintah kota mengakomodir kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur yang belum terprogramkan pada penetapan APBD TA 2010. Ketiga, defisit anggaran : Pada APBD perubahan TA. 2010, deficit anggaran sebesar Rp. 59.946.808.800,Dalam pembiayaan daerah, pertama, penerimaan pembiayaan, pada penetapan sebesar Rp. 51. 376.043.000 pada perubahan naik menjadi Rp. 64.073.808.800. Angka tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada tahun anggaran sebelumnya ditambah penerimaan pinjaman daerah. Kedua, pengeluaran pembiayaan daerah pada penetapan pcngeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 6.000.000.000,- pada perubahan turun menjadi Rp. 4.127.000.000,- sehingga terjadi penurunan karena diturunkannya penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD mengalami penurunan. Dengan demikian pembiayaan netto daerah pada APBD perubahan TA. 2010 sebesar Rp. 59.946.808.800,Dari angka-angka di atas, diketahui bahwa APBD perubahun Kota Salatiga TA 2010 akan mengalami defisit sebesar Rp. 59.946.808.800,-, yang mana defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan daerah, sehingga posisi keuangan pemerintah kota masih dapat diterima. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat menyelujui Rancangan Perubahan APBD Kota Salatiga tahun 2010 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Salatiga TA. 2010, dengan beberapa catatan kenaikan anggaran belanja pada perubahan APBD Kota Salatiga TA 2010 pada belanja rutin.(jr)

Laporan Utama PENDAPAT AKHIR FRAKSI PEMBANGUNAN SEJAHTERA TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2010

Perhatikan Perubahan Anggaran

T

erkait dengan kebijakan keuangan daerah yang melandasi perubahan APBD, Fraksi Pembangunan Sejahtera mengingatkan Pemerintah Kota untuk memperhatikan setiap perubahan anggaran harus selalu disertai dengan alasan yang tepat dan sesuai dengan amanat pasal 154 Permendagri No. 13 Tahun 2006. Perubahan Belanja misalnya harus diprioritaskan pada belanja yang memiliki kebutuhan yang mendesak dan terkait dengan hajat hidup orang banyak, bukan memprioritaskan pada belanja yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun yang akan datang. Dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, terdapat beberapa kali revisi dokumen yang diserahkan Pemerintah Kota kepada DPRD, Fraksi Pembangunan Sejahtera meminta pemerintah kota untuk melakukan perbaikan secara komprehensif terkait dengan perencanaan pembangunan, agar hal tersebut di atas tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Sesuai dengan Pasal 171, Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang telah diubah dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007, Raperda Perubahan APBD sebelum diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD harus disosialisasikan kepada masyarakat. Fraksi Pembangunan Sejahtera menilai, pemerintah kota belum menjalankan amanat permendagri ini dengan sungguh-sungguh. Kedepan pemerintah kota harus menjalankan amanat ini sebagai bagian dari prinsip keterbukaan infomasi yang menjadi hak dari masyarakat. Terkair pendapatan daerah, Fraksi Pembangunan Sejahtera masih meminta dengan sangat kepada

Pemerintah Kota, untuk membuat, menyusun, dan mengkompilasi data potensi pendapatan daerah secara lengkap dan di-update setiap tahunnya. Hal ini sangat penting dalam rangka mengukur efektifitas dan produktifitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masa-masa yang akan datang. Fraksi Pembangunan Sejahtera memberikan apresiasi kepada pemerintah kota yang telah berhasil meningkatkan realisasi target pendapatan daerah. Namun Fraksi Pembangunan Sejahtera menilai bagusnya pencapaian pendapatan tersebut harus terus ditingkatkan ditahun-tahun yang akan datang. Dalam belanja daerah, terkait dengan penyertaan modal (investasi) pemerintah kota sebesar Rp. 5.627.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah), Fraksi Pembagunan Sejahtera memberikan catatan agar dalam pemanfaatan harus disertai dengan perencanaan teknis yang benar, mulai dari feasibility study sampai detail engineering design agar memberikan manfaat buat kepentingan masyarakat. Dalam pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Fraksi Pembangunan Sejahtera menghimbau kepada Pemerintah Kota agar mempertimbangkan untung ruginya. Karena sisa tahun 2010 ini adalah tinggal 4 (empat) bulan, Fraksi Pembangunan Sejahtera mengingatkan segenap jajaran kota untuk senantiasa menjaga komitmen terhadap perencanaan pembangunan dan pelaksanaan target-target yang dicanangkan dalam Perubahan APBD ini, agar terus berjalan sesuai sampai akhir tahun anggaran. Fraksi Pembangunan Sejahtera juga berharap agar tidak terjadi inkonsistensi dalam pencapaian target-target yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2005-2010. Akhirnya dengan memperhatikan semua catatan tersebut di atas terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 Fraksi Pembangunan Sejahtera DPRD Kota Salatiga dapat menerima dengan syarat harus ditindaklanjuti secara serius dan seksama oleh Pemerintah Kota Salatiga.(jr)


9

Laporan Utama PENDAPAT AKHIR FRAKSI AMANAT KEADILAN DAN PERSATUAN TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2010

Penataan Management Transportasi

S

etelah Pandangan Umum Fraksi - Fraksi disampaikan, kemudian dilakukan pembahasan terhadap RAPBD perubahan tahun 2010 maka kemudian Fraksi - Fraksi DPRD akan menentukan disetujui atau tidaknya RAPBD perubahan tahun 2010. Karena itu perkenankanlah kami Fraksi Amanat Keadilan dan Persatuan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi kami pada Sidang Paripurna yang terhormat. Pertama, dalam persoalan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah yang terdiri pendapatan asli daerah, dana perimbangan. Serta lain - lain pendapatan asli daerah yang sah secara global mengalami perubahan dari Rp. 358.547.494.000,- (tiga ratus lima puluh delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp. 412.000.022.400 (empat ratus dua belas milyar dua puluh dua ribu empat ratus rupiah). Kedua, belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung serta belanja langsung secara global

10


mengalami kenaikan sebesar Rp. 68.023.294.200,- (enam puluh delapan milyar dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) dari anggaran semula sebesar Rp. 403.923.537.000,- ( empat ratus tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Ketiga, pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah mengalami perubahan menjadi Rp. 59.946.808.800,- (lima puluh Sembilan milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) dari Rp. 45.376.043.000,(empat puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 32,11 %. Dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan terhadap pembangunan daerah, serta persiapan terhadap pemilukada tahun 2011 mendatang, maka hal - hal yang perlu diperhatikan adalah : Pertama, diharapkan adanya Netralitas PNS dalam Pilkada mendatang. Kedua, pembangunan masjid raya segera diselesaikan dengan tambahan anggaran pada perubahan. Ketiga, berkaitan dengan hari raya lebaran yang tinggal menghitung hari diharapkan adanya penataan management transportasi pra dan pasca lebaran diharapkan bisa mem bantu kelancaran arus mudik dan balik. Keempat, penataan lokasi pedagang mremo dihari raya tertentu, diharapkan tidak menimbulkan gejolak antar kepentingan lainnya. Akhirnya Fraksi Amanat Keadilan dan Persatuan menyatakan bisa menyetujui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Salatiga Tahun 2010.(jr)

Mimbar

Kegiatan Badan Legislasi

RAPERDA Pelayanan Publik

R

aperda Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan. Sebagaimana isi pasal 4 raperda ini bahwa; setiap pengambilan kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus melibatkan publik. Sedangkan ruang lingkup partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: pertama, perencanaan dan penyusunan program pemerintah daerah, kedua, perumusan dan penetapan kebijakan publik dan ketiga, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Perencanaan dan penyusunan program pemerintah daerah yang harus melibatkan partisipasi publik antara lain adalah: Pertama, perumusan visi, misi dan rencana strategis Pemerintah Daerah kedua, penyusunan program pembangunan tahunan ketiga, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah keempat, penyusuanan rencana tata ruang wilayah daerah kelima, penyususan peraturan daerah keenam rencana kerjasama daerah. Dalam perencanaan dan penyusunan program pemerintah daerah sebagaimana dimaksud diatas pemerintah daerah berkewajiban untuk, menjamin terselenggaranya forum yang membahas perencanaan dan penyusuanan program pemerintah daerah yang memiliki dampak terhadap kepentingan publik baik langsung maupun tidak langsung serta menyampaikan informasi kepada publik mengenai jadwal pelaksanaan forum sebagaimana dimaksud. Sedangkan pelaksanaan partisipasi publik dalam perencanaan dan penyusuanan program pemerintah dilaksanakan dalam 7 tahap mulai penyampaian draf/konsep sampai penetapan kebijakan publik. Selain pelibatan publik dalam perencanaan, publik berhak berpartisiasi secara aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, baik yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan publik. Pengawasan publik terhadap pelaksanaan kebijakan publik dilaksanakan dengan cara: pertama, memberikan informasi mengenai adanya dugaan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan badan publik. Kedua, menyampaikan pendapat dan saran mengenai perbaikan dan penyempurnaan dan ketiga, melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam melakukan pengawasan publik dapat

melakukan konsultasi dan/atau dialog dengan pihak eksekutif atau legislatif. Tindak lanjut dari hasil pengawasan publik sebagaimana dimaksud berupa: Pertama, tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan kedua, tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi ketiga, tuntutan/gugatan perdata keempat, pengaduan perbuatan pidana kelima penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Selain mengatur partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah publik berhak melihat dan mengetaui informasi publik kedua, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik serta mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan. Sebagaimana Pasal 23 ayat (2) raperda Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah darah menyebut bahwa setiap informasi publik berhak yang pertama, mengajukan permintaan informasi publik disertai dengan alasan permintaan tersebut dan yang kedua, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan atau kegagalan. Sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ada beberapa informasi yang dikeculaikan antara lain seperti informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada publik dapat menghambat proses penegakan hukum, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menggaggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang apabila dibuka dan diberitakan kepada publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Dengan keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan clean and good local govermen di kota Salatiga. Karena partisipasi publik merupakan salah satu syarat menuju pemerintahan yang baik. Raperda Pelayanan Publik yang menjadi inisiatif DPRD, telah memasuki tahap penyusunan setelah melewati 2 kali dengar pendapat yang pertama, dengar pendapat dengan seluruh SKPD, Badan dan BUMD pada hari pertama dan pada hari kedua dengan tokoh masyarakat, LSM, Partai Politik kalangan akademisi guna mendapatkan masukan dalam penyusunan naskah akademik raperda pelayanan publik. Kedua, melakukan seminar sehari untuk naskah akademik raperda Pelayanan Publik.(mis)


11

Mimbar

Tunda

Pembangunan Tugu M. Fathur Rahman, SE, MM

B

erbicara mengenai rencana pembangunan tugu tamansari, atau yang dalam rencana bernama tirgosti atau nama apa pun, ada satu hal yang perlu kita cermati ulang yaitu definisi arah dari kata pembangunan itu sendiri. Kita semua telah paham betul bahwasannya pembangunan itu ada dua macam, yang pertama pembangunan sumberdaya manusia (SDM) dan selanjutnya adalah pembangunan fisik. Untuk pembangunan yang diarahkan kepada sector fisik sudah jelas dan gampang dilihat seperti pembangunan sarana jalan, parit, talud, bangunan dan lainnya. Sedangkan untuk membangun SDM sangat banyak fariabel yang harus dilalui. Hasil dari pembangunan pun terkadang susah dilihat karena berkaitan dengan pengembangan manusia. Selanjutnya bahwasannya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri harus dikaji dan ditelaah betul dari sisi skala prioritas. Jangan sampai pembangunan dilaksanakan asal saja. Misalnya saja, membangun dengan menjiplak program tahun kemarin tanpa adanya kajian mendalam mengenai asas manfaatnya. Suatu program pembangunan tiap tahunnya harus semakin maju, jangan pula didasarkan dengan asas untuk mengahabiskan anggaran saja. Jika demikian yang terjadi adalah tidak tepatnya sasaran pembangunan. Hal lain yang penting juga adalah pelibatan semua elemen masyarakat dan pihak terkait dalam pembangunan itu sendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasannya. Sebisa mungkin masyarakat dilibatkan, sehingga pada waktu ada program yang sudah selesai masayarakat tahu semua prosesnya. Karena seimbang dalam masalah prioritas pembangunan dan pelibatan masyarakatnya hasil dari program tersebut juga tepat sasaran dan mudah diterima. Terkait dengan rencana pembangunan tugu tamansari yang terus mengalami penolakan dari masyarakat, ini kita harus melihat walikota dan pemkot sebagai penanggung jawab. Memang program tersebut telah direncanakan sejak lama oleh pemkot,

12


baik dari rancang bentuk yang dulu dilombakan dan hasilnya adalah model yang akan dibangun ini. Namun disisi lain masyarakat menilai bahwa program tersebut tidak prioritas dan terkesan dilaksanakan pada akhir jabatan. Masyarakat akhirnya menilai bahwa program tersebut tidak berpihak pada hajat atau menyentuh langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu kejadian-kejadian semacam ini jangan sampai terulang kembali, apa lagi dimasa jabatan walikota yang baru kelak. Nantinya saya berharap rencana program kerja betul-betul dipublikasikan kepada masyarakat dalam kurun waktu lima tahunnya. Sehingga masyarakat akan tahu rencana apa saja yang menyentuh dan mana yang tidak berpihak pada mereka. Dengan demikian semua pihak dapat mengoreksi rencana tersebut. Jadi pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan seyogyanya adalah yang mengakomodir aspirasi dari masyarakat. Kemudian pembangunan yang ada harus lebih ditekankan pada aspek pembangunan SDM. Selama ini pembangunan disektor tersebut saya nilai tidak seimbang dengan pembangunan fisik. Nantinya bila ada pembangunan yang programnya untuk penataan wajah kota dari sisi keindahan, saya nilai sangat baik dan penting. Namun yang terpenting masyarakat dapat menerima program tersebut. Mereka dapat menerima setelah program pembangunan SDM dan program yang lebih prioritas lainnya telah dilaksanakan. Jika belum dilaksankan minimal rencananya sudah tercover dalam program tahunan anggaran. Selanjutnya terserah pemerintah akan melaksanakan program yang akan didahulukan, yang terpenting keseimbangan program tersesbut. Maka program yang ada penolakan seperti halnya pembangunan tugu tamansari kita sarankan untuk ditunda pelaksanaannya. Semoga pada pemerintahan yang akan datang program tersebut sudah bisa disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Jika ada masukan dari warga diharapkan dari awal prosesnya. Jangan sampai seperti sekarang ini masukan atau penolakan datang ditengah jalan atau di saat program akan dilaksanakan. Semua jadi kacau, dan harus memulai kembali dari awal. Ini terjadi adalah karena masyarakat tidak dilibatkan di dalamnya.(lux)

Mimbar

IWAN SETYO P. SE, M.Si

Perlunya Dibentuk Tim Pembangunan S

a y a r a s a pembangunan tugu T a m a n s a r i Salatiga jika dilaksanakan untuk saat ini sangat tidak tepat. Selain itu juga tidak relevan disaat masih banyak pekerjaan lain yang belum selesai dikerjakan. Meskipun didasarkan pada alas an yang sangat kuat yaitu sebagai pencitraan wajah kota, saya tetap tidak dilaksanakan. Jika kita bangun sekarang, maka dampak dari pelaksanaan program tersebut baru akan terasa beberapa tahun ke depan. Kita lihat saja di sana sini masih banyak jalan yang belum tertata dan perlu penanganan khusus. Misalnya saja Jl. Jenderal Sudirman sudah diperlebar, namun jalan buangan dari arah ABC (selatan) belum memadahi. Jalur belakang pasar raya yang sekiranya untuk jalur balik para konsumen dan pedagang pasara juga sangat sempit. Sehingga sampai saat ini meski jalan utama pasar telah lebar masih menimbulkan kesemrawutan di jalan yang lain. Jadi jika tugu tetap dibangun sedangkan jalan yang arahnya menuju bundaran Tamansari belum dibangun dan ditata makan akan timpang. Bagaimana tidak, tugu tersebut jika sudah dinobatkan menjadi ikon kota tentu akan menarik perhatian semua orang. Orang yang lewat Salatiga tentunya akan memilih lewat jalur kota dengan maksud bisa melihat tugu tamansari. Belum lagi penduduk asli Salatiga atau penduduk sekitar yang tiap harinya melakukan aktivitas di kota ini yang melalui tempat tersebut. Dengan kemungkinan banyaknya pengguna jalan maka kawasan tersebut akan padat, kalau jalan yang menjadi aksesnya tidak diperlebar, kemacaetan tentu akan terjadi. Bila arus padat maka penggunan jalan dari timur atau Jl. Pemuda, arah utara ( Jl Patimura) dan dari arah barat (Jl. Diponegoro) akan kesulitan menuju kota. Dampaknya tentu orang akan malas berhenti di kota untuk berbelanja karena jalurnya padat. Ditambah lagi mereka kesulitan untuk mencari lahan parker. Selain itu juga terminal angkot yang ada sekarang ini tidak memenuhi syarat. Jumlah angkota di Salatiga ada 400, sedangkan terminal sangat

sempit. Para sopir angkot mending mengkal diluar terminal dari pada di dalam, selain lahan kurang, penumpang juga enggan masuk. Para pengguna angkot lebih suka naik dari luar terminal karena suasana terminal tidak nyaman, jalan masuk tidak layak serta tempat duduk untuk menunggu juga tidak tersedia. Dengan begitu mereka menganggap terminal hanya tempat berputarnya angkot bukan tempat mangkal atau menunggu angkot. Selain permasalahan tersebut, masih banyak pula masyarakat yang belum memiliki tingkat kesejahteraan standar. Sehingga perlu adanya studi kelayakan kembali atas tiap kebijakan. Akhirnya jika pelaksanaan pembangunannya tetap dilaksanakan saya khawatir akan timbul konflik di kemudian hari. Saya berharap dana tersebut dialihkan kepada program yang lebih memasyarakat, menyahuti problem ekonomi mereka tentunya. Suasana kota nantinya akan lebih krodit karena banyaknya angkot yang mangkal dan banyaknya kendaraan yang lewat. Oleh karena itu sangat mendesak untuk membangun fasilitas terminal angkot daripada membangun tugu. Jika terminal sudah tersedia dan representative, para penumpang akan senang dan nyaman masuk terminal. Begitu juga sopir angkot juga akan nyaman menunggu di dalam terminal karena penumpang masuk terminal. Disisi lain ikon kota Salatiga adalah sebagai kota pendidikan dan olah raga. Potensi terpendam yang mudah digali dari kota ini memang dua sektor tersebut disbanding sebagai kota transit pariwisata. Untuk meningkatkan kedua potensi tersebut tentunya anggaran harus berpihak kepadanya. Memaksmalkan potensi yang ada tentunya akan lebih mudah dan cepat daripada menciptakan ikon baru. Hasil yang didapatkan tentu akan jauh lebih baik daripada sekedar membuat taman. Kita lihat saja, prestasi olah raga masyarakat Salatiga sangat baik. Dari olah raga pelajar sampai dengan olah raga prestasi, banyak dari mereka yang pulang ke Salatiga dengan membawa medali dan mengharumkan nama kota ini. Jika pembangunan sport center cepat terlaksana, akan menjadi semangat baru bagi insan olah raga. Jika masyarakat senang berolah raga, selain masyarakat sehat, prestasi didapat dan mereka akan terhindar dari prilaku negativ.(lux)


13

Wacana

Menakar Potensi Toleransi dan Intoleransi Agama Oleh : Singgih Nugroho

D

i awal tahun 2010, persoalan kehidupan beragama di Indonesia kembali mendapati tantangan serius. Pasalnya, saat ini tejadi polemik tajam atas proses uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Hasil uji materi itu diduga akan mewarnai kehidupan keagamaan dan kebangsaan ke depan. Sebelumnya, tiga lembaga yakni The Wahid Institute, Setara Institute, dan CRCS UGM melaporkan kondisi keagamaan di Indonesia tahun 2009 masih diwarnai fakta kekerasan atau pelanggaran kebebasan beragama yang meliputi penodaan/penyesatan agama/keyakinan, serta pendirian dan perusakan tempat ibadah. Pelaku kekerasan diidentintifikasi dilakukan oleh aparat negara (meliputi polisi, Departemen Agama, pemerintah, pengadilan, dll); serta aktor masyarakat sipil (meliputi individu, tokoh agama dan ormas keagamaan—Islam). Dalam bagian laporan itu di Jawa Tengah dicatat terjadi 8 peristiwa kekerasan agama. Laporan itu patut diperhatikan dan juga diharapkan akan membuka kesadaran kita tentang perlunya analisa mendalam sekaligus proses pencarian solusi atas problem tersebut. Berangkat dari alasan itu, tulisan ini ingin mengajak kita untuk menelaah kembali potensi kerjasama dan konflik agama di Jawa Tengah. Kemajemukan dan Tantangannya Dalam catatan BPS tahun 2005, Propinsi Jawa Tengah dihuni oleh sekitar 32 juta jiwa dengan komposisi agama terdiri dari Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kejawen. Juga dicatat keragaman etnis meliputi etnis Jawa, Tionghoa, Arab, Sunda dan suku-suku lain. Kemajemukan itu terasa hadir sangat dekat dalam keseharian masyarakat, dimana nyaris tidak ada lagi daerah yang homogen dari identitas agama dan etnis. Varian kultural, tradisi, adat, lingkungan geografi serta demografis semakin menegaskan peta kemajemukan yang nyata di Jateng. Dari segi antropologis, masyarakat Jawa (Tengah) sering dinyatakan sebagai komunitas yang paradog. Di satu sisi dikenal dengan sikap keguyupan untuk rukun, toleran dan terbuka dengan kebudayaan luar, serta tidak suka dengan konflik (terbuka). Tapi di sisi lain dalam praktek sangat mudah ditemui fakta sebaliknya. Sebagian masyarakat tinggal dalam ritme hidup yang terkotak-kotak dalam klasifisikasi sosial

14


yang bervariasi, seperti kelas sosial-ekonomi, agama, etnis, budaya, dan politik aliran. Dampak ikutannya adalah munculnya karakter masyarakat yang rentan termodifikasi lingkaran konflik atau kekerasan, baik sebagai pelaku atau korban, dengan aktor negara atau masyarakat sipil. Gambaran suasana paradog itu juga terjadi dalam segi relasi keagamaan antar warga. Sejauh teramati hubungan antar dan sesama pemeluk agama tidak berjalan linear, tapi cukup dinamis dan terkadang mengalami proses involusi (melingkar ke dalam). Ajaran bekerjasama antar warga beda agama pada dasarnya diterima baik oleh sebagian besar tokoh dan umat beragama. Dalam praktek sosial, hal itu bisa disaksikan melalui beragam aktivitas keseharian masyarakat khususnya yang tidak melibatkan unsur agama secara langsung. Belakangan, praktek kerjasama itu sedang ditandai oleh perubahan penentuan batas-batas kerjasama antar pemeluk agama berbeda, bahkan termasuk seagama. Sejauhmana dan mau kemana kerjasama antar umat beda agama itu bisa dilakukan merupakan dua pertanyaan yang sering muncul. Di titik inilah lantas muncul perbedaan mengenai penafsiran batasan kerjasama. Dalam sejumlah kasus,

perbedaan itu banyak dipicu oleh kerangka batasan kerjasama yang disodorkan oleh beberapa lembaga keagamaan di tingkat pusat dan diteruskan melalui jejaring keorganisasian. Di lapangan situasi itu telah berkontribusi pada munculnya ketegangan dan bahkan konflik sosial antara warga di aras horizontal. Dalam relasi antar agama, hubungan dinamis kebanyakan terjadi diantara umat Islam dan Kristen (Protestan/Katolik). Terkait dengan ini, polemik pendirian tempat ibadah (utamanya gereja) masih menempati 'rangking' tertinggi dalam kategori batasan maksimal hubungan kerjasama antar agama di Jateng. Di berbagai tempat sering diberitakan rencana pendirian gereja yang ditunda atau dibatalkan. Bahkan tidak sedikit diantaranya mengalami tindak perusakan oleh sebagian warga masyarakat yang tidak menyetujuinya. Sejauh teramati, ada dua alasan pokok di kalangan penolak yakni pertama, anggapan bahwa tempat ibadah merupakan simbol terpenting bagi identitas formal dan spiritualitas keagamaan sehingga pendirian gereja dimaknai sebagai upaya desakralitas identitas keagamaan. Kedua, anggapan bahwa gereja merupakan pusat penting bagi pendidikan dan

penyebaran agama sehingga kehadirannya dianggap akan mengganggu sendi aqidah (keyakinan), atau bahkan akan mendorong proses perpindahan agama. Untuk memperjuangannya, acapkali para kelompok penentang membungkusnya dengan alasan masalah administrasi formal seperti masalah perijinan dari masyarakat setempat atau relevansinya dengan konteks sosiologis di wilayah terdekat. Dalam sejumlah kasus, alasan kelompok penentang seolah diperkuatkan oleh dinamika konflik internal kalangan Kristen. Studi kami, kompleksitas kesulitan pendirian gereja tidak selalu datang dari kelompok penentang luar Kristen, tapi justru terkait dengan pengelolaan aliran atau konflik kepentingan di kalangan umat Kristen sendiri. Situasi bertambah rumit, karena umumnya umat Islam tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang anatomi Kristen dan Katolik, keduanya sering dipahami sebagai satu agama saja. Misalnya, keragaman aliran di Protestan dengan segala kekhasannya sehingga secara sosiologis menuntut mereka bergabung atau membangun (banyak) gereja, masih di luar jangkauan pengetahuan mayoritas orang Islam. Cara pandang itu juga dipakai untuk melihat dinamika di satu aliran Protestan yang


15

dipostulatkan sebagai gerakan Kristen secara keseluruhan. Anehnya situasi itu juga terjadi di kalangan yang selama ini mempunyai interaksi tinggi dengan warga beda agama, baik dalam ranah formal maupun informal. Di kalangan masyarakat yang tinggal bertetangga dengan umat beda agama misalnya terkadang dijumpai karakter interaksi yang menisbikan percakapan soal agama. Bagi mereka, agama adalah hal sensitif yang sebaiknya dihindari agar tidak memunculkan degradasi relasi sekaligus dikhawatirkan akan mengganggu kualitas keimanannya. Di tahap selanjutnya hal itu cukup mempengaruhi kualitas pengetahuan termasuk totalitas penerimaan terhadap pihak di luar agamanya. Di titik ini, sebagian umat Islam membatasi ekspresi baik dalam wujud ucapan atau tindakan yang dipahami akan mengganggu kualitas aqidah mereka. Situasi itu misalnya tampak dari polemik menyampaikan ucapan selamat atau turut merayakan hari besar agama tertentu. Kalangan ini biasanya mendapatkan dukungan dari sebagian tokoh Islam yang berpandangan bahwa tindakan itu merupakan bagian dari batas-batas kerjasama antar umat beda agama. Kemajemukan dan Potensi Kerjasama Menariknya situasi itu diimbangi oleh gerakan masyarakat yang berani mengambil sikap membuka diri dengan batas yang lebih rileks. Bagi mereka soal iman tidak hanya diukur dengan simbol-simbol yang tampak dari luar. Situasi ini misalnya terjadi di satu kawasan di Salatiga yang memiliki tingkat kemajemukan cukup

16


kompleks. Pada kurun tahun 1960-70 an, daerah ini dikenal kawasan pesantren dengan sosok kyai kharismatik yang menjadi simbol perekat umat dari berbagai agama. Seorang warga Kristen menceritakan bahwa dirinya pernah menjadi semacam badal (santri kepercayaan) kyai. Bila ada hajatan di pondok, sang kyai tidak segan meminta tolong kepada warga Kristen yang menyambutnya dengan senang hati. Seiring perjalanan waktu, artefak sejarah toleransi ini seolah terputus. Pasca meninggalnya sang kyai, pesantrennya meredup dan akhirnya tinggal sejarah. Anak-anaknya merantau ke luar daerah dan bangunan pesantren itu diubah dengan satu masjid yang megah. Dalam jangka panjang warga mengalami krisis kepemimpinan (agama Islam) meski mereka sudah berinisiatif mendatangkan para tokoh agama yang bisa menggantikan sosok sang kyai. Pengajian secara rutin diselenggarakan tapi situasi kerohanian dirasa malah berlangsung kebalikannya. Dalam mendidik warga Muslim, sebagian tokoh agama (Islam) menghilangkan ajaran toleransi sang kyai. Pernah ada kasus satu rumah yang dijadikan tempat ibadah satu aliran Kristen digugat dengan alasan tidak memiliki ijin masyarakat setempat. Akibatnya masyarakat pun terbelah dengan ajaran baru ini. Bagi masyarakat yang tidak setuju cerita keguyuban masa lalu dan sosok kyai kembali mendapatkan tempat khusus di memori mereka. Meski tidak ada forum dialog atau sosok yang bisa menjadi jembatan ketegangan itu tapi mereka mencoba mempraktekkan kembali ajaran sang kyai dengan cara yang elegan. Cerita emperik tentang toleransi masyarakat di atas sebenarnya banyak terjadi di berbagai tempat. Dalam satu forum dialog agama, seorang pendeta di Wonogiri bercerita bila pendirian gerejanya justru banyak dibantu para kyai masjid. Dukungan itu ditentukan oleh keberhasilannya dalam membangun relasi sosial dengan para pemuka agama Islam lokal melalui jalinan silaturahmi yang intensif dengan tidak hanya mengacu kepada aturan formal. Testimoni itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap toleransi masih dimiliki oleh sebagian besar kalangan pemuka dan umat agama. Tapi acapkali situsi itu tertutupi oleh gerakan intoleransi yang datang dari kontestasi politik identitas di aras lebih tinggi. Keberadaan forum-forum dialog agama baik yang diinisiasi oleh pemerintah (daerah) maupun masyarakat sipil yang ada di berbagai daerah di Jawa Tengah seharusnya merupakan modal penting untuk mengelola potensi negatif dari kemajemukan agama. Penting juga organisasi masyarakat sipil bekerjama secara kritis dengan aparat pemerintahan mengawal proses pendewasaan beragama mereka dan masyarakat luas. Dengan cara ini diharapkan praktek kekerasan keagamaan ke depan Jawa Tengah akan terminimalisir. Penulis adalah staf Lembaga Percik Salatiga untuk program penelitian keagamaan dan forum dialog agama.

Warta

PDI Perjuangan M. Teddy Sulistio, SE

Kota Kecil Berkualitas

K

etua DPRD Kota Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE. yang juga anggota fraksi PDI Perjuanga berpendapat, bahwa meningkatkan mutu SDM bagi sebuah kota adalah kunci utama dalam memajukan suatu kota. Dengan banyaknya SDM yang berkualitas akan menjadikan kota kecil ini lebih bermutu dan berkualitas. Selama ini pemerintah kota Salatiga dalam menyalurkan anggaran untuk pendidikan tidak seimbang antara SMA dan SMK. Yang perlu diingat bahwa jenjang pendidikan SMK juga tidak kalah pentingnya dengan pendidikan di SMA. Selama ini lulusan SMK lebih menjanjikan di lapangan pekerjaan dari pada SMU. Oleh sebab itu pemerintah Kota Salatiga harus lebih memerhatikan SMK dalam penganggarannya di APBD. “Anggaran yang dialokasikan kepada SMA dan SMK sampai sekarang masih 80% : 20%, maka dalam hal ini harus ada kesetaraan agar dapat merata dalam penganggaran,” harap Teddy. Yang kedua adalah menciptakan Kota Salatiga sebagai kota olah raga. Segala bidang olah raga yang dikembangkan di Salatiga diharapkan dapat menjadi

H. Suniprat

Pembangunan Cukup Baik

D

alam aspek pembangunan dibutuhkan adanya sosok leader yang pas. Artinya bisa membawa perubahan ke arah lebih. Berbicara masalah pemimpin, sosok walikota dirasa wajib memiliki kapabilitas dalam bidangnya, serta mampu mengawal perubahan tutur Suniprat, Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan. Sekarang ini pembangunan yang difokuskan oleh pemerintah sudah bisa dibilang idea, pembangunan saat ini sudah banyak yang terealisasi

mercusuar kota, sehingga dapat bersaing dengan kota lain. “Untuk meningkatkan kualitas olah raga di kota ini harus ada dinas. Dinas tersebut tugasnya a d a l a h berkonsentrasi dalam melakukan pembinaan terhadap insan olah raga, baik dari olah raga pelajar maupun olah raga m a s y a r a k a t . Pembuatan dinas tersendiri agar kinerjanya lebih maksimal,” saran anggota dewan dari Sidomukti ini. Tujuannya dengan dibentuk dinas pengelola yang lebih serius, keolah-ragaan yang ada di kota kecil ini akan dapat meningkat kualitas. Olag raga juga dapat berkembang lebih baik serta ada jaminan untuk para atlet. Perjuangan mereka dalam memabawa nama harus Salatiga akan mendapatkan perhatian. Sampai saat ini, para atlet yang pernah berjasa untuk mengharumkan nama Salatiga tidak ada jaminan dalam kedepannya.(mis)

dan terakomodir secara sinergis. Namun belum seluruhnya bisa tercover oleh pemerintah dan masih terkesan pembangunan terfokus pada titik-titik tertentu. Riilnya daerah jantung kota, namun sudah menampakkan perubahan secara segnifikan dan terarah. Khususnya dalam bidang pembangunan secara fisik. Disamping itu, pembangunan dari sisi sosial perlu juga dijadikan sebagai bahan kajian, pasalnya masih banyak masyarakat Salatiga yang didapati masih jauh dari kata makmur dan sejahtera. Penduduk yang berstatus miskin masih banyak dijumpai. Kemudian ini sebagai PR bagi semua pihak akan nasib warga Salatiga yang kurang mampu. Sebagai awal dari perubahan itu Pemkot Salatiga akan mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang masyarakat miskin dan tidak mampu agar orientasi kedepannya bisa semakin ditakan jumlahnya. Lead Style dari walikota Salatiga bila dilihat dari segi hasil yang telah dicapai, sang pemimpin ini bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan Salatiga. Bila dilihat dari infrastruktur yang sedikit sudah mulai tertata Sarana dan prasarana perkotaan yang mulai terakomodir.(egi)


17

Warta

Supriyono

Usulan Warga Banyak Yang Disaring

S

ampai detik ini dalam melaksanakan pembangunan, Pemkot masih tumpang tindih. Banyak usulan yang disampaikan warga, terbukti dalam musyawarah Kelurahan dan musyawarah kecamatan, namuan sampai di musyawaroh kota banyak yang tidak tercover. Begitu beber Supriono anggota fraksi PDIP Kota Salatiga saat ditemui reporter Jiwaraga belum lama ini. Program pembangunan dengan mengedepankan asas partisipasi telah dicanangkan, namun dalam perjalanannya belum dilaksanakan dengan benar. Ini akanmenyebabkan masyarakat apatis serta enggan terlibat dalam musyawarah pembangunan yang digelar pemerintah. “Jika usulan dari bawah selalu saja mental atau tergantikan dengan program pembangunan lainnya tentunya warga juga akan malas diajak dalam partisipasi pembangunan. Dalam beberapa kasus ada juga program yang dobel anggaran, misalnya saja masyarakat mengusulkan pembangunan talud, pemerintah juga menganggarkan. Setelah

M. Kemat, S.Sos

Pembangunan Sumberdaya Manusia Pembangunan yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Walikota Salatiga saat ini masih kurang sempurna. Kekurangan dapat dilihat di sektor pembangunan fisik. Selanjutnya belum tercapainya pembangunan tersebut berimbas pada rendahnya pembangunan sumberdaya manusianya. Kemat mengharapkan pemerintah melakukan kajian ulang terhadap sistem dan mekanisme penangan pembangunan. Sistem yang diterapkan oleh pemerintahan sekarang ini belum mampu menyahuti permasalahan masyarakat yaitu peningkatan

18


d i l a k s a n a k a n pembangunannya ternyata proyek tersebut sama, kan lucu,” sindir pria berkacamata ini. “Masih ada beberapa anggaran yang ternyata sama, dengan begitu a n g a r a n u n t u k pembangunan terlihat besar namun ternyata dobel. Akhirnya pemerintah harus mengalihkan dana tersebut untuk pembangunan lain. Ini kan pekerjaan tidak maksimal, seandainya dari awal komunikasi warga dan pemerintah berjalan baik tentu tidak akan terjadi,” tambahnya. Oleh karena itu ketelitian dalam penyusunan program oleh pemkot sangat dibutuhkan. Seharusnya sudah berpikir untuk membangun infrastruktur lain ternyanta harus kembali mengubah rencana yang sudah dibuat. “Musyawarah pembangunan yang diadakan di kelurahan dan kecamatan sangat penting mengingat itu adalah usulan pembangunan berasal dari warga. Mereka yang mengalami dan menjalani jadi mereka pula yang tahu akan kebutuhannya. Warga tentu sudah berpikir mana kebutuhan yang mendesak bagi mereka,” pungkas Supriono.(lux)

kesejahteraan. “Hal tersebut bisa terlihat dari penanganan pengangguran yang belum maksimal. Masyarakat Salatiga masih banyak yang hidup dibawah kata sejahtera. Dalam sektor pembangunan fisik, prasyarat yang mutlak juga tidak dijalankan dengan baik. Bila dilihat dari segi ancaman dampak lingkungan yang ditimbulkan pembangunan masih banyak yang berdampak negativ. Banyak tatanan bangunan-bangunan yang tidak ramah lingkungan . Sehingga memunculkan asumsi dan spekulasi negatif dari sebagian masyarakat. Fokus pembangunan yang dilaksanakan masih diarahkan pada fisik pertamanan kota. Memang dengan program tersebut akan didapati daerah Salatiga yang asri dan tampak hijau, tapi semua menjadi sia-sia karena tanpa adanya perawatan. Sebuah taman memerlukan pemeliharaan teratur dan berkelanjutan supaya anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak sia-sia. Selain itu taman juga mendatangkan manfaat berarti bagi kemashlahatan bersama. Bidikan penataaan pertamanan barangkali masih terfokus pada daerahdaerah jantung kota dan hal itu seakan memunculkan pandangan miring oleh masyarakat diluar wilayah jantung kota. “Jangankan daerah pinggiran, daerah jantung kota pun belum seluruhnya bisa terkaver, contohnya saja sepanjang Jalan Jenderal Sudirman tampak begitu gersang” keluh Kemat.(lux)

Warta

Partai Amanat Nasional Drs. Agung Wibowo

Peran Aktif Dalam Pemilukada

P

emilukada segera berlangsung tahun 2011, untuk menjadikan Salatiga lebih baik selayaknya walikota baru nantinya harus mempunyai fisi dan misi yang dapat dijalankan. Sebab percuma, jika hanya punya fisi tinggi namun tidak dapat dijalankan. Intinya calon walikota Salatiga dalam menentukan visi dan misinya mengacu pada potensi diri, sehingga dapat diterapkan. Demikian tegas Drs. Agung Wibowo anggota Fraksi PAN DPRD Kota Salatiga. Masyarakat sebagai kunci dari pesta demokrasi dalam pememilihan walikota Salatiga. Warga harus dapat berfikir secara jernih tanpa mengharapkan iming-iming dari para calon walikota. Mereka harus mengetahui visi dan misi yang ditawarkan, apakah mengarahkan kota Salatiga ini lebih baik atau tidak

Fahmi Azhary, SH

Belajar Memahami Demokrasi

P

emilukada adalah salah satu proses demokratisasi yang dilakukan dalam berpolitik untuk menuju masyarakat yang lebih demokratis. Wahana yang mengarahkan masyarakat kota Salatiga untuk belajar memahami arti dari d e m o k r a s i , y a i t u keikutsertaan masyarakat dalam berperan aktif untuk menentukan seorang pemimpin yang benar-benar dapat memimpin Kota Salatiga. Moment seperti ini harus digunakan oleh masyarakat sebagai ajang pendidikan politik,

kedepannya. Agung Wibowo berharap dalam proses pemilihan walikota Salatiga kali ini bisa berjalan secara k o n d u s i f d a n mendapatkan figur kepala daerah sesuai dengan harapan masyarakat. Tentunya dia adalah sosok yang mempunyai visi dan misi jelas. Oleh karena itu, bila masyarakat m e n g h a r a p k a n kemakmuran Kota Salatiga, mereka harus ikut berperan aktif dalam menyukseskan pemilukada tersebut. Jika pemilukda suses maka kita mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar tahu bagaimana cara membangun kota ini. “Saya berharap dalam pemilukada nantinya masyarakat memilih dengan menggunakan hati nurani. Dengan begitu Kota Salatiga ini akan memiliki pemimpin yang lekat dihati rakyatnya,” tandas Dewan yang juga praktisi pendidikan ini.(mis) sehingga masyarakat dapat memetik hikmah dari perjalanan politik praktis ini sebagai ajang membuka akses bagi warga kota Salatiga. Oleh sebab itu pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, independent serta kerukunan antara calon yang akan maju dalam pemilukada. “Menciptakan suasana politik secara kondusif sangat penting dalam pemilukada untuk menjaga kelancaran dalam kegiatan ini agar dapat menghasilkan seorang pemimpin yang mengarahkan kota ini lebih berseni,” ungkap fahmi. Pesta demokrasi mutlak adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat, oleh karenanya jangan ada intervensi yang diberikan kepada masyarakat, sebab hal itu akan menciderai demokrasi kita. Akan tetapi masyarakat mempunyai hak-hak berpolitik yang harus digunakan agar dapat menciptakan iklim politik Kota Salatiga yang lebih kondusif, sehingga dapat memunculkan sosok pemimpin yang berpihak kepada masyarakat. “Saya berharap dalam pemilukada ini dapat memunculkan sosok seorang kepala daerah yang dapat membuka akses bagi warga Kota Salatiga lebih luas, serta seorang pemimpin yang dapat menjawab segala kemelut permasalahan seluruh warga. Juga menjadikan walikota yang dapat mengembangkan kemakmuran masyarakat,” harap Fahmi.(lux)


19

Warta

Partai Demokrat Moch Guntur FU, SH.

Pembangunan Belum Dapat Merata

M

uh Guntur, wakil rakyat dari Partai Demokrat menjelaskan bahwa, secara objektif pembangunan belum terlaksana secara merata. Pasalnya dalam aspek pembangunan itu perlu adanya kesinambungan dan kerjasama. Kerjasama yang baik tersebut dari berbagai pihak, mulai dari jajaran bawah dalam hal ini aparat RT maupun RW hingga jajaran yang paling atas, bisa itu dewan perwakilan rakyat atau pihakpihak penyalur aspirasi masyarakat yang lain. Guntur juga menyorot tentang masalah pembangunan yang sering kali mangkrak, atau tidak rampung dalam tahap pengerjaannya. Sehingga mulai timbul masalah-masalah yang muncul ke permukaan dengan asumsi negatif. Gejolak dan persepsi negatif disebabkan adanya pembangunan suatu proyek yang tidak rampung. Jangankan pekerjaan besar, yang kecil pun belum tentu bisa selesai kalau managemenya saling-silang. Pemerintah kota yang selalu mengkampanyekan Trifungsi kota Salatiga, salah satunya sebagai kota

Iwan Setyo P. SE

Mengalami Perkembangan Pesat

P

erjalanan Kota Salatiga selama ini dipandang t e l a h m e n g a l a m i perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan masyarakat j u g a m e n g a l a m i perkembangan dan peningkatan yang tajam. Tampak nyata pembangunan hampir merata diseluruh penjuru kota, meski masih banyak kekurangan. Pemerintahan cukup lumayan bagus sebab telah menemukan trobosantrobosan dalam proses pembangunan. Begitu

20


pendidikan. Memang Salatiga dalam hal pendidikan memiliki pontensi besar. Bukti nyatanya adalah banyaknya sekolah yang berdiri di kota kecil ini. Para pelajar tidak hanya dari Salatiga saja, tapi juga dari luar kota seperti kab. Semarang, Boyolali bahkan dari Kota Semarang. Prospek pendidikan tersebut harus disambut dengan tepat. Dengan banyaknya masyarakat luar kota datang dan beraktifitas di Salatiga tentu akan menimbulkan dampak ekonomi. Sebagai contoh mereka pasti belanja di sini, sekedar makan siang atau membeli perlengkapan sekolahnya. Selain itu juga akan menggerakkan sektor pendapatan daerah lainnya, seperti perparkiran. Dengan begitu perputaran uang di Salatiga sangat tinggi. Oleh karenanya pemerintah harus menjaga iklim tersebut dengan memberikan layanan atau fasilitas pendidikan yang memadahi dan terjangkau. Pembangunan fisik sekolahan serta pembangunan SDM baik guru juga karyawannya sangat penting. Jika keduanya baik sistem pendidikan Salatiga akan maju dan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat luar.(egi) penegasan yang disampaikan wakil Ketua DPRD Salatiga, Iwan Setyo Purbowo, SE., MSi. baru-baru ini. Namun masyarakat yang berdomisili di kota ini harus mau menjaga tradisi yang telah dimiliki sebab Kota Salatiga adalah kota budaya dan pusaka yang harus selalu dilestarikan. Pelestarian budaya oleh masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba, maka menjadi tugas para pemuda saat ini untuk menjaga kelestariannya. Hal tersebut adalah sebagai tindakan nyata melanjutkan pekerjaan para pendahulu. Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Tingkir ini, untuk melestarikan segala budaya yang ada di Salatiga adalah dengan menggali potensi terpendam yang dimiliki oleh masyarat. Selanjutnya potensi tersebut dimunculkan kembali dengan mengacu pada titik fokus untuk menjaga dan melestarikannya. Pemerintah sangat diharapkan berinisiatif mengadakan terobosan intruktif yang dapat membedah segala potensi sumber daya manusia (SDM) serta sember daya alam (SDA). Dengan begitu akan menjadikan masyarakat lebih responsif. “proses pembangunan akan tepat guna dan tepat sasaran” katanya. (mis)

Warta

Bambang Soedowo

Jangan Mudah Terprofokasi

A

nggota Fraksi Demokrat Kota Salatiga Bambang Soedowo, berharap bahwa dengan banyaknya pasangan walikota dan wakil walikota dalam pemilukada mendatang tidak mengganggu suhu politik di Salatiga. Gesekan agar dihindari oleh semua pihak supaya kota kecil ini tetap kondusif. Namun selama ini, kita sering melihat terjadi gesekan-gesekan yang terjadi antar team sukses saat berlangsungnya pilkada. Maka diharapkan kepada semua ketua team untuk selalu menghimbau anggotanya agar selalu tenang dan tidak mudah terprofokasi. Dengan begitu pergesekan akan bisa dihindarkan. Terjadinya pertikaian dikarenakan kurangnya konsolidasi antara koordinator lapangan dengan kru dibawanya. Oleh sebab itu sangat diharapkan permainan politik secara bersih tanpa adanya intrik negativ yang dijalankan. Kota Salatiga terkenal dengan kota yang pluralis, sehingga dalam proses pemilukada

Drs. FS Ariadi

Pembangunan Terminal Angkut Penting

A

p a p u n alasannya jika pembangunan tugu tamansari tetap dilaksanakan sekarang ini tetap tidak relevan. Meskipun alasannya masuk akal tetap saja tidak bijak. Begitu pandangan FX Ariadi, Anggota DPRD Salatiga dari partai Demokrat. “Kita akan mengetahui dampak makro dari pembangunan tersebut jika sudah terlaksana. Akan terjadi ketimpangan diman-

pun harus memegang teguh prinsip perbedaan tetapi tetap satu tujuan. Dengan demikian, berbagai gesekan politik yang bisa sewaktu-waktu muncul tidak akan terjadi. “Saya berharap kondusifitas kota ini tetap t e r j a g a a g a r pembangunan kota setelah pemilukada terus berjalan dengan baik. Bila pelaksanaan hajat masyarakat tersebut berjalan aman makan kerjasama semua kubu akan bisa dilaksanakan. Program pembangunan juga dapat dikerjakan bersama-sama tanpa adanya rasa dendam antar sesama, baik yang antar calon maupun antar tim sukses,” himbau mantan anggota polri ini. Peran pemerintah nantinya sangat menentukan arah pembangunan dan keberhasilannya. Pemerintah juga diharapkan untuk turut serta dalam mengarahkan masyarakat untuk selalu berpolitik yang santun. Yaitu berpolitik yang sesuai pada aturan yang telah ditentukan. “Dengan selalu mensosialisasikan proses pilkada kepada masyarakat, mereka akan paham kemudian berperan aktif dalam semua tahapan. Jika demikian maka kelak gejolak karena kesalahpahaman antara masyarakat dengan pelaksanaan aturan dapat diminimalisir,” tambahnya. (mis)

mana, Salatiga memang akan terlihat megah dari bangunan fisik tapi semrawut,” tegas pria penggemar motor trail in. “Bagaimana tidak tugu berikut patung dan penataan pusat kota tersebut dianggarkan sebanyak 3,2 M. Di sisi lain tempat tersebut menjadi areal mangkalnya angkot. Pemandangan akan terlihat timpang, ada tugu yang megah namun disekelilingnya angkot berjajar menunggu penumpang, tentu jalan akan macet,” gambar politisi Partai Demokrat ini. Pembangunan yang dialokasikan untuk penataan wajah kota penting akan tetapi wajah kota bukanlah tugu tamansari saja. Jika jalan lalulintasnya lancar, PKL, tukang becak, andong dan parkir juga tertib itu juga merupakan wajah kota. “Angkot di Salatiga ada 400 armada, hal itu lebih utama untuk diatasi dan dicarikan solusi. Selama ini terminal yang ada tidak representativ menampung mereka. Lokasi yang ada juga kurang nyaman yang mengakibatkan para penumpang enggan masuk. Keadaan tersebut juga mengakibatkan para sopir memilih mencari penumpang di luar terminal. Tentunya akan bijak jika anggaran besar tersebut dipergunakan sebagian untuk membangun terminal yang nyaman,” tambahnya.(lux)


21

Warta

Partai Keadilan Sejahtera M. Fathur Rahman, SE, MM

Masyarakat Tentukan Pimpinan

P

emilukada Kota Salatiga sudah diambang mata, untuk dapat membuat suasana pilkada kondusif dibutuhkan peran aktif dari seluruh elemen. Pihak yang yang berkepentingan adalah masyarakat maupun praktisi politik, begitu pendapat M. Fathur Rahman, SE, MM., wakil ketua DPRD Kota Salatiga. “Diharapkan peran dari masyarakat dalam meramaikan pesta demokrasi turut perpertisipasi secara aktif. Salah satu kunci utama dari pesta demokrasi ini adalah masyarakat, sehingga mereka harus menggunakan hak suaranya dengan bijaksana dalam menentukan pemimpin. Walikota akan memimpin selama lima tahun mendatang olehkarenanya dalam memilih memerlukan kehatihatian. Sikap masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya atau dengan memilih golput sama halnya dengan menerima calon walikota Salatiga dengan pasrah. Oleh sebab itu masyarakat harus

Malikhah, SP

Dana Untuk Bangun Pasar

A

lokasi dana u n t u k pembangunan tugu tamansari telah dialihkan ke program pembangunan lain. Dimana pada APBD tahun angaran 2011 sudah ada ketentuan dalam penataan RTH (ruang terbuka hijau). Hal tersebut sesuai dengan keputusan pemerintah kota Salatiga. Demikian terang Malikhah, anggota dewan dari PKS.

22


menggunakan hak suaranya dalam memilih pemimpin, harapannya agar dapat membawawa kota ini yang lebih b a i k l a g i kedepannya. Disinilah pentingnya akan sosialisasi kepada masyarakat, agar pendidikan politik dapat dipahami oleh mereka. T u j u a n n y a masyarakat dapat menggunakan hak suara dengan semestinya dan dapat meminimalisir tejadinya golput. Oleh karena itu sangat diharapkan untuk para calon walikota yang menyalonkan diri selalu menjaga suasanya pilkada yang kondusif. Sangat diharapkan bahwa para calon yang satu dengan calon lainnya untuk tidak melakukan permusuhan tetapi saling menghormati satu dengan yang lainnya. “Kota Salatiga adalah kota kecil, sehingga kekuatan politik antara praktisi politik akan dapat mudah bertemu, maka para calon agar menghindari permusuhan.(mis) Jika itu benar-benar terjadi banyak dewan yang akan menyetujui gagasan pemkot tersebut. Sebagaimana diketahui masih banyak program atau proyek vital yang belum digarap. “Kami sangat setuju dengan keputusan Pemkot Salatiga untuk mengalihkan rencana pengalokasian dana pembangunan Tugu Tamansari kepada program lain. Ke depan pemerintah harus lebih selektif dalam menyusun program pembangunan, skala prioritas harus dikedepankan,” paparnya. Program yang bersentuhan langsung dengan hajat masyarakat sangat diharapkan. Misalnya saja pembangunan Pasar Rejosari atau yang lebih akrab disebut Pasar Sapi, Pasar Jetis dan Penyelesaian pembangunan jalan Jendral Sudirman. “Meskipun dalam rencana pembangunan Pasar Rejosari Sudah diangarkan dengan dana cadangan, namun akan lebih baik dilengkapi pula dengan dana pengalihan tersebut. Gunanya adalah untuk penyempurnaan pasar itu sendiri, jangan sampai pasar sudah dibangun ternyata tidak nyaman. Para pedagang dan pembeli harus dibuat nyaman agar pasar tersebut ramai dan hidup,” harap Malikhah.(lux)

Warta

Ahmad Suhada, SE, MM

Pemilukada Menarik Sumber Daya

P

emilukada Kota Salatiga tahun depan akan menarik banyak sumber daya manusia yang turut berkompetisi. Sehingga sejak sekarang diharapkan para bakal calon untuk bersikap terbuka kepada masyarakat. Pengenalan harus mulai dilakukan sejak dini, dengan maksut menyampaikan visi dan misinya. Sebab dengan hal tersebut masyarakat dapat memilih calon kepala daerah yang akan maju. “Saya mengharapkan para bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti kompetisi demokratis nantinya

Suhadi

Kampanye Hitam Harus Ditinggalkan

A

nggota fraksi PKS DPRD Kota Salatiga yang satu ini menilai kampanye hitam dalam proses pemilukada harus ditinggalkan. Dengan menjelekkan lawan pasangan itu akan berimbas pada kondusifitas proses pemilukada. Selain itu akan berakibat pada proses pembangunan ke depannya. “Jika ada sebagian masyarakat atau kelompok merasa tersakiti, tentu nantinya menyisakan pekerjaan tersendiri kepada calon yang jadi untuk meredam gejolak yang timbul. Meski masyarakat Salatiga identik dengan toleransinya akan tetapi tidak mustahil gejolak akan muncul,” tekan Suhadi. Kampanye akan lebih baik jika disampaikan dengan sosialisi calon disertai dengan visi misinya. Bila masyarakat kenal para calon dengan baik, maka mereka akan mudah memilah baru kemudian menentukan pilihan yang sesuai dengan harapannya.

adalah mereka yang mempunyai visi dan misi. Visi misi tersebut tentunya yang sesuai dengan tujuan didirikannya Kota Salatiga, yaitu diantaranya sebagai kota pendidikan,” harap Suhada. “Oleh sebab itu, pendidikan menjadi bidikan utama dalam membangun kota ini untuk lebih baik kedepannya. Dengan meningkatnya sumber daya manusianya, dan selalu mengasah potensi yang dimiliki oleh seluruh masyarakat, maka sumber daya alam yang ada di kota ini dapat diberdayakan untuk kemakmuran,” papar Suhada. “Masyarakat harus berperan aktif dalam menentukan pemimpin yang akan membawanya lima tahun mendatang. Agar tidak menyesal dikemudian hari dengan selalu mengikuti arah visi dan misi para calon. Dengan demikian akan melahirkan pemimpin yang dapat membangun kota kecil ini lebih besar dimata kota-kota yang lain,” ungkap Suhada. (mis) Dengan begitu kedekatan seorang calon terhadap masyarakat menjadi utama. Selain itu idealnya masyarakat tidak dininabobokan dengan budaya iming-iming, tetapi masyarakat harus diberi pendidikan politik sehingga mereka dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih walikota Salatiga sesuai dengan hati nurani. “Money politik masih terus berkembang dikalangan masyarakat, oleh sebab itu diusahakan untuk meminimalisir hal tersebut,” ungkap suhadi. Sampai sekarang isu money politik masih menjadi tren masyarakat saat pemilu tiba. Oleh sebab itu sangat penting adanya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilu. Intansi semisal KPU yang selayaknya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, tujuannya ialah agar masyarakat dapat menilai para calon walikota Salatiga yang layak untuk dipilih. Sehingga masyarakat tidak menggadaikan suaranya hanya. Menurut Suhadi faktor yang mempengaruhi terjadinya money politik oleh para calon adalah disebabkan oleh masyarakat. Biasanya masyarakat mengharapkan pemberian tersebut, sehingga fenomena tersebut dimanfaatkan untuk menggalang suara. “Melihat permasalahan diatas dapat dipastikan faktor ekonomi yang berperan disini, jadi kemakmuran Kota Salatiga harus segera dibenahi agar proses demokrasi dapat berjalan dengan semestinya. Harapannya untuk pemilukada yang akan datang dapat menghasilkan seorang pemimpin yang dapat mengarahkan masyarakat Kota Salatiga menuju kehidupan yang makmur,” tambahnya.(mis)


23

Warta

Partai GOLKAR Rosa Darwanti, SH. M.Si

Kriteria Hidup Sehat

R

osa Darwanti, SH., anggota fraksi Golkar berharap Kota Salatiga menjadi kota paling sehat se-Indonesia. Predikat tersebut dapat diraih jika masyarakatnya telah memenuhi kriteria hidup sehat. Syarat mendapatkan penghargaa adalah memnuhi ketentuan Kementrian Kesehatan Nasional. “Sebagaimana tahun 2009 lalu Salatiga mendapatkan Sawasti Saba Padapa dari Kementrian Kesehatan. Dan

Agung Setiyono, SH

Jaga Kerjasama Dengan Calon Lain

P

ara calon walikota Salatiga pada saat manggung harus selalu menjaga kerjasama dengan calon yang lain dengan baik. Tujuannya agar para pendukung tidak terjadi benturan. Sehingga dinamisasi perpolitikan dalam proses pemilukada Salatiga dapat berjalan dengan semestinya. Sebab pemilu adalah untuk rakyat, sehingga jangan sampai hanya gara-gara pemilu masyarakat menjadi korban.

Suyanto

Mari Sukseskan Pemilukada

A 24

nggota Fraksi Partai Golkar ini menyerukan agar, semua pihak menyukseskan pemilukada Kota Salatiga


pada 2011 mendatang akan ada seleksi yang sama, oleh karena itu Forum Kota Salatiga Sehat (FKSS) berusaha m e n d a p a t k a n penghargaan sebagai kota sehat yaitu Swasti Saba Wiwerda,” terang Ketua FKSS ini. Dalam rangka menyambut seleksi kota saehat tersebut FKSS telah menyusun strategi, diantaranya meningkatkan program yang sebelumnya mengantarkan Salatiga meraih gelar. Dulu programnya berupa pembuatan smoking area, grenn scholl (sekolah hijau). Pemanfaatan daur ulang sampah dan pemukiman sehat.(lux)

Demikian harapan Agung Setiono, SH., anggota dewan dari Partai Golkar. Hal terpenting yang harus dijaga dalam proses sebelum dan sesudah pilkada ada lima prinsip pokok yaiutu: pertama, aman dari berbagai ancaman yang datang dari masing-masing para calon walikota Salatiga yang sedang bersitegang. Kedua, berjalannya proses pemilukada harus tertib sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh instansi terkait penyelenggara pilkada. Selanjutnya yang ketiga antara parpol politik, perwakilan yang diusung dari parpol hingga tim sukses dari berbagai calon harus berusaha menciptakan suhu perpolitikan Kota Salatiga tetap kondusif dari sebelum pilkada hingga berahirnya pilkada. Keempat, masalah transparansi yang dilakukan oleh para calon kepada masyarakat agar dapat menentukan pilihannya, sehingga tidak salah pilih walikota. Sedangkan yang terakhir yaitu proses pemilukada nantinya diusahakan berjalan dengan lancar bebas hambatan dari berbagai pihak, sehingga dapat terhindar dari gesekan yang akan terjadi saat dilapangan (mis) secara sehat agar kota kecil ini lebih demokratis. Jangan sampai dengan berakhirnya pemilukada menimbulkan penyakit bagi warganya, contohnya perselisihan antar pendukung. Warga Salatiga seblum pemilukada sangat damai dan rukun, biasanya bila datang musim

Warta kampanye atau pemilu perbedaan terjadi dimanamana. Dengan perbedaan tersebut tentunya akan menimbulkan potensi perselisihan. Yang tadinya teman baik atau tetangga baik menjadi saling jaga jarak. Bila terjadi provokasi mereka juga dapat bersitegang. Dengan begitu menjadikan pemilukada yang sehat memang susah diciptakan, namun jika dilakasakan dengan kesadaran bersama akan terasa mudah. Sosialisasi tetang fungsi pemilukada

Eni Tri Yuliastuti

Money Politik Harus Dihindari

P

emilihan kepala daerah Kota Salatiga akan didilaksanakan pada tanggal 8 Mei tahun 2011 mendatang, budaya money politik harus diminimalisir. Tujuannya agar dapat menciptakan dinamika politik yang bersih. Salah satu faktor penyebab terjadinya money politik adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Begitu jelas Eny Tri

PPRN Maulana Ibnu Sina, SE Kurang Nasionalisme

N

asionalisme pemuda saat ini mulai pudar demikian lontar Maulana Ibnu Sina, anggota DPRD Salatiga belum lama ini. Bukti kongkrit adalah peran serta mereka dalam menyahuti peringatan kemerdekaan RI. Meskipun demikian Ibnu Sina masih memuji di sektor lain yaitu prestasi. Torehan prestasi para pemuda memang cukup menggembirakan di kancah lokal, regional bahkan internasional. “Banyak para pelajar yang ikut dalam ajang olyimpiade kelimuan pada taraf internasional pulang dengan membawa medali. Dari segi olah raga juga ada yang berprestasi,” puji Ibnu Sina.

sangatlah penting. Tujuannya adalah memilih walikota dan wakilnya untuk menuju kemajuan. Pemilihan walikota Salatiga yang akan diadakan pada tahun depan dapat dipastikan banyak calon yang akan maju meramaikan. Maka proses pemilihan harus dilakukan sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalisir gesekan antar lawan politik.“Diharapkan proses pilkada kota Salatiga dapat berjalan dengan lancar yang diimbangi politik yang sehat” tandas Suyanto.(mis)

Yuliastuti, anggota dewan dari Partai Golkar. Untuk dapat menciptakan budaya politik yang bersih, maka intansi yang terkait harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat sesering mungkin. Money politik merupakan salah satu pembelajaran politik yang bersifat pragmatis. Manifestasi dari perbuatan tersebut mengajarkan kepada masyarakat untuk mempunyai fikiran yang serba instan dan mengesampingkan fungsi berproses. Dengan begitu tindakan tersebut mengakibatkan masyarakat memilih secara asal-asalan. “Mencari pemimpin kepala daerah bukan untuk sementara waktu saja, namun menyangkut kemakmuran dan masa depan warga kota Salatiga 5 tahun mendatang. Seharusnya masyarakat menimbang hal tersebut dan jangan sampai tergiur dengan uang semata,” pinta istri mantan ketua DPRD tersebut. “Saya menyayangkan proses pilkada yang dijalankan secara instan, sebab tidak mengajarkan kepada masyarakat cara berpolitik yang baik” lontar Eny dengan tersenyum.(Mis)

Lunturnya semangat kebangsaan tersebut adalah disebabkan karena tidak terpenuhinya pada muatan mata pelajaran. Seperti P4, PSPB, PMP sekarang sudah tidak ada lagi. “Sejak kecil dulu di kelas selalu saja ada muatan kebangsaan dan kewarga negaraan, sehingga rasa memiliki bangsa ini tertanam. Lain halnya sekarang pelajaran yang menyuguhkan materi tersebut hanya sedikit,” tambah politikus muda ini. “Prestasi boleh tinggi namun semangat persatuan dan rela berkorban terhadap bangsa harus ada. Jangan sampai bangsa ini terlihat kuat tapi di dalamnya kropos. Pelajaran dan penanaman budipekerti juga sangat penting untuk mewujudkan generasi ke depan yang bertanggung jawab,” pungkas wakil dari PPRN tersebut.(lux)


25

Warta

Partai Keadilan Persatuan Indonesia H. Toto Suprapto, Bcm. SE

Kebijakan Harus Memihak Masyarakat

R

ancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2011 memiliki arti penting bagi kita semua karena kebijakan pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 merupakan tahun ke lima pelaksanaan rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Artinya ini saatnya bagaimana kita bersamasama perlu mengkaji kembali apakah kebijakan anggaran yang kita lakukan beberapa tahun anggaran ini benar-benar telah mampu mensejahterakan masyarakat. Bagaimana perbandingan belanja publik dengan belanja rutin, atau apakah kebijakan anggaran telah memihak masyarakat. Terkait dengan perubahan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan, saya berpendapat bahwa penggunaan dana cadangan agar supaya diprioritaskan kepada pembangunan prasarana dan

S

andra Kusuma, SH, anggota dewan dari PKPI berharap dalam pemilu kada Salatiga mendatang akan terpilih walikota yang menguasai seluk beluk kota ini. Dengan begitu dia akan mudah mencarikan solusi bagaimana memajukannya. Bila permasalahan Salatiga telah diketahui, akan mudah bagi pemimpin untuk mencarikan jalan keluar akan permasalahan tersebut. “Walikota harus menguasasi sistem investasi, sistem kepemerintahan agar memudahkan kinerjanya. Walikota seharusnya adalah yang pandai mendatangkan para investeor ke kota ini. Jika banyak investasi maka masalah sosial berupa lapangan kerja akan tercipta, secara langsung pengangguran akan teratasi,” terang Sandra. Selain itu memilih walikota jangan didasarkan akan materi dan kekuatan saja. Skill dan kemampuan untuk memanjukan Salatiga yang utama. Jangan

26


sarana publik terlebih dahulu. Pembangunan pasar Rejosari, pasar Jetis, pembangunan RSUD, pasarana dan sarana pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian penggunaan dana cadangan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. P e r e n c a n a a n pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Guna memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan nasional dan provinsi maka disusun Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kurun waktu 20 tahun mendatang.(nin)

Sandra Kusumawati, SH

Walikota Harus Koperatif sampai masyarakat turut mensukseskan pemilukada yang tidak sehat, artinya memilih dengan mengharapkan imbalan uang semata. “Saya juga berharap bagi semua calon untuk menciptakan situasi yang nyaman dalam setiap proses pemilukada. Jangan sampai ada permusuhan antar calon dan antar pendukung. Demikian juga jangan sampai meninggalkan jurang pemisah antara eksekutif dan legislatif,” harapnya. Walikota yang baru harus mampu menjalin komunikasi baik dengan DPRD. Dengan hubungan yang tercipta baik akan memudahkan setiap langkah pembangunan. Hal tersebut akan didapatkan dengan mudah oleh walikota yang transparan.(lux)

Warta Ellysabeth Dwi Kurniasih, SH. S.Si

Pemilukada Berjalan Lancar

M

elihat pengalaman pilkada yang telah lalu, proses perpolitikan yang ada di Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gesekan yang ekstrim. Partisipasi aktif masyarakat juga cukup baik dalam menanggapi proses politik praksis tersebut. Maka dalam proses pemilihan walikota Salatiga mendatang juga akan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dari berbagai pihak. Hal tersebut diyakini Ellysabeth Dwi Kurniasih, SH., anggota dewan dari PKPI. Oleh sebab itu intansi yang diberi kewenangan dalam mensukseskan pilkada ini harus sesering mungkin untuk mengadakan sosialisasi politik kepada masyarakat. Maksud dan tujuannya adalah memberikan pendidikan politik yang sehat, sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pemilukada nantinya. Hal tersebut juga dapat meminimalisir adanya golput yang sering terjadi

dimasyarakat selama ini, sebab salah satu faktor terjadi golput adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik,” tambah Ellysabeth. Sedangkan untuk para calon kepala daerah Kota Salatiga kelak harus mempunyai orientasi pembangunan terarah untuk Kota Salatiga agar lebih berkembang kedepannya. Ellysabeth mengharapkan dalam pemilukada Kota Salatiga Tanggal 8 Mei 2011 mendatang para calon walikota harus mempunyai visi dan misi yang berorientasi jangka panjang. Programnya jelas demi menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian kedepan warga Kota Salatiga dapat menikmati kemakmuran di berbagai bidang. Yang perlu di ingat dan lebih dipahami oleh calon walikota yaitu tiga fungsi kota harus menjadi prioritas utama yang harus lebih dikembangkan. Salatiga sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, dan kotatransit pariwisata harus dapat lebih difungsikan.(mis)

Partai Persatuan Pembangunan Mahmudah

Pilkada Harus Berjalan Sehat

P

emilukada Kota Salatiga akan berlangsung sengit, pasalnya banyak calon yang akan maju dalam kompetisi memperebutkan posisi walikota. Namun meski banyak calon, proses harus dapat berjalan dengan sehat, demikian harap Mahmudah Anggota Dewan dari Partai PPP. “Siapapun calon yang maju dan kelak menjadi walikota harus paham akan pentingnya menjaga kodusifitas Salatiga. Sehingga segala daya upaya untuk menang adalah menggunakan permainan politik secara sehat,” tegas Mahmudah. Oleh sebab itu, diharapkan bagi calon walikota Salatiga untuk menghindari berbagai macam pertentangan dan pertikaian dengan calon lain. Itu pentng agar dapat menciptakan sistem demokrasi kita

menjadi lebih baik. Kesejahteraan masyarakat adalah orientasi utama yang harus diemban dibenak seluruh calon kepala daerah nantinya. Dengan maksud bahwa hal tersebut merupakan pengabdian kepada masyarakat, artinya lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi. Menurut Mahmudah, untuk menciptakan pilkada yang lebih kondusif, tidak hanya calon yang menjadi kunci utama, melainkan masyarakat juga memiliki peran penting. Peran aktif masyarakat dalam menyingkapi pemilukada saling toleransi. Nasib masa depan rakyat kota Salatiga ditentukan pada pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tanggal 8 Mei tahun depan, sehingga dalam pemilu diharapkan masyarakat menggunakan hak suaranya dengan semestinya. Karena hal tersebut dapat menghasilkan walikota yang bisa menjadikan kota ini lebih maju.(mis)


27

Warta

Partai Indonesia Sejahtera Yulianto, SE. MM

SKPD Berpihak Pada Pembangunan

D

alam menanggapi persoalan yang sering terjadi di tengah masyarakat dalam masalah pembangunan, Yulianto, SE., MM., menuturkan bahwa butuh kesadaran dari seluruh masyarakat akan pentingnya pembangunan. Sebab dengan mengetahui tujuan dari pembangunan masyarakat akan dapat mengetahui manfaat dari pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, pembelajaran yang dapat diambil dalam setiap pelaksanaan program adalah sosialisasi yang tepat kepada warga. Saat ditemui kru jiwaraga dikantornya, Yulianto memberikan gambaran bahwa masyarakat Kota Salatiga akan akan cepat maju bila masyarakat dan pemerintahnya memiliki kesamaan persepsi akan pentingnya suatu pembangunan. Kesamaan persepsi ini akan memudahkan setiap langkah pembangunan itu sendiri. Selama ini pembangunan yang dilaksanakan dirasa belum tampak aspek manfaatnya oleh masyarakat. Persoalan tersebut adalah dikarenakan

Titik Kirnaningsih, SE

Walikota 2011 Harus Berdedikasi

A

nggota Dewan dari Paratai I n d o n e s i a Sejahtera (PIS) Kota Salatiga yang satu ini ingin Walikota terpilih dalam pemilukada tahun 2011 kedepan adalah sosok yang berdedikasi. Mampu dalam segi kepemimpinan maupun memiliki visi pembangunan jelas.

28


p e l i b a t a n masyarakat masih kurang. Mereka juga sebagai bagian dari pembangunan terkadang belum diberi sosialisasi akan suatu k e g i a t a n pembangunan dilaksanakan, sehingga tujuan panjang warga juga belum paham. Sedangkan disisi lain pekrjaan dilaksanakan oleh para pelaksana terkesan asalasalan dalam pengerjaannya, padahal masyarakat tahu kualitas baik dan buruknya garapan. Menurut Yulianto, proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Salatiga jika dikerjakan secara proporsional dan pemerintah harus faham betul dari intisari pembangunan tersebut. Pembangunan yang dilakukan selama ini telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, namun pembangunan sering dianggap sebagai proyek yang dapat meraih keuntungan sendiri oleh para pelaku, sehingga dikerjakan ala kadarnya tanpa berpikir jangka panjang.(mis)

Masyarakat jangan sampai salah pilih para pemimpinnya, jika ini terjadi kemajuan Salatiga tidak akan tercapai. Kecakapan seorang pemimpin adalah syarat. Seorang walikota harus bisa berkoordinasi dengan siapapun. Dia harus bisa bekerjasama dengan anggota dewan serta dengan para investor. Walikota juga harus bisa memasyarakat, jangan sampai pemimpin yang terpilih nantinya malah sibuk mengurus kepentingan pribadi. Bila itu terjadi maka rakyat akan terlantar. Sosok pemimpin yang baik adalah yang mampu memimpin. Ibaratnya sebuah kapal, walikota adalah nahkodanya. Dia harus bisa mengkoordinasikan semua anak buahnya, menyatukan mereka untuk melaju adalam satu tujuan yaitu masyarakat yang sejahtera. “Jika dia mampu menjalankan pemerintahan dengan baik, visi misi Salatiga akan terwujud. Jika tidak mampu bekerjasama dengan baik maka jalannya pembangunan akan pincang” katanya.(lux)

Sosok

Suhadi

Usaha Penitipan Sepeda

M

enjadi anggota dewan tidak membuat Suhadi lupa akan asal usulnya. Ia tetap menjalankan usaha penitipan sepeda motor yang sudah ditekuninya lebih dari 11 tahun tersebut. Bagaimana kisahnya? Saat ditemui di kantornya, Suhadi terlihat duduk santai dan berbincang dengan rekannya di komisi III DPRD Salatiga. Pria kelahiran Salatiga 11 Juni 1954 itu memang dikenal sebagai sosok yang kalem. Jarang ia memberikan statemen reaksioner ke media massa. Masyarakat Salatiga sudah banyak yang mengetahui jika kader PKS tersebut usaha awalnya adalah penitipan sepeda motor. Usaha tersebut dijalaninya lebih dari 11 tahun di rumahnya, jalan Soekarno Hatta, tepatnya sebelah pos polisi pertigaan ABC. ”Usaha ini menjadi bagian sejarah kehidupan saya sehingga terus saya jalankan meski sudah menjadi anggota DPRD,” ujar Suhadi memulai kisahnya saat ditemui wartawan, kemarin siang. Berawal 11 tahun silam. Bapak empat anak ini kepepet dana untuk mengkuliahkan anaknya. Saat itu ia bekerja sebagai karyawan di perusahaan tekstil di

Banyudono. ”Saat itu, banyak rekan – rekan kerja yang menganjurkan saya untuk m e m b u k a penitipan sepeda motor. Alasannya, rumah saya dianggap sangat strategis,” terang Suhadi kepada wartawan. Akhirnya ia p u n m u l a i membuka usaha. Bagian depan rumahnya disulap menjadi tempat penitipan motor. ”Awal dibuka, paling hanya satu dua sepeda motor yang dititipkan,” kenang suami Hartiyah itu. Masa – masa itu terasa bagai ujian untuk ia dan keluarganya. Dengan penghasilan yang pas – pasan, ia dan istrinya kerap berpuasa agar anak – anaknya bisa tetap makan. Seringkali ia membeli beras ½ kilogram untuk kebutuhan satu rumah. ”Alhamdulillah, semua bisa dilewati dengan baik dan bahkan kini dua anak sudah bekerja,” jelasnya. Anak pertamanya kini menjadi PNS di Salatiga sedangkan yang kedua bekerja di perusahaan besar di Jakarta. Anak ketiga masih kuliah dan akan keempat maih duduk dikelas 6 SD. Kini saban hari, penitipannya menampung sekitar 60 – 70 sepeda motor dengan tariff Rp 1000 – 2000, tergantung lamanya. Para pelanggannya kebanyakan merupakan karyawan perusahaan, pegawai negeri yang bekerja di luar kota seperti Solo, Semarang dan sekitarnya. Selama menjalankan usaha tersebut, ia bersyukur tidak pernah ada permasalahan yang berarti. Kendati beberapa kali ada pelanggan yang kelmnya tertukar, tetapi keesokan harinya pasti dikembalikan lagi. ”Kami menjalankan usaha ini dengan amanah,” jelas pria yang sebelum masuk PKS dikenal sebagai kader PDIP tersebut. Bahkan ia tetap mau membukakan pintu kepada penitip yang hendak mengambil sepeda motor di tengah malam. Karena penitipannya buka 24 jam.(sas)


29

Tebak Wajah TEBAK WAJAH JIWARAGA 11 Total Hadiah Rp. 150.000,00 untuk 3 orang Pemenang @ Rp. 50.000,00 KETENTUAN MENEBAK : 1. Susunlah penggalan foto salah seorang anggota DPRD Kota Salatiga ini di kartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara utuh. 2. Sebutkan identitas namanya. 3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 11 yang telah disediakan. 4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwaraga, dengan alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga. 5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim. 6. Jawaban diterima Redaksi majalah Jiwaraga paling lambat tanggal 22 Januari 2011. 7. Akan diundi 3 (tiga) orang pemenang masing-masing berhak mendapat hadiah Rp. 50.000,00. 8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwaraga Edisi I Tahun 2011 9. Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi dengan menyertai foto copy identitas diri.

KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 11 Jawaban Tebak Wajah Jiwaraga 10 : SANDRA KUSUMAWATI, SH PEMENANG TEBAK WAJAH JIWARAGA 09 1. Kristina; Ngawen, RT. 12 / RW VI Salatiga 2. Marta Pramestya; Jl. Batu Tulis Kauman Kidul Salatiga 3. Eny Sugiyarti; Jl. Kalitaman 63 Salatiga

SANDRA KUSUMAWATI, SH

30


Foto Kegiatan DPRD

Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD Tagun 2011, Perubahan Raperda Dana Cadangan dan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Persetujuan Bersama Terhadap RPJPD, di Ruang Sidang DPRD Kota Salatiga. (Foto/Doc.Majalah Jiwa Raga).

Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga

Mengucapkan

Selamat Natal 2010 dan Tahun Baru 2011

Doc.Majalah Jiwa Raga

Recommend Documents